blog-indonesia.com

N 250 IPTN

Prototype pesawat pertama angkut penumpang dengan sistem fly by wire produksi IPTN, Bandung - Indonesia Teknologi

CN 235 MPA

Pesawat patroli maritim CN-235 produksi PT DI - Indonesia Teknologi

NC 212 MPA

Pesawat patroli maritim NC-212 produksi PT DI, Bandung - Indonesia Teknologi

N 219

Pesawat karya anak bangsa, kerjasama BUMNIS diproduksi PT DI - Indonesia Teknologi

Star 50

Kapal kargo 190 m dengan bobot 50.000 dwt merupakan kapal angkut terbesar pertama buatan Indonesia, produksi PT PAL, Surabaya - Indonesia Teknologi

LPD KRI Banda Aceh

Kapal perang serba guna produksi PT PAL, Surabaya, merupakan kapal dengan panjang 125 m hasil desain anak bangsa dengan lisensi Korea - Indonesia Teknologi

SSV Filipina

Strategic Sealift Vessel produk ekspor kapal perang pertama PAL Indonesia - Indonesia Teknologi

KN Tanjung Datu 1101

KN Tanjung Datu 1101 Bakamla, kapal patroli 110m produksi PT Palindo

KRI I Gusti Ngurah Rai 332

PKR 10514 class, Kapal frigat produksi bersama PT PAL indonesia - Indonesia Teknologi

KN 321 Pulau Nipah

KN Pulau Nipah 321 Bakamla, kapal 80 m produksi PT Citra Shipyard, Batam

KCR 60 KRI Tombak 629

Kapal Cepat Rudal-60 produksi PT. PAL, Indonesia. Merupakan kapal pemukul reaksi cepat produksi Indonesia. - Indonesia Teknologi

BC 60002

Kapal Patroli Bea dan Cukai produksi PT Dumas Tanjung Perak Shipyards. - Indonesia Teknologi

FPB 57 KRI Layang

Kapal patroli cepat berpeluru kendali atau torpedo 57 m rancangan Lurssen, Jerman produksi PT PAL, Surabaya - Indonesia Teknologi

KCR 40 KRI Clurit

Kapal Cepat Rudal-40 produksi PT. Palindo Marine, Batam. Senilai kurang lebih 75 Milyar Rupiah, merupakan kapal pemukul reaksi cepat produksi Indonesia. - Indonesia Teknologi

PC 40 KRI Torani 860

Kapal patroli 40 m produksi beberapa galangan kapal di Indonesia, telah diproduksi diatas 10 unit - Indonesia Teknologi

PC 40 KRI Tarihu

Kapal patroli 40 m berbahan plastik fiberglass produksi Fasharkan TNI AL Mentigi Tanjung Uban, Riau - Indonesia Teknologi

KRI Klewang

Merupakan Kapal Pertama Trimaran, produksi PT Lundin - Indonesia Teknologi

Hovercraft Kartika

Hovercraft utility karya anak bangsa hasil kerjasama PT. Kabindo dengan TNI-AD dengan kecepatan maksimum 40 knot dan mampu mengangkut hingga 20 ton - Indonesia Teknologi

Hovercraft Indonesia

Hovercraft Lumba-lumba dengan kecepatan maksimum 33 knot dan mampu mengangkut 20 pasukan tempur produksi PT Hoverindo - Indonesia Teknologi

X18 Tank Boat Antasena

Tank Boat Antasena produk kerjasama PT Lundin dengan Pindad - Indonesia Teknologi

Sentry Gun UGCV

Kendaraan khusus tanpa awak dengan sistem robotik yang dirancang PT Ansa Solusitama Indonesia - Indonesia Teknologi

MT Harimau 105mm

Medium tank dengan kanon 105 mm produksi PT Pindad - Indonesia Teknologi

Badak FSV 90mm

Kendaraan tempur dengan kanon 90 mm cockeril produksi PT Pindad - Indonesia Teknologi

Panser Anoa APC

Kendaraan angkut militer produksi PT Pindad, Bandung - Indonesia Teknologi

Tank SBS Pindad

Kendaraan militer prototype Pindad - Indonesia Teknologi

APC PAL AFV

Kendaraan angkut pasukan amfibi hasil modifikasi dari BTR-50 PM produksi PT PAL, Surabaya sehingga meninggkatkan keamanan dan daya jelajahnya - Indonesia Teknologi

MLRS Rhan 122B

Kendaraan militer multilaras sistem roket Rhan 122B produksi PT Delima Jaya - Indonesia Teknologi

PT44 Maesa

Kendaraan angkut militer produksi Indonesia - Indonesia Teknologi

MCCV

Mobile Command Control Vehicle (MCCV) kerjasama dengan PT PT Bhinneka Dwi Persada - Indonesia Teknologi

Ganilla 2.0

Kendaraan khusus dapur lapangan produksi PT Merpati Wahana Raya - Indonesia Teknologi

Komodo 4x4

Kendaraan militer taktis produksi Pindad, Bandung - Indonesia Teknologi

Maung 4x4

Kendaraan taktis produksi Pindad, Bandung - Indonesia Teknologi

Turangga APC 4x4

Kendaraan militer taktis produksi PT Tugas Anda dengan chassis kendaraan Ford 550 - Indonesia Teknologi

GARDA 4x4

Kendaraan militer taktis hasil karya anak bangsa - Indonesia Teknologi

ILSV

Kendaraan taktis Indonesia Light Strike Vehicle (ILSV) produksi PT Jala Berikat Nusantara Perkasa - Indonesia Teknologi

P1 Pakci

Kendaraan taktis angkut pasukan P1 Pakci produksi PT Surya Sentra Ekajaya (SSE), berbodi monokok dengan mesin diesel 3000 cc milik Toyota Land Cruiser - Indonesia Teknologi

P2 APC Cougar

Kendaraan taktis angkut pasukan produksi PT. Surya Sentra Ekajaya (SSE) dengan mesin diesel turbo bertenaga 145 hp - Indonesia Teknologi

P3 APC Ransus Cheetah

Kendaraan khusus produksi PT. Surya Sentra Ekajaya (SSE) - Indonesia Teknologi

P6 ATAV

Kendaraan khusus produksi PT. Surya Sentra Ekajaya (SSE) - Indonesia Teknologi

DMV30T

Kendaraan taktis Dirgantara Military Vehicle (DMV-30T) menggunakan mesin diesel 3000 cc Ford Ranger produksi PT DI, Bandung - Indonesia Teknologi

Mobil Hybrid LIPI

Prototipe mobil tenaga hybrid produksi LIPI - Indonesia Teknologi

Mobil Listrik MARLIP (Marmut LIPI)

Prototipe mobil Listrik karya LIPI - Indonesia Teknologi

Mobil Nasional Esemka Digdaya

Mobil hasil karya anak SMK Solo dengan rancangan dari China - Indonesia Teknologi

Teknik Sosrobahu

Struktur pondasi jalan layang yang dapat digerakan 90° sehingga tidak memakan banyak tempat dan merupakan desain anak bangsa - Indonesia Teknologi

Selasa, 18 Januari 2022

ITB Ciptakan Bensin dari Minyak Kelapa Sawit

 Sukses Uji Coba Kerja Sama dengan BPDPKS, ITB Kembangkan Bensin Sawit (Bensa) Ron 93 (Dok. Humas ITB)

Bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Pusat Rekayasa Katalisis, Institut Teknologi Bandung (ITB) berhasil mengembangkan unit percontohan produksi bensin biohidrokarbon dengan bahan baku dasar minyak kelapa sawit.

Ujioba Bensa (Bensin Sawit) terhadap kendaraan roda dua dan roda empat mendapati, Bensa dapat bekerja dengan baik sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Ujicoba tersebut dilaksanakan pada pekan lalu di Workshop PT Pura Engineering, Kudus, Jawa Tengah.

Anggota tim Katalis Merah Putih dari KK Teknologi Reaksi Kimia dan Katalis-FTI, Melia Laniwati Gunawan mengatakan berdasarkan instruksi dari Presiden Joko Widodo, Indonesia harus mengolah minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) terlebih dahulu sebelum diekspor karena produksi melimpah.

Indonesia sendiri merupakan negara penghasil sawit terbesar di dunia yang saat ini memproduksi 49 juta ton CPO/tahun, dan pada saat yang sama Indonesia adalah negara perngimpor bahan bakar bensin terbesar kedua di dunia, sehingga sangat berkepentingan untuk mengembangkan teknologi produksi bensin sawit.

"Untuk itu kami mencoba mengolah CPO menjadi IVO. Unit demo dengan skala 6-7 ton per jam telah dibangun dan saat ini ditempatkan di Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA), Sumatera Selatan” ujar Melia seperti dilansir dari laman ITB.

  Bensa dengan RON 93 

Kini, ITB bekerja sama dengan PT Energy Management Indonesia sedang melakukan perancangan konseptual pabrik bensin sawit berkapasitas 50.000 ton/tahun.

Unit produksi ini dapat dikembangkan sebagai unit produksi yang dapat dibangun secara mandiri di sentra-sentra sawit yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia.

Unit percontohan Bensa mengkonversi minyak sawit industrial (industrial vegetable oil, IVO) menjadi bensin sawit melalui proses perengkahan yang dikembangkan oleh Pusat Rekayasa Katalisis ITB (PRK ITB), Laboratorium Teknik Reaksi Kimia dan Katalis ITB (LTRKK ITB), Program studi Teknik Bioenergi dan Kemurgi (TBE) yang dipimpin oleh Prof. Dr. Subagjo.

Proses konversi IVO menjadi bensin sawit dilaksanakan dalam reaktor menggunakan katalis berbasis zeolit yang juga dikembangkan oleh PRK ITB dan LTRKK ITB.

IVO, kata dia, dipakai sebagai bahan baku untuk membuat Bensa di unit percontohan produksi bensa. Sementara konversi IVO menjadi bensin membutuhkan katalisator, sehingga perlu reaktor yang memproduksi katalis.

Dengan dana dari BPDPKS kita juga membuat set unit reaktor untuk memproduksi katalisnya. Pabrik Katalis dengan skala 40-50 kg per batch ditempatkan di Kampus ITB Ganesa ,” ujar Melia.

Formula dan prosedur pembuatan katalis merupakan hasil penelitian Pusat Rekayasa Katalisis Institut Teknologi Bandung.

Bensin dari sawit ini memiliki nilai Research Octane Number, RON 105-112, artinya sangat tinggi. Maka, dijelaskan Melia, produknya bisa dicampur dengan nafta yang dihasilkan dari minyak fosil.

Nafta punya bilangan oktan 70-80. Sehingga apabila dicampur dengan perbandingan tertentu kita bisa dapat Bensa dengan RON 93, itu yang kita demokan di Workshop,” ujarnya.

Atas keberhasilan demo dan uji coba Bensa tersebut, Melia mengatakan ke depannya akan dilakukan optimasi kapasitas produksi dan reaktornya, kemudian pihaknya akan membuat detail engineering design (DED).

Kita berharap unit produksi ini bisa ditempatkan di perkebunan kelapa sawit para petani, sehingga kebutuhan bensin mereka bisa menggunakan bensa. Dengan cara seperti ini, maka akan meringankan pemerintah (Pertamina) untuk memasok bahan bakar sampai ke pelosok,” jelasnya.

Pemerintah selama ini impor minyak mentah dan juga mengimpor bahan bakar yang sudah jadi. Harapannya apabila kita bisa mengubah sawit menjadi bensa, impor tersebut akan berkurang,” imbuh Melia.

  ✹ Kompas  

Indonesia Siap Membantu Nigeria Dalam Produksi Alutsista Lokal

Dengan Transfer TeknologiN219 produksi PTDI

Pemerintah Indonesia telah menyatakan kesiapannya untuk membantu Nigeria dalam pembuatan pesawat dan peralatan militer buatan dalam negeri.

Hal itu disampaikan Dubes RI untuk Nigeria Usra Harahap saat melakukan kunjungan kehormatan kepada Executive Vice Chairman Badan Nasional Infrastruktur Sains dan Rekayasa (NASENI) Prof Mohammed Haruna di Abuja.

Harahap mencatat bahwa kedutaan Indonesia telah menerima pembaruan kutipan senjata dan peralatan dari Pemerintah Federal yang diperkirakan mencapai $ 57 juta.

Ia menambahkan, KBRI juga telah menerima nota lisan dari Kementerian Luar Negeri Nigeria terkait penerimaan draft letter of intent antara kedua negara tentang kerja sama pertahanan bilateral.

Mengutip The Guardian, Di pihaknya, Haruna berkomitmen untuk membangun hubungan yang sudah ada antara Nigeria dan Indonesia dalam hal transfer teknologi.

Dia mengatakan kemitraan itu merupakan sekuel dari arahan Presiden Muhammadu Buhari tentang pembuatan peralatan dan peralatan lokal.

Bos NASENI menambahkan: “Indonesia membantu kami dalam pengembangan pesawat, baik sipil dan militer, pengangkut personel lapis baja, dan peralatan lain yang dibutuhkan oleh militer, dan tentu saja teknologi di bidang pengembangan pupuk dari sumber daya lokal yang tersedia”.

Area lainnya adalah penerapan mekanisasi pertanian dan sistem irigasi yang akan meningkatkan dan meningkatkan hasil panen di pertanian kami.
 

  🛩
Garuda MIliter  

Progres BRS Kedua Capai 59 % Pengerjaan

 Mencapai setengah perjalanan[PAL]

Sebagai industri galangan kapal terbesar di Indonesia, PAL tengah menggarap Kapal Bantu Rumah Sakit (BRS) kedua pesanan TNI-AL.

Kapal ini memiliki fungsi utama untuk menjadi armada pelaksana tugas operasi medis, pertolongan dalam kecelakaan, dan pemberian bantuan kemanusiaan khususnya untuk daerah-daerah terpencil di Indonesia.

Usai melakukan tahapan keel laying 21 Januari 2021, pada minggu pertama Januari 2022 progres Kapal BRS #2 saat ini telah selesai melakukan joint erection di Graving Dock Semarang sebanyak 81 block dari total 121 block.

Progres proyek BRS #2 telah melaksanakan loading equipment main engine, gearbox, diesel generator, serta equipment lainnya.

Spesifikasi kapal BRS #2 ini dapat menampung total 643 orang termasuk 159 pasien. Kapal BRS #2 ini juga mampu menampung 2 unit helikopter di heli dek & 1 helikopter di dalam hanggar heli serta 2 unit ambulance boat untuk mendukung mobilisasi pasien. Selain itu, BRS memiliki kemampuan berlayar hingga 30 hari dengan jangkauan 10.000 mil laut.
 

  ✪ PAL  

Senin, 17 Januari 2022

Jokowi Minta Kasus Proyek Satelit Kemhan Dibawa ke Peradilan Pidana

 Membuat negara dirugikan lebih dari Rp 800 milar.Ilustrasi Satkom [ist]

Sebelumnya, Mahfud mengungkapkan adanya dugaan penyalahgunaan penyelewengan dalam pengelolaan satelit yang merupakan proyek Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada 2015. Hal ini, kata dia, membuat negara diharuskan membayar kerugian dengan jumlah lebih dari Rp 800 milar.

Adapun kontrak tersebut mencakup PT Avanti, Navayo, Airbus, Detente, Hogan Level, dan Telesat dalam kurun 2015 sampai 2016. Mahfud menyebut kontrak tersebut dilakukan Kemhan untuk membangun Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan).

Menurut dia, nilai kontrak untuk membangun proyek tersebut sangat besar dan belum masuk di APBN 2015 saat itu.

Kemudian, PT Avanti menggugat pemerintah Indonesia melalui London Court Internasional Arbitration karena Kemhan tak kunjung membayar sewa satelit sesuai nilai kontrak yang sudah diteken.

Selanjutnya, pengadilan arbitrase Inggris memutuskan bahwa pemerintah harus membayar sewa Satelit Artemis, biaya arbitrase, biaya konsultan, dan biaya filling satelit. Total yang harus dibayar pemerintah sebesar Rp 515 miliar.

Tak hanya itu, pemerintah juga diharuskan membayar USD 20.901.2019 atau sekitar Rp 304 miliar kepada pihak Navayo. Pemerintah juga berpotensi ditagih lagi oleh Airbus, Detente, Hogal Level, dan Telesat. {Liputan 6)

  Mahfud Sebut Ada yang Sempat Hambat Agar Tak Dibuka 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan sempat ada pihak yang menghambat agar kasus satelit Orbit 123 di Kementerian Pertahanan untuk tidak dibuka.

Mahfud mengatakan upaya menghambat itu muncul ketika ia pertama kali tahu ada kisruh soal satelit tersebut. Ia menuturkan kasus tersebut berlangsung pada 2018, sebelum ia duduk sebagai Menko Polhukam.

Saya tahu karena pada awal pandemi, ada laporan bahwa pemerintah harus hadir lagi ke sidang Arbitrase di Singapura karena digugat Navayo untuk membayar kontrak dan barang yang telah diterima Kemhan,” kata Mahfud, Ahad, 16 Januari 2022.

Kemudian, Mahfud mulai mengundang beberapa kementerian seperti Kementerian Pertahanan serta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya. Nah, ia mengatakan di rapat-rapat ini ada pihak yang diduga sengaja menghambat agar kasus ini tidak dibuka.

Saya putuskan untuk segera berhenti rapat melulu dan mengarahkan agar kasus ini diproses secara hukum,” kata Mahfud. Lalu, ia meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menggelar Audit Tujuan Tertentu (ATT).

Hasilnya ternyata ya seperti itu, ada pelanggaran peraturan perundang-undangan dan negara telah dan bisa terus dirugikan,” ujar dia.

Kasus ini bermula pada 19 Januari 2015 saat Satelit Garuda-1 keluar orbit dari Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur. Hal ini membuat terjadinya kekosongan pengelolaan oleh Indonesia. Merujuk pada peraturan International Telecommunication Union (ITU) yang ada di bawah PBB, negara yang telah mendapat hak pengelolaan akan diberi waktu tiga tahun untuk kembali mengisi slot itu. Jika tak dipenuhi maka slot dapat digunakan negara lain.

Di Indonesia, slot ini dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Namun Kementerian Pertahanan kemudian meminta hak pengelolaan ini dengan alasan pembangunan Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan). Untuk mengisi slot itu, mereka menyewa Satelit Artemis yang merupakan satelit sementara pengisi orbit (floater) milik Avanti Communication Limited (Avanti).

Dari sini masalah mulai muncul. Mahfud Md mengatakan Kemenhan membuat kontrak dengan Avanti, Kemenhan belum memiliki anggaran untuk keperluan tersebut. Kontrak dengan Avanti diteken pada 6 Desember 2015, padahal persetujuan di Kominfo untuk pengelolaan slot orbit 123 baru keluar 29 Januari 2016. "Belum ada kewenangan dari negara dalam APBN bahwa harus mengadakan itu, melakukan pengadaan satelit dengan cara cara itu," kata Mahfud.

Lebih parah, kontrak Satelit orbit 123 tak hanya dilakukan dengan Avanti. Untuk membangun Satkomhan, Kemenhan juga menandatangani kontrak dengan Navajo, Airbus, Hogan Lovel, dan Telesat dalam kurun waktu 2015-2016. Menurut Mahfud Md, saat itu juga anggaran belum tersedia. Pada 2016 anggaran sempat tersedia namun dilakukan self blocking oleh Kemenhan.

Mahfud Md mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga meminta agar masalah satelit orbit 123 itu segera dibawa ke pidana. Bahkan, kata dia, Menhan Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa tegas mengatakan tidak boleh ada pengistimewaan. "Saya berbicara dengan Jaksa Agung yang ternyata menyatakan kesiapannya dengan mantap untuk mengusut kasus ini,” kata Mahfud. (Tempo)

  Kejagung Periksa 3 Petinggi Swasta 

Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa tiga orang saksi dari pihak swasta dalam dugaan korupsi pengadaan satelit pada Kementerian Pertahanan (Kemhan) tahun 2015-2016. Sebelumnya, Kejagung telah memeriksa 11 orang saksi.

"Melakukan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi yang terkait dengan dugaan tindak pidana proyek pengadaan satelit Kementerian Pertahanan Tahun 2015- 2021," kata Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Senin (17/1/2022).

Salah satu yang diperiksa itu adalah PY selaku Senior Account Manager PT Dini Nusa Kusuma. "RACS selaku Promotion Manager PT. Dini Nusa Kusuma, tindak pidana korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derjat Bujur Timur pada Kementerian Pertahanan Tahun 2015-2021," kata Eben.

Kemudian, AK selaku General Manager PT Dini Nusa Kusuma. "Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri guna menemukan fakta hukum," ujarnya.

Diketahui, kasus ini sudah naik pada tahap penyidikan. Negara mengalami kerugian Rp 500 miliar dalam kasus ini.

  Mahfud Pastikan Indonesia Sudah Bayar Rp 515 Miliar ke Avanti 

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut, pemerintah Indonesia telah membayarkan tagihan yang dilayangkan oleh Avanti Communications Grup terkait kasus satelit slot Orbit 123 Kementerian Pertahanan. Adapun jumlah kocek yang harus dirogoh senilai Rp 515 miliar.

Pembayaran uang sebanyak itu bermula ketika Avanti, Operator satelit asal Inggris, memenangkan gugatan terkait pembayaran sewa satelit L-band Artemis yang ditempatkan di slot orbit 123 derajat Bujur Timur. Akibatnya, London Court International of Arbitrase menghukum pemerintah Indonesia untuk membayar Rp 515 miliar.

"Pemerintah Indonesia telah membayar gugatan Avanti sebesar Rp 515 miliar, berdasarkan putusan Arbitrase di London pada tahun 2019," kata Mahfud dalam keterangannya, Senin (17/1/2022).

Terkait kasus ini, Mahfud memastikan sudah membahas hal tersebut dengan sejumlah pihak terkait. Menurutnya, pembahasan tak hanya dilakukan satu dua kali, melainkan berkali-kali.

"Pemerintah telah dan akan tetap melakukan upaya-upaya maksimal untuk menyelamatkan satelit orbit ini, untuk kepentingan pertahanan negara," ucapnya.

Karena itu, Mahfud meminta kepada seluruh pihak menunggu proses yang saat ini tengah berlangsung. "Pemerintah menempuh langkah hukum ini, setelah melalui pertimbangan mendalam dan komprehensif," katanya.

  Menkominfo Siap Penuhi Pengisian Orbit 123 BT 

Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap Menkominfo Johnny G Plate dalam waktu dekat akan menghadiri undangan sidang dari International Telecommunication Union (ITU). Sidang itu akan membahas kelanjutan kasus satelit slot orbit 123 bujur timur.

Mahfud menjelaskan, nantinya di agenda sidang Menkominfo akan menyampaikan memanfaatkan serta mekanisme pengelolaan slot orbit tersebut. "Dalam waktu dekat Menkominfo diundang lagi ke ITU untuk memastikan, bahwa kita masih akan memanfaatkan dan siapa, serta bagaimana, pengisian slot orbit tersebut," kata Mahfud, Senin (17/1/2022).

Lebih jauh dikayakan Mahfud, pemerintah telah dan tetap melakukan upaya-upaya maksimal untuk menyelamatkan satelit orbit ini. Adapun tujuannya tiada lain untuk kepentingan pertahanan negara.

"Selama proses penyelesaian kontrak-kontrak dengan berbagai pihak, Pemerintah berhasil memperpanjang masa berlaku orbit satelit pada tahun 2018 di ITU," katanya.

Kemudian, sambung dia, pemerintah mendapat perpanjangan lagi dari ITU sampai 2024. Kesepakatan itu tentunya dengan catatan Indonesia harus memberi kepastian di 2024 slot orbit itu sudah benar-benar terisi dengan satelit.

"Kita, sekarang sedang mengagendakan upaya baru, untuk mempertahankan slot orbit 123 bujur timur di depan sidang ITU," katanya.

Sebagai informasi, ITU merupakan organisasi internasional yang didirikan untuk membakukan dan meregulasi radio internasional dan telekomunikasi. Salah satu agensi khusus PBB ini bermarkas di Jenewa, Swiss. (sindonews)
 

  Garuda Militer  

Ibu Kota Baru RI Namanya Nusantara

 Pilihan Jokowi Ilustrasi desain IKN (PUPR)

Pemerintah kian serius memindahkan ibu kota negara (IKN) baru ke Kalimantan Timur. IKN baru dinamakan Nusantara.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan nama Nusantara sebagai IKN baru merupakan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya baru mendapatkan konfirmasi dan perintah langsung dari Bapak Presiden pada Jumat (14/1) dan beliau mengatakan ibu kota negara ini namanya Nusantara," kata Suharso dalam rapat kerja bersama Pansus IKN, Senin (17/1/2022).

  Alasan Nama Nusantara 

Nusantara sebagai nama IKN baru di Kalimantan Timur dinilai sudah dikenal sejak lama.

"Alasannya adalah Nusantara sudah dikenal sejak dulu dan iconic di Internasional, mudah dan menggambarkan kenusantaraan kita semua Republik Indonesia dan saya kira kita semua setuju dengan istilah Nusantara itu," tuturnya.

IKN Nusantara akan jadi satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya jadi tempat kedudukan ibu kota negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dalam undang-undang.

  Dipimpin Kepala Otorita Setara Menteri 
Hutan di Ibu Kota Baru [Foto: Rosyid]

Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (Panja RUU IKN) menyepakati ibu kota baru di Kalimantan Timur bernama Nusantara. Penyelenggara pemerintahan nantinya adalah Kepala Otorita.

"Pihak yang menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus itu namanya otorita yang dipimpin Kepala Otorita," kata Wakil Ketua Pansus RUU IKN Saan Mustofa usai Rapat Panja RUU IKN di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/1/2022).

Saan memastikan IKN bernama Nusantara itu bukan dipimpin gubernur, namun Kepala Otorita meskipun setingkat provinsi. Kepala Otorita setara menteri yang ditunjuk presiden dan apabila diperlukan akan dibantu Wakil Kepala Otorita.

"Kepala Otorita IKN itu bukan seperti Kepala Otorita Batam yang merupakan sebuah badan, namun ini penyelenggara pemerintahan," ujarnya.

Keputusan tersebut diambil karena jika dipimpin gubernur maka harus ada DPRD provinsi untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya. Nantinya presiden berhak menunjuk Kepala Otorita IKN tanpa perlu berkonsultasi ke DPR RI.

"Ini terkait dengan representasi politiknya. Kami ingin representasi politiknya (IKN Nusantara) cukup di daerah pemilihan nasional," tuturnya.

Sebelumnya ada beberapa anggota Pansus RUU IKN yang mengusulkan agar ibu kota negara baru dipimpin oleh gubernur.

  Sesuai UUD 1945 

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan adanya otorita IKN masih sesuai dengan UUD 1945.

"Kan kita hanya memberikan predikat saja, memberikan penyebutan. Bahwa itu tetap Pemerintah Daerah Khusus, tetap itu. Yang kita definisikan yang disebut lebih lanjut kan hanya itu kalimat yang sebenarnya. Jadi apa itu otorita? Ya pemerintah daerah khusus, setingkat provinsi," kata Suharso.

Dalam UUD pasal 18b ayat 1 itu disebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

"Kita telah beberapa kali menjelaskan ini dan kita akan tetap dengan definisi yang kita usulkan dan definisi ini menurut saya adalah jalan tengahnya," imbuhnya. (aid/ara)

  ✹ detik  

[Video] IPCD UAV D Fligh Acceptence Test Puslaik Kemhan

✈ Diposkan Silent Knight Alhamdulillah IPCD UAV-D sdh mendapatkan Type Certificate (TC) dan Kelaikudaraan Militer utk UAV-D S/N-01 dan S/N-02 dari Indonesia Military Airworthiness Authority (IMAA) - Puslaik Kemhan.

Full Autonomous Flight (Takeoff, Flight Mission and Landing). Saat ini sdh masuk jajaran TNI AU dan sedang dalam proses Registrasi Number dan Training Program Personil Operator & Maintenances TNI AU.

Semoga dapat segera dioperasikan untuk menjaga kedaulatan wilayah NKRI. Swa Bhuwana Paksa.


  Youtube  

KemenKopUKM Lepas Ekspor 150 Kontainer Produk Sabun UMKM ke Enam Negara

 Di Afrika dan Timur Tengah. Kementerian Koperasi dan UKM mengapresiasi PT Restu Graha Dana yang baru saja melakukan ekspor 150 kontainer sabun olahan UMKM ke enam negara di Afrika dan Timur Tengah.

Diharapkan langkah ini menjadi semangat baru bagi para UKM untuk terus berdaya saing dan menembus pasar global.

"Ini salah satu prioritas kita agar UMKM masuk pasar global," ungkap Deputi Bidang UKM, KemenKopUKM, Hanung Harimba Rachman dalam acara Peluncuran Ekspor 150 Kontainer Sabun Kolaborasi PT Restu Graha Dana, serta Komunitas UMKM Naik Kelas, Jakarta, Sabtu (15/1).

Lebih lanjut, Hanung menambahkan bahwa saat ini pemerintah ingin meningkatkan kontribusi ekspor UKM mencapai 17% di tahun 2024, di mana saat ini baru mencapai 15,6%.

Menurutnya, untuk memastikan target peningkatan kontribusi ekspor UKM ini, pelaku UKM nasional membutuhkan biaya logistik yang lebih murah dan pengurusan administrasi ekspor yang lebih cepat.

"Kelangkaan kontainer menjadi permasalahan utama untuk UKM. Akibatnya biaya pengangkutan mahal atau biaya yang naik 300% dan risiko kerusakan sangat tinggi karena lamanya penyimpanan produk," tuturnya.

Selain kelangkaan kontainer, lanjut Hanung, kendala lainnya ialah pemetaan permintaan domestik atau tidak adanya market intelligence untuk menanggapi peluang produk, kapasitas produk, sertifikasi internasional, dan kemudahan pembiayaan ekspor bagi pelaku UKM.

Ia pun menegaskan bahwa kontribusi ekspor Indonesia masih kalah jauh jika dibandingkan dengan Tiongkok yang memiliki kontribusi ekspor UKM sebesar 68% dan indeks kinerja logistik 3,61, serta India dengan kontribusi ekspor UKM 40% dan indeks kinerja logistik 3,18.

"Ini menunjukkan kurang efisiennya waktu dalam pemenuhan dokumen ekspor serta kurangnya dukungan infrastruktur bagi pelaku UKM Indonesia untuk eskpor produknya. Hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama," ujar Hanung.

Dalam membangun ekosistem ekspor yang kondusif bagi UKM, KemenKopUKM telah menyediakan berbagai program, di antaranya SMESCO Hub Timur untuk mengagregasi produk UMKM dan koperasi wilayah timur Indonesia, baik untuk target pasar di dalam dan luar negeri.

Selain itu, KemenKopUKM juga menyediakan SMESCO Labo untuk skill enrichment bagi semua pelaku usaha atau industri kecil dan menengah.

Di dalam SMESCO Labo ini, tersedia beberapa fasilitas laboratorium yang sudah tersedia, seperti mechanical lab, photography lab, food lab, dan handycraft lab.

"Kita juga punya Rumah Produksi Bersama dalam komoditas produk nilam, rotan, biofarma, kelapa, dan sapi. Angkutan kargo terjadwal, dan logistik bersubsidi kolaborasi bersama Garuda Indonesia. Pembiayaan ekspor. Sertifikasi internasional, sertifikasi mutu ISO/HACCP, FSSC, BRC, Organik, dan SVLK. Satgas pengembangan ekspor. Agenda pameran internasional dalam G20 ada 150 side event yang bisa dimanfaatkan untuk promosi UMKM, juga MotoGP, Muslim Indonesia Fashion Festival, serta berbagai program lainnya," ucapnya.

Di tempat yang sama, Komisaris PT Restu Graha Dana, Dian Prasetyo mengatakan bahwa acara kali ini menunjukkan bahwa pelaku UKM dapat ikut berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui ekspor.

"Kita bergandengan tangan untuk berkontribusi pada ekonomi Indonesia," kata Dian.

  ✹ Industry  

Panel Antipeluru ITB

 Tahan Tembakan Sniper Berjarak 5 Meter Ketua tim pembuat panel antipeluru dari ITB, Mardiyati. Dalam uji di Pindad, panel dari bahan lokal dan alami itu sukses menahan tembakan sniper dari jarak lima meter. (Dok.Pribadi)

Tim riset Institut Teknologi Bandung (ITB) membuat panel antipeluru memakai bahan lokal karet dan serat rami. Panel itu lolos uji tembak dengan senapan penembak runduk alias sniper dari jarak lima meter.

Kecepatan pelurunya tinggi hingga 856 meter per detik dan tidak tembus, maka itu kami happy atas hasilnya,” kata Ketua Tim Mardiyati kepada Tempo, Rabu 12 Januari 2022.

Selain Mardiyati, tim juga beranggotakan Ahmad Nuruddin, Arief Hariyanto, Steven, Onny Aulia Rachman, dan Muhammad Hisyam Ramadhan yang seluruhnya berasal dari Laboratorium Polimeter Material. Adapun pengujian bekerja sama dengan PT Pindad.

Waktu pengujiannya pada 18 November 2021, oleh staf Pindad, dengan peluru dan senapan buatan pabrik senjata di Bandung itu. Jenis senjata yang dipakai yaitu SPR-3 kaliber 7,62 milimeter.

Saat pengujian, panel anti peluru berukuran 25,8 x 17 dan tebal 2,5 sentimeter itu ditembak di dua titik. Tim riset ITB membawa lima sampel panel. Masing-masing panel berbeda komposisi bahan lokalnya.

Biasanya, kata Mardiyati, bahan antipeluru seluruhnya menggunakan material impor. Misalnya kevlar yang memakai komposit epoksi, atau serat gelas dengan epoksi.

Dimulai sejak studi literatur pada pertengahan 2020, tim ITB menjajal untuk menggantinya dengan bahan lokal. Tujuannya untuk menghindari ketergantungan dari negara luar dan memenuhi aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) termasuk untuk militer.

Karena ini bahannya komposit, kami melihat bahwa karet alam memungkinkan sekali untuk meredam peluru,” ujar Mardiyati. Karet menggantikan bahan epoksi, adapun serat rami menggeser dominasi serat gelas (fiberglass).

Contoh panel yang dibuat ada yang berbahan 100 persen serat rami. Selain itu ada yang berkomposisi bahan serat rami 25, 50, dan 75 persen yang sisanya dicampur dengan serat gelas.

Dari hasil uji, panel berbahan karet dengan serat rami 100 persen terbukti gagal menghadang peluru. “Batasnya peluru bisa masuk setengahnya,” kata Mardiyati.

Adapun panel yang berserat rami 25, 50, dan 75 persen, sukses menahan peluru. Dari ketebalan panel 25 milimeter, peluru hanya menggores dengan kedalaman 2, 6, dan 10 milimeter. “Pelurunya nggak tembus tapi nyangkut di panel,” ujarnya.

Hasil juga disandingkan dengan material antipeluru yang seluruhnya berbahan impor. Kelebihan lain dari panel yang lolos uji tembak itu adalah beratnya lebih ringan.

Pada panel berserat rami 75 persen, kata Mardiyati, beratnya 965 gram. “Tapi kalau 100 persen serat gelas itu hampir 1,5 kilogram atau 1500 gram,” ujarnya.

Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan ITB membiayai riset panel antipeluru dari bahan alami dan lokal ini dengan dana Rp 150 juta.

  Dilirik Arsitek Rumah 
Panel antipeluru buatan ITB dari bahan lokal yakni karet dan serat rami. Panel yang bisa menggantikan bahan kevlar impor ini sudah diuji oleh Pindad. (FOTO/ITB)

Panel antipeluru buatan tim riset di Laboratorium Polimeter Material Institut Teknologi Bandung tidak sebatas untuk kepentingan militer. Konsultan arsitek ada yang kepincut untuk memadukannya pada konstruksi rumah yang akan dibangun.

Kalau bisa untuk kebutuhan sipil, kenapa nggak,” ujar ketua tim riset itu, Mardiyati, kepada Tempo, Rabu 12 Januari 2022.

Awal gagasan yang juga melibatkan anggot tim Ahmad Nuruddin, Arief Hariyanto, Steven, Onny Aulia Rachman, dan Muhammad Hisyam Ramadhan itu adalah untuk melindungi kapal-kapal patroli. Panel-panel akan dipasang di bagian yang biasanya jadi sasaran tembak, seperti ruang kemudi, lambung kapal, dan ruang mesin.

Penggunaan lain, misalnya, untuk melindungi bagian bawah helikopter, rumah tahanan, atau rumah perlindungan. Tapi, Mardiyati mengungkapkan, baru-baru ini ada konsultan arsitek yang ingin membahas kemungkinan pemasangan panel antipeluru itu pada rancangan rumah kayu.

Bisa juga untuk kendaraan apakah di bagian pintu atau lainnya, panelnya masih bisa dibentuk sesuai kontur karena fleksibel terbuat dari karet alam,” ujar perempuan doktor peneliti ini menambahkan.

Komposisi bahan lainnya yaitu serat rami 25, 50, atau 75 persen, sisanya serat gelas. Kelebihan bahan komposit, dia mengatakan, "Kita bisa atur untuk kebutuhan apa dan spesifikasi apa.

Panel sudah menjalani uji tembak sesuai standar militer di PT Pindad, Bandung, pada November lalu. Saat pengujian, tim ITB membawa lima sampel panel antipeluru yang masing-masing berukuran 25,8 x 17 dengan ketebalan 2,5 sentimeter.

Setiap panel dengan komposisi bahan yang berbeda, ditembak masing-masing dua kali pada titik berbeda dari jarak 5 meter. Jenis senjata yang dipakai yaitu SPR-3 kaliber 7,62 milimeter oleh penembak runduk alias sniper.

Dari hasil pengujian, tim bersama Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan ITB yang membiayai riset itu ingin panel bisa diproduksi. “Dibuat perusahaan lokal juga bisa, kami jual saja lisensinya,” kata Mardiyati.

Soal harga di pasaran nanti dia berharap bisa lebih murah dari produk impor karena bahan utama seperti karet alam dan serat rami tersedia di Indonesia.

  ✹ Tempo  

Minggu, 16 Januari 2022

TNI AL Berkomitmen Memodernisasi Alutsista

⍟ Agar dapat mengimbangi kekuatan Alutsista negara-negara kawasan. KRI Golok-688 [ist]

TNI Angkatan Laut berkomitmen memodernisasi Alutsista sebagai bentuk dari penguasaan naval technology, sebagai bagian dari upaya pemerintah membangun kemandirian industri pertahanan dalam negeri, dirilis Dispenal pada Jumat 4-1-2022.

Demikian yang disampaikan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono saat delivery ceremony 2 Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) pada Jumat 14-1-2022 di Dermaga Madura Koarmada II, Ujung Surabaya.

Laksamana TNI Yudo Margono menjelaskan bahwa dua KRI tersebut yakni KRI Golok-688 adalah kapal Cepat Rudal Trimaran yang sudah mengadopsi teknologi terbaru yang di bangun oleh PT. Lundin Industry Invest, sedangkan KRI dr. Wahidin Sudirohusodo-911 adalah kapal jenis Bantu Rumah Sakit buatan PT. PAL Indonesia.

Kapal jenis ini bukan hanya penting untuk mendukung operasi laut sebagai bagian dari gugus tugas dan Armada Angkatan Laut, tetapi merupakan wujud nyata dari komitmen TNI Angkatan Laut untuk memodernisasi Alutsista dalam operasi kemanusiaan,” ujar Kasal Laksamana TNI Yudo Margono.

TNI AL membutuhkan kapal-kapal terbaru dengan persenjataan mutakhir dan teknologi terbaru, agar dapat mengimbangi kekuatan Alutsista negara-negara kawasan.

Selanjutnya Kasal Laksamana TNI Yudo Margono menyampaikan bahwa bagi Indonesia, memiliki kapal-kapal dengan teknologi modern bukan hanya kebutuhan, tetapi sebuah keniscayaan, sebab ancaman yang harus dihadapi semakin kompleks dan berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Posisi Indonesia yang berada dalam ring of fire, membuat Indonesia memiliki kerawanan yang tinggi terhadap berbagai jenis bencana alam, sedangkan kondisi geografi Indonesia sebagai negara kepulauan, sangat memerlukan kemampuan proyeksi pelayanan kesehatan, bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana dari satu pulau ke pulau lain melintasi perairan,” kata Laksamana TNI Yudo Margono.

Mengakhiri sambutannya, Laksamana TNI Yudo Margono berharap agar industri pertahanan dalam negeri, dalam hal ini galangan kapal nasional terus menciptakan inovasi-inovasi baru dan meningkatkan kemampuannya agar dapat berkompetisi di pasar global melalui peningkatan kapasitas produksi, manajemen serta teknologi modern agar mampu bersaing dengan kompetitor dari luar negeri.

Kita tunjukkan kepada bangsa lain, bahwa kita mampu berdiri di atas kaki sendiri sambil terus mengejar segala ketertinggalan yang masih ada selama ini. Bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang kompetitif dan mampu bersaing di tataran internasional, termasuk dalam industri perkapalan,” ujar Laksamana TNI Yudo Margono.

  Kedua kapal produk dalam negeri 
Ambulance boat KRI dr Wahidin Sudirohusodo-991

Kekuatan alutsista TNI Angkatan Laut (AL) semakin berlipat dengan peluncuran dua Kapal Perang Indonesia (KRI) Gokok-688 dan KRI dr Wahidin Sudirohusodo-991.

Kedua kapal ini merupakan buatan industri pertahanan dalam negara. KRI Golok-688 diproduksi oleh PT Lundin Inudstry Invest, sedangkan KRI Wahidin produksi PT PAL Indonesia. Yudo mengatakan, keberhasilan memproduksi dua KRI ini merupakan bentuk penguasaan naval technology oleh Indonesia.

Hal itu mengandung arti penting sebagai bagian dari upaya pemerintah membangun kemandirian industri pertahanan dalam negeri.

"Bagi Indonesia memiliki kapal-kapal dengan teknologi modern bukan hanya kebutuhan tetapi sebuah keniscayaan, sebab ancaman yang harus dihadapi semakin kompleks," ujar Yudo.

  KRI Golok-688 
KRI Golok-688 yang merupakan Kapal Cepat Rudal (KCR) kelas Trimaran. KRI ini memiliki spesifikasi, length overall 62,53 meter, moulded length 60,77 mm, beam overall 16 meter, water draft 1,17 meter, dan air draft 18,7 to top of mask structure.

KRI ini miliki desain runcing di bagian depan agar kapal ini dapat melakukan taktik hit and run dan melaju dengan kencang di perairan Nusantara.

Selain Operasi Militer Perang (OMP) kapal ini juga bisa digunakan dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Yudo mempercayakan Letkol Laut (P) Primayantha, abituren Akademi Angkatan Laut (AAL) Angkatan 48 sebagai Komandan KRI Golok-688.

  KRI dr Wahidin-991 
Sementara itu, KRI Wahidin-991 merupakan kapal rumah sakit ketiga yang dimiliki TNI AL. Generasi sebelumnya yang sudah ada ialah KRI dr. Soeharso-990 dan KRI Semarang-594.

KRI memiliki spesifikasi, LOA 124 meter, lebar 22 meter, draught 5 meter, displacement 7.300 ton.-KRI ini mampu berlayar dengan kecepatan maksimal 18 knot, cuising speed 14 knot, endurance 30 hari, serta rentang operasi 10.000 Nm.

Komandan KRI Wahidin-991 adalah Kolonel Laut (P) Anton Pratomo yang merupakan AAL Angkatan 45.

"Kapal rumah sakit juga sangat penting dan diperlukan, karena bantuan kemanusiaan serta penanggulangan bencana dari satu pulau ke pulau lain melintasi perairan. Oleh karena itu, kapal rumah sakit memiliki multi fungsi yang sangat dibutuhkan,“ pungkasnya.

  ☪
Garuda Militer  

BRIN Ungkap 7 Tim Kembangkan Vaksin Merah Putih

 Unair Tercepat Ruang riset vaksin Merah Putih di Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, Rabu (12/8/2020). BRIN memastikan prosesnya jalan terus hingga kini. (Foto: ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengatakan ada tujuh tim yang kini mengembangkan vaksin produk dalam negeri dalam konsorsium nasional untuk pengembangan Vaksin Merah Putih.

Pelaksana Tugas Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Hayati BRIN Iman Hidayat mengungkapkan progres pengembangan Vaksin Merah Putih yang paling cepat adalah dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.

"Saat ini tim yang progress-nya paling cepat adalah tim dari Unair bekerja sama dengan PT Biotis sudah menyelesaikan uji praklinis pada makaka (monyet)," katanya, dikutip dari Antara, Sabtu (15/1).

Ia menjelaskan tujuh tim di dalam konsorsium nasional untuk pengembangan Vaksin Merah Putih tersebut adalah Universitas Airlangga, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjadjaran, eks Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman.

"Masing-masing tim ini mengembangkan Vaksin Merah Putih dengan metode yang berbeda, mulai dari vaksin yang berbasis inaktivasi virus sampai vaksin yang berbasis rekombinan protein," ujarnya.

Iman menuturkan setelah menyelesaikan uji praklinis, selanjutnya Unair dan PT Biotis akan melakukan uji klinis fase 1, 2 dan 3.

Ia menyebut uji klinis tersebut dijadwalkkan selesai pada Juli atau Agustus 2022 bersamaan dengan perkiraan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Sementara tim-tim lainnya, kata Iman, masih pada tahap optimasi yield antigen dan sebagian sedang melakukan uji praklinis.

Di samping itu, Iman mengatakan dengan munculnya varian omicron dan mungkin saja varian-varian lain di masa yang akan datang, tentunya diharapkan Vaksin Merah Putih yang dihasilkan dari tim-tim tersebut menjadi tumpuan utama pemerintah.

Apalagi, vaksin Covid-19 untuk penguat sangat diperlukan di kondisi saat ini, selain untuk penggunaan vaksinasi awal.

Sebelumnya, kelanjutan riset Vaksin Merah Putih dipertanyakan seiring peleburan sejumlah lembaga penelitian ke BRIN, terutama Eijkman.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sendiri menargetkan pemberian izin darurat bagi Vaksin Merah Putih produksi Unair pada Juni 2022. (Antara/arh)

  😷 CNN  

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More