KKIP Dukung PT PAL Wujudkan Kemandirian Industri Maritim Nasional

KRI BPD 322 frigate pertama PAL dan KSOT (ist)

Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) mendukung PT PAL Indonesia memperkuat dan mewujudkan pembangunan kemandirian industri pertahanan nasional khususnya pada sektor maritim.

"Bagi KKIP, PT PAL memiliki posisi strategis sebagai motor penggerak kemandirian industri pertahanan maritim nasional," kata Ketua Bidang Perencanaan KKIP Laksda TNI (Purn) Darwanto dalam keterangan di Surabaya, Rabu.

Darwanto menyatakan semangat membangun kemandirian industri pertahanan perlu terus didukung, di antaranya melalui penguatan kemampuan industri nasional, penguasaan teknologi, riset, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Bagi KKIP, kata dia, PT PAL memiliki posisi strategis sebagai motor penggerak kemandirian industri pertahanan maritim nasional sehingga diharapkan mampu menjadi pusat pengembangan teknologi maritim pertahanan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri tetapi juga meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

Ia mengatakan KKIP pun melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) ke PT PAL Indonesia untuk mengetahui perkembangan berbagai program prioritas sekaligus menghimpun masukan dari industri sebagai dasar penyusunan kebijakan yang semakin adaptif terhadap kebutuhan penguatan industri pertahanan dalam negeri.

Dalam kunjungan tersebut, KKIP meninjau perkembangan sejumlah program strategis yang tengah dijalankan PT PAL di antaranya pembangunan kapal selam, penguasaan teknologi Unmanned Surface Vehicle (USV), serta program unggulan nasional seperti Frigate Merah Putih (FMP) dan Kapal Selam Otonom (KSOT).

Program-program itu dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat penguasaan teknologi, meningkatkan kapabilitas industri galangan nasional, sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap teknologi pertahanan dari luar negeri.

Hasil monitoring dan evaluasi ini, kata Darwanto, akan menjadi masukan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan KKIP guna memperkuat ekosistem industri pertahanan nasional, termasuk mendorong percepatan alih teknologi, peningkatan kapasitas industri, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, industri, lembaga riset, dan pengguna.

"Sinergi ini diharapkan semakin memperkokoh langkah PT PAL dalam mewujudkan industri pertahanan maritim yang mandiri, berdaya saing, dan berbasis penguasaan teknologi, sekaligus mendukung terwujudnya kedaulatan pertahanan Indonesia di masa depan," ujarnya.

Direktur Produksi PT PAL Indonesia Diana Rosa menuturkan keberhasilan transformasi industri pertahanan tidak hanya ditentukan oleh kapabilitas internal perusahaan, tetapi juga memerlukan dukungan kebijakan dan perspektif strategis dari para pemangku kepentingan.

Menurut Diana, PT PAL membutuhkan insight dan perspektif dari berbagai pihak termasuk KKIP.

"Harapannya hasil monitoring dan evaluasi ini dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan kebijakan KKIP ke depan sehingga mampu memperkuat langkah bersama dalam mewujudkan kemandirian industri pertahanan nasional," katanya.

  📝  antara 

Baca Selanjutnya

PT PAL dan BRIN perkuat teknologi hidrodinamika lewat kolaborasi riset

Direktur Teknologi dan Manajemen Risiko PT PAL Indonesia Briljan Gazalba dan Kepala Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika BRIN Teguh Muttaqie menandatangani Non-Disclosure Agreement (NDA) soal kolaborasi riset pengembangan teknologi hidrodinamika di Surabaya, Jumat (17/6/2026). (ANTARA/HO-PT PAL)

PT PAL Indonesia bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mengembangkan teknologi hidrodinamika yang akan mendukung peningkatan kapabilitas industri perkapalan nasional melalui kolaborasi riset.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Non-Disclosure Agreement (NDA) atau Perjanjian Kerahasiaan sehingga menjadi dasar bagi PT PAL Indonesia dan BRIN untuk melakukan pertukaran informasi, pembahasan teknis, serta penjajakan berbagai program penelitian dan pengembangan yang membutuhkan perlindungan terhadap informasi strategis.

"Penguasaan teknologi merupakan kunci untuk memperkuat daya saing industri maritim nasional," kata Direktur Teknologi dan Manajemen Risiko PT PAL Indonesia Briljan Gazalba dalam keterangan di Surabaya, Sabtu.

Briljan mengatakan penguasaan teknologi hidrodinamika berperan penting dalam meningkatkan performa, efisiensi, dan keandalan platform maritim termasuk teknologi pemanfaatan bawah air.

Oleh sebab itu, kata dia, kolaborasi dengan BRIN menjadi langkah strategis untuk memperkuat penguasaan teknologi hidrodinamika dan sistem bawah air sekaligus mempercepat lahirnya inovasi yang meningkatkan daya saing industri nasional.

Selain itu, Briljan menuturkan kolaborasi antara PT PAL dan BRIN dapat mencerminkan implementasi Triple Helix yang berorientasi pada penciptaan inovasi berkelanjutan, peningkatan daya saing industri, serta penguatan ekosistem riset dan inovasi nasional.

Sementara itu, Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN Dadan Moh Nurjaman menilai kolaborasi dengan PT PAL merupakan bagian dari upaya memperkuat pemanfaatan hasil riset nasional bagi kebutuhan industri strategis sekaligus mendukung terwujudnya kemandirian teknologi Indonesia.

"Sinergi dengan PT PAL diharapkan dapat mempercepat pengembangan teknologi maritim yang berdaya saing dan mendukung kemandirian bangsa,” kata Dadan.

  📝  antara 

Baca Selanjutnya

Komisi I DPR Setujui Hibah Kapal Giuseppe Garibaldi dari Italia

  Diharapkan ikut tampil pada HUT TNI Kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi akan hadir tahun ini.  (Marina militare)

Komisi I DPR menyetujui hibah kapal induk atau aircraft carrier Giuseppe Garibaldi dari Pemerintah Republik Italia senilai 54 juta euro (sekitar Rp 1,1 triliun).

Persetujuan diambil dalam rapat pleno Komisi I DPR yang dihadiri Wakil Menteri Pertahanan Marsekal TNI (purn) Donny Ermawan, Senin (20/7).

"Komisi I DPR RI menyetujui hibah satu unit kapal induk, Italian Ship Giuseppe Garibaldi, senilai 54.022.426,67 sen euro dari pemerintah Republik Italia kepada Kementerian Pertahanan RI sebagaimana surat Menhan RI kepada Ketua DPR RI nomor B/1845/m/VII/2026 tanggal 7 Juli 2026," ujar Utut dalam rapat.

Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan, Hendrikus Haris Haryanto mengatakan hibah kapal induk merujuk pada surat dari Representative of The Italian Coordination Committee Ministry of Defense of Italian Republic Nomor Protokol 001 pada 8 Mei 2026.

Menurut Haris, surat itu berisi persetujuan Parlemen Italia tentang pemberian hibah kapal Giuseppe Garibaldi.

Berdasarkan surat tersebut, Kementerian Pertahanan kemudian melakukan kajian yang tertuang dalam Surat KSAL Nomor R/328/ V/2026 tanggal 26 Mei 2026.

Haris mengungkap spesifikasi kapal tersebut memiliki panjang kurang lebih 180 meter dengan lebar 33 meter, draft 8,2 meter, dan displacement kurang lebih 13,8 ton.

Kapal memiliki kecepatan maksimum 30 knot, dan kecepatan jelajah 20 knot. Selain itu juga dilengkapi empat propulsion system yakni empat gas turbin LM2500.

Menurut Haris, kapal memiliki kapasitas penerbangan untuk helikopter maupun pesawat yang mempunyai kemampuan short take-off atau vertical landing. Dengan kapasitas kru 550 personel.

"Penerimaan hibah ini juga mempunyai makna untuk efisiensi bagi negara, di mana mempersingkat waktu pengadaan, tidak membebani APBN pengadaan, serta memperkuat pertahanan maritim maupun berbagai operasi kemanusiaan," kata Haris. (thr/kid)

  ⍟ CNN  

Baca Selanjutnya

TKDN Mobnas Tak Akan Sampai 100%

  Pindad desain lebih tinggi TKDN nya 
Wacana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadirkan mobil nasional (mobnas) kembali mengemuka di tengah upaya pemerintah memperkuat industri otomotif dalam negeri. Dari sisi rantai pasok, pelaku industri komponen menilai Indonesia sudah memiliki modal yang cukup untuk mendukung realisasi program tersebut.

Industri komponen saat ini telah menjadi pemasok bagi berbagai merek otomotif global. Kapasitas produksi dan kualitas produk juga telah teruji melalui pasar ekspor sehingga tinggal menyesuaikan spesifikasi kendaraan yang nantinya akan dikembangkan.

"Pada dasarnya industri komponennya sekarang sudah menyuplai banyak merek global. Kalau memang gagasan mobil nasional diwujudkan, mestinya kandungan TKDN-nya tinggi. Kami siap mendukung karena secara kualitas sudah tidak diragukan lagi," kata Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Alat Mobil dan Motor (GIAMM) Rachmat Basuki kepada CNBC Indonesia.

Menurutnya, tantangan terbesar bukan membangun rantai pasok dari awal. Infrastruktur industri komponen sudah terbentuk sehingga penyesuaian lebih banyak dilakukan pada kebutuhan teknis kendaraan yang akan diproduksi.

"Yang perlu dilakukan tinggal penyesuaian spesifikasi. Mobil nasional nanti speknya seperti apa, komponen yang dibutuhkan seperti apa, itu hal yang biasa kami lakukan. Supply chain di Indonesia juga sudah cukup lengkap. Kalau bisa ekspor ke berbagai negara, artinya fondasi industrinya sudah ada," ujarnya.

Meski optimistis, tingkat kandungan lokal tetap akan mengikuti karakteristik kendaraan yang diproduksi. Sebab masih ada beberapa komponen yang hingga kini belum diproduksi di dalam negeri.

"Mungkin tidak sampai 100% TKDN karena tergantung spesifikasi mobil nasional tersebut. Bisa saja masih ada beberapa part yang memang belum bisa dibuat di Indonesia sehingga masih perlu impor," kata Rachmad.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan proyek mobil nasional yang tengah dipersiapkan pemerintah tengah berada dalam tahap desain dan diharapkan memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang lebih tinggi dibandingkan sebagian besar kendaraan yang saat ini beredar di Indonesia.

"Mobil listrik kita rata-ratanya TKDN-nya 30 sampai 70%, walaupun memang nanti kita harapkan Mobnas yang sekarang sedang di-desain oleh Pindad itu akan memiliki nilai TKDN yang lebih tinggi," kata Agus dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI beberapa waktu lalu.

Kemunculan kembali isu ini bukan tanpa alasan. Mobil nasional dipandang sebagai salah satu instrumen penting untuk mengejar ketertinggalan industri otomotif dalam negeri, sekaligus mengurangi ketergantungan pada produsen global.

"Pengembangan Mobil Nasional bukan sekadar proyek industri semata, tetapi bagian dari upaya membangun kemandirian teknologi bangsa," tulis BP BUMN dalam keterangannya beberapa waktu lalu. (dce)

  👷 CNBC  

Baca Selanjutnya

Len Perkuat Kapabilitas Ground Control Interception Radar

🛰 Untuk Mendukung Kesiapsiagaan Pertahanan Udara Nasional📡 Radar Hanud TNI AU (LEN)

PT Len Industri (Persero) terus memperkuat kapabilitas teknologi pertahanan udara nasional melalui implementasi Ground Control Interception (GCI) Radar, sebuah sistem radar generasi terkini yang dirancang untuk mendukung kemampuan pengawasan ruang udara dan Ground Control Intercept secara terintegrasi.

PT Len Industri (Persero) menerima kunjungan PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) sebagai bagian dari kegiatan company visit. Dalam kesempatan tersebut, Len memperkenalkan berbagai kapabilitas teknologi strategis yang dimiliki perusahaan, termasuk Radar Ground Control Intercept (GCI) yang saat ini tengah diimplementasikan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Direksi PT Len Industri (Persero) dan PT Pefindo sebagai bentuk pengenalan kompetensi Len dalam mengembangkan teknologi pertahanan nasional.

Radar GCI ini merupakan implementasi pertama di Indonesia yang mengadopsi teknologi terkini untuk mendukung kemampuan air surveillance dan Ground Control Intercept. Sistem ini dirancang untuk menghadirkan pengawasan ruang udara yang lebih efektif, meningkatkan situational awareness secara komprehensif, serta memperkuat pengendalian operasi pertahanan udara melalui penyajian informasi yang cepat, akurat, dan terintegrasi.

Dari sisi kapabilitas, Radar GCI memiliki kemampuan deteksi hingga 515 kilometer, update rate setiap 6 detik, serta fast time to target, sehingga mampu menyajikan informasi situasional secara real-time untuk mendukung pengambilan keputusan operasional yang cepat dan presisi. Keunggulan tersebut diperkuat melalui teknologi stacked beam yang meningkatkan efektivitas deteksi terhadap berbagai objek udara dalam beragam kondisi operasi.

Selain unggul dari sisi performa, Radar GCI juga dirancang dengan konsep mobilitas tinggi melalui konfigurasi ISO Container 20 feet dan kemampuan fast deployment, sehingga sistem dapat dipindahkan serta dioperasikan secara cepat sesuai kebutuhan operasi di berbagai wilayah.

Di balik keandalan sistem Radar GCI, terdapat kolaborasi puluhan engineer PT Len Industri (Persero) dari berbagai disiplin ilmu, mulai dari sipil, elektro, radio frequency (RF), jaringan, perangkat lunak, hingga mekanik. Bersama-sama, mereka mengawal setiap tahapan, mulai dari pembangunan site, instalasi, integrasi, pengujian, hingga memastikan radar siap beroperasi secara optimal.

Dalam operasionalnya, Radar GCI juga terintegrasi dengan sistem pertahanan udara TNI Angkatan Udara sehingga informasi pengawasan dapat diterima secara cepat untuk mendukung pengendalian operasi pertahanan udara.

Melalui penguasaan teknologi radar, kemampuan integrasi sistem, implementasi, pengawalan operasional, hingga dukungan pemeliharaan, PT Len Industri (Persero) terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional. Implementasi Radar GCI menjadi salah satu wujud nyata komitmen perusahaan dalam menghadirkan solusi pertahanan udara yang modern, terintegrasi, dan andal, sekaligus memperkuat posisi Len sebagai perusahaan teknologi pertahanan nasional yang mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat.  

  📡 LEN  

Baca Selanjutnya

PT DI Siapkan N219 Jadi Pesawat Perintis

 Bisa Layani Rute ke Kalimantan-PapuaN219 PTDI diminta diproduksi sebanyak 30 unit di dalam negeri (PTDI)

BUMN pertahanan PT Dirgantara Indonesia (PT DI) bakal merambah ke bisnis komersial. Langkah ini dilakukan lewat rencana menjadikan pesawat N219 untuk melayani penerbangan perintis.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebut pesawat yang dikembangkan PT DI ini ideal untuk melayani penerbangan ke daerah-daerah dengan akses transportasi terbatas.

"PT DI dengan bangga telah mengembangkan produksi nasional N219, ini pesawat yang bisa dikatakan ideal untuk kebutuhan rute penerbangan perintis di kondisi geografi yang juga menantang," jelas AHY dalam acara penandatanganan Memorandum Saling Pengertian antara PT Dirgantara Indonesia (DI) dan PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), Rabu (15/7).

AHY mencontohkan, pesawat berukuran kecil ini cocok digunakan untuk penerbangan ke daerah pegunungan dan hutan yang lebat.

"Bisa digunakan di Papua, di Kalimantan, dengan gunung gunung hutan yang lebat. Memang tidak terlalu besar, tetapi justru taktis dan manuvernya bisa lincah, dengan demikian harapannya jika ada permintaan dalam negeri sendiri, ini akan mengembangkan industri penerbangan kita," sambungnya.

Kendati begitu, pemerintah juga mendorong agar PT DI bisa menyasar pasar luar negeri, terutama negara-negara berkembang yang membutuhkan pesawat perintis.

"Tentu bukan hanya menyasar pasar dalam negeri, tapi tadi saya menyampaikan ada potensi luar biasa untuk industri aviation di Asia Pasifik dan juga Afrika. negara-negara berkembang di sana sini juga membutuhkan pesawat dengan ukuran yang relatif kecil tetapi bisa mengangkut manusia dan barang cepat dan taktis," sambung AHY.

Direktur Utama PT DI Gita Amperiawan juga membenarkan rencana ekspansi ke bisnis komersial. Rencana tersebut sudah disampaikan termasuk kepada Kementerian Perhubungan.

"Kami tadi mohon izin telah menghadap Pak Menko di luar untuk militery yang selama ini menjadi bisnis kami, kami juga sudah ingin mendapatkan kebutuhan untuk ekstensi komersial. Kami sudah mendapatkan dudukan dari Bapak Wamen Perhubungan sudah bertemu untuk bagaimana pesawat N219 digunakan untuk penerbangan perintis. Karena TKDN kami 45%, dan kami juga twin-engine frontier," ujarnya. 

  🛩 Kumparan  

Baca Selanjutnya

Len Industri Siap Pasok Komponen Alutsista Melalui Hilirisasi Mineral

  Melalui Pengembangan Advanced Materials CMS AXYS LEN telah banyak digunakan KRI TNI AL (LEN)

PT Len Industri (Persero) menegaskan komitmennya dalam memperkuat hilirisasi industri nasional melalui pengembangan advanced materials sebagai fondasi lahirnya produk-produk teknologi strategis bernilai tambah tinggi.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam Danantara’s Advanced Materials Industry Dialogue: From Minerals to Manufacturing yang berlangsung di Auditorium Wisma Danantara, Jakarta, pada 9–10 Juli 2026, sekaligus penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama PT Mineral Industri Indonesia (Persero) (MIND ID), PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan PT Perusahaan Mineral Nasional (Persero) (PERMINAS).

Forum yang diselenggarakan Danantara tersebut mempertemukan kementerian, BUMN, pelaku industri, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem advanced materials nasional. Melalui kolaborasi lintas sektor, forum ini mendorong percepatan hilirisasi mineral agar tidak berhenti pada pengolahan bahan baku, tetapi berkembang menjadi material maju dan produk teknologi bernilai tambah tinggi yang mampu memperkuat daya saing industri nasional.

Sebagai induk Holding Industri Pertahanan DEFEND ID, PT Len Industri (Persero) memanfaatkan forum ini untuk menunjukkan implementasi nyata advanced materials melalui berbagai teknologi strategis yang telah dikembangkan perusahaan. Produk yang dipamerkan meliputi Combat Management System (CMS), Radar Multimission, Ground Control Station (GCS) & AUTACS, Night Vision Goggle (NVG), Laser Point, serta kendaraan taktis listrik SPRINT. Beragam inovasi tersebut menunjukkan bagaimana hasil hilirisasi material dapat diwujudkan menjadi sistem teknologi yang mendukung sektor pertahanan, keamanan, maupun industri nasional.

Direktur Utama PT Len Industri (Persero), Prof. Joga Dharma Setiawan, Ph.D., yang menjadi pembicara dalam sesi dialog, menegaskan bahwa keberhasilan hilirisasi harus diukur dari kemampuan menghasilkan produk teknologi yang berdampak bagi perekonomian nasional.

“Indonesia memiliki sumber daya mineral yang sangat besar. Tantangan berikutnya adalah memastikan mineral tersebut tidak berhenti sebagai komoditas, tetapi mampu diolah menjadi material maju yang melahirkan produk-produk teknologi bernilai tinggi. Di sinilah kolaborasi pemerintah, industri, perguruan tinggi, dan lembaga riset menjadi kunci untuk membangun ekosistem advanced materials yang kuat dan berkelanjutan,” ujar Joga.

Ia menjelaskan bahwa sebagai induk Holding Industri Pertahanan DEFEND ID, Len bersama PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, PT PAL Indonesia, dan PT Dahana terus mengembangkan berbagai solusi teknologi berbasis elektronika, komunikasi, radar, energi, transportasi, kemaritiman, dan transformasi digital. Berbagai pengembangan tersebut tidak hanya mendukung kebutuhan pertahanan negara, tetapi juga memberikan manfaat bagi sektor sipil melalui penerapan dual-use technology.

  👷  LEN  

Baca Selanjutnya

Kolaborasi PTDI dan BIJB Kembangkan Kertajati hub Kedirgantaraan

   Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (Perseroda) di Jakarta, Rabu (15/7/2026). ANTARA/Aji Cakti/pri

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan kolaborasi PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (Perseroda) untuk mengembangkan area Kertajati, Jawa Barat sebagai hub industri kedirgantaraan.

"Penandatanganan nota kesepahaman antara PT Dirgantara Indonesia (Persero) atau PTDI dan PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (Perseroda) atau PT BIJB sebagai bagian dari komitmen bersama untuk bisa mengembangkan area Kertajati menjadi kawasan yang menjadi salah satu hub industri kedirgantaraan," ujar AHY dalam acara penandatanganan nota kesepahaman antara PTDI dan PT BIJB di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, salah satu tantangan yang juga sedang terus dikawal adalah agar Bandara Kertajati ini bisa semakin aktif, semakin banyak penerbangan yang bisa menggunakan Kertajati, termasuk untuk haji dan umrah.

Tetapi di samping itu, berupaya untuk mengembangkan sebuah aerospace industrial zones atau kawasan industri (industrial park), sebuah kawasan industri kedirgantaraan.

"Oleh karena itu, tentu yang di depan salah satunya adalah PTDI. Kita tahu PTDI sudah sekian lama menjadi kebanggaan Indonesia sebagai pilar industri manufaktur (manufacturing) di bidang kedirgantaraan, pesawat, termasuk juga sekarang mengembangkan drone yang bisa digunakan untuk kepentingan sipil dan juga militer," kata AHY.

Menurut AHY, sebagaimana diketahui Bandung juga semakin padat penduduknya, semakin banyak kepentingan tata ruang juga terus berkompetisi satu sama lain, sehingga diperlukan areal pengembangan yang lebih luas sehingga Kertajati merupakan salah satu pilihan yang ideal.

Dia menjelaskan, lokasi Kertajati di Kabupaten Majalengka di kawasan Cirebon–Patimban–Kertajati (Rebana) ini juga strategis karena jika ditarik sesuai dengan konektivitas wilayah ke arah barat itu bisa langsung terhubung ke Jakarta, kemudian kawasan industri Bekasi, Karawang, dan Purwakarta.

Kemudian terdapat Pelabuhan Patimban, lalu ke arah timur itu menuju Cirebon, kemudian hingga masuk ke wilayah Jawa Tengah sampai dengan Semarang. Sedangkan ke bagian selatan, Kertajati diharapkan dapat menjadi feeder untuk penerbangan ke sejumlah kabupaten kota yang ada di wilayah selatan Jawa Barat maupun Jawa Tengah.

"Intinya adalah kalau kita bisa merelokasi, tentunya bertahap dimulai dari fasilitas MRO (Maintenance, Repair, Overhaul). Sekali lagi, ini bisa kita targetkan untuk dalam negeri maupun luar negeri," kata AHY.

  👷  Antara  

Baca Selanjutnya

Komisi I DPR Sepakati RUU Ratifikasi Kerja Sama Pertahanan RI-Turki dan RI-Malaysia

➶ 🤝 Termasuk pengembangan rudal “Nagarasa”Rapat kerja DPR (Kompas)

Komisi I DPR mengambil keputusan tingkat I terhadap rancangan undang-undang (RUU) tentang Pengesahan Persetujuan Kerja Sama di Bidang Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Turki.

Dalam kesempatan itu, Komisi I juga menyetujui RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerja Sama di Bidang Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Malaysia.

"Untuk menyetujui ratifikasi kerja sama pertahanan Republik Indonesia dengan Republik Turki. Setuju ya?" tanya Ketua Komisi I DPR Utut Adianto dijawab setuju oleh peserta rapat pengambilan keputusan tingkat I terhadap dua RUU itu, Rabu (1/7/2026).

Setelah pengambilan keputusan tingkat I, kedua RUU ratifikasi kerja sama pertahana antara Indonesia dengan Turki dan Malaysia itu dapat dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan sebagai undang-undang.

"Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan ratifikasi ini programnya bisa berjalan lebih mulus berbasis dengan kekuatan undang-undang," ujat Utut.

Sebelum disetujui Komisi I, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto menjelaskan bahwa RUU diperlukan untuk memenuhi prosedur hukum nasional sebagai syarat berlakunya perjanjian pertahanan antara Indonesia dengan Turki dan Malaysia.

"Persetujuan kerja sama yang telah ditandatangani oleh kedua negara tersebut belum dapat diterapkan mengingat syarat pemberlakuan berdasarkan perjanjian kerja sama dimaksud yang menyatakan bahwa persetujuan ini akan mulai berlaku pada tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis terakhir melalui saluran diplomatik atas pemenuhan prosedur dalam negeri oleh para pihak," ujar Donny.

Ia melanjutkan, kedua perjanjian kerja sama itu tersebut disusun berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.

Perjanjian kerja sama pertahanan itu juga disusun berdasarkan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial masing-masing negara.

Pengesahan RUU ratifikasi kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Turki dan Malaysia ini juga sekaligus memperkuat landasan hukum bagi peningkatan kerja sama pertahanan masing-masing negara.

 Berikut 3 kesepakatan raker DPR :

  ➶ Kompas  

Baca Selanjutnya

Kemhan Kunker ke Galangan Kapal Nasional

Meninjau perkembangan bridge kapal KRI BPD 322 frigate pertama PAL (Ditjen Pothan)

Direkktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Laksamana Muda TNI Sri Yanto, S.T., melaksanakan kunjungan kerja ke PT Teknik Tadakara Sumber Karya (TTS) dan galangan kapal PT PAL Indonesia di Surabaya, dalam rangka meninjau progres daripada pembangunan Kapal Frigate Merah Putih TNI-AL yang merupakan salah satu program strategis dalam memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional.

Dalam kunjungan tersebut, Laksda TNI Sri Yanto, S.T., menegaskan pentingnya implementasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan mekanisme self assessment sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas industri pertahanan nasional.

Setiap alutsista yang berhasil diselesaikan dan diserahkan kepada pengguna akan menjadi bagian dari realisasi pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia.

Melalui sinergi pemerintah dan industri pertahanan, pembangunan Frigate Merah Putih diharapkan mampu memperkuat kemandirian teknologi, meningkatkan daya saing industri nasional, serta mendukung terwujudnya postur pertahanan Indonesia yang tangguh.

  📝  Ditjen Pothan  

Baca Selanjutnya