PTDI Gandeng Scytalys

 Kembangkan pesawat N219 MSA 🛩 N219  (PTDI)

PT Dirgantara Indonesia (PTDI) menggandeng Scytalys, perusahaan pengembang piranti lunak dan integrasi sistem berbasis Yunani, untuk mengembangkan pesawat N219 MSA (Maritime Surveillance Aircraft) untuk memenuhi kebutuhan Badan Keamanan Laut (Bakamla).

“Setelah nantinya PTDI mendapat penugasan untuk memenuhi kebutuhan pesawat MSA bagi Bakamla RI, maka ini akan menjadi footprints baru juga untuk PTDI, karena ini merupakan pesawat N219 dengan konfigurasi MSA pertama yang akan kami desain,” kata Direktur Utama PTDI Gita Amperiawan dikutip dari siaran pers PTDI, Sabtu, 22 November 2025.

PTDI bersama Scytals menandatangani framework agreement (FA) untuk memulai pengembangan pesawat N219 MSA, pesawat perintis dengan platform pengawasan maritim. Pesawat tersebut nantinya akan dirancang memenuhi kebutuhan Bakamla untuk melakukan pemantauan perairan strategis hingga mendukung penguatan sistem keamanan laut Indonesia.

Framework agreement ditandatangani Gita Amperiawan dan CEO Scytalys George Menexis, serta disaksikan oleh Kepala Bakamla Laksdya TNI Irvansyah serta Duta Besar RI-Yunani Bebeb Abdul Kurnia Nugraha Djundjunan di kantor KBRI Athena, Yunani, Jumat, 21 November 2025.

Pada program pengembangan N219 MSA tersebut, PTDI berlaku sebagai prime contractor yang bertugas menyiapkan konfigurasi teknis pesawat dan memastikan rancangan akhir pesawat memenuhi tuntutan misi pengawasan yang dijalankan Bakamla. Sementara Scytalys akan menyediakan dan mengintegrasikan MIMS Airborne Mission System yang menjadi otak kendali kemampuan surveillance pesawat.

Lingkup kerja sama FA antara PTDI dan Scytalys mencakup promosi dan penjajakan bersama untuk pesawat N219 yang akan dimodifikasi menggunakan sistem misi Scytalys, serta pengembangan materi pemasaran terpadu untuk mendukung keberlangsungan program.

“Selanjutnya PTDI dan Scytalys akan segera mengadakan FGD bersama Bakamla RI, yang akan menjadi forum penting untuk menyinkronkan seluruh kebutuhan teknis, skenario operasi, dan prioritas misi agar desain final pesawat mampu sepenuhnya menjawab tantangan operasional di lapangan,” kata Gita Amperiawan.

Bakamla saat ini tengah mengajukan kebutuhan resmi pada Kementerian PPN RI/Bappenas untuk rencana pengadaan empat unit pesawat N219 MSA berikut seluruh perangkat pendukung yang mencakup MSA kit, pelatihan personel, penyediaan suku cadang, ground rupport equipment (GSE), serta paket fleet readiness untuk lima tahun yang meliputi pemeliharaan dan asistensi teknis.

“Karena ada produk dalam negeri, kita maksimalkan penggunaan produk dalam negeri, yang dalam hal ini PTDI bisa memenuhi kebutuhannya,” kata Kepala Bakamla Laksdya TNI Irvansyah, dikutip dari siaran pers.

Pesawat N219 MSA nantinya dirancang memiliki kemampuan pengawasan modern, mulai dari tactical datalink dan mission console untuk memastikan pengolahan data secara real-time, hingga mengusung radar dengan jangkauan 160 Nautical Miles (NM) serta sistem EO/IR yang mampu mendeteksi objek pada jarak hingga 20 kilometer.

Pesawat N219 MSA nantinya juga akan dilengkapi Automatic Identification System (AIS), serta hand-held camera untuk memperkuat kemampuan identifikasi dan dokumentasi visual dalam operasi pengawasan. Pesawat tersebut dirancang memiliki radius operasi mencapai 200 NM dan endurance lebih dari lima jam sehingga diyakini mampu memberikan fleksibilitas tinggi untuk misi patroli maritim jarak menengah dan pemantauan wilayah perairan. Program pengembangan N219 MSA ditargetkan memasuki tahap penugasan dan penandatanganan kontrak pada akhir tahun 2026.

  🛩 Tempo  

Baca Selanjutnya

Pindad Siap Lengkapi Bakamla dengan Alutsista Buatan Anak Bangsa

 Atasi Ancaman Laut dan Udara senjata anti drone produksi Pindad (Pindad)

Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa didampingi jajaran Direksi dan VP/GM menerima kunjungan dari Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) pada Rabu, 22 Oktober 2025 di Auditorium PT Pindad, Bandung. Rombongan dipimpin oleh Kepala Bakamla RI yaitu Laksamana Madya TNI Irvansyah.

Tujuan kunjungan Bakamla RI adalah untuk memperdalam terkait produk pertahanan, lini produksi, dan pemahaman kepada jajaran Bakamla, termasuk terkait perawatan dan maintenance produk PT Pindad.

Dalam sambutannya, Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa menjelaskan bagaimana perkembangan PT Pindad, produk unggulannya beserta lini produksinya. Ia mengatakan bahwa selain senjata dan amunisi, dapat terjalin kerja sama dengan produk Pindad.

“Ini merupakan interaksi yang bagus terutama yang menyangkut alutsista kebutuhan laut. Bakamla sudah menggunakan senjata SM5 kal. 12,7 mm dan amunisinya, tentu saja kami ingin sekali meneruskan kerja sama untuk mendukung Bakamla. Kami punya alat-alat anti-drone yang memiliki sistem interface, baik yang portable maupun mobile. Selain itu kami juga memiliki combat boat yang dilengkapi senjata 30 mm untuk patroli laut.

Produk-produk PT Pindad juga sudah digunakan dan terpasang di kapal PT Pal untuk mendukung TNI AL. Harapan untuk kedepannya, kita bisa menjalin interaksi yang lebih dekat,” tutur Sigit P. Santosa.

Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Dr. Irvansyah juga mengatakan niatnya beserta rombongan mengunjungi PT Pindad adalah untuk memahami dan mendalami produk-produk yang berpotensi bisa mendukung tugas fungsi Bakamla RI sebagai lembaga pemerintah non kementerian.

“Kami sedang membangun Pos Pantau Bakamla yaitu National Maritime Surveillance System yang terintegrasi dari Sabang-Merauke. Oleh sebab itu kami memang sedang mencari alutsista yang bisa digunakan, kami merasa bersemangat dan bangga jika memang bisa menggunakan alutsista dari dalam negeri buatan PT Pindad. Mudah-mudahan kunjungan ini membawa pada ikatan yang lebih erat dan juga kerja sama yang bisa ditingkatkan,” jelas Irvansyah.

Kunjungan ini dilanjutkan dengan paparan terkait alutsista buatan PT Pindad, penyerahan cinderamata, dan juga sesi foto bersama. Selanjutnya, rombongan Bakamla RI berkesempatan untuk mengunjungi fasilitas produksi ke Divisi Senjata dan Divisi Kendaraan Khusus, serta mencoba secara langsung performa senjata-senjata produksi PT Pindad.

  ★ Pindad  

Baca Selanjutnya

PTDI Yakinkan Penjualan Empat Pesawat N219 kepada Bakamla

 Dengan konfigurasi Maritime Surveillance Aircraft (MSA)(PTDI)

PT Dirgantara Indonesia (PTDI) meyakinkan penjualan empat unit pesawat N219 kepada Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI. Pihak PTDI memberikan gambaran keunggulan pesawat N219 dikaitkan kecocokan kebutuhan, dan layanan purna jual.

N219 adalah pesawat baling-baling bermesin dua dengan kapasitas penumpang 19 orang. Pesawat ini dirancang untuk keperluan penerbangan lincah pada kawasan pelosok dan maritim kepulauan, dibuat versi sipil dan militer serta kebutuhan lain sesuai pesanan pengguna.

Kepala Kabakamla, Laksdya TNI Irvansyah, beserta rombongan berkunjung ke PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dan diterima oleh Direktur Utama PTDI, Gita Amperiawan, Direktur Produksi PTDI, Dena Hendriana, di Bandung, Rabu, 22 Oktober 2025. Hadir pula jajaran manajemen PTDI, serta Direktur Utama PT Nusantara Turbin dan Propulsi (PT NTP), Tarmizi Kemal Fasya Lubis, di Ruang Rapat Paripurna Lt.9, Gedung Nurtanio, PTDI Bandung.

Pertemuan diawali dengan paparan profil Perusahaan dan produk-produk unggulan PTDI. Kunjungan ini berkaitan rangka menindaklanjuti potensi penjualan 4 (empat) unit pesawat N219 dengan konfigurasi Maritime Surveillance Aircraft (MSA) untuk mendukung tugas Bakamla RI dalam pengawasan laut nasional.

Promosi pesawat N219 ke Bakamla mendapat dukungan dari Kementerian PPN RI/Bappenas. Pesawat N219 MSA memilki kemampuan operasi full option configuration, meliputi radar pengawasan dengan jangkauan hingga 160 nautical miles, pelacakan lebih dari 200 target, deteksi kapal dan tumpahan minyak, sistem Anti Jammer (ECCM), serta kemampuan Search and Rescue (SAR).

Potensi penjualan ini juga termasuk dengan complete sales package dan fleet readiness, yang mencakup layanan Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO), training, technical assistance, technical publication untuk rencana dukungan selama lima tahun. Setelah sesi paparan dan diskusi, rombongan berkesempatan meninjau langsung fasilitas produksi dan hanggar PTDI serta PT NTP. *** 

  🛩 Pikiran Rakyat  

Baca Selanjutnya

Bakamla dan Japan Coast Guard Latihan Bersama

 Di Selat Singapura Ilustrasi KN 301 latihan bersama dengan JCG (Bakamla)

KN Tanjung Datu 301 Bakamla dan Kapal Japan Coast Guard ITSUKUSHIMA gelar latihan bersama di Selat Singapura. Ini memperkuat kerja sama maritim dua negara.

Kapal Negara (KN) Tanjung Datu 301 dari Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang tergabung dalam Operasi Mandiri “Nusantara-C/25” menggelar latihan bersama dengan kapal Japan Coast Guard ITSUKUSHIMA latihan pada pada Kamis pagi, 17 Juli 2025, pukul 07.00 WIB.

Latihan berlangsung di perairan strategis Selat Singapura, tepatnya pada koordinat 1°10.749’N – 103°34.482’E, dengan haluan 070° dan kecepatan 9 knot. Sejumlah materi latihan dilaksanakan, antara lain SAR Communication Exercise, Flashing Exercise, Morse Exercise, dan Honor Ceremony Exercise. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dalam suasana profesional dan penuh semangat kebersamaan.

Kapal Negara (KN) Tanjung Datu 301 Bakamla dan kapal Japan Coast Guard ITSUKUSHIMA melakukan latihan bersama di Selat Singapura, Kamis (17/7/2025). (Bakamla)
Sebagai simbol penghormatan dan persahabatan, KN Tanjung Datu 301 turut melaksanakan penghormatan dan parade lambung kiri terhadap kapal ITSUKUSHIMA. Momen ini menjadi lambang saling menghargai dan memperkuat hubungan antarlembaga penegak hukum laut kedua negara.

Cuaca cerah, gelombang tenang berkisar 0,2 hingga 0,4 meter, serta angin berkecepatan 4 knot menjadi faktor pendukung kelancaran kegiatan yang berlangsung aman dan tertib.

Latihan ini mencerminkan sinergi nyata dan komitmen bersama antara Indonesia dan Jepang dalam menjaga keamanan serta keselamatan maritim di kawasan, sekaligus mempererat hubungan bilateral di bidang penegakan hukum laut.

  ★ Go Kepri  

Baca Selanjutnya

Indonesia Belum Punya Coast Guard yang Nyata

 Perlu UU Keamanan Laut KN 321 Bakamla

Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya Irvansyah menilai Indonesia belum memiliki coast guard atau penjaga laut yang nyata, meski Bakamla memiliki tugas sebagai coast guard.

Menurutnya, fungsi Bakamla sebagai coast guard belum ideal karena kekurangan sumber daya hingga kapal.

"Indonesia belum memiliki coast guard yang secara nyata. Walaupun pada implementasinya saat ini Bakamla mengemban tugas dan menjadi representasi coast guard bagi Indonesia di dunia internasional," kata Irvansyah dalam rapat bersama Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

Menurut Irvansyah, Indonesia harus memiliki Undang-Undang (UU) yang mengatur keamanan laut untuk mewujudkan sistem keamanan laut yang komprehensif, berkelanjutan, adaptif, dan inklusif.

Ia menilai, UU Keamanan Laut akan berpengaruh pada kemampuan negara untuk memanfaatkan sumber daya alam serta potensi kemaritiman lain yang berdampak pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, bahkan pada keamanan nasional.

Terlebih, lanjutnya, jika merujuk pada hasil kajian sinkronisasi regulasi yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), perlu adanya perbaikan tata kelola keamanan laut, walaupun telah disahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2022.

"Namun untuk mewujudkan sistem keamanan laut yang komprehensif, berkelanjutan, adaptif, responsif, dan inklusif, Indonesia perlu regulasi yang kuat tentang keamanan laut," ucap Irvansyah.

Lebih lanjut ia menjelaskan, Indonesia harus memiliki coast guard yang nyata, yakni yang dapat menjalankan tugas dan fungsi coast guard universal secara utuh, konkret, dan komprehensif.

Bakamla, lanjutnya, perlu diperkuat sebagai Indonesia Coast Guard, sehingga menjadi instansi responsif dan inklusif dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah hukum perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

"Kita harus segera membentuk Undang-Undang Keamanan Laut sehingga sistem keamanan laut menjadi komprehensif, adaptif, dan inklusif. Kedua, usulan pembentukan Indonesia Coast Guard, dan terakhir adanya perkuatan sumber daya di Bakamla itu sendiri," tandas dia.

 Kurang Personel dan Kapal
Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya Irvansyah mengaku lembaganya belum bisa menjadi coast guard atau penjaga pantai yang ideal.

Sebab, Bakamla masih kurang personel hingga kapal.

Ia mengungkapkan, personel Bakamla saat ini hanya sekitar 1.300 orang yang tersebar di pusat dan daerah.

Padahal, Bakamla merupakan koordinator pelaksana patroli bersama.

Badan ini pun seharusnya menjadi representasi Indonesian Coast Guard dalam kegiatan internasional.

"(Bakamla) masih belum dapat melaksanakan kinerja yang optimal dikarenakan adanya keterbatasan sumber daya. Dan personel Bakamla saat ini masih 1.300-an orang yang tersebar baik di pusat, di daerah, maupun di kapal," kata Irvansyah, dalam rapat bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).

Ia mengungkapkan, personel itu tersebar di sejumlah kantor zona dan pangkalan armada.

Dia bilang, Bakamla memiliki 3 kantor zona dan 3 pangkalan armada yang berlokasi di Batam, Manado, dan Ambon.

Selain itu, Bakamla memiliki 3 stasiun bumi dan 14 stasiun pemantauan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sementara terkait kapal, Bakamla hanya memiliki 1 kapal berukuran 110 meter, 3 kapal sepanjang 80 meter, dan 3 kapal sepanjang 48 meter.

Selain itu, terdapat 8 catamaran hingga 14 rig.

"Namun, hal tersebut belum dikatakan ideal untuk menjadi coast guard," ujar dia.

Tak hanya itu, lanjut Irvansyah, anggaran Bakamla untuk pengadaan juga belum ideal.

Pada tahun 2024, misal dia, anggaran yang diakomodir baru mencapai 10 persen dari anggaran ideal lembaga tersebut.

Begitu pun pada tahun 2025, anggaran Bakamla RI mencapai Rp 729 miliar dari sebelumnya efisiensi sebesar Rp 1,08 triliun.

"Hal ini menyebabkan keterbatasan sumber daya Bakamla. Adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja menyebabkan turunnya anggaran penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia, dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang diampu oleh Bakamla RI," ujar dia.

  💂 Kompas  

Baca Selanjutnya

Bakamla RI Akan Miliki 3 Kapal Patroli Baru

KN 321 P Nipah dengan panjang 80 meter (Bakamla)

Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya TNI Irvansyah menjelaskan bahwa institusinya akan memiliki 13 kapal patroli atau lebih banyak ketimbang saat ini yang berjumlah 10 kapal.

Irvansyah menjelaskan bahwa tiga kapal patroli tambahan tersebut terdiri atas satu kapal hibah hasil kerja sama dengan pemerintah Jepang, dan dua kapal yang dibuat menggunakan pinjaman dalam negeri.

"Ini kemarin kami sudah tanda tangan kontrak dari Bakamla dengan Mitsubishi Shipbuilding," kata Laksdya TNI Irvansyah saat memberikan keterangan pers usai menghadiri peringatan HUT Ke-19 Bakamla RI di Taman Proklamasi, Jakarta, Selasa.

"Setelah itu," kata dia, "mereka mulai merancang, menggambar, nanti mulai peletakan kayak kalau bangunan itu batu pertama, ini keel laying atau apa, steel cutting, macam-macam istilahnya."

Laksdya TNI Irvansyah berharap kapal patroli hibah dari Jepang tersebut dapat segera cepat selesai pada saat tahap pembuatan telah dimulai. Namun, dia memperkirakan kapal tersebut baru selesai pada tahun 2026.

Dikatakan bahwa dua kapal yang dibiayai pinjaman dalam negeri berasal dari bank-bank pemerintah, sedangkan PT PAL Indonesia akan menjadi pabrik pemroduksiannya.

"Haram bagi saya beli kapal luar negeri, ... haram. Itu rasanya jadi pengkhianat. Banyak sekali galangan kapal Indonesia sehingga kami pesan dari Indonesia sendiri, kecuali yang hibah, kami tidak bisa menolak. Dia yang kasih hibah, dia yang bangun, kami terima jadi saja," jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa panjang kapal yang menggunakan pinjaman dalam negeri berukuran 60 meter dan 80 meter.

Selain tiga kapal tersebut, lanjut dia, Amerika Serikat juga telah berjanji untuk memberikan kapal kepada Indonesia, tetapi ukurannya akan lebih kecil jika dibandingkan dengan hibah dari Jepang.

“Ukuran lebih kecil. Kalau di Jepang ukuran panjangnya itu 85 meter, Amerika mungkin sekitar 38-40 meter untuk di pesisir,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menargetkan bahwa kapal-kapal milik Bakamla ke depannya, termasuk tiga kapal tambahan nanti, akan dilengkapi dengan laboratorium di tengah laut.

Dengan adanya laboratorium tersebut, dia berharap Bakamla RI bisa memeriksa narkoba maupun mineral di tengah laut sehingga tidak menghabiskan banyak waktu karena harus membawa barang tersebut ke pangkalan.

"Harapannya 1—2 jam di laut selesai periksa, bisa berlayar lagi sehingga ongkos pekerjaan mereka operasionalnya tidak terlalu tinggi dan tidak menyita waktu terlalu banyak," jelasnya.

Sebelumnya, pemberian kapal patroli hibah dari Jepang tersebut turut dibahas dalam pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba.

 Susun draf RUU Keamanan Laut 
Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya TNI Irvansyah mengatakan bahwa pihaknya telah menyusun draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keamanan Laut, dan akan menyerahkannya ke DPR RI.

Irvansyah menjelaskan bahwa RUU Keamanan Laut saat ini diperlukan karena akan mengatur secara khusus Bakamla RI.

“Bakamla ini Undang-Undangnya masih menempel di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang sekarang sudah revisi jadi Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024,” kata Irvansyah menjelaskan, saat memberikan keterangan pers usai menghadiri peringatan HUT Ke-19 Bakamla RI di Taman Proklamasi, Jakarta, Selasa.

Selain itu, dia menjelaskan bahwa RUU tersebut perlu seiring dengan pentingnya keberadaan coast guard atau penjaga laut dan pantai di Indonesia.

“Untuk apa coast guard? Banyak negara punya coast guard, hampir seluruh negara punya coast guard, setidaknya mempunyai badan yang melaksanakan fungsi coast guard secara universal,” ujarnya.

Sebelumnya, Irvansyah dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11), mengatakan draf RUU Keamanan Laut menjadi salah satu program yang akan dijalankan instansinya pada masa 100 hari pertama Kabinet Merah Putih.

Dalam rapat tersebut, dia mengatakan urgensi pembuatan RUU Keamanan Laut dikarenakan masih terjadinya pemeriksaan berulang di laut karena banyaknya instansi di laut yang berwenang melakukan hal tersebut.

  💂 antara  

Baca Selanjutnya

Bakamla RI dan Kementerian Pertahanan Bahas Penguatan Maritim

Ilustrasi KN 321 Bakamla 🛡

Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI), Laksamana Madya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr.Ospla., melaksanakan kunjungan kehormatan (courtesy call) kepada Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Pertemuan ini menjadi pembicaraan strategis untuk membahas berbagai capaian Bakamla RI dalam menjaga keamanan laut nasional. Selain itu, keduanya juga berdiskusi mengenai strategi penguatan pengawasan maritim ke depan, terutama dalam menghadapi tantangan era globalisasi dan perkembangan ancaman di laut.

Di antara isu yang menjadi fokus pembahasan adalah ancaman kejahatan transnasional, seperti penyelundupan, perdagangan manusia, dan pergerakan kapal asing yang melanggar kedaulatan Indonesia di laut nasional. Hal ini menunjukkan urgensi sinergi yang lebih kuat antara Bakamla RI dan Kementerian Pertahanan dalam mengamankan wilayah perairan Indonesia.

Laksdya TNI Dr. Irvansyah menegaskan komitmen Bakamla RI untuk meningkatkan sinergi dengan para pemangku kepentingan dan Kementerian/Lembaga terkait. “Kami terus berupaya memanfaatkan teknologi terkini di era digital serta mengoptimalkan kemampuan armada maritim untuk memastikan keamanan laut nasional tetap terjaga,” ujarnya.

Melalui pertemuan ini, diharapkan tercipta langkah-langkah konkret untuk memperkuat pengawasan maritim Indonesia, mengamankan kepentingan nasional, dan menjaga kedaulatan wilayah laut secara berkelanjutan.

Turut mendampingi Kepala Bakamla RI yakni Deputi Inhuker Laksda TNI Dr. Dr. Samuel H. Kowaas, M.Sc., CSBA, Direktur Strategi Laksma Bakamla Dafit Santoso, Direktur Litbang Bakamla Laksma Bakamla Budi Santosa, S.E., M.M., CRMP., CHRMP., dan Direktur Hukum Bakamla Laksma Bakamla Priyambodo, S.H.

 Perkuat Pengamanan ALKI II dan Laut IKN 
Bakamla RI secara resmi membuka Konsinyering Rekomendasi Kebijakan Tahun Anggaran 2024. Acara ini dipimpin oleh Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr., Opsla., diwakili oleh Direktur Kebijakan Keamanan Laut Bakamla RI Laksma Bakamla Askari, P.S.C., S.IKom., M.Sc., M.A., dengan tema “Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan Area Laut Ibu Kota Nusantara (IKN)”. Kegiatan berlangsung di salah satu hotel di Jakarta, Kamis (05/12/2024).

Dalam sambutannya, Kepala Bakamla RI menekankan pentingnya sinergi antar instansi dalam mengamankan perairan strategis Indonesia. “Melalui diskusi ini, kami berharap dapat memperkuat sinergi, integrasi sistem informasi, dan optimalisasi sarana prasarana untuk menghadapi tantangan keamanan maritim yang semakin kompleks,” ujarnya.

Acara ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Dr. Akhmad Solihin dari Institut Pertanian Bogor dan Dr. Anton Aliabbas dari Universitas Paramadina. Peserta terdiri dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk instansi pemerintah, akademisi, serta perwakilan swasta, yang mengikuti kegiatan ini secara luring dan daring.

Diskusi dalam konsinyering ini juga membahas hasil Rapat Kerja Teknis (Rakernis) dan Diskusi Kelompok Terfokus (RTDG) sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menyusun draf kebijakan strategis guna meningkatkan keamanan dan penegakan hukum di perairan Indonesia, khususnya di ALKI II dan kawasan laut IKN.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2023 tentang Kebijakan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia. Para peserta menghasilkan beberapa rekomendasi strategis, termasuk penguatan kerjasama lintas sektoral dan peningkatan kapasitas teknologi pengawasan.

Partisipasi yang luas menunjukkan tingginya komitmen berbagai pihak dalam mendukung visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Konsinyering ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang implementatif untuk menjaga kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia.
  🛡 Pelopor Wiratama  

Baca Selanjutnya

[Video] Sea Trial HSC 32-01 Bakamla

 👷 Produksi PT Surabaya Marine 
  Sea trial High Speed Craft produksi PT Surabaya Marine pesanan Bakamla.

Ujicoba di laksanakan di selat Madura dengan mencoba top speed mencapai 70 knots.

 Berikut video diposkan pejuang perkapalan : 

  🎥  Indonesia Teknologi  

Baca Selanjutnya

Jepang Hibahkan Kapal Patroli Baru untuk Bakamla RI

 Juga akan ada transfer teknologinya Ilustrasi KN 321 Bakamla ★

Pemerintah Jepang menghibahkan satu unit kapal patroli kepada Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI.

Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masaki Yasushi, mengatakan kapal ini akan tiba di Indonesia sekitar dua hingga tiga tahun ke depan. Kapal yang diberikan pun merupakan kapal baru.

"Kami akan memproduksi yang baru dan akan menyerahkannya kepada Bakamla," kata Yasushi dalam press briefing di Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, Senin (25/3).

Yasushi juga menuturkan Jepang tidak cuma akan memberikan kapal kepada RI, tetapi juga teknologinya.

"Tak hanya hibahkan kapalnya, kita juga akan ada transfer teknologinya," ujar dia.

Pada Desember lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Jepang di Tokyo.

Dalam kesempatan itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi dan Menlu Jepang Yoko Kamikawa melakukan pertukaran nota mengenai bantuan hibah "Proyek Peningkatan Kemampuan Keselamatan dan Keamanan Maritim" untuk penyediaan kapal patroli berukuran besar bagi Bakamla RI.

Hal itu dilakukan usai pertemuan Jokowi dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida.

 Alasan Jepang beri RI kapal 
Menurut Jepang, Indonesia memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) terbesar ketiga di dunia yang letaknya berada di jalur transportasi laut penting seperti Selat Malaka. Namun, hal itu tak didukung dengan fasilitas keamanan maritim yang memadai.

Oleh sebab itu, pemerintah Jepang menghibahkan kapal patroli dengan harapan bisa memperkuat kemampuan penegakan hukum maritim Bakamla serta meningkatkan keamanan maritim di Indonesia.

Proyek hibah ini sendiri sebesar 9,053 miliar Yen atau setara Rp 945 miliar, demikian seperti dilansir dari laman Kementerian Luar Negeri Jepang. (blq/bac)

  ★ CNN  

Baca Selanjutnya

Kapal Bakamla RI Kini Dilengkapi Senapan Mesin Pindad

Senapan mesin SM-5 kaliber 12,7 x 99 mm Pindad​ digunakan KN Bakamla  (Kemhan)

Setelah mendapat persetujuan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan kemudian dari Komisi I DPR RI beberapa waktu lalu, kapal Bakamla RI yang sebelumnya dibekali senjata berpeluru karet, kini dilengkapi dengan Senapan SM-5 kaliber 12.7 mm buatan PT Pindad.

Senapan mesin SM-5 kaliber 12,7 x 99 mm PT Pindad yang menggunakan standar Nato, memiliki jangkauan hingga 1.830 m dengan kecepatan tembakan 400-600 butir/menit.

  🛡 Kemhan  

Baca Selanjutnya

Bakamla Akan Lengkapi Semua Kapal dengan Meriam

KN Bakamla dipersenjatai meriam 30 mm Turkiye

Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI akan melengkapi seluruh kapal operasionalnya dengan senjata atau meriam.

Hal itu disampaikan Kepala Bakamla Laksamana Madya Irvansyah usai upacara peringatan hari ulang tahun ke-18 Bakamla di Markas Besar Bakamla, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2023).

“Mungkin untuk ke depannya juga seluruh kapal, kami akan beri senjata,” kata Irvansyah kepada awak media.

Selain itu, Irvansyah juga ingin kapal-kapal Bakamla mempunyai laboratorium untuk mendeteksi dan melakukan uji tentang narkoba atau mineral dan batu bara.

“Jadi tidak perlu membawa kapal yang kita periksa ke darat dulu, makan waktu, bahan bakar, dan segala macam,” tutur mantan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I itu.

Terbaru, empat kapal Bakamla melakukan uji tembak meriam SMASH 30 MM buatan Aselsan, Turkiye di Pulau Petong, Batam, pada Minggu (24/12/2023).

Keempat kapal, yakni KN Bintang Laut-401, KN Ular Laut-405, KN Singa Laut-402, dan KN Belut Laut-406 melakukan uji fungsi tembak sasaran dengan jarak 400 meter hingga 1.500 meter.

“Tiga kapal berhasil, yang satu masih perlu penyempurnaan. Untuk satu kapal alat elektroniknya yang kurang berfungsi. Mungkin awal tahun nanti kami laksanakan uji coba kembali. Baru untuk empat kapal,” kata Irvansyah.

Irvansyah berharap, adanya meriam bisa menambah kemampuan Bakamla untuk patroli keamanan di laut.

“Karena selama ini kami tidak memiliki meriam. Jadi bagaimana? Satpam saja bawa pentung. Bakamla yang di tengah laut tidak ada pentungnya, enggak ada senjatanya. Didadad-dadah saja itu pelanggaran,” kata Irvansyah.

 Bakamla Baru Punya 10 Kapal Patroli, Idealnya 90 
Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya Irvansyah mengakui bahwa Bakamla masih kekurangan kapal patroli.

Idealnya, kata Irvansyah, Bakamla memiliki 30 kapal per zona. Sementara Bakamla membagi perairan Indonesia menjadi tiga zona.

“Minimal masing-masing zona itu 30 kapal (total 90 kapal),” kata Irvansyah usai upacara peringatan hari ulang tahun ke-18 Bakamla di Markas Besar Bakamla, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2023).

Mantan Panglima Komando Lintas Laut Militer (Pangkolinlamil) itu menambahkan, jumlah tersebut ideal apabila untuk sekali berlayar.

“Padahal dalam operasi kita harus mempunyai (prosedur) operasional, jadi ada 30 persen yang operasi, 30 persen yang maintenance, 30 persen yang latihan dan sebagainya. Jadi dikali tiga,” kata Irvansyah.

Kekurangan kapal patroli, lanjut Irvansyah, bisa ditutupi dengan patroli bersama instansi lain, seperti TNI AL.

“Alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik, berkoordinasi dengan baik, dan kita punya saling pengertian,” ujar Irvansyah.

“Karena memang urusan keamanan laut itu harus bekerja bersama-sama, kita harus menghilangkan sekat-sekat ego sektoral,” tutur dia.

Sejauh ini, kata Irvansyah, Bakamla baru memiliki 10 kapal patroli atau kapal negara (KN). “(Sebanyak) 10 kapal dibagi di 3 zona,” kata Irvansyah.

  ★ Kompas  

Baca Selanjutnya

Bakamla Uji Fungsi Senjata Meriam 30 MM di Batam

4 KN 40 meter Bakamla dipersenjatai meriam Aselsan, Turkiye Kapal KN 40 Meter Bakamla dipersenjatai meriam 30 MM (Bakamla) ⌾

Bakamla RI melakukan uji fungsi senjata SMASH 30 MM yang diawasi langsung oleh Kepala Biro Sarana dan Prasarana (Sarpras) Bakamla RI Laksma Bakamla Rudi Parulian Simorangkir di Pulau Petong, Batam, Minggu (24/12/2023).

"Senjata ini nantinya berfungsi untuk keamanan diri anggota Bakamla RI dalam menjaga laut Indonesia pada saat melakukan patroli," ucap Laksma Rudi Parulian, dalam keterangannya.

Sebelum melakukan uji fungsi senjata, terlebih dahulu para personel Bakamla RI dibekali pelatihan oleh tenaga ahli serta Dansatgas Kolonel Bakamla Davit Hastiadi untuk menggunakan senjata yang berasal dari Aselsan-Turki tersebut.

Pada kesempatan ini, terdapat empat kapal yang terlibat, meliputi KN Bintang Laut-401, KN Ular Laut-405, KN Singa Laut-402, serta KN Belut Laut-406. Uji coba dilaksanakan oleh Tenaga Ahli Aselsan, pengawak meriam 4 KN Bakamla RI, dan Surveyor Dislaikmatal Mabesal.

Lebih lanjut, keempat kapal tersebut melakukan uji fungsi tembak sasaran dengan jarak 400 meter hingga 1.500 meter.

Kegiatan berlangsung dengan aman dan lancar. Sementara, turut hadir dalam kegiatan tersebut yakni, Kepala Perencanaan dan Ortala (Karoren) Bakamla RI Laksma Bakamla I Gusti Aswan Chandra, Direktur Operasi Laut (Opsla) Bakamla RI Laksma Bakamla Basri Mustari, beserta jajaran. (erh)

  ⌾ Okezone  

Baca Selanjutnya

Bakamla RI Jalin Kerja Sama dengan Tiga Universitas

(Istimewa) ★

Bakamla RI melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman dengan Universitas Pattimura, Universitas Padjadjaran, dan Akademi Maritim Maluku pada bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang keamanan dan keselamatan laut.

Penandatanganan dilaksanakan, di Aula Ary Hasibuan, Mabes Bakamla RI, Jakarta, Selasa (24/10).

Menurut siaran persnya, Kepala Bakamla RI, Laksdya TNI Irvansyah, menandatangani nota kesepahaman dengan Rektor Universitas Pattimura Prof. Dr. M.J. Saptenno, S.H., M.Hum., Universitas Padjadjaran yang diwakili oleh Direktur Tata Kelola, Legal dan Komunikasi Prof Dr. H. Isis Ikhwansyah, S.H., CN., dan Akademi Maritim Maluku yang wakili oleh Direktur Akademi Maritim Maluku, Charles Y. Persunay, S. Sos., M.Si.

Penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan langkah awal yang penting dalam kerja sama jangka panjang antara Bakamla RI, Universitas Pattimura, Universitas Padjadjaran, dan Akademi Maritim Maluku. Hal ini mencerminkan komitmen bersama mereka untuk memajukan keamanan dan pengetahuan maritim di Indonesia.

Kerja sama antara Bakamla RI dan Universitas Pattimura, Universitas Padjadjaran, serta Akademi Maritim Maluku memiliki makna strategis yang sangat penting dalam mendorong perkembangan kreativitas dan inovasi para akademisi dalam konteks keamanan dan keselamatan laut.

Hasil penelitian bersama ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi Bakamla RI dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan yurisdiksi maritim Indonesia.

  ★ Koran Jakarta  

Baca Selanjutnya

Bakamla Akan Bangun Fasilitas Keamanan Perairan di Morowali

Morowali (Google) ★

Pemerintah daerah Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah menyiapkan lahan untuk Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI mendirikan kantor dan fasilitas keamanan. Tujuannya untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Kabupaten Morowali.

Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia dengan Bupati Morowali Taslim. Nota kesepahaman berisikan tentang penyediaan fasilitas berupa lahan serta fasilitas lain.

Tujuannya untuk mendukung peningkatan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Kabupaten Morowali. Pemanfaatan teknologi dan sarana prasarana untuk mendukung kelancaran kegiatan peningkatan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Kabupaten Morowali.

Selain itu pemberdayaan masyarakat pesisir dalam rangka mendukung peningkatan pelaksanaan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Kabupaten Morowali. Serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan dan keselamatan laut dan pertukaran informasi di bidang keamanan dan keselamatan laut.

"Tindaklanjut penandatanganan ini, pihak Pemkab Morowali menghibahkan tanah di wilayah Morowali untuk di bangun Kantor Stasiun Peringatan Dini Bakamla RI," ujar Kapten Bakamla Happy Ali.

"Selain itu, akan dibentuk Relawan Penjaga Laut Nusantara (Rapala) di wilayah Morowali. Sebagai salah satu tindaklanjut lainnya," ucap Kapten Bakamla Happy Ali menambahkan.

  ★ RRI  

Baca Selanjutnya

Kapal Cepat HSC IV/32-04, Kapal Tercepat Bakamla Jaga Perairan Indonesia

Buatan Palindo Marine Shipyard Sejumlah petugas Badan Keamanan Laut ( Bakamla) berada di atas kapal High Speed Craft (HSC) IV/32-04 saat akan uji coba kecepatan usai peresmian di Dermaga PT Palindo Marine Shipyard, Batam, Kepulauan Riau, Senin (26/6/2023). Kapal bermesin tiga yang memiliki kecepatan hingga 65 knots dan dilengkapi dengan senjata kaliber 12,5 mm tersebut merupakan kapal keempat yang dimiliki Bakamla untuk melakukan penegakan hukum khususnya di wilayah perbatasan yang memiliki potensi kasus penyelundupan. (ANTARA FOTO/Teguh Prihatna/tom)  ★

Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia (RI) atau Indonesian Coast Guard secara resmi memiliki satu unit kapal High Speed Craft (HSC) baru.

Kapal ini bahkan diklaim merupakan kapal patroli buatan anak bangsa paling cepat yang ada di Indonesia.

Kapal patrol HSC, bernomor lambung HSC IV/32-04, diresmikan langsung oleh Kepala Bakamla RI, Laksdya TNI Aan Kurnia di kawasan galangan kapal Tanjung Uncang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Senin (26/6/2023).

Kapal cepat tersebut memiliki panjang 14.30 meter, dan lebar 3.3 meter. Lalu untuk bahan badan kapal terbuat dari alumunium.

Kemampuan setara mesin 3 x 425 HP (horse power) dengan kecepatan hingga mencapai 65 knots. Kapal ini bisa mengangkut 6 orang.

“Kapal HSC ini merupakan kapal keempat dimiliki Bakamla RI, dan sangat diandalkan dalam penegakan hukum khususnya di wilayah pesisir dan kepulauan,” kata Aan Kurnia ditemui usai meresmikan kapal tersebut di kawasan galangan kapal Tanjung Uncang, Senin (26/6/2023).

Bakamla RI Dapat Tambahan Kapal Cepat HSC IV/32-04, Diperuntukan Jaga Keamanan Zona Bakamla Timur (KOMPAS.COM/HADI MAULANA). ★

Aan menyebutkan, saat ini tantangan maritim semakin kompleks terutama di wilayah kepulauan yang sering terjadi pelanggaran pelayaran, penyelundupan senjata maupun narkoba.

“Dan yang saat ini ditekankan pemerintah adalah tindak pidana perdagangan orang (TPPO)” tegas Aan.

Lebih jauh Aan mengatakan, kita patut bersyukur karena keberhasilan dari perusahaan galangan yang ada di Tanjung Uncang dalam membangun HSC ini, merupakan wujud kemampuan industri maritim dalam negeri terhadap keamanan maritim nasional.

“Saya berharap ke depan Bakamla dapat mengadakan HSC lebih banyak,” papar Aan.

“HSC ini sebagai unsur patroli Bakamla RI dan masuk dalam jajaran unsur patroli Zona Bakamla Timur,” pungkas Aan. (Kontributor Batam Hadi Maulana)

  ★ Kompas  

Baca Selanjutnya