Toto Sugiri, Tokoh Internet Indonesia

 Liputan DQ creatorial  

Inilah "Bill Gates nya Indonesia" cerita bagaimana TOTO SUGIRI membangun teknologi Indonesia, khususnya internet di Indonesia.

Berkat beliau internet hadir untuk masyarakat kita bisa nonton YouTube, Tiktok, ig, fb Wa dll

Inilah Perjalanan hidup Otto Toto Sugiri, pendiri :

 💻 PT. Indo internet Tbk (EDGE)
 💻 PT. DC Indonesia (DCII)

Mitra strategis DCII, Antoni salim.

 Video dari Youtube : 

 🎥 Youtube  

Baca Selanjutnya

Silmy Karim Jadi Dirut Barata

Dapat Misi Khusus dari Rini Soemarno Silmy Karim (Michael Agustinus/Detik) ☆

Silmy Karim, yang pekan lalu baru saja diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT Pindad, kini ditunjuk oleh Kementerian BUMN untuk menjadi Dirut PT Barata Indonesia (Persero).

Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno, mengungkapkan bahwa pihaknya memilih Silmy karena ada tugas khusus. Silmy dinilai mampu memenuhi tugas-tugas tersebut karena rekam jejaknya yang bagus di Pindad.

"Dia harus menyelesaikan 4 tugas, dan karena dia sudah berhasil membuat Pindad lebih maju," kata Fajar saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (8/8/2016).

PT Barata adalah salah satu perusahaan yang masuk dalam Indonesian Railway Components Association (IRMA). Dirut Barata adalah ketuanya. Tugas pertama Silmy adalah alih teknologi untuk komponen kereta cepat.

"Mereka terlibat di Kereta Cepat, jadi kerja sama dalam alih teknologi," ujar Fajar.

Kedua, Silmy diminta menjadikan Barata sebagai koordinator pembuatan komponen pembangkit listrik untuk PLN. Ketiga, Barata di bawah kepemimpinan Silmy ditugaskan untuk membangun standarisasi komponen-komponen PLTU.

Keempat, Barata di bawah kepemimpinan Silmy ditugaskan melaksanakan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Boma Bhisma Indra (Persero).

"(Penugasan) yang keempat Barata akan KSO dengan PT BBI," tutupnya. (feb/feb)

  ★ detik  

Baca Selanjutnya

☆ Niat Meliput Kongres

WR Supratman Malah Jadi Bintang Sumpah Pemuda Patung WR Supratman memainkan biola di Surabaya. [Public Domain.]

MERUJUK buku Wage Rudolf Supratman, Sang Pencipta Lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang diterbitkan Museum Sumpah Pemuda, tulisan-tulisan WR Supratman di koran Sin Po-lah yang jadi bahan utama penulisan sejarah lahirnya Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928.

=======
Wenri Wanhar - Jawa Pos National Network
=======

Wage Rudolf Supratman belum lama jadi wartawan ketika Kongres Pemuda Pertama digelar di Batavia, 30 April-2 Mei 1926. Mulai dari persiapan, dan sepanjang kongres berlangsung, dia tak pernah absen liputan.

Diikutinya perdebatan antara M. Tabrani, Sanusi Pane dan Jamaluddin tentang gagasan M. Yamin mengusulkan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia.

Menyimak perdebatan itu, sebagai wartawan WR Supratman berharap-harap pulang membawa berita besar; kongres pemuda memutuskan bahasa Melayu menjadi bahasa pemersatu, bahasa Indonesia.

Hanya saja, hingga kongres ditutup, tak ada yang diputuskan. "Perdebatan itu ditangguhkan hingga kongres pemuda selanjutnya," tulis Bambang Sularto dalam buku Wage Rudolf Supratman.

 Titik Balik 

Pun demikian, pengalaman meliput perhelatan yang digagas para pemuda itu, ternyata menjadi titik balik WR Supratman. Dia terpukau melihat pemuda-pemuda yang menyiapkan kongres bekerja sepenuh hati tanpa imbalan.

"Pengaruh semangat dan gairah kerja para tokoh pemuda itu nampak sekali dalam ia menjalankan tugasnya sebagai wartawan, ia dengan bersemangat selalu berusaha keras untuk mencari dan mendapatkan bahan berita serta laporan yang aktual lagi penting langsung dari tangan pertama," papar Bambang.

Bambang menceritakan, semenjak itu Supratman memperlihatkan kebolehannya dalam berburu dan meramu berita. Dialah yang paling lengkap menulis mengenai Kongres Pemuda Indonesia I di koran Sin Po.

Supratman pun pernah terlihat berpakaian kotor di pelabuhan Tanjung Priok. Setengah hari dia liputan berpanas-panasan di antara buruh bertelanjang dada yang sedang unjuk rasa menuntut kenaikan upah.

Lain waktu, dengan baju dekil dia berada di Pasar Ikan (sekitar Museum Bahari, Jakarta Kota) sedang mewawancarai para nelayan untuk mendapatkan berita mengenai praktek lintah darat yang dilakukan para juragan pemilik perahu.

Di lain kesempatan dia kelihatan berpakaian necis lengkap dengan dasi mencari berita di gedung Volksrad. Kadangkala ia muncul mengenakan jas, berdasi kupu-kupu, berpeci menghadiri sebuah acara.

Pertemuan dengan para pemuda pergerakan membuatnya jadi, "benar-benar mencintai pekerjaannya dan tidak lagi tertarik pada jabatan redaktur ataupun desk editor yang sehari-harinya lebih lebih banyak duduk di kantor," tulis Bambang.

 Gerakan Bawah Tanah 

Lebih dari itu, kongres pemuda pertama itu menginspirasinya mengarang lagu Indonesia Raya.

Sesudah kongres, karena sudah kenal dengan beberapa orang, paling tidak 3 kali seminggu WR Supratman bertandang ke Indonesisch Clubgebouw di Kramat 106, markas para pemuda. Sekarang tempat itu jadi Museum Sumpah Pemuda.

Di sinilah ia berkenalan dengan Sugondo Joyopuspito, sosok misterius yang menarik perhatiannya. Dia punya feeling lain terhadap Sugondo. Maklum naluri wartawan.

Sugondo tak lain kawan sepondokan Bung Karno waktu indekos di rumah HOS Cokroaminoto di Surabaya.

Berkali-kali Supratman mencoba mewawancari Sugondo, namun gagal. Sugondo memang sedang merancang gerakan bawah tanah.

Kelompok Sugondo tak menyukai pertemuan-pertemuan formal. Mereka lebih senang ngobrol dalam keadaaan santai. Bila ada orang lain datang, mereka kompak merubah topik pembicaraan menjadi guyonan-guyonan segar.

Suatu hari Sugondo terlihat nongkrong di Taman Forsberg, Gambir bersama Abdullah Sigit dan Suwiryo. Sekarang taman itu sudah tak ada.

Melihat itu, Supratman coba-coba mendekat. Di luar dugaan, dia dipersilahkan bergabung. Sugondo menyatakan dirinya mendapat kabar dari Tabrani tentang lagu kebangsaan yang dibuat Supratman. Dia meminta Supratman memainkan lagu itu di Kramat 106.

Supratman pandai pula merendah. Itu lagu biasa saja, bukan lagu kebangsaan, katanya. Dan Sugondo cs kompak menyatakan mereka yang akan mengakui lagu itu sebagai lagu kebangsaan. Mereka juga berjanji akan berdiri sebagai tanda hormat saat lagu itu disenandungkan. Supratman pun angkat janji, lagu akan dibawakannya saat ada momen penting di Kramat suatu hari nanti.

Di samping perbincangkan mengenai lagu yang baru saja digubahnya, kesempatan langka itu dimanfaatkan Supratman yang seorang wartawan untuk menggali informasi tentang gerakan pemuda.

Sugondo cs menceritakan, bahwa gerakan mereka hanya melanjutkan apa yang sudah dimulai para seniornya saat kongres pemuda pertama, yakni mewujudkan gagasan persatuan Indonesia.

Berapa waktu kemudian, saat ada rapat pemuda di Kramat pada bulan Agustus 1926, Supratman dipersilahkan hadir sebagai pendengar.

Apa yang dibicarakan dalam rapat, muncul di koran Sin Po, edisi 15 Agustus 1926. WR Supratman cukup detail memberitakan kemajuan gerakan pemuda paska Kongres Pemuda I.

Dia pikir dia sudah dapat kunci masuk ke kelompok bawah tanah pemuda. Ternyata tidak.

Suatu hari pada akhir Agustus 1926, Supratman melihat Sugondo cs sedang berkumpul di Kramat. Ada M. Yamin pula di sana. Berharap akan dapat berita bagus, begitu dia mendekat dan siap-siap melontar tanya, eeh....rombongan itu bubar meninggalkannya sendiri.

WR Supratman bukan wartawan yang gampang menyerah. Di hari-hari berikutnya dia masih saja mengikuti gerak-gerik Sugondo. Alhasil, September 1926 Sugondo mengajaknya bicara…

"Mas Pratman ini ada berita penting. Boleh disiarkan sekarang. Kami sudah sepakat mendirikan organisasi mahasiswa yang tidak bersifat kesukuan, namanya Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI)…"

Setelah panjang lebar dia bicarakan tentang organ yang baru lahir itu, Sugondo berkata, "cukup sekian dulu ya, maaf Mas Pratman, saya ada keperluan mendesak. Sampai jumpa," tulis Bambang Sularto dalam buku Wage Rudolf Supratman, berdasarkan keterangan langsung dari Sugondo.

Sesampai di kantor, Supratman langsung menulis berita itu dan menyerahkan naskahnya kepada Kwee Kek Beng, pemimpin redaksi Sin Po. Setelah diedit Pak Pemred, berita itu dimuat di halaman utama.

 Indonesia Raya 

Sekian jurus kemudian, feeling WR Supratman jadi kenyataan. Sugondo memang sedang menyusun rencana besar, yakni Kongres Pemuda II.

Mengintip susunan panitia Kongres Pemuda II, 27-28 Oktober 1928 tersebut, nama Sugondo ada di paling atas.

Ketua: Sugondo Joyopuspito (Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, PPPI)
Wakil Ketua: Joko Marsaid (Jong Java)
Sekretaris: Muhammad Yamin (Jong Sumatranen Bond)
Bendahara: Amir Syarifuddin (Jong Bataks Bond)
Pembantu I: Johan Moh. Cai (Jong Islamieten Bond)
Pembantu II: Kocongsungkono (Pemuda Indonesia)
Pembantu III: Senduk (Jong Celebes)
Pembantu IV: J. Leimena (Jong Ambon)
Pembantu V: Rohyani (Pemuda Kaum Betawi)

Dan di acara puncak kongres yang melahirkan Sumpah Pemuda yang legendaris itu, Supratman menepati janji. Tak sekadar datang untuk meliput, dia melantunkan lagu Indonesia Raya.

Karena acara itu di bawah pengawasan polisi Hindia Belanda, senandung Indonesia Raya hanya diperdengarkan lewat gesekan biola WR Supratman. Tak ada gegap gempita syair Indonesia Raya…merdeka…merdekaaaa…

  ★ jpnn  

Baca Selanjutnya

☆ Inggris Sudah Lama Ingin Singkirkan Soekarno

Thomas Critchley selaku perwakilan Australia di Komisi Jasa Baik PBB bertemu Presiden Soekarno di Yogyakarta, 7 Desember 1948. (Photo: National Library of Australia)

Dalam peristiwa tahun 1965 di Indonesia, bukan hanya jejak Amerika Serikat dan badan intelijennya, Central Intelligence Agency (CIA), yang terlihat jelas. Sejumlah dokumen yang dibuka ke publik menunjukkan bahwa ada jejak terang Inggris dalam peristiwa yang berujung pada jatuhnya Seokarno dan dihancurkannya Partai Komunis Indonesia (PKI).

Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara pada 1960-an dinilai penting secara ekonomi dan strategis secara politik, terutama bagi Inggris yang pernah menjajah sejumlah negara di kawasan ini. Menurut Mark Curtis dalam US and British Complicity in the 1965 Slaughters in Indonesia di Third World Resurgence edisi 137, 2002, Asia Tenggara penting karena "merupakan produsen utama beberapa komoditas penting" dan "menempati posisi kunci dalam komunikasi dunia" serta menguasai rute penting laut dan udara.

Namun pendudukan Jepang yang relatif singkat selama Perang Dunia Kedua merevitalisasi gerakan nasionalis dan semangat anti-Barat di kawasan ini, termasuk di Indonesia. Bagi Inggris, juga Amerika, kekhawatiran utamanya adalah pada politik ekonomi dan politik luar negeri anti-kolonialisme Soekarno dan kebijakan di dalam negerinya yang condong ke PKI --untuk menyeimbangkan kekuatannya dengan militer, khususnya Angkatan Darat.Paul Lashmar dan James Oliver dalam buku Britain's Secret Propaganda War 1948-1977 menyatakan indikasi awal Inggris ingin menyingkirkan Soekarno terlihat pada 1962 setelah Soekarno menyatakan penentangan secara terbuka terhadap pembentukan Federasi Malaysia yang didukung London. Dalam dokumen badan intelijen AS, CIA, dikatakan Perdana Menteri Inggris Maurice Harold Macmillan (1957-1963) dan Presiden John F. Kennedy (1961-1963) setuju untuk "melikuidasi Presiden Sukarno, tergantung pada situasi dan kesempatan yang ada".

Soekarno memang komplain soal proyek Federasi Malaysia yang diumumkan tahun 1961 itu sebagai "plot neo-kolonial" dan itu akan menjadi batu loncatan bagi terus bercokolnya pengaruh Inggris di wilayah tersebut. Dalam konsep federasi itu, Malaysia yang sudah merdeka akan digabungkan dengan Borneo, Sarawak, dan Singapura. Pada 1963 keberatan Soekarno mengkristal melalui kebijakan Konfrontasi, yang diikuti dengan pemutusan hubungan dengan Malaysia, intervensi militer tingkat rendah, dan pertempuran secara sporadis di perbatasan sepanjang 700 mil di Kalimantan.

Menurut Michael O. Billington dalam jurnal Executive Intelligence Review edisi 8 Juni 2001, Inggris menyambut Konfrontasi sebagai peluang untuk menghancurkan nasionalisme Indonesia. Namun, kata Billington, Inggris kehilangan kesabaran dengan sikap Kennedy yang menolak tuntutan Inggris untuk memotong semua bantuan kepada Soekarno. Perubahan mulai terjadi setelah Kennedy ditembak di Dallas pada 22 November 1963. Saat menghadiri pemakaman Kennedy, Perdana Menteri Inggris Sir Alec Douglas-Hume (1963 -1964) bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS David Dean Rusk (1961-1969), yang kemudian setuju untuk mengambil tindakan terhadap Indonesia. Menteri Pertahanan AS Robert McNamara (1961-1969), yang sibuk mempersiapkan perang di Vietnam, sangat senang Inggris memimpin operasi rahasia melawan Soekarno.

Selama tahun 1963 dan 1964, Inggris mengaktifkan gerakan separatis yang sebelumnya ia sponsori di tahun 1957-1958. Namun menjelang akhir tahun 1964, dan terutama setelah pemerintah Perdana Menteri James Harold Wilson (1964-1976) mulai berkuasa pada bulan Oktober, Inggris membuat pergeseran taktik. Menurut Billington, dokumen kebijakan operasi Inggris Januari 1965 mencatat bahwa "dalam jangka panjang, dukungan yang efektif untuk gerakan pembangkang di Indonesia dapat bersifat kontraproduktif karena dapat merusak kapasitas Angkatan Darat untuk melawan PKI."

Mark Curtis mengatakan saat Konfrontasi itu, Inggris mengerahkan puluhan ribu tentara, terutama di Kalimantan, untuk membela Malaysia. Pada saat yang sama, agen badan intelijen Inggris, M16 terus melakukan kontak dengan unsur-unsur kunci dalam tentara Indonesia melalui Kedutaan Besar Inggris. Salah satu kontaknya melalui perwira intelijen Ali Murtopo, yang kemudian menjadi kepala intelijen di masa Jenderal Soeharto. Kebijakan Inggris saat itu, kata Curtis, "tidak ingin mengalihkan perhatian tentara Indonesia dengan mengajak mereka terlibat dalam pertempuran di Kalimantan dan mencegah mereka dari upaya yang sekarang, di mana mereka tampaknya akan berurusan dengan PKI".

Dalam kasus Indonesia di tahun 1965, kata peneliti Baskara T. Wardaya, kepentingan Amerika dan Inggris sebenarnya berbeda tapi serupa. "Kalau Amerika Serikat ingin menggantikan pemerintahan yang ke-kiri-kiri-an, dan itu juga keinginan Inggris. Tapi Inggris juga berkepentingan mewujudkan pembentukan Federasi Malaysia, yang itu ditentang Soekarno," kata penulis buku Membongkar Supersemar! Dari CIA hingga Kudeta Merangkak Melawan Bung Karno (2007) itu kepada Tempo, pertengahan September lalu.

Di tengah upaya diam-diam Inggris dan kolega Barat-nya untuk menyingkirkan Soekarno, muncul surat yang diduga dibuat oleh Gilchrist, yang kemudian dikenal sebagai Dokumen Gilchrist. Surat yang dikabarkan palsu itu dikirimkan oleh orang tak dikenal ke rumah Menteri Luar Negeri yang juga Kepala Intelijen, Subandrio, pada 15 Mei 1965. Surat yang tak dicek keasliannya itu diberikannya ke Soekarno, 26 Mei 1965. Dokumen itu, yang antara lain memuat soal adanya "sebuah operasi" dan kontak negara Barat dengan Angkatan Darat, seperti menguatkan dugaan Soekarno bahwa Amerika dan Inggris diam-diam ingin menggulingkannya. Keesokan harinya, Soekarno memanggil para jenderal Angkatan Darat. Semuanya membantah isi dokumen itu.

Bantahan jenderal Angkatan Darat itu tak meyakinkan Soekarno. Keesokan harinya ia menyebut lagi soal adanya Dewan Jenderal dalam sebuah pertemuan dengan para kepala Kodam. Soekarno menyatakan bahwa terdapat bukti kuat adanya rencana dari pihak imperialis untuk membunuhnya sebelum Konferensi Asia Afrika, Juli, di Aljazair. Empat bulan berselang, tepatnya 30 September 1965, sejumlah tentara di bawah pimpinan Letkol Untung dan didukung oleh "elemen" PKI, melakukan operasi untuk mengenyahkan petinggi militer yang dicurigasi sebagai anggota Dewan Jenderal. Kudeta itu tak berumur panjang karena dengan mudah ditekuk Pangkostrad Mayjend Soeharto.

Soal peran Inggris dalam kudeta berdarah itu masih menjadi tanda tanya. Peneliti dari Australian National University Adam Hughes Henry dalam wawancara kepada Tempo mengaku tidak tidak memiliki bukti terang soal hubungan Inggris dan AS dalam Gerakan 30 September oleh Letkol Untung itu. "Namun dari apa yang saya baca dan diteliti, peristiwa 1 Oktober cukup mengejutkan Australia, Inggris, dan Amerika. Mereka tampak pada waktu itu cukup bingung dengan Gerakan 30 September dan tindakannya. Namun mereka sangat cepat untuk mengenali 'kesempatan' untuk melakukan apa yang mereka harapkan untuk dilakukan, untuk membantu, menyingkirkan Sukarno dan PKI," kata Andam.

Roland Challis, koresponden BBC yang tahun-tahun itu bertugas di Singapura, mengatakan, "Siapa sebenarnya menghasut kudeta dan untuk tujuan apa, tetap menjadi spekulasi." Yang pasti, kata dia seperti dilansir The Independent, "Kesempatan untuk mengisolasi Soekarno dan PKI datang pada Oktober 1965 ketika kudeta PKI menjadi dalih bagi tentara untuk mengesampingkan Sukarno dan membasmi PKI." Perburuan terhadap kader dan simpatisan PKI dilakukan setelah kudeta yang gagal itu dan berujung pada pembunuhan massal.

Usai mematahkan kudeta, Soeharto dilantik sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat, 14 Oktober 1965, dan memiliki kekuasaan lebih besar setelah menerima Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) dari Presiden Soekarno pada 11 Maret 1966. MPR mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 1967 setelah laporan pertanggungjawaban Soekarno ditolak dan mengangkatnya sebagai presiden pada 27 Maret 1968 --sampai ia mundur Mei 1998.

Huru-hara politik tahun itu tak hanya mengakhiri kekuasaan Soekarno, tapi juga Konfrontasi dengan Malaysia. Babak baru perundingan damai antara Indonesia dan Malaysia dimulai pada Mei 1966 dan perjanjian perdamaian akhir ditandatangani pada 11 Agustus 1966 dengan Indonesia secara resmi mengakui Malaysia.

Kedutaan Besar Inggris di Jakarta saat dihubungi Tempo soal berita ini, memilih tak banyak berkomentar. Soal peristiwa 1965, Kedutaan Inggris menyitir Komnas HAM yang menyelidiki peristiwa 1965-1966 dan rekomendasinya yang menyatakan bahwa hasilnya bisa diselesaikan melalui mekanisme komisi kebenaran dan rekonsiliasi. "Inggris memiliki rekam jejak kuat mendukung proses formal melalui kebenaran dan rekonsiliasi di kawasan ini, termasuk di Timor-Leste dan Kamboja. Namun itu terserah rakyat Indonesia untuk menentukan bentuk yang tepat dari mekanisme pertanggungjawabannya," tulis Kedutaan Besar Inggris di Jakarta.

  ♞ Tempo  

Baca Selanjutnya

☆ Inna lillahi, Sniper Legendaris Indonesia Tatang Koswara Tutup Usia

Alm Tatang Koswara ♔

Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sniper legendaris Indonesia, Tatang Koswara (68) tutup usia.

Maut memang rahasia Tuhan. Sekitar pukul 19.00 WIB, Selasa (3/3/2015) detikcom masih sempat berbincang dengan Tatang Koswara.

"Sepertinya saya jantungnya terganggu nih Pak" ujar Tatang kepada detikcom.

Namun, sekitar 30 menit berselang, dia dikabarkan jatuh pingsan karena kemungkinan kena serangan jantung. Dia dilarikan ke RS Medistra, Jl HR Rasuna Said, Jaksel.

Setibanya di UGD, kondisi Tatang dinyatakan kritis. Beberapa menit kemudian dia menghembukan nafas terakhir.(mpr/fdn)

  ♔ detik  

Baca Selanjutnya

☆ Laksamana Dari Halmahera (II)

Tegas Menolak Kapal Bekas “KITA NEGARA BESAR HARUSNYA PUNYA HARGA DIRI. MASAK DIKASIH SAMA NEGARA KECAMATAN KITA TERIMA.”

HABIBIE dan Kapal Itu. Begitu judul cerita sampul majalah Tempo edisi 7 Juni 1994. Isinya berfokus pada harga pembelian 39 kapal bekas Jerman yang diperdebatkan oleh Menteri Riset dan Teknologi B.J. Habibie dan Menteri Keuangan Mar’ie Muhammad, terutama besaran harga pembelian dari semula US$ 12,7 juta menjadi US$ 1,1 miliar.

Dua hari berselang, ketika meresmikan pembangunan Pangkalan Utama Angkatan Laut di Teluk Ratai, Lampung, Presiden Soeharto mengungkapkan kemarahannya. Dia memerintahkan supaya menindak tegas media yang dianggapnya telah “mengadu domba”.

Menteri Penerangan Harmoko menindaklanjutinya dengan memberedel Tempo. Juga dua media lainnya yang ikut mengkritik seputar pembelian kapal bekas dari Jerman, yakni Editor dan tabloid Detik.

Rupanya, tak cuma harga pembelian yang kelewat mahal, kapal-kapal itu sejatinya tak lebih dari barang rongsokan. Hampir semua kapal yang dibeli itu nyaris tak bisa dioperasikan karena sudah uzur. Teknologi yang digunakan sudah kadaluwarsa, tak cocok dengan iklim Indonesia yang tropis, dan amat boros bahan bakar. Tapi hampir semua petinggi TNI Angkatan Laut kala itu tak berkutik.

Saat kontroversi itu berlangsung, Bernard Kent Sondakh masih berpangkat Letnan kolonel. Delapan tahun kemudian, saat sudah menjadi Kepala Staf Angkatan Laut, ia mendapati ke semua kapal itu sudah tak mampu beroperasi dengan baik.

●●●

Waktu itu saya ingat KSAL M. Arifin sempat menolak. Beliau menawar, sebaiknya dua dulu saja untuk dicoba. Kalau bagus, ya yang lainnya boleh diterima. Pak Arifin itu guru saya. Tapi sepertinya dia dipaksa, kan Pak Harto ikut berbicara.

Begitu saya jadi KSAL, tidak ada satu pun kapal (bekas) Jerman Timur itu yang beroperasi dengan benar. Sudah nongkrong semua. Sebagian memang sudah ada yang direpowering oleh KSAL sebelum saya.

Kapal korvet milik Jerman Timur itu tidak cocok buat kita, karena mereka pakai untuk hit and run. Deteksi, keluar, serang, lalu balik. Tiap seribu jam harus ganti, overhaul, suku cadang sudah sulit didapat, dan bahan bakar borosnya minta ampun. Satu kapal butuh 36-40 ton solar per hari. Agar tidak mubazir, saya putuskan ganti mesin. Setelah itu, konsumsi solarnya berkurang, jadi cuma 12 ton per hari.

Selama saya menjadi KSAL, saya pun bertekad tidak mau menerima kapal bekas dari negara lain. Setidaknya dua kali saya menolak penawaran kapal bekas, yakni dari Libya dan kapal hidrografi dari Belanda. Libya waktu itu menawarkan dua jenis korvet, tiga kapal cepat, dan empat kapal penyapu ranjau. Atas nasihat Panglima (Jenderal Endriartono Sutarto), saya tidak langsung menolak.

Saya tugaskan empat perwira ke Libya untuk meninjau kondisi kapal-kapal itu. Sebelum berangkat, saya kasih mereka duit. “Kamu jalan-jalan saja di sana, pulang bikin laporan: semua kapalnya jelek, he-he-he....” Bagi saya, kapal bekas itu traumatis. Karena itu, ketika KSAL Belanda yang kebetulan pernah satu kelas dengan saya sewaktu dua tahun mengikuti pendidikan menawarkan kapal hidrografi, umur sekitar 20 tahun, saya jawab sambil guyonan saja, “Kalau kapal itu saya beli dengan duit saya dan saya operasikan pakai duit saya, yang pakai kan kamu hasil petanya. Bukan Pelni. Jadi, kalau kamu suruh saya beli, saya tidak mau. Kalau dikasih, ya boleh.”

Karena itu, sewaktu KSAL Soeparno (28 September 2010-17 Desember 2012) menerima kapal bekas dari Brunei, waduh .... Saya berpikir, kita negara besar seperti ini harusnya punya harga diri. Masak dikasih sama negara kecamatan kita terima? Apalagi cuma kapal 40 meter. Kalau mau terima kapal bekas hibah, jangan tanggung, kapal induk sekalian, ha-ha-ha....No to used warship !

Tapi, sebelum membeli kapal bekas dari Jerman, sebetulnya pada pertengahan 1980-an Indonesia pernah beli kapal bekas. Jadi, saat booming harga minyak, pada 1985-1986 kala itu pemerintah membeli 9 fregat bekas dan 3 tribal class dari Inggris yang pernah ikut Perang Malvinas. Juga membeli 6 kapal kelas van speijk dari Belanda.

Namanya kapal bekas, kapal tua, pasti tingkat kerusakannya tinggi. Di lain pihak, kapal kapal baru, seperti 3 korvet dari Belanda dan 1 dari Yugoslavia serta 6 LST dari Korea yang berteknologi baru, terbengkalai perawatannya karena uang justru terserap untuk kapal-kapal bekas itu. Konsep pemeliharaan yang disebut PMS (planned maintenance system) dengan integrated logistic untuk kapal-kapal baru berteknologi 1980-an itu tak berjalan.

Sebetulnya saya tak sepenuhnya antikapal bekas karena pernah menerima feri bekas, Kambuna dan Kerinci, milik PT Pelni yang hampir bangkrut. Kebetulan AL belum punya kapal angkut pasukan yang memadai. Feri cepat itu bisa menampung 500 orang, jadi saya terima. Tapi, kalau nerima dari negara lain, saya tidak mau, apalagi beli. Kita sudah berpengalaman, AL hancur karena kapal bekas.Mematahkan Amerika di Selat Malaka SINGAPURA SEMPAT MEMBERI ISYARAT SETUJU ARMADA AMERIKA SERIKAT IKUT BERPATROLI UNTUK MENGHALAU PARA PEROMPAK DI SELAT MALAKA.

KANTOR Biro Maritim Internasional (IMB), yang bermarkas di Singapura, melansir data melonjaknya angka perompakan dan penculikan di laut. Sementara pada 2002 tercatat 192 kasus, pada 2003 melonjak jadi 445 kasus di seluruh dunia. Dari jumlah itu, 139 kasus di antaranya terjadi di Selat Malaka.

Data itu menjadi santapan empuk media internasional. Far Eastern Economic Review edisi 27 Mei 2004 menulis laporan bertajuk “Sea of Trouble”. Isinya mengurai kejahatan di Selat Malaka meningkat tajam akibat krisis ekonomi dan politik di Indonesia.

Majalah The Economist edisi 12 Juni 2004 juga menurunkan laporan tentang ancaman teroris dan perompakan di Selat Malaka. Menyikapi hal itu, Panglima Pasifik Amerika Serikat Laksamana Thomas Fargo berencana menerjunkan pasukan di selat sepanjang 800 kilometer itu. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Bernard Kent Sondakh pun terusik dibuatnya. Untuk mematahkan niat Amerika Serikat, ia merangkul Singapura dan Malaysia untuk melakukan patroli bersama.

Orang semua tahu Indonesia disebut black water. Laksamana Fargo dari Amerika bilang di koran, akan kirim kekuatan untuk turut mengawal Selat Malaka. Saya tersinggung. Kita yang punya kedaulatan kok dia yang mau masuk. Sebetulnya Menteri Pertahanan Singapura sempat memberi isyarat menyokong ide Fargo. Lalu saya telepon KSAL Malaysia dan Singapura. Kepada mereka, saya sampaikan ketidaksetujuan jika Amerika masuk. Sebaiknya kita berkoordinasi untuk melakukan patroli karena Selat Malaka ada di tiga negara. Saya lalu ngomong ke media, tidak ada yang boleh masuk Selat Malaka kecuali tiga negara pantai. Fargo pun diam.

Koordinasi patroli bersama itu pertama kali diresmikan oleh Panglima TNI Jenderal Endriartono pada 20 Juli 2004. Waktu itu hadir di atas KRI Tanjung Dalpele 972 Panglima Tentara Diraja Malaysia Jenderal Tan Sri Dato Zahidi dan Panglima Tentara Singapura Letnan Jenderal Ng Yat Chung. Juga saya bersama Kepala AL Tentara Diraja Malaysia Laksamana Dato Sri Muhammad Anwar dan Kepala AL Singapura Laksamana Muda Ronnie Tay. Patroli bersama itu mengerahkan 17 kapal (lima dari Malaysia, lima dari Singapura, dan tujuh dari Indonesia) per hari selama 24 jam nonstop.

Kita sebenarnya tidak bisa apa-apa kalau Amerika mau campur tangan. Cuma, kita kan negara berdaulat, punya harga diri. Itu yang kita harus tunjukkan dulu. Kalau mengalah, sama saja jual negara. Sampai sekarang patroli masih berjalan, cuma mungkin satu negara cuma dua-tiga kapal.

Selain patroli bersama, saya juga menggagas latihan bersama tiga negara menyapu ranjau di Selat Malaka. Itu bermula ketika saya di minta mewakili Pak Endriartono sebagai pembicara dalam pertemuan panglima se Asia - Pasifik di Tokyo. Zaman itu isu yang berkembang teroris meledakkan kapal di selat Singapura. Amerika mengembangkan isu itu. Jadi saya sebagai salah satu pembicara mengatakan itu juga salah satu ancaman, tapi coba kita bayangkan kalau kapal meledak karena melanggar ranjau. Semua lalu lintas terhenti. Kalau hanya diledakkan, lalu lintas akan tetap jalan. Sedangkan kemampuan antiranjau negara pantai, seperti Indonesia, Singapura, dan Malaysia, sangat rendah.

Sewaktu break, ajudan Panglima Amerika dan Laksamana Fargo minta bertemu saya. Mereka tanya apa rencana saya. Saya bilang akan memasang radar di sepanjang Selat Malaka, sehingga barang sekecil drum pun akan terdeteksi. Saya sudah menganggarkan Rp 25 miliar. Lalu saya bilang, karena kalian tahu uang Indonesia terbatas, jadi Selat Malaka ini baru akan selesai dalam 10 tahun.

Mereka bilang jangan sebut-sebut lagi soal ranjau. Dua hari setelah sampai Jakarta, ada dua orang dari Kedutaan yang datang. Dan tak lama setelah berhenti sebagai KSAL, staf ahli dari Senat Amerika menemui saya di rumah. Dia membawa pesan bahwa Senat setuju memberikan bantuan cuma-cuma US$ 350 juta tapi jangan ribut karena Indonesia masih dalam posisi embargo. Itu kalau tak salah Maret 2005.

Nah, Mei, ketika saya sedang di Surabaya, mereka kembali menghubungi dan meminta saran tentang rencana pemberian dana itu. Saya sarankan agar diserahkan ke Departemen Pertahanan saja, biar mereka yang mengawasi penggunaannya. Itu pertama kali embargo Amerika ke TNI lepas dan tidak banyak orang yang tahu. Tapi akhirnya saya dengar yang pegang itu Duta Besar Amerika. [modho334]

  ★ Majalah detik  

Baca Selanjutnya

☆ Laksamana Dari Halmahera

ANDAI cita-citanya menjadi marinir terpenuhi, mustahil Bernard Kent Sondakh dipilih memimpin Angkatan Laut. Entah kenapa Angkatan Laut tak pernah dipimpin laksamana berlatar marinir. Saat memimpin Angkatan Laut (25 April 2002 hingga 18 Februari 2005), Kent membuat banyak terobosan berani.

Lelaki kelahiran Tobelo, Halmahera Utara, 9 Juli 1948, itu terobsesi mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim. Benarkah visi maritim Jokowi mengadopsi idenya?Poros Maritim Ala Laksamana Kent OLD soldier never die, they just fade away.” Pernyataan Jenderal Douglas MacArthur pada 1951 itu sepertinya bisa menggambarkan sosok Laksamana Bernard Kent Sondakh saat ini. Sembilan tahun pensiun sebagai pelaut tak menyurutkan perhatian - nya terhadap dunia maritim. Dengan cermat, ia mengikuti berbagai program pemerintahan Joko Widodo untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim. Ia menyokongnya, sekaligus memberikan beberapa catatan kritis.

Soal pembangunan jalan tol laut, misalnya. Hal itu, kata dia, harus diikuti dengan pemberian insentif kepada para pengusaha untuk menggeser industrinya ke daerah terpencil dengan sistem regional. “Juga insentif kepada perusahaan yang menjual produknya kepada agen-agen yang jauh di luar Pulau Jawa,” kata Kent.

Ide-ide terkait hal itu sebetulnya pernah ia paparkan saat menjadi Kepala Staf Angkatan Laut, 25 April 2002-18 Februari 2005. Sayang, respons pemerintah tak seperti yang diharapkan karena terbatasnya anggaran.

Saat ditemui di rumahnya, kompleks TNI AL Kelapa Gading, 19 Januari lalu, ia dengan jernih kembali memaparkan berbagai konsep dan sepak terjang yang dilakukannya sebagai KSAL. Berikut ini penuturan pensiunan laksamana kelahiran Tobelo, Halmahera Utara, 9 Juli 1948, itu.

●●●

Kebijakan poros maritim pemerintahan Joko Widodo bukan ide dari saya.

Saya belum pernah secara langsung menyampaikan konsep poros maritim kepada Presiden. Hanya, konsep ini pernah saya beberkan kepada seorang tim suksesnya. Saya percaya mereka pasti sudah punya konsep yang baik.

Ada sejumlah syarat yang harus disiapkan agar kita bisa memetik keuntungan ekonomi maupun politik dari poros maritim. Membangun pelabuhan-pelabuhan baru itu mesti, cuma harus memiliki kemampuan yang saya sebut 4R, yakni refueling, resupply, repair, dan rest and recreation. Belum lagi memperbaiki birokrasi dan pelayanan di pelabuhan. Kita harus berkaca pada Singapura dalam soal ini.

Kapal baru 20 mil laut dari pelabuhan saja mereka sudah mengontak administrator pelabuhan. Kapal langsung diberi arahan ke dermaga yang harus dituju. Bandingkan dengan Batam, yang harus menunggu berhari-hari sebelum kapal bisa masuk dermaga. Begitu sampai juga belum tentu bisa mengisi bahan bakar. Siapa yang mau singgah kalau begitu? Akhirnya Batam mati. Hal lain, terkait keamanan pelabuhan. Orang pulang ke pelabuhan di Singapura jam 1 pagi tidak ada masalah. Tapi di kita?

Lalu di mana harus membangun pelabuhan? Tentunya di jalur kapal akan lewat atau sea lane of trade. Paling tidak di Indonesia itu Selat Malaka ke utara, dari Selat Lombok-Selat Makassar ke utara, Laut Banda-Selat Maluku ke utara. Dari situ, kita lihat lagi jalur mana yang paling aman dan ekonomis. Jadi saya kurang paham jika ada gagasan pengembangan pelabuhan di Selat Sunda. Siapa yang mau lewat situ?

Bicara tanker 80 ribu ton ke atas merupakan kapal-kapal yang manuvernya sulit. Saat kapal sebesar itu masuk Selat Sunda, begitu keluar di utara akan setengah mati. Banyak karang. Setiap 10 menit harus belok. Kapal besar kalau belok itu kayak banteng, susahnya luar biasa.

●●●

Soal jalan tol laut, kita sebenarnya sudah mengenal dari zaman Belanda. Saat itu sudah digagas kapal-kapal perintis untuk menghubungkan daerah-daerah atau pulau terpencil. Tapi jalan tol laut tak otomatis membuat harga sebuah produk bisa sama di semua daerah. Karena itu, pemerintah harus memberi insentif kepada para pengusaha untuk menggeser pabriknya ke daerah terpencil dengan sistem regional. Lalu memberi insentif kepada perusahaan yang menjual produksinya itu kepada agen-agen yang jauh berada di luar Pulau Jawa.

Di bidang industri perikanan, tentu saja seharusnya kita amat berdaulat.

Nelayan sendiri yang harus ambil ikan dari laut kita, bukan orang asing seperti yang terjadi selama bertahun-tahun. Karena apa? Nelayan kita tak punya kapal dan peralatan memadai seperti orang Thailand, Taiwan, Tiongkok. Nelayan kita hanya punya dayung, motor tempel, dan mencari ikan dua atau tiga mil dari pantai. Dapat ikan yang kena polusi pula. Pemerintah harus memperbaiki dan mencari solusinya agar seluruh Zona Ekonomi Eksklusif kita itu yang berkibar benar-benar bendera Merah Putih, bukan aspal. Merah Putih tapi dalamya Tiongkok.

Sekarang nelayan kita merupakan masyarakat yang paling miskin. Coba lihat nelayan di Norwegia atau Kanada, begitu kaya-kaya. Saya pernah sarankan ke (Presiden) Susilo Bambang Yudhoyono agar industri strategis yang dulu hampir mati, seperti PT PAL, PT Kodja Bahari, PT Pindad, dan lainnya, bisa dimanfaatkan.

Dulu konsep awal industri ini hanya buat pesanan dari militer. Padahal TNI uangnya tidak ada atau pas-pasan. Belum tentu AL bisa pesan di PT PAL tiap tahun. Akhirnya industri ini menanggung beban. Nah, sekarang, kalau kita butuh kapal ikan, minimal 20 ribu buah ukuran 50 ton sampai 300 ton, PT PAL bisa ditugas kan. Setahun bikin seribu atau dua ribu kapal. Mekaniknya dibikin PT Pindad, elektroniknya oleh PT Inti. Jadi semua industri strategis dapat kerjaan.

Seperti di luar negeri, satu grup atau keluarga dikasih kapal dengan sistem bagi hasil. Nelayan dapat 40 persen, pemerintah 60 persen. Dalam lima tahun, nelayan bisa ambil kapal itu. Jadi semua nelayan punya kapal sendiri.

●●●

Saat masih taruna, Kent Sondakh pernah menangis karena ditolak menjadi marinir seperti cita-citanya sejak kecil. Maklum, saat masih di Tobelo, ia kerap melihat penampilan pasukan marinir yang gagah. Juga prestasinya dalam menumpas pemberontakan di Sulawesi Utara. “Enggak mikir kalau marinir enggak bisa jadi KSAL. Mungkin kalau jadi marinir ikut perang di Tim Tim saya sudah koit, ha-ha-ha...,” ujarnya.

Sebagai “balas dendam”, ia banyak mengoleksi atribut marinir. Saat menjadi KSAL, ia pun memberikan perhatian prioritas kepada korps marinir. Di luar itu, ia amat memperhatikan wilayah perbatasan.

●●●

Selain kapal nelayan, saya baca pemerintah mau bikin kapal perintis 100 biji. Saat papasan dengan Menteri Perhubungan Jonan di suatu acara, saya sarankan ke beliau untuk membuat kapal minimal 30 model LST (landing ship tank). Sebab, kapal jenis ini tidak perlu dermaga. Ada pantai bagus bisa langsung merapat, buka pintu. Itu bisa jadi kios-kios, bisa dipasang cold storage juga. Kapal-kapal itu bisa ditempatkan di Ambon dan Ternate masing-masing 4 buah, misalnya.

Saya tahu persis bagaimana kehidupan orang di pulau terluar dan terpencil. Barang-barang di sana mahal karena sulitnya transportasi. Semasa jadi KSAL, saya perintahkan kapal-kapal patroli mutar di daerah-daerah perbatasan. Saya bilang ke pemda, “You bisa pakai kapal ini, bawa barang dengan kapal ini. Jadi mobile market.” Jadi orang sudah tahu, misalnya hari Rabu kapal ini datang, jadilah pasar karena terjadi transaksi perdagangan. Di utara Papua, Maluku tidak terputus patroli itu.

Terkait kebijakan Presiden Jokowi untuk menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan, saya pernah melakukannya. Illegal fishing itu dikelompokkan dua. Ada pencurian murni, yakni kapal beroperasi tanpa surat-surat sama sekali.

Kedua, pencurian administrasi. Maksudnya, kapal itu punya izin menangkap, tapi harusnya tangkap di situ mereka tangkap di sana. Atau list krunya beda.

Kalau pencurian murni, saya mendekatinya dengan penegakan kedaulatan. Saya turunkan orangnya dan bawa ke kedutaan, lalu tenggelamkan kapalnya. Kalau pencurian administrasi, ya bawa ke ranah hukum. Denda Rp 100 juta, perusahaannya coret, sita ikannya.

Hal yang harus dipahami semua pihak, laut itu bukan Danau Sunter. Kalau siang lihat diradar, itu kan hanya bintik. Sulit membedakan mana kapal resmi atau yang bodong. Apalagi kalau malam hari. Untuk memeriksanya, butuh waktu, perlu kecepatan kapal yang memadai.

Belum lagi faktor dukungan cuaca. Selain itu, bahan bakar AL itu terbatas sehingga harus menggunakannya sesuai rencana prioritas operasi. Misalnya dalam satu bulan hanya bisa 30 kapal. Kalau kita mau bikin 60 kapal ya boleh saja, tapi bahan bakarnya dari mana?Direstui Megawati, Dikritik Prabowo KENT SONDAKH MENOLAK USUL PEMBELIAN KAPAL DARI CINA. PILIH BELANDA YANG SUDAH TERUJI

SUATU hari Presiden Megawati mengabarkan kepada kami bahwa ada tawaran kapal bagus dari Cina. Mendengar hal itu, saya meminta waktu kepada beliau untuk berbicara di kediaman, Jalan Teuku Umar. Kepada beliau saya jelaskan, sejauh ini baru Thailand yang menggunakan kapal produksi Cina. Itu pun, dari 3 kapal yang dibeli, cuma 1 yang masih beroperasi padahal usianya masih muda. Jadi, membeli kapal dari Cina itu bagi saya cuma buang-buang duit saja. Lebih baik tidak usah.

Lalu saya kasih gambaran kekuatan korvet fregat yang dimiliki Singapura, India, Malaysia. Bagi saya, kapal-kapal produksi Belanda merupakan yang terbaik. Selain karena saya pernah sekolah di negeri itu sehingga bisa menyimpulkan demikian, faktanya kapal produksi Rusia dalam tempo 10 tahun saja kualitasnya sudah menurun. Begitu juga 4 korvet dan 2 fregat buatan Italia, setelah 10 tahun tak lagi bisa dioperasikan secara optimal.

Kala itu, TNI AL mengusulkan supaya pemerintah membeli 4 kapal perang baru jenis SIGMA (Ship Integrated Geometrical Modularity Approach), yang merupakan kapal tempur siluman (stealth). Ini telah diperhitungkan sesuai kebutuhan perairan Indonesia yang amat luas. Pembelian korvet itu amat krusial antara lain untuk menangkal praktek pencurian ikan dan mengatasi perompakan.

Ternyata Ibu Mega menerima pendapat saya. “Ya sudah, kamu bicara dengan Pak Kwik (Kian Gie, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional).” Sebaliknya, dalam pertemuan di Bappenas, Pak Kwik menyatakan anggaran yang ada cuma memungkinkan untuk satu kapal.

Saya bilang, kalau satu tidak usah saja, minimal dua. Karena, satu unit taktis AL itu minimal dua. Bahkan, untuk kapal modern itu tiga, yang disebut divisi. Lalu bagaimana bila duit tidak ada? Saya pun menjelaskan bahwa pembuatan kapal itu minimal butuh waktu 26 bulan. Jadi pembayarannya bisa dicicil, multi-years. Dan itulah yang kemudian dilakukan pemerintah.

Namun respons di luar beragam. Termasuk Menko Perekonomian Prof Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, yang mengatakan agar rencana pembelian korvet dari Belanda itu dikaji kembali. Saya bilang kepada pers, “Kalau Menko mau tinjau lagi, ya tinjau saja sendiri. Mereka kan yang ngurusin duit. Kami kan hanya minta. Kalau menurut dia enggak bisa, ya tidak apa-apa. Yang penting AL sudah sampaikan kebutuhannya seperti ini.”

Saya tidak tahu alasan Pak Dorodjatun menyatakan demikian. Tapi pernah ada seseorang yang bilang bahwa, kalau korvet dibeli dari galangan kecil di Belanda, mungkin tidak akan dipermasalahkan. Tapi, setahu saya, galangan kapal itu kecil, ecek-eceklah. Bagi saya, kalau mau bikin, jangan tanggung, cari yang bisa bertahan puluhan tahun. Jangan bikin yang ecek-ecek, baru lima tahun rusak.

Alasan lain, seperti yang pernah saya paparkan di Komisi I DPR, pembelian korvet dari Belanda itu sudah berikut syarat transfer teknologi kepada PT PAL. Juga dengan model pembayaran rolling contract, bukan imbal dagang seperti waktu beli Sukhoi dari Rusia.

Selain Pak Dorodjatun dan sejumlah aktivis LSM seperti Munir, Prabowo Subianto ikut berkomentar. Dia bilang anggaran yang di ajukan untuk korvet terlalu mahal. Lebih baik duitnya buat buka sawah baru. Wah, ya tidak bisa seperti itu dong membandingkannya. Yang satu untuk penegakan kedaulatan, satu nya untuk petani. Itu perbandingan yang naif, picik. Kalau hebat, dia harusnya datang ke KSAL. Kita diskusikan.

Saya juga sempat diserang LSM-LSM terkait rencana pembelian kapal-kapal patroli oleh daerah. Papua, misalnya, memesan 11 kapal patroli dari Prancis. Jika semua daerah seperti itu, berbahaya. Sebab, hukum laut internasional menyatakan hanya warship dan government ship yang boleh mengadakan penahanan, pengintaian, dan pemeriksaan.

Karena itu, saya sampaikan kepada Menteri Pertahanan, sebaiknya hal itu dikoordinasikan dengan Angkatan Laut. Juga kapal-kapal itu diawaki AL. Eh, saya malah dibilang mencuri duit daerah. Terlalu.... [modho334]

  ★ Majalah detik  

Baca Selanjutnya

☆ Jenderal Antikorupsi Itu Kini Direkrut Presiden Jokowi

Presiden Jokowi saat mengumumkan tim penyelamat KPK dan Polri (Foto - Intan/Setpres)

Presiden Joko Widodo kemarin memutuskan untuk memperkuat Tim Independen untuk menyelesaikan konflik antara Kepolisian Negara RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tim yang awalnya berjumlah tujuh ditambah dua orang lagi.

Dua nama terakhir yang masuk bukan sembarangan. Mereka adalah mantan anggota Panitia Seleksi Komisioner KPK Imam Prasodjo dan mantan Kepala Kepolisian RI Jenderal (purn) Sutanto. Sutanto menambah satu lagi unsur kepolisian di Tim Independen setelah mantan Wakapolri Komisaris Jenderal (purn) Oegroseno.

Seperti apa sosok Sutanto sehingga direkrut Presiden Jokowi menjadi anggota Tim 9?

Sutanto yang lahir di Comal, Pemalang, Jawa Tengah, 30 September 1950 itu merupakan lulusan terbaik peraih Bintang Adhi Makayasa Akademi Kepolisian RI angkatan 1973.

Sejak diangkat menjadi Kepala Kepolisian RI pada 7 Juli 2005, Jenderal Sutanto langsung menabuh genderang perang melawan 4 jenis kejahatan yaitu pertama; korupsi, illegal logging, illegal mining dan penyelundupan. Kedua, kejahatan yang berdampak luas terhadap masyarakat seperti judi dan narkoba.

Ketiga, kejahatan yang meresahkan masyarakat seperti aksi premanisme. Terakhir, menindak aneka bentuk pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan, ketidaktertiban dan kemacetan.

Di bidang pemberantasan perjudian, Sutanto memang tak mengenal kata kompromi. Saat menjabat Kapolda Sumatera Utara pada tahun 2000 dia menangkap gembong judi terbesar di Medan kala itu.

Saat sudah menjadi Kapolri dia perintahkan seluruh Kepala Kepolisian Daerah se-Indonesia tegas memberantas perjudian. Para Kapolda itu diberi waktu satu pekan untuk memberantas judi tanpa pandang bulu.

"Jika ada Kapolda yang tidak mampu memberantas judi, masih banyak pejabat lain yang mampu melaksanakan," kata Sutanto waktu itu.

Masih di bidang pemberantasan narkoba, di masa kepemimpinan Sutanto Polri berhasil menggerebek sebuah pabrik ekstasi dan sabu-sabu berskala terbesar ketiga dunia di Jalan Raya Cikande KM 18, Serang, Banten.

Sikap tanpa kompromi juga ditunjukkan Sutanto ke jajaran internal Kepolisian RI. Dia tak segan menindak anggota korps Bhayangkara jika terbukti melanggar hukum, khususnya korupsi.

Saat mengungkap kasus pembobolan Bank BNI, Sutanto menjebloskan dua anggota Polri Brigadir Jenderal Samuel Ismoko dan Komisaris Besar Irman Santoso karena diduga menerima suap. Bahkan mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Komisaris.

Jenderal Suyitno Landung juga dibui karena diduga menerima suap saat mengusut kasus pembobolan PT Bank BNI.

Purnatugas dari Kepolisian RI pada 30 September 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengangkat Sutanto menjadi Kepala Badan Intelijen Negara. Sutanto yang juga teman diskusi dan satu kamar SBY saat sama-sama menempuh pendidikan di AKABRI mengakhiri jabatan di BIN pada Oktober 2011.

Pada Selasa (27/1/2015) Presiden Joko Widodo meminta Sutanto bergabung dalam Tim Independen untuk menyelesaikan konflik antara Polri dengan KPK.

"Jenderal (Purn) Sutanto, mantan Kapolri. Tapi beliau belum hadir," kata Jimly Asshiddiqie, wakil ketua tim independen, di sela-sela rapat di Sekretarian Negara, Jakarta Pusat, Selasa.

Di Tim 9 nanti, sikap tegas antikorupsi Sutanto kembali diuji.

  ☆ detik  

Baca Selanjutnya

☆ Nurtanio, Patriot Udara Indonesia

Dia membuat Indonesia menjadi pelopor industri penerbangan di Asia. Nurtanio Pringgoadisurjo.

OLEH: MF MUKTHI

PADA 1 Agustus 1959, FAR Eastern Aero Technical Institute (FEATI), Manila, Filipina, memberi penghargaan kepada alumninya asal Indonesia, Kolonel Nurtanio Pringgoadisurjo, berupa Distinguish Achievement Medal. Penghargaan disematkan Wakil Presiden FEATI G.Y. Zara.

“Keahlian dan prestasi yang ditunjukkan oleh Kolonel Nurtanio telah membangkitkan rasa bangga, bukan saja bagi rakyat Indonesia, bahkan juga bagi rakyat-rakyat Asia umumnya serta mengangkat tinggi martabat dan gengsi bangsa Indonesia khususnya,” ujar Zara, diberitakan majalah Varia, Januari 1965.

Nurtanio lahir di Kandangan, Kalimantan Selatan, pada 3 Desember 1923. Sejak kecil, dia tertarik dunia teknik. Dia memilih keluar saat duduk kelas dua Algemeene Middlebare School (AMS) atau sekolah menengah atas di Semarang pada 1940 untuk masuk Sekolah Teknik (Instituut voor Electrotechnisch Vak Onderwijs/IVEVO). Dia lulus pada 1945.

Nurtanio bergabung dengan AURI pada Desember 1945. Dengan pangkat Opsir Muda Udara setara Letnan Udara II, dia ditempatkan pada bagian Rentjana/Konstruksi di Maospati, Madiun. Bersama Wiweko Soepeno –kelak menjadi pionir pencipta pesawat berkokpit tiga awak– dan J. Sumarsono, dia mengubah gudang kapuk di Magetan menjadi bengkel. Di tempat inilah mereka menghasilkan pesawat layang Zogling dengan kode NWG-1 (Nurtanio-Wiweko Glider). Nurtanio sukses mengujicoba pesawat tersebut.

Melihat bakat dan tekad Nurtanio, AURI mengirimnya ke Filipina pada Juli 1948. Dua tahun kemudian, setelah menggondol Bachelor in Aeronotical Science dari FEATI, dia kembali ke tanah air dan pindah tugas ke Djawatan Tehnik Udara di lanud Husein Sastranegara dengan pangkat letnan I.

Pada 1954, Nurtanio berhasil membuat Si Kumbang, pesawat dalam negeri pertama yang bahannya seratus persen logam. Pesawat tempur antigerilya itu diproduksi tiga buah. Tes terbang perdananya pada 1 Agustus 1954. “Si Kumbang diterbangkan untuk pertama kalinya oleh seorang ‘test pilot’ profesional berkebangsaan Amerika,” tulis Chappy Hakim dalam Awas Ketabrak Pesawat.

Nurtanio menciptakan pesawat latih Belalang pada 1958 untuk pendidikan penerbangan. Dia menguji terbang pada 26 April 1958. Dia memperbaiki kekurangan-kekurangannya sehingga kecepatannya mencapai 144 km per jam. Setelah itu, tiga Belalang diproduksi dan dikirim ke sekolah penerbangan AU di Yogyakarta dan Curug, Tangerang, dan sekolah penerbangan AD di Semarang. PAda tahun yang sama, Nurtanio juga menciptakan pesawat Si Kunang untuk olahraga. Pesawat berbadan kayu ini menggunakan mesin Volkswagen 25HP berkapasitas 1190cc. Eksperimen Nurtanio berlanjut dengan beberapa pesawat ciptaannya seperti Gelatik, Benson (gyrocopter), dan helikopter Kepik.

Pencapaian itu berbanding lurus dengan kariernya. Setahun setelah pulang dari Filipina, dia memegang berbagai jabatan: mulai dari kepala Djawatan Tehnik Udara sampai anggota Dewan Perancang Nasional. Bersama beberapa perwira AURI lain, seperti Wiweko Soepono dan Halim Perdanakusuma serta dibantu Prof. Rooseno, dia membenahi tata kepangkatan AURI. Atas pencapaian-pencapaian itu, Kementerian Pertahanan memberinya penghargaan pada 17 Februari 1959.

Sewaktu Menteri/KSAU Suryadi Suryadarma membentuk Lembaga Persiapan Industri Penerbangan (Lapip) pada 1 Agustus 1960, Nurtanio menjadi salah satu pendirinya. Bersama perwira-perwira lain dari berbagai angkatan, dia juga dipercaya membesarkan Panitia Industri Angkatan Perang yang didirikan KASAB Nasution.

Nurtanio merintis kerjasama dengan berbagai pihak, yang terpenting dengan CEKOP, pabrik pesawat terbang Polandia. Kontrak kerjasama itu berjalan setelah pemerintah membentuk Komando Pelaksana Proyek Industri Pesawat Terbang (Kopelapip) –terdiri dari Lapip dan PN Industri Pesawat Terbang Berdikari– pada 1965. Kesepakatan dalam kontrak kerjasama itu meliputi pembangunan pabrik, pelatihan karyawan, dan lisensi produksi pesawat PZL-104 Wilga. Selain dengan CEKOP, Kopelapip juga bekerjasama dengan Fokker, perusahaan pesawat terbang Belanda. Kopelapip memproduksi pesawat Gelatik, nama Indonesia PZL-104 Wilga yang diberikan Presiden Sukarno, sebanyak 44 unit.

Meski mengotaki beberapa pesawat buatan dalam negeri, Nurtanio tetap rajin menerbangkan pesawat. Bahkan, dia bercita-cita terbang nonstop Sabang-Merauke. Pada 21 Maret 1966, dia dan kopilot Soepadio mengudara dengan Super Aero-45, berkeliling kota Bandung. Namun baru tiga menit di udara, satu mesin tiba-tiba mati sehingga pesawat kehilangan tenaga. Pesawat menghantam bangunan dan pecah berkeping-keping. Nurtanio dan Soepadio tewas seketika.

Dunia penerbangan kehilangan dua pionir penerbangannya. B.J. Habibie, yang kemudian dipercaya pemerintahan Soeharto mengembangkan industri penerbangan, mengabadikan nama Nurtanio untuk lembaga yang dipimpinnya: Lembaga Industri Penerbangan Nurtanio (LIPNUR).

  ★ Historia  

Baca Selanjutnya

Bos BUMN Senjata yang Jadi Menteri ESDM Jokowi

Sudirman Said

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Sudirman Said menjadi Menteri ESDM. Sebelum ditunjuk jadi menteri, Sudirman merupakan Direktur Utama PT Pindad (Persero).

Seperti diketahui, Pindad merupakan BUMN produsen berbagai jenis produk senjata. Pria kelahiran Brebes 16 April 1963 ini baru menjabat Dirut Pindad pada Juni 2014 lalu.

Dari berbagai sumber yang dilansir, Minggu (26/10/2014), Sudirman juga memiliki latar belakang keuangan. Dia juga pernah menjadi Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia Pertamina menggantikan Sony Soemarsono pada Maret 2013 di bawah pimpinan Direktur Utama Pertamina Ari Soemarno.

Selain itu Sudirman aktif memberantas korupsi dengan mendirikan ‎Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), dan pernah menjadi ketuanya.

Kemudian, Sudirman pernah menjabat Wakil Presiden Direktur PT Petrosea Tbk pada 6 Mei 2013. Sebelumnya, Beliau menjabat sebagai Group Chief of Human Capital and Corporate Services di PT Indika Energy Tbk, setelah menyelesaikan tugasnya sebagai DirekturHuman Capital di Petrosea (2009-2010).

Selain itu, Beliau adalah Executive Director Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) CEO Summit 2013.

Tugas Menteri ESDM kabinet Jokowi-JK memang berat, karena Jokowi ingin menaikkan harga BBM subsidi yang kabarnya pada November 2014. Kemudian, Jokowi juga bertekad untuk memberantas mafia migas.(rrd/dnl)Saya Aktif Gerakan Anti KorupsiDirektur Utama PT Pindad Sudirman Said hari ini diminta Presiden Joko Widodo menjadi Menteri ESDM. Ia mengaku selama ini aktif digerakan anti korupsi dan siap mendukung pemerintahan yang bersih.

"Saya saat ini masih di Pindad. Hari ini kita belum diperbolehkan bicara tentang program, Presiden Jokowi mempersilakan kalau rekan-rekan mau bertanya seputar riwayat pekerjaan," kata Sudirman ditemui di Istana Negara, Minggu (26/10/2014).

Sudirman mengungkapkan, Presiden Jokowi meminta dirinya untuk kerja keras dalam memimpin Kementerian ESDM. Belakangan ini kementerian ESDM menjadi sorotan publik terkait kasus korupsi yang menimap Mantan Menteri ESDM Jero Wacik dan Mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini.

"Beliau menekankan bahwa sektor ini butuh kerja keras. Saya sehari-hari juga menghabiskan waktu untuk bekerja dan aktif diaktivitas anti korupsi dan clean governance. Jadi kemanapun saya pergi saya selalu membawa semangat tersebut," tutupnya.(rrd/hen)Tanggapan Mantan WamenDirektur Utama PT Pindad Sudirman Said diangkat Presiden Joko Widodo menjadi Menteri ESDM, ini tanggapan mantan Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo.

"Kita optimis Pak Sudirman dapat pimpin Kementerian ESDM dengan baik, yang pasti saya mengucapkan selamat atas pengangkatan beliau sebagai Menteri ESDM dan selamat bekerja," kata Susilo kepada detikFinance, Senin (27/10/2014).

Susilo mengatakan, sebelum mengakhiri masa jabatannya, ia sudah menyusun dan menyiapkan program-program yang menjadi prioritas utama di Kementerian ESDM.

"Saya akan selalu siap mendukung beliau melaksanakan program-program ESDM yang sudah disiapkan dan akan diserahkan besok. Kita sudah inventarisir pekerjaan rumah bidang ESDM baik jangka panjang, menengah atau jangka panjang untuk beliau review, adjust sesuai dengan style beliau," tutupnya.(rrd/ang)

  ★ detik  

Baca Selanjutnya