Menlu Inggris Liz Truss Kunjungi Indonesia

 Jalin Hubungan KeamananMenteri Luar Negeri Inggris Liz Truss (kiri) konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi di kantor Kementerian Luar Negeri Indonesia di Jakarta, Kamis (11/11/2021). [Foto/Kementerian Luar Negeri R] ☆

Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris Liz Truss berkunjung ke Jakarta pada Kamis (11/11/2021) hingga Jumat besok untuk menjalin hubungan keamanan dan ekonomi yang lebih erat dengan Indonesia.

Dalam kunjungannya, Liz Truss akan bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (jJokowi) dan Menlu Retno Lestari Piransari Marsudi untuk membicarakan diplomasi ekonomi, dialog perdagangan dan teknologi, serta isu-isu kebijakan luar negeri.

Liz Truss melihat Indonesia sebagai mitra penting untuk visi “Global Britain (Inggris yang mendunia)”, sebagai negara demokrasi yang berpikiran sejalan, sesama pendukung lembaga dan hukum internasional dan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Indonesia diperkirakan akan meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) lebih dari lima kali lipat atau sebesar 532 persen antara tahun 2020 hingga 2050.

”Sebuah hubungan yang lebih dalam dengan Indonesia, sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia serta kekuatan ekonomi saat ini dan di masa depan, akan membantu mengamankan masa depan yang sukses bagi Inggris dan mewujudkannya bagi rakyat kita,” kata Menlu Liz Truss dalam keterangan tertulis yang disampaikan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta.

“Ada banyak potensi kerjasama dalam hubungan Inggris dan Indonesia dan saya ingin memperdalam kemitraan kedua negara di bidang-bidang utama seperti teknologi, perdagangan, investasi, dan keamanan sebagai bagian dari rencana untuk membangun jaringan kebebasan dengan mitra-mitra penting”.

Selama kunjungannya ke Indonesia Menlu Truss akan meluncurkan kelompok kerja gabungan pertama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), yang bekerja untuk melawan ekstremisme.

Dia juga akan mengunjungi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memfasilitasi kolaborasi lebih lanjut dalam menangani kejahatan siber, keamanan, dan peningkatan kapasitas. Lebih lanjut, diplomat top Inggris itu akan menyelenggarakan dialog “Build Back Better World” dengan para eksekutif senior di bidang keuangan, untuk mempromosikan investasi di Indonesia.

Menlu Liz Truss juga akan bertemu dengan Sekretaris Jenderal ASEAN, Dato Lim untuk menindaklanjuti penetapan Inggris menjadi status Mitra Dialog, serta membahas kerja sama untuk mengatasi krisis yang sedang berlangsung di Myanmar.

Kunjungan ini menyusul kedatangan dari Carrier Strike Group Inggris beberapa waktu lalu ke wilayah Asia Tenggara, serta keberhasilan latihan bersama Angkatan Laut Inggris dengan TNI AL pada saat kunjungan kapal AL Inggris HMS Richmond pada bulan Oktober.

Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins mengatakan bahwa Indonesia dan Inggris membangun persahabatan yang hebat.

“Inggris dan Indonesia mungkin berjauhan secara geografis, tetapi kita memiliki banyak kesamaan. Baik Inggris dan Indonesia adalah negara demokrasi, negara kepulauan (meskipun Indonesia memiliki 17.000 pulau dan kami hanya memiliki 5.000!) dan masyarakat multi-agama yang mengakui keberagaman sebagai sebuah kekuatan”, ujar Owen.

Lebih lanjut Duta Besar Inggris mengungkapkan kedua negara juga berbagi kegemaran akan teh dan kopi, sepak bola Liga Premier, bulu tangkis, musik dan makanan.

“Orang Inggris mencintai Indonesia, 400.000 warga Inggris mengunjungi Indonesia setiap tahunnya sebelum pandemi, dan warga Inggris adalah wisatawan nomor satu di antara negara-negara Amerika dan Eropa. Inggris adalah tujuan yang semakin populer bagi orang Indonesia baik untuk berlibur maupun belajar”, kata Owen.

Menurut Owen, hubungan antar individu kedua negara tercermin melalui kerja sama erat dalam isu-isu global.

“Indonesia dan Inggris telah berbicara dengan satu suara untuk mendukung tanggapan pertama multilateral terhadap pandemi COVID-19. Inggris adalah salah satu donor terbesar melalui mekanisme COVAX untuk menyebarkan vaksin ke 92 negara berkembang, di mana Menlu Retno adalah salah seorang Ketua Bersamanya (Co-Chair). Inggris juga telah menyumbangkan 1 juta dosis vaksin ke Indonesia, dan akan mengirimkan lebih banyak lagi melalui donasi kami setidaknya 80 juta vaksin melalui COVAX hingga Juli 2022,” katanya.

Owen menambahkan bahwa Inggris mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk mencapai pembangunan ekonomi, perdagangan, kemakmuran, dan keamanan yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia melalui berbagai program yang mencakup pendidikan maritim, pembangunan rendah karbon, transisi energi, infrastruktur, kontra-terorisme, dan banyak lagi.

“Tindakan nyata terus berlangsung dan kemajuan sedang dibuat di seluruh nusantara. Kami menantikan lebih banyak lagi kerjasama dengan Indonesia di tahun-tahun mendatang”, papar Owen. (min). 

  ☆ sindonews  

Baca Selanjutnya

Telegram Picu Aksi Teror 'Lone Wolf'

Telegram [telegramgeeks]

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan aplikasi percakapan Telegram sulit disadap dan banyak digunakan oleh teroris untuk wadah berkomunikasi. Kecanggihan Telegram ini, kata Tito, memicu terjadinya bibit teroris 'lone wolf' alias teror seorang diri.

Tito mengatakan, aplikas Telegram tersebut memiliki beberapa keunggulan dari aplikas percakapan lainnya. Yang paling utama yakni percakapan di media itu tidak bisa disadap. Akibatnya, banyak yang memanfaatkan aplikasi ini untuk menyebarkan paham yang radikal yang tidak dideteksi oleh pihak keamanan.

"Mereka (teroris-red) semua berkomunikasi dengan Telegram, karena banyak fitur. Satu di-enkripsi, sehingga sulit untuk disadap. Dan kedua mampu menampung grup sampai 10 ribu, dan mampu menyebarkan paham-paham di sana," kata Tito saat ditemui usa acara peresmian Akademi Bela Negara (ABN) di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (16/7/2017).

Akibatnya, kata Tito, banyak terjadi pendoktrinan melalui aplikasi Telegram tersebut, tanpa melakukan tatap muka. Penyebaran paham ini disebut Tito sebagai 'lone wolf radicalitation'.

"Akhirnya terjadilah sekarang fenomena yang disebut dengan lone wolf self radicalitation, yaitu radikalisasi melalui media online termasuk Telegram. Jadi tidak perlu ketemu-ketemu lagi," katanya.

Tito juga mengatakan, pemblokiran tersebut juga merupakan salah satu usulan dari Polri, yang berasal dari hasil analisa intelijen yang cukup lama. "Jadi sekarang ini ya perubahan dan kita sudah berkali-kali menyampaikan terorisme pada dasarnya ada dua macam, yang satu terstruktur, yang kedua tak terstruktur. Maka kita kekuatan intel yang jadi nomor 1, yaitu untuk memetakan struktur mereka sampai sedetil-detilnya, memonitor dan melakukan tindakan untuk mencegah atau kalau sudah terjadi bisa diungkap," katanya.

"Yang kedua, non struktur yang tadi disampaikan leaderless jihad, jihad tanpa pemimpin atau self radicalitation atau lone wolf," tambah mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ini.

 Dimanfaatkan Banyak Teroris 

Pemerintah memutuskan untuk memblokir aplikasi percakapan Telegram. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan, pemblokiran tersebut karena aplikasi yang dibikin pemuda dari Rusia tersebut banyak digunakan oleh teroris.

Tito mengatakan, aplikasi percapakapan tersebut banyak digunakan oleh teroris, terutama saat melakukan aksi teror di berbagai tempat di Indonesia.

"Pemblokiran Telegram ini lebih banyak karena sistem komunikasi ini banyak digunakan oleh teroris, mulai dari kasus-kasus sebelumnya seperti kasus bom Thamrin Jakarta, kemudian di Medan, di Bandung, kemudian mereka semua berkomunikasi dengan Telegram," kata Tito saat ditemui usa acara peresmian Akademi Bela Negara (ABN) di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (16/7/2017).

Tito mengatakan, aplikasi itu dimintai karena fitur yang disediakan, terutama aplikasi ini diyakini tidak bisa di-enkrispi (disadap).

"Karena banyak fitur, satu di-enkripsi, sehingga sulit untuk disadap. Dan kedua mampu menampung grup sampai 10 ribu, dan mampu menyebarkan paham-paham di sana. Akhirnya terjadilah sekarang fenomena yang disebut dengan lone wolf self radicalitation, yaitu radikalisasi melalui media online termasuk Telegram. Jadi tidak perlu ketemu-ketmu lagi," katanya.

"Ini berbahaya karena kalau ketemu, didoktrin, itu kita akan bisa dideteksi oleh intel. Tapi kalau aplikasi berbahaya nanti tiba-tiba meledak di sana-sini," tambah mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Oleh karena itu, lanjut Tito, ada beberapa cara untuk meredam peredaran paham radikalisme tersebut.

"Caranya nomor 1, kita memperkuat deteksi terhadap media online, internet, aplikasi. Yang kedua menegakkan langkah-langkah penegakan hukum. Termasuk upaya lain seperti penutupan atau kita bisa menutup jalur itu atau masuk dan menyamar. Masalahnya kalau kita menyamar, mereka mengerti teknik itu, dan salah staunya adalah melakukan atau meminta untuk penutupan. Tapi, masalah pro-kontra sekali lagi biasa, dan kita akan bahas," katanya. (jor/fjp)

 Demi Keamanan Negara 

Pemerintah memutuskan untuk memblokir media sosial Telegram, yang disinyalir banyak digunakan oleh kelompok terorisme. Presiden Jokowi mengatakan pemerintah sudah lama memperhatikan media Telegram tersebut hingga akhirnya memutuskan untuk diblokir.

"Pemerintah kan sudah mengamati lama, mengamati lama, dan kita kan ini mementingkan keamanan, keamanan negara, keamanan masyarakat, oleh sebab itu keputusan itu dilakukan," ujar Jokowi saat ditemui wartawan usai dirinya meresmikan Akademi Bela Negara (ABN) di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (16/7/2017).

Jokowi mengatakan, ada ribuan yang dikategorikan mengganggu keamanan negara yang terdapat di media Telegram tersebut.

"Kalau memang tidak hanya satu, dua, tiga, empat, lima, enam, ribuan yang ada di situ yang dikategorikan akan menganggu keamanan negara ini, menganggu keamanan masyarakat. Dan kita lihat aplikasi-aplikasi yang lain yang bisa digunakan," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir Telegram karena dianggap memuat banyak konten soal radikalisme. Pemblokiran Telegram hanya dilakukan pada versi web.

"Yang kita blokir itu pada aplikasi di web," kata Menkominfo Rudiantara di Padang, Sumatera Barat, Sabtu (15/7/2017).

Pada web Telegram, pihaknya mendapati banyaknya konten yang terkait dengan terorisme. Rudi menyebut ada sekitar 700 halaman terkait konten tersebut.

"Ada ajakan membuat bom, bergabung dengan organisasi teroris," ujarnya.

Salah satu alasan beberapa kelompok radikal berpindah ke Telegram adalah aplikasi pesan itu susah terlacak.

"Fitur dari Telegram banyak, yang kami tutup versi web di komputer," ucapnya. (jor/knv)

  ♘ detik  

Baca Selanjutnya

Dubes Spanyol Tawarkan Kerja Sama Pemberantasan Terorisme

Temui Wiranto Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat memberikan keterangan usai bertemu dengan Duta Besar Spanyol untuk Indonesia José Maria Matres Manso di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (21/6/2017).(KOMPAS.com/Kristian Erdianto) ✬

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto bertemu dengan Duta Besar Spanyol untuk Indonesia José Maria Matres Manso, di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (21/6/2017).

Dalam pertemuan tersebut, José menawarkan konsep kerja sama antara Indonesia dan Spanyol pada bidang pemberantasan terorisme, keamanan siber, dan alutsista.

Wiranto mengatakan, José dikenal berpengalaman dalam mengatasi persoalan terorisme saat ditugaskan menjadi duta besar di Mali.

"Kita tahu di Mali sana cukup kisruh ya waktu itu. Dia punya pengalaman mengatasi masalah terorisme, sehingga menawarkan suatu bantuan kerja sama dengan BNPT dalam rangka menumpas aksi terorisme di Indonesia," ujar Wiranto, usai pertemuan.

Ia menyambut baik tawaran tersebut. Menurut Wiranto, Indonesia harus menjalin kerja sama dengan banyak negara dalam memberantas aksi terorisme.

Mantan Panglima ABRI itu yakin, kerja sama dengan Spanyol dapat memperkuat tugas pokok dan fungsi BNPT.

"Negara manapun yang punya pengalaman melawan terorisme, selalu kita minta untuk memberikan satu kontribusi pengalaman untuk melawan itu. Untuk memperkaya bagaimana BNPT bisa secara hard approach maupun soft approach menghadapi terorisme itu, dan Spanyol punya pengalaman seperti itu," kata dia.

Dalam pertemuan tersebut, keduanya juga membahas soal rencana kerja sama di bidang keamanan siber. Kerja sama itu dilakukan terkait pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"Dan tentunya juga masalah siber ya. Kita kan baru mendirikan Badan Siber dan Sandi Negara. Kita butuh juga masukan dari Spanyol," kata Wiranto.

Kerja sama di bidang pertahanan dan alutsista juga tak luput dibahas.

Selama ini, Indonesia dan Spanyol memiliki pengalaman kerja sama yang cukup panjang terkait hal tersebut.

"Kita sudah mempunyai pengalaman yang cukup panjang dengan Spanyol, dengan demikian perkembangan perkara ke arah yang lebih maju sangat dimungkinkan," ujar Wiranto.

  ♞ Kompas  

Baca Selanjutnya

Spanyol Kerja Sama dalam Penanggulangan Terorisme

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol Suhardi Alius dan pimpinan CITCO, Jos (istimewa) ●

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol Suhardi Alius, melakukan pertemuan dengan El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) / Intelligence Center Against Terrorism and Organised Crime yang merupakan Badan Anti-Teror Spanyol.

Pertemuan tersebut dilaksanakan di Madrid, Spanyol, pada Jumat (28/4) waktu setempat atau malam WIB.

Kepala BNPT disambut langsung oleh pimpinan CITCO, José Luis Olivera Serrano bersama jajarannya. Kunjungan tersebut merupakan undangan dari pihak CITCO sebagai upaya untuk memperkuat kerja sama di bidang penanggulangan terorisme.

“Pihak badan antiteror Spanyol ingin mengetahui perkembangan dalam hal penanganan terorisme di Indonesia. Selain itu, dengan banyaknya kejadian-kejadian di Eropa kita juga ingin mengetahui mengenai perkembangan terorisme di Spanyol. Karena perlu diketahui, Spanyol juga merupakan salah satu pintu masuk ke Eropa,” ujar Suhardi Alius, Sabtu (29/4) WIB usai melakukan pertemuan tersebut.

Kepala BNPT mengungkapkan, pertemuan tersebut sebagai tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Indonesia dengan Spanyol yang telah berlangsung pada 2015 lalu.

“Dalam MoU tersebut Indonesia diwakili oleh BNPT, sedangkan dari pihak Spanyol diwakili oleh CITCO itu sendiri,” ujar mantan Kabareskrim Polri ini.

Dalam pertemuan tersebut, ujar Suhardi, kedua pihak juga bertukar informasi tentang perkembangan ancaman terorisme pada kedua negara termasuk radikalisme melalui media sosial serta foreign terrorist fighter (FTF).

“Setelah bertukar informasi dan saling mendengarkan informasi mengenai ancaman terorisme, maka Indonesia dan Spanyol pun sepakat untuk meningkatkan kerja sama penanggulangan terorisme ke depannya,” ujar mantan Kabareskrim Polri ini.

Dalam paparannya di hadapan petinggi CITCO, mantan Kapolda Jawa Barat ini menjelaskan, terorisme telah menjadi ancaman global yang serius. Apalagi dalam kurun waktu sepuluh tahun yang lalu dan tidak ada negara yang kebal dari terorisme. Serangan teroris telah terjadi di seluruh dunia, mulai dari Madrid pada 2004, Nice, Berlin, Istanbul, Brussel, New York, London, Paris termasuk Jakarta.

“Kami beruntung sejauh ini kami berhasil mendeteksi dan meminimalkan serangan yang jauh lebih serius. Kami menggunakan dua langkah dalam penanggulangan terorisme yaitu soft approach (pencegahan) dan hard approach (penindakan). Kami sampaikan pula bahwa pada beberapa pekan lalu kami tidak punya pilihan selain menembak tiga teroris di Jawa Timur karena aparat kami mendapatkan perlawanan,” ujarnya.

Menurutnya, tujuan utama dari kelompok teroris tersebut yakni untuk berupaya membangun negara Islam dengan mengubah konstitusi negara Indonesia. “Mereka telah mengatakan bahwa negara barat dan pemerintah sebagai musuh. Mereka menyatakan jihad sebagai strategi mereka untuk melawan,” ujarnya.

Di pertemuan tersebut, mantan Kepala Divisi Humas Polri ini menjelaskan, BNPT bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan, strategi dan program nasional atau pemerintah pusat di bidang penanggulangan terorisme, serta mengkoordinasikan institusi pemerintah dalam hal implementasi kebijakan nasional.

BNPT sendiri saat ini telah berkoordinasi dengan 31 kementerian/lembaga pemerintah ditambah pemerintah provinsi dalam menerapkan kebijakan nasional untuk penanggulanggan terorisme ini.

“Termasuk dalam menjalankan program deradikalisasi untuk dapat menyentuh akar permasalahan terorisme yang ada di hulu tentunya kami tidak bisa bekerja sendirian. Perlu adanya dukungan dari kementerian dan lembaga terkait juga. Dan pihak Spanyol pun mengapresiasi program deradikalisasi yang telah dijalankan di Indonesia,” ujarnya.

José Luis Olivera Serrano selaku pimpinan CITCO pun juga menyampaikan penghargaan yang tinggi atas terlaksananya pertemuan tersebut. Seperti diketahui, CITCO merupakan Badan Anti Teror yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri Spanyol. Seperti juga halnya dengan BNPT, CITCO terdiri dari sejumlah 21 satuan kerja.

Dalam kunjungannya ke Spanyol, Kepala BNPT didamping Mayjen TNI Gautama Wiranegara (Sekretaris Utama/Sestama BNPT), Amrizal, MM, (Inspektur BNPT), Brigjen Pol Hamidin (Deputi III bidang Kerjasama Internasional), Brigjen Pol Budiono Sandi (Direktur Kerjasama Bilateral), Brigjen Pol Torik Triyono (Direktur Penindakan) dan Wandi Adriano Syamsu (Kasubdit Kerja Sama Amerika-Eropa). Turut mendampingi pula dalam pertemuan tersebut para pejabat KBRI di Madrid, Spanyol.

  ★ Berita Satu  

Baca Selanjutnya