Len Industri Siap Pasok Komponen Alutsista Melalui Hilirisasi Mineral

  Melalui Pengembangan Advanced Materials CMS AXYS LEN telah banyak digunakan KRI TNI AL (LEN)

PT Len Industri (Persero) menegaskan komitmennya dalam memperkuat hilirisasi industri nasional melalui pengembangan advanced materials sebagai fondasi lahirnya produk-produk teknologi strategis bernilai tambah tinggi.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam Danantara’s Advanced Materials Industry Dialogue: From Minerals to Manufacturing yang berlangsung di Auditorium Wisma Danantara, Jakarta, pada 9–10 Juli 2026, sekaligus penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama PT Mineral Industri Indonesia (Persero) (MIND ID), PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan PT Perusahaan Mineral Nasional (Persero) (PERMINAS).

Forum yang diselenggarakan Danantara tersebut mempertemukan kementerian, BUMN, pelaku industri, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem advanced materials nasional. Melalui kolaborasi lintas sektor, forum ini mendorong percepatan hilirisasi mineral agar tidak berhenti pada pengolahan bahan baku, tetapi berkembang menjadi material maju dan produk teknologi bernilai tambah tinggi yang mampu memperkuat daya saing industri nasional.

Sebagai induk Holding Industri Pertahanan DEFEND ID, PT Len Industri (Persero) memanfaatkan forum ini untuk menunjukkan implementasi nyata advanced materials melalui berbagai teknologi strategis yang telah dikembangkan perusahaan. Produk yang dipamerkan meliputi Combat Management System (CMS), Radar Multimission, Ground Control Station (GCS) & AUTACS, Night Vision Goggle (NVG), Laser Point, serta kendaraan taktis listrik SPRINT. Beragam inovasi tersebut menunjukkan bagaimana hasil hilirisasi material dapat diwujudkan menjadi sistem teknologi yang mendukung sektor pertahanan, keamanan, maupun industri nasional.

Direktur Utama PT Len Industri (Persero), Prof. Joga Dharma Setiawan, Ph.D., yang menjadi pembicara dalam sesi dialog, menegaskan bahwa keberhasilan hilirisasi harus diukur dari kemampuan menghasilkan produk teknologi yang berdampak bagi perekonomian nasional.

“Indonesia memiliki sumber daya mineral yang sangat besar. Tantangan berikutnya adalah memastikan mineral tersebut tidak berhenti sebagai komoditas, tetapi mampu diolah menjadi material maju yang melahirkan produk-produk teknologi bernilai tinggi. Di sinilah kolaborasi pemerintah, industri, perguruan tinggi, dan lembaga riset menjadi kunci untuk membangun ekosistem advanced materials yang kuat dan berkelanjutan,” ujar Joga.

Ia menjelaskan bahwa sebagai induk Holding Industri Pertahanan DEFEND ID, Len bersama PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, PT PAL Indonesia, dan PT Dahana terus mengembangkan berbagai solusi teknologi berbasis elektronika, komunikasi, radar, energi, transportasi, kemaritiman, dan transformasi digital. Berbagai pengembangan tersebut tidak hanya mendukung kebutuhan pertahanan negara, tetapi juga memberikan manfaat bagi sektor sipil melalui penerapan dual-use technology.

  👷  LEN  

Baca Selanjutnya

Kolaborasi PTDI dan BIJB Kembangkan Kertajati hub Kedirgantaraan

   Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (Perseroda) di Jakarta, Rabu (15/7/2026). ANTARA/Aji Cakti/pri

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan kolaborasi PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (Perseroda) untuk mengembangkan area Kertajati, Jawa Barat sebagai hub industri kedirgantaraan.

"Penandatanganan nota kesepahaman antara PT Dirgantara Indonesia (Persero) atau PTDI dan PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (Perseroda) atau PT BIJB sebagai bagian dari komitmen bersama untuk bisa mengembangkan area Kertajati menjadi kawasan yang menjadi salah satu hub industri kedirgantaraan," ujar AHY dalam acara penandatanganan nota kesepahaman antara PTDI dan PT BIJB di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, salah satu tantangan yang juga sedang terus dikawal adalah agar Bandara Kertajati ini bisa semakin aktif, semakin banyak penerbangan yang bisa menggunakan Kertajati, termasuk untuk haji dan umrah.

Tetapi di samping itu, berupaya untuk mengembangkan sebuah aerospace industrial zones atau kawasan industri (industrial park), sebuah kawasan industri kedirgantaraan.

"Oleh karena itu, tentu yang di depan salah satunya adalah PTDI. Kita tahu PTDI sudah sekian lama menjadi kebanggaan Indonesia sebagai pilar industri manufaktur (manufacturing) di bidang kedirgantaraan, pesawat, termasuk juga sekarang mengembangkan drone yang bisa digunakan untuk kepentingan sipil dan juga militer," kata AHY.

Menurut AHY, sebagaimana diketahui Bandung juga semakin padat penduduknya, semakin banyak kepentingan tata ruang juga terus berkompetisi satu sama lain, sehingga diperlukan areal pengembangan yang lebih luas sehingga Kertajati merupakan salah satu pilihan yang ideal.

Dia menjelaskan, lokasi Kertajati di Kabupaten Majalengka di kawasan Cirebon–Patimban–Kertajati (Rebana) ini juga strategis karena jika ditarik sesuai dengan konektivitas wilayah ke arah barat itu bisa langsung terhubung ke Jakarta, kemudian kawasan industri Bekasi, Karawang, dan Purwakarta.

Kemudian terdapat Pelabuhan Patimban, lalu ke arah timur itu menuju Cirebon, kemudian hingga masuk ke wilayah Jawa Tengah sampai dengan Semarang. Sedangkan ke bagian selatan, Kertajati diharapkan dapat menjadi feeder untuk penerbangan ke sejumlah kabupaten kota yang ada di wilayah selatan Jawa Barat maupun Jawa Tengah.

"Intinya adalah kalau kita bisa merelokasi, tentunya bertahap dimulai dari fasilitas MRO (Maintenance, Repair, Overhaul). Sekali lagi, ini bisa kita targetkan untuk dalam negeri maupun luar negeri," kata AHY.

  👷  Antara  

Baca Selanjutnya

Komisi I DPR Sepakati RUU Ratifikasi Kerja Sama Pertahanan RI-Turki dan RI-Malaysia

➶ 🤝 Termasuk pengembangan rudal “Nagarasa”Rapat kerja DPR (Kompas)

Komisi I DPR mengambil keputusan tingkat I terhadap rancangan undang-undang (RUU) tentang Pengesahan Persetujuan Kerja Sama di Bidang Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Turki.

Dalam kesempatan itu, Komisi I juga menyetujui RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerja Sama di Bidang Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Malaysia.

"Untuk menyetujui ratifikasi kerja sama pertahanan Republik Indonesia dengan Republik Turki. Setuju ya?" tanya Ketua Komisi I DPR Utut Adianto dijawab setuju oleh peserta rapat pengambilan keputusan tingkat I terhadap dua RUU itu, Rabu (1/7/2026).

Setelah pengambilan keputusan tingkat I, kedua RUU ratifikasi kerja sama pertahana antara Indonesia dengan Turki dan Malaysia itu dapat dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan sebagai undang-undang.

"Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan ratifikasi ini programnya bisa berjalan lebih mulus berbasis dengan kekuatan undang-undang," ujat Utut.

Sebelum disetujui Komisi I, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto menjelaskan bahwa RUU diperlukan untuk memenuhi prosedur hukum nasional sebagai syarat berlakunya perjanjian pertahanan antara Indonesia dengan Turki dan Malaysia.

"Persetujuan kerja sama yang telah ditandatangani oleh kedua negara tersebut belum dapat diterapkan mengingat syarat pemberlakuan berdasarkan perjanjian kerja sama dimaksud yang menyatakan bahwa persetujuan ini akan mulai berlaku pada tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis terakhir melalui saluran diplomatik atas pemenuhan prosedur dalam negeri oleh para pihak," ujar Donny.

Ia melanjutkan, kedua perjanjian kerja sama itu tersebut disusun berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.

Perjanjian kerja sama pertahanan itu juga disusun berdasarkan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial masing-masing negara.

Pengesahan RUU ratifikasi kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Turki dan Malaysia ini juga sekaligus memperkuat landasan hukum bagi peningkatan kerja sama pertahanan masing-masing negara.

 Berikut 3 kesepakatan raker DPR :

  ➶ Kompas  

Baca Selanjutnya

Kemhan Kunker ke Galangan Kapal Nasional

Meninjau perkembangan bridge kapal KRI BPD 322 frigate pertama PAL (Ditjen Pothan)

Direkktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Laksamana Muda TNI Sri Yanto, S.T., melaksanakan kunjungan kerja ke PT Teknik Tadakara Sumber Karya (TTS) dan galangan kapal PT PAL Indonesia di Surabaya, dalam rangka meninjau progres daripada pembangunan Kapal Frigate Merah Putih TNI-AL yang merupakan salah satu program strategis dalam memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional.

Dalam kunjungan tersebut, Laksda TNI Sri Yanto, S.T., menegaskan pentingnya implementasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan mekanisme self assessment sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas industri pertahanan nasional.

Setiap alutsista yang berhasil diselesaikan dan diserahkan kepada pengguna akan menjadi bagian dari realisasi pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia.

Melalui sinergi pemerintah dan industri pertahanan, pembangunan Frigate Merah Putih diharapkan mampu memperkuat kemandirian teknologi, meningkatkan daya saing industri nasional, serta mendukung terwujudnya postur pertahanan Indonesia yang tangguh.

  📝  Ditjen Pothan  

Baca Selanjutnya

Indonesia-Rusia Perkuat Kerja Sama Industri Perkapalan

(Media Indonesia)

Kerjasama internasional dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat daya saing industri perkapalan nasional. Selain membuka akses pasar yang lebih luas, kolaborasi dengan mitra luar negeri juga diharapkan mendorong transfer teknologi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), serta memperkuat rantai pasok industri maritim Indonesia.

Upaya tersebut diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Institusi Perkapalan dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) dengan Galangan Kapal Ak Bars, salah satu perusahaan galangan kapal terbesar di Rusia. Penandatanganan dilakukan dalam rangkaian pameran industri internasional Innoprom 2026 di Ekaterinburg, Rusia, Selasa (7/7).

Kesepakatan tersebut disaksikan langsung oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita bersama Menteri Perindustrian Rusia sebagai bagian dari forum bisnis Indonesia–Rusia yang berlangsung di sela penyelenggaraan salah satu pameran industri terbesar di dunia itu.

Ketua Umum DPP Iperindo Anita Puji Utami hadir dalam penandatanganan bersama Wakil Ketua Bidang Industri Penunjang Michael Sutandar. Pada penyelenggaraan INNOPROM 2026 yang berlangsung pada 6-9 Juli 2026, Indonesia mendapat kehormatan sebagai Country Partner. Melalui Kementerian Perindustrian, Indonesia menghadirkan Paviliun Indonesia seluas sekitar 1.000 meter persegi yang diikuti kementerian, lembaga, BUMN, perusahaan swasta, serta berbagai asosiasi industri nasional.

Dalam ajang tersebut, Iperindo turut menampilkan potensi industri perkapalan nasional melalui klaster khusus yang memperkenalkan kemampuan pelaku industri maritim Indonesia kepada mitra internasional.

Selain kerja sama antarlembaga, pada kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara PT PCM Kabel Indonesia, salah satu anggota Iperindo, dengan Galangan Kapal Ak Bars. Kerja sama tersebut diharapkan memperluas peluang kolaborasi bisnis sekaligus memperkuat rantai pasok industri maritim antara Indonesia dan Rusia.

Ketua Umum DPP Iperindo Anita Puji Utami mengatakan kemitraan tersebut merupakan langkah strategis untuk memperluas jejaring internasional sekaligus membuka peluang baru bagi pengembangan industri perkapalan nasional.

"Melalui MoU ini kami ingin membangun kemitraan yang saling menguntungkan antara pelaku industri Indonesia dan Rusia. Kerja sama ini tidak hanya berorientasi pada perdagangan, tetapi juga pengembangan industri, alih teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penciptaan peluang bisnis yang lebih luas bagi anggota Iperindo," ujar Anita.

Menurutnya, tindak lanjut dari kesepakatan tersebut akan difokuskan pada penjajakan peluang kerja sama di sektor pembangunan kapal, industri pendukung, serta pengiriman tenaga kerja terampil ke galangan Ak Bars di Rusia.

Kerja sama ini merupakan kelanjutan dari kunjungan delegasi Galangan Kapal Ak Bars ke Indonesia pada April 2026. Saat itu, delegasi Rusia bertemu dengan Iperindo dan sejumlah perusahaan anggota untuk membahas potensi kolaborasi di sektor industri maritim.

Anita berharap kemitraan tersebut dapat menjadi fondasi kerja sama jangka panjang yang mampu meningkatkan daya saing industri perkapalan nasional, memperluas akses pasar internasional, mendorong transfer teknologi, serta mempererat hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia di sektor maritim. (E-3)

  📝  Media Indonesia 

Baca Selanjutnya

Prabowo Ungkap PT PAL, Pindad, PTDI Nyaris Dijual ke Asing

KRI BPD 322 frigate pertama PAL (PAL)

Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa sejumlah perusahaan strategis yang bergerak di industri pertahanan sempat ingin dijual ke pihak asing.

Ia secara khusus menyebut tiga perusahaan industri pertahanan, yakni PT PAL Indonesia, PT Pindad, dan PT Dirgantara Indonesia (PTDI).

"Banyak sekali perusahaan yang seolah-olah tadinya mau dijual, tadinya mau dijual ke asing. Saya larang! Tadinya industri pertahanan yang mau dijual, PT PAL, mau dijual, PT Pindad mau dijual, PTDI mau dibunuh, mau dijual, kita bangkitkan! Sekarang kita akan bangkitkan semua perusahaan-perusahaan itu," kata Prabowo saat meresmikan lima bendungan di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7/2026).

Prabowo kemudian memaparkan perkembangan industri pertahanan nasional yang disebutnya mulai menunjukkan hasil. Menurut dia, PT PAL kini telah memiliki kemampuan membangun berbagai kapal perang modern, termasuk kapal selam.

"PT PAL sekarang sudah bisa bikin kapal-kapal perang yang hebat-hebat. PT PAL sekarang sudah bisa bikin kapal selam. PT PAL akan bikin kapal-kapal canggih," ujarnya.

Sementara itu, PT Pindad disebutnya baru memperoleh kontrak ekspor dari Arab Saudi untuk penyediaan senjata.

"Pindad sekarang baru saja saya dapat laporan dapat kontrak dari Arab Saudi. Semua senapan dan senapan mesin tentara Arab Saudi akan dibangun oleh PT Pindad. Senjata kita teruji," kata Prabowo.

Meski demikian, Prabowo tidak menjelaskan lebih lanjut kapan rencana penjualan BUMN strategis tersebut sempat muncul maupun pihak yang dimaksud akan menjadi calon pembelinya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan pemerintahannya telah menutup 240 BUMN bermasalah. Jumlah itu akan bertambah hingga 250 perusahaan pada akhir Juli 2026, hingga 800 BUMN yang tidak efisien.

"31 Desember 2026 akan tutup jumlahnya 800 BUMN yang tidak efisien, yang tidak pernah untung, yang merugi terus, kita tutup," kata Prabowo.

Menurutnya, langkah tersebut telah menghasilkan efisiensi anggaran yang signifikan. Pemerintah mengklaim berhasil menghemat hampir Rp 70 triliun hanya dari pengurangan biaya operasional dan gaji direksi perusahaan-perusahaan yang ditutup.

"Dari gaji direksi saja sampai sekarang, overhead dan gaji kita sudah bisa menghemat mendekati Rp 70 triliun. Rp 70 triliun sudah kita hemat, saudara-saudara," ujarnya. (mkh/mkh)

  📝  CNBC 

Baca Selanjutnya

Jumat, 10 Juli 2026

Prabowo Memulai Era Baru Modernisasi Alutsista RI

18.00  Satria  No comments

 Dari Rafale - BrahMos Pesawat Rafale TNI AU (skuadron 12)

Indonesia resmi menambah daftar belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista) dengan menyetujui pembelian rudal BrahMos dan Astra dari India. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sekaligus memodernisasi kekuatan pertahanan nasional.

Kesepakatan tersebut dicapai saat Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi melakukan kunjungan resmi ke Jakarta pada Selasa dan bertemu Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan itu, India menyepakati ekspor sistem rudal jelajah supersonik BrahMos dan rudal udara-ke-udara Astra kepada Indonesia dengan nilai sekitar US$ 630 juta atau setara Rp 11,3 triliun (asumsi kurs Rp 17.980 per dolar AS).

BrahMos merupakan rudal jelajah supersonik hasil pengembangan bersama India dan Rusia yang dikenal memiliki kemampuan diluncurkan dari berbagai platform, baik darat, laut, maupun udara. Sementara itu, Astra adalah rudal udara-ke-udara buatan India yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan tempur pesawat tempur.

Pembelian BrahMos dan Astra semakin memperpanjang daftar pengadaan alutsista strategis Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Sejak 2019, saat Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan), pemerintah secara agresif melakukan modernisasi alutsista dengan menggandeng berbagai negara mitra, mulai dari Amerika Serikat (AS), Prancis, Italia, Turki, Korea Selatan (Korsel), hingga India.

Kebijakan tersebut sejalan dengan agenda modernisasi pertahanan yang terus didorong Prabowo, baik saat memimpin Kementerian Pertahanan (Kemhan) maupun setelah menjabat sebagai Presiden. Penguatan dilakukan di seluruh matra, mencakup pesawat angkut, jet tempur, drone, radar, kapal perang, kapal selam, hingga sistem rudal.

Sejumlah alutsista yang telah dipesan Indonesia antara lain pesawat angkut C-130J Super Hercules, Airbus A400M Atlas, jet tempur Rafale, dan drone TAI Anka-S. Ada pula radar pertahanan udara Thales Ground Master 403, fregat Merah Putih, serta kapal kepresidenan Bung Karno Class.

Di sektor pengadaan strategis, Indonesia juga memesan 42 unit jet tempur Dassault Rafale F4 dari Prancis senilai sekitar US$ 8,1 miliar. Ada juga dua kapal selam Scorpène Evolved dengan estimasi nilai US$ 2 miliar, serta dua kapal perang Brawijaya Class dari Fincantieri Italia senilai sekitar US$ 1,39 miliar.

Selain BrahMos dan Astra, Indonesia juga memperkuat kemampuan sistem persenjataannya melalui pengadaan rudal balistik jarak pendek Khan SRBM, rudal pertahanan udara Hisar-O MRSAM, serta rudal antikapal Roketsan Atmaca. Langkah ini menunjukkan strategi pemerintah untuk mendiversifikasi sumber pengadaan alutsista sekaligus meningkatkan kemampuan pertahanan nasional di tengah dinamika keamanan kawasan yang semakin kompleks.

 Lalu, Dari Mana Sumber Pembiayaannya?

Keinginan untuk membangun sistem pertahanan yang lebih modern tentu membutuhkan modal besar. Belanja alutsista seperti pesawat tempur, kapal perang, radar, drone, hingga rudal bukan pengeluaran kecil.

Sebagian besar kontraknya juga menggunakan mata uang asing. Sehingga kebutuhan anggarannya ikut dipengaruhi pergerakan rupiah terhadap dolar AS maupun euro.

Dalam anggaran Kemhan, terutama untuk program modernisasi alutsista, sumber pembiayaan belanja pertahanan berasal dari Rupiah Murni APBN, serta juga dapat berasal dari pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), hingga Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dan, pada 2026, anggaran Kemhan ditetapkan sebesar Rp 187,1 triliun.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 yang diundangkan pada 28 November 2025. Anggaran tersebut dibagi ke dalam dua fungsi utama, yakni fungsi pertahanan dan fungsi pendidikan.

Fungsi pertahanan menjadi porsi terbesar dengan alokasi Rp 186,6 triliun. Sementara itu, fungsi pendidikan mendapat anggaran Rp 490 miliar.

Jika dilihat dari programnya, pos terbesar berada pada Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarana Prasarana Pertahanan. Nilainya mencapai Rp 84,48 triliun atau sekitar 45,1% dari total anggaran Kemhan 2026.

Menariknya, sumber dana terbesar untuk program modernisasi tersebut justru berasal dari pinjaman luar negeri. Dari total Rp 84,48 triliun, pinjaman luar negeri mencapai Rp 46,5 triliun, lalu Rupiah Murni sebesar Rp 33,44 triliun, pinjaman dalam negeri Rp 3,69 triliun, SBSN Rp 800 miliar, serta Pendapatan Negara Bukan Pajak sekitar Rp 60 miliar.
 
Komposisi ini menunjukkan bahwa modernisasi alutsista Indonesia tidak hanya bertumpu pada belanja langsung dari kas negara. Untuk pengadaan besar seperti pesawat tempur, kapal perang, radar, hingga sistem rudal, pemerintah juga menggunakan skema pembiayaan lain, terutama pinjaman luar negeri.

Dalam beberapa tahun terakhir, anggaran Kemhan sendiri bergerak naik. Pada APBN 2024, Kemhan mendapatkan alokasi sekitar Rp 139,26 triliun. Pada APBN 2025, angkanya naik menjadi sekitar Rp 166,26 triliun.

Namun, angka 2025 itu kemudian mengalami penyesuaian besar menjadi Rp 364,1 triliun. Mengutip dari Kemhan, kenaikan tersebut diarahkan untuk modernisasi alutsista, peningkatan kesejahteraan prajurit, kemandirian industri pertahanan, serta validasi organisasi.

Rencana 2027 juga tidak kalah besar. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp 195 triliun untuk tahun anggaran 2027.

Usulan itu muncul karena kebutuhan anggaran pertahanan nasional disebut mencapai Rp 667 triliun, sementara pagu indikatif yang diberikan pemerintah hanya sekitar Rp 139 triliun. Jika tambahan Rp 195 triliun disetujui, anggaran Kemhan 2027 dapat naik ke kisaran Rp 334 triliun.

Besarnya kebutuhan anggaran itu memperlihatkan bahwa modernisasi pertahanan bukan hanya soal daftar belanja alutsista, tetapi juga soal ruang pembiayaan. Makin besar kebutuhan pengadaan, makin besar pula kebutuhan pemerintah untuk membiayainya.

  🚀  CNBC  

Baca Selanjutnya

Kamis, 09 Juli 2026

Indonesia Sepakat Akuisisi Rudal Astra dari India

13.05  Satria  No comments

 Untuk mempersenjatai SU 30 TNI AUPesawat SU30 TNI AU dengan rudal Rusia (Dispenau)

Indonesia resmi menyepakati membeli rudal Astra dan rudal supersonik BrahMos dari India sebagai bagian dari penguatan kemitraan strategis dan pertahanan antara kedua negara.

Kesepakatan ini dicapai dalam kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India, Narendra Modi, saat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Jakarta pada 7 Juli 2026.

Total nilai paket kerja sama pertahanan yang mencakup pengadaan sistem rudal canggih ini, dilaporkan mencapai 630 juta USD (sekitar Rp 10,2 triliun).

 Rudal Udara ke Udara Jarak Jauh

Khusus untuk Astra, merupakan rudal udara ke udara jarak jauh melampaui cakrawala BVRAAM (Beyond-Visual-Range Air-to-Air Missile) pertama yang dikembangkan secara mandiri oleh India.

Rudal Astra dirancang oleh DRDO (Defence Research and Development Organisation) dan diproduksi oleh perusahaan pertahanan Bharat Dynamics Limited (BDL).

Rudal canggih ini dirancang khusus untuk melacak dan menghancurkan pesawat musuh yang memiliki kelincahan tinggi dari jarak jauh dengan tingkat akurasi presisi tinggi.

 Untuk Mempersenjatai Su-30

Saat ini tersedia dua varian utama, pertama Astra Mk-1, dengan jangkauan tembak efektif antara 80 hingga 110 km.

Rudal ini melaju dengan kecepatan maksimum 4,5 Mach dan dilengkapi pemandu Terminal Active Radar Homing.

Varian kedua Astra Mk-2, merupakan generasi terbaru yang sedang dipercepat proses pengembangannya oleh DRDO.

Astra Mk-2 memiliki jangkauan serang yang ditingkatkan, mampu memburu pesawat musuh hingga jarak 160–240 km.

Sejak awal rudal Astra dirancang agar kompatibel dengan berbagai jet tempur mutakhir milik Angkatan Udara India dan Angkatan Laut India, termasuk Sukhoi Su-30MKI, HAL Tejas, dan MiG-29K.

Di Indonesia, rudal ini rencananya akan diintegrasikan pada jet tempur Sukhoi Su-30 TNI Angkatan Udara yang dioperasikan oleh Skadron Udara 11. (RBS)

  ✈️ Airspace Review   

Baca Selanjutnya

Prabowo dan Modi Sepakati 16 MoU

09.00  Satria  No comments

 Termasuk soal Rudal Supersonic BrahMos Presiden Prabowo Subianto menyambut kedatangan Perdana Menteri India Narendra Modi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (6/7/2026) (antara)

Pertemuan Prabowo Subianto dan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi menghasilkan 16 kesepakatan.

Salah satunya kerja sama terkait rudal jelajah supersonik BrahMos.

"Kami yakin kesepakatan-kesepakatan tersebut dapat segera diimplementasikan sehingga memberi hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara," kata Prabowo saat memberikan keterangan pers bersama PM Modi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Dokumen kerja sama yang diteken di hadapan Prabowo dan Modi itu antara lain perpanjangan perjanjian kerangka kerja antara Badan Riset dan Inovasi Nasional Indonesia dan Indian Space Research Organisation mengenai eksplorasi dan pemanfaatan antariksa untuk tujuan damai.

Selain itu, Indonesia dan India mengumumkan 15 dokumen lainnya yang mencakup kerja sama di sejumlah bidang strategis, dari pertahanan, energi, kesehatan, kebudayaan, hingga teknologi. Berikut ini rinciannya:

1. Perpanjangan Framework Agreement antara Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Indonesia dan Indian Space Research Organisation (ISRO) tentang kerja sama dalam eksplorasi dan pemanfaatan antariksa untuk tujuan damai.
2. Perpanjangan protokol Nota Kesepahaman tentang kerja sama keselamatan dan keamanan maritim.
3. Nota Kesepahaman tentang kerja sama di bidang penanggulangan bencana.
4. Nota Kesepahaman tentang kerja sama di bidang mineral dan teknologi untuk rantai pasok baja.
5. Pengaturan Pelaksanaan (Implementing Arrangement) mengenai kolaborasi tenaga kesehatan.
6. Letter of Intent (LoI) untuk konservasi dan restorasi Kompleks Candi Prambanan, Indonesia.
7. Nota Kesepahaman tentang kerja sama di bidang telekomunikasi, teknologi, dan layanan.
8. Nota Kesepahaman tentang kerja sama di bidang regulasi produk medis.
9. Nota Kesepahaman tentang kerja sama di bidang pertanian.
10. Nota Kesepahaman tentang kerja sama di bidang pengelolaan dan pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemilu.
11. Nota Kesepahaman tentang kerja sama penelitian, teknologi, dan inovasi.
12. Penandatanganan kontrak sistem pertahanan rudal BrahMos antara BrahMos dan Kementerian Pertahanan.
13. Perjanjian kerja sama rudal udara-ke-udara antara Bharat Dynamics dan Republic Corp.
14. Nota Kesepahaman antara Non-Ferrous Materials Technology Development Centre, MIDWEST Ltd., dan PT Perusahaan Mineral Nasional.
15. Strategic Joint Venture antara Steel Authority of India dan PT Krakatau Steel.
16. Nota Kesepahaman antara Indian Institute of Management Bangalore dan PT Inteligensia Grahatama. (eva/haf)

  🚀  detik  

Baca Selanjutnya

Rabu, 08 Juli 2026

Kemhan Buka Workshop Submarine Phase 2 TA. 2026

09.00  Satria  No comments

  👷 🤝 Mengembangkan desain kapal selam (Ditjen Pothan)

Mewakili Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, Direktur Teknologi Potensi Pertahanan (Dir Tekpothan) Marsma TNI Dedy Laksmono, S.E., S.T., M.M. membuka Workshop Submarine Phase 2 TA. 2026 bertema Submarine Design & Technical Drawing Analysis di Hotel Oakwood Taman Mini, Jakarta.

Kegiatan yang berlangsung pada 6–10 Juli 2026 tersebut merupakan bagian dari implementasi program ofset pengadaan Rudal Jarak Sedang (Dual Mission Missile) AS-400 dari Excalibur International a.s. sebagai upaya memperkuat penguasaan teknologi pertahanan nasional.

Dalam sambutan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan yang dibacakan, Dir Tekpothan menyampaikan bahwa penyelenggaraan workshop ini merupakan langkah strategis dalam mendukung peningkatan kemampuan sumber daya manusia serta penguasaan teknologi kapal selam melalui pemanfaatan program ofset.

Workshop diharapkan menjadi sarana berbagi pengetahuan, pengalaman, dan inovasi yang mampu memperkuat sinergi antara pemerintah, TNI, perguruan tinggi, industri pertahanan nasional, dan mitra internasional dalam mendukung pembangunan kemampuan pertahanan negara.

Lebih lanjut disampaikan bahwa kebijakan ofset dalam pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan dari luar negeri merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

Implementasi kebijakan tersebut diharapkan mampu mendorong alih teknologi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penguatan kapasitas industri pertahanan dalam negeri sebagai fondasi terwujudnya kemandirian teknologi pertahanan nasional.

Workshop yang diikuti peserta dari Kementerian Pertahanan, TNI Angkatan Laut, Universitas Pertahanan RI, dan industri pertahanan nasional ini akan membahas berbagai aspek desain kapal selam dan analisis technical drawing sebagai bekal peningkatan kompetensi teknis peserta.

Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun kolaborasi yang semakin erat dalam pengembangan teknologi kapal selam guna mendukung terwujudnya industri pertahanan nasional yang mandiri, maju, dan berdaya saing.

   👷  Ditjen Pothan   

Baca Selanjutnya