N 250 IPTN

Prototype pesawat pertama angkut penumpang dengan sistem fly by wire produksi IPTN, Bandung - Indonesia Teknologi

CN 235 MPA

Pesawat patroli maritim CN-235 produksi PT DI, Bandung - Indonesia Teknologi

NC 212 MPA

Pesawat patroli maritim NC-212 produksi PT DI, Bandung - Indonesia Teknologi

Star 50

Kapal kargo 190 m dengan bobot 50.000 dwt merupakan kapal angkut terbesar pertama buatan Indonesia, produksi PT PAL, Surabaya - Indonesia Teknologi

LPD KRI Banda Aceh

Kapal perang serba guna produksi PT PAL, Surabaya, merupakan kapal dengan panjang 125 m hasil desain anak bangsa dengan lisensi Korea - Indonesia Teknologi

SSV Filipina

Strategic Sealift Vessel produk ekspor kapal perang pertama PAL Indonesia - Indonesia Teknologi

KRI Raden Eddy Martadinata 331

PKR 10514, Kapal frigat pertama produksi bersama PT PAL indonesia - Indonesia Teknologi

KCR 60 KRI Tombak 629

Kapal Cepat Rudal-60 produksi PT. PAL, Indonesia. Merupakan kapal pemukul reaksi cepat produksi Indonesia. - Indonesia Teknologi

BC 60002

Kapal Patroli Bea dan Cukai produksi PT Dumas Tanjung Perak Shipyards. - Indonesia Teknologi

FPB 57 KRI Layang

Kapal patroli cepat berpeluru kendali atau torpedo 57 m rancangan Lurssen, Jerman produksi PT PAL, Surabaya - Indonesia Teknologi

PC 40 KRI Krait

Kapal patroli 40 m berbahan almunium alloy produksi Fasharkan TNI AL Mentigi Tanjung Uban, Riau - Indonesia Teknologi

KCR 40 KRI Clurit

Kapal Cepat Rudal-40 produksi PT. Palindo Marine, Batam. Senilai kurang lebih 75 Milyar Rupiah, merupakan kapal pemukul reaksi cepat produksi Indonesia. - Indonesia Teknologi

PC 40 KRI Tarihu

Kapal patroli 40 m berbahan plastik fiberglass produksi Fasharkan TNI AL Mentigi Tanjung Uban, Riau - Indonesia Teknologi

KRI Klewang

Merupakan Kapal Pertama Trimaran, produksi PT Lundin - Indonesia Teknologi

Hovercraft Kartika

Hovercraft utility karya anak bangsa hasil kerjasama PT. Kabindo dengan TNI-AD dengan kecepatan maksimum 40 knot dan mampu mengangkut hingga 20 ton - Indonesia Teknologi

Hovercraft Indonesia

Hovercraft Lumba-lumba dengan kecepatan maksimum 33 knot dan mampu mengangkut 20 pasukan tempur produksi PT Hoverindo - Indonesia Teknologi

Panser Canon 90mm

Kendaraan militer dengan kanon 90 mm cockeril produksi PT Pindad, Bandung - Indonesia Teknologi

Panser Anoa APC

Kendaraan angkut militer produksi PT Pindad, Bandung - Indonesia Teknologi

Tank SBS Pindad

Kendaraan militer prototype Pindad - Indonesia Teknologi

APC PAL AFV

Kendaraan angkut pasukan amfibi hasil modifikasi dari BTR-50 PM produksi PT PAL, Surabaya sehingga meninggkatkan keamanan dan daya jelajahnya - Indonesia Teknologi

PT44 Maesa

Kendaraan angkut militer produksi Indonesia - Indonesia Teknologi

PT44 Gudel

Kendaraan taktis militer produksi Indonesia - Indonesia Teknologi

Komodo 4x4

Kendaraan militer taktis produksi Pindad, Bandung - Indonesia Teknologi

GARDA 4x4

Kendaraan militer taktis hasil karya anak bangsa - Indonesia Teknologi

P1 Pakci

Kendaraan taktis angkut pasukan P1 Pakci produksi PT Surya Sentra Ekajaya (SSE), berbodi monokok dengan mesin diesel 3000 cc milik Toyota Land Cruiser - Indonesia Teknologi

P2 APC Cougar

Kendaraan taktis angkut pasukan produksi PT. Surya Sentra Ekajaya (SSE) dengan mesin diesel turbo bertenaga 145 hp - Indonesia Teknologi

P3 APC Ransus Cheetah

Kendaraan khusus produksi PT. Surya Sentra Ekajaya (SSE) - Indonesia Teknologi

P6 ATAV

Kendaraan khusus produksi PT. Surya Sentra Ekajaya (SSE) - Indonesia Teknologi

DMV30T

Kendaraan taktis Dirgantara Military Vehicle (DMV-30T) menggunakan mesin diesel 3000 cc Ford Ranger produksi PT DI, Bandung - Indonesia Teknologi

Mobil Hybrid LIPI

Prototipe mobil tenaga hybrid produksi LIPI - Indonesia Teknologi

Mobil Listrik MARLIP (Marmut LIPI)

Prototipe mobil Listrik karya LIPI - Indonesia Teknologi

Mobil Nasional Esemka Digdaya

Mobil hasil karya anak SMK Solo dengan rancangan dari China - Indonesia Teknologi

Teknik Sosrobahu

Struktur pondasi jalan layang yang dapat digerakan 90° sehingga tidak memakan banyak tempat dan merupakan desain anak bangsa - Indonesia Teknologi

Jumat, 31 Januari 2014

Mahasiswa Indonesia Ikuti Kompetisi Mobil Hemat Energi di Filipina

Lomba mobil hemat 2012. Ilustrasi.
Ilustrasi
Jakarta Mahasiswa Indonesia mengikuti kompetisi Shell Eco-Marathon (SEM) Asia 2014 di Manila, Filipina. Sebanyak 18 tim dari 12 universitas akan beradu inovasi dengan ratusan perwakilan 15 negara di Asia dan Timur Tengah lainnya.

Dalam kompetisi ini setiap tim dituntut untuk mengembangkan teknologi kendaraan masa depan yang mampu menempuh jarak terjauh dengan bahan bakar paling sedikit. Communication Manager PT Shell Indonesia, Inggita Notosusanto mengatakan ada dua kategori yang di adu dalam kompetisi ini.

"Yakni, kendaraan prototype dan urban concept. Masing-masing kategori harus memilih jenis bahan bakar yang digunakan seperti, gasoline, ethanol, diesel, battery electric, FAME (100 persen) dan hydrogen," kata dia, di Jakarta, Kamis (30/1).

Selain kompetisi on-track, peserta juga akan memperebutkan beberapa penghargaan off-track, antara lain, Communication Award, Shell Helix Tribology Award, Vehicle Design Award, Technical Innovation Award, Safety Award dan Perseverance and Spirit of the Event Award.

Dalam SEM Asia 2014, Indonesia akan mengerahkan delapan mobil prototype dan 10 mobil urban concept. "Kesulitan yang paling berat saat meriset teknologi apa yang dipakai, kondisi, bagaimana desainya dan bagaimana produksinya," kata salah satu peserta, Habib Suryo, Tim Manager Rakata (mahasiswa ITB).


  Republika  

DPR dan Wamenhan bahas pengadaan satelit pertahanan

http://2.bp.blogspot.com/-Uzs1KYAUjAQ/UhmVma5aEKI/AAAAAAAACK4/vA_2ICQ_5Oo/s1600/62083_162651197078480_100000008034354_543638_928315_n.jpgJakarta Komisi I DPR melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin dengan agenda rapat dengar pendapat (RDP).

Sjafrie mengatakan, Komisi bidang pertahanan dan keamanan memberi dukungan penuh untuk melakukan pengadaan satelit pertahanan.

"DPR berikan satu dukungan satu sisi dari sistem pertahanan ini memang layaknya suatu institusi itu tidak terganggu. Baik secara administrasi maupun teknis," ujar Sjafrie di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/1).

Lebih lanjut, Sjafrie menegaskan, penting adanya satelit untuk memperkuat pertahanan negara sebesar Indonesia. "Memang perlu. Tinggal sekarang bagaimana kemampuan anggaran bisa mendukung kebutuhan dari sistem pertahanan yang sudah didukung oleh politik anggaran," jelas Sjafrie.

Sedangkan kerjasama pertahanan yang melibatkan tiga kementerian di antaranya Kemenhan, Kominfo dan Sekneg, jelas Sjafrie adalah mengenai kerjasama Cyber. Namun, ketika ditanya berapa anggaran untuk semua proyek tersebut, Sjafrie mengaku lupa.

"Kalau kita bicara cyber, ini jadi domain secara nasional di Kominfo. Kita kan ambil network-nya yaitu cyber defense atau cyber nasional. Ada cyber defense, cyber crime. Tapi kan kalau untuk satu satelit hanya dipakai cyber defense kan sayang ya. Maka mungkin kita kaitkan dengan cyber nasional," jelas Sjafrie.

"Saya enggak tahu berapa harga satelit. Saya kira Indonesia perlu memiliki satelit untuk pertahanan dan penting. Kemampuan pertahanan harus didukung oleh berbagai komponen termasuk satelit," tandasnya.


  Merdeka  

Hacker Indonesia juara 2 dunia selama Juli-September 2013

Jakarta Akamai kembali mengeluarkan laporan kondisi internet dunia pada kuartal ketiga 2013. Dalam laporan tersebut, dilampirkan pula beberapa negara dengan tingkat serangan hacker tertinggi di dunia.

Jika pada kuartal sebelumnya Indonesia jadi sumber serangan hacker terbesar dunia, hal ini tak terjadi sekarang. Indonesia harus mengakui keunggulan China sebagai negara dengan sumber serangan hacker terbesar dengan persentase 35 persen seperti dikutip dari ZDNet (28/1).

Jumlah serangan hacker dari China ini meningkat sekitar dua persen dari kuartal sebelumnya yang mencapai 33 persen. Sementara itu, serangan hacker Indonesia justru mengendur jadi 20 persen padahal di kuartal sebelumnya mencapai angka 38 persen.

Baik hacker Indonesia dan China sendiri masih belum bisa dikalahkan oleh para hacker dari negara lain. Amerika Serikat misalnya, harus puas di posisi ketiga di bawah Indonesia dan China dengan persentase serangan 11 persen.

Data ini sendiri menunjukkan trafik atau rutinitas asal serangan hacker. Trafik dicatat sesuai dengan asal alamat IP sumber penyerangan.

Sehingga, bisa saja ada hacker Indonesia yang menyerang sebuah situs dengan menggunakan IP negara lain. Hal ini lazim digunakan untuk menyembunyikan identitas hacker tersebut agar aman dari kejaran pihak berwajib.


  Merdeka  

KASAL Tinjau Pembangunan Kapal BCM

Jakarta Guna mengetahui perkembangan pembangunan kapal perang TNI Angkatan Laut jenis BCM (Bantu Cair Minyak) yang dipesan di galangan kapal PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Marsetio melaksanakan peninjauan di galangan PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, Pondok Dayung, Jakarta Utara, Selasa (28/1).

Dalam peninjauan tersebut, Kasal didampingi oleh Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Riry Syeried Jetta.

Kapal Bantu Cair Minyak (BCM) yang saat ini tengah dibuat tersebut memiliki spesifikasi panjang keseluruhan 122,40 m, panjang garis tegak 113,90 m, lebar 16,50 m, tinggi 9,00 m, kecepatan maksimal 18 knots, jarak jelajah 7.680 nm, kapasitas muatan cair 5.500 m3, tenaga penggerak utama berjumlah dua buah daya 6.114 PS, berat baja 2.400 ton, dengan sistem propulsi twin screw dan fixed pitch propeller.

PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari adalah salah satu industri strategis milik pemerintah yang telah mendapat kepercayaan untuk mengerjakan pembangunan kapal perang TNI Angkatan Laut, sekaligus sebagai upaya dalam memberdayakan industri perkapalan dalam negeri dalam pembangunan alutsista TNI.

Turut mendampingi Kasal dalam peninjauan ini adalah Wakasal Laksamana Madya TNI Hari Bowo, M.Sc., Asrena Kasal Laksamana Muda Ade Supandi, S.E., Asops Kasal Didit Herdiawan, M.P.A.,M.B.A., Aslog Kasal Laksda TNI Suyitno, S.pi., M.M., Kadisadal Laksma TNI Agus Setiadji, Kadismatal Laksma TNI Ir. Bambang Naryono, M.M., Kadiskomlekal Laksma TNI Fedhy E. Wiyana. Kadissenlekal Laksma TNI Bambang Sugeng, S.E., dan Kadispenal Laksma TNI Untung Suropati.

Demikian berita Dinas Penerangan Angkatan Laut.


  TNI AL  

Lapan Lakukan Uji Terbang UAV LSU 03

LSU 03

Lapan berhasil melaksanakan uji terbang pesawat Lapan Surveillance UAV (LSU) 03 di Balai Produksi dan Pengujian Roket Lapan Pameungpeuk, Jawa Barat, Sabtu (25/1). Kegiatan ini bertujuan untuk menguji kestabilan pesawat. Pesawat LSU 03 diterbangkan pada pukul 07.19 WIB dan berhasil mendarat di lapangan uji Pameungpeuk pada pukul 7.30 WIB.

LSU 03 merupakan pesawat tanpa awak yang berkemampuan mengangkut beban 10 kilogram untuk keperluan Airborne Remote Sensing. Kepala Lapan, Bambang S. Tejasukmana, mengatakan bahwa keberhasilan ini merupakan bukti meningkatnya kemampuan sumber daya Lapan. Ia berharap, di masa depan Lapan terus memperkuat aplikasi pendukung untuk berbagai penggunaan.

UAV tipe LSU-02

Sehari sebelumnya, yaitu pada hari jumat tanggal 24 januari 2014, teknisi Lapan juga melakukan uji terbang terhadap pesawat LSU 02. Sistem autonomous pesawat tersebut telah diperbaiki sehingga dapat terbang lurus sesuai dengan koordinat yang ditetapkan. Uji terbang LSU 03 tersebut dihadiri oleh para pejabat struktural eselon I Lapan.


  Lapan  

Kamis, 30 Januari 2014

6 Indikasi kebangkrutan Merpati

Jakarta ♞ PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) menjadi perusahaan pesakitan. Bahkan bisa dikatakan nyaris bangkrut. Beberapa kali Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengeluarkan pernyataan, satu-satunya cara menyelamatkan Merpati adalah menutup perusahaan.

Seperti yang diungkapkan Dahlan pertengahan Desember 2013. "Iyalah kondisi Merpati sulitnya bukan main. Itu (menutup) keputusan yang terbaik," kata Dahlan di Jakarta, Rabu (18/12).

Awan hitam yang menggelayut di atas langit Merpati tak kunjung cerah. Padahal, tahun lalu perusahaan pelat merah ini mendapat lampu hijau memperoleh skema restrukturisasi utang non-tunai berbentuk saham dari pemerintah.

Total utang Merpati mencapai Rp 6,7 triliun. Selain tanggungan pada pemerintah Rp 2 triliun, di luar pajak, maskapai ini juga punya utang kepada 20 BUMN lain, khususnya PT Pertamina. Selain skema PMN, nantinya utang pada sesama perusahaan pelat merah diubah menjadi saham. Pemutihan utang Merpati ini juga memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Namun pada kenyataannya, hingga saat ini upaya penghapusan utang Merpati tak kunjung terealisasi. Kementerian Perhubungan sempat ikut angkat bicara soal strategi penyelamatan Merpati. Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Herry Bakti membocorkan rencana baru untuk menghidupkan kembali Merpati. Menurut Herry, dalam bisnis plan (rencana bisnis) yang baru, Merpati sengaja dibangkrutkan.

"Merpati itu harus solusi dari BUMN, proses bisnis dibangkrutkan tapi ada prosesnya. Mereka dikecilkan bertahap dan sudah disetujui oleh PPA," ucap Herry.

Belakangan, kondisi internal Merpati justru semakin buruk. Kondisi yang ada menunjukkan tanda-tanda kebangkrutan Merpati. Namun jajaran direksi Merpati melalui juru bicaranya Riswanto masih percaya diri bahwa maskapai ini bisa kembali terbang tinggi. Dia mengatakan, saat ini Merpati sedang menjalankan proses Restrukturisasi dan Revitalisasi. Dalam proses tersebut terdapat program Kerja sama Operasi (SKO), pemisahan anak usaha, Divestasi, konversi utang menjadi saham, dan mendirikan anak perusahaan, termasuk di dalamnya restrukturisasi rute.

"Sebagai konsekuensi dari restrukturisasi rute adalah untuk sementara waktu akan berdampak terhadap dilakukannya pengurangan rute di beberapa kota tujuan yang ada. Perubahan beberapa rute ini juga akan berdampak kepada pelayanan dan kenyamanan pelanggan," kata Riswanto.

Merdeka.com merangkum kondisi Merpati yang mengindikasikan maskapai ini berada di titik nadir. Berikut paparannya. 

1. Gaji pegawai tak dibayar

Selama dua bulan terakhir ini, seluruh pegawai PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) belum menerima gaji. Atas dasar itu, mereka menjalankan mogok kerja massal pada 25 Januari lalu.

Sayang, mogok kerja massal tersebut terlihat sia-sia lantaran direksi Merpati keburu mengosongkan jadwal penerbangan pada tanggal tersebut. Menurut Anto, sebanyak 200-an pegawai Merpati baik berstatus tetap maupun kontrak belum dibayar gajinya. Merpati sendiri sedang terlilit utang sekitar Rp 6 triliun lebih.

"Alasan mogok karena gaji sudah 2 bulan tidak dibayar oleh perusahaan. Sampai sekarang belum dibayar," katanya.

Juru Bicara Merpati, Riswanto mengatakan kondisi ini disebabkan Merpati sedang dalam fokus proses restrukturisasi utang maupun operasional.

"Kalau gaji itu kan kita dalam proses restrukturisasi dan revitalisasi melalui pendampingan PPA restrukturisasi operasional maupun keuangan. Gajinya masih dicicil. Belum digaji kita sepakat, bukan tidak digaji. Dari Desember belum (dibayar)," ucap Riswanto ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, Selasa (27/1).

2. Pasokan avtur dihentikan

PT Pertamina (Persero) menyatakan tidak akan lagi menyediakan permintaan avtur dari maskapai penerbangan Merpati Airlines jika dengan cara mengutang. Sebab, maskapai ini telah memiliki tunggakan utang avtur mencapai Rp 165 miliar kepada Pertamina.

"Utang pembayaran Avtur Merpati kepada Pertamina saat ini mencapai sekitar Rp 165 miliar sehingga mulai 15 Januari 2014, Pertamina memutuskan untuk hanya menerima pembelian tunai dari Merpati," ujar Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir di Jakarta, Selasa (28/1).

Ali mengatakan, langkah ini perlu diambil Pertamina lantaran Merpati telah dua kali melampaui batas maksimal komitmen untuk menjaga utang agar tidak semakin membengkak. Pertamina pernah memberikan ultimatum, jika utang Merpati mencapai Rp 100 miliar, maka avtur harus dibeli secara tunai.

Namun kemudian, Pertamina memberikan relaksasi batasan utang menjadi Rp 150 miliar kepada Merpati. Hal itu dilakukan mengingat perlunya pelayanan penerbangan ke kawasan timur Indonesia.

3. Dicuekin 3 menteri


Merpati Nusantara Airlines terus dirundung masalah yang tak kunjung terselesaikan. Janji pemerintah menyelamatkan Merpati dari kebangkrutan belum terlihat. Kondisi Merpati justru semakin memprihatinkan.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa tidak mau ikut campur soal kondisi Merpati yang makin memprihatinkan. Dia menegaskan, solusi atas persoalan Merpati merupakan kewajiban Menteri BUMN Dahlan Iskan. Sebab perusahaan pelat merah tersebut berada di bawah koordinasi BUMN. "Itu tanya menteri BUMN," ujar Hatta di kantornya, Jakarta, Rabu (29/1).

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan sebagai 'bapak' dari para pegawai pelat merah ini mengaku tidak dapat memberikan solusi terkait masalah ribuan pegawai PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) yang belum digaji.

Salah satu alasannya, prosedur pencairan uang dari Perusahaan Pengelola Aset (PPA) atas penjualan MMF dan MTC terbentur aturan di Kementerian Keuangan.

Dahlan menyerahkan sepenuhnya penyelesaian ini pada jajaran direksi Merpati. "Beda memang, BUMN tak seperti swasta. Ini ada dana dari PPA, atas MMF dijual ke PPA, PPA mengalirkan dana tapi harus melalui prosedur dari Menkeu. Ini saya setuju tapi belum selesai. Solusinya sudah keluar, uangnya sudah ada, prosedurnya yang lama. Biar manajemen yang urus. Itu menurut saya jalan keluar yang baik, dan realistis dilakukan," jelas Dahlan.

Dalam pandangannya, tidak ada solusi lain kecuali menunggu pencairan uang melalui prosedur Kemenkeu. Untuk itu, dia mempersilakan jika pegawai Merpati mau mogok kerja.

"Ya memang sudah lama. Saya juga mogok enggak digaji, tapi gimana. Solusinya seperti kemarin cuma kan perlu waktu. Kan harus manajemen kan, untuk apa ada manajemen," ungkapnya.

Menteri Keuangan, Chatib Basri justru belum mengetahui mengenai rencana PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) untuk membeli dua unit usaha Merpati Nusantara Airlines yakni Merpati Maintenance Facility Indonesia (MMF) dan Merpati Training Center (MTC).

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan, sebelumnya, mengaku proses pengalihan aset kedua unit usaha tersebut menunggu izin dari Kemenkeu agar uang atas penjualan tersebut dapat dipergunakan oleh Merpati.

"Saya belum dapat laporan dari pak Dahlan, belum tahu saya. Saya enggak tahu, tanya pak Dahlan," ujar Chatib Basri di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (29/1).

4. Kantor cabang tutup

Kondisi PT. Merpati Nusantara Airlines (MNA) semakin memprihatinkan. Lambannya upaya penyelamatan perusahaan berimbas panjang. Belum selesai persoalan gaji pegawai yang tidak dibayar selama dua bulan terakhir, dan dihentikannya pasokan avtur dari Pertamina, kini Merpati harus menerima kondisi pahit.

Merpati terpaksa menutup sebagian kantor cabang di daerah-daerah. Alasannya karena tidak dapat membayar avtur ke Pertamina. Merpati memiliki utang avtur ke Pertamina sekitar Rp 165 miliar, sedangkan total utang Merpati secara keseluruhan mencapai Rp 6,7 triliun.

"Sebagian perwakilan kantor kota di distrik memang banyak yang sudah pada tutup," ujar salah satu pegawai Merpati, Anto kepada merdeka.com, Rabu (29/1).

Pilot maskapai penerbangan pelat merah ini menuturkan, penutupan kantor cabang Merpati dimulai dari Kendari pada 16 Januari lalu. Disusul daerah lainnya pada 28 Januari. Dalam waktu dekat Merpati akan kembali menutup kantor cabang di Dili pada 30 Januari. "Dili mulai besok ditutup," katanya.

5. Utang menumpuk


Keputusan pemerintah merestrukturisasi utang selain pajak menjadi Penyertaan Modal Negara (PMN) non-tunai atau saham, bisa disebut sebagai keajaiban bagi Merpati. Mengingat utang Merpati sudah terlalu besar, nilainya mencapai Rp 6,7 triliun. Beberapa pihak sempat pesimis dengan nasib Merpati yang sempat dinilai sudah tidak layak dipertahankan lagi.

Restrukturisasi atau penghapusan utang oleh pemerintah memang jalan satu-satunya menyelamatkan Merpati dari kebangkrutan dan keterpurukan. Cara yang sama seperti yang diterapkan pada Garuda Indonesia pada 2001 silam saat terbelit utang dalam jumlah besar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa yakin Merpati masih punya beberapa skema bisnis buat bertahan, meski utang menumpuk hingga Rp 6,7 triliun. Karena arus kas yang buruk, banyak pemodal yang awalnya tertarik justru urung menggandeng maskapai spesialis penerbangan perintis itu.

Skema restrukturisasi utang ke pemerintah yang diputihkan tak mencakup pajak. Tak hanya itu, utang Merpati kepada 20 BUMN juga disepakati buat diubah menjadi saham.

"Utang ke pemerintah sekitar Rp 2 triliun, total ditambah pihak lain jadi Rp 6 triliun lebih. Tapi kan dua besar ya kepada pemerintah, kedua kepada BUMN. Prinsipnya utang kepada pemerintah selain pajak, bisa diubah jadi PMN, sedangkan BUMN jadi pemegang saham," urai Hatta.

6. Tak mampu bayar sewa pesawat

Maskapai penerbangan nasional, PT Merpati Nusantara Airlines masih belum bisa bangkit dari keterpurukan. Belum selesai masalah restrukturisasi, beberapa hari lalu dua pesawat Merpati justru ditarik oleh lessor atau pemberi leasing pesawat.

Maskapai perintis tersebut, sebelumnya memiliki 17 pesawat, namun kini hanya tinggal 15 yang beroperasi. Pesawat tersebut terdiri dari 5 tipe pesawat Boeing, 8 tipe pesawat MA 60, dan 2 tipe pesawat baling baling.

"Merpati saat ini memiliki 15 pesawat yang terbang, itupun jenisnya campuran mulai dari Boeing dan pesawat baling-baling," ujar Ketua Forum Pekerja Merpati, Sudiyarto di Kantor Pusat Merpati, Jakarta, Selasa (24/12).

Menurut Sudiyarto, ditariknya dua pesawat Merpati karena perusahaan tidak mampu membayar uang sewa maka dua pesawat tipe Boeing 737 beberapa hari lalu telah ditarik oleh lessor.

" Pesawat yang ditarik itu kemarin pada tanggal 16 (Desember 2013) kemarin Boeing 737-300 MDR, satu lagi tanggal 19 tipe Boeing 737-400 MDR," terangnya.

Dahlan pastikan akhir Maret anak usaha Merpati mulai beroperasi

Mulai akhir bulan depan, anak perusahaan Merpati yang bekerjasama operasi atau KSO dengan PT Bentang Gemilang Persada dan PT Amagedon sudah mulai berjalan. Realisasi kerja sama masih menunggu sistem dan prosedur terlebih dahulu.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengatakan kesuksesan kerja sama ini tak lepas dari dorongan Kementerian Perhubungan dalam prosesnya.

"Hari ini saya sangat senang karena KSO dengan kemarin itu, mungkin ada yang mengatakan perusahaan bodong, dan seterusnya. Tapi kita cek ke Dirut tentang KSO itu, ternyata sangat memberi harapan, bahkan akhir bulan depan, KSO bisa efektif," jelasnya usai rapim di kantor Pegadaian, Jakarta, Kamis (30/1).

Dengan akan berjalannya anak usaha tersebut membuktikan partner KSO tidak main-main. Menurutnya, jika Merpati merupakan perusahaan swasta maka anak perusahaan tersebut dapat berjalan minggu depan.

Adapun anak usaha bersama yang akan dibentuk bernama Merpati Aviation Service. Rencananya akan ada pembagian operasionalisasi, PT Bentang Persada Gemilang di Indonesia Timur dan PT Amagedon di Indonesia Barat.

Selain membentuk anak usaha baru, Merpati juga harus menyerahkan dua anak usaha kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Yakni, Merpati Maintenance Facility Indonesia (MMFI) dan Merpati Training Center (MTC).

Sebelumnya, cara Menteri BUMN, Dahlan Iskan menyelamatkan PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) dengan membuat anak perusahaan, justru dinilai bakal merugikan. Sebab, langkah yang diambil oleh Dahlan sering dilakukan oleh pelaku usaha.

"Sering dilakukan oleh pelaku usaha swasta. Risikonya, perusahaan induk (Merpati) bisa semakin terlantar, dan ada tambahan birokratisasi," ujar anggota komisi VI DPR, Hendrawan Supratikno.


  Merdeka  

Ketika Transportasi Massal Tak Mampu Tembus Banjir Jakarta

Ratusan penumpang terlantar, karena jalur busway dan KA terendam.

Stasiun Tanah Abang saat terendam banjir.
Lumpuh, itulah gambaran lalu lintas di Jakarta Rabu pagi, 29 Januari 2014. Kendaraan seolah parkir di jalan, karena tidak ada celah untuk melintas. Hampir seluruh jalanan terendam banjir dengan ketinggian yang beragam.

Mulai dari jalan kecil, jalan utama Jakarta hingga jalan tol yang 'katanya' jalur bebas hambatan itu ikut macet parah. Banjir bukan hanya mengepung jalur kendaraan umum, tetapi juga jalur transportasi massal seperti TransJakarta dan kereta api.

Kedua transportasi itu terpaksa menunda keberangkatan hingga banjir benar-benar surut. Manajer Komunikasi Kereta Commuter Jabodetabek (KCJ), Eva Khairunisa mengatakan, berdasarkan data yang dihimpun pihaknya, jalur kereta yang terendam banjir ada dua yakni stasiun Kampung Bandan, Ancol, Jakarta Utara dan Stasiun Jatinegara, Jakarta Timur.

"Tadi yang ke Kampung Bandan sempat ditutup, tetapi mulai pukul 12.00 WIB sudah beroperasi lagi," ujar Eva kepada VIVAnews.

Eva menuturkan, KCJ memiliki prosedur sendiri jika terjadi banjir, di mana pelayanan kereta commuter line Jabodetabok tidak pernah dihentikan secara total.

Penghentian itu, kata dia, disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Eva mencontohkan, seperti kejadian banjir di stasiun Kampung Bandan, KRL dari Tangerang-Jakarta hanya dioperasikan hingga Stasiun Duri.

"Kalau di KRL commuter line dibatalkan tidak ada, hanya ada keterlambatan. Kereta tetap jalan, tetapi sampai stasiun tertentu saja. Seperti tadi, karena Stasiun Kampung Bandan Banjir maka sampai Stasiun Duri saja," katanya.

Eva menjelaskan, saat situasi tersebut pihaknya langsung mengambil langkah untuk segera meneruskan informasi ke penumpang melalui announcer di stasiun dan di kereta KRL sendiri. Selain itu, mereka memberitahu lewat facebook dan twitter.

Operasi TransJakarta terhenti

Akibat kejadian ini, ratusan ribu penumpang terlantar. Kondisi serupa juga terjadi pada pelayanan bus TransJakarta. Pagi tadi, penumpang menumpuk di berbagai halte karena tidak terlayani.

"Tingginya genangan air memaksa kami menghentikan operasi TransJakarta untuk beberapa koridor," kata Kepala Humas Unit Pengelola TransJakarta, Sri Ulina Pinem.

Menurut Sri Ulina, dari catatan manajemen, koridor yang berhenti sementara hingga Rabu siang karena terhadang banjir adalah Koridor III, rute Kalideres-Harmoni.

Kemudian, Koridor V, rute Kampung Melayu-Ancol. "Koridor ini hanya beroperasi dari Kampung Melayu sampai Halte Central Senen. Jalur terputus, karena genangan air setinggi 60 cm di Jembatan Merah," katanya.

Untuk tetap menjaga pelayanan, manajemen melakukan pola buka tutup koridor TransJakarta. Ini dilakukan di koridor VI, rute Ragunan-Dukuh Atas. Untuk koridor VI, pelayanan sistem buka ditutup, karena jalan raya Warung Jati terendam banjir hingga 30 cm.

Langkah lain untuk tetap melakukan pelayanan, TransJakarta melakukan pengalihan dua koridor. Koridor VII, rute Kampung Melayu-Kampung Rambutan dan juga koridor VIII, rute Lebak Bulus-Harmoni. "Jalur ini dialihkan karena di traffic light Green Garden jalan terendam banjir dengan ketinggian 40-50 cm," ujar Sri.

Meski demikian, masih ada empat koridor TransJakarta yang beroperasi normal hingga Rabu siang di antaranya Koridor I, rute Blok M-Kota. Koridor II, rute Pulogadung-Harmoni. Koridor IV, rute Pulogadung-Dukuh Atas, dan Koridor XI, rute Kampung Melayu-Pulogebang.

Kondisi ini membuat para pengguna jasa kedua transportasi itu frustasi. Mereka mengeluh lamanya waktu yang ditempuh akibat tidak beroperasinya kendaraan yang bisa menggangut ratusan ribu warga itu.

Ayu, salah satu karyawan misalnya. Dia harus menempuh waktu tiga jam untuk sampai di kantornya yang berada di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Biasanya, dia hanya menghabiskan waktu paling lama satu jam dari rumahnya yang berada di Pasar Minggu.

"Saya tadi menggunakan bus TransJakarta berangkat dari rumah pukul 7 pagi, tetapi hingga pukul 10.00 WIB, belum sampai kantor dan akhirnya memutuskan pulang ke rumah. Busnya tidak bergerak, apalagi kawasan Mampang macet parah. Ini membuat kami para pekerja tidak produktif," kata Ayu.

Petugas kewalahan

Direktur Lalu lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Nurhadi Yuwono, mengatakan bahwa untuk mengatasi kemacetan yang terjadi setiap kali adanya genangan maupun banjir, pihak telah menyiapkan petugas di setiap titik yang rawan kemacetan.

"Kalau mau jujur, semua titik tak bisa di-cover. Akses banyak yang terputus dan semua petugas harus berada di situ. Jadi, siasat kami datang lebih awal di lokasi rawan banjir yang mengakibatkan macet sebelum ada aktivitas warga," kata Nurhadi, saat dihubungi VIVAnews.

Menurut Nurhadi, mengurai kemacetan akibat banjir bukan hanya tugas kepolisian, tetapi harus secara bahu membahu menuntaskan masalah tersebut.

Senada dengan Nurhadi, Dinas Perhubungan DKI Jakarta, bahkan mengaku kesulitan mengatur kemacetan akibat dari jalan yang tegenang.

"Kita kesulitan mengatur lalu lintas. Posisi genangan seringkali berubah, apa yang disiapkan mendadak berubah," kata Kabid Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, Dishub Pemprov DKI, Benhard Hutajulu pada VIVAnews.

Benhard menjelaskan, seperti kejadian Rabu pagi, pihaknya telah mengantisipasi lokasi banjir berdasarkan arah air dari bendungan Katulampa di Bogor yang akan merendam jalanan ibu kota. Namun, ternyata pemantauan dan persiapan berubah.

"Kita sudah siapkan pemindahan arus seperti yang melalui Kampung Pulo dan wilayah Kampung Melayu. Ternyata, tidak banjir," ujarnya.

Penyebab banjir Rabu pagi hanya hujan lokal di sekitar Jakarta. Kondisi ini berdampak pada genangan di wilayah Otista, Panjaitan, Gunung Sahari, Hayamwuruk, Pemuda, Pesanggrahan, dan Kembangan.

Ia mengatakan, Dishub melakukan buka tutup akses jalan yang banjir sesuai area. "Kita mengalihkan arus ke jalan jalan tikus. Selain itu, kita juga mengarakan arus melalui perumahan," ujarnya.

Untuk menggunakan akses perumahan, menurut Benhard, Dishub mengirimkan surat pada pengelola perumahan yang aksesnya dekat dengan wilayah banjir. Selain itu, ia menjelaskan, Dishub tidak bisa bekerja sendiri dalam melakukan buka tutup jalur.

"Kita berkordinasi dengan Polisi. Ini terkait situasi dan arah mana yang akan digunakan untuk pengalihan arus lalu lintas. Termasuk, berapa lama sebuah jalan akan ditutup dan dibuka kembali." jelasnya.

Benhard menambahkan, yang paling yang ditakuti petugas saat banjir adalah banyaknya kendaraan yang mogok, terutama mobil.

"Mobil yang mogok dilokasi banjir ini sangat menghambat. Ia meminta masyarakat jangan memaksakan kendaraan saat kondisi air naik diatas jalan," tuturnya.(asp)


  Vivanews  

Perkuat Pertahanan, Indonesia akan Beli Satelit Militer

  RI meningkatkan sistem pertahanannya paska penyadapan oleh Australia. 

data:image/jpeg;base64,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
Ilustrasi satelit
Kementerian Pertahanan berencana membeli satelit militer untuk kepentingan pertahanan negara. Rencana itu telah dikomunikasikan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Sekretariat Negara.

Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, Rabu 29 Januari 2014, kemampuan pertahanan Indonesia harus didukung berbagai komponen, termasuk satelit.

“Kalau ada anggaran, apa salahnya (beli satelit)? Ini untuk kepentingan nasional,” kata Sjafrie. Ia yakin masyarakat pun akan mendukung niat pemerintah mengamankan negara.

Meski demikian, Sjafrie belum tahu berapa persisnya harga satelit militer, dan ke mana pemerintah nantinya akan memberikan anggaran pembelian satelit tersebut. “Selaku pengguna, kami (Kemhan) feksibel saja. Kalau anggaran diturunkan ke Kominfo, itu proporsional,” ujarnya.

Anggaran pembelian satelit militer itu tak harus diberikan kepada Kemhan. “Kami hanya menggunakan satelit itu untuk kepentingan pertahanan,” kata Sjafrie.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan rencana pembelian satelit akan dimasukkan dalam program anggaran 2014.

Komisi I DPR yang merupakan mitra kerja Kemhan pun mendukung penuh niat pemerintah untuk segera mengembangkan sistem pertahanan cyber dan memiliki satelit khusus untuk kepentingan pertahanan, keamanan, intelijen, dan luar negeri.

Peningkatan sistem pertahanan negara ini merupakan salah satu butir rekomendasi hasil rapat antara Komisi I DPR dengan Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Kapolri, Kepala Badan Intelijen Negara, Lembaga Sandi Negara, Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait kasus penyadapan Australia terhadap para pejabat tinggi RI.(umi)

  Vuvanews  

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More