Depohar 30 Serahkan Pesawat Sutuc TT-3116

 👷 Setelah menjalani proses pemeliharaan(Depohar 30)

Pesawat EMB-314 Super Tucano dengan nomor registrasi TT-3116 resmi diserahkan kepada Skadron Udara 21 dalam sebuah upacara sederhana yang berlangsung di Sathar 32 Depohar 30, Lanud Abd. Saleh, Malang, Jumat (13/02/2026).

Penyerahan dilakukan oleh Kadisbin Depohar 30 Letkol Tek Angga Bayu Hapsara, S.T., M.Han. Setelah pesawat tersebut berhasil melewati serangkaian proses pemeliharaan intensif dan uji terbang yang ketat.

"Penyerahan pesawat Super Tucano TT-3116 merupakan hasil kerja keras dan profesionalisme tim. Pesawat ini diharapkan menjadi aset strategis yang mampu mendukung berbagai operasi udara demi menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia," ujarnya.

Pesawat EMB-314 Super Tucano dikenal sebagai pesawat tempur turboprop yang handal dan multifungsi. Tidak hanya unggul dalam misi tempur, pesawat ini juga kerap digunakan dalam pelatihan. Dengan kecepatan, efisiensi bahan bakar, dan daya tempur yang mumpuni, Super Tucano menjadi salah satu elemen penting dalam kekuatan udara TNI AU.

Dengan tambahan pesawat Super Tucano TT-3116 ini, Skadron Udara 21 semakin siap untuk menjaga stabilitas dan keamanan wilayah udara, khususnya di area Lanud Abd. Saleh dan sekitarnya. Kehadiran pesawat ini memberikan optimisme baru bagi personel Skadron 21 dalam menghadapi tantangan operasional di masa mendatang.

   🛩  Depohar 30  

Baca Selanjutnya

Defend ID Bakal Serap Rp 30 Triliun

  Untuk modernisasi alutsista di 2026 (Defend.id)

PT Len Industri (Persero)/ Defend ID, holding BUMN industri pertahanan memproyeksikan menyerap Rp 30 triliun di tahun 2026 untuk pengembangan alat utama sistem senjata (Alutista).

Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan anggaran pertahanan sekitar Rp 337 triliun, salah satu yang terbesar dalam sejarah postur fiskal Indonesia.

Direktur Utama PT Len Industri, Joga Dharma Setiawan mengatakan sebagian dari anggaran tersebut akan digunakan untuk modernisasi alutsista, peningkatan kapasitas fasilitas pendukung produksi, research & inovation, dan skema spend to invest untuk kemandirian industri pertahanan.

Dia menyebut bahwa anggaran modernisasi alutsista 2026 berada dalam kerangka Kementerian Pertahanan yang telah disetujui Rp 187,1 triliun dengan arahan pemanfaatan untuk modernisasi alutsista, penguatan organisasi, personel, serta dukungan industri nasional.

"Dalam konteks modernisasi alutsista Defend ID menargetkan kurang lebih Rp30 triliun di tahun 2026," katanya kepada Bisnis, Rabu (11/2/2026).

Di sisi lain, dalam rapat bersama Komisi VI, Joga membahas mengenai kinerja operasional dan keuangan BUMN industri pertahanan, rencana kerja dan roadmap industri pertahanan, riset dan pengembangan, serta kolaborasi antar ekosistem industri pertahanan.

Joga menjelaskan bahwa Defend ID akan memanfaatkan 30% dari anggaran tersebut yang digunakan untuk pengembangan peralatan dan investasi.

"Mungkin Defend ID di 30-an persen gitu. Tapi itu bukan untuk peralatan semuanya, ya. Itu termasuk untuk investasi," tuturnya.

Joga menegaskan akan menggunakan komponen dalam negeri agar menekan ketergantungan produk luar negeri atau impor. Nantinya Defend ID menunjang sekitar 60%-70% kebutuhan Kementerian Pertahanan.

"Jadi memang kita harus buat sendiri. Jadi tadi didukung kita memang harus buat sendiri. Misalnya untuk amunisi, propelannya harus kita buat sendiri," terangnya.

Joga menyampaikan guna memaksimalkan penggunaan komponen dalam negeri, Defend ID merencanakan melibatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) secara intens.

Sebab, kata Joga, BRIN juga fokus melakukan riset di sektor pertahanan, tidak hanya di bidang energi hingga kesehatan.

"Strategi ke depannya kita harus lebih komprehensif pengembangan sumber daya manusia dan lebih banyak kolaborasi dengan BRIN. Karena BRIN sekarang mendukung kuat untuk preset-presetnya untuk pengembangan industri pertahanan," tandasnya..

  👷  Bisnis  

Baca Selanjutnya

Pindad Tandatangani MoA dengan Inhan Arab Saudi

  Peluang memasok senjata ke Arab Saudi (Pindad)

PT Pindad telah menandatangani Memorandum of Agreement (MoA) dengan Saudi Arabian Military Industries Defence Systems (SAMI DS), industri pertahanan Arab Saudi dalam rangkaian kegiatan World Defence Show 2026, di Riyadh Exhibition & Convention Center, Riyadh, Arab Saudi, pada Senin, 9 Februari 2026.

Penandatanganan kerja sama ini dilaksanakan oleh Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa, dengan General Manager SAMI Defence Systems, Mansour Qaed Alharbi. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Produksi PT Pindad; Hera Rosmiati, GM Divisi Senjata, Arif Puji Santoso dan Manager Ekspor, Samuel Zefanya.

Agenda kali ini menunjukkan ketangguhan produk PT Pindad yang sudah terlebih dahulu melalui rangkaian uji di Arab Saudi sepanjang tahun 2024-2025. Penandatanganan MoA ini menjadi langkah penting bagi PT Pindad sebagai industri pertahanan Indonesia dalam upaya menjadi bagian dari rantai pasok global.

Dalam keterangan tersebut, dituliskan, untuk pertama kalinya, PT Pindad memperoleh kepercayaan untuk memasok senjata serta terlibat dalam pemanfaatan fasilitas produksi dan alih teknologi guna mendukung program Saudi Vision 2030.

Kerja sama ini membuka peluang bagi produk senjata PT Pindad untuk diproduksi dan dikembangkan di luar Indonesia sekaligus memperkuat diplomasi negara.

  Pasokan negara lain  
Arab Saudi selama ini dikenal sebagai salah satu importir senjata terbesar di dunia, dengan Amerika Serikat sebagai pemasok utamanya. Dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar kebutuhan alutsista Kerajaan Arab Saudi dipenuhi oleh industri pertahanan AS, mulai dari pesawat tempur, sistem pertahanan udara, rudal, hingga kendaraan militer. Ketergantungan ini menjadikan Washington mitra strategis utama Riyadh di sektor pertahanan.

Selain Amerika Serikat, sejumlah negara Eropa juga menjadi pemasok penting. Spanyol dan Prancis tercatat aktif mengekspor peralatan militer ke Arab Saudi, termasuk kapal perang, sistem persenjataan, dan kendaraan tempur.

Inggris pun memiliki sejarah panjang kerja sama pertahanan dengan Riyadh melalui kontrak besar seperti proyek Al-Yamamah yang memasok pesawat tempur dan perlengkapan militer lainnya.

Di luar itu, beberapa negara lain seperti China dan Rusia juga pernah terlibat dalam pasokan persenjataan, meski porsinya jauh lebih kecil dibandingkan AS dan Eropa Barat. Kini, di tengah ambisi Saudi Vision 2030 untuk memperkuat industri pertahanan dalam negeri, Arab Saudi mulai membuka peluang kemitraan baru dengan berbagai negara guna memperluas dan mendiversifikasi sumber pasokannya. ***

  💥  Pikiran Rakyat  

Baca Selanjutnya

TNI AL Fokus Pengadaan Alutsista Baru, Perbanyak Kapal-Kapal Buatan Dalam Negeri

KRI Canopus 936 direncanakan hadir tahun ini berserta kapal selam rescue (A&R)

TNI AL melaksanakan Rapat Pimpinan (Rapim) 2026 di Mabes TNI AL (Mabesal), Cilangkap, Jakarta Timur (Jaktim) pada Rabu (11/2), yang salah satunya membahas alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Dalam rapim tersebut turut dibahas mengenai fokus Angkatan Laut tahun ini adalah pengadaan alutsista, khususnya memperbanyak kapal-kapal buatan dalam negeri.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali menyampaikan bahwa dalam rapim yang membahas alutsista tersebut hadir 147 perwira tinggi (pati) TNI AL.

Baik yang bertugas di Jakarta maupun daerah lainnya. Mereka akan menjabarkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, serta Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

”Prioritas ke depan untuk TNI Angkatan Laut masih tetap di bidang alutsista. Karena Angkatan Laut itu ada karena ada kapal, kalau nggak ada kapal bukan Angkatan Laut namanya,” kata Ali kepada awak media.

Penambahan alutsista berupa kapal masih sangat diperlukan oleh TNI AL, mengingat luasnya wilayah perairan Indonesia yang perlu diawasi.

KRI LRK 392, satu dari dua unit OPV produksi DRU akan diresmikan secepatnya. (Agus Triwahyudi)
”Jadi, penambahan kapal akan tetap dilaksanakan. Penambahan kapal ini dilaksanakan di industri galangan dalam negeri maupun luar negeri,” lanjut Ali.

Khusus kapal buatan dalam negeri, Ali menyampaikan bahwa pihaknya concern memberikan dukungan kepada galangan-galangan lokal.

Tujuannya agar industri pertahanan (inhan) bidang perkapalan terus berkembang. Sehingga nantinya mereka semakin mandiri dan mampu memproduksi kapal dengan kualitas yang lebih baik.

”Untuk beberapa kapal yang kita bisa bangun di dalam negeri, kita bangun di dalam negeri. Dan untuk yang belum bisa kita bangun sendiri, kita bangun di luar negeri tapi ada kerja sama transfer of technology, transfer of knowledge, dan nantinya kedepan diharapkan semua bisa dibangun di dalam negeri,” terang Laksamana Ali.

Meski ada beberapa kapal yang belum bisa diproduksi oleh galangan dalam negeri, Ali optimistis ke depan akan semakin banyak kapal yang diproduksi oleh perusahaan lokal.

Untuk itu, pengadaan kapal-kapal dari luar negeri disertai dengan transfer teknologi dan pengetahuan. Harapannya perusahaan lokal bisa belajar dari perusahaan dari luar negeri.

”Dan dari pihak luar juga bersedia untuk membangun di dalam negeri dengan bantuan mereka untuk awalnya, kemudian terakhirnya nanti kita bisa bangun sendiri dan 100 persen TKDN-nya dibangun oleh putra-putri terbaik dari bangsa ini,” kata orang nomor satu di TNI AL.

  ⚓️  Jawa Pos  

Baca Selanjutnya

Transformasi Industri Pertahanan Harus Dipercepat

  Untuk wujudkan kemandirian nasional KRI BPD 322, FMP pertama produksi PAL Indonesia kerjasama Babcock (PAL)

Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh, menegaskan pemerintah perlu mempercepat transformasi industri pertahanan nasional agar Indonesia tidak lagi bergantung pada produk luar negeri.

Menurutnya, penguatan industri pertahanan merupakan bagian penting dari strategi besar kemandirian nasional sekaligus upaya menjaga ketahanan negara.

“Kita tidak boleh terus-menerus berada pada posisi pembeli berbagai produk sistem pertahanan dari luar negeri. Indonesia harus naik kelas menjadi produsen dan bahkan eksportir alat pertahanan,” ujar Oleh Soleh.

Ia menekankan langkah tersebut harus dimulai dari konsistensi penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, khususnya terkait kewajiban penggunaan produk dalam negeri.

Optimalisasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam setiap pengadaan alutsista dinilai menjadi salah satu kunci utama.

Selain itu, diperlukan penyusunan roadmap jangka panjang industri pertahanan nasional yang terintegrasi antara Kementerian Pertahanan, BUMN, swasta, serta lembaga riset.

Pemerintah juga didorong memberikan insentif fiskal dan nonfiskal, seperti kemudahan perpajakan dan dukungan terhadap riset serta pengembangan teknologi.

“Transfer of technology yang dilakukan harus terukur, bukan sekadar perakitan, tetapi benar-benar menguasai desain dan rekayasa,” kata legislator dari Dapil Jawa Barat XI tersebut.

Oleh Soleh menilai tren anggaran pertahanan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan penguatan modernisasi alutsista.

Skema pembiayaan kreatif seperti kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN strategis juga telah berjalan.

Sejumlah BUMN industri pertahanan seperti PT Pindad, PT PAL Indonesia, dan PT Dirgantara Indonesia disebut telah menunjukkan peningkatan kapasitas produksi. Hal itu terlihat dari kemampuan memproduksi kendaraan taktis, kapal perang, hingga pesawat CN-235 dan NC-212.

Namun, ia mengingatkan agar pembiayaan tidak hanya difokuskan pada pembelian produk jadi, melainkan juga diarahkan untuk memperbesar kapasitas produksi nasional dan investasi teknologi.

“Ke depan, pembiayaan harus memperkuat industri dalam negeri, bukan sekadar membeli produk jadi dari luar,” tegasnya.

Terkait kemungkinan pengadaan tanpa impor, Oleh Soleh menyebut Indonesia sudah mampu memproduksi beberapa jenis alutsista dan suku cadang tertentu secara lokal, seperti kendaraan taktis, amunisi, kapal patroli, serta layanan perawatan dan overhaul (MRO).

Meski demikian, untuk sistem berteknologi tinggi seperti radar canggih, jet tempur generasi terbaru, dan sistem pertahanan udara jarak jauh, kolaborasi internasional masih diperlukan.

Ia juga menilai peran BUMN industri pertahanan saat ini cukup signifikan, tetapi perlu diperkuat melalui konsolidasi dan sinergi rantai pasok.

Keterlibatan badan usaha milik swasta (BUMS) juga perlu diperluas agar industri pertahanan tidak hanya bertumpu pada beberapa perusahaan besar.

Selain itu, Oleh Soleh menyoroti pentingnya dukungan sektor perbankan dan lembaga keuangan nasional. Menurutnya, industri pertahanan merupakan sektor strategis yang membutuhkan pembiayaan jangka panjang dengan risiko yang terukur. (Ykb)

  👷  IDM  

Baca Selanjutnya

Anggaran Pertahanan 2026 Naik ke Rp 337 T

  Industri Dalam Negeri Jadi Fokus Kapal induk ringan Giuseppe Garibaldi (Navi Miltari Italiane)

Anggaran pertahanan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 naik signifikan menjadi sekitar Rp 337 triliun. Besaran ini menempatkan belanja pertahanan sebagai salah satu pos terbesar dalam postur fiskal tahun depan.

Pengamat geopolitik dari Human Studies Institute, Rasminto, menilai kenaikan anggaran tersebut menjadi ujian bagi konsistensi pemerintah dalam membangun industri pertahanan dalam negeri. Menurut dia, tanpa kebijakan penyerapan anggaran yang jelas, belanja pertahanan berpotensi kembali didominasi impor.

"APBN 2026 bisa menjadi momentum penguatan industri pertahanan nasional, atau sebaliknya, sekadar menjadi etalase belanja alutsista luar negeri dengan label modernisasi," kata Rasminto.

Dalam dokumen kebijakan fiskal, anggaran pertahanan 2026 diarahkan untuk modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), penguatan organisasi dan personel TNI, serta peningkatan kesiapan pertahanan nasional. Namun, Rasminto menilai modernisasi kerap dimaknai sebagai pembelian platform impor, bukan penguatan kapasitas industri nasional.

Secara nominal, anggaran pertahanan 2026 menempati posisi kedua terbesar dalam APBN. Meski begitu, proporsinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih di bawah 1 persen. Pemerintah menargetkan peningkatan bertahap hingga kisaran 1-1,5 persen PDB dalam jangka menengah.

"Masalahnya bukan sekadar rasio terhadap PDB. Yang lebih krusial adalah struktur belanja. Apakah uang itu memperkuat ekosistem industri nasional, atau justru memperdalam ketergantungan pada pemasok luar negeri," ujar Rasminto.

KRI BPD 322, FMP pertama produksi PAL Indonesia kerjasama Babcock (PAL)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan mengamanatkan pemenuhan kebutuhan alutsista melalui produksi dalam negeri, dengan impor sebagai opsi terakhir. Namun dalam praktiknya, skema pengadaan strategis bernilai besar dinilai masih minim keterikatan pada transfer teknologi, offset industri, maupun kewajiban produksi lokal.

Di sisi BUMN, pemerintah membentuk holding industri pertahanan DEFEND ID pada April 2022 yang membawahi PT Len Industri, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, dan PT Dahana. Holding ini ditujukan untuk mengonsolidasikan kemampuan produksi dan meningkatkan daya saing industri pertahanan nasional.

Sejumlah kontrak modernisasi telah diberikan kepada anggota holding tersebut, seperti modernisasi pesawat C-130 Hercules oleh PT Dirgantara Indonesia serta modernisasi kapal perang TNI AL oleh PT PAL Indonesia dengan nilai sekitar US$ 1,1 miliar. Kontrak-kontrak ini kerap disebut sebagai bentuk keberpihakan pada industri dalam negeri.

Namun, Rasminto menilai kontrak tersebut masih bersifat terbatas. "Tanpa kepastian order jangka panjang dan keberanian mengunci belanja dalam negeri, industri pertahanan tetap berada dalam posisi reaktif, bukan strategis," katanya.

Di luar BUMN, keterlibatan badan usaha milik swasta (BUMS) pertahanan mulai meningkat. PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia telah mengantongi lisensi Kementerian Pertahanan dan memproduksi selongsong peluru, proyektil, serta komponen mekanik presisi untuk pesawat, kapal, dan kendaraan taktis.

Selain itu, PT Republik Defensindo juga terlibat dalam produksi kendaraan militer serta pengembangan fasilitas produksi amunisi bersama BUMN pertahanan. Keterlibatan sektor swasta dinilai memperluas basis industri pertahanan nasional.

Rafale C T-0318 pesanan Indonesia sedang di ujiterbang, diperkirakan akan tiba pertengahan tahun 2026. (@Swiderek M)

Meski demikian, arah kebijakan pengadaan strategis dinilai masih menjadi tanda tanya. Rencana pengadaan 42 unit jet tempur Rafale, wacana akuisisi kapal induk ringan Giuseppe Garibaldi, serta modernisasi alutsista laut dan udara berpotensi menyerap anggaran besar jika tidak disertai kewajiban offset dan alih teknologi.

"Setiap pengadaan strategis seharusnya menjadi instrumen industrialisasi, bukan sekadar transaksi jual beli. Tanpa itu, APBN hanya menjadi pembiayaan industri pertahanan negara lain," kata Rasminto.

Ia mengakui kemandirian penuh dalam teknologi pertahanan tingkat tinggi belum dapat dicapai dalam jangka pendek. Namun ketergantungan permanen juga dinilai bukan pilihan.

"Yang dibutuhkan adalah peta jalan yang disiplin: impor hanya untuk menutup celah teknologi, sambil secara sistematis membangun kapasitas produksi dalam negeri," ujarnya.

Selain struktur belanja, Rasminto juga menyoroti terbatasnya dukungan pembiayaan jangka panjang bagi industri pertahanan nasional. Menurut dia, akses terhadap perbankan nasional masih terkendala tingginya persepsi risiko dan panjangnya siklus produksi.

"Tanpa dukungan pembiayaan nasional yang kuat, industri pertahanan akan terus bergantung pada negara atau pembiayaan asing. Ini bertentangan dengan tujuan kemandirian," katanya.

Dengan lonjakan anggaran pertahanan pada 2026, pemerintah dinilai berada pada persimpangan kebijakan. Pilihan belanja akan menentukan apakah APBN menjadi alat penguatan industri pertahanan nasional atau kembali terserap pada belanja impor berskala besar. (fdl/fdl)

  👷  detik  

Baca Selanjutnya

PAL Indonesia Laksanakan Mandat Penguatan Industri Galangan Kapal Indonesia

  Tak hanya fokus pertumbuhan bisnis perusahaan KRI BPD 322, FMP pertama produksi PAL Indonesia (PAL)

PT PAL Indonesia memastikan kewajiban pengembangan galangan kapal akan melibatkan industri komponen lokal. Hal ini sekaligus melanjutkan arahan Danantara terkait kewajiban memasok kapal untuk BUMN pelayaran seperti Pelni, Pertamina International Shipping, hingga ASDP.

Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod mengatakan, sebagai BUMN di bidang industri perkapalan, pihaknya tak hanya fokus pada pertumbuhan bisnis perusahaan, tetapi juga diberi mandat untuk mendorong penguatan industri galangan kapal Indonesia.

“Jadi ini tidak lain adalah semua potensi pasar kapal dalam negeri diberikan kepada PT PAL dan mewajibkan kepada PT PAL untuk mendistribusikan kepada galangan-galangan kapal Indonesia,” kata Kaharuddin dalam agenda Diskusi Strategis Industri Maritim, Kamis (5/2/2026).

Dia juga menyebut pihaknya akan berupaya mengangkat potensi, kemampuan, skill dari galangan-galangan kapal Indonesia, baik dari sisi manajemen, teknologi, dan sebagainya.

Pemerintah mendorong konsolidasi industri galangan kapal nasional dengan menugaskan PT PAL Indonesia sebagai induk bagi galangan-galangan kapal di Tanah Air.

Langkah ini disebut sebagai mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kapasitas industri maritim domestik dan menekan ketergantungan pada produk impor.

“Bukan hanya sekadar mendistribusikan, saya diwajibkan untuk bukan hanya sekadar mendistribusikan kontrak-kontrak ini,” tuturnya.

Sejalan dengan mandat tersebut, PT PAL menegaskan tidak lagi berposisi sebagai pesaing bagi galangan lain di dalam negeri. Perannya bergeser menjadi koordinator sekaligus pembina ekosistem industri.

“PT PAL tidak akan menjadi kompetitor dari kalian, PT PAL akan membagikan apa yang sudah dikembangkan, baik itu dari sisi manajemen, teknologi, supply chain, dan bahkan dari sisi pengembangan SDM,” tuturnya.

Konsolidasi ini dinilai krusial mengingat besarnya potensi pasar maritim nasional yang selama ini belum sepenuhnya dinikmati industri dalam negeri. Tanpa penguatan struktur industri, sebagian besar nilai ekonomi justru mengalir ke luar negeri.

“Potensi yang luar biasa besar ini, jangan sampai ketinggalan. Seperti tadi, 90% akan lari keluar. Dan potensi yang besar ini juga tidak akan memberikan impak yang cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia kalau hanya sekadar kebijakannya adalah semua pesanan kapal dalam negeri harus ke dalam negeri,” tuturnya.

Dia menilai, kebijakan yang hanya mewajibkan pemesanan kapal di dalam negeri belum cukup memberi efek berganda signifikan. Dampak ekonomi baru akan terasa kuat apabila seluruh rantai pasok, termasuk peralatan dan komponen kapal, juga dibangun di dalam negeri melalui integrasi dengan PT PAL dan galangan nasional lainnya.

Dari perhitungan sementara, dampak ekonomi sektor ini disebut sangat besar apabila tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) bisa terus ditingkatkan. Pemerintah menargetkan TKDN industri maritim dapat mencapai 50% mulai tahun depan dan meningkat secara bertahap.

“Kalau semua potensi ini sudah bisa kita terapkan di dalam negeri, kemudian kita bisa meningkatkan mulai tahun depan TKDN itu di 50% dan seterusnya, maka insyaallah kita akan bisa memberikan sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia minimal 1,8%,” tuturnya.

  👷  Koran BUMN  

Baca Selanjutnya

BRIN dan PT LEN Kembangkan Teknologi NVG dan Thermal Imaging

(LEN)

Melalui BRIN Goes to Industry, Len - BRIN berupaya untuk mempercepat riset, pengembangan, dan hilirisasi teknologi agar siap dimanfaatkan oleh industri strategis nasional.

Salah satunya adalah Teknologi NVG dan Thermal Imaging yang merupakan komponen krusial dalam operasi pertahanan, keamanan, dan perlindungan wilayah strategis Indonesia.

Untuk itu, Len bersama BRIN menghadirkan teknologi "mata malam" pertahanan nasional melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengembangan teknologi Night Vision Goggle dan Thermal Imaging Devices.

Kolaborasi antara Len dan BRIN menjadi penting karena menyatukan kekuatan riset nasional dengan kapabilitas industri strategis dalam satu ekosistem inovasi terintegrasi.

BRIN berperan sebagai pusat unggulan riset dan penguasaan teknologi dasar, sementara Len memiliki pengalaman dan kapasitas dalam rekayasa sistem, industrialisasi, serta integrasi teknologi pertahanan.

Sinergi ini memungkinkan hasil riset tidak berhenti di laboratorium, tetapi dapat dihilirisasi menjadi produk siap pakai yang memenuhi kebutuhan pengguna dalam negeri.

Melalui kerja sama ini diharapkan lahir inovasi pertahanan yang andal, kompetitif, dan siap digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kolaborasi ini menegaskan komitmen bersama dalam membangun kemandirian teknologi, memperkuat ketahanan nasional, serta menjaga kedaulatan Indonesia di tengah dinamika global.

  🤝  LEN Industri  

Baca Selanjutnya

PT Pindad & BRIN Jalin Kerja Sama Riset Material Laras Senjata

  Perkuat kemandirian indhan (Pindad)

PT Pindad bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menandatangani perjanjian kerja sama dalam rangkaian kegiatan BRIN Goes to Industry pada Kamis, 5 Februari 2026 berlokasi di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo, Gedung B.J. Habibie, Jakarta. Penandatanganan dilaksanakan oleh Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Pindad, Prima Kharisma dengan Kepala Pusat Riset Metalurgi BRIN, Ika Kartika. Kerja sama antara PT Pindad dengan BRIN bernilai strategis dalam rangka mengakselerasi hilirisasi riset menuju kemandirian industri strategis nasional.

Penandatanganan perjanjian kerja sama ini mengenai Riset Pengembangan Material untuk Laras Senjata Berbasis Baja Paduan. Tujuan kerja sama ini adalah peningkatan kemandirian industri pertahanan melalui penggunaan material dan proses dalam negeri. Laras merupakan komponen utama dalam senjata api yang memerlukan ketahanan tinggi dari ledakan serta gesekan dengan amunisi yang meluncur.

Mengawali kegiatan, Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN, Hendrian menyampaikan bahwa hari ini merupakan momen penandatanganan kerja sama strategis antara BRIN dengan berbagai pihak.

“Selanjutnya akan ada penandatanganan antara BRIN dengan PT Len Industri (Persero), lalu PT Pindad, PT Pasifik Satelit Nusantara, PT Chroma International dan PT Nuon Digital Indonesia dengan Asosiasi Game Indonesia. Saya juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi, bahwa hari ini kita mengumpulkan periset-periset, universitas hingga industri strategis dan menjalin kerja sama. Kita berharap dengan berbagai kerja sama ini dapat mengakselerasi hilirisasi kemandirian industri strategis nasional.” Ucap Hendrian.

Sekretaris Utama BRIN, Nur Tri Aries Suestiningtyas mewakili Kepala BRIN menyampaikan permohonan maaf karena berhalangan hadir pada penandatanganan kerja sama hari ini. Beliau juga menyampaikan apresiasi terhadap seluruh pihak yang mendorong kemandirian industri strategis nasional.

“Saya mengucapkan permohonan maaf dari Kepala BRIN yang sedianya hadir pada pagi hari ini namun berhalangan karena ada kegiatan mendesak. Kami menyampaikan apresiasi terhadap seluruh mitra industri, perguruan tinggi, dan asosiasi insinyur professional atas kerja samanya dalam hilirisasi dan komersialisasi riset inovasi terkait industri mineral, industri proses, industri pertahanan maupun industri nuklir.” Jelas Sekretaris Utama BRIN.

Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Pindad, Prima Kharisma menyampaikan bahwa kerja sama kali ini dengan BRIN bukanlah kali pertama. Beliau juga berharap bahwa hasil penelitian bersama ini dapat memaksimalkan tingkat kandungan dalam negeri terlebih bahan baku yang dibutuhkan ada di Indonesia.

“Sebelumnya, PT Pindad dengan BRIN sudah memiliki rekam jejak kerja sama bernilai strategis yang sudah menjadi produk, antara lain teknologi modifikasi cuaca dan Roket Rhan 122. Kerja sama kali ini juga bersifat strategis karena di Indonesia belum ada yang memproduksi material laras dan Pindad mendapatkan nilai manfaat yang besar. Apabila kita melihat TKDN produk senjata Pindad sudah mencapai 60-70%, dan hasilnya akan lebih maksimal dengan material laras senjata hasil dalam negeri.” Jelas Prima Kharisma.

Melalui kerja sama dengan BRIN, PT Pindad memperkuat sinergi antara industri pertahanan dan Lembaga riset nasional dalam mendorong penguasaan teknologi material strategis. Kerja sama ini diharapkan dapat mempercepat hilirisasi riset menjadi produk serta mendukung terwujudnya kemandirian industri pertahanan nasional.

  🤝  Pindad  

Baca Selanjutnya

PTDI Mengincar Tambahan Pesanan Domestik untuk Program N219 dan CN235

N219 (Akangaviation)
Indonesian Aerospace, juga dikenal sebagai PTDI, yakin tahun ini akan melihat momentum pesanan yang signifikan di seluruh portofolio produknya dari pemerintah negara asalnya.

Yang terpenting, ini akan mencakup komitmen untuk pesawat angkut turboprop ganda N219 yang dikembangkan di dalam negeri.

Pesawat N219 yang dirancang dan diproduksi secara lokal merupakan program penting bagi PTDI.

Berbicara kepada FlightGlobal di pameran udara Singapura, Gita Amperiawan, direktur utama PTDI, mengatakan perusahaan mengantisipasi komitmen 30 unit dari Kementerian Pertahanan negara tahun ini.

Pesanan lebih lanjut sekitar tiga pesawat diharapkan untuk layanan transportasi regional dari sebuah provinsi di Indonesia yang tidak disebutkan namanya, tergantung pada pendanaan pemerintah pusat, katanya.

Kesepakatan ini akan memberikan momentum baru untuk pesawat 19 tempat duduk bertenaga Pratt & Whitney Canada PT6.

Sementara itu, PTDI sedang mempersiapkan pengiriman N219 pertama ke Angkatan Darat Indonesia akhir tahun ini, sebagai bagian dari pesanan enam pesawat yang dimulai sejak tahun 2023. Perusahaan ini juga memiliki tiga pesanan dari Angkatan Laut Indonesia.

Amperiawan menyoroti pentingnya program ini bagi perusahaan, dengan mencatat bahwa pesawat ini “dirancang dan dibangun 100% oleh insinyur Indonesia” dan merupakan produk pertama mereka yang menjalani proses sertifikasi tipe lengkap. Sebelumnya, PTDI telah memproduksi pesawat lain berdasarkan lisensi, termasuk CASA C212.

PTDI juga sedang mengembangkan varian amfibi dari N219, yang diharapkan Amperiawan akan “siap memasuki pasar” sekitar tahun 2028.

Selain itu, perusahaan pembuat pesawat ini mengharapkan bagian pertama dari pesanan bertahap dari Kementerian Pertahanan Indonesia untuk pesawat turboprop ganda CN235 – sebuah program yang dikembangkan bersama dengan Airbus Defence & Space.

“Kami beruntung pemerintah benar-benar mendukung industri pertahanan Indonesia,” katanya. “Ini akan menjadi pesanan terbesar dalam sejarah kami.”

Batch awal diperkirakan terdiri dari sekitar 30 unit, dengan komitmen lanjutan juga diantisipasi.

Sementara itu, diskusi terus berlanjut antara Indonesia dan Turki mengenai offset industri untuk akuisisi pesawat tempur generasi kelima Turkish Aerospace (TAI) Kaan oleh Indonesia.

Jakarta akan mengakuisisi 48 unit jet TAI berdasarkan kesepakatan yang ditandatangani pada Juni 2025. Meskipun pengiriman awal akan dilakukan dari Turki, PTDI berharap untuk melakukan perakitan akhir sejumlah pesawat yang belum ditentukan serta mengintegrasikan konten lokal.

  ✈ Flight Global  

Baca Selanjutnya