Presiden Jokowi Apresiasi Jajaran Kepolisian, TNI dan BIN

Natal dan Tahun Baru AmanPesta kembang api di Jakarta [Antara] ☆

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi kinerja jajaran kepolisian, TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN). Hal itu terkait kerja keras dalam mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru.

"Saya apresiasi terhadap seluruh jajaran kepolisian, TNI, BIN yang kerja keras amankan natal dan tahun baru," kata Presiden saat membuka rapat terbatas (ratas) dengan topik "Keamanan dan HAM", di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (5/1).

Menurutnya, seluruh rakyat Indonesia membutuhkan rasa aman. "Begitu pula rakyat di Papua, Aceh, Poso, juga membutuhkan rasa aman. Negara lewat aparat keamanan, harus hadir berikan rasa aman bagi warga," ujar Presiden.

Pada bagian, Presiden mengatakan, pemerintah menggunakan pendekatan lunak, keras dan tegas dalam menghadapi terorisme serta radikalisme.

Selain itu, masih kata Presiden, pemerintah juga bisa menggunakan pendekatan keamanan maupun hukum. "Mengedepankan pendekatan dialogis, dan termasuk menghadapi kelompok-kelompok bersenjata baik di Aceh, Papua, dan Poso," kata Presiden. 

  ☠ Berita Satu  

Baca Selanjutnya

Presiden Minta Perwira Kuasai Pengetahuan dan Teknologi

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono menekankan pentingnya peran teknologi komunikasi dan informasi (ICT) bagi para perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian RI (Polri).

Sebagai seorang perwira, ilmu pengetahuan melalui sarana-sarana teknologi yang ada saat ini merupakan kekuatan untuk membangun dan mengembangkan kemampuan.

“Pahami betul konsep dari modernisasi menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi. Betul-betul kuasai pengetahuan dan teknologi mulai dari sekarang, jangan tunggu besok atau lusa,” kata Presiden saat memberikan Pembekalan kepada Calon Perwira Remaja (Capaja) Akademi TNI-Polri Tahun 2013 di Gedung Graha Samudera Bumimoro Morokrembangan, Komplek Kodikal, Surabaya, (1/7).

Pembekalan langsung dari Presiden SBY ini, merupakan acara pembuka sebelum pelantikan capaja yang akan digelar Selasa (2/7) di Mako Akademi Angkatan Laut. Hadir dalam pembekalan tersebut Menkopolhukam Djoko Suyanto, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M.Nuh, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, dan Mensesneg Sudi Silalahi.

Presiden mengatakan, seorang perwira harus terus mengasah pengetahuan dan wawasannya meski sudah lulus dari akademi angkatan. Penguasaan keterampilan di bidang teknologi, bukan berarti menjadi generasi video game. Generasi jenis ini justru akan membuat perwira tidak bisa berinteraksi, berkomunikasi, dan bersosialisasi.

“Itu tidak boleh terjadi perwira kepolisian dan militer. Perang yang sesungguhnya jauh lebih komplek, rumit, dan berbahaya dibandingkan dengan hanya bermain dalam simulasi video game,” kata Presiden.

Selain peka terhadap teknologi informasi yang sedang berkembang, Kepala Negara juga memberi sembilan nasihat atau instruksi lain. Peka terhadap perkembangan teknologi merupakan pesan yang ketiga. Pesan pertama, menjaga idealisme sebagai perwira Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian RI.

Kedua, kerjakan tugas sebaik mungkin dengan menguasai masalah teknis di lapangan tidak hanya teori. Keempat, berkompetisi secara sehat. Kelima, menjaga etika dan perilaku. Keenam, bermental tangguh, ulet, dan pantang menyerah. Ketujuh, percaya pada diri sendiri.

“Kalau mau berhasil, sukses, belajarlah dengan baik. Kalau mau jabatan ya tunjukkan prestasi dan kemampuan. Saya sering mendengar banyak sekali sekarang ini, perwira yang cari sponsor kesana-kesini, gantolan ke kanan kiri, itu tidak abadi, yang abadi kalau punya kemampuan sendiri, berupaya sendiri, berjuang sendiri,” kata Presiden.

Kedelapan, jangan memilih-milih tugas dan jabatan. Kesembilan, bertahan terhadap godaan harta, tahta, dan wanita. Kesepuluh, senantiasa dekat dengan Tuhan YME. “Saya hampir 30 tahun bertugas di TNI, lima tahun menjadi menteri, sembilan tahun ini jadi presiden. Perjalanan panjang saya juga alami, banyak tantangan permasalahan ujian dan cobaan, kadang-kadang begitu berat. Apakah saya mampu, saya berikhtiar,” ujar SBY.

Kapolri Timur Pradopo dalam kata penutupnya mengatakan, rintangan yang dihadapi perwira ke depan akan semakin kompleks dan dinamis karena kemajuan teknologi dan informasi. Karena itu, perwira wajib mengembangan potensi diri, mengembangkan kompetensi teknis manajerial di bidang masing-masing.

“ Pesan Pak Presiden mengenai kebersamaan satu kesatuan yang utuh, mendukung TNI-Polri dalam menghadapi tantangan kami jadikan landasan untuk meningkatkan kualitas menjadi perwira yang tangguh dan professional,” ujar Kapolri.

Sementara Agus mengatakan, ada 735 capaja TNI dan Polri yang akan dilantik menjadi Letnan Dua. Dengan perincian 238 orang taruna akademi militer, 105 taruna akademi angkatan laut, 108 taruna akademi angkatan udara, dan 284 orang taruna akademi kepolisian, dan 48 di antaranya adalah taruna.

  ● Jurnas  

Baca Selanjutnya

Pemerintah Kesulitan Sebar Informasi

TEMPO/Kink Kusuma Rein

TEMPO Interaktif, Jakarta -Kementerian Komunikasi dan Informatika mengakui kesulitan untuk menyebarkan informasi dan pencitraan kepada masyarakat.

"Sekarang ini kami kesulitan karena fakta kuantitatif dibenturkan persepsi kualitatif. Harusnya sejajar sehingga masyarakat tidak bingung," ujar Freddy Tulung, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Kementrian Komunikasi dan Informatika, saat Seminar dan Pemanfaatan Media Online dan Mobile untuk Peningkatan Kinerja Perusahaan di Wisma Antara, Selasa (22/2).

Freddy mengatakan hal ini menyikapi banjirnya informasi yang dinilai tidak menguntungkan pencitraan pemerintah. Freddy mengatakan pemerintah seharusnya bisa menyusun agenda setting, tetapi akhirnya pemerintah membentengi dirinya.

"Jadi defensif. Sekuat-kuatnya pertahanan, ya jebol juga karena informasinya tidak sinergis," ujar Freddy.

Dia mengakui hal ini karena lembaga pemerintah masih belum sinkron, akses terbatas, dan tidak terkoordinasi. Sehingga muncul apriori terhadap lembaga negara.

Untuk mengembalikan kondisi tersebut, kata Freddy, pemerintah akan memenuhi apa yang dibutuhkan publik.

Selain itu, pemerintah juga berjanji mengakomodasi aspirasi. Pemerintah pun membutuhkan legitimasi dan pencitraan.

Namun, menurutnya, pemerintah sudah tidak zamannya melarang informasi dan menyensor berita. Tapi memberikan tambahan informasi yang mencerahkan dan memberdayakan masyarakat.

Terkait pernyataan pemboikotan dua media yang disampaikan Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Freddy mengatakan hanya merupakan pernyataan politik. Dalam prakteknya pemerintah akan menggunakan hak jawab dan sebagainya.

Intinya, kata Freddy, pemerintah menginginkan keseimbangan informasi. "Boikot tidak ada dasar hukumnya dan mekanismenya bagaimana," ujar Freddy.[DIAN YULIASTUTI]


• TEMPOInteraktif

Baca Selanjutnya

Kemenhan: Tak Ada Data Militer Dicuri

Tiga penyusup masuk ke kamar hotel delegasi Indonesia. Mengunduh sejumlah file dari laptop

ilustrasi laptop (VIVAnews/Adri Prastowo)

VIVAnews -- Kamar VIP di Lotte Hotel, tempat delegasi Indonesia menginap selama di Seoul, Korea Selatan, disantroni penyusup. Tiga orang mencurigakan -- dua laki-laki dan seorang perempuan mencuri data dari laptop menggunakan USB. Para pelaku kabur saat kepergok salah satu staf dari Indonesia.

Hingga kini identitas ketiga orang itu belum di ketahui. Seperti diberitakan situs media Korea, Yonhap, sebuah media lokal, Chosun Ilbo memberitakan keterangan seorang sumber pejabat tanpa nama mengatakan, trio pelaku itu adalah anggota badan intelijen atau National Intelligence Service (NIS).

Namun, lembaga intelijen Korea membantah keterangan itu. "Kami tidak melakukannya. Laporan itu tidak benar," kata salah seorang agen NIS, seperti dimuat Yonhap, Senin 21 Februari 2011.

Untuk diketahui, delegasi Indonesia datang ke Korea Selasa lalu sebagai utusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kunjungan ini adalah tindak lanjut dari perjanjian ekonomi yang ditandatangani Yudhoyono dan Presiden Korea, Lee Myung-bak Desember lalu.

Masuk dalam rombongan delegasi RI adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Gita Wirjawan. Juga Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, meski Menteri Pertahanan maupun stafnya ikut dalam delegasi tersebut, mereka tidak membawa dokumen atau data-data penting tentang kemiliteran.

"Tidak ada dokumen atau file-file militer, karena memang nggak ada yang bawa dokumen itu," kata dia dalam pesan singkatnya kepada VIVAnews.com di Jakarta, Minggu malam 20 Februari 2011. Djoko menambahkan, hal tersebut sudah dijelaskan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro.

Sebelumnya, sejumlah koran Korea memberitakan, sejumlah file yang diunduh para penyusup itu diyakini berisi data rahasia militer, antara lain rencana Indonesia membeli pesawat T-50 buatan Korea. (sj)


• VIVAnews

RI Abaikan Pencurian Data di Seoul, DPR akan Panggil Menhan

Jakarta - Kalangan DPR menyayangkan pemerintah terkesan mengabaikan pencurian data milik delegasi Indonesia di Seoul. DPR akan meminta keterangan Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro.

"Kami sangat menyayangkan karena rombongan Pak Menhan terkesan mengabaikan. Padahal data ini sangat krusial. Oleh karena itu, kita akan memanggil Menhan mengklarifikasi tentang hilangnya data penting ini paling lama minggu ini," kata anggota Komisi I DPR Teguh Juwarno di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (21/2/2011).

"Oleh karena itu, kita perlu meminta klarifikasi dan penjelasan Menhan karena ini menyangkut data militer yang sangat rahasia," lanjut eks wartawan ini.

Menurut Teguh, data yang dicuri berisi rencana pembuatan 50 unit pesawat tempur PT DI. Informasi ini didapatnya dari Kemhan. Data itu ada di dalam laptop yang sempat hilang.

50 Delegasi utusan Presiden SBY yang dipimpin Menko Perekonomian Hatta Rajasa tiba di Seoul pada Selasa (15/2) untuk kunjungan 3 hari.

Mereka juga melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak dan berdiskusi tentang perluasan kerjasama ekonomi dan militer bilateral, termasuk rencana Korea Selatan untuk menjual T-50 Golden Eagle, pesawat pelatih jet supersonik. Delegasi pulang ke Jakarta pada hari Kamis (17/2).

Koran Korsel, Chosun Ilbo, menyatakan, belum dikonfirmasi apakah pemerintah Indonesia telah mengajukan keluhan diplomatik atas pembobolan data itu, tapi Jakarta telah mengetahui keterlibatan NIS (Badan Intelijen Korsel) sekarang.

Sementara itu, di Jakarta isu pencurian data militer itu ditanggapi santai. Tidak ada pejabat satu pun yang menyebut data yang dicuri adalah penting. Delegasi tidak membawa data penting saat berkunjung ke Seoul. "Tidak ada rahasia militer Indonesia yang dibawa-bawa ke Korea," ujar Menko Polhukam Djoko Suyanto. Sedangkan Kemlu RI menanggapi kasus itu dengan melaporkan pencurian laptop pada polisi.(aan/nrl)


• detikNews

Baca Selanjutnya