Parlemen Italia Bongkar Keterlibatan Broker Hibah Kapal Giuseppe Garibaldi

Indonesia minati kapal ITS Giuseppe Garibaldi, akan dapat hibah dan diharapkan tiba sebelum HUT TNI. (Marina militare)

Parlemen Italia yang dimotori Partai Demokrat dan Movimento 5 Star (Partai Lima Bintang) mempersoalkan keterlibatan Drass, pihak swasta yang terlibat dalam penjualan Kapal Induk Giuseppe Garibaldi ke Indonesia. Hal ini memicu penundaan pengambilan keputusan di parlemen.

Sorotan terhadap keberadaan Drass ini muncul Partai Demokrat dan Movimento 5 Star seperti ditulis Andrea Carli dalam ilsole24ore.com, edisi 16 Maret 2026.

Senator dari Partai Demokrat, Alessandro Alfieri dan Graziano Delrio, menunjukkan keputusan untuk menunda pemungutan suara juga didukung oleh sebagian kekuatan politik mayoritas. Faktanya, beberapa poin yang belum jelas masih ada, khususnya, peran perusahaan Italia Drass, yang diduga akan ditunjuk pihak Indonesia sebagai perantara operasi tersebut.

Namun, Drass sendiri sudah akan menjadi penerima manfaat tidak langsung dari kesepakatan keseluruhan, yang menurut informasi yang diberikan oleh kantor parlemen memiliki kontrak untuk pembangunan enam kapal selam senilai € 480 juta yang sedang dalam proses.

Kedua Senator itu, menyatakan mengingat situasi politik yang rumit, sangat penting agar Menteri Crosetto datang langsung untuk mengklarifikasi garis besar operasi tersebut guna menghilangkan keraguan apapun.

Partai Lima Bintang (M5S) juga mendesak untuk meminta dan memperoleh, bersama dengan oposisi lainnya, penundaan pemungutan suara atas dekrit tentang pengalihan kapal Garibaldi ke Indonesia, meminta informasi tambahan dari pemerintah tentang semua aspek yang tidak jelas dari urusan ini.

Pertama, mereka menuntut agar peran perantara perusahaan Drass yang diusulkan Kementerian Pertahanan di Jakarta diungkapkan sepenuhnya, dan hubungan antara penjualan ini dengan kontrak besar yang dimenangkan perusahaan kecil yang sama untuk pengadaan kapal selam, juga untuk Indonesia.

M5S ingin tahu mengapa Kementerian Pertahanan memilih untuk memberikan aset bersejarah Angkatan Laut yang masih bernilai lebih dari 50 juta euro dan oleh karena itu dapat dijual daripada diberikan sebagai hadiah.

Mereka menuntut transparansi mutlak mengenai hubungan antara Crosetto dan CEO Drass, Sergio Cappelletti, mengenai dugaan pertemuan mereka di Dubai beberapa hari terakhir dan mengenai hubungan antara perusahaan tersebut dan pesta Crosetto, yang telah didanai oleh perusahaan yang sama dalam beberapa tahun terakhir. “Kami mengharapkan jawaban yang jelas,” tulis pernyataan M5S.

Potensi Pertemuan Guido Crosetto dengan CEO Drass Sergio Cappelletti di Dubai muncul dalam pemberitaan Il Fatto Quotidiano pada 6 Maret 2026. Perjalanan ke Dubai seharusnya untuk menjual kapal. Indonesia akan menerima Garibaldi, senilai € 54 juta tetapi sekarang sudah usang menurut Kementerian Pertahanan.

Selama Guido Crosetto berada di Dubai, Uni Emirat Arab, Sergio Cappelletti, mitra dan presiden Drass Spa, yang memiliki kantor di Dubai, juga hadir.

Setelah beberapa rumor tentang kemungkinan pertemuan dengan Menteri Pertahanan, pengusaha tersebut menolak untuk menjawab pertanyaan Il Fatto Quotidiano tentang masalah tersebut. Cappelletti seharusnya melakukan perjalanan ke Indonesia untuk penjualan enam kapal selam dengan harga €480 juta (dua sudah dikirim pada bulan Februari).

Indonesia juga akan menerima, secara cuma-cuma, kapal induk Angkatan Laut Italia: Garibaldi, senilai €54 juta. Pengusaha tersebut saat ini terjebak di Dubai.

Situasi di Parlemen Italia, juga berpotensi merembet ke Indonesia mengenai keterlibatan pihak non pemerintah dalam pengalihan dan kontrak pengadaan kapal antara Indonesia dan Italia. Sebab, dari awal memang pihak swasta sudah menunjukkan inisiatif melalui pameran Alutsista pada 2025.(den)

  ⍟ Sinar Harapan  

Baca Selanjutnya

Indonesia dan Jepang Sepakat Kerja Sama Mineral Kritis dan Energi Nuklir

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia (kiri) dan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang (METI) Ryosei Akazawa berjabat tangan usai menandatangani Memorandum of Cooperation (MoC) di sela Indo Pacific Energy Security Ministerial and Business Forum (IPEM) di Tokyo, Minggu (15/3/2026).(ANTARA/HO-Kementerian ESDM)

Indonesia dan Jepang menandatangani Memorandum of Cooperation (MoC) pada dua bidang strategis, yaitu mineral kritis dan energi nuklir.

Penandatanganan berlangsung saat pertemuan bilateral di sela Indo-Pacific Energy Security Ministerial and Business Forum (IPEM) di Tokyo, Minggu.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat sistem energi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Indonesia membuka peluang kolaborasi pengelolaan mineral kritis dengan Jepang. Negara ini memiliki cadangan nikel besar serta sumber daya bauksit, timah, tembaga, dan logam tanah jarang.

“Kami sangat terbuka, kami dengan senang hati meminta kepada pemerintah Jepang maupun teman-teman pengusaha Jepang untuk bisa mengelola bersama-sama mineral kritis kami yang ada di Indonesia," ujar Bahlil.

Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang atau Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) Ryosei Akazawa menilai kolaborasi antarnegara penting di tengah ketidakpastian global. Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga ketahanan energi dan keberlanjutan pasokan.

“Di tengah situasi krisis global saat ini, penting bagi kita untuk memperkuat kerja sama demi menjaga ketahanan energi. Jepang sendiri telah menyiapkan cadangan energi strategis sebagai langkah antisipasi,” katanya.

Akazawa juga menegaskan komitmen Jepang untuk terus mendukung berbagai proyek kerja sama energi dengan Indonesia. Salah satunya penyelesaian proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Legok Nangka.

 Penguatan rantai pasok energi 
Kementerian ESDM menyebut kerja sama sektor mineral kritis diarahkan untuk memperkuat rantai pasok global agar lebih aman dan andal.

Kerja sama energi nuklir difokuskan pada pengembangan teknologi rendah karbon dengan standar keselamatan tinggi.

Diskusi lanjutan juga akan dilakukan terkait penguatan ketahanan energi kawasan. Pembahasan mencakup kerja sama rantai pasok liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair serta batu bara.

Pembahasan lain terkait percepatan proyek transisi energi dalam kerangka Asia Zero Emission Community (AZEC).

Proyek tersebut mencakup operasional Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sarulla serta penyelesaian proyek PLTSa Legok Nangka.

Kerja sama Indonesia dan Jepang tersebut diharapkan memperkuat ketahanan energi sekaligus mendukung upaya dekarbonisasi kawasan Indo-Pasifik.

  💡  Kompas  

Baca Selanjutnya

N219 Terbang Perdana Pakai Baling-baling Bilah 5 Baru MT Propellen Jerman

Pesawat N-219 Nurtanio dengan baling-baling bilah 5 dari MT Propeller Jerman (PT DI)
Pesawat bermesin ganda karya anak bangsa Indonesia ini baru saja melakukan gebrakan dengan memakai baling-baling MT Propeller Jerman.

Hal ini diungkap PT Dirgantara Indonesia lewat unggahan akun Facebook miliknya pada 7 Maret 2025 lalu, dengan mengunggah sebuah video pendek penerbangan pesawat N219.

"Membawa kinerja ke tingkat berikutnya. Hari ini, N219 naik ke langit dengan baling-baling barunya dari MT-Propeller, membawa kinerja yang lebih baik di medan yang paling sulit," terang PTDI dalam unggahannya.

Dalam video yang diunggah akun Facebook PTDI itu, terlihat detik-detik N219 terbang ke udara setelah keluar dari hanggar PTDI.

Di kedua sisinya, nampak N219 menggunakan baling-baling berbilah lima yang disebut PTDI merupakan produk buatan MT Propeller.

Meski tak disebutkan varian baling-baling terbaru yang dipakai N219, PTDI memang sudah sejak lama bekerja sama dengan perusahaan Jerman itu untuk menyediakan baling-baling bilah 5 MTV-27 buat NC212i.

Pengembangan pesawat NC212i dengan MT Propeller telah dimulai sejak bulan Agustus 2023.

"Baling-baling buatan MT Propeller asal Jerman itu menghasilkan suara atau kebisingan yang rendah ketika mesin dinyalakan. Selain itu, mesin tidak mengalami hentakan ketika menyalakan single engine ketika berada di udara," terang Antara edisi 28 Oktober 2024 silam.

MTV-27 yang telah disertifikasi oleh EASA.

"Sebagaimana dilansir EASA, bahwa MTV-27 dilengkapi dengan start pitch lock yang dapat mencegah baling-baling bergerak di bawah kecepatan ideal. Penggunaan MTV-27 pada NC212i telah teruji compatible dengan engine terpasang, yaitu Honeywell TPE331, yang kemudian dapat menghasilkan noise dan vibrasi yang rendah pada operasi pesawat," lapor PTDI dalam rilis resminya pada 4 Desember 2023 silam.

  ✈ Time Moments  

Baca Selanjutnya

KRI Canopus-936 Mulai Pelayaran Perdana

  Bertolak dari Jerman ke Tanah Air  
KRI Canopus 936 mulai perjalanan perdana. (Fasssmer)

Kapal Bantu Hidro-Oseanografi terbaru milik TNI Angkatan Laut, KRI Canopus-936, memulai pelayaran perdananya dari Jerman menuju Indonesia, Sabtu (14/3/2026).

Pelayaran ini menjadi bagian dari proses pengiriman kapal setelah menyelesaikan pembangunan dan pengujian di galangan Abeking & Rasmussen, Lemwerder, Jerman.

Pelayaran ini menjadi momentum penting dalam perjalanan kapal sebelum resmi memperkuat armada survei milik Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal).

“Pelayaran perdana ini menjadi langkah awal bagi KRI Canopus-936 sebelum nantinya mulai menjalankan berbagai misi survei dan penelitian kelautan dalam mendukung kepentingan maritim nasional,” kata Danpushidrosal Laksamana Madya TNI Budi Purwanto, dalam siaran pers, Minggu (15/3/2026).

Selama pelayaran menuju Indonesia, kapal akan menempuh rute jarak jauh dengan beberapa kali singgah di pelabuhan internasional untuk kebutuhan logistik, koordinasi teknis, serta memastikan kesiapan operasional hingga tiba di Tanah Air.

Kehadiran KRI Canopus-936 diharapkan meningkatkan kapasitas survei hidro-oseanografi nasional.

“Kapal ini dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengumpulan data kelautan, pemetaan dasar laut, serta penelitian hidro-oseanografi yang menjadi bagian penting dalam penyediaan informasi maritim yang akurat,” ujar dia.

Bagi Pushidrosal, pengoperasian kapal survei modern ini akan memperkuat pelaksanaan tugas sebagai lembaga hidro-oseanografi nasional.

Kapal tersebut juga mendukung penyediaan data dan peta laut untuk keselamatan navigasi pelayaran, operasi TNI Angkatan Laut, serta pengelolaan wilayah perairan Indonesia.

Selain itu, keberadaan KRI Canopus-936 juga menjadi bagian dari upaya modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI AL di bidang survei dan pemetaan laut.

KRI Canopus 936 hasil kolaborasi Indonesia Jerman. (Fasssmer)

“Dengan dukungan teknologi survei yang lebih maju, diharapkan kegiatan pemetaan dan penelitian kelautan di wilayah perairan Indonesia dapat dilakukan secara lebih efektif dan akurat,” tegas dia.

Diberitakan sebelumnya, Indonesia dilaporkan membeli KRI Canopus-936 dari Jerman.

KRI Canopus-936 merupakan hasil pengadaan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk mendukung kebutuhan survei hidro-oseanografi, pemetaan dasar laut, serta pengumpulan dan pengelolaan data kelautan.

Menurut Duta Besar Republik Indonesia, Abdul Kadir Jailani, kemampuan tersebut dibutuhkan untuk menunjang kepentingan pertahanan, keamanan, dan kedaulatan maritim.

“Indonesia membutuhkan sarana survei laut berdaya jelajah samudra yang mampu beroperasi secara mandiri, berkelanjutan, dan presisi tinggi. Karena itu, KRI Canopus-936 dirancang tidak hanya sebagai kapal survei ilmiah, tetapi juga sebagai platform pendukung operasi militer nontempur dan pengawasan maritim,” ujar Abdul Kadir Jailani dalam pernyataan tertulisnya.

Pembangunan KRI Canopus-936 dilaksanakan selama 36 bulan oleh galangan Palindo Marine, bekerja sama dengan galangan Abeking & Rasmussen dari Jerman sebagai mitra teknologi.

Kerja sama ini berada dalam kerangka kebijakan Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan Offset (IDKLO), yang selama ini diklaim mendorong peningkatan kapasitas industri nasional.

Melalui skema tersebut, pembangunan kapal ini tidak berhenti pada hasil fisik.

"Transfer teknologi dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia menjadi bagian dari proses yang diharapkan dapat memperkuat kemampuan galangan dalam negeri untuk membangun kapal berstandar ocean-going," ujar Dubes.

Sejauh mana dampak jangka panjangnya terhadap kemandirian industri pertahanan nasional, akan diuji oleh waktu.

  ⍟ Kompas  

Baca Selanjutnya

Mengapa Pilihan Indonesia Jatuh pada Rudal BrahMos?

Penampakan Rudal Brahmos versi land based, Indonesia akan mendanai pembelian rudal BrahMos dengan pinjaman luar negeri senilai $ 100 juta. (AMR)

KEPUTUSAN Indonesia mengakuisisi sistem rudal jelajah supersonik BrahMos dari India menandai pergeseran perlahan doktrin pertahanan maritim nasional dalam tiga dekade terakhir.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Jakarta nampaknya tidak lagi sekadar bermain di zona nyaman alias diplomasi pasif, tapi mulai membangun taring kinetik.

Tentu akuisisi kali ini adalah hasil kalkulasi geostrategis yang cukup matang oleh para punggawa pertahanan nasional di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan raksasa di Indo-Pasifik.

Pilihan pada BrahMos menunjukkan bahwa pemerintah sedang mengejar kemampuan Anti-Access/Area Denial (A2/AD) untuk mengimbangi asimetri kekuatan militer di kawasan.

Dengan kecepatan yang mencapai Mach3, rudal ini secara teknis berada di kelas tersendiri, melampaui kemampuan rudal subsonik yang selama ini menjadi tulang punggung banyak angkatan laut di Asia Tenggara.

Bagi para perencana pertahanan di Jakarta, nampaknya BrahMos adalah jawaban yang tepat untuk memenuhi kebutuhan "payung supersonik" yang mampu menjangkau titik-titik sempit strategis dari Selat Malaka hingga perairan Natuna.

Secara formal, kesepakatan ini telah dikonfirmasi pada Maret 2026, setelah negosiasi intensif di mana puncaknya terjadi pada kunjungan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin ke New Delhi pada November 2025.

Indonesia menyusul jejak Filipina sebagai pelanggan ekspor kedua bagi mahakarya hasil kerja sama India dan Rusia ini.

Namun, di balik kecanggihan misil ini, juga terdapat struktur kontrak dan konsekuensi ekonominya, mulai dari skema pembiayaan perbankan hingga kemungkinan terjadinya barter otomotif yang sempat memicu perdebatan di ruang publik Indonesia belum lama ini.

Kendati demikian, dari kacamata geostrategis, memang sangat penting untuk memahami bahwa pembelian Brahmos dilakukan saat dunia sedang membicarakan bagaimana senjata supersonik bisa mengubah peta kekuatan kawasan.

Dan nampaknya Indonesia tidak lagi ingin menjadi penonton dalam perlombaan teknologi di halaman rumah sendiri.

Dengan kata lain, langkah ini dipandang sebagai investasi untuk memastikan kedaulatan Indonesia tidak "diremehkan", apalagi diganggu, karena lemahnya sistem pertahanan.

  Siasat Pembiayaan  
Jika ditelisik lebih dalam, Indonesia tidak hanya membeli barang jadi. Salah satu pilar utama dari kesepakatan ini adalah komitmen transfer teknologi (Transfer of Technology/ToT).

Klausul ToT ini sangat krusial karena mandat Undang-Undang Industri Pertahanan mewajibkan adanya keterlibatan lokal dalam setiap pengadaan alutsista asing.

Dalam konteks BrahMos, entitas strategis seperti PT PAL dan PT Pindad diproyeksikan akan mendapatkan peran dalam integrasi sistem serta manufaktur komponen tertentu secara lokal.

Tentu ini perlu diapreaisi karena menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa dalam jangka panjang, Indonesia memiliki kemandirian dalam merawat dan mengembangkan sistem pemukul jarak jauh secara mandiri.

Nilai kesepakatan final untuk pengadaan tahap awal ini dilaporkan mencapai 450 juta dollar AS (sekitar Rp 7 triliun). Angka tersebut mencakup pengadaan tiga baterai rudal varian pesisir (shore-based anti-ship missile system) dengan jadwal pengiriman selama 36 bulan ke depan.

Struktur pembiayaannya nampaknya dirancang dengan sangat hati-hati untuk menjaga stabilitas fiskal.

Alih-alih bergantung sepenuhnya pada pinjaman luar negeri yang sering kali memiliki persyaratan politik mengikat, Indonesia menggunakan mekanisme kredit ekspor melalui lembaga keuangan India seperti Exim Bank, yang dikoordinasikan dengan bank domestik nasional.

Pilihan menggunakan perbankan domestik juga cukup bisa dipahami karena menunjukkan kedewasaan manajemen ekonomi pertahanan Indonesia saat ini.

Dengan skema ini, ketergantungan pada mata uang asing tertentu dapat dimitigasi, sementara hubungan perbankan antara Jakarta dan New Delhi akan semakin erat ke depannya.

Harga per unit rudal yang berada di kisaran 4,75 juta dollar AS memang tergolong mahal jika dibandingkan dengan rudal subsonik tradisional. Namun, efektivitasnya dalam menembus sistem pertahanan udara kapal perang modern dipastikan akan menjadikannya investasi yang cukup pantas.

Setidaknya dalam kalkulasi militer, pengorbanan beberapa juta dolar untuk melumpuhkan kapal perusak seharga miliaran dolar akan dianggap sebagai bentuk efisiensi operasional yang layak diterima.

Dan karena itu, pemerintah tentu harus menjelaskan semua ini kepada rakyat melalui DPR, agar pembelian ini bisa semakin legitimate secara politik.

Selain pengadaan unit misil, kontrak juga mencakup paket pelatihan intensif bagi operator dari TNI AL dan pembangunan infrastruktur pendukung di titik-titik pangkalan.

New Delhi bahkan mengusulkan pembentukan komite kerja sama industri pertahanan bersama untuk memfasilitasi penelitian dan pengembangan di masa depan.

Artinya, hal ini menegaskan bahwa India tidak hanya melihat Indonesia sebagai pembeli, tapi juga sebagai mitra strategis jangka panjang dalam rantai pasok pertahanan global.

  Track Record Superioritas Supersonik  
Penampakan 1 baterai sistem rudal BrahMos Filiphina, Indonesia dikabarkan akan membeli 1 baterai untuk pertahanan pantai senilai $ 100 juta. (RTVM)
Pertanyaan kritis yang sering muncul belakangan adalah mengapa pilihan jatuh pada BrahMos, bukan rudal lain?

Keunggulan utama BrahMos terletak pada kombinasi antara kecepatan ekstrem dan profil terbang rendah yang sangat sulit dideteksi radar.

Sebagai rudal “dua tahap” dengan mesin “liquid ramjet”, BrahMos mampu mempertahankan kecepatan konstan Mach 3 di sepanjang lintasannya.

Sebagai perbandingan, rudal Harpoon buatan Amerika Serikat bersifat subsonik, yang berarti jauh lebih mudah diintersepsi oleh sistem pertahanan jarak dekat kapal perang modern.

Kecepatan Mach3 memberikan energi kinetik terminal yang luar biasa besar. Secara saintifik, dampak fisik dari hantaman objek yang bergerak secepat satu kilometer per detik mampu melumpuhkan kapal perang besar hanya melalui kekuatan benturan, bahkan jika hulu ledaknya gagal meledak.

Selain itu, kemampuan “sea-skimming” BrahMos (terbang hanya setinggi 3 hingga 10 meter di atas permukaan laut) membuatnya mampu bersembunyi di balik kurvatur bumi dan gangguan radar permukaan hingga jarak yang sangat dekat dengan target.

Apalagi, keandalan BrahMos juga telah teruji dalam kondisi konflik riil, sebuah faktor yang nampaknya juga sangat dipertimbangkan oleh militer Indonesia.

Dalam "Operasi Sindoor" pada Mei 2025, militer India mengerahkan BrahMos secara ekstensif untuk menghancurkan infrastruktur strategis Pakistan dengan presisi yang cukup tinggi.

BrahMos terbukti mampu menembus sistem pertahanan udara buatan China (seperti HQ-9) yang dimiliki Pakistan. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi supersonik memang memiliki peluang tembus yang sangat tinggi.

Bahkan, insiden peluncuran tidak sengaja ke wilayah Pakistan pada tahun 2022 membuktikan bahwa rudal Brahmos mampu terbang sejauh 124 kilometer ke dalam wilayah Pakistan tanpa bisa dideteksi oleh radar.

Jika dibandingkan dengan pesaing dari China seperti CM-302, BrahMos memiliki keunggulan akurasi yang jauh lebih tinggi dengan Circular Error Probable (CEP) hanya satu meter, sementara sistem China dilaporkan berada di kisaran 5 hingga 7 meter.

Apalagi menggunakan teknologi buatan China untuk mempertahankan wilayah dari klaim agresi China di Natuna juga dipandang sangat berisiko secara politik dan teknis karena potensi adanya "pintu belakang" (backdoor) pada sistem tersebut.

Sementara itu, rudal Naval Strike Missile (NSM) dari Norwegia memang memiliki fitur siluman. Namun kecepatan subsoniknya tidak memberikan efek intimidasi kinetik sehebat BrahMos dalam doktrin pertahanan Indonesia.

  Antara Perisai Laut dan Armada Pikap?  
Di balik kecanggihan teknologi supersonik, terdapat sisi ekonomi yang memicu polemik domestik yang cukup hangat.

Entah masuk ke dalam paket kerja sama atau tidak, setidaknya akuisisi ini sempat diduga kuat memiliki keterkaitan dengan skema imbal dagang otomotif.

Indonesia setuju untuk mengimpor sekitar 105.000 unit kendaraan pikap dari dua raksasa otomotif India, Mahindra & Mahindra serta Tata Motors, dengan nilai total mencapai Rp 40 triliun.

Kendaraan-kendaraan ini direncanakan untuk memperkuat logistik pedesaan melalui program Koperasi Desa Merah-Putih.

Kebijakan impor massal ini memicu penolakan keras dari asosiasi industri otomotif dalam negeri (seperti Gaikindo) serta organisasi pengusaha seperti Apindo dan Kadin.

Mereka menilai langkah ini kontradiktif dengan semangat hilirisasi dan perlindungan industri manufaktur nasional.

Kekhawatiran utama adalah potensi hilangnya penyerapan tenaga kerja lokal dan pelemahan ekosistem otomotif domestik yang sebenarnya memiliki kapasitas produksi hingga satu juta unit per tahun.

Ada ancaman nyata bahwa ratusan ribu pekerja di sektor otomotif bisa terdampak jika pasar tiba-tiba dibanjiri produk impor dalam jumlah sebesar itu.

Kabar terbaru, rencana tersebut ditunda karena desakan dari berbagai pihak, terutama DPR. Namun jika dilihat dari perspektif pemerintah, langkah ini dianggap sebagai bagian dari "transaksi besar" demi mendapatkan akses ke teknologi militer paling sensitif dari India.

Apalagi, kendaraan India seperti Mahindra Scorpio dipilih karena memiliki spesifikasi 4x4 yang dianggap lebih tangguh dan harga yang lebih murah (selisih sekitar Rp 50 juta per unit) dibandingkan produk rakitan lokal untuk medan berat di pedesaan.

Sebagai bagian dari kewajiban offset, Mahindra dan Tata Motors juga berkomitmen untuk membangun pabrik perakitan atau pusat suku cadang di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.

Dinamika ini sebenarnya menggambarkan betapa rumitnya manajemen pertahanan di era modern. Kedaulatan wilayah di laut sering kali harus dibayar dengan konsesi ekonomi di sektor lain.

Meskipun memicu friksi internal, barter ini dipandang sebagai jalan tengah untuk memperkuat daya pukul TNI sekaligus melakukan modernisasi infrastruktur pedesaan secara cepat.

Secara geopolitik, kepemilikan BrahMos tentu akan menempatkan Indonesia pada posisi tawar yang jauh lebih kuat di Asia Tenggara.

Bersama Filipina, Indonesia kini menjadi bagian dari "benteng maritim" supersonik di tepi selatan Laut China Selatan.

Penempatan baterai BrahMos di Natuna secara otomatis akan menciptakan zona penolakan akses (A2/AD) yang sangat berbahaya bagi kapal perang asing.

Dengan jangkauan 290 kilometer, setiap kapal yang melakukan intrusi ke ZEE Indonesia akan berada dalam jangkauan misil yang hampir mustahil untuk diintersepsi.

Langkah ini, meskipun tak diakui secara eksplisit oleh Jakarta, nampaknya adalah respons langsung atas taktik "zona abu-abu" China di Laut Natuna Utara.

Selama ini, kapal-kapal penjaga pantai China sering mengawal nelayan mereka masuk ke wilayah kedaulatan Indonesia dengan asumsi bahwa Jakarta tidak akan mengambil tindakan militer secara terbuka.

Sehingga dengan BrahMos, kalkulasi risiko bagi China tentu akan berubah drastis. Risiko kehilangan kapal perang atau kapal penjaga pantai akibat serangan supersonik yang datang secara tiba-tiba dari pesisir akan menjadi deteren psikologis yang sangat kuat.

Hubungan antara Indonesia dan India pun diproyeksikan akan bertransformasi dari sekadar mitra dagang menjadi aliansi strategis yang akan saling mengunci.

India kini mulai muncul sebagai penyedia keamanan alternatif di kawasan, memecah ketergantungan negara-negara ASEAN pada teknologi Amerika Serikat atau China.

Bagi Indonesia, India akan menjadi mitra "selatan-selatan" yang memiliki kepentingan serupa dalam menjaga tatanan kawasan yang berbasis hukum internasional.

Kemitraan ini diprediksi akan terus berkembang ke arah penelitian bersama untuk varian rudal masa depan seperti BrahMos-NG.

Namun di sisi lain, tanggapan dari China diprediksi akan tetap bersifat “meragukan” secara publik, walaupun secara internal Beijing dipastikan akan cukup cemas juga.

Fakta bahwa senjata canggih India kini menjaga jalur energi dan perdagangan vital China di Selat Malaka dan Natuna, diakui atau tidak, akan menjadi pukulan strategis bagi Beijing.

Sementara itu, Amerika Serikat kemungkinan besar akan bersikap pragmatis. Meskipun BrahMos mengandung komponen Rusia, Washington nampaknya cenderung akan memberikan pengecualian sanksi CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) bagi Indonesia karena akuisisi ini masih akan dianggap selaras dengan kepentingan AS untuk membendung ekspansi maritim China di Indo-Pasifik.

  🚀  Kompas  

Baca Selanjutnya

BRIN Ungkap Indonesia Berpotensi Jadi Produsen Satelit

Ilustrasi sateli LAPAN A1 telah mengudara lebih 18 tahun terus beroperasi. (ist)

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkapkan bahwa Indonesia dinilai perlu mengubah paradigma dalam industri antariksa, dari sekadar pembeli teknologi menjadi produsen satelit. Hal ini dianggap penting untuk memperkuat kemandirian teknologi sekaligus meningkatkan posisi Indonesia dalam ekosistem industri antariksa global.

Kepala Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa (ORPA) di BRIN, Robertus Heru Triharjanto, mengatakan selama ini Indonesia masih lebih banyak berperan sebagai pengguna atau pembeli teknologi satelit dari negara lain.

"Indonesia masih lebih banyak berperan sebagai pembeli teknologi satelit, sementara nilai strategis terbesar justru berada pada negara produsen satelit dan penyedia layanan peluncuran," kata Heru dikutip dari pernyataan tertulisnya, Jumat (13/3/2026).

Menurutnya, para peneliti kini mulai membangun kemampuan nasional secara bertahap. Pada tahap awal, sebagian besar komponen satelit memang masih diperoleh dari luar negeri. Namun secara perlahan, pengembangan komponen satelit mulai dilakukan di dalam negeri.

Beberapa teknologi yang sudah mulai dikembangkan peneliti antara lain reaction wheel, star sensor, serta sistem kamera satelit. Komponen tersebut merupakan bagian penting dalam sistem navigasi dan pengamatan satelit di orbit.

Heru menilai, kemampuan memproduksi satelit sendiri akan memberikan dampak strategis bagi Indonesia. Selain memperkuat kemandirian teknologi, hal tersebut juga dapat mendorong terbentuknya pusat keahlian, memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri, hingga membuka peluang lahirnya industri satelit nasional.

"Program ini juga menjadi sarana pembelajaran bagi peneliti muda dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi melalui keterlibatan dalam proses perancangan, integrasi, hingga pengujian satelit," ujarnya.

Pengembangan teknologi satelit di Indonesia sendiri telah memiliki fondasi sejak pengoperasian satelit LAPAN-A1. Satelit tersebut mulai dikembangkan pada 2003 melalui kerja sama dengan Technical University Berlin.

Satelit tersebut kemudian diluncurkan pada 10 Januari 2007 menggunakan roket PSLV-C7 milik Indian Space Research Organisation dari Satish Dhawan Space Centre di Sriharikota, India.

Keberhasilan pengoperasian LAPAN-A1 menandai salah satu tonggak penting dalam pengembangan teknologi antariksa nasional. Menurut Heru, kemajuan teknologi satelit tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, tetapi juga pada visi, kepemimpinan, serta kerja sama tim yang kuat.

Dengan penguatan riset dan kolaborasi yang berkelanjutan, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi pengguna teknologi satelit, tetapi juga mampu tampil sebagai produsen dalam industri antariksa global. (agt/afr)

  🤝  detik  

Baca Selanjutnya

LEN Pamerkan CMS Mandhala Mk2 & TDL Link ID

 👷 Dengan TKDN yang tinggi PT Len Industri memamerkan teknologi Combat Management System (CMS) Mandhala Mk2 di hadapan Kementerian Pertahanan di Jakarta, Rabu (11/3/2026). (ANTARA/HO PT Len)

PT Len Industri memamerkan teknologi Combat Management System (CMS) Mandhala Mk2, sebuah sistem cerdas yang bertindak sebagai "otak" pengendali sistem tempur kapal perang TNI Angkatan Laut pada Kementerian Pertahanan.

Peragaan teknologi inti ini, langsung dilihat oleh Kepala Badan Logistik Pertahanan Kementerian Pertahanan RI Marsdya TNI Yusuf Jauhari di Jakarta, sebagai bagian dari upaya modernisasi alutsista berbasis inovasi anak bangsa.

"Pengembangan teknologi CMS, NDDU (Navigation Data Distribution Unit), dan TDL (Tactical Data Link) ini merupakan bagian dari komitmen Len untuk mendukung modernisasi alutsista sekaligus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional," kata Direktur Utama Len Joga Dharma Setiawan dalam keterangan di Bandung, Rabu.

CMS Mandhala Mk2 berfungsi mengintegrasikan seluruh instrumen mulai dari sensor, radar, sistem komunikasi, navigasi, hingga persenjataan ke dalam satu platform terpadu. Sistem ini memungkinkan pengambilan keputusan taktis dilakukan secara real time di tengah palagan operasi tempur.

Kepala Badan Logistik Pertahanan Kemenhan RI Marsdya TNI Yusuf Jauhari menilai demonstrasi ini menjadi bukti nyata kemajuan teknologi pertahanan yang dikelola oleh engineer lokal.

"Forum seperti ini sangat penting karena memberikan ruang bagi industri pertahanan nasional untuk menunjukkan kemajuan teknologi yang telah dicapai. Kami juga mengapresiasi industri, termasuk Len, yang telah membuka ruang bagi para engineer Indonesia untuk berkarya dan berinovasi," kata Yusuf.

Selain "otak" kapal, Len juga memperkenalkan Tactical Data Link (TDL) LINK ID. Teknologi ini menjadi jembatan komunikasi data taktis antarplatform militer, mulai dari kapal perang, pesawat, hingga kendaraan tempur, guna mendukung operasi gabungan lintas matra yang lebih aman dan efektif.

Untuk urusan akurasi posisi, raksasa pertahanan ini menyiagakan Navigation Data Distribution Unit (NDDU) CENTRINAV. Alat ini berfungsi memastikan seluruh sistem di kapal, termasuk persenjataan dan radar surveilans, beroperasi secara sinkron dengan tingkat akurasi data navigasi yang tinggi.

Joga menambahkan bahwa seluruh produk ini dirancang dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang tinggi serta jaminan layanan purna jual domestik.

"Kami terus mengembangkan teknologi yang mampu mengintegrasikan sensor, komunikasi, navigasi, hingga sistem persenjataan dalam satu sistem terpadu, sehingga dapat meningkatkan efektivitas operasi militer," tutur Joga.

  👷  antara  

Baca Selanjutnya

Industri Galangan Kapal Nasional Dinilai Belum Maksimal

Ilustrasi Industri kapal lokal (Kompas)

Industri galangan kapal masih terbuka lebar di Indonesia, karena sampai saat ini masih ada 10 persen dari jumalh pelabuhan secara nasional. Padahal Indonesia merupakan negara maritim, yang terdiri dari pulau pulau.

Anggota Komisi VII DPR RI yang membidangi perindustrian, Bambang Haryo Soekartono, Rabu 11 Maret 2026 menjelaskan, industri galangan kapal domestik, terbuka lebar. Dari ratusan pelabuhan, kurang dari separuhnya memiliki galangan kapal.

“Jadi ini yang harus didorong, industri ini menjadi lebih masif ya, tentu untuk pelayanan terhadap pelayaran yang ada di Indonesia tentunya,” jelasnya.

Bambang Haryo menyayangkan, tidak sedikit pelabuhan yang belum memiliki industri galangan. Ia menilai, seharusnya industri galangan ini merupakan satu pelengkap bagi industri kepelabuanan. Karena fungsi galangan kapal tidak hanya sebagai tempat untuk perbaikan kapal.

“Tapi juga tempat untuk mendapatkan sertifikasi, kelaiakan. Jadi ini yang harus ada di semua pelabuhan, pelabuhan komersial yang ada di Indonesia,” tegasnya.

Selain itu, pelayaran Indonesia dilewati oleh poros maritim dunia. Namun peran daripada galangan kapal dalam negeri belum maksimal. Yang mengambil peran adalah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

“Makanya apa? Dengan adanya kemarin pemerintah sangat respon ya apa yang diminta oleh Iperindo, insentif-insentif dan sebagainya untuk kemajuan daripada industri galangan ini, tentunya kita harapkan ada realisasi cepat agar industri galangan ini tidak terpuruk,” tegasnya.

Dengan kebijakan Pemerintah yang berpihak kepada industri galangan kapan nasional, maka bisa mengakomodir jumlah kapal yang kurang lebih jumlahnya 80 ribu. Sehingga tidak hanya menangkap peluang nasional, tapi juga internasional.

“Kita bisa menangkap peluang-peluang yang begitu banyak kapal yang lewat di perairan Indonesia. Jadi ini yang harus didorong industri galangan supaya lebih berkembang cepat. Karena kita yang punya laut,” tandasnya.

  👷  RRI  

Baca Selanjutnya

PT PAL Perkuat Produksi Kapal Perang Nasional

 ⚓️ Berencana bangun kapal Destroyer KRI BPD 322, Frigate pertama produksi PT PAL (FMI fb)

PT PAL Indonesia terus memperkuat kapasitas industri pertahanan maritim nasional melalui pembangunan berbagai jenis kapal perang. Senior Executive Vice President Transformasi Manajemen PT PAL Indonesia, Agus Santoso, menjelaskan pembangunan kapal perang menjadi fokus utama perusahaan dalam mendukung kekuatan armada laut Indonesia.

Perusahaan galangan kapal milik negara tersebut memproduksi kapal perang yang terbagi dalam dua kategori utama, yakni kapal permukaan dan kapal selam. Selain kapal permukaan, PT PAL juga mengembangkan kapal selam sebagai bagian dari strategi penguatan pertahanan laut.

“Kapal perang itu ada dua jenis, yakni kapal permukaan dan kapal selam atau submarine,” ujar Agus Santoso, Selasa, 10 Maret 2026. Untuk kapal permukaan, PT PAL telah mengembangkan kapal fregat Merah Putih yang menjadi salah satu proyek strategis nasional.

Jumlah kapal tersebut direncanakan tidak hanya satu atau dua unit, tetapi dapat bertambah hingga empat unit dalam beberapa tahun mendatang. “Kapal fregat Merah Putih ini nantinya tidak hanya satu atau dua, tapi bisa sampai empat unit,” katanya.

Selain fregat, PT PAL juga menyiapkan pengembangan kapal perang jenis lain. Ke depan, perusahaan berencana membangun kapal kelas destroyer serta kapal kelas korvet sebagai bagian dari penguatan armada laut nasional.

“Ke depan kita juga akan membangun kapal destroyer, begitu juga kelas korvet dan seterusnya,” ujarnya. Rencana pengembangan tersebut menjadi bagian dari program jangka panjang industri pertahanan nasional.

Sejumlah kapal perang produksi PT PAL Indonesia telah memperkuat armada TNI Angkatan Laut. Di antaranya KRI Raden Eddy Martadinata (331), KRI Semarang (594), dan KRI Halasan (630).

  👷  RRI  

Baca Selanjutnya

BRIN dan Bappenas Bahas Riset Teknologi Penerbangan dan Roket untuk Perencanaan Pembangunan

(BRIN)

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memaparkan berbagai hasil riset teknologi penerbangan dan roket yang tengah dikembangkan kepada delegasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas di Pusat Riset BRIN Rumpin, Bogor, Kamis (6/3).

Pemaparan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pemanfaatan hasil penelitian dalam mendukung perencanaan pembangunan nasional di sektor kedirgantaraan dan keantariksaan.

Kepala Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa (ORPA) BRIN, Robertus Heru Triharjanto, menjelaskan bahwa tim Bappenas ingin memperoleh gambaran menyeluruh mengenai arah pengembangan riset kedirgantaraan di BRIN. Delegasi tersebut berasal dari Kedeputian Infrastruktur Bappenas yang kini memiliki direktorat dengan nomenklatur baru di bidang kedirgantaraan dan keantariksaan.

Dalam pertemuan tersebut, ORPA memaparkan berbagai riset strategis yang sedang berlangsung di Pusat Riset Teknologi Penerbangan dan Pusat Riset Teknologi Roket. Penelitian tersebut mencakup pengembangan teknologi sistem penerbangan, desain dan uji komponen pesawat, hingga teknologi roket untuk mendukung penguasaan teknologi antariksa nasional.

Selain hasil penelitian, BRIN juga menyampaikan kondisi sumber daya manusia peneliti, fasilitas dan infrastruktur riset, serta jaringan kolaborasi dengan industri kedirgantaraan dan antariksa di Indonesia. Informasi tersebut menjadi bagian dari pemetaan kapasitas riset nasional yang dapat mendukung pengembangan industri berbasis teknologi tinggi.

“Pemaparan tersebut bertujuan untuk menunjukkan posisi dan kontribusi pusat-pusat riset BRIN dalam ekosistem industri kedirgantaraan dan antariksa nasional. Melalui riset yang berkelanjutan, BRIN berupaya memperkuat kemandirian teknologi sekaligus menyediakan basis ilmiah bagi perumusan kebijakan pembangunan,” ujar Heru.

Sementara itu, Direktur Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa Bappenas, Yusuf Suryanto, menegaskan bahwa hasil riset memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan nasional.

“Perencanaan pembangunan nasional membutuhkan hasil riset agar kebijakan yang dihasilkan lebih berkualitas, komprehensif, dan berdampak nyata. Tantangannya adalah bagaimana hasil riset tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pembangunan,” ujarnya.

Yusuf menambahkan bahwa sinergi antara lembaga perencanaan dan lembaga riset menjadi kunci untuk mendorong pemanfaatan hasil penelitian secara lebih luas, termasuk dalam penyusunan program pembangunan dan kebijakan strategis di sektor kedirgantaraan dan keantariksaan.

Melalui kunjungan tersebut, Bappenas juga menghimpun berbagai masukan teknis dan strategis dari para peneliti BRIN. Masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang berbasis riset dan inovasi.

Kolaborasi antara BRIN dan Bappenas diharapkan dapat memperkuat ekosistem riset kedirgantaraan dan antariksa di Indonesia, sekaligus mendorong pemanfaatan hasil penelitian untuk mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.

  🤝  BRIN  

Baca Selanjutnya