TKDN Mobnas Tak Akan Sampai 100%

  Pindad desain lebih tinggi TKDN nya 
Wacana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadirkan mobil nasional (mobnas) kembali mengemuka di tengah upaya pemerintah memperkuat industri otomotif dalam negeri. Dari sisi rantai pasok, pelaku industri komponen menilai Indonesia sudah memiliki modal yang cukup untuk mendukung realisasi program tersebut.

Industri komponen saat ini telah menjadi pemasok bagi berbagai merek otomotif global. Kapasitas produksi dan kualitas produk juga telah teruji melalui pasar ekspor sehingga tinggal menyesuaikan spesifikasi kendaraan yang nantinya akan dikembangkan.

"Pada dasarnya industri komponennya sekarang sudah menyuplai banyak merek global. Kalau memang gagasan mobil nasional diwujudkan, mestinya kandungan TKDN-nya tinggi. Kami siap mendukung karena secara kualitas sudah tidak diragukan lagi," kata Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Alat Mobil dan Motor (GIAMM) Rachmat Basuki kepada CNBC Indonesia.

Menurutnya, tantangan terbesar bukan membangun rantai pasok dari awal. Infrastruktur industri komponen sudah terbentuk sehingga penyesuaian lebih banyak dilakukan pada kebutuhan teknis kendaraan yang akan diproduksi.

"Yang perlu dilakukan tinggal penyesuaian spesifikasi. Mobil nasional nanti speknya seperti apa, komponen yang dibutuhkan seperti apa, itu hal yang biasa kami lakukan. Supply chain di Indonesia juga sudah cukup lengkap. Kalau bisa ekspor ke berbagai negara, artinya fondasi industrinya sudah ada," ujarnya.

Meski optimistis, tingkat kandungan lokal tetap akan mengikuti karakteristik kendaraan yang diproduksi. Sebab masih ada beberapa komponen yang hingga kini belum diproduksi di dalam negeri.

"Mungkin tidak sampai 100% TKDN karena tergantung spesifikasi mobil nasional tersebut. Bisa saja masih ada beberapa part yang memang belum bisa dibuat di Indonesia sehingga masih perlu impor," kata Rachmad.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan proyek mobil nasional yang tengah dipersiapkan pemerintah tengah berada dalam tahap desain dan diharapkan memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang lebih tinggi dibandingkan sebagian besar kendaraan yang saat ini beredar di Indonesia.

"Mobil listrik kita rata-ratanya TKDN-nya 30 sampai 70%, walaupun memang nanti kita harapkan Mobnas yang sekarang sedang di-desain oleh Pindad itu akan memiliki nilai TKDN yang lebih tinggi," kata Agus dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI beberapa waktu lalu.

Kemunculan kembali isu ini bukan tanpa alasan. Mobil nasional dipandang sebagai salah satu instrumen penting untuk mengejar ketertinggalan industri otomotif dalam negeri, sekaligus mengurangi ketergantungan pada produsen global.

"Pengembangan Mobil Nasional bukan sekadar proyek industri semata, tetapi bagian dari upaya membangun kemandirian teknologi bangsa," tulis BP BUMN dalam keterangannya beberapa waktu lalu. (dce)

  👷 CNBC  

Baca Selanjutnya

Len Perkuat Kapabilitas Ground Control Interception Radar

🛰 Untuk Mendukung Kesiapsiagaan Pertahanan Udara Nasional📡 Radar Hanud TNI AU (LEN)

PT Len Industri (Persero) terus memperkuat kapabilitas teknologi pertahanan udara nasional melalui implementasi Ground Control Interception (GCI) Radar, sebuah sistem radar generasi terkini yang dirancang untuk mendukung kemampuan pengawasan ruang udara dan Ground Control Intercept secara terintegrasi.

PT Len Industri (Persero) menerima kunjungan PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) sebagai bagian dari kegiatan company visit. Dalam kesempatan tersebut, Len memperkenalkan berbagai kapabilitas teknologi strategis yang dimiliki perusahaan, termasuk Radar Ground Control Intercept (GCI) yang saat ini tengah diimplementasikan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Direksi PT Len Industri (Persero) dan PT Pefindo sebagai bentuk pengenalan kompetensi Len dalam mengembangkan teknologi pertahanan nasional.

Radar GCI ini merupakan implementasi pertama di Indonesia yang mengadopsi teknologi terkini untuk mendukung kemampuan air surveillance dan Ground Control Intercept. Sistem ini dirancang untuk menghadirkan pengawasan ruang udara yang lebih efektif, meningkatkan situational awareness secara komprehensif, serta memperkuat pengendalian operasi pertahanan udara melalui penyajian informasi yang cepat, akurat, dan terintegrasi.

Dari sisi kapabilitas, Radar GCI memiliki kemampuan deteksi hingga 515 kilometer, update rate setiap 6 detik, serta fast time to target, sehingga mampu menyajikan informasi situasional secara real-time untuk mendukung pengambilan keputusan operasional yang cepat dan presisi. Keunggulan tersebut diperkuat melalui teknologi stacked beam yang meningkatkan efektivitas deteksi terhadap berbagai objek udara dalam beragam kondisi operasi.

Selain unggul dari sisi performa, Radar GCI juga dirancang dengan konsep mobilitas tinggi melalui konfigurasi ISO Container 20 feet dan kemampuan fast deployment, sehingga sistem dapat dipindahkan serta dioperasikan secara cepat sesuai kebutuhan operasi di berbagai wilayah.

Di balik keandalan sistem Radar GCI, terdapat kolaborasi puluhan engineer PT Len Industri (Persero) dari berbagai disiplin ilmu, mulai dari sipil, elektro, radio frequency (RF), jaringan, perangkat lunak, hingga mekanik. Bersama-sama, mereka mengawal setiap tahapan, mulai dari pembangunan site, instalasi, integrasi, pengujian, hingga memastikan radar siap beroperasi secara optimal.

Dalam operasionalnya, Radar GCI juga terintegrasi dengan sistem pertahanan udara TNI Angkatan Udara sehingga informasi pengawasan dapat diterima secara cepat untuk mendukung pengendalian operasi pertahanan udara.

Melalui penguasaan teknologi radar, kemampuan integrasi sistem, implementasi, pengawalan operasional, hingga dukungan pemeliharaan, PT Len Industri (Persero) terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional. Implementasi Radar GCI menjadi salah satu wujud nyata komitmen perusahaan dalam menghadirkan solusi pertahanan udara yang modern, terintegrasi, dan andal, sekaligus memperkuat posisi Len sebagai perusahaan teknologi pertahanan nasional yang mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat.  

  📡 LEN  

Baca Selanjutnya

PT DI Siapkan N219 Jadi Pesawat Perintis

 Bisa Layani Rute ke Kalimantan-PapuaN219 PTDI diminta diproduksi sebanyak 30 unit di dalam negeri (PTDI)

BUMN pertahanan PT Dirgantara Indonesia (PT DI) bakal merambah ke bisnis komersial. Langkah ini dilakukan lewat rencana menjadikan pesawat N219 untuk melayani penerbangan perintis.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebut pesawat yang dikembangkan PT DI ini ideal untuk melayani penerbangan ke daerah-daerah dengan akses transportasi terbatas.

"PT DI dengan bangga telah mengembangkan produksi nasional N219, ini pesawat yang bisa dikatakan ideal untuk kebutuhan rute penerbangan perintis di kondisi geografi yang juga menantang," jelas AHY dalam acara penandatanganan Memorandum Saling Pengertian antara PT Dirgantara Indonesia (DI) dan PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), Rabu (15/7).

AHY mencontohkan, pesawat berukuran kecil ini cocok digunakan untuk penerbangan ke daerah pegunungan dan hutan yang lebat.

"Bisa digunakan di Papua, di Kalimantan, dengan gunung gunung hutan yang lebat. Memang tidak terlalu besar, tetapi justru taktis dan manuvernya bisa lincah, dengan demikian harapannya jika ada permintaan dalam negeri sendiri, ini akan mengembangkan industri penerbangan kita," sambungnya.

Kendati begitu, pemerintah juga mendorong agar PT DI bisa menyasar pasar luar negeri, terutama negara-negara berkembang yang membutuhkan pesawat perintis.

"Tentu bukan hanya menyasar pasar dalam negeri, tapi tadi saya menyampaikan ada potensi luar biasa untuk industri aviation di Asia Pasifik dan juga Afrika. negara-negara berkembang di sana sini juga membutuhkan pesawat dengan ukuran yang relatif kecil tetapi bisa mengangkut manusia dan barang cepat dan taktis," sambung AHY.

Direktur Utama PT DI Gita Amperiawan juga membenarkan rencana ekspansi ke bisnis komersial. Rencana tersebut sudah disampaikan termasuk kepada Kementerian Perhubungan.

"Kami tadi mohon izin telah menghadap Pak Menko di luar untuk militery yang selama ini menjadi bisnis kami, kami juga sudah ingin mendapatkan kebutuhan untuk ekstensi komersial. Kami sudah mendapatkan dudukan dari Bapak Wamen Perhubungan sudah bertemu untuk bagaimana pesawat N219 digunakan untuk penerbangan perintis. Karena TKDN kami 45%, dan kami juga twin-engine frontier," ujarnya. 

  🛩 Kumparan  

Baca Selanjutnya

Len Industri Siap Pasok Komponen Alutsista Melalui Hilirisasi Mineral

  Melalui Pengembangan Advanced Materials CMS AXYS LEN telah banyak digunakan KRI TNI AL (LEN)

PT Len Industri (Persero) menegaskan komitmennya dalam memperkuat hilirisasi industri nasional melalui pengembangan advanced materials sebagai fondasi lahirnya produk-produk teknologi strategis bernilai tambah tinggi.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam Danantara’s Advanced Materials Industry Dialogue: From Minerals to Manufacturing yang berlangsung di Auditorium Wisma Danantara, Jakarta, pada 9–10 Juli 2026, sekaligus penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama PT Mineral Industri Indonesia (Persero) (MIND ID), PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan PT Perusahaan Mineral Nasional (Persero) (PERMINAS).

Forum yang diselenggarakan Danantara tersebut mempertemukan kementerian, BUMN, pelaku industri, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem advanced materials nasional. Melalui kolaborasi lintas sektor, forum ini mendorong percepatan hilirisasi mineral agar tidak berhenti pada pengolahan bahan baku, tetapi berkembang menjadi material maju dan produk teknologi bernilai tambah tinggi yang mampu memperkuat daya saing industri nasional.

Sebagai induk Holding Industri Pertahanan DEFEND ID, PT Len Industri (Persero) memanfaatkan forum ini untuk menunjukkan implementasi nyata advanced materials melalui berbagai teknologi strategis yang telah dikembangkan perusahaan. Produk yang dipamerkan meliputi Combat Management System (CMS), Radar Multimission, Ground Control Station (GCS) & AUTACS, Night Vision Goggle (NVG), Laser Point, serta kendaraan taktis listrik SPRINT. Beragam inovasi tersebut menunjukkan bagaimana hasil hilirisasi material dapat diwujudkan menjadi sistem teknologi yang mendukung sektor pertahanan, keamanan, maupun industri nasional.

Direktur Utama PT Len Industri (Persero), Prof. Joga Dharma Setiawan, Ph.D., yang menjadi pembicara dalam sesi dialog, menegaskan bahwa keberhasilan hilirisasi harus diukur dari kemampuan menghasilkan produk teknologi yang berdampak bagi perekonomian nasional.

“Indonesia memiliki sumber daya mineral yang sangat besar. Tantangan berikutnya adalah memastikan mineral tersebut tidak berhenti sebagai komoditas, tetapi mampu diolah menjadi material maju yang melahirkan produk-produk teknologi bernilai tinggi. Di sinilah kolaborasi pemerintah, industri, perguruan tinggi, dan lembaga riset menjadi kunci untuk membangun ekosistem advanced materials yang kuat dan berkelanjutan,” ujar Joga.

Ia menjelaskan bahwa sebagai induk Holding Industri Pertahanan DEFEND ID, Len bersama PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, PT PAL Indonesia, dan PT Dahana terus mengembangkan berbagai solusi teknologi berbasis elektronika, komunikasi, radar, energi, transportasi, kemaritiman, dan transformasi digital. Berbagai pengembangan tersebut tidak hanya mendukung kebutuhan pertahanan negara, tetapi juga memberikan manfaat bagi sektor sipil melalui penerapan dual-use technology.

  👷  LEN  

Baca Selanjutnya

Kolaborasi PTDI dan BIJB Kembangkan Kertajati hub Kedirgantaraan

   Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (Perseroda) di Jakarta, Rabu (15/7/2026). ANTARA/Aji Cakti/pri

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan kolaborasi PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (Perseroda) untuk mengembangkan area Kertajati, Jawa Barat sebagai hub industri kedirgantaraan.

"Penandatanganan nota kesepahaman antara PT Dirgantara Indonesia (Persero) atau PTDI dan PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (Perseroda) atau PT BIJB sebagai bagian dari komitmen bersama untuk bisa mengembangkan area Kertajati menjadi kawasan yang menjadi salah satu hub industri kedirgantaraan," ujar AHY dalam acara penandatanganan nota kesepahaman antara PTDI dan PT BIJB di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, salah satu tantangan yang juga sedang terus dikawal adalah agar Bandara Kertajati ini bisa semakin aktif, semakin banyak penerbangan yang bisa menggunakan Kertajati, termasuk untuk haji dan umrah.

Tetapi di samping itu, berupaya untuk mengembangkan sebuah aerospace industrial zones atau kawasan industri (industrial park), sebuah kawasan industri kedirgantaraan.

"Oleh karena itu, tentu yang di depan salah satunya adalah PTDI. Kita tahu PTDI sudah sekian lama menjadi kebanggaan Indonesia sebagai pilar industri manufaktur (manufacturing) di bidang kedirgantaraan, pesawat, termasuk juga sekarang mengembangkan drone yang bisa digunakan untuk kepentingan sipil dan juga militer," kata AHY.

Menurut AHY, sebagaimana diketahui Bandung juga semakin padat penduduknya, semakin banyak kepentingan tata ruang juga terus berkompetisi satu sama lain, sehingga diperlukan areal pengembangan yang lebih luas sehingga Kertajati merupakan salah satu pilihan yang ideal.

Dia menjelaskan, lokasi Kertajati di Kabupaten Majalengka di kawasan Cirebon–Patimban–Kertajati (Rebana) ini juga strategis karena jika ditarik sesuai dengan konektivitas wilayah ke arah barat itu bisa langsung terhubung ke Jakarta, kemudian kawasan industri Bekasi, Karawang, dan Purwakarta.

Kemudian terdapat Pelabuhan Patimban, lalu ke arah timur itu menuju Cirebon, kemudian hingga masuk ke wilayah Jawa Tengah sampai dengan Semarang. Sedangkan ke bagian selatan, Kertajati diharapkan dapat menjadi feeder untuk penerbangan ke sejumlah kabupaten kota yang ada di wilayah selatan Jawa Barat maupun Jawa Tengah.

"Intinya adalah kalau kita bisa merelokasi, tentunya bertahap dimulai dari fasilitas MRO (Maintenance, Repair, Overhaul). Sekali lagi, ini bisa kita targetkan untuk dalam negeri maupun luar negeri," kata AHY.

  👷  Antara  

Baca Selanjutnya

Komisi I DPR Sepakati RUU Ratifikasi Kerja Sama Pertahanan RI-Turki dan RI-Malaysia

➶ 🤝 Termasuk pengembangan rudal “Nagarasa”Rapat kerja DPR (Kompas)

Komisi I DPR mengambil keputusan tingkat I terhadap rancangan undang-undang (RUU) tentang Pengesahan Persetujuan Kerja Sama di Bidang Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Turki.

Dalam kesempatan itu, Komisi I juga menyetujui RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerja Sama di Bidang Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Malaysia.

"Untuk menyetujui ratifikasi kerja sama pertahanan Republik Indonesia dengan Republik Turki. Setuju ya?" tanya Ketua Komisi I DPR Utut Adianto dijawab setuju oleh peserta rapat pengambilan keputusan tingkat I terhadap dua RUU itu, Rabu (1/7/2026).

Setelah pengambilan keputusan tingkat I, kedua RUU ratifikasi kerja sama pertahana antara Indonesia dengan Turki dan Malaysia itu dapat dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan sebagai undang-undang.

"Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan ratifikasi ini programnya bisa berjalan lebih mulus berbasis dengan kekuatan undang-undang," ujat Utut.

Sebelum disetujui Komisi I, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto menjelaskan bahwa RUU diperlukan untuk memenuhi prosedur hukum nasional sebagai syarat berlakunya perjanjian pertahanan antara Indonesia dengan Turki dan Malaysia.

"Persetujuan kerja sama yang telah ditandatangani oleh kedua negara tersebut belum dapat diterapkan mengingat syarat pemberlakuan berdasarkan perjanjian kerja sama dimaksud yang menyatakan bahwa persetujuan ini akan mulai berlaku pada tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis terakhir melalui saluran diplomatik atas pemenuhan prosedur dalam negeri oleh para pihak," ujar Donny.

Ia melanjutkan, kedua perjanjian kerja sama itu tersebut disusun berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.

Perjanjian kerja sama pertahanan itu juga disusun berdasarkan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial masing-masing negara.

Pengesahan RUU ratifikasi kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Turki dan Malaysia ini juga sekaligus memperkuat landasan hukum bagi peningkatan kerja sama pertahanan masing-masing negara.

 Berikut 3 kesepakatan raker DPR :

  ➶ Kompas  

Baca Selanjutnya

Kemhan Kunker ke Galangan Kapal Nasional

Meninjau perkembangan bridge kapal KRI BPD 322 frigate pertama PAL (Ditjen Pothan)

Direkktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Laksamana Muda TNI Sri Yanto, S.T., melaksanakan kunjungan kerja ke PT Teknik Tadakara Sumber Karya (TTS) dan galangan kapal PT PAL Indonesia di Surabaya, dalam rangka meninjau progres daripada pembangunan Kapal Frigate Merah Putih TNI-AL yang merupakan salah satu program strategis dalam memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional.

Dalam kunjungan tersebut, Laksda TNI Sri Yanto, S.T., menegaskan pentingnya implementasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan mekanisme self assessment sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas industri pertahanan nasional.

Setiap alutsista yang berhasil diselesaikan dan diserahkan kepada pengguna akan menjadi bagian dari realisasi pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia.

Melalui sinergi pemerintah dan industri pertahanan, pembangunan Frigate Merah Putih diharapkan mampu memperkuat kemandirian teknologi, meningkatkan daya saing industri nasional, serta mendukung terwujudnya postur pertahanan Indonesia yang tangguh.

  📝  Ditjen Pothan  

Baca Selanjutnya

Indonesia-Rusia Perkuat Kerja Sama Industri Perkapalan

(Media Indonesia)

Kerjasama internasional dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat daya saing industri perkapalan nasional. Selain membuka akses pasar yang lebih luas, kolaborasi dengan mitra luar negeri juga diharapkan mendorong transfer teknologi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), serta memperkuat rantai pasok industri maritim Indonesia.

Upaya tersebut diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Institusi Perkapalan dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) dengan Galangan Kapal Ak Bars, salah satu perusahaan galangan kapal terbesar di Rusia. Penandatanganan dilakukan dalam rangkaian pameran industri internasional Innoprom 2026 di Ekaterinburg, Rusia, Selasa (7/7).

Kesepakatan tersebut disaksikan langsung oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita bersama Menteri Perindustrian Rusia sebagai bagian dari forum bisnis Indonesia–Rusia yang berlangsung di sela penyelenggaraan salah satu pameran industri terbesar di dunia itu.

Ketua Umum DPP Iperindo Anita Puji Utami hadir dalam penandatanganan bersama Wakil Ketua Bidang Industri Penunjang Michael Sutandar. Pada penyelenggaraan INNOPROM 2026 yang berlangsung pada 6-9 Juli 2026, Indonesia mendapat kehormatan sebagai Country Partner. Melalui Kementerian Perindustrian, Indonesia menghadirkan Paviliun Indonesia seluas sekitar 1.000 meter persegi yang diikuti kementerian, lembaga, BUMN, perusahaan swasta, serta berbagai asosiasi industri nasional.

Dalam ajang tersebut, Iperindo turut menampilkan potensi industri perkapalan nasional melalui klaster khusus yang memperkenalkan kemampuan pelaku industri maritim Indonesia kepada mitra internasional.

Selain kerja sama antarlembaga, pada kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara PT PCM Kabel Indonesia, salah satu anggota Iperindo, dengan Galangan Kapal Ak Bars. Kerja sama tersebut diharapkan memperluas peluang kolaborasi bisnis sekaligus memperkuat rantai pasok industri maritim antara Indonesia dan Rusia.

Ketua Umum DPP Iperindo Anita Puji Utami mengatakan kemitraan tersebut merupakan langkah strategis untuk memperluas jejaring internasional sekaligus membuka peluang baru bagi pengembangan industri perkapalan nasional.

"Melalui MoU ini kami ingin membangun kemitraan yang saling menguntungkan antara pelaku industri Indonesia dan Rusia. Kerja sama ini tidak hanya berorientasi pada perdagangan, tetapi juga pengembangan industri, alih teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penciptaan peluang bisnis yang lebih luas bagi anggota Iperindo," ujar Anita.

Menurutnya, tindak lanjut dari kesepakatan tersebut akan difokuskan pada penjajakan peluang kerja sama di sektor pembangunan kapal, industri pendukung, serta pengiriman tenaga kerja terampil ke galangan Ak Bars di Rusia.

Kerja sama ini merupakan kelanjutan dari kunjungan delegasi Galangan Kapal Ak Bars ke Indonesia pada April 2026. Saat itu, delegasi Rusia bertemu dengan Iperindo dan sejumlah perusahaan anggota untuk membahas potensi kolaborasi di sektor industri maritim.

Anita berharap kemitraan tersebut dapat menjadi fondasi kerja sama jangka panjang yang mampu meningkatkan daya saing industri perkapalan nasional, memperluas akses pasar internasional, mendorong transfer teknologi, serta mempererat hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia di sektor maritim. (E-3)

  📝  Media Indonesia 

Baca Selanjutnya

Prabowo Ungkap PT PAL, Pindad, PTDI Nyaris Dijual ke Asing

KRI BPD 322 frigate pertama PAL (PAL)

Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa sejumlah perusahaan strategis yang bergerak di industri pertahanan sempat ingin dijual ke pihak asing.

Ia secara khusus menyebut tiga perusahaan industri pertahanan, yakni PT PAL Indonesia, PT Pindad, dan PT Dirgantara Indonesia (PTDI).

"Banyak sekali perusahaan yang seolah-olah tadinya mau dijual, tadinya mau dijual ke asing. Saya larang! Tadinya industri pertahanan yang mau dijual, PT PAL, mau dijual, PT Pindad mau dijual, PTDI mau dibunuh, mau dijual, kita bangkitkan! Sekarang kita akan bangkitkan semua perusahaan-perusahaan itu," kata Prabowo saat meresmikan lima bendungan di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7/2026).

Prabowo kemudian memaparkan perkembangan industri pertahanan nasional yang disebutnya mulai menunjukkan hasil. Menurut dia, PT PAL kini telah memiliki kemampuan membangun berbagai kapal perang modern, termasuk kapal selam.

"PT PAL sekarang sudah bisa bikin kapal-kapal perang yang hebat-hebat. PT PAL sekarang sudah bisa bikin kapal selam. PT PAL akan bikin kapal-kapal canggih," ujarnya.

Sementara itu, PT Pindad disebutnya baru memperoleh kontrak ekspor dari Arab Saudi untuk penyediaan senjata.

"Pindad sekarang baru saja saya dapat laporan dapat kontrak dari Arab Saudi. Semua senapan dan senapan mesin tentara Arab Saudi akan dibangun oleh PT Pindad. Senjata kita teruji," kata Prabowo.

Meski demikian, Prabowo tidak menjelaskan lebih lanjut kapan rencana penjualan BUMN strategis tersebut sempat muncul maupun pihak yang dimaksud akan menjadi calon pembelinya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan pemerintahannya telah menutup 240 BUMN bermasalah. Jumlah itu akan bertambah hingga 250 perusahaan pada akhir Juli 2026, hingga 800 BUMN yang tidak efisien.

"31 Desember 2026 akan tutup jumlahnya 800 BUMN yang tidak efisien, yang tidak pernah untung, yang merugi terus, kita tutup," kata Prabowo.

Menurutnya, langkah tersebut telah menghasilkan efisiensi anggaran yang signifikan. Pemerintah mengklaim berhasil menghemat hampir Rp 70 triliun hanya dari pengurangan biaya operasional dan gaji direksi perusahaan-perusahaan yang ditutup.

"Dari gaji direksi saja sampai sekarang, overhead dan gaji kita sudah bisa menghemat mendekati Rp 70 triliun. Rp 70 triliun sudah kita hemat, saudara-saudara," ujarnya. (mkh/mkh)

  📝  CNBC 

Baca Selanjutnya

Jumat, 10 Juli 2026

Prabowo Memulai Era Baru Modernisasi Alutsista RI

18.00  Satria  No comments

 Dari Rafale - BrahMos Pesawat Rafale TNI AU (skuadron 12)

Indonesia resmi menambah daftar belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista) dengan menyetujui pembelian rudal BrahMos dan Astra dari India. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sekaligus memodernisasi kekuatan pertahanan nasional.

Kesepakatan tersebut dicapai saat Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi melakukan kunjungan resmi ke Jakarta pada Selasa dan bertemu Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan itu, India menyepakati ekspor sistem rudal jelajah supersonik BrahMos dan rudal udara-ke-udara Astra kepada Indonesia dengan nilai sekitar US$ 630 juta atau setara Rp 11,3 triliun (asumsi kurs Rp 17.980 per dolar AS).

BrahMos merupakan rudal jelajah supersonik hasil pengembangan bersama India dan Rusia yang dikenal memiliki kemampuan diluncurkan dari berbagai platform, baik darat, laut, maupun udara. Sementara itu, Astra adalah rudal udara-ke-udara buatan India yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan tempur pesawat tempur.

Pembelian BrahMos dan Astra semakin memperpanjang daftar pengadaan alutsista strategis Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Sejak 2019, saat Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan), pemerintah secara agresif melakukan modernisasi alutsista dengan menggandeng berbagai negara mitra, mulai dari Amerika Serikat (AS), Prancis, Italia, Turki, Korea Selatan (Korsel), hingga India.

Kebijakan tersebut sejalan dengan agenda modernisasi pertahanan yang terus didorong Prabowo, baik saat memimpin Kementerian Pertahanan (Kemhan) maupun setelah menjabat sebagai Presiden. Penguatan dilakukan di seluruh matra, mencakup pesawat angkut, jet tempur, drone, radar, kapal perang, kapal selam, hingga sistem rudal.

Sejumlah alutsista yang telah dipesan Indonesia antara lain pesawat angkut C-130J Super Hercules, Airbus A400M Atlas, jet tempur Rafale, dan drone TAI Anka-S. Ada pula radar pertahanan udara Thales Ground Master 403, fregat Merah Putih, serta kapal kepresidenan Bung Karno Class.

Di sektor pengadaan strategis, Indonesia juga memesan 42 unit jet tempur Dassault Rafale F4 dari Prancis senilai sekitar US$ 8,1 miliar. Ada juga dua kapal selam Scorpène Evolved dengan estimasi nilai US$ 2 miliar, serta dua kapal perang Brawijaya Class dari Fincantieri Italia senilai sekitar US$ 1,39 miliar.

Selain BrahMos dan Astra, Indonesia juga memperkuat kemampuan sistem persenjataannya melalui pengadaan rudal balistik jarak pendek Khan SRBM, rudal pertahanan udara Hisar-O MRSAM, serta rudal antikapal Roketsan Atmaca. Langkah ini menunjukkan strategi pemerintah untuk mendiversifikasi sumber pengadaan alutsista sekaligus meningkatkan kemampuan pertahanan nasional di tengah dinamika keamanan kawasan yang semakin kompleks.

 Lalu, Dari Mana Sumber Pembiayaannya?

Keinginan untuk membangun sistem pertahanan yang lebih modern tentu membutuhkan modal besar. Belanja alutsista seperti pesawat tempur, kapal perang, radar, drone, hingga rudal bukan pengeluaran kecil.

Sebagian besar kontraknya juga menggunakan mata uang asing. Sehingga kebutuhan anggarannya ikut dipengaruhi pergerakan rupiah terhadap dolar AS maupun euro.

Dalam anggaran Kemhan, terutama untuk program modernisasi alutsista, sumber pembiayaan belanja pertahanan berasal dari Rupiah Murni APBN, serta juga dapat berasal dari pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), hingga Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dan, pada 2026, anggaran Kemhan ditetapkan sebesar Rp 187,1 triliun.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 yang diundangkan pada 28 November 2025. Anggaran tersebut dibagi ke dalam dua fungsi utama, yakni fungsi pertahanan dan fungsi pendidikan.

Fungsi pertahanan menjadi porsi terbesar dengan alokasi Rp 186,6 triliun. Sementara itu, fungsi pendidikan mendapat anggaran Rp 490 miliar.

Jika dilihat dari programnya, pos terbesar berada pada Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarana Prasarana Pertahanan. Nilainya mencapai Rp 84,48 triliun atau sekitar 45,1% dari total anggaran Kemhan 2026.

Menariknya, sumber dana terbesar untuk program modernisasi tersebut justru berasal dari pinjaman luar negeri. Dari total Rp 84,48 triliun, pinjaman luar negeri mencapai Rp 46,5 triliun, lalu Rupiah Murni sebesar Rp 33,44 triliun, pinjaman dalam negeri Rp 3,69 triliun, SBSN Rp 800 miliar, serta Pendapatan Negara Bukan Pajak sekitar Rp 60 miliar.
 
Komposisi ini menunjukkan bahwa modernisasi alutsista Indonesia tidak hanya bertumpu pada belanja langsung dari kas negara. Untuk pengadaan besar seperti pesawat tempur, kapal perang, radar, hingga sistem rudal, pemerintah juga menggunakan skema pembiayaan lain, terutama pinjaman luar negeri.

Dalam beberapa tahun terakhir, anggaran Kemhan sendiri bergerak naik. Pada APBN 2024, Kemhan mendapatkan alokasi sekitar Rp 139,26 triliun. Pada APBN 2025, angkanya naik menjadi sekitar Rp 166,26 triliun.

Namun, angka 2025 itu kemudian mengalami penyesuaian besar menjadi Rp 364,1 triliun. Mengutip dari Kemhan, kenaikan tersebut diarahkan untuk modernisasi alutsista, peningkatan kesejahteraan prajurit, kemandirian industri pertahanan, serta validasi organisasi.

Rencana 2027 juga tidak kalah besar. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp 195 triliun untuk tahun anggaran 2027.

Usulan itu muncul karena kebutuhan anggaran pertahanan nasional disebut mencapai Rp 667 triliun, sementara pagu indikatif yang diberikan pemerintah hanya sekitar Rp 139 triliun. Jika tambahan Rp 195 triliun disetujui, anggaran Kemhan 2027 dapat naik ke kisaran Rp 334 triliun.

Besarnya kebutuhan anggaran itu memperlihatkan bahwa modernisasi pertahanan bukan hanya soal daftar belanja alutsista, tetapi juga soal ruang pembiayaan. Makin besar kebutuhan pengadaan, makin besar pula kebutuhan pemerintah untuk membiayainya.

  🚀  CNBC  

Baca Selanjutnya