Peluang Indonesia Memperkuat Industri Pertahanan Nasional

  Oleh Curie Maharani

Pesawat tempur KF-21 Boramae kursi tunggal, kemungkinan yang akan dikirimkan ke Indonesia (Jetphotos)

Analis pertahanan dan hubungan internasional BINUS University Curie Maharani menilai kerja sama pengembangan pesawat KF-21 dapat menjadi ‘test of history’ bagi Indonesia dan Korea Selatan. Dalam konteks tersebut, Curie menjelaskan, proses renegosiasi yang berlarut-larut pada akhirnya memunculkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana kedua negara mampu memulihkan komitmen serta kepercayaan terhadap program yang telah berjalan lebih dari 15 tahun tersebut, terutama dalam kerangka kesepakatan pengadaan.

Curie menegaskan bahwa skema pengadaan tidak dapat dilepaskan dari mekanisme IDKLO (imbal dagang, kandungan lokal, dan offset) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Karena itu, tantangan utama Indonesia bukan hanya terletak pada aspek partisipasi dalam kerja sama pengembangan bersama (joint development), tetapi juga pada kemampuan untuk mengubah kerja sama tersebut menjadi manfaat nyata melalui skema offset yang dapat memperkuat industri pertahanan nasional dan kemandirian TNI.

 Peluang Kerja Sama

Pada dasarnya, Curie menilai bahwa kerja sama KF-21 tetap memiliki nilai strategis. Proyek ini dipandang dapat menjadi jembatan bagi Indonesia untuk memasuki ekosistem pesawat tempur generasi kelima. Hal tersebut diperkuat dengan rencana Korea Selatan yang diketahui tengah menyiapkan pengembangan generasi lanjutan KF- 21 bersama mitra internasional.

“Pilihan kita memang terbatas. Selain Rusia (yang terkena CAATSA) dan Turki (yang belum terbukti dan battle-proven), Indonesia tidak memiliki akses ke pesawat tempur generasi kelima lainnya. Amerika Serikat (AS) pun tidak bersedia melepas F-35,” jelas Curie dalam pernyataan tertulisnya kepada redaksi Indonesia Defense Magazine, Mei 2026.

Selain aspek strategis tersebut, ia juga menyoroti potensi penguatan kerja sama industri pertahanan kedua negara di masa depan, antara PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dan Korea Aerospace Industries (KAI). Kolaborasi tersebut mencakup pengembangan prototipe lanjutan; peningkatan Technology Readiness Level (TRL) dan Manufacturing Readiness Level (MRL) pada produk komposit dan kualifikasi produk; serta program data untuk operasional, pemeliharaan, produksi dan upgrade.

Kemudian, dari sisi operasional, Curie menilai kerja sama dengan ‘Negeri Gingseng’ itu relatif lebih mudah diimplementasikan. Hal tersebut lantaran TNI Angkatan Udara (TNI AU) saat ini telah mengoperasikan pesawat latih produksi Korea Selatan, sehingga tingkat kompatibilitas sistem dan dukungan logistik sudah terbangun. “Lain halnya kalau kita akuisisi produk Turki ataupun Tiongkok, yang sama sekali belum pernah menyediakan teknologi pesawat. Juga, teknologi Korsel adalah turunan dari Amerika Serikat yang kita sudah familiar,” jelas dia.

 Posisi Strategis Korea Selatan bagi Indonesia

Curie menganalisis bahwa Korea Selatan memiliki posisi strategis bagi Indonesia, meskipun keduanya tidak tergolong sebagai negara inovator utama dalam teknologi pertahanan. Pertama, Korea Selatan dapat menjadi sumber akses bagi Indonesia untuk memperoleh teknologi standar Barat dari tangan kedua, sekaligus negara dengan industri pertahanan yang berkembang pesat dan memiliki jejaring konsumen global.

Selain itu, Korea Selatan juga dipandang strategis sebagai penyuplai, mengingat Indonesia masih memiliki ketergantungan atas sembilan alutsista asal ‘Negeri Gingseng’ tersebut, antara lain kendaraan tempur Black Fox dan Barracuda; artileri KH-178 dan KH-179; kapal perang pesisir Mandau; kapal amfibi kelas Dr. Soeharso dan Teluk Semangka; pesawat latih T-50i dan KT-1B; serta rudal anti-pesawat Chiron.

Meskipun porsinya hanya sekitar tiga persen dari total jenis alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI, tetapi hubungan di antara kedua negara perlu tetap dipelihara dengan baik sehingga kebutuhan pemeliharaan dan peningkatan (upgrade) kapabilitas alutsista tersebut dapat dijaga secara berkelanjutan.

“Industri pertahanan Korsel sendiri bergantung pada 61% komponen dari AS, termasuk untuk air-to-surface missile, combat helicopter radar, tank chassis, aircraft electro-optical system, serta combat aircraft radar. Jadi, ketika kita membeli dari Korsel, kemungkinan ada kandungan komponen AS di dalamnya,” lanjut Curie.

Sementara itu, membahas perihal kerja sama sebagai rantai suplai, ia menyoroti tawaran dari KAI kepada PTDI untuk menjadi penyuplai strategis dengan syarat pengadaan 40 pesawat KF-21. Di sisi lain, LIG menawarkan pembentukan perusahaan patungan (joint venture) dan lokalisasi produksi munisi berpemandu dan wahana nirawak, untuk memenuhi pasar domestik RI dan pasar global. “Salah satu kolaborasi yang diusulkan adalah PTDI manufaktur roket dan LIG menyediakan komponen pemandu,” pungkas Curie. (Nurhidayat Nasution dan Yuli Ari)

  ★  IDM  

Baca Selanjutnya

Pesawat KF-21 Boramae Dijual dengan Harga 125 Juta USD/Unit ke Indonesia

  40 % lebih murah dari pesawat sejenis dari barat

Pesawat tempur KF-21 Boramae kursi tunggal, kemungkinan yang akan dikirimkan ke Indonesia (Jetphotos)

KAI menawarkan 16 unit KF-21 Block 2 seharga $2 miliar sebagai alternatif yang diklaim lebih murah, tetapi harga tersebut tidak termasuk persenjataan, sementara F-35 mencapai $208-225 juta dan Rafale $225 juta dalam kesepakatan terbaru.

Korea Selatan mempromosikan pesawat tempur terbarunya, KF-21 Boramae, ke Indonesia, dan untuk pertama kalinya ada kesempatan untuk setidaknya memperkirakan secara kasar berapa biaya pesawat tempur ini.

Korea menawarkan Indonesia pembelian 16 pesawat KF-21 Block 2 dengan harga sekitar $2 miliar — secara kasar, ini berarti $125 juta per pesawat, yang hingga saat ini mungkin merupakan harga ekspor pesawat tempur yang benar-benar demokratis.

Defense Express mencatat bahwa rincian proposal Korea Selatan untuk pesawat tempur KF-21 bagi Indonesia saat ini belum diketahui, sehingga tidak jelas apa saja yang termasuk dalam biaya ini — misalnya, jika ini hanya mencakup pesawat tanpa senjata, maka akan membutuhkan biaya yang cukup besar, atau apakah mesin termasuk dalam biaya dan sebagainya.

Jadi, 125 juta USD dapat dianggap sebagai titik awal, sementara biaya pesawat tempur sebenarnya secara komprehensif pada akhirnya mungkin lebih tinggi — dan ini bukan margin kecil tetapi kemungkinan jumlah tambahan puluhan juta dolar.

Pada saat yang sama, Korea Selatan mempromosikan pesawat tempur KF-21 terutama sebagai solusi dengan harga terjangkau, dan sebelumnya menekankan bahwa pesawat ini bisa hingga 40% lebih murah dibandingkan dengan pesaing Barat.

Sekarang, dengan mengetahui setidaknya perkiraan biaya ekspor pesawat tempur, kita dapat membandingkan apakah pesawat ini benar-benar semurah itu.

Pertama-tama, perlu disebutkan F-35 Amerika sebagai perwakilan khusus dari generasi kelima — dengan mempertimbangkan, sekali lagi, perbedaan biaya dari satu negara ke negara lain dan bergantung pada jumlah persenjataan, faktor lain termasuk seberapa besar jumlah pesawat yang direncanakan untuk dipesan.

Sebagai contoh, satu pesawat F-35 untuk Rumania pada tahun 2024 berharga sekitar $225 juta per pesawat tempur jika membeli total 32 pesawat. Dan ini tanpa persenjataan (tetapi ini bukan kesepakatan akhir, jadi ini mencakup biaya maksimum yang mungkin).

Untuk Republik Ceko dalam kontrak tetap, biaya pesawat tempur mencapai $208,3 juta. Dan ini mencakup harga beberapa tahun yang lalu, sementara saat ini biaya pesawat ini mungkin bahkan lebih tinggi.

Jumlah uang yang hampir sama dikeluarkan pembeli untuk satu pesawat tempur Rafale buatan Prancis — sebagai contoh, dapat disebutkan Serbia, yang pada tahun 2024 membeli 12 pesawat dengan harga €225 juta per unit.

Bahkan F-16 baru pun bisa berharga cukup mahal, bahkan lebih mahal daripada generasi kelima, contohnya di Filipina, yang tahun lalu menetapkan biaya maksimum hingga $279 juta per pesawat.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini dan jika mengambil biaya pesawat tempur modern dari $200 juta per unit, agar KF-21 40% lebih murah daripada para pesaingnya, biayanya seharusnya sekitar $120 juta per pesawat, sehingga pesawat Korea Selatan sudah tidak sesuai dengan indikator ini.

  ★  Defence  

Baca Selanjutnya

[Video] Perbedaan Fregat Arrowhead 140 Milik Indonesia, Polandia, Inggris

 🎥  By Baltic Defence ReviewPeluncuran FMP KRI BPD 322 (PAL)

Fregat Arrowhead 140 Rancangan Babcock International Diadopsi Inggris, Polandia dan Indonesia.

FMP (Fregat Merah Putih) pertama produksi PT PAL dengan panjang hampir 140 meter ini didesain sebagai fregat multimisi yang fleksibel dan berkemampuan tinggi untuk angkatan laut Indonesia, dan juga digunakan Inggris dan Polandia dengan spek yang berbeda.

Kapal fregat modern ini merupakan desain dasar dari fregat Type 31 milik Angkatan Laut Kerajaan Inggris (Royal Navy), dan dipilih untuk memperkuat Angkatan Laut Polandia dan Indonesia. Pemerintah Indonesia kembali memesan tambahan 2 unit pada tahun 2026, yang direncanakan akan diproduksi tahun 2027.

 Berikut Video dari YouTube : 

  🎥 Youtube  

Baca Selanjutnya

Pindad Kembangkan Amunisi dari Limbah Kelapa Sawit

  Berpotensi menjadi negara pertama yang memproduksi propelan berbahan baku limbah kelapa sawit (Pindad)

Pindad mengembangkan teknologi pemanfaatan tandan kosong kelapa sawit menjadi nitroselulosa, bahan baku utama propelan atau isian pendorong amunisi. Inovasi ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku impor sekaligus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional.

Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Pindad, Prima Kharisma, mengatakan riset yang dimulai pada 2022 kini telah memasuki tahap proyek percontohan.

Saat ini, PT Pindad mampu mengolah sekitar 50 ton tandan kosong kelapa sawit per tahun menjadi nitroselulosa untuk propelan.

"Tahun depan harapan kami dapat meningkatkan kapasitas menjadi 1.000 ton per tahun," ujar Prima dalam Pekan Riset Sawit Indonesia 2026, Senin (20/7/2026).

Menurut Prima, peningkatan kapasitas tersebut dilakukan secara bertahap agar proses produksi dapat dioptimalkan sebelum memasuki skala industri. Ia menjelaskan, kebutuhan propelan nasional diperkirakan mencapai 2.500 hingga 3.000 ton per tahun untuk memenuhi kebutuhan sekitar 2,5 miliar butir amunisi.

Sementara itu, kapasitas produksi propelan PT Pindad saat ini baru berkisar 800 hingga 1.000 ton per tahun sehingga masih terdapat kesenjangan pasokan yang cukup besar. Untuk menghasilkan 1.000 ton propelan, perusahaan membutuhkan sekitar 2.500 hingga 3.000 ton tandan kosong kelapa sawit sebagai bahan baku.

Prima menilai kebutuhan tersebut masih relatif kecil dibandingkan jumlah limbah tandan kosong yang dihasilkan industri kelapa sawit di Indonesia.

"Jumlah itu jauh lebih sedikit dibandingkan tandan kosong kelapa sawit yang dihasilkan pabrik kelapa sawit sehingga sangat memungkinkan untuk dipenuhi," ujarnya.

Selama ini, industri propelan dunia umumnya menggunakan selulosa yang berasal dari *cotton linter* atau serat kapas serta pulp kayu.

Menurut Prima, Indonesia menghadapi keterbatasan pasokan cotton linter sehingga pemanfaatan tandan kosong kelapa sawit menjadi alternatif yang lebih sesuai dengan ketersediaan sumber daya dalam negeri.

Dalam proses produksinya, tandan kosong kelapa sawit dicacah, dibersihkan, dan dipisahkan untuk memperoleh serat selulosa. Selanjutnya, selulosa diproses melalui reaksi nitrasi untuk menghasilkan nitroselulosa sebagai bahan baku propelan.

 Ramah lingkungan

Selain memanfaatkan limbah yang melimpah, penggunaan tandan kosong kelapa sawit juga dinilai lebih ramah lingkungan sekaligus mendukung pemanfaatan sumber daya domestik.

Prima mengatakan pengembangan bahan baku lokal menjadi semakin penting di tengah tingginya ketergantungan Indonesia terhadap propelan impor.

Menurut dia, hanya terdapat sekitar lima hingga enam pabrik besar di dunia yang memproduksi propelan sehingga pasokan global sangat terbatas. Kondisi tersebut semakin diperparah oleh konflik geopolitik yang memicu lonjakan harga propelan.

Prima menyebut harga propelan yang sebelum perang Rusia-Ukraina berkisar 19 hingga 20 dollar AS per kilogram meningkat menjadi sekitar 40 hingga 50 dollar AS per kilogram.

Setelah konflik di Timur Tengah memanas, harganya kembali melonjak hingga sekitar 100 sampai 140 dollar AS per kilogram. Selain harga yang meningkat tajam, waktu tunggu pengadaan propelan dari luar negeri juga dapat mencapai empat hingga lima tahun.

"Kalaupun kami memperoleh harga sekitar 80 hingga 90 dollar AS per kilogram, kami tetap harus menunggu empat sampai lima tahun hingga material tersebut dikirim ke Indonesia," kata Prima.

Ia menambahkan, ketergantungan terhadap impor juga meningkatkan risiko terganggunya pasokan akibat embargo maupun dinamika geopolitik.

Meski demikian, pengembangan propelan berbasis tandan kosong kelapa sawit masih menghadapi tantangan, terutama dalam menjaga konsistensi kualitas bahan baku karena setiap pabrik kelapa sawit memiliki karakteristik limbah yang berbeda.

Melalui proyek percontohan tersebut, PT Pindad menargetkan seluruh standar mutu dan sertifikasi dapat dipenuhi sebelum fasilitas produksi skala industri mulai beroperasi.

Prima berharap pabrik propelan pertama di Indonesia dapat mulai beroperasi pada semester kedua 2027.

Menurut dia, jika target tersebut tercapai, Indonesia berpotensi menjadi negara pertama yang memproduksi propelan berbahan baku limbah tandan kosong kelapa sawit secara komersial.)

  💡  Kompas  

Baca Selanjutnya

KDM Tegaskan Kertajati Bakal Jadi Pusat Industri Pertahanan

  Sebagai basis industri alutsista Ilustrasi bandara Kertajati (CNBC)

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi kembali menegaskan arah baru bagi Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka untuk ditransformasikan menjadi pusat integrasi industri pertahanan nasional, seiring dibukanya kembali penerbangan komersial di Bandara Husein Sastranegara.

Rencana pembentukan klaster industri militer dalam negeri ini, disiapkan untuk menampung konsolidasi BUMN pertahanan seperti PT Dirgantara Indonesia (PTDI) hingga PT Pindad guna mendukung pangkalan operasional serta perakitan pesawat militer.

"Untuk Bandara Kertajati, kita memang sudah terus melakukan pembicaraan termasuk dengan Pak Presiden waktu di Karawang bahwa kita berharap Bandara Kertajati itu menjadi pusat industri pertahanan dalam negeri," ujar Dedi seusai peresmian dimulainya proyek BRT Cekungan Bandung di Terminal Leuwipanjang Bandung, Rabu.

Dedi menegaskan pembagian peran fungsional ini menjadi solusi taktis agar BIJB Kertajati tetap optimal menopang ekosistem strategis negara, sementara penerbangan komersial jarak pendek dan menengah difokuskan kembali di Bandara Husein Sastranegara Kota Bandung.

"Jadi digunakan untuk pesawat-pesawat militer. Dan kemudian kita berharap juga seluruh industri pertahanan dalam negeri termasuk PT DI, Pindad, gitu kan, semuanya berpusat di Kertajati. Dan nanti Husein fokus menjadi bandara komersial," tutur Dedi.

Di lokasi yang sama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan ada dukungan penuh pemerintah pusat terhadap gagasan Gubernur Jabar tersebut.

Menurutnya, pemerintah pusat terus berkoordinasi secara matang agar pembagian peran antara Bandara Kertajati dan Bandara Husein memberikan dampak ekonomi-geopolitik yang optimal bagi daerah.

"Dan kami apapun yang menjadi harapan dari pemerintah daerah, kami akan mendukung keterkaitan dengan Bandara Kertajati. Pak Gubernur juga sudah mengambil langkah-langkah berbicara dengan pemerintah pusat bagaimana menyikapi Bandara Kertajati berkaitan dengan pembukaan kembali Bandara Husein," kata Dudy.

Dudy meyakini sinergi antara pemerintah pusat dan Pemprov Jabar dalam menata kembali fungsi BIJB Kertajati sebagai basis industri alutsista akan melahirkan keputusan terbaik bagi konektivitas serta ketahanan nasional.

  👷 Antara  

Baca Selanjutnya

Menteri PU Beber Daftar Jalan Tol Jadi Landasan Pesawat Tempur

✈   Untuk  kondisi daruratPesawat F16 mendarat di jalan tol trans Sumatera (Dispenau)

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo membeberkan daftar jalan tol yang bakal menjadi landasan darurat bagi pesawat tempur. Adapun lokasi lintasan tersebut, mayoritas berada di Barat Indonesia.

"Ada beberapa ruas jalan tol yang memang kita diamanatkan bisa dipakai penerbangan pesawat jet tempur manakala dalam kondisi darurat. Ini dalam kondisi darurat ya, jadi ada disclaimer dulu," ujar Dody di Kantor Kementerian PU Jakarta, Rabu (22/7).

Saat ini pemerintah tengah menyiapkan sejumlah ruas jalan tol yang bisa dimanfaatkan sebagai landasan pesawat tempur. Meskipun begitu, Dody menegaskan bahwa penggunaan jalan tol tersebut hanya dilakukan dalam kondisi darurat.

Dody mengungkapkan salah satu jalan tol yang telah diuji coba untuk pendaratan pesawat tempur adalah Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (Terpeka).

Ke depan, Dody mengatakan jalan Tol Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi (Prosiwangi), serta Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II Selatan akan bisa digunakan untuk pendaratan pesawat tempur.

Sejumlah jalan tol di Sumatera juga akan dimanfaatkan sebagai lokasi pendaratan darurat untuk pesawat tempur, salah satunya tol yang berada di Lampung yakni Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (Terpeka).

Selanjutnya, di ujung Sumatera ada Tol Sigli-Banda Aceh yang diperkirakan bisa dimanfaatkan menjadi landasan darurat pesawat tempur.

"Kemarin yang sudah kita coba kan di Lampung ya. Kemudian Pak Menhan, minta lagi yang di ujung Sumatera, mungkin nanti Aceh Sigli yang kita akan coba di situ. Terus kemudian, Situbondo, di Prosiwangi itu kita siapkan," tandas Dody. (ldy/ins)

  ✈  CNN  

Baca Selanjutnya

Pindad Fokus di Mobnas

  Motor Nasional Digarap Entitas Lain  
ilustrasi mobnas dengan tulisan PT Pindad (ist)

Pindad (Persero) memastikan tidak akan terlibat dalam proyek motor listrik nasional. Perusahaan pelat merah itu menegaskan fokus utamanya saat ini adalah pengembangan dan produksi mobil nasional (mobnas), sedangkan proyek motor listrik akan digarap entitas lain yang ditunjuk pemerintah.

Direktur Utama PT Pindad (Persero) sekaligus Direktur Utama Danantara Development Management Fund Sigit Puji Santoso mengatakan Pindad telah mendapat penugasan berbeda dari pemerintah.

"Pindad fokus di mobil. Nah, untuk motor listrik nanti ada lagi penugasan yang lain," kata Sigit di Kompleks Istana Kepresidenan, melansir Antara, Kamis (23/7).

Meski tak menangani proyek tersebut, Sigit mengungkap motor listrik nasional akan diluncurkan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat. Namun ia enggan membeberkan detail lebih lanjut karena seluruh informasi akan disampaikan langsung oleh kepala negara.

Sigit memastikan motor listrik nasional nantinya tidak menggunakan merek yang sudah ada di pasar. Kendaraan itu akan hadir dengan merek baru yang dikembangkan oleh anak bangsa.

"Nggak, itu nanti akan ada merek baru dan desainnya by Indonesian engineers, desain dari kita. Desain dan production dari kita," ujarnya.

Ia kembali menegaskan Pindad bukan pihak yang bertanggung jawab memproduksi motor listrik nasional. Menurutnya, pemerintah akan mengumumkan perusahaan yang mendapat penugasan tersebut saat peluncuran resmi.

"Nggak. Nanti akan diumumkan Bapak (Presiden Prabowo) itu nanti tanggal 13," kata Sigit.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia segera memiliki motor listrik nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat industri otomotif dalam negeri sekaligus mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan.

Prabowo berharap motor listrik nasional dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat, termasuk petani, sebagai sarana transportasi yang lebih efisien dan terjangkau. (ryh/fea)

  🚗 CNN  

Baca Selanjutnya

KKIP Dukung PT PAL Wujudkan Kemandirian Industri Maritim Nasional

KRI BPD 322 frigate pertama PAL dan KSOT (ist)

Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) mendukung PT PAL Indonesia memperkuat dan mewujudkan pembangunan kemandirian industri pertahanan nasional khususnya pada sektor maritim.

"Bagi KKIP, PT PAL memiliki posisi strategis sebagai motor penggerak kemandirian industri pertahanan maritim nasional," kata Ketua Bidang Perencanaan KKIP Laksda TNI (Purn) Darwanto dalam keterangan di Surabaya, Rabu.

Darwanto menyatakan semangat membangun kemandirian industri pertahanan perlu terus didukung, di antaranya melalui penguatan kemampuan industri nasional, penguasaan teknologi, riset, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Bagi KKIP, kata dia, PT PAL memiliki posisi strategis sebagai motor penggerak kemandirian industri pertahanan maritim nasional sehingga diharapkan mampu menjadi pusat pengembangan teknologi maritim pertahanan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri tetapi juga meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

Ia mengatakan KKIP pun melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) ke PT PAL Indonesia untuk mengetahui perkembangan berbagai program prioritas sekaligus menghimpun masukan dari industri sebagai dasar penyusunan kebijakan yang semakin adaptif terhadap kebutuhan penguatan industri pertahanan dalam negeri.

Dalam kunjungan tersebut, KKIP meninjau perkembangan sejumlah program strategis yang tengah dijalankan PT PAL di antaranya pembangunan kapal selam, penguasaan teknologi Unmanned Surface Vehicle (USV), serta program unggulan nasional seperti Frigate Merah Putih (FMP) dan Kapal Selam Otonom (KSOT).

Program-program itu dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat penguasaan teknologi, meningkatkan kapabilitas industri galangan nasional, sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap teknologi pertahanan dari luar negeri.

Hasil monitoring dan evaluasi ini, kata Darwanto, akan menjadi masukan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan KKIP guna memperkuat ekosistem industri pertahanan nasional, termasuk mendorong percepatan alih teknologi, peningkatan kapasitas industri, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, industri, lembaga riset, dan pengguna.

"Sinergi ini diharapkan semakin memperkokoh langkah PT PAL dalam mewujudkan industri pertahanan maritim yang mandiri, berdaya saing, dan berbasis penguasaan teknologi, sekaligus mendukung terwujudnya kedaulatan pertahanan Indonesia di masa depan," ujarnya.

Direktur Produksi PT PAL Indonesia Diana Rosa menuturkan keberhasilan transformasi industri pertahanan tidak hanya ditentukan oleh kapabilitas internal perusahaan, tetapi juga memerlukan dukungan kebijakan dan perspektif strategis dari para pemangku kepentingan.

Menurut Diana, PT PAL membutuhkan insight dan perspektif dari berbagai pihak termasuk KKIP.

"Harapannya hasil monitoring dan evaluasi ini dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan kebijakan KKIP ke depan sehingga mampu memperkuat langkah bersama dalam mewujudkan kemandirian industri pertahanan nasional," katanya.

  📝  antara 

Baca Selanjutnya

PT PAL dan BRIN perkuat teknologi hidrodinamika lewat kolaborasi riset

Direktur Teknologi dan Manajemen Risiko PT PAL Indonesia Briljan Gazalba dan Kepala Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika BRIN Teguh Muttaqie menandatangani Non-Disclosure Agreement (NDA) soal kolaborasi riset pengembangan teknologi hidrodinamika di Surabaya, Jumat (17/6/2026). (ANTARA/HO-PT PAL)

PT PAL Indonesia bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mengembangkan teknologi hidrodinamika yang akan mendukung peningkatan kapabilitas industri perkapalan nasional melalui kolaborasi riset.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Non-Disclosure Agreement (NDA) atau Perjanjian Kerahasiaan sehingga menjadi dasar bagi PT PAL Indonesia dan BRIN untuk melakukan pertukaran informasi, pembahasan teknis, serta penjajakan berbagai program penelitian dan pengembangan yang membutuhkan perlindungan terhadap informasi strategis.

"Penguasaan teknologi merupakan kunci untuk memperkuat daya saing industri maritim nasional," kata Direktur Teknologi dan Manajemen Risiko PT PAL Indonesia Briljan Gazalba dalam keterangan di Surabaya, Sabtu.

Briljan mengatakan penguasaan teknologi hidrodinamika berperan penting dalam meningkatkan performa, efisiensi, dan keandalan platform maritim termasuk teknologi pemanfaatan bawah air.

Oleh sebab itu, kata dia, kolaborasi dengan BRIN menjadi langkah strategis untuk memperkuat penguasaan teknologi hidrodinamika dan sistem bawah air sekaligus mempercepat lahirnya inovasi yang meningkatkan daya saing industri nasional.

Selain itu, Briljan menuturkan kolaborasi antara PT PAL dan BRIN dapat mencerminkan implementasi Triple Helix yang berorientasi pada penciptaan inovasi berkelanjutan, peningkatan daya saing industri, serta penguatan ekosistem riset dan inovasi nasional.

Sementara itu, Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN Dadan Moh Nurjaman menilai kolaborasi dengan PT PAL merupakan bagian dari upaya memperkuat pemanfaatan hasil riset nasional bagi kebutuhan industri strategis sekaligus mendukung terwujudnya kemandirian teknologi Indonesia.

"Sinergi dengan PT PAL diharapkan dapat mempercepat pengembangan teknologi maritim yang berdaya saing dan mendukung kemandirian bangsa,” kata Dadan.

  📝  antara 

Baca Selanjutnya

Komisi I DPR Setujui Hibah Kapal Giuseppe Garibaldi dari Italia

  Diharapkan ikut tampil pada HUT TNI Kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi akan hadir tahun ini.  (Marina militare)

Komisi I DPR menyetujui hibah kapal induk atau aircraft carrier Giuseppe Garibaldi dari Pemerintah Republik Italia senilai 54 juta euro (sekitar Rp 1,1 triliun).

Persetujuan diambil dalam rapat pleno Komisi I DPR yang dihadiri Wakil Menteri Pertahanan Marsekal TNI (purn) Donny Ermawan, Senin (20/7).

"Komisi I DPR RI menyetujui hibah satu unit kapal induk, Italian Ship Giuseppe Garibaldi, senilai 54.022.426,67 sen euro dari pemerintah Republik Italia kepada Kementerian Pertahanan RI sebagaimana surat Menhan RI kepada Ketua DPR RI nomor B/1845/m/VII/2026 tanggal 7 Juli 2026," ujar Utut dalam rapat.

Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan, Hendrikus Haris Haryanto mengatakan hibah kapal induk merujuk pada surat dari Representative of The Italian Coordination Committee Ministry of Defense of Italian Republic Nomor Protokol 001 pada 8 Mei 2026.

Menurut Haris, surat itu berisi persetujuan Parlemen Italia tentang pemberian hibah kapal Giuseppe Garibaldi.

Berdasarkan surat tersebut, Kementerian Pertahanan kemudian melakukan kajian yang tertuang dalam Surat KSAL Nomor R/328/ V/2026 tanggal 26 Mei 2026.

Haris mengungkap spesifikasi kapal tersebut memiliki panjang kurang lebih 180 meter dengan lebar 33 meter, draft 8,2 meter, dan displacement kurang lebih 13,8 ton.

Kapal memiliki kecepatan maksimum 30 knot, dan kecepatan jelajah 20 knot. Selain itu juga dilengkapi empat propulsion system yakni empat gas turbin LM2500.

Menurut Haris, kapal memiliki kapasitas penerbangan untuk helikopter maupun pesawat yang mempunyai kemampuan short take-off atau vertical landing. Dengan kapasitas kru 550 personel.

"Penerimaan hibah ini juga mempunyai makna untuk efisiensi bagi negara, di mana mempersingkat waktu pengadaan, tidak membebani APBN pengadaan, serta memperkuat pertahanan maritim maupun berbagai operasi kemanusiaan," kata Haris. (thr/kid)

  ⍟ CNN  

Baca Selanjutnya