Senin, 03 November 2014

PLN Bangun 42 Persen Pembangkit di Era Jokowi

Jaringan distribusi listrik milik PLN. (Reuters Photo/Bogdan Cristel)

Direktur Utama PT PLN (Persero) Nur Pamudji mengaku perusahaannya siap merealisasikan program Pemerintahan Joko Widodo yang ingin menambah kapasitas terpasang listrik Indonesia dengan membangun pembangkit-pembangkit listrik dengan kapasitas 35 ribu Megawatt (MW). Dari total kapasitas 35 ribu MW tersebut, PLN siap membangun 42,85 persen diantaranya yaitu sebesar 15 ribu MW.

"20 ribu MW lainnya bisa dibangun oleh Independent Power Producer (IPP/perusahaan listrik swasta). Tapi ini baru skenario awal dan bisa berubah," ujar Nur Pamudji di Kantor Kementerian BUMN, Senin (3/11).

Nur Pamudji mengatakan untuk membangun pembangkit-pembangkit listrik dengan kapasitas total 15 ribu MW, PLN membutuhkan dana sekitar US$ 22,5 miliar. Sayangnya, Nur masih enggan menyebutkan darimana PLN akan mencari sumber pendanaan untuk membangun pembangkit tersebut. "Ini baru perkiraan awal karena dananya belum menghitung biaya jaringan. Soalnya sebagian besar pembangkit masih menggunakan tenaga batubara (PLTU)," katanya.

Sebelumnya Nur Pamudji berharap naiknya indikator kemudahan mendapatkan listrik nasional (getting electricity) dari posisi ke 101 menjadi 78 diharapkan bisa meningkatkan Fitch rating PLN sehingga bisa lebih mudah mencari pinjaman. PLN akan terus berupaya menaikkan peringkat kemudahan mendapatkan listrik Indonesia sehingga bisa menembus posisi ke-50.

Nur menambahkan, groundbreaking proyek pembangkit listrik akan dilaksanakan awal tahun depan sambil mematangkan lokasi-lokasi pembangkit yang sudah masuk dalam perencanaan. "Umumnya bangun pembangkit itu butuh waktu 5 tahun. Mudah-mudahan saja bisa sesuai target," ujar Nur Pamudji.

 Krisis Listrik 

Program penambahan pasokan listrik sebesar 35 ribu MW bertujuan untuk menyiasati krisis listrik yang mengancam Indonesia tahun 2020. Demi merealisasikan rencana tersebut, PLN berkomitmen membantu perusahaan swasta dalam mengurus perizinan dan pembebasan lahan yang selama ini menjadi kendala utama di sektor ketenagalistrikan.

Pemerintah memang sedang mempercepat penyelesaian sejumlah proyek pembangkit listrik yang dicanangkan dalam fast track program (FTP) 1 dan 2 yang sudah dimulai sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Namun dari 20 ribu MW total kapasitas yang ditargetkan, realisasi pasokan listrik yang terpasang masih kurang dari 10.000 MW.

Pudji Nugroho, Ketua Umum Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) menyatakan kesiapannya membantu PLN untuk membangun pembangkit listrik. Dia menilai dengan modal kerja sebesar Rp 60 triliun per tahun, PLN hanya mampu membangun pembangkit sebesar 4 ribu MW per tahun.

"Pastinya harus ada investasi swasta untuk menggapai target itu. Kalau tidak ketersediaan listrik nasional bisa kurang," kata Pudji.(gen/gen)

  ★ CNN  

0 komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More