RI Kian Diperhitungkan Usai Ekspor Pupuk ke Australia

  Menunjukkan Indonesia menjaga stabilitas pangan (antara)

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut Indonesia semakin dipercaya dan diperhitungkan dalam menjaga stabilitas pangan kawasan seiring dimulainya ekspor pupuk ke Australia di tengah ketidakpastian global.

"Ini menunjukkan Indonesia semakin dipercaya dan diperhitungkan dalam menjaga stabilitas pangan kawasan,”kata Mentan dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Hubungan kerja sama Indonesia dan Australia di sektor pangan semakin menguat. Menteri Amran mengaku menerima telepon langsung dari Menteri Pertanian Perikanan dan Kehutanan Australia Julie Collins MP yang menyampaikan apresiasi atas dukungan pasokan pupuk Indonesia.

Amran mengatakan, percakapan berlangsung hangat, Australia menyampaikan terima kasih karena Indonesia membantu menjaga ketersediaan pupuk di tengah gangguan rantai pasok akibat tekanan geopolitik global.

Pemerintah Australia mengapresiasi Indonesia telah membantu menjaga ketersediaan pasokan pupuk di tengah gangguan rantai pasok dunia akibat ketidakpastian geopolitik global yang berdampak pada pasokan energi, pangan, dan bahan baku di berbagai negara.

"Menteri Pertanian Australia menyampaikan terima kasih karena Indonesia telah membantu menyuplai pupuk ke Australia di tengah tantangan geopolitik global," ujar Amran.

Mentan Amran mengatakan, pemerintah Australia menilai langkah Indonesia mengekspor pupuk memiliki arti penting dalam menjaga ketahanan sektor pertanian di kawasan.

Menurut Amran, kondisi tersebut menunjukkan Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga mendukung kebutuhan negara lain.

Ucapan terima kasih dari pemerintah Australia sebelumnya juga telah disampaikan secara langsung oleh Perdana Menteri Australia Anthony Albanese kepada Presiden Prabowo Subianto melalui komunikasi telepon.

Hal tersebut menjadi sinyal kuat bahwa kerja sama pangan antara kedua negara kini berkembang menjadi kemitraan strategis yang semakin erat.

“Perdana Menteri Australia menelepon Bapak Presiden Prabowo mengucapkan terima kasih karena Indonesia menyetujui ekspor pupuk ke Australia,” kata Mentan Amran.

Komunikasi langsung antara pemimpin kedua negara tersebut dinilai menunjukkan posisi Indonesia yang semakin strategis dalam rantai pasok pangan global, khususnya sektor pupuk.

Pada pelepasan ekspor perdana pupuk urea ke Australia di Dermaga BSL PT Pupuk Kalimantan Timur, Bontang, Kamis (14/5), Mentan Amran menyampaikan ekspor tersebut menjadi bagian dari kerja sama Government-to-Government (G2G) Indonesia–Australia dalam memperkuat ketahanan pangan kawasan Asia-Pasifik.

Pada tahap awal, volume ekspor yang dikirim mencapai 47.250 ton. Jumlah tersebut merupakan bagian dari komitmen kerja sama sebesar 250.000 ton dan ditargetkan meningkat menjadi 500.000 ton dengan nilai sekitar Rp7 triliun.

“Ini mencetak sejarah karena kita akan mengekspor pupuk ke beberapa negara termasuk Australia," kata Amran.

Amran menegaskan penguatan industri pupuk merupakan fondasi penting dalam percepatan program swasembada pangan nasional. Ketersediaan pupuk yang cukup, harga yang lebih terjangkau, serta distribusi yang semakin cepat menjadi kunci peningkatan produksi pertanian nasional.

Dia juga menegaskan pemerintah tetap mengutamakan kebutuhan pupuk petani di dalam negeri. Ekspor dilakukan karena produksi pupuk nasional berada dalam kondisi surplus sehingga kebutuhan petani Indonesia tetap aman dan terpenuhi.

Saat ini produksi urea nasional ditargetkan mencapai 7,8 juta ton, sementara kebutuhan domestik sekitar 6,3 juta ton. Artinya, Indonesia masih memiliki surplus sekitar 1,5 juta ton yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pasar ekspor sekaligus mendukung diplomasi pangan nasional.

Ekspor pupuk ke Australia tidak hanya mencerminkan kekuatan industri pupuk nasional, tetapi juga menandai peran baru Indonesia sebagai mitra strategis dalam menjaga ketahanan pangan global di tengah dinamika geopolitik dunia.

 👷 Antara  

Baca Selanjutnya

Drone Pengintai BETA UAS

🛩 Produksi Bandung drone BETA UAS produksi Bandung (IMI)

BETA-UAS Raybe adalah drone Fixed Wing VTOL buatan lokal Indonesia (Bandung) yang dirancang untuk pemetaan profesional, surveilans, dan kargo, dengan keunggulan lama terbang hingga 90–150 menit, jangkauan 100 km, dan kapasitas payload tinggi.

Drone ini menggunakan teknologi tilt-rotor, dapat lepas landas vertikal, dan didukung kamera resolusi tinggi hingga 42 MP.

  🛩 IMI   

Baca Selanjutnya

PT PAL Indonesia Dorong Kemandirian Alutsista di Tengah Geopolitik Global

KRI BPD 322 frigate pertama PAL dan KSOT (ist)

Ketergantungan terhadap luar negeri dalam pemenuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dinilai tidak lagi dapat dipertahankan di tengah situasi geopolitik global yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian. Direktur Utama PT PAL Indonesia, Kaharuddin Djenod, menegaskan kemandirian industri pertahanan kini menjadi kebutuhan strategis nasional.

“Industri pertahanan yang kuat adalah deterrence itu sendiri,” tegasnya saat menjadi narasumber dalam Diskusi Panel Pasis Dikreg LV Sesko TNI Tahun Anggaran 2026 di Sekolah Staf dan Komando TNI (Sesko TNI), Bandung, Kamis (8/5).

Dalam forum bertajuk “Peran Strategis Industri Pertahanan dalam Menghadapi Perkembangan Situasi Geopolitik dan Geostrategis Global Saat Ini untuk Mendukung Kesiapan Pertahanan RI” tersebut, Kaharuddin menegaskan industri pertahanan nasional harus bertransformasi, tidak lagi sekadar menjadi perakit, tetapi juga produsen yang mampu melahirkan inovasi dan penguasaan teknologi strategis.

Ia mencontohkan transformasi yang tengah dijalankan PT PAL melalui implementasi sistem digital berbasis kecerdasan buatan, yakni Industri Maritim 4.0 (IM4). Transformasi tersebut dinilai berhasil meningkatkan kapasitas dan kecepatan produksi, sekaligus memperkuat perolehan kontrak strategis nasional. Saat ini, PT PAL juga tengah memasuki fase end-stage transformation sebagai bagian dari penguatan perusahaan menuju peran yang lebih besar sebagai national consolidator industri galangan kapal nasional beserta ekosistem pendukungnya.

Tidak hanya itu, PT PAL juga berhasil mengembangkan berbagai produk inovatif, seperti Torpedo dan Kapal Selam Otonom (KSOT), yang seluruhnya dikembangkan oleh talenta dalam negeri. Transformasi tersebut sekaligus menjadi fondasi dalam memperkuat kapasitas PT PAL agar mampu mengintegrasikan potensi industri maritim nasional, memperluas kolaborasi dengan industri pendukung, serta meningkatkan kemandirian alutsista nasional di tengah dinamika global.

“Ketika dunia melihat Indonesia mampu merancang, membangun, dan mengintegrasikan sistem senjata secara mandiri, mulai dari kapal perang hingga torpedo dan kapal selam, itu adalah pesan yang lebih kuat daripada sekadar jumlah alutsista yang kita miliki,” ujarnya.

Kaharuddin menambahkan, capaian PT PAL tidak terlepas dari dukungan pemerintah serta berbagai pemangku kepentingan strategis. Sinergi tersebut menunjukkan bahwa industri pertahanan telah menjadi bagian penting dalam arsitektur pertahanan nasional.

“PT PAL hadir bukan sekadar sebagai galangan kapal. Kami adalah bagian dari arsitektur pertahanan nasional yang sedang kita bangun bersama,” pungkasnya. Kehadiran PT PAL dalam Diskusi Panel Pasis Dikreg LV Sesko TNI Tahun Anggaran 2026 menjadi penegas bahwa industri pertahanan tidak dapat dipisahkan dari strategi nasional. Industri pertahanan harus tumbuh dan bergerak selaras dengan kebutuhan TNI sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan Indonesia. tetapi juga produsen yang mampu melahirkan inovasi dan penguasaan teknologi strategis.

Ia mencontohkan transformasi yang tengah dijalankan PT PAL melalui implementasi sistem digital berbasis kecerdasan buatan, yakni Industri Maritim 4.0 (IM4). Transformasi tersebut dinilai berhasil meningkatkan kapasitas dan kecepatan produksi, sekaligus memperkuat perolehan kontrak strategis nasional. Saat ini, PT PAL juga tengah memasuki fase akhir end-state transformation sebagai bagian dari penguatan perusahaan menuju peran yang lebih besar sebagai national consolidator industri galangan kapal nasional beserta ekosistem pendukungnya.

Tidak hanya itu, PT PAL juga berhasil mengembangkan berbagai produk inovatif, seperti Torpedo dan Kapal Selam Otonom (KSOT), yang seluruhnya dikembangkan oleh talenta dalam negeri. Transformasi tersebut sekaligus menjadi fondasi dalam memperkuat kapasitas PT PAL agar mampu mengintegrasikan potensi industri maritim nasional, memperluas kolaborasi dengan industri pendukung, serta meningkatkan kemandirian alutsista nasional di tengah dinamika global.

“Ketika dunia melihat Indonesia mampu merancang, membangun, dan mengintegrasikan sistem senjata secara mandiri, mulai dari kapal perang hingga torpedo dan kapal selam, itu adalah pesan yang lebih kuat daripada sekadar jumlah alutsista yang kita miliki,” ujarnya.

Kaharuddin menambahkan, capaian PT PAL tidak terlepas dari dukungan pemerintah serta berbagai pemangku kepentingan strategis. Sinergi tersebut menunjukkan bahwa industri pertahanan telah menjadi bagian penting dalam arsitektur pertahanan nasional.

“PT PAL hadir bukan sekadar sebagai galangan kapal. Kami adalah bagian dari arsitektur pertahanan nasional yang sedang kita bangun bersama,” pungkasnya.

Kehadiran PT PAL dalam Diskusi Panel Pasis Dikreg LV Sesko TNI Tahun Anggaran 2026 menjadi penegas bahwa industri pertahanan tidak dapat dipisahkan dari strategi nasional. Industri pertahanan harus tumbuh dan bergerak selaras dengan kebutuhan TNI sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan Indonesia.

  📝  PAL Indonesia 

Baca Selanjutnya

PAL Indonesia Perkuat Pertahanan Maritim Lewat KCR 60 meter

⚓ 💁KRI Sampari tembakan rudal C705 (Dispenal)

PAL Indonesia terus memperkuat peran dalam mendukung pertahanan maritim nasional. Melalui Kapal Cepat Rudal (KCR) 60 meter, perusahaan mendorong penguatan kedaulatan laut Indonesia.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan armada laut yang cepat dan responsif. Kapal ini dirancang untuk patroli, pengamanan perbatasan, dan operasi tempur maritim.

Kapal Cepat Rudal 60 meter dikembangkan insinyur PT PAL sejak awal 2000-an. Kehadirannya menjadi bukti berkembangnya industri pertahanan nasional yang mandiri.

Pembangunan kapal melibatkan berbagai industri pendukung dalam negeri. Komponen mencakup manufaktur, kelistrikan, perpipaan, sensor, dan sistem persenjataan.

COO PT PAL, Diana Rosa, menekankan pentingnya kolaborasi industri. Menurutnya, penguatan pertahanan tidak bisa dibangun oleh satu perusahaan saja.

KRI HLS bayang2i Kapal Induk (DispenaI)

“Penguatan industri maritim membutuhkan kolaborasi galangan, teknologi, dan sumber daya manusia,” ujar Diana, dikutip dari PAL Indonesia, Kamis, 14 Mei 2026. Ia menyebut KCR 60 meter bagian dari konsolidasi industri maritim nasional.

Diana menegaskan setiap proyek strategis harus memberi dampak luas bagi industri nasional. Dampaknya meliputi peningkatan kandungan lokal, transfer pengetahuan, dan penciptaan lapangan kerja.

“PT PAL ingin memastikan proyek strategis memperkuat daya saing industri nasional,” katanya. Ia berharap Indonesia mampu bersaing di tingkat regional dan global.

Ketangguhan KCR 60 meter dibuktikan melalui latihan gabungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Kapal ini menunjukkan kemampuan manuver dan akurasi sistem persenjataan.

Melalui pengembangan KCR 60 meter, PT PAL menegaskan komitmen kemandirian industri maritim. Langkah ini penting untuk menjaga kedaulatan bangsa dan daya saing pertahanan nasional.
 

  💂 RRI  

Baca Selanjutnya

Pengadaan Alutsista TNI Harus Didukung Anggaran Perawatan dan Inhan Dalam Negeri

KRI BPD 322 frigate pertama PAL (PAL)

Upaya pemerintah memperkuat dan memodernisasi alutsista mendapat apresiasi sejumlah kalangan. Prinsip mission oriented sangat penting dan harus dipegang bersama antara Kementerian Pertahanan (Kemhan), Mabes TNI, dan Mabes Angkatan dalam pengadaan alutsista agar sesuai kebutuhan.

Hal itu terungkap dalam talkshow “Masa Depan Alutsista Nasional: Teknologi, Industri Strategis dan Kemandirian Pertahanan Indonesia” yang digelar Marapi Consulting & Advisory, beberapa waktu lalu.

Acara bertajuk “Ngopi” (Ngobrolin Pertahanan Indonesia) the Talkshow dipandu wartawan senior Iwan Hermawan dan menghadirkan sejumlah narasumber yaitu mantan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI sekaligus Rektor Universitas Pertahanan (Unhan), dan Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI AL Laksamana Madya TNI (Purn) Desi Albert Mamahit.

Kemudian, Ketua Harian Perhimpunan Industri Pertahanan Swasta Nasional (Pinhantanas) Mayjen TNI (Purn) Jan Pieter Ate, dan Pengamat Militer dan Konsultan Bidang Pertahanan Marapi Consulting & Advisory Alman Helvas Ali.

Talkshow membahas upaya Pemerintah mendukung kesiapan operasional Alutsista baru TNI dalam beberapa tahun terakhir ini. Namun pertanyaannya, apakah kekuatan alutsista yang ada sudah cukup untuk optimal digunakan pada saat dibutuhkan. Termasuk dukungan dari sisi perencanaan, anggaran, dan industri pertahanan untuk mendukung perubahan dari sistem yang reaktif menuju sistem yang prediktif.

Pertanyaan ini didasarkan pengalaman pengadaan alutsista yang cenderung mendahulukan platform daripada melengkapinya langsung dengan sistem persenjataan dan memasukkan paket suku cadang dan perawatan.

Terkait hal itu, Desi Mamahit menyatakan, untuk pengadaan alutsista, sebagai bagian bidang pertahanan, peraturannya sudah jelas. Mulai dari strategi nasional, terdapat Kebijakan Umum Pertanahan Negara (Jakkumhanneg) yang menjelaskan ancaman di masa kini dan masa yang akan datang serta cara menyikapinya.

Salah satunya terkait penambahan kekuatan, termasuk pengadaan alutsista, yang diturunkan ke bawah dalam Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan dan rencana tahunan. Pengadaan alutsista merujuk pada prediksi ancaman yang ada dalam kebijakan strategis dan perkembangan teknologi.

“Seluruh kebijakan pertahanan dan pengadaan telah dibahas oleh pemerintah dan DPR. Keinginan adanya anggaran yang besar dari bawah (matra TNI) harus disesuaikan dengan keterbatasan keuangan negara. Ketika kita membeli platform, kita juga memikirkan sistem persenjataannya, dan untuk mengatasi ancaman tertentu pasti sudah ada senjata yang disesuaikan. Untuk perencanaan, semua sudah tercakup, hanya pelaksanaannya bertahap diisi, mulai dari platform dulu.” ujarnya, Kamis (14/5/2026).

Di sisi lain, Mayjen TNI (Purn) Jan Pieter mengkritisi risiko sistem perencanaan yang parsial, dalam hal ini membeli dahulu platform, baru kemudian memikirkan sistem persenjataannya. Semangat dari pengadaan alutsista adalah menghadirkan operational readiness, yang mensyaratkan adanya platform, sistem persenjataan awaknya, pelatihannya, dan dukungan logistiknya dalam satu sistem.

“Standar militer di dunia menyatakan bahwa kesiapan operasi itu adalah penjumlahan platform dikali senjata, dikali awaknya yang terlatih, dikali integrated logistic support (ILS)nya, dan seterusnya,” katanya.

Jan Pieter menyebut bad lesson dari masa lalu semestinya tidak perlu diulangi. Saat ini masa damai, sehingga tidak ada alasan untuk tidak membuat kontrak perawatan jangan panjang. Komunikasi antara Kementerian Pertahanan (Kemhan) sebagai pemegang kebijakan dan anggaran dengan TNI sebagai yang membutuhkan alutsista sudah berjalan.

Namun untuk singkronisasi harus dibuktikan dalam praktik, apakah benar alutsista yang dibelanjakan adalah yang dibutuhkan oleh pengguna. Jika hanya mengacu pada ketersediaan anggaran, maka pengadaan dilakukan berdasarkan keputusan-keputusan yang tidak komprehensif.

“Prinsip mission oriented harus dipegang bersama antara Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan dalam pengadaan alutsista agar sesuai kebutuhan,” tegasnya. Sementara itu, Alman menjelaskan pengadaan platform menggunakan Pinjaman Luar Negeri (PLN), sedangkan ILS bisa PLN atau Rupiah murni. Sayangnya selama ini masuknya alutsista baru tidak diikuti dengan alokasi anggaran pemeliharaan, sehingga terkadang anggaran pemeliharaan untuk alutsista lama dialihkan untuk alutsista baru agar bisa beroperasi atau sistem tambal sulam.

“Tidak ada jaminan ketika ada alutsista baru anggaran pemeliharaan otomatis naik. Ini perlu menjadi concern pemerintah dan DPR. Karena tidak ada jaminan ketika kita menerima alutsista baru, di tahun berikutnya ada anggaran untuk perawatan dan suku cadang,” ujarnya.

Alman mencontohkan kapal perang terbaru PPA yang sampai sekarang belum ada rudal buatan MBDA. Akibat pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina, masa tunggu pesanan di MBDA menjadi 3-5 tahun dari sebelumnya 2 tahun terhitung sejak kontrak ditandatangani. Banyak faktor yang memengaruhi produksi rudal seperti gangguan suplai bahan baku atau prioritas pada negara yang sudah memesan terlebih dahulu.

Demikian pula dalam kontrak pengadaan PPA tidak disertai kontrak pengadaan suku cadang, masing mengandalkan warranty pabrik yang memiliki masa jam putar.

“Kebijakan penarikan pemeliharaan dan perawatan menjadi di bawah Kemhan harusnya melalui masa transisi karena selama ini di matra. Ini agar Kemhan siap secara total, karena Kemhan sebelumnya tidak pernah melakukan,” ucapnya.

Peran matra dalam mengawasi kegiatan perawatan tetap perlu. Kapasitas industri dalam negeri harus menyesuaikan dengan jenis pemeliharaan dan perawatan yang dibutuhkan. Terkait kebijakan peningkatan kemampuan produksi alutsista canggih, pemerintah perlu menyiapkan rencana jangka panjang, minimal 25 tahun.

“Siapa pun yang menjadi Presiden harus melanjutkan kebijakan tersebut. Untuk kemampuan pemeliharaan dan perawatan, industri pertahanan dalam negeri bisa merintis dengan bekerja sama dengan pabrikan, agar kita tidak setiap saat memanggil technical assistant dari pabrikan. Kita harus memiliki kemampuan ini sendiri agar tingkat kesiapan lebih baik,” katanya. (cip)

  📝  Sindonews 

Baca Selanjutnya

BRIN Kembangkan Teknologi Produksi Kapal

  Perkuat Daya Saing Galangan Nasional (BRIN)

Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika (PRTH) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengembangkan riset teknologi produksi kapal.

Pengembangan ini ditujukan untuk memperkuat daya saing galangan kapal nasional, khususnya galangan kelas menengah. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui skema Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM) dengan dukungan LPDP pada periode 2022–2025.

Pengembangan riset ini dilatarbelakangi kebutuhan industri galangan nasional untuk meningkatkan efisiensi pembangunan kapal, ketepatan waktu produksi, serta pemenuhan standar mutu.

Selama ini, tantangan yang dihadapi galangan kapal tidak hanya berkaitan dengan kemampuan desain, tetapi juga kesiapan teknologi produksi, perencanaan pekerjaan, pengendalian mutu, dan pengelolaan sumber daya di lapangan.

Dalam kegiatan riset, desain Kapal Mini LNG 36 TEUs digunakan sebagai studi kasus. Desain kapal tersebut merupakan salah satu hasil Prioritas Riset Nasional (PRN) pada era BPPT dan telah memperoleh persetujuan klasifikasi dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).

Dengan status tersebut, desain kapal dapat dijadikan contoh penerapan teknologi produksi kapal yang dapat diadaptasi di galangan nasional.

Ketua tim riset PRTH BRIN, Prof. Buana Ma’ruf, Senin, (12/5), mengatakan bahwa peningkatan daya saing industri galangan nasional memerlukan penguatan aspek teknologi produksi kapal.

“Galangan kapal nasional tidak cukup hanya memiliki kemampuan membangun kapal, tetapi juga perlu didukung proses produksi yang terencana, terukur, dan terintegrasi sejak tahap awal pembangunan. Melalui riset ini, BRIN menyusun acuan teknologi produksi yang dapat membantu galangan meningkatkan efisiensi, mutu, dan ketepatan waktu pembangunan kapal,” ujar Buana.

Melalui riset tersebut, BRIN menyusun sejumlah dokumen acuan teknologi produksi kapal yang dapat digunakan galangan dalam merencanakan dan mengendalikan proses pembangunan kapal.

Acuan tersebut mencakup spesifikasi teknis, rencana mutu, pembagian blok pembangunan kapal, urutan pekerjaan, strategi pembangunan, rencana pemeriksaan dan pengujian, pengendalian akurasi penyambungan blok lambung kapal, hingga perencanaan jadwal dan kebutuhan tenaga kerja.

Penerapan rancangan proses produksi dilakukan bersama PT Industri Kapal Indonesia (Persero) atau PT IKI di Makassar. Dari studi kasus tersebut, tim riset berhasil menyusun model perencanaan pembangunan kapal yang lebih terstruktur dan terintegrasi.

Selain itu, hasil riset juga didiskusikan bersama Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) serta sejumlah praktisi galangan kapal nasional.

Keterlibatan mitra industri dilakukan untuk memberikan masukan dan penyempurnaan agar hasil riset dapat diterapkan secara optimal oleh galangan kapal kelas menengah nasional.

Buana menjelaskan bahwa hasil kajian menunjukkan proses pembangunan kapal dapat direncanakan lebih efisien dibandingkan pendekatan konvensional.

“Pada studi kasus Kapal Mini LNG 36 TEUs di PT IKI, waktu pembangunan kapal yang semula direncanakan sekitar 16 bulan dapat dipersingkat menjadi 12 bulan melalui penerapan teknologi produksi yang mengintegrasikan pekerjaan lambung kapal dengan perlengkapannya,” ia menjelaskan.

Ia menambahkan, penerapan teknologi produksi kapal juga memungkinkan kebutuhan bahan baku dan tenaga kerja direncanakan lebih baik sehingga pengendalian pekerjaan menjadi lebih terukur.

Dalam praktik pembangunan kapal, pekerjaan ulang kerap terjadi akibat ketidaksesuaian ukuran dan bentuk blok saat proses penyambungan di lapangan.

Oleh karena itu, BRIN juga menyusun acuan pengendalian ketepatan pekerjaan untuk membantu galangan mengurangi potensi pekerjaan ulang, menekan pemborosan waktu, serta menjaga mutu hasil produksi.

Selama pelaksanaan riset, BRIN menghasilkan tujuh dokumen teknis teknologi produksi kapal, tiga kekayaan intelektual berupa satu paten dan dua hak cipta, serta tujuh karya tulis ilmiah.

Melalui riset ini, BRIN mendorong galangan kapal nasional kelas menengah untuk meningkatkan produktivitas, mutu, dan ketepatan waktu pembangunan kapal.

Dengan dukungan teknologi produksi kapal yang lebih baik, galangan nasional diharapkan mampu meningkatkan daya saing di pasar global sekaligus memenuhi kebutuhan kapal niaga di dalam negeri.

  👷 BRIN  

Baca Selanjutnya

Kesiapan PT MPI Dukung Kebutuhan Munisi Nasional

  💣 👷 (Polkam.go.id)

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memastikan kesiapan operasional PT Multipar Pertahanan Indonesia (MPI) dalam mendukung pemenuhan kebutuhan munisi nasional melalui peninjauan langsung fasilitas produksi munisi kaliber 5,56 mm di kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, pada Kamis (7/5/2026).

Kunjungan tersebut dipimpin oleh Kolonel Cke Edi Surohmat S.T.B., M.Sc. selaku Kepala Bidang Kerja Sama Pertahanan (Kabid Kermahan), yang mewakili Asisten Deputi Bidang Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan.

Dalam sambutannya, Kabid Kermahan menegaskan pentingnya peran Kemenko Polkam dalam membangun fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang penguatan industri pertahanan nasional, sebagai bagian dari upaya penguatan kekuatan, kemampuan, dan kerja sama pertahanan.

“Kunjungan ini dilakukan untuk melihat langsung kesiapan fasilitas dan kapasitas PT MPI sebagai bagian dari ekosistem industri pertahanan nasional; memperoleh gambaran terkait peluang, tantangan, dan kebutuhan dukungan kebijakan guna pengembangan industri pertahanan ke depan,” ujar Edi.

Pembangunan pabrik amunisi PT MPI berawal dari pengalaman perusahaan sebagai mitra TNI dan Polri dalam pengadaan senjata serta amunisi ringan sejak 2009, termasuk menjalin kerja sama dengan sejumlah produsen luar negeri.

Selain itu, kehadiran pabrik tersebut turut didukung oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan kebijakan Kementerian Pertahanan RI yang memberikan ruang bagi sektor swasta untuk membangun industri amunisi di pulau-pulau besar di luar Pulau Jawa.

Dalam hal ini, Kemenko Polkam memandang pengembangan industri pertahanan perlu berjalan sejalan dengan kebijakan strategis nasional. Karena itu, dibutuhkan sinergi antar lembaga serta koordinasi lintas sektor yang lebih kuat agar kapasitas industri pertahanan nasional dapat dimanfaatkan secara maksimal guna mendukung kepentingan pertahanan negara.

“Kami berharap pengembangan industri pertahanan nasional tidak hanya memperkuat kemandirian alutsista, tetapi juga mampu menciptakan ekosistem industri yang terintegrasi, berdaya saing, dan mendukung kepentingan strategis nasional,” tambah Edi.

 💣  Polkam  

Baca Selanjutnya

Republikorp Dan Baykar Lanjutkan Kemitraan Strategis

  Melalui Penandatanganan Kerja Sama Bayraktar Kizilelma 
Drone tempur Kizilelma (Baykar)

Republikorp Group dan Baykar kembali memperkuat kemitraan strategis Indonesia–Türkiye melalui penandatanganan perjanjian pengembangan Bayraktar KIZILELMA Unmanned Combat Aircraft (UCAV) pada ajang SAHA 2026 di İstanbul.

Kerja sama ini merupakan kelanjutan dari Joint Venture Agreement (JVA) yang dimulai sejak 2025 untuk produksi lokal Bayraktar TB3 dan AKINCI di Indonesia. Kini, kemitraan diperluas menuju pembangunan ekosistem industri dirgantara berkelanjutan dan pengembangan UCAV generasi baru.

Melalui kolaborasi antara Baykar dan PT Republik Aero Dirgantara, pengembangan operasional Bayraktar KIZILELMA ditargetkan memperkuat kemampuan UCAV Indonesia mulai 2028. Kerja sama mencakup transfer teknologi, pengembangan SDM, fasilitas MRO, pusat produksi dan integrasi lokal, sertifikasi tenaga ahli, hingga riset teknologi strategis masa depan.

Chairman Republikorp Group, Norman Joesoef, menegaskan, “Bersama Baykar, kami membangun ekosistem aerospace dan unmanned systems yang berkelanjutan, mulai dari produksi, maintenance, pengembangan SDM, hingga riset teknologi masa depan.”

CEO Baykar, Haluk Bayraktar, juga menekankan pentingnya kemitraan ini, “Pengembangan Bayraktar KIZILELMA menjadi tonggak baru dalam hubungan strategis Indonesia dan Türkiye.”

Kerja sama ini menandai transformasi berkelanjutan hubungan Indonesia–Türkiye menjadi kemitraan strategis industri pertahanan yang berorientasi pada transfer teknologi, pembangunan kapasitas nasional, dan inovasi industri pertahanan masa depan.

 👷 Republikorp  

Baca Selanjutnya

Kemenperin Fasilitasi IKM Drone Peroleh Sertifikasi Internasional

🛩 🤝 Drone pertanian IKM (Monitor)

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, IKM drone memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, mengingat jumlah unit usahanya yang dominan serta kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja.

“Ke depan, Kemenperin akan terus memperkuat ekosistem pembinaan IKM drone melalui pendekatan yang holistik, mulai dari perluasan akses pasar, penguatan kapasitas teknologi, hingga pemberian perlindungan dan fasilitas afirmatif bagi pelaku usaha,” kata Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (7/5).

Menurutnya, pemerintah berkomitmen untuk menjadi mitra strategis dalam pengembangan industri drone nasional agar mampu bersaing di tingkat global. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah melalui fasilitasi sertifikasi bagi IKM drone, baik dari sisi produk maupun operasional.

“Industri drone merupakan sektor masa depan. Kemenperin hadir untuk memastikan pelaku IKM drone dapat tumbuh dan berdaya saing tinggi di pasar internasional,” tegasnya.

Selama tiga tahun terakhir, Kemenperin melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) telah menjalankan berbagai program pembinaan secara terstruktur. Berdasarkan data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), terdapat 15 unit usaha skala kecil dan 2 unit usaha skala menengah di sektor drone yang mampu menyerap 218 tenaga kerja.

Secara keseluruhan, ekosistem industri drone nasional mencakup 29 unit usaha dengan total 853 tenaga kerja dan nilai investasi mencapai Rp7,17 miliar. “Peran IKM dalam rantai nilai industri drone tidak sekadar pelengkap, melainkan sebagai inkubator inovasi teknologi berbasis kebutuhan lokal,” imbuh Menperin.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita mengungkapkan, pembinaan IKM drone terus diperkuat melalui program fasilitasi sertifikasi ISO 9001:2015 yang berlangsung hingga Oktober 2026.

“Kami telah melakukan seleksi terhadap IKM drone yang akan difasilitasi, mulai dari pembekalan materi, pendampingan penyusunan dokumen, audit internal, hingga pendampingan audit eksternal sampai memperoleh sertifikat ISO,” jelasnya.

Menurut Reni, sertifikasi tersebut penting untuk memastikan standar kualitas produksi IKM drone sesuai dengan tuntutan pasar global, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri pelaku usaha dalam menembus pasar ekspor.

Selain itu, Kemenperin juga aktif membuka peluang kerja sama internasional. Salah satunya melalui partisipasi IKM drone dalam ajang BRICS – Science and Innovation Incubation Park (SIIP) di Xiamen, Tiongkok, yang membuka peluang ekspor ke negara-negara anggota BRICS, termasuk Afrika Selatan.

“Melalui forum tersebut, kami mulai memetakan koridor ekspor baru yang potensial bagi produk drone nasional,” tambah Reni.

Direktur IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut, Dini Hanggandari, menyampaikan, pembinaan IKM drone telah dilakukan sejak 2023 melalui berbagai program, seperti Startup for Industry (SFI), fasilitasi sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), hingga partisipasi dalam pameran nasional dan internasional.

“Upaya ini bertujuan memperkuat posisi IKM drone sebagai bagian dari agenda prioritas nasional dalam pengembangan industri berbasis teknologi tinggi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kemenperin juga melakukan identifikasi tantangan industri melalui kunjungan langsung ke pelaku usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta. Langkah ini dilakukan untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam mendukung pengembangan ekosistem IKM drone ke depan.

“Kami ingin memastikan kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan industri di lapangan,” tutup Dini.

Dengan berbagai program pembinaan yang komprehensif, Kemenperin optimistis IKM drone Indonesia dapat berkembang menjadi pemain strategis di tingkat global serta berkontribusi signifikan terhadap penguatan struktur industri nasional.

  🛩  Monitor  

Baca Selanjutnya

Produksi Pindad Maung Sudah Tembus 3.200 Unit

  Telah digunakan dalam berbagai kebutuhan dalam negeri   
Seskab Teddy mengungkap produksi Maung oleh Pindad sudah dilakukan sebanyak 3.200 unit. (ANTARA FOTO/RAISAN AL FARISI)

Kendaraan taktis (rantis) ringan buatan Pindad yang punya banyak versi, Maung, sudah diproduksi sebanyak 3.200 unit menurut pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Maung telah dikembangkan sejak Bapak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan dan saat ini produksinya di Pindad telah mencapai 3.200 unit, dan telah digunakan dalam berbagai operasi dan kebutuhan dalam negeri," kata Teddy dalam siaran resmi, Kamis (7/5).

Maung merupakan rantis sudah disiapkan sejak 2018, saat itu namanya adalah Bima M-31. Kemudian proyek ini diteruskan oleh Prabowo saat menjabat menteri pertahanan pada 2019-2024.

Prabowo saat itu memesan 500 unit dari Pindad yang diserahkan secara resmi pada Januari 2021. Maung juga banyak dipesan untuk kebutuhan kendaraan operasional TNI.

Salah satu versi maung, MV3 Garuda Limousine, dijadikan mobil kepresidenan oleh Prabowo saat pelantikannya menjadi presiden pada 20 Oktober 2024.

Pada Maret 2025, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyerahkan secara simbolis 700 Maung MV3 ke TNI. Saat itu dia mengungkap memesan kurang lebih 4.000 unit Maung namun penyerahannya bertahap karena disebut produksinya terbatas.

Pamor Maung kini tersiar ke luar negeri saat Prabowo untuk pertama kalinya membawa mobil ini dalam kunjungan ke Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN yang digelar 7-8 Mei 2026 di Filipina. Teddy menyampaikan Maung menjadi kendaraan yang digunakan Prabowo selama di Filipina.

Menurut Teddy kehadiran Maung di KTT ASEAN bukan cuma jadi alat transportasi, tetapi juga simbol kemandirian bangsa, kepercayaan diri nasional dan kemajuan industri Indonesia.

"Penggunaan Maung di forum internasional ini bukan sekadar alat transportasi, tetapi sebagai simbol kemandirian, kepercayaan diri bangsa, dan kemajuan industri nasional Indonesia. Maung menjadi sebuah simbol diplomasi," tutur Teddy. (hoi/hoi)

  🐴  CNN  

Baca Selanjutnya