Menteri Susi Minta Kapal Asing Pencuri Ikan Dibakar, Ini Kata Panglima TNI/span> 
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti minta agar kapal nelayan asing yang mencuri ikan di perairan laut Indonesia ditindak tegas.
Ia mengusulkan agar aparat keamanan khususnya TNI, menindak kapal nelayan asing dibakar bila terbukti mencuri ikan di laut Indonesia.
Menanggapi permintaan ini, Panglima TNI Jenderal Moeldoko angkat suara. Moeldoko mengaku siap menindak tegas kapal nelayan asing yang ketahuan menangkap dan mencuri ikan di perairan Indonesia.
"Kalau dia melakukan perlawanan, bawa senjata kita sikat. Kalau dia nggak bersenjata ada langkahnya," kata Moeldoko di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/11/2014).
Jenderal asal TNI AD tersebut menegaskan kapal-kapal patroli milik TNI AL siap menerima penugasan untuk menindak kapal nelayan asing. Moeldoko membantah tudingan jumlah kapal yang minim untuk melakukan operasi.
"Secara kapal cukup banyak hanya mengerahkan kapal itu urusannya gede banget. Untuk bergerak operasi, habiskan ribuan ton BBM," jelasnya.
Sebelumnya Menteri Susi blusukan ke Pulau Derawan Kalimantan Timur. Ia mendengar pencurian hasil laut oleh nelayan dan kapal asing. Alhasil eks bos Susi Air itu meminta aparat mengejar dan menindak tegas seperti menyita dan membakar kapal.
"Kejar. Bakar itu kapal, biar kapok. Orangnya jangan dibakar tapi ditahan," seru Susi.Berantas Maling Ikan di Laut, Panglima TNI: Ada Kapal Tapi Tak Punya BBM
Kapal-kapal milik TNI AL siap mendukung operasi pengamanan perairan laut Indonesia dari aksi pencurian hasil laut oleh kapal nelayan asing. Namun mereka terkendala pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mengoperasikan kapal.
Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengakui pihaknya memang membutuhkan alokasi anggaran BBM yang sangat besar untuk mengoperasikan kapal di dalam operasi penangkapan kapal nelayan asing ilegal.
"Kita siap 64 kapal. Persoalannya ada kapal tapi nggak ada BBM, kan susah," kata Moeldoko usai sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/11/2014).
Moeldoko menjelaskan untuk penangkapan kapal-kapal nelayan kecil bisa berkoordinasi dengan instansi di bawah Badan Koordinasi Keamanan Laut. Bila dipaksakan memakai kapal perang milik TNI, biaya yang dikeluarkan akan sangat besar.
"Di situ ada unsur lain, ada unsur koordinasi. Di sana beberapa penanganan, kapal nelayan kecil terus kita kejar pakai kapal tempur. Itu gebuk nyamuk pakai meriam namanya," jelasnya.
Saat ini TNI AL masih memiliki utang terkait pengadaan BBM untuk operasional kapal perang. Alhasil kondisi ini harus dipecahkan.
"Selama ini kita utang ke PT Pertamina. Utangnya semakin banyak. Tahun lalu Rp 6 triliun. Apakah diputihkan atau gimana. Itu tugas Menhan (Menteri Pertahanan)," jelasnya.
Di tempat yang sama, Menko Maritim Indroyono Soesilo memiliki solusi keterbatasan anggaran di tubuh TNI untuk membiayai aktivitas menjaga perairan RI dari aktivitas illegal fishing atau pencurian ikan.
Pemerintah, sebut Indroyono, akan memaksimalkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor maritim. PNBP ini, selanjutnya dipakai memperkuat pembiayaan dan operasional keamanan laut Indonesia.
"Contohnya misalnya PNBP dari izin-izin kapal hanya Rp 250 miliar (di KKP), diupayakan tahun depan Rp 1,5 triliun. Nah kalau pemasukan besar, itu bisa masuk kekompenen pengamanan laut. Jadi sudah ada anggaran lebih besar masuk, pengamanan akan lebih meningkat," ujarnya.(feb/hen)Datang ke Istana Terengah-engah, Menteri Susi Lapor Usai Tangkap Kapal Asing ke Jokowi
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Presiden, Istana Negara. Susi terlambat ke sidang kabinet karena baru selesai melakukan blusukan ke Natuna, Pontianak hingga Berau, Kalimantan.
Ia sempat terlihat terengah-engah agar tak terlalu terlambat sebelum ikut sidang kabinet. Setelah sidang, ia sempat ditanya soal hasil pertemuannya dengan Presiden Jokowi.
Susi mengaku melaporkan hasil penangkapan kapal nelayan asing di Pulau Batam dan Pulau Derawan. Kapal-kapal tersebut diduga melakukan pencurian hasil laut di laut Indonesia.
"Tadi laporan tentang penangkapan kapal ikan ilegal di Batam dan Derawan," kata Susi usai menghadap Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/11/2014).
Sambil bergegas masuk ke dalam kendaraan dinas Toyota Crown Royal Saloon, Susi juga melaporkan persoalan keterbatasan BBM yang dialami Kapal TNI untuk melakukan patroli pengamanan wilayah guna mencegah praktik pencurian ikan.
"Sudah dilaporkan terkait soal keterbasan BBM TNI untuk patroli," jelasnya.
Sebelum ikut sidang, Susi Pudjiastusi terlihat di kompleks Istana Kepresidenan. Dengan terengah-engah, Menteri Susi buru-buru masuk ke kantor presiden untuk ikut rapat bersama Kabinet Kerja.
Pantauan detikcom, Senin (17/11/2014), Menteri Susi tiba di kantor presiden pukul 15.25 WIB. Mengenakan blazer hitam dengan baju warna putih, Susi setengah berlari menuju kantor presiden.
Dari mana Bu Susi? Tanya wartawan.
"Sst.. saya udah telat nih," jawab Susi sebelumnya.TNI AL Butuh 5 Juta Kiloliter BBM Untuk Patroli, Tapi Cuma 13% yang Dipenuhi
Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Marsetio memastikan armada laut Indonesia mumpuni menjaga wilayah maritim. Tetapi, kapal patroli TNI AL tidak bisa maksimal, karena terkendala masalah BBM.
"Kita butuh 5,6 juta kiloliter (KL) per tahun, tapi sekarang cuma disanggupi 13 persen," ujar Marsetio, di kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (17/11/2014).
Dalam sehari, Marsetio mengungkapkan, pihaknya menerjunkan 7 sampai 15 kapal per hari. Untuk keseluruhan, TNI AL memiliki 60 sampai 70 kapal dan itu bisa dioperasikan.
"Siap semua cuma bahan bakarnya enggak ada," ujarnya.
Meski begitu, TNI AL tidak akan lengah dengan pengawasan. Bahkan, Marsetio mengatakan, pihaknya baru saja menangkap 6 kapal nelayan asing yang melakukan illegal fishing.
"Kita efektifkan pengamanan laut dengan menggunakan pos pos maritim yang ada," ujarnya.Menteri Susi Minta Berantas Maling Ikan, Kapolri: Kapal Kita Kecil-kecil
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta aparat keamanan untuk menjaga wilayah laut secara maksimal untuk memberantas illegal fishing. Kapolri Jenderal Sutarman mengaku, armada patroli yang dimiliki Polisi Air (Pol Air) tak cukup untuk menangani pencurian ikan di tengah laut.
"Ya nggak cukup. Untuk tangani illegal fishing yang di tengah (laut) sana, ya mana mampu," jawab Sutarman, di kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (17/11/2014).
Kapolri mengatakan, armada yang dimiliknya jumlahnya sangat banyak. Tapi sayang, armada Polri di laut hanyalah kapal-kapal kecil yang hanya bisa menjaga perairan dekat pantai.
"Kapal kita banyak, ada 700-an, tapi kapal kecil untuk di pantai, untuk pengamanan masyarakat saja," ujarnya.
Lanjut, Sutarman menjabarkan, untuk pengamanan di zona ekonomi eksklusif (ZEE), pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada TNI AL. Kapal milik Polri tak mampu menjangkau untuk patroli di ZEE.
"Ya itu kapal Angkatan Laut (AL) yang punya kemampuan. Kapal kita kecil-kecil," ujarnya.(rvk/dnl)
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti minta agar kapal nelayan asing yang mencuri ikan di perairan laut Indonesia ditindak tegas.Ia mengusulkan agar aparat keamanan khususnya TNI, menindak kapal nelayan asing dibakar bila terbukti mencuri ikan di laut Indonesia.
Menanggapi permintaan ini, Panglima TNI Jenderal Moeldoko angkat suara. Moeldoko mengaku siap menindak tegas kapal nelayan asing yang ketahuan menangkap dan mencuri ikan di perairan Indonesia.
"Kalau dia melakukan perlawanan, bawa senjata kita sikat. Kalau dia nggak bersenjata ada langkahnya," kata Moeldoko di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/11/2014).
Jenderal asal TNI AD tersebut menegaskan kapal-kapal patroli milik TNI AL siap menerima penugasan untuk menindak kapal nelayan asing. Moeldoko membantah tudingan jumlah kapal yang minim untuk melakukan operasi.
"Secara kapal cukup banyak hanya mengerahkan kapal itu urusannya gede banget. Untuk bergerak operasi, habiskan ribuan ton BBM," jelasnya.
Sebelumnya Menteri Susi blusukan ke Pulau Derawan Kalimantan Timur. Ia mendengar pencurian hasil laut oleh nelayan dan kapal asing. Alhasil eks bos Susi Air itu meminta aparat mengejar dan menindak tegas seperti menyita dan membakar kapal.
"Kejar. Bakar itu kapal, biar kapok. Orangnya jangan dibakar tapi ditahan," seru Susi.Berantas Maling Ikan di Laut, Panglima TNI: Ada Kapal Tapi Tak Punya BBM
Kapal-kapal milik TNI AL siap mendukung operasi pengamanan perairan laut Indonesia dari aksi pencurian hasil laut oleh kapal nelayan asing. Namun mereka terkendala pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mengoperasikan kapal.Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengakui pihaknya memang membutuhkan alokasi anggaran BBM yang sangat besar untuk mengoperasikan kapal di dalam operasi penangkapan kapal nelayan asing ilegal.
"Kita siap 64 kapal. Persoalannya ada kapal tapi nggak ada BBM, kan susah," kata Moeldoko usai sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/11/2014).
Moeldoko menjelaskan untuk penangkapan kapal-kapal nelayan kecil bisa berkoordinasi dengan instansi di bawah Badan Koordinasi Keamanan Laut. Bila dipaksakan memakai kapal perang milik TNI, biaya yang dikeluarkan akan sangat besar.
"Di situ ada unsur lain, ada unsur koordinasi. Di sana beberapa penanganan, kapal nelayan kecil terus kita kejar pakai kapal tempur. Itu gebuk nyamuk pakai meriam namanya," jelasnya.
Saat ini TNI AL masih memiliki utang terkait pengadaan BBM untuk operasional kapal perang. Alhasil kondisi ini harus dipecahkan.
"Selama ini kita utang ke PT Pertamina. Utangnya semakin banyak. Tahun lalu Rp 6 triliun. Apakah diputihkan atau gimana. Itu tugas Menhan (Menteri Pertahanan)," jelasnya.
Di tempat yang sama, Menko Maritim Indroyono Soesilo memiliki solusi keterbatasan anggaran di tubuh TNI untuk membiayai aktivitas menjaga perairan RI dari aktivitas illegal fishing atau pencurian ikan.
Pemerintah, sebut Indroyono, akan memaksimalkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor maritim. PNBP ini, selanjutnya dipakai memperkuat pembiayaan dan operasional keamanan laut Indonesia.
"Contohnya misalnya PNBP dari izin-izin kapal hanya Rp 250 miliar (di KKP), diupayakan tahun depan Rp 1,5 triliun. Nah kalau pemasukan besar, itu bisa masuk kekompenen pengamanan laut. Jadi sudah ada anggaran lebih besar masuk, pengamanan akan lebih meningkat," ujarnya.(feb/hen)Datang ke Istana Terengah-engah, Menteri Susi Lapor Usai Tangkap Kapal Asing ke Jokowi
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Presiden, Istana Negara. Susi terlambat ke sidang kabinet karena baru selesai melakukan blusukan ke Natuna, Pontianak hingga Berau, Kalimantan.Ia sempat terlihat terengah-engah agar tak terlalu terlambat sebelum ikut sidang kabinet. Setelah sidang, ia sempat ditanya soal hasil pertemuannya dengan Presiden Jokowi.
Susi mengaku melaporkan hasil penangkapan kapal nelayan asing di Pulau Batam dan Pulau Derawan. Kapal-kapal tersebut diduga melakukan pencurian hasil laut di laut Indonesia.
"Tadi laporan tentang penangkapan kapal ikan ilegal di Batam dan Derawan," kata Susi usai menghadap Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/11/2014).
Sambil bergegas masuk ke dalam kendaraan dinas Toyota Crown Royal Saloon, Susi juga melaporkan persoalan keterbatasan BBM yang dialami Kapal TNI untuk melakukan patroli pengamanan wilayah guna mencegah praktik pencurian ikan.
"Sudah dilaporkan terkait soal keterbasan BBM TNI untuk patroli," jelasnya.
Sebelum ikut sidang, Susi Pudjiastusi terlihat di kompleks Istana Kepresidenan. Dengan terengah-engah, Menteri Susi buru-buru masuk ke kantor presiden untuk ikut rapat bersama Kabinet Kerja.
Pantauan detikcom, Senin (17/11/2014), Menteri Susi tiba di kantor presiden pukul 15.25 WIB. Mengenakan blazer hitam dengan baju warna putih, Susi setengah berlari menuju kantor presiden.
Dari mana Bu Susi? Tanya wartawan.
"Sst.. saya udah telat nih," jawab Susi sebelumnya.TNI AL Butuh 5 Juta Kiloliter BBM Untuk Patroli, Tapi Cuma 13% yang Dipenuhi
Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Marsetio memastikan armada laut Indonesia mumpuni menjaga wilayah maritim. Tetapi, kapal patroli TNI AL tidak bisa maksimal, karena terkendala masalah BBM."Kita butuh 5,6 juta kiloliter (KL) per tahun, tapi sekarang cuma disanggupi 13 persen," ujar Marsetio, di kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (17/11/2014).
Dalam sehari, Marsetio mengungkapkan, pihaknya menerjunkan 7 sampai 15 kapal per hari. Untuk keseluruhan, TNI AL memiliki 60 sampai 70 kapal dan itu bisa dioperasikan.
"Siap semua cuma bahan bakarnya enggak ada," ujarnya.
Meski begitu, TNI AL tidak akan lengah dengan pengawasan. Bahkan, Marsetio mengatakan, pihaknya baru saja menangkap 6 kapal nelayan asing yang melakukan illegal fishing.
"Kita efektifkan pengamanan laut dengan menggunakan pos pos maritim yang ada," ujarnya.Menteri Susi Minta Berantas Maling Ikan, Kapolri: Kapal Kita Kecil-kecil
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta aparat keamanan untuk menjaga wilayah laut secara maksimal untuk memberantas illegal fishing. Kapolri Jenderal Sutarman mengaku, armada patroli yang dimiliki Polisi Air (Pol Air) tak cukup untuk menangani pencurian ikan di tengah laut."Ya nggak cukup. Untuk tangani illegal fishing yang di tengah (laut) sana, ya mana mampu," jawab Sutarman, di kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (17/11/2014).
Kapolri mengatakan, armada yang dimiliknya jumlahnya sangat banyak. Tapi sayang, armada Polri di laut hanyalah kapal-kapal kecil yang hanya bisa menjaga perairan dekat pantai.
"Kapal kita banyak, ada 700-an, tapi kapal kecil untuk di pantai, untuk pengamanan masyarakat saja," ujarnya.
Lanjut, Sutarman menjabarkan, untuk pengamanan di zona ekonomi eksklusif (ZEE), pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada TNI AL. Kapal milik Polri tak mampu menjangkau untuk patroli di ZEE.
"Ya itu kapal Angkatan Laut (AL) yang punya kemampuan. Kapal kita kecil-kecil," ujarnya.(rvk/dnl)
♞ detik
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.