Kemhan Kunker ke Galangan Kapal Nasional

Meninjau perkembangan bridge kapal KRI BPD 322 frigate pertama PAL (Ditjen Pothan)

Direkktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Laksamana Muda TNI Sri Yanto, S.T., melaksanakan kunjungan kerja ke PT Teknik Tadakara Sumber Karya (TTS) dan galangan kapal PT PAL Indonesia di Surabaya, dalam rangka meninjau progres daripada pembangunan Kapal Frigate Merah Putih TNI-AL yang merupakan salah satu program strategis dalam memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional.

Dalam kunjungan tersebut, Laksda TNI Sri Yanto, S.T., menegaskan pentingnya implementasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan mekanisme self assessment sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas industri pertahanan nasional.

Setiap alutsista yang berhasil diselesaikan dan diserahkan kepada pengguna akan menjadi bagian dari realisasi pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia.

Melalui sinergi pemerintah dan industri pertahanan, pembangunan Frigate Merah Putih diharapkan mampu memperkuat kemandirian teknologi, meningkatkan daya saing industri nasional, serta mendukung terwujudnya postur pertahanan Indonesia yang tangguh.

  📝  Ditjen Pothan  

Baca Selanjutnya

Prabowo Memulai Era Baru Modernisasi Alutsista RI

 Dari Rafale - BrahMos Pesawat Rafale TNI AU (skuadron 12)

Indonesia resmi menambah daftar belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista) dengan menyetujui pembelian rudal BrahMos dan Astra dari India. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sekaligus memodernisasi kekuatan pertahanan nasional.

Kesepakatan tersebut dicapai saat Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi melakukan kunjungan resmi ke Jakarta pada Selasa dan bertemu Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan itu, India menyepakati ekspor sistem rudal jelajah supersonik BrahMos dan rudal udara-ke-udara Astra kepada Indonesia dengan nilai sekitar US$ 630 juta atau setara Rp 11,3 triliun (asumsi kurs Rp 17.980 per dolar AS).

BrahMos merupakan rudal jelajah supersonik hasil pengembangan bersama India dan Rusia yang dikenal memiliki kemampuan diluncurkan dari berbagai platform, baik darat, laut, maupun udara. Sementara itu, Astra adalah rudal udara-ke-udara buatan India yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan tempur pesawat tempur.

Pembelian BrahMos dan Astra semakin memperpanjang daftar pengadaan alutsista strategis Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Sejak 2019, saat Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan), pemerintah secara agresif melakukan modernisasi alutsista dengan menggandeng berbagai negara mitra, mulai dari Amerika Serikat (AS), Prancis, Italia, Turki, Korea Selatan (Korsel), hingga India.

Kebijakan tersebut sejalan dengan agenda modernisasi pertahanan yang terus didorong Prabowo, baik saat memimpin Kementerian Pertahanan (Kemhan) maupun setelah menjabat sebagai Presiden. Penguatan dilakukan di seluruh matra, mencakup pesawat angkut, jet tempur, drone, radar, kapal perang, kapal selam, hingga sistem rudal.

Sejumlah alutsista yang telah dipesan Indonesia antara lain pesawat angkut C-130J Super Hercules, Airbus A400M Atlas, jet tempur Rafale, dan drone TAI Anka-S. Ada pula radar pertahanan udara Thales Ground Master 403, fregat Merah Putih, serta kapal kepresidenan Bung Karno Class.

Di sektor pengadaan strategis, Indonesia juga memesan 42 unit jet tempur Dassault Rafale F4 dari Prancis senilai sekitar US$ 8,1 miliar. Ada juga dua kapal selam Scorpène Evolved dengan estimasi nilai US$ 2 miliar, serta dua kapal perang Brawijaya Class dari Fincantieri Italia senilai sekitar US$ 1,39 miliar.

Selain BrahMos dan Astra, Indonesia juga memperkuat kemampuan sistem persenjataannya melalui pengadaan rudal balistik jarak pendek Khan SRBM, rudal pertahanan udara Hisar-O MRSAM, serta rudal antikapal Roketsan Atmaca. Langkah ini menunjukkan strategi pemerintah untuk mendiversifikasi sumber pengadaan alutsista sekaligus meningkatkan kemampuan pertahanan nasional di tengah dinamika keamanan kawasan yang semakin kompleks.

 Lalu, Dari Mana Sumber Pembiayaannya?

Keinginan untuk membangun sistem pertahanan yang lebih modern tentu membutuhkan modal besar. Belanja alutsista seperti pesawat tempur, kapal perang, radar, drone, hingga rudal bukan pengeluaran kecil.

Sebagian besar kontraknya juga menggunakan mata uang asing. Sehingga kebutuhan anggarannya ikut dipengaruhi pergerakan rupiah terhadap dolar AS maupun euro.

Dalam anggaran Kemhan, terutama untuk program modernisasi alutsista, sumber pembiayaan belanja pertahanan berasal dari Rupiah Murni APBN, serta juga dapat berasal dari pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), hingga Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dan, pada 2026, anggaran Kemhan ditetapkan sebesar Rp 187,1 triliun.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 yang diundangkan pada 28 November 2025. Anggaran tersebut dibagi ke dalam dua fungsi utama, yakni fungsi pertahanan dan fungsi pendidikan.

Fungsi pertahanan menjadi porsi terbesar dengan alokasi Rp 186,6 triliun. Sementara itu, fungsi pendidikan mendapat anggaran Rp 490 miliar.

Jika dilihat dari programnya, pos terbesar berada pada Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarana Prasarana Pertahanan. Nilainya mencapai Rp 84,48 triliun atau sekitar 45,1% dari total anggaran Kemhan 2026.

Menariknya, sumber dana terbesar untuk program modernisasi tersebut justru berasal dari pinjaman luar negeri. Dari total Rp 84,48 triliun, pinjaman luar negeri mencapai Rp 46,5 triliun, lalu Rupiah Murni sebesar Rp 33,44 triliun, pinjaman dalam negeri Rp 3,69 triliun, SBSN Rp 800 miliar, serta Pendapatan Negara Bukan Pajak sekitar Rp 60 miliar.
 
Komposisi ini menunjukkan bahwa modernisasi alutsista Indonesia tidak hanya bertumpu pada belanja langsung dari kas negara. Untuk pengadaan besar seperti pesawat tempur, kapal perang, radar, hingga sistem rudal, pemerintah juga menggunakan skema pembiayaan lain, terutama pinjaman luar negeri.

Dalam beberapa tahun terakhir, anggaran Kemhan sendiri bergerak naik. Pada APBN 2024, Kemhan mendapatkan alokasi sekitar Rp 139,26 triliun. Pada APBN 2025, angkanya naik menjadi sekitar Rp 166,26 triliun.

Namun, angka 2025 itu kemudian mengalami penyesuaian besar menjadi Rp 364,1 triliun. Mengutip dari Kemhan, kenaikan tersebut diarahkan untuk modernisasi alutsista, peningkatan kesejahteraan prajurit, kemandirian industri pertahanan, serta validasi organisasi.

Rencana 2027 juga tidak kalah besar. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp 195 triliun untuk tahun anggaran 2027.

Usulan itu muncul karena kebutuhan anggaran pertahanan nasional disebut mencapai Rp 667 triliun, sementara pagu indikatif yang diberikan pemerintah hanya sekitar Rp 139 triliun. Jika tambahan Rp 195 triliun disetujui, anggaran Kemhan 2027 dapat naik ke kisaran Rp 334 triliun.

Besarnya kebutuhan anggaran itu memperlihatkan bahwa modernisasi pertahanan bukan hanya soal daftar belanja alutsista, tetapi juga soal ruang pembiayaan. Makin besar kebutuhan pengadaan, makin besar pula kebutuhan pemerintah untuk membiayainya.

  🚀  CNBC  

Baca Selanjutnya

Kemhan Buka Workshop Submarine Phase 2 TA. 2026

  👷 🤝 Mengembangkan desain kapal selam (Ditjen Pothan)

Mewakili Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, Direktur Teknologi Potensi Pertahanan (Dir Tekpothan) Marsma TNI Dedy Laksmono, S.E., S.T., M.M. membuka Workshop Submarine Phase 2 TA. 2026 bertema Submarine Design & Technical Drawing Analysis di Hotel Oakwood Taman Mini, Jakarta.

Kegiatan yang berlangsung pada 6–10 Juli 2026 tersebut merupakan bagian dari implementasi program ofset pengadaan Rudal Jarak Sedang (Dual Mission Missile) AS-400 dari Excalibur International a.s. sebagai upaya memperkuat penguasaan teknologi pertahanan nasional.

Dalam sambutan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan yang dibacakan, Dir Tekpothan menyampaikan bahwa penyelenggaraan workshop ini merupakan langkah strategis dalam mendukung peningkatan kemampuan sumber daya manusia serta penguasaan teknologi kapal selam melalui pemanfaatan program ofset.

Workshop diharapkan menjadi sarana berbagi pengetahuan, pengalaman, dan inovasi yang mampu memperkuat sinergi antara pemerintah, TNI, perguruan tinggi, industri pertahanan nasional, dan mitra internasional dalam mendukung pembangunan kemampuan pertahanan negara.

Lebih lanjut disampaikan bahwa kebijakan ofset dalam pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan dari luar negeri merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

Implementasi kebijakan tersebut diharapkan mampu mendorong alih teknologi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penguatan kapasitas industri pertahanan dalam negeri sebagai fondasi terwujudnya kemandirian teknologi pertahanan nasional.

Workshop yang diikuti peserta dari Kementerian Pertahanan, TNI Angkatan Laut, Universitas Pertahanan RI, dan industri pertahanan nasional ini akan membahas berbagai aspek desain kapal selam dan analisis technical drawing sebagai bekal peningkatan kompetensi teknis peserta.

Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun kolaborasi yang semakin erat dalam pengembangan teknologi kapal selam guna mendukung terwujudnya industri pertahanan nasional yang mandiri, maju, dan berdaya saing.

   👷  Ditjen Pothan   

Baca Selanjutnya

Prabowo dan PM Modi Saksikan Kontrak Pembelian Rudal Brahmos

 Juga diteken kerja sama pertahanan produksi rudal AAM antara Bharat Dynamics dan Republikorp Presiden Prabowo Subianto menyambut kedatangan Perdana Menteri India Narendra Modi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (6/7/2026) (antara)

Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi menyaksikan kontrak penandantangan pembelian rudal Brahmos di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (7/7/2026).

Kontrak itu diteken antara Brahmos Aerospace dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI.

Selain itu, juga diteken kerja sama pertahanan produksi rudal udara ke udara antara Bharat Dynamics Limited dan Republikorp.

Presiden RI Prabowo menjelaskan, kedua pihak sepakat semakin memperkuat kemitraan melalui peningkatan intenstitas kunjungan tingkat tinggi.

"Koordinasi lebih erat melalui konsultasi bilateral dan penguatan kerja sama antarlembaga, termasuk lembaga think tank dan parliamentary friendship group yang baru dibentuk," kata Prabowo.

Sementara PM Modi menjelaskan, kerja sama angkasa antara India dan Indonesia akan membawa manfaat besar bagi kedua negara. "Kita juga akan kerja sama meningkatkan teknologi dan kapasitas," kata Modi.

Dia juga menyampaikan, India dan Indonesia menjalin kemitraan baru terkait baja dan tanah jarang. "Kami juga sangat senang sistem pembayaran di India akan diimplementasikan di Indonesia. Ini akan semakin memudahkan pembayaran," ujar Modi.

Sebelumnya, iring-iringan kendaraan PM Modi memasuki halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat sekitar pukul 10.23 WIB. Dia dikawal 17 motoris dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dan 120 pasukan berkuda.

Presiden Prabowo yang telah berada di Serambi Barat Istana Merdeka lalu menyambut langsung ketibaan PM Modi setelah turun dari kendaraan yang ditumpanginya. Kedua pemimpin negara saling bersalaman dan berpelukan lalu menuju beranda Istana Merdeka.

Upacara penyambutan diawali dengan dikumandangkan lagu kebangsaan kedua negara, yaitu lagu kebangsaan India dan dilanjutkan dengan lagu kebangsaan Indonesia, "Indonesia Raya". Setelah itu, Prabowo memperkenalkan delegasi dari Indonesia yang turut mendampinginya.

Di antaranya, Menko Polkam Djamari Chaniago, Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Prabowo kemudian mempersilakan PM Modi memasuki Ruang Kredensial untuk melakukan sesi foto bersama sebagai simbol persahabatan kedua negara.

Selanjutnya, keduanya melangsungkan pertemuan empat mata di ruang kerja RI 1, dilanjutkan pertemuan bilateral, jamuan kenegaraan di Istana Negara, serta ditutup dengan pernyataan bersama.

  🚀  Republika  

Baca Selanjutnya

Menhan Groundbreaking Pabrik Munisi PT Pindad di Kalimantan Selatan

  Perkuat Kemandirian Industri Pertahanan Nasional (Pindad)
Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, melaksanakan groundbreaking pembangunan Pabrik Munisi PT Pindad di Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Sabtu (4/7/2026).

Pembangunan fasilitas produksi munisi tersebut merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional.

Kehadiran pabrik baru ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi munisi dalam negeri, memenuhi kebutuhan alat pertahanan secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat sistem logistik pertahanan Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah, TNI, PT Pindad, serta seluruh mitra strategis yang telah bersinergi mewujudkan pembangunan pabrik munisi tersebut.

”Pembangunan industri pertahanan nasional merupakan investasi strategis untuk menjaga kedaulatan negara, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah,” ujar Menhan Sjafrie.

Selain memperkuat kemampuan pertahanan negara dan meningkatkan daya saing industri strategis nasional, pembangunan Pabrik Munisi PT Pindad di Batulicin diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi Kalimantan Selatan melalui pembukaan lapangan pekerjaan, peningkatan investasi, serta pengembangan SDM lokal.

Groundbreaking ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan industri pertahanan Indonesia yang modern, mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan, sejalan dengan komitmen pemerintah dalam membangun kekuatan pertahanan nasional yang tangguh.

  👷  Media Suara Mabes  

Baca Selanjutnya

Dieselindo Terima Program Offset Fincantieri

👷  🤝 Perkuat Langkah Menuju KemandirianMPCS BWJ 320 (Fincantieri)

PT Dieselindo Utama Nusa secara resmi menerima penyerahan (handover) program offset yang terbentuk dari Mockup Diesel Generator, Special Tools, dan Technical Training dari Kementerian Pertahanan bersama Fincantieri, galangan kapal terkemuka asal Italia yang berlangsung di Engineering Services Department PT Dieselindo Utama Nusa, Cikupa-Tigaraksa, Tangerang, Banten, Rabu, 24 Juni 2026.

Proses handover ini menjadi bagian dari implementasi kewajiban offset dalam kerja sama pengadaan kapal perang berbasis desain FREMM antara Pemerintah Indonesia dan Fincantieri.

Sebagai salah satu perusahaan industri pertahanan swasta nasional yang ditunjuk sebagai penerima manfaat offset, PT Dieselindo Utama Nusa menyambut baik langkah tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kemampuan industri pertahanan dalam negeri melalui Transfer of Technology (ToT), peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta pengembangan kapasitas teknis yang berkelanjutan.

Adanya program offset merupakan bagian dari strategi nasional dalam membangun kemandirian industri pertahanan melalui adanya peningkatan kemampuan industri dalam negeri, penguasaan teknologi strategis serta penguatan rantai pasok nasional untuk mendukung keberlanjutan pemeliharaan serta pengoperasian Alutsista TNI kedepannya.

Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Dirjen Pothan Kemhan), Laksamana Muda TNI Sri Yanto mengatakan, melalui program offset ini, diharapkan terbangun sustained capability nasional yang memungkinkan industri pertahanan dalam negeri melaksanakan pemeliharaan, perbaikan.

“Serta dukungan teknis secara mandiri guna mendukung kesiapan dan keberlangsungan operasional alutsista TNI, selama siklus hidup alutsista tersebut,” kata Laksda Sri Yanto.

Lanjut dia, terselenggaranya proses handover ini menandakan dimulainya rangkaian program offset yang diterima oleh Dieselindo, dan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mendukung pemeliharaan, perbaikan, serta pengembangan sistem tenaga kapal perang modern.

“Selain memperkuat kompetensi teknis perusahaan, program ini juga menjadi sarana peningkatan kualitas tenaga kerja nasional agar mampu menguasai teknologi strategis yang dibutuhkan untuk mendukung kesiapan operasional alutsista Indonesia,” jelasnya.

Direktur Utama PT Dieselindo Utama Nusa, Iwan Salim, mengatakan, program offset ini merupakan wujud nyata bagaimana kolaborasi internasional dapat memberikan manfaat strategis dan nilai tambah bagi pengembangan industri pertahanan nasional.

“Bagi Dieselindo, kepercayaan yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan RI melalui program offset ini menjadi kesempatan untuk memperluas penguasaan teknologi yang akan mendukung kesiapan alutsista pertahanan Indonesia, meningkatkan kemampuan dan kompetensi teknis tenaga kerja, serta menjadi sarana untuk mempersiapkan lapangan pekerjaan berkualitas dengan nilai tambah tinggi kedepannya,” ucap Iwan.

Kerja sama antara Kemhan, Fincantieri, dan Dieselindo menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah, industri global, dan industri nasional dalam membangun ekosistem pertahanan yang kuat dan berkelanjutan.

Melalui kemitraan ini, industri dalam negeri memperoleh akses terhadap pengalaman, pengetahuan, dan teknologi yang telah berkembang di tingkat internasional, sekaligus membuka peluang peningkatan daya saing nasional di sektor pertahanan.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang mechanical engineering services untuk sektor migas, pertambangan, maritim, industri, dan pertahanan, Dieselindo meyakini bahwa pembangunan industri nasional membutuhkan keseimbangan antara kerja sama global dan penguatan kemampuan domestik.

Oleh karena itu, seluruh manfaat yang diperoleh dari program ini akan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pengembangan kompetensi perusahaan sekaligus memberikan nilai tambah bagi ekosistem industri pertahanan nasional.

Adanya program offset ini juga merupakan wujud dari fasilitasi serta pengawasan Kemhan untuk memastikan bahwa implementasi kewajiban offset berjalan efektif serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kapasitas industri pertahanan nasional.

“Manfaat dari program offset ini diharapkan dapat memberikan multiplier effect bagi ekosistem industri pertahanan nasional seperti Dieselindo untuk meningkatkan kompetensi SDM, peluang kolaborasi antar industri, maupun penguatan rantai pasok komponen dan jasa pendukung pertahanan,” pungkas Iwan.

   👷  RMOL   

Baca Selanjutnya

Kemhan Bahas Kembangkan Mineral Strategis

  Untuk Mendukung Industri Pertahanan Nasional (Kemhan)
Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin memimpin pertemuan bersama Badan Industri Mineral (BIM) guna membahas perkembangan rencana eksplorasi dan hilirisasi Logam Tanah Jarang (LTJ) serta mineral strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung industri pertahanan nasional. Pertemuan berlangsung di Kantor BP BUMN, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Pertemuan tersebut membahas berbagai langkah pengembangan sumber daya mineral strategis nasional, termasuk potensi pemanfaatan Logam Tanah Jarang sebagai bahan baku penting bagi industri berteknologi tinggi dan sektor strategis.

Selain itu, dibahas pula upaya penguatan hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dalam negeri serta mendukung kemandirian industri nasional.

Pembahasan ini sejalan dengan pembentukan Badan Industri Mineral (BIM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2025 tentang Badan Industri Mineral. Berdasarkan Pasal 7 peraturan tersebut, BIM memiliki Dewan Pengarah yang terdiri atas Menteri Pertahanan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Panglima TNI, dan Kepala Badan Intelijen Negara sebagai unsur pengarah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi badan.

Melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pengembangan mineral strategis nasional diharapkan dapat memperkuat ketahanan industri, mendukung kebutuhan sektor strategis, serta mendorong terwujudnya kemandirian bangsa dalam pengelolaan sumber daya mineral yang bernilai tinggi. (Biro Infohan Setjen Kemhan)

  💥  Kemhan  

Baca Selanjutnya

Jepang-RI Sepakat Bahas Ekspor Kapal Perusak Kelas Asagiri

 👷 🤝 Ilustrasi Kapal perusak kelas Asagiri milik Pasukan Bela Diri Maritim Jepang. (Wikipedia)

Jepang dan Indonesia mulai membuka pembicaraan soal kemungkinan ekspor kapal perusak kelas Asagiri ke Jakarta.

Dalam pernyataannya, Kementerian Pertahanan Jepang menyampaikan bahwa kesepakatan untuk memulai pembicaraan tingkat kerja itu dicapai dalam pertemuan Menhan Shinjiro Koizumi dan Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin di Tokyo, Jumat (5/6).

Kedua negara akan melanjutkan pembahasan melalui kerangka kerja tingkat teknis atau working-level framework yang telah dibentuk pada bulan sebelumnya.

Dalam pertemuan tersebut, Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan keinginan Indonesia untuk meningkatkan kerja sama di bidang peralatan pertahanan, teknologi pertahanan, serta potensi transfer kapal perang dari Jepang.

Salah satu fokus pembahasan adalah kemungkinan transfer kapal perusak serbaguna milik Pasukan Bela Diri Maritim Jepang ke Indonesia.

Kapal perusak kelas Asagiri merupakan kapal serbaguna milik Maritime Self-Defense Force atau Pasukan Bela Diri Maritim Jepang. Secara umum, kapal jenis ini dapat dipakai untuk berbagai misi laut, termasuk pengawalan dan keamanan maritim.

Sementara itu Menhan Jepang Shinjiro Koizumi mengungkapkan bahwa kedua menteri telah sepakat untuk melanjutkan pembicaraan melalui mekanisme kerja tingkat teknis yang sudah tersedia.

Langkah tersebut sejalan dengan upaya Jepang memperdalam kerja sama di bidang peralatan pertahanan dengan sejumlah negara mitra. Selain Indonesia, Filipina dan Selandia Baru juga menjadi bagian dari penguatan kerja sama pertahanan yang tengah dikembangkan Jepang.

Negeri Matahari Terbit itu sebelumnya melonggarkan pembatasan ekspor senjata mematikan pada April 2026 untuk membuka peluang kerja sama yang lebih luas dengan negara mitra.

Untuk diketahui, destroyer kelas Asagiri milik Pasukan Bela Diri Maritim Jepang memiliki bobot sekitar 3.500 ton dengan panjang sekitar 137 meter dan termasuk kategori kapal penghancur atau destroyer.

Saat ini kapal-kapal kelas Asagiri difungsikan oleh Jepang sebagai kapal latih. Kapal tersebut pernah mengunjungi Indonesia pada awal 2023 dalam rangka misi diplomatik.

Jika terealisasi, kerja sama ini berpotensi menjadi salah satu bentuk transfer alat utama sistem persenjataan (alutsista) terbesar antara Jepang dan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. (jay)

  ⍟ Publica News  

Baca Selanjutnya

PT Len Industri Serahkan Radar GCI

🛰 Untuk Perkuat Pertahanan Nasional📡 Radar GCI buatan PT Len Industri resmi dioperasikan untuk memperkuat pengawasan udara Indonesia dan sistem pertahanan nasional. (antara)

Radar Ground Control Intercept (GCI) buatan PT Len Industri Bandung resmi mulai dioperasikan sebagai bagian dari penguatan sistem pengawasan udara nasional Indonesia, Senin (18/5/2026).

Radar ini merupakan unit kedua dari total 13 sistem radar yang disiapkan pemerintah untuk memperkuat pertahanan udara.

Peresmian dan pengoperasian radar tersebut dilakukan dalam rangka penyerahan alat utama sistem persenjataan (alutsista) strategis nasional dari Kementerian Pertahanan kepada TNI di Apron Pandawa, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, yang turut disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa penambahan alutsista ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat daya tangkal atau deterrent pertahanan nasional.

"Kita ingin memastikan keamanan wilayah udara, laut, dan daratan Indonesia tetap terjaga dengan baik. Pertahanan yang kuat adalah syarat utama menjaga stabilitas dan kedaulatan bangsa," ujar Prabowo dalam keterangan resmi di Bandung.

Radar GCI tersebut dirancang untuk memperkuat sistem pengawasan udara nasional melalui kemampuan deteksi dini serta pengendalian intersepsi yang terintegrasi.

Penyerahan sistem radar dilakukan langsung oleh Direktur Utama PT Len Industri, Joga Dharma Setiawan, yang didampingi Direktur Bisnis & Kerja Sama Irwan Ibrahim.

Joga menyebut pengoperasian Radar GCI menjadi bukti nyata kontribusi industri pertahanan dalam negeri dalam memperkuat sistem pertahanan nasional yang modern dan terintegrasi.

"Radar GCI ini tidak hanya memperkuat kemampuan pengawasan ruang udara nasional, tetapi juga menunjukkan kemampuan industri dalam negeri dalam menguasai teknologi strategis pertahanan. Kami berkomitmen terus mendukung interoperabilitas sistem pertahanan nasional melalui pengembangan teknologi yang andal dan berkelanjutan," kata Joga.

Selain penguatan sistem radar, program modernisasi pertahanan juga mencakup pengadaan pesawat tempur Rafale yang turut meningkatkan kemampuan interoperabilitas komunikasi dan data link melalui program pelatihan dan offset industri pertahanan.

Sebelumnya, teknologi Link ID yang dikembangkan PT Len difokuskan untuk komunikasi antar kapal perang dan pesawat surveillance. Ke depan, teknologi ini akan dikembangkan untuk mendukung komunikasi data link antar pesawat tempur guna memperkuat integrasi sistem pertahanan udara nasional.

Selain Radar GCI dan Rafale, penyerahan alutsista strategis nasional pada hari yang sama juga mencakup sejumlah platform pertahanan modern seperti A400M MRTT, Falcon 8X, Meteor, dan Hammer. Seluruh perangkat tersebut diharapkan memperkuat kesiapan operasional TNI dalam menghadapi dinamika ancaman global di masa mendatang. 

  📡 Harian Jogja  

Baca Selanjutnya

Ada Jejak Republikorp di Balik Kemesraan Alutsista Indonesia dan Turki

Drone tempur Kizilelma (Baykar)

Hubungan Indonesia dan Turki di bidang pertahanan semakin erat. Dalam beberapa tahun terakhir, kerja sama kedua negara terus melebar, mulai dari kendaraan tempur, sistem nirawak, hingga pengembangan industri pertahanan di dalam negeri.

Salah satu kerja sama terbaru terlihat dari pengembangan Bayraktar KIZILELMA, pesawat tempur tanpa awak atau unmanned combat aircraft (UCAV) buatan Baykar, perusahaan pertahanan dan dirgantara asal Turki.

Dalam kerja sama ini, perusahaan Indonesia yang menjadi bagian penting adalah Republikorp Group. Perusahaan yang bergerak di bidang pertahanan ini namanya semakin sering muncul dalam sejumlah kerja sama alutsista strategis, terutama sejak era Presiden Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada 2019-2024.

Adapun kerja sama KIZILELMA dilakukan antara Baykar dan PT Republik Aero Dirgantara, anak usaha Republikorp Group. Melansir situs resmi Republikorp, kerja sama ini merupakan kelanjutan dari Joint Venture Agreement (JVA) yang telah dimulai sejak 2025 untuk produksi lokal Bayraktar TB3 dan AKINCI di Indonesia.

Dengan kerja sama terbaru ini, kemitraan Baykar dan Republikorp diperluas ke pengembangan UCAV generasi baru melalui Bayraktar KIZILELMA. Pengembangan operasional KIZILELMA ditargetkan dapat memperkuat kemampuan pesawat tempur nirawak Indonesia mulai 2028.

Kerja sama tersebut juga tidak hanya mencakup pengadaan pesawat. Kolaborasi dengan Baykar turut meliputi transfer teknologi, pengembangan sumber daya manusia, fasilitas MRO (maintenance, repair, and overhaul), pusat produksi dan integrasi lokal, sertifikasi tenaga ahli, hingga riset teknologi strategis masa depan.

  Kilas Balik Kerja Sama Militer Indonesia-Turki 
MT Harimau (Pindad)

Kerja sama pertahanan Indonesia dan Turki sudah berjalan lebih dari satu dekade. Salah satu kerja sama yang cukup awal terlihat pada pengembangan tank ukuran medium. Kerjasama ini mulai dirintis sekitar 2010, ketika Indonesia dan Turki menjajaki kerja sama industri pertahanan.

Proyek tersebut melibatkan PT Pindad yang mewakili Indonesia dan FNSS Defence Systems dari Turki.Realisasi pengembangan kendaraan tempur ini mulai berjalan lebih konkret pada 2014. Dari kerja sama tersebut, lahir medium tank Harimau, yang juga dikenal dengan nama Kaplan MT.

Harimau merupakan tank kelas medium yang dikembangkan untuk TNI Angkatan Darat. Tank ini memiliki bobot lebih ringan dibanding main battle tank, tetapi tetap dilengkapi kemampuan tempur untuk mendukung operasi darat. Sebagai gambaran, main battle tank yang digunakan Indonesia saat ini adalah Leopard 2 buatan Jerman.

Leopard 2 masuk dalam kategori tank tempur utama dengan bobot lebih berat dibanding tank medium seperti Harimau. Sementara itu, Harimau dirancang sebagai kendaraan tempur dengan mobilitas yang lebih fleksibel. Tank ini dapat digunakan di berbagai medan, termasuk wilayah dengan kondisi infrastruktur yang lebih terbatas.

Sejak dimulainya kerja sama pembuatan tank Harimau, hubungan Indonesia dan Turki di bidang pertahanan semakin intens. Intensitas kerja sama tersebut semakin terlihat pada masa Kementerian Pertahanan dipimpin Prabowo.

Turki tampak menjadi salah satu mitra yang cukup menonjol dalam agenda modernisasi alutsista Indonesia. Salah satu alasannya, kerja sama dengan Turki banyak dikaitkan dengan skema transfer teknologi dan produksi lokal.

  Republikorp Masuk ke Banyak Proyek Strategis 
Drone Akinci (ist)

Di tengah semakin intensnya kerja sama pertahanan Indonesia dan Turki, nama Republikorp mulai semakin sering muncul.

Perusahaan swasta nasional ini terlibat dalam sejumlah kerja sama strategis, terutama yang berkaitan dengan pengembangan alutsista, produksi lokal, transfer teknologi, hingga pembangunan fasilitas pendukung di dalam negeri.

Melansir dari situs resmi Republikorp, sedikitnya ada beberapa kerja sama besar yang melibatkan perusahaan tersebut sejak 2025 hingga 2026. Cakupannya luas, mulai dari jet tempur, rudal, sistem intelijen, kendaraan tempur, kapal patroli, amunisi, hingga modernisasi sistem pertahanan TNI.

Turki menjadi salah satu negara yang paling menonjol dalam kerja sama tersebut. Namun, jejak Republikorp tidak berhenti di sana.

Perusahaan ini juga menggandeng perusahaan pertahanan besar dari Qatar dan Uni Emirat Arab dalam proyek bernilai miliaran dolar AS. Menariknya, Republikorp bukan perusahaan swasta yang selama ini dikenal luas sebagai produsen persenjataan utama di Indonesia.

Dalam industri pertahanan nasional, sejumlah perusahaan swasta seperti PT Sentra Surya Ekajaya, PT Sari Bahari, PT Infoglobal Teknologi Semesta, PT Palindo Marine, PT Lundin Industry Invest, hingga PT Famatex sudah lebih dulu dikenal sebagai bagian dari ekosistem produsen alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) di dalam negeri.

Mereka memiliki kapabilitas pada bidang masing-masing, mulai dari kendaraan taktis, munisi, bom latih, sistem elektronik pertahanan, kapal militer, kapal patroli, hingga perlengkapan pendukung pertahanan lainnya.

Namun, dalam waktu relatif singkat, Republikorp justru terlibat dalam sejumlah kerja sama pertahanan strategis bernilai besar. Muncul pertanyaan besar, kapasitas apa yang membuat Republikorp memperoleh kepercayaan sebesar ini dari pemerintah, khususnya Kementerian Pertahanan.

Pertanyaan ini penting karena proyek pertahanan bukan proyek biasa. Di dalamnya ada aspek keamanan nasional, transfer teknologi, penggunaan sumber daya negara, dan janji besar soal kemandirian industri pertahanan.

Berikut sejumlah proyek besar yang melibatkan Republikorp dalam kerja sama industri pertahanan dengan beberapa negara.

  Dari Jet Tempur KAAN, Rudal, hingga Sistem Intelijen 
Pesawat Gen V KAAN (TAI)

Dalam kerja sama dengan Turki, Republikorp terlibat dalam beberapa proyek strategis sejak awal 2025. Pada Februari, Baykar Makina dan PT Republikorp menandatangani JVA yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan.

Kerja sama ini diarahkan untuk produksi lokal sistem pesawat tanpa awak di Indonesia, termasuk hingga 60 set Bayraktar TB3 dan hingga 9 set Bayraktar AKINCI, dengan cakupan manufaktur, perakitan, perawatan, transfer teknologi, pelatihan, hingga pembangunan fasilitas produksi di dalam negeri.

Setelah itu, Republikorp melalui anak usahanya, PT Republik Technetronic Nusantara (RTN), menandatangani Framework Agreement dengan PAVO Group asal Turki pada Juli 2025. Kerja sama ini berkaitan dengan penyediaan sistem intelijen untuk TNI di berbagai matra.

Sistem yang masuk dalam kerja sama tersebut mencakup data fusion, pengawasan, pengamanan komunikasi, serta infrastruktur pendukung pengambilan keputusan. Dengan kerja sama ini, Republikorp masuk ke sektor teknologi komando, intelijen, dan komunikasi militer.

Sehari setelahnya, Republikorp menjalin joint venture dengan Roketsan. Kerja sama ini melahirkan PT Republik Roketsan Indonesia yang diarahkan untuk mengembangkan industri rudal nasional. Melalui joint venture tersebut, kedua pihak menyepakati pengembangan dan produksi empat sistem rudal secara bertahap di dalam negeri, yakni ÇAKIR, ATMACA, HİSAR, dan SUNGUR.

Produksi tahap awal akan dimulai dari ÇAKIR. Kemudian pada 25 Juli 2025, Kementerian Pertahanan meresmikan perjanjian strategis dengan Turkish Aerospace Industries (TUSAS) terkait pengadaan 48 unit jet tempur generasi kelima KAAN.

Dalam proyek KAAN, PT Republik Aero Dirgantara (RAD) ditunjuk sebagai mitra utama bersama PT Dirgantara Indonesia (PTDI). Peran PT RAD mencakup pembangunan fasilitas maintenance, repair, and overhaul atau MRO KAAN, serta operasionalisasi pusat pelatihan dan simulator.

Deretan kerja sama tersebut memperlihatkan luasnya cakupan Republikorp dalam proyek dengan Turki. Tidak hanya pada platform udara seperti KAAN dan KIZILELMA, tetapi juga rudal, sistem intelijen, komunikasi aman, hingga fasilitas pendukung operasional alutsista.

  Gandeng Barzan Holdings untuk Modernisasi TNI  
(Ist)

Selain Turki, Republikorp juga menjalin kerja sama dengan Barzan Holdings, perusahaan industri pertahanan milik negara Qatar.

Kerja sama tersebut diteken pada 20 Januari 2026 dalam ajang Doha International Maritime Defence Exhibition & Conference atau DIMDEX 2026. Dalam kerja sama ini, Republikorp berperan sebagai mitra strategis pertahanan Indonesia.

Kedua pihak sepakat membentuk perusahaan khusus atau joint venture dengan total nilai kerja sama mencapai US$ 2,3 miliar atau setara Rp 39,9 triliun (asumsi kurs Rp 17.360/US$1).

Cakupan kerja sama Republikorp dan Barzan Holdings meliputi overhaul serta peningkatan sistem-sistem kritikal di sektor maritim dan darat.

Joint venture tersebut diarahkan untuk mendorong modernisasi skala besar guna meningkatkan kesiapan operasional TNI.
  Kerja Sama Jumbo dengan EDGE 
Rabdan 8x8, diberitakan diminati marinir (ist)

Republikorp juga menjalin kerja sama besar dengan EDGE, perusahaan pertahanan asal Uni Emirat Arab. Kemitraan tersebut diteken pada 18 November 2025 dengan total nilai yang bombastis mencapai US$ 7 miliar atau setara Rp 121,52 triliun.

Kerja sama dengan EDGE mencakup transfer teknologi, produksi lokal di dalam negeri, pengembangan sistem bersama, serta program modernisasi terpadu TNI. Dari sisi nilai dan cakupan, proyek ini menjadi salah satu kerja sama terbesar yang melibatkan Republikorp.

Ruang lingkup kerja sama tersebut mencakup beberapa alutsista strategis. Di antaranya rudal pertahanan udara SKYKNIGHT, kendaraan tempur infanteri RABDAN 8x8, kapal patroli cepat atau fast patrol vessel, serta pembangunan fasilitas produksi amunisi kaliber kecil

 👷 CNBC  

Baca Selanjutnya