Aplikasi MonMang Karya BRIN Digunakan di 27 Negara

  🖥 Dikembangkan Menuju Standar Pemantauan Mangrove Global Aplikasi MonMang Karya BRIN Digunakan di 27 Negara (BRIN)

Aplikasi MonMang (Monitoring Mangrove) yang dikembangkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terus memperluas jangkauan pemanfaatannya sebagai instrumen pemantauan ekosistem berbasis data. Hingga kini, aplikasi tersebut telah digunakan di 27 negara dan terpasang pada lebih dari 1.500 perangkat seluler. Untuk menjawab kebutuhan pengguna yang semakin luas, BRIN bersama Blue Ventures Indonesia mengembangkan MonMang versi 3.0 agar semakin adaptif terhadap pengelolaan mangrove di tingkat global.

Pengembangan tersebut menjadi fokus dalam Workshop Pengembangan dan Standardisasi Kolaboratif Aplikasi MonMang 3.0 untuk Pengelolaan Mangrove dan Perikanan Berbasis Masyarakat Tingkat Global yang diselenggarakan di BRIN Thamrin, Jakarta, Kamis (30/7).

Kepala Pusat Riset Sistem Biota BRIN, Decky Indrawan Junaedi, mengatakan Indonesia memiliki posisi strategis dalam pengelolaan mangrove dunia. Sebagai salah satu global mangrove hotspot, Indonesia membutuhkan sistem pemantauan yang mampu menghasilkan data akurat untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti.

"Monitoring mangrove ini sangat membutuhkan evidence-based policy making. Data yang reliable dan akurat sangat kita butuhkan untuk pengelolaan berkelanjutan, restorasi, hingga diplomasi lingkungan Indonesia di tingkat global," ujar Decky.

Menurutnya, MonMang dikembangkan sejak 2019 sebagai inovasi digital yang menghubungkan kebutuhan penelitian dengan partisipasi masyarakat. Melalui aplikasi berbasis perangkat bergerak tersebut, pengguna dapat mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data kondisi mangrove secara lebih cepat sehingga menghasilkan informasi mengenai kesehatan ekosistem sekaligus membantu menentukan kawasan yang berpotensi direstorasi.

Decky menjelaskan bahwa MonMang juga mengadopsi pendekatan citizen scientist, sehingga masyarakat dapat terlibat langsung dalam pengumpulan data ilmiah di lapangan.

"MonMang adalah wujud inovasi teknologi digital berbasis mobile application untuk memfasilitasi citizen scientist di era gadget. Kami di BRIN sangat terbuka untuk berkolaborasi guna meningkatkan kualitas data serta memperluas cakupan pemantauan mangrove di Indonesia," katanya.

Pemanfaatan MonMang tidak lagi terbatas di Indonesia. Melalui kolaborasi dengan berbagai mitra nasional dan internasional, aplikasi ini telah digunakan di 27 negara. Bahkan, peneliti BRIN pernah diundang ke Fiji untuk memberikan pelatihan kepada pengguna aplikasi tersebut.

Koordinator Kegiatan Kolaborasi Riset BRIN–Blue Ventures Indonesia, Udhi Eko Hernawan, mengatakan capaian tersebut menunjukkan bahwa inovasi yang dikembangkan BRIN mampu menjawab kebutuhan pemantauan ekosistem mangrove di berbagai kawasan dunia.

"MonMang ini sudah dikenal di berbagai negara, bahkan peneliti kita pernah diundang ke Fiji untuk melatih pengguna di sana. Melalui kolaborasi ini, kita ingin aplikasi karya anak bangsa ini juga makin dioptimalkan oleh kementerian dan lembaga di dalam negeri," ujar Udhi.

Di Indonesia, aplikasi tersebut telah dimanfaatkan untuk mendukung pengelolaan kawasan mangrove berbasis masyarakat. Perwakilan Blue Ventures Indonesia, Miftahul Khausar, menjelaskan bahwa mitra lokal menggunakan MonMang untuk memantau kawasan mangrove seluas 2.523 hektare di Desa Sinaka, Mentawai, Sumatra Barat, serta 273 hektare di Sahari, Maluku.

Hasil pemantauan menunjukkan kondisi mangrove berada pada kategori sangat baik hingga sedang, dan informasi tersebut dimanfaatkan sebagai salah satu dasar pengelolaan perikanan berbasis masyarakat.

"Melalui penggunaan MonMang, mitra kami di Mentawai dan Maluku dapat mengidentifikasi ribuan hektare mangrove dalam kategori sangat baik hingga sedang. Data ini langsung dimanfaatkan masyarakat sebagai dasar pengelolaan perikanan berbasis komunitas," jelas Miftahul.

Untuk meningkatkan pemanfaatannya, BRIN kini mengembangkan MonMang 3.0 dengan menghimpun masukan langsung dari pengguna. Pengembangan difokuskan pada penyempurnaan fitur pemetaan, identifikasi jenis mangrove, pengelolaan data lapangan, serta perluasan pilihan bahasa.

Menurut Udhi, selain mendukung Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, MonMang 3.0 juga diarahkan agar mendukung Bahasa Prancis dan berpotensi mengakomodasi berbagai bahasa lokal sesuai kebutuhan pengguna.

"Dunia digital bergerak sangat cepat. Untuk MonMang 3.0, kita butuh masukan dari para pengguna di lapangan untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas, mulai dari memperluas fitur pemetaan, identifikasi jenis, hingga penambahan bahasa seperti Bahasa Prancis dan bahasa lokal," tutur Udhi.

Melalui pengembangan tersebut, BRIN berharap MonMang semakin memperkuat posisinya sebagai platform pemantauan mangrove berbasis data yang mendukung kerja peneliti sekaligus memperluas partisipasi masyarakat dalam pengumpulan data ilmiah. Kolaborasi lintas lembaga, komunitas, dan negara diharapkan semakin memperkuat pemanfaatan hasil riset Indonesia untuk mendukung pengelolaan ekosistem mangrove secara berkelanjutan. (bel,rh/ed:pur)

  👷 BRIN  

Baca Selanjutnya

Indonesia Menunda Upacara Steel-Cutting Kapal Selam Scorpene Evolved

  👷 🤝 Hingga 7 Agustus 2026 Ilustrasi kapal selam Scorpene (Naval Group)

Sebuah sumber dari Kementerian Pertahanan (Kementerian Pertahanan) Indonesia mengkonfirmasi tanggal tersebut sebagai tanggapan atas pertanyaan dari Janes tentang penundaan yang tampaknya terjadi pada tonggak sejarah tersebut.

Perusahaan pembuat kapal Indonesia, PT PAL, mengatakan pada 2 Juli bahwa tonggak sejarah pemotongan baja untuk program kapal selam Scorpene Indonesia telah dimajukan ke Juli 2026 dari target sebelumnya yaitu September 2026.

Sumber Kementerian Pertahanan tersebut menghubungkan penundaan tersebut dengan ketersediaan para pemimpin pertahanan senior termasuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Kepala Staf Angkatan Laut Indonesia Laksamana Muhammad Ali.

Tonggak sejarah ini akan menandai dimulainya secara resmi pembangunan kapal utama dan akan diadakan di fasilitas produksi kapal selam PT PAL di Surabaya.

Program Scorpene Indonesia diformalkan berdasarkan kontrak yang ditandatangani pada Maret 2024 antara Kementerian Pertahanan, Naval Group, dan PT PAL.

Kontrak tersebut mencakup pengadaan dua kapal selam serang diesel-elektrik Scorpene Evolved (SSK) dan mencakup ketentuan transfer teknologi yang bertujuan untuk membangun kemampuan konstruksi kapal selam dalam negeri di Indonesia.

Kedua kapal tersebut dijadwalkan akan dibangun di Indonesia di fasilitas kapal selam khusus PT PAL, dengan bantuan teknis dari Naval Group.

Program ini secara luas dianggap sebagai salah satu inisiatif kerja sama industri pertahanan paling ambisius yang dilakukan oleh sektor angkatan laut Indonesia.

Kapal selam tersebut akan didasarkan pada desain Scorpene Evolved dari Naval Group, yang menggantikan pengaturan propulsi independen udara tradisional yang ditemukan pada beberapa varian Scorpene sebelumnya dengan baterai lithium-ion berkapasitas tinggi.

Desain ini memiliki bobot perpindahan saat terendam sekitar 2.000 ton, panjang keseluruhan sekitar 70 m, dan awak sekitar 40 orang.

   👷  Jane’s   

Baca Selanjutnya

Kogabwilhan I dan Pasmar 1 Kembangkan Drone Serbu Otomatis

 ⍜ Drone serbu otomatis hasil kolaborasi Kogabwilhan I dan Pasmar 1 (PasMar1)

Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Kogabwilhan I) bersama Pasmar 1 berkolaborasi mengembangkan drone serbu otomatis sebagai inovasi teknologi pertahanan. Alutsista ini rencananya akan diuji pada Latihan TNI Terintegrasi 2026 di Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau.

Pengembangan drone ini ditujukan untuk mendukung operasi di medan sulit dijangkau, mempercepat respons terhadap sasaran, dan mengoptimalkan teknologi modern bagi prajurit. Uji coba difokuskan pada keandalan sistem, mobilitas, dan efektivitas di berbagai medan dengan melibatkan unsur darat, laut, dan udara.

Pangkogabwilhan I Letjen TNI Kunto Arief Wibowo bersama Danpasmar 1 Mayjen TNI (Mar) Ili Dasili, S.E., meninjau langsung uji coba di Lapangan Tembak Jusman Puger, Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (29/07/2026). Kolaborasi ini wujud sinergi modernisasi pertahanan untuk meningkatkan kesiapan operasional prajurit menghadapi tantangan tugas yang dinamis.

  ★ Pasmar 1  

Baca Selanjutnya

Indonesia Menjadi 10 Negara Pelopor Pembuat Kapal Selam Tanpa Awak

  KSOT hasil rancangan & produk PT  PAL KSOT-001 dalam ujicoba di Laut (Sekpres)

Perang bawah laut memasuki babak baru. Kapal selam tidak lagi selalu membutuhkan awak manusia untuk menjalankan misi. Sejumlah negara kini mengembangkan Unmanned Underwater Vehicle (UUV), Autonomous Underwater Vehicle (AUV) hingga Extra-Large Uncrewed Underwater Vehicle (XLUUV) yang mampu beroperasi secara mandiri dalam waktu lama.

Teknologi tersebut dikembangkan untuk berbagai keperluan, mulai dari pengintaian, pemetaan dasar laut, perang antikapal selam, perlindungan infrastruktur bawah laut hingga misi serang.

Perkembangan paling menarik terjadi pada kendaraan berukuran besar yang bentuk dan kemampuan operasinya semakin menyerupai kapal selam mini. Beberapa di antaranya dirancang memiliki ruang muatan modular yang dapat digunakan untuk berbagai sensor maupun sistem misi.

Indonesia juga mulai memasuki bidang ini melalui Kapal Selam Otonom (KSOT) yang dikembangkan PT PAL Indonesia. Pada Oktober 2025, PT PAL untuk pertama kalinya melakukan uji penembakan torpedo dari KSOT di perairan Koarmada II, Surabaya. PT PAL menyebut pengujian tersebut sebagai bagian dari penguasaan teknologi pertahanan bawah laut nasional.

 Kapal Selam Otonom (KSOT)

Infogradis KSOT PAL (PAL)
Indonesia menjadi salah satu perkembangan paling menarik dalam perlombaan teknologi ini.

PT PAL Indonesia mengembangkan Kapal Selam Otonom (KSOT) untuk memenuhi kebutuhan pertahanan bawah laut nasional.

Pada Indo Defence 2025, PT PAL mengungkap desain KSOT dengan panjang sekitar 15 meter, lebar 2,2 meter dan bobot sekitar 37 ton saat menyelam.

PT PAL menjelaskan KSOT dirancang dalam beberapa konfigurasi, antara lain surveillance, one-way attack dan varian torpedo. Varian torpedo dirancang membawa hingga dua torpedo berat menurut paparan perusahaan pada 2025.

Perkembangan paling penting terjadi pada 30 Oktober 2025.

PT PAL dan TNI AL melakukan uji penembakan torpedo dari KSOT di perairan Koarmada II Surabaya. PT PAL menyatakan pengujian tersebut berhasil dan menjadi bagian dari penguasaan teknologi bawah laut nasional.

Naval News melaporkan pengujian tersebut menggunakan torpedo ringan yang diluncurkan dari tabung eksternal KSOT.

Perkembangan terbaru yang patut dicatat adalah PT PAL kemudian mengonfirmasi kepada Janes bahwa perusahaan telah memperoleh kontrak dari Kementerian Pertahanan untuk KSOT, meskipun jumlah unit tidak dipublikasikan. Menurut keterangan Dirut PT PAL Kaharuddin Djenod, varian yang dipesan akan berukuran lebih besar daripada prototipe dan direncanakan membawa delapan torpedo ringan. Rincian lebih lanjut dijadwalkan diungkap pada Oktober 2026.

Jika terealisasi, perkembangan ini akan membawa KSOT dari tahap demonstrator menuju program produksi dan evaluasi operasional.

Namun, penting untuk menyebut Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang mengembangkan kemampuan UUV bersenjata, bukan mengklaim sebagai negara pertama atau satu-satunya pelopor dunia.

Status: prototipe telah diuji; kontrak pengadaan telah dikonfirmasi PT PAL; pengembangan berlanjut.

   👷  Indonesia Inside  

Baca Selanjutnya

Kolaborasi PT PAL Indonesia–BRIN Menuju Green Shipyard Nasional

  Transformasi Industri Maritim Hijau Indonesia

KRI BPD 322 kapal fregat pertama produksi PAL (PAL)

Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksdya TNI (Purn.) Prof. Dr. Ir. Amarulla Octavian, M.Sc., mengapresiasi kapabilitas PT PAL Indonesia sebagai industri strategis nasional yang memiliki peran penting dalam memperkuat ekosistem maritim Indonesia. Ia memastikan BRIN siap berkolaborasi dengan PT PAL untuk mendorong kemajuan industri perkapalan nasional.

Dalam kunjungan kerjanya ke PT PAL, Prof. Octavian menyampaikan komitmen BRIN tersebut menindaklanjuti arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, agar perguruan tinggi, lembaga riset, dan industri membangun kolaborasi untuk meningkatkan pertumbuhan industri perkapalan dalam negeri.

Selain pengembangan teknologi, kata dia, kolaborasi juga berfokus pada transformasi industri menuju green shipyard. “Salah satu target utama yang ingin kami dorong bersama adalah mewujudkan green shipyard, sehingga setiap produk utama yang dihasilkan PT PAL berasal dari proses produksi yang ramah lingkungan, efisien, dan berbasis inovasi".

Ia berharap transformasi menuju green shipyard tidak hanya meningkatkan daya saing industri perkapalan nasional, tetapi juga memperluas akses PT PAL ke pasar global. Menurutnya, tuntutan terhadap standar keberlanjutan yang semakin tinggi di pasar internasional menjadi peluang bagi industri nasional untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing komersial.

“Pasar global semakin menuntut standar keberlanjutan. Karena itu, transformasi ini akan memperkuat kapasitas komersial PT PAL,” ujarnya.

Direktur Utama PT PAL Indonesia, Dr. Kaharuddin Djenod, M.Eng., menyambut baik komitmen BRIN dalam memperkuat ekosistem riset nasional untuk mendukung transformasi industri perkapalan.

Menurutnya kolaborasi dengan BRIN akan memperkuat kemampuan riset terapan, mempercepat penguasaan teknologi, dan mendukung transformasi PT PAL menuju halangan kapal modern yang lebih hijau, efisien, dan kompetitif. “Ini sejalan dengan arahan Presiden, sinergi antara industri, lembaga riset, dan perguruan tinggi akan menjadi kunci dalam memperkuat kemandirian industri perkapalan nasional” tegasnya.

Dalam pertemuan PT PAL dan BRIN juga membahas rencana implementasi kolaborasi pada riset terapan, pengembangan teknologi maritim, hilirisasi hasil penelitian, peningkatan kompetensi SDM, serta implementasi teknologi rendah emisi dan efisiensi energi sebagai bagian dari transformasi menuju green shipyard. Inisiatif tersebut sejalan dengan penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) di lingkungan PT PAL.

  👷  PAL  

Baca Selanjutnya

PTDI Serahkan NC212i Ke-8 Versi Troop Transport, Rainmaking, dan Camera

 Untuk TNI AUPT DI menyerahkan NC212i unit ke-8 kepada TNI AU (PT DI)

PTDI kembali melaksanakan pengiriman 1 (satu) unit pesawat NC212i dengan konfigurasi khusus untuk misi Troop Transport, Rainmaking & Camera sebagai bagian dari pemenuhan kontrak pengadaan 9 unit NC212i dengan Kemhan RI untuk end user TNI AU.

Pesawat NC212i unit ke-8 yang dikirimkan hari ini telah melaksanakan ferry flight dari hanggar Delivery Center PTDI, Bandung menuju Lanud Abdulrachman Saleh, Malang. Hal ini merupakan komitmen PTDI dalam mendukung penguatan kesiapan operasional TNI AU melalui penyediaan pesawat yang sesuai dengan kebutuhan misi.

Pesawat NC212i berkonfigurasi Troop Transport, Rainmaking & Camera dirancang untuk mendukung berbagai kebutuhan operasional, mulai dari angkut personel, pelaksanaan operasi weather modification, hingga misi foto udara.

Konfigurasi khusus ini mencerminkan fleksibilitas platform NC212i yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, sehingga mampu menjalankan beragam misi secara efektif.

Guna meningkatkan performa dan kenyamanan operasional, pesawat NC212i ini juga telah dilengkapi dengan baling-baling MTV-27 produksi MT Propeller, Jerman, yang telah tersertifikasi oleh EASA.

Baling-baling tersebut menawarkan berbagai keunggulan, antara lain tingkat kebisingan yang lebih rendah, performa yang lebih stabil saat pesawat beroperasi dengan single engine pada ketinggian, serta proses engine start yang lebih halus tanpa menimbulkan hentakan. Didukung kompatibilitas yang telah teruji dengan mesin Honeywell TPE331, baling-baling MTV-27 mampu meningkatkan performa pesawat dengan tingkat getaran dan kebisingan yang lebih rendah, sehingga memberikan kenyamanan dan efisiensi operasional yang lebih baik.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Produksi PTDI, Dena Hendriana beserta tim program NC212i meninjau langsung persiapan pesawat dengan tail number AX-2135 yang selanjutnya akan dioperasikan oleh Skadron Udara 4, Malang. Pesawat yang diterbangkan oleh Letkol Pnb Andika Ardyagana sebagai Pilot in Command Ferry, serta Kapten Irvan Fajar sebagai Copilot. 

  🛩 PTDI  

Baca Selanjutnya

Peluang Indonesia Memperkuat Industri Pertahanan Nasional

  Oleh Curie Maharani

Pesawat tempur KF-21 Boramae kursi tunggal, kemungkinan yang akan dikirimkan ke Indonesia (Jetphotos)

Analis pertahanan dan hubungan internasional BINUS University Curie Maharani menilai kerja sama pengembangan pesawat KF-21 dapat menjadi ‘test of history’ bagi Indonesia dan Korea Selatan. Dalam konteks tersebut, Curie menjelaskan, proses renegosiasi yang berlarut-larut pada akhirnya memunculkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana kedua negara mampu memulihkan komitmen serta kepercayaan terhadap program yang telah berjalan lebih dari 15 tahun tersebut, terutama dalam kerangka kesepakatan pengadaan.

Curie menegaskan bahwa skema pengadaan tidak dapat dilepaskan dari mekanisme IDKLO (imbal dagang, kandungan lokal, dan offset) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Karena itu, tantangan utama Indonesia bukan hanya terletak pada aspek partisipasi dalam kerja sama pengembangan bersama (joint development), tetapi juga pada kemampuan untuk mengubah kerja sama tersebut menjadi manfaat nyata melalui skema offset yang dapat memperkuat industri pertahanan nasional dan kemandirian TNI.

 Peluang Kerja Sama

Pada dasarnya, Curie menilai bahwa kerja sama KF-21 tetap memiliki nilai strategis. Proyek ini dipandang dapat menjadi jembatan bagi Indonesia untuk memasuki ekosistem pesawat tempur generasi kelima. Hal tersebut diperkuat dengan rencana Korea Selatan yang diketahui tengah menyiapkan pengembangan generasi lanjutan KF- 21 bersama mitra internasional.

“Pilihan kita memang terbatas. Selain Rusia (yang terkena CAATSA) dan Turki (yang belum terbukti dan battle-proven), Indonesia tidak memiliki akses ke pesawat tempur generasi kelima lainnya. Amerika Serikat (AS) pun tidak bersedia melepas F-35,” jelas Curie dalam pernyataan tertulisnya kepada redaksi Indonesia Defense Magazine, Mei 2026.

Selain aspek strategis tersebut, ia juga menyoroti potensi penguatan kerja sama industri pertahanan kedua negara di masa depan, antara PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dan Korea Aerospace Industries (KAI). Kolaborasi tersebut mencakup pengembangan prototipe lanjutan; peningkatan Technology Readiness Level (TRL) dan Manufacturing Readiness Level (MRL) pada produk komposit dan kualifikasi produk; serta program data untuk operasional, pemeliharaan, produksi dan upgrade.

Kemudian, dari sisi operasional, Curie menilai kerja sama dengan ‘Negeri Gingseng’ itu relatif lebih mudah diimplementasikan. Hal tersebut lantaran TNI Angkatan Udara (TNI AU) saat ini telah mengoperasikan pesawat latih produksi Korea Selatan, sehingga tingkat kompatibilitas sistem dan dukungan logistik sudah terbangun. “Lain halnya kalau kita akuisisi produk Turki ataupun Tiongkok, yang sama sekali belum pernah menyediakan teknologi pesawat. Juga, teknologi Korsel adalah turunan dari Amerika Serikat yang kita sudah familiar,” jelas dia.

 Posisi Strategis Korea Selatan bagi Indonesia

Curie menganalisis bahwa Korea Selatan memiliki posisi strategis bagi Indonesia, meskipun keduanya tidak tergolong sebagai negara inovator utama dalam teknologi pertahanan. Pertama, Korea Selatan dapat menjadi sumber akses bagi Indonesia untuk memperoleh teknologi standar Barat dari tangan kedua, sekaligus negara dengan industri pertahanan yang berkembang pesat dan memiliki jejaring konsumen global.

Selain itu, Korea Selatan juga dipandang strategis sebagai penyuplai, mengingat Indonesia masih memiliki ketergantungan atas sembilan alutsista asal ‘Negeri Gingseng’ tersebut, antara lain kendaraan tempur Black Fox dan Barracuda; artileri KH-178 dan KH-179; kapal perang pesisir Mandau; kapal amfibi kelas Dr. Soeharso dan Teluk Semangka; pesawat latih T-50i dan KT-1B; serta rudal anti-pesawat Chiron.

Meskipun porsinya hanya sekitar tiga persen dari total jenis alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI, tetapi hubungan di antara kedua negara perlu tetap dipelihara dengan baik sehingga kebutuhan pemeliharaan dan peningkatan (upgrade) kapabilitas alutsista tersebut dapat dijaga secara berkelanjutan.

“Industri pertahanan Korsel sendiri bergantung pada 61% komponen dari AS, termasuk untuk air-to-surface missile, combat helicopter radar, tank chassis, aircraft electro-optical system, serta combat aircraft radar. Jadi, ketika kita membeli dari Korsel, kemungkinan ada kandungan komponen AS di dalamnya,” lanjut Curie.

Sementara itu, membahas perihal kerja sama sebagai rantai suplai, ia menyoroti tawaran dari KAI kepada PTDI untuk menjadi penyuplai strategis dengan syarat pengadaan 40 pesawat KF-21. Di sisi lain, LIG menawarkan pembentukan perusahaan patungan (joint venture) dan lokalisasi produksi munisi berpemandu dan wahana nirawak, untuk memenuhi pasar domestik RI dan pasar global. “Salah satu kolaborasi yang diusulkan adalah PTDI manufaktur roket dan LIG menyediakan komponen pemandu,” pungkas Curie. (Nurhidayat Nasution dan Yuli Ari)

  ★  IDM  

Baca Selanjutnya

Pesawat KF-21 Boramae Dijual dengan Harga 125 Juta USD/Unit ke Indonesia

  40 % lebih murah dari pesawat sejenis dari barat

Pesawat tempur KF-21 Boramae kursi tunggal, kemungkinan yang akan dikirimkan ke Indonesia (Jetphotos)

KAI menawarkan 16 unit KF-21 Block 2 seharga $2 miliar sebagai alternatif yang diklaim lebih murah, tetapi harga tersebut tidak termasuk persenjataan, sementara F-35 mencapai $208-225 juta dan Rafale $225 juta dalam kesepakatan terbaru.

Korea Selatan mempromosikan pesawat tempur terbarunya, KF-21 Boramae, ke Indonesia, dan untuk pertama kalinya ada kesempatan untuk setidaknya memperkirakan secara kasar berapa biaya pesawat tempur ini.

Korea menawarkan Indonesia pembelian 16 pesawat KF-21 Block 2 dengan harga sekitar $2 miliar — secara kasar, ini berarti $125 juta per pesawat, yang hingga saat ini mungkin merupakan harga ekspor pesawat tempur yang benar-benar demokratis.

Defense Express mencatat bahwa rincian proposal Korea Selatan untuk pesawat tempur KF-21 bagi Indonesia saat ini belum diketahui, sehingga tidak jelas apa saja yang termasuk dalam biaya ini — misalnya, jika ini hanya mencakup pesawat tanpa senjata, maka akan membutuhkan biaya yang cukup besar, atau apakah mesin termasuk dalam biaya dan sebagainya.

Jadi, 125 juta USD dapat dianggap sebagai titik awal, sementara biaya pesawat tempur sebenarnya secara komprehensif pada akhirnya mungkin lebih tinggi — dan ini bukan margin kecil tetapi kemungkinan jumlah tambahan puluhan juta dolar.

Pada saat yang sama, Korea Selatan mempromosikan pesawat tempur KF-21 terutama sebagai solusi dengan harga terjangkau, dan sebelumnya menekankan bahwa pesawat ini bisa hingga 40% lebih murah dibandingkan dengan pesaing Barat.

Sekarang, dengan mengetahui setidaknya perkiraan biaya ekspor pesawat tempur, kita dapat membandingkan apakah pesawat ini benar-benar semurah itu.

Pertama-tama, perlu disebutkan F-35 Amerika sebagai perwakilan khusus dari generasi kelima — dengan mempertimbangkan, sekali lagi, perbedaan biaya dari satu negara ke negara lain dan bergantung pada jumlah persenjataan, faktor lain termasuk seberapa besar jumlah pesawat yang direncanakan untuk dipesan.

Sebagai contoh, satu pesawat F-35 untuk Rumania pada tahun 2024 berharga sekitar $225 juta per pesawat tempur jika membeli total 32 pesawat. Dan ini tanpa persenjataan (tetapi ini bukan kesepakatan akhir, jadi ini mencakup biaya maksimum yang mungkin).

Untuk Republik Ceko dalam kontrak tetap, biaya pesawat tempur mencapai $208,3 juta. Dan ini mencakup harga beberapa tahun yang lalu, sementara saat ini biaya pesawat ini mungkin bahkan lebih tinggi.

Jumlah uang yang hampir sama dikeluarkan pembeli untuk satu pesawat tempur Rafale buatan Prancis — sebagai contoh, dapat disebutkan Serbia, yang pada tahun 2024 membeli 12 pesawat dengan harga €225 juta per unit.

Bahkan F-16 baru pun bisa berharga cukup mahal, bahkan lebih mahal daripada generasi kelima, contohnya di Filipina, yang tahun lalu menetapkan biaya maksimum hingga $279 juta per pesawat.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini dan jika mengambil biaya pesawat tempur modern dari $200 juta per unit, agar KF-21 40% lebih murah daripada para pesaingnya, biayanya seharusnya sekitar $120 juta per pesawat, sehingga pesawat Korea Selatan sudah tidak sesuai dengan indikator ini.

  ★  Defence  

Baca Selanjutnya

[Video] Perbedaan Fregat Arrowhead 140 Milik Indonesia, Polandia, Inggris

 🎥  By Baltic Defence ReviewPeluncuran FMP KRI BPD 322 (PAL)

Fregat Arrowhead 140 Rancangan Babcock International Diadopsi Inggris, Polandia dan Indonesia.

FMP (Fregat Merah Putih) pertama produksi PT PAL dengan panjang hampir 140 meter ini didesain sebagai fregat multimisi yang fleksibel dan berkemampuan tinggi untuk angkatan laut Indonesia, dan juga digunakan Inggris dan Polandia dengan spek yang berbeda.

Kapal fregat modern ini merupakan desain dasar dari fregat Type 31 milik Angkatan Laut Kerajaan Inggris (Royal Navy), dan dipilih untuk memperkuat Angkatan Laut Polandia dan Indonesia. Pemerintah Indonesia kembali memesan tambahan 2 unit pada tahun 2026, yang direncanakan akan diproduksi tahun 2027.

 Berikut Video dari YouTube : 

  🎥 Youtube  

Baca Selanjutnya

Pindad Kembangkan Amunisi dari Limbah Kelapa Sawit

  Berpotensi menjadi negara pertama yang memproduksi propelan berbahan baku limbah kelapa sawit (Pindad)

Pindad mengembangkan teknologi pemanfaatan tandan kosong kelapa sawit menjadi nitroselulosa, bahan baku utama propelan atau isian pendorong amunisi. Inovasi ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku impor sekaligus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional.

Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Pindad, Prima Kharisma, mengatakan riset yang dimulai pada 2022 kini telah memasuki tahap proyek percontohan.

Saat ini, PT Pindad mampu mengolah sekitar 50 ton tandan kosong kelapa sawit per tahun menjadi nitroselulosa untuk propelan.

"Tahun depan harapan kami dapat meningkatkan kapasitas menjadi 1.000 ton per tahun," ujar Prima dalam Pekan Riset Sawit Indonesia 2026, Senin (20/7/2026).

Menurut Prima, peningkatan kapasitas tersebut dilakukan secara bertahap agar proses produksi dapat dioptimalkan sebelum memasuki skala industri. Ia menjelaskan, kebutuhan propelan nasional diperkirakan mencapai 2.500 hingga 3.000 ton per tahun untuk memenuhi kebutuhan sekitar 2,5 miliar butir amunisi.

Sementara itu, kapasitas produksi propelan PT Pindad saat ini baru berkisar 800 hingga 1.000 ton per tahun sehingga masih terdapat kesenjangan pasokan yang cukup besar. Untuk menghasilkan 1.000 ton propelan, perusahaan membutuhkan sekitar 2.500 hingga 3.000 ton tandan kosong kelapa sawit sebagai bahan baku.

Prima menilai kebutuhan tersebut masih relatif kecil dibandingkan jumlah limbah tandan kosong yang dihasilkan industri kelapa sawit di Indonesia.

"Jumlah itu jauh lebih sedikit dibandingkan tandan kosong kelapa sawit yang dihasilkan pabrik kelapa sawit sehingga sangat memungkinkan untuk dipenuhi," ujarnya.

Selama ini, industri propelan dunia umumnya menggunakan selulosa yang berasal dari *cotton linter* atau serat kapas serta pulp kayu.

Menurut Prima, Indonesia menghadapi keterbatasan pasokan cotton linter sehingga pemanfaatan tandan kosong kelapa sawit menjadi alternatif yang lebih sesuai dengan ketersediaan sumber daya dalam negeri.

Dalam proses produksinya, tandan kosong kelapa sawit dicacah, dibersihkan, dan dipisahkan untuk memperoleh serat selulosa. Selanjutnya, selulosa diproses melalui reaksi nitrasi untuk menghasilkan nitroselulosa sebagai bahan baku propelan.

 Ramah lingkungan

Selain memanfaatkan limbah yang melimpah, penggunaan tandan kosong kelapa sawit juga dinilai lebih ramah lingkungan sekaligus mendukung pemanfaatan sumber daya domestik.

Prima mengatakan pengembangan bahan baku lokal menjadi semakin penting di tengah tingginya ketergantungan Indonesia terhadap propelan impor.

Menurut dia, hanya terdapat sekitar lima hingga enam pabrik besar di dunia yang memproduksi propelan sehingga pasokan global sangat terbatas. Kondisi tersebut semakin diperparah oleh konflik geopolitik yang memicu lonjakan harga propelan.

Prima menyebut harga propelan yang sebelum perang Rusia-Ukraina berkisar 19 hingga 20 dollar AS per kilogram meningkat menjadi sekitar 40 hingga 50 dollar AS per kilogram.

Setelah konflik di Timur Tengah memanas, harganya kembali melonjak hingga sekitar 100 sampai 140 dollar AS per kilogram. Selain harga yang meningkat tajam, waktu tunggu pengadaan propelan dari luar negeri juga dapat mencapai empat hingga lima tahun.

"Kalaupun kami memperoleh harga sekitar 80 hingga 90 dollar AS per kilogram, kami tetap harus menunggu empat sampai lima tahun hingga material tersebut dikirim ke Indonesia," kata Prima.

Ia menambahkan, ketergantungan terhadap impor juga meningkatkan risiko terganggunya pasokan akibat embargo maupun dinamika geopolitik.

Meski demikian, pengembangan propelan berbasis tandan kosong kelapa sawit masih menghadapi tantangan, terutama dalam menjaga konsistensi kualitas bahan baku karena setiap pabrik kelapa sawit memiliki karakteristik limbah yang berbeda.

Melalui proyek percontohan tersebut, PT Pindad menargetkan seluruh standar mutu dan sertifikasi dapat dipenuhi sebelum fasilitas produksi skala industri mulai beroperasi.

Prima berharap pabrik propelan pertama di Indonesia dapat mulai beroperasi pada semester kedua 2027.

Menurut dia, jika target tersebut tercapai, Indonesia berpotensi menjadi negara pertama yang memproduksi propelan berbahan baku limbah tandan kosong kelapa sawit secara komersial.)

  💡  Kompas  

Baca Selanjutnya