Indonesia Teknologi: Hankam

⚓️ Lebih efisien

KRI BPD 322, Frigate pertama dan drone kapal selam produksi PT PAL (FMI fb)

TNI AL mulai mengalihkan fokus pengamanan laut dengan memanfaatkan teknologi robotik. Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali menegaskan penggunaan pesawat dan kapal tanpa awak (drone) bakal menjadi kunci efisiensi dalam menjaga wilayah perairan Indonesia yang sangat luas.

Langkah ini diambil untuk menjawab tantangan pemenuhan jumlah alutsista ideal di tanah air.Ali mengamini bahwa Indonesia sebenarnya membutuhkan hingga 300 kapal perang untuk mengawal wilayah dari Aceh hingga Papua.

“Kebutuhan 300 kapal itu betul, tapi kita tidak membutuhkan semuanya fregat (kapal tempur besar). Yang kita butuhkan justru banyak kapal-kapal patroli dan kapal kecil untuk menjaga selat-selat serta kawasan pesisir (litoral),” ujar Ali di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (26/3).

Andalkan Teknologi Tanpa Awak

Ali memproyeksikan penggunaan sistem tanpa awak (unmanned system) secara masif sebagai solusi cerdas di masa depan. Menurutnya, teknologi drone jauh lebih efektif dan hemat biaya untuk mengawasi celah-celah laut strategis dibanding hanya mengandalkan kapal berawak.

“Kita butuh lebih banyak unmanned system. Drone ini sangat efektif dan efisien untuk menjaga perairan kita yang sangat luas karena lebih hemat dalam penggunaan operasional,” jelasnya.

TNI AL membidik tiga jenis armada robotik sekaligus untuk memperkuat pengawasan, seperti kapal tanpa awak (USV) yaitu robot yang bergerak di atas permukaan air untuk patroli.

Kemudian, pesawat tanpa awak (UAV) atau drone udara untuk pengintaian dari langit. Lalu, robot bawah laut (UUV) merupakan perangkat robotik yang beroperasi di bawah air untuk mendeteksi ancaman kapal selam atau ranjau.

Dorong Produksi Dalam Negeri

Ali menaruh harapan besar agar seluruh perangkat teknologi tanpa awak tersebut lahir dari tangan anak bangsa. Ia mendorong industri pertahanan lokal untuk segera menguasai teknologi robotik laut dan udara ini.

“Harapannya drone-drone ini sudah bisa kita buat di dalam negeri. Baik yang di permukaan, di udara, maupun di bawah laut, semuanya kalau bisa kita bangun sendiri,” tegas Ali.

Selain drone, Ali menyebut kapal-kapal patroli berukuran kecil memiliki peran vital di kawasan pesisir. Kapal jenis ini lebih lincah bermanuver di selat-selat padat dan perairan dangkal yang sulit dijangkau oleh kapal perang berukuran raksasa.

Baca Selanjutnya

Minggu, 15 Maret 2026

Mengapa Pilihan Indonesia Jatuh pada Rudal BrahMos?

11.00 Satria No comments

Penampakan Rudal Brahmos versi land based, Indonesia akan mendanai pembelian rudal BrahMos dengan pinjaman luar negeri senilai $ 100 juta. (AMR)

KEPUTUSAN Indonesia mengakuisisi sistem rudal jelajah supersonik BrahMos dari India menandai pergeseran perlahan doktrin pertahanan maritim nasional dalam tiga dekade terakhir.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Jakarta nampaknya tidak lagi sekadar bermain di zona nyaman alias diplomasi pasif, tapi mulai membangun taring kinetik.

Tentu akuisisi kali ini adalah hasil kalkulasi geostrategis yang cukup matang oleh para punggawa pertahanan nasional di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan raksasa di Indo-Pasifik.

Pilihan pada BrahMos menunjukkan bahwa pemerintah sedang mengejar kemampuan Anti-Access/Area Denial (A2/AD) untuk mengimbangi asimetri kekuatan militer di kawasan.

Dengan kecepatan yang mencapai Mach3, rudal ini secara teknis berada di kelas tersendiri, melampaui kemampuan rudal subsonik yang selama ini menjadi tulang punggung banyak angkatan laut di Asia Tenggara.

Bagi para perencana pertahanan di Jakarta, nampaknya BrahMos adalah jawaban yang tepat untuk memenuhi kebutuhan "payung supersonik" yang mampu menjangkau titik-titik sempit strategis dari Selat Malaka hingga perairan Natuna.

Secara formal, kesepakatan ini telah dikonfirmasi pada Maret 2026, setelah negosiasi intensif di mana puncaknya terjadi pada kunjungan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin ke New Delhi pada November 2025.

Indonesia menyusul jejak Filipina sebagai pelanggan ekspor kedua bagi mahakarya hasil kerja sama India dan Rusia ini.

Namun, di balik kecanggihan misil ini, juga terdapat struktur kontrak dan konsekuensi ekonominya, mulai dari skema pembiayaan perbankan hingga kemungkinan terjadinya barter otomotif yang sempat memicu perdebatan di ruang publik Indonesia belum lama ini.

Kendati demikian, dari kacamata geostrategis, memang sangat penting untuk memahami bahwa pembelian Brahmos dilakukan saat dunia sedang membicarakan bagaimana senjata supersonik bisa mengubah peta kekuatan kawasan.

Dan nampaknya Indonesia tidak lagi ingin menjadi penonton dalam perlombaan teknologi di halaman rumah sendiri.

Dengan kata lain, langkah ini dipandang sebagai investasi untuk memastikan kedaulatan Indonesia tidak "diremehkan", apalagi diganggu, karena lemahnya sistem pertahanan.

Siasat Pembiayaan
Jika ditelisik lebih dalam, Indonesia tidak hanya membeli barang jadi. Salah satu pilar utama dari kesepakatan ini adalah komitmen transfer teknologi (Transfer of Technology/ToT).

Klausul ToT ini sangat krusial karena mandat Undang-Undang Industri Pertahanan mewajibkan adanya keterlibatan lokal dalam setiap pengadaan alutsista asing.

Dalam konteks BrahMos, entitas strategis seperti PT PAL dan PT Pindad diproyeksikan akan mendapatkan peran dalam integrasi sistem serta manufaktur komponen tertentu secara lokal.

Tentu ini perlu diapreaisi karena menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa dalam jangka panjang, Indonesia memiliki kemandirian dalam merawat dan mengembangkan sistem pemukul jarak jauh secara mandiri.

Nilai kesepakatan final untuk pengadaan tahap awal ini dilaporkan mencapai 450 juta dollar AS (sekitar Rp 7 triliun). Angka tersebut mencakup pengadaan tiga baterai rudal varian pesisir (shore-based anti-ship missile system) dengan jadwal pengiriman selama 36 bulan ke depan.

Struktur pembiayaannya nampaknya dirancang dengan sangat hati-hati untuk menjaga stabilitas fiskal.

Alih-alih bergantung sepenuhnya pada pinjaman luar negeri yang sering kali memiliki persyaratan politik mengikat, Indonesia menggunakan mekanisme kredit ekspor melalui lembaga keuangan India seperti Exim Bank, yang dikoordinasikan dengan bank domestik nasional.

Pilihan menggunakan perbankan domestik juga cukup bisa dipahami karena menunjukkan kedewasaan manajemen ekonomi pertahanan Indonesia saat ini.

Dengan skema ini, ketergantungan pada mata uang asing tertentu dapat dimitigasi, sementara hubungan perbankan antara Jakarta dan New Delhi akan semakin erat ke depannya.

Harga per unit rudal yang berada di kisaran 4,75 juta dollar AS memang tergolong mahal jika dibandingkan dengan rudal subsonik tradisional. Namun, efektivitasnya dalam menembus sistem pertahanan udara kapal perang modern dipastikan akan menjadikannya investasi yang cukup pantas.

Setidaknya dalam kalkulasi militer, pengorbanan beberapa juta dolar untuk melumpuhkan kapal perusak seharga miliaran dolar akan dianggap sebagai bentuk efisiensi operasional yang layak diterima.

Dan karena itu, pemerintah tentu harus menjelaskan semua ini kepada rakyat melalui DPR, agar pembelian ini bisa semakin legitimate secara politik.

Selain pengadaan unit misil, kontrak juga mencakup paket pelatihan intensif bagi operator dari TNI AL dan pembangunan infrastruktur pendukung di titik-titik pangkalan.

New Delhi bahkan mengusulkan pembentukan komite kerja sama industri pertahanan bersama untuk memfasilitasi penelitian dan pengembangan di masa depan.

Artinya, hal ini menegaskan bahwa India tidak hanya melihat Indonesia sebagai pembeli, tapi juga sebagai mitra strategis jangka panjang dalam rantai pasok pertahanan global.

Track Record Superioritas Supersonik

Penampakan 1 baterai sistem rudal BrahMos Filiphina, Indonesia dikabarkan akan membeli 1 baterai untuk pertahanan pantai senilai $ 100 juta. (RTVM)
Pertanyaan kritis yang sering muncul belakangan adalah mengapa pilihan jatuh pada BrahMos, bukan rudal lain?

Keunggulan utama BrahMos terletak pada kombinasi antara kecepatan ekstrem dan profil terbang rendah yang sangat sulit dideteksi radar.

Sebagai rudal “dua tahap” dengan mesin “liquid ramjet”, BrahMos mampu mempertahankan kecepatan konstan Mach 3 di sepanjang lintasannya.

Sebagai perbandingan, rudal Harpoon buatan Amerika Serikat bersifat subsonik, yang berarti jauh lebih mudah diintersepsi oleh sistem pertahanan jarak dekat kapal perang modern.

Kecepatan Mach3 memberikan energi kinetik terminal yang luar biasa besar. Secara saintifik, dampak fisik dari hantaman objek yang bergerak secepat satu kilometer per detik mampu melumpuhkan kapal perang besar hanya melalui kekuatan benturan, bahkan jika hulu ledaknya gagal meledak.

Selain itu, kemampuan “sea-skimming” BrahMos (terbang hanya setinggi 3 hingga 10 meter di atas permukaan laut) membuatnya mampu bersembunyi di balik kurvatur bumi dan gangguan radar permukaan hingga jarak yang sangat dekat dengan target.

Apalagi, keandalan BrahMos juga telah teruji dalam kondisi konflik riil, sebuah faktor yang nampaknya juga sangat dipertimbangkan oleh militer Indonesia.

Dalam "Operasi Sindoor" pada Mei 2025, militer India mengerahkan BrahMos secara ekstensif untuk menghancurkan infrastruktur strategis Pakistan dengan presisi yang cukup tinggi.

BrahMos terbukti mampu menembus sistem pertahanan udara buatan China (seperti HQ-9) yang dimiliki Pakistan. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi supersonik memang memiliki peluang tembus yang sangat tinggi.

Bahkan, insiden peluncuran tidak sengaja ke wilayah Pakistan pada tahun 2022 membuktikan bahwa rudal Brahmos mampu terbang sejauh 124 kilometer ke dalam wilayah Pakistan tanpa bisa dideteksi oleh radar.

Jika dibandingkan dengan pesaing dari China seperti CM-302, BrahMos memiliki keunggulan akurasi yang jauh lebih tinggi dengan Circular Error Probable (CEP) hanya satu meter, sementara sistem China dilaporkan berada di kisaran 5 hingga 7 meter.

Apalagi menggunakan teknologi buatan China untuk mempertahankan wilayah dari klaim agresi China di Natuna juga dipandang sangat berisiko secara politik dan teknis karena potensi adanya "pintu belakang" (backdoor) pada sistem tersebut.

Sementara itu, rudal Naval Strike Missile (NSM) dari Norwegia memang memiliki fitur siluman. Namun kecepatan subsoniknya tidak memberikan efek intimidasi kinetik sehebat BrahMos dalam doktrin pertahanan Indonesia.

Antara Perisai Laut dan Armada Pikap?
Di balik kecanggihan teknologi supersonik, terdapat sisi ekonomi yang memicu polemik domestik yang cukup hangat.

Entah masuk ke dalam paket kerja sama atau tidak, setidaknya akuisisi ini sempat diduga kuat memiliki keterkaitan dengan skema imbal dagang otomotif.

Indonesia setuju untuk mengimpor sekitar 105.000 unit kendaraan pikap dari dua raksasa otomotif India, Mahindra & Mahindra serta Tata Motors, dengan nilai total mencapai Rp 40 triliun.

Kendaraan-kendaraan ini direncanakan untuk memperkuat logistik pedesaan melalui program Koperasi Desa Merah-Putih.

Kebijakan impor massal ini memicu penolakan keras dari asosiasi industri otomotif dalam negeri (seperti Gaikindo) serta organisasi pengusaha seperti Apindo dan Kadin.

Mereka menilai langkah ini kontradiktif dengan semangat hilirisasi dan perlindungan industri manufaktur nasional.

Kekhawatiran utama adalah potensi hilangnya penyerapan tenaga kerja lokal dan pelemahan ekosistem otomotif domestik yang sebenarnya memiliki kapasitas produksi hingga satu juta unit per tahun.

Ada ancaman nyata bahwa ratusan ribu pekerja di sektor otomotif bisa terdampak jika pasar tiba-tiba dibanjiri produk impor dalam jumlah sebesar itu.

Kabar terbaru, rencana tersebut ditunda karena desakan dari berbagai pihak, terutama DPR. Namun jika dilihat dari perspektif pemerintah, langkah ini dianggap sebagai bagian dari "transaksi besar" demi mendapatkan akses ke teknologi militer paling sensitif dari India.

Apalagi, kendaraan India seperti Mahindra Scorpio dipilih karena memiliki spesifikasi 4x4 yang dianggap lebih tangguh dan harga yang lebih murah (selisih sekitar Rp 50 juta per unit) dibandingkan produk rakitan lokal untuk medan berat di pedesaan.

Sebagai bagian dari kewajiban offset, Mahindra dan Tata Motors juga berkomitmen untuk membangun pabrik perakitan atau pusat suku cadang di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.

Dinamika ini sebenarnya menggambarkan betapa rumitnya manajemen pertahanan di era modern. Kedaulatan wilayah di laut sering kali harus dibayar dengan konsesi ekonomi di sektor lain.

Meskipun memicu friksi internal, barter ini dipandang sebagai jalan tengah untuk memperkuat daya pukul TNI sekaligus melakukan modernisasi infrastruktur pedesaan secara cepat.

Secara geopolitik, kepemilikan BrahMos tentu akan menempatkan Indonesia pada posisi tawar yang jauh lebih kuat di Asia Tenggara.

Bersama Filipina, Indonesia kini menjadi bagian dari "benteng maritim" supersonik di tepi selatan Laut China Selatan.

Penempatan baterai BrahMos di Natuna secara otomatis akan menciptakan zona penolakan akses (A2/AD) yang sangat berbahaya bagi kapal perang asing.

Dengan jangkauan 290 kilometer, setiap kapal yang melakukan intrusi ke ZEE Indonesia akan berada dalam jangkauan misil yang hampir mustahil untuk diintersepsi.

Langkah ini, meskipun tak diakui secara eksplisit oleh Jakarta, nampaknya adalah respons langsung atas taktik "zona abu-abu" China di Laut Natuna Utara.

Selama ini, kapal-kapal penjaga pantai China sering mengawal nelayan mereka masuk ke wilayah kedaulatan Indonesia dengan asumsi bahwa Jakarta tidak akan mengambil tindakan militer secara terbuka.

Sehingga dengan BrahMos, kalkulasi risiko bagi China tentu akan berubah drastis. Risiko kehilangan kapal perang atau kapal penjaga pantai akibat serangan supersonik yang datang secara tiba-tiba dari pesisir akan menjadi deteren psikologis yang sangat kuat.

Hubungan antara Indonesia dan India pun diproyeksikan akan bertransformasi dari sekadar mitra dagang menjadi aliansi strategis yang akan saling mengunci.

India kini mulai muncul sebagai penyedia keamanan alternatif di kawasan, memecah ketergantungan negara-negara ASEAN pada teknologi Amerika Serikat atau China.

Bagi Indonesia, India akan menjadi mitra "selatan-selatan" yang memiliki kepentingan serupa dalam menjaga tatanan kawasan yang berbasis hukum internasional.

Kemitraan ini diprediksi akan terus berkembang ke arah penelitian bersama untuk varian rudal masa depan seperti BrahMos-NG.

Namun di sisi lain, tanggapan dari China diprediksi akan tetap bersifat “meragukan” secara publik, walaupun secara internal Beijing dipastikan akan cukup cemas juga.

Fakta bahwa senjata canggih India kini menjaga jalur energi dan perdagangan vital China di Selat Malaka dan Natuna, diakui atau tidak, akan menjadi pukulan strategis bagi Beijing.

Sementara itu, Amerika Serikat kemungkinan besar akan bersikap pragmatis. Meskipun BrahMos mengandung komponen Rusia, Washington nampaknya cenderung akan memberikan pengecualian sanksi CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) bagi Indonesia karena akuisisi ini masih akan dianggap selaras dengan kepentingan AS untuk membendung ekspansi maritim China di Indo-Pasifik.

🚀 Kompas

Baca Selanjutnya

Minggu, 08 Maret 2026

Pengamat Nilai Indonesia Tidak Perlu Kembangkan Rudal ICBM

02.00 Satria No comments

Rudal Seijil Iran, Pihak Barat ingin menghancurkan kemajuan teknologi rudal Iran. (Ist)

Pengamat pertahanan dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi menilai Indonesia tidak membutuhkan pengembangan rudal balistik antarbenua atau ICBM di tengah eskalasi konflik global saat ini.

Menurut Fahmi, TNI AU saat ini sangat mendesak untuk memiliki skadron pesawat peringatan dini udara atau airborne early warning and control (AEW&C).

"Pesawat ini ibarat radar terbang yang mampu mendeteksi pergerakan pesawat siluman, rudal jelajah, dan kapal musuh dari jarak yang tidak bisa dijangkau oleh radar darat (GCI) kita, memberikan situational awareness dan waktu reaksi yang krusial bagi satuan tempur," katanya kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Khairul merespons pernyataan Presiden Ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) perihal pentingnya memperkuat pertahanan udara untuk menjaga wilayah Indonesia dari serangan negara asing.

ICBM, tutur dia, tidak cocok dengan doktrin militerisme di Indonesia yang mengutamakan pertahanan aktif atau defensif yang tidak mempunyai ambisi ekspansionis ke benua lain.

"ICBM, dengan jangkauan ribuan kilometer, pada hakikatnya adalah senjata proyeksi kekuatan (power projection) ofensif yang biasanya didesain untuk membawa hulu ledak nuklir dengan tujuan strategic deterrence berskala global. Pengembangan ICBM sangat bertentangan dengan doktrin pertahanan aktif-defensif Indonesia yang tidak memiliki ambisi ekspansionis ke benua lain," ucapnya.

Rudal Supersonik

Rudal hipersonik Fattah milik Iran. sulit dideteksi Iron Dome, rudal hipersonik Iran punya kecepatan 16.000 Km per Jam! (Al Mayadeen)
Alih-alih membuang anggaran riset yang masif untuk ICBM, ujar dia, Indonesia jauh lebih membutuhkan pengembangan dan akuisisi rudal jelajah antikapal atau antiship cruise missiles (ASCM) berkecepatan supersonik serta rudal balistik jarak pendek hingga menengah (SRBM/MRBM) yang sangat presisi.

Fahmi menegaskan TNI AU juga perlu menguatkan kapasitasnya pada kepemilikan pesawat peringatan dini udara yang sangat diperlukan sesuai kebutuhan menghadapi kondisi geopolitik.

“Penguatan TNI AU tidak bisa direduksi sekadar pada kuantitas pembelian jet tempur generasi terbaru. Pesawat tempur secanggih apa pun akan buta dan tuli tanpa ekosistem pendukung yang terintegrasi. Fokus utama yang perlu dikejar saat ini adalah membangun arsitektur Network-Centric Warfare (NCW) dan kapabilitas Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (C4ISR) yang mumpuni,” ucapnya.

Selain itu, Fahmi menyebutkan sistem pertahanan Indonesia dapat diperkuat dengan memperbanyak sistem pertahanan udara berbasis darat (Arhanud), yakni baterai rudal surface-to-air missile (SAM) jarak menengah, dan ditempatkan pada titik-titik objek vital nasional secara berlapis.

🚀 antara

Baca Selanjutnya

Kamis, 26 Februari 2026

ITS dan AAL Jajaki Pengembangan Drone Militer Canggih

22.00 Satria No comments

👮 Bakal jadi pusat riset pertahanan

UCAV Elang Hitam sukses terbang perdana, ITS dan AAL menjajaki kerja sama pembentukan Pusat Studi Drone Perang di Surabaya. Kolaborasi ini fokus pada riset unmanned system untuk memperkuat industri pertahanan nasional (Defend ID)

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menerima kunjungan kehormatan dari jajaran pimpinan Akademi Angkatan Laut (AAL) di Ruang Rektor, Gedung Rektorat ITS, Kamis (26/2/2026). Pertemuan strategis ini membahas rencana pembentukan Pusat Studi Drone Perang sebagai wadah kolaborasi riset pertahanan antara teknokrat dan militer.

Rektor ITS, Ir. Bambang Pramujati, S.T., M.Sc.Eng., Ph.D., IPU, APEC Eng., menyambut hangat Sekretaris Lembaga (Seklem) AAL, Laksma TNI Dr. Asep Iwa Soemantri, S.E., M.M., M.Tr.Opsla.

Bambang menyampaikan, kehadiran pihak AAL awalnya bertujuan memberikan pembekalan karakter bagi mahasiswa baru Prodi Teknologi Informasi ITS. Namun, diskusi berkembang pada potensi pengembangan teknologi unmanned system (sistem nirawak).

"Kami melihat ini adalah kesempatan luar biasa. ITS memiliki banyak pakar dan dosen yang sudah lama berkecimpung di bidang teknologi drone. Kami siap mendukung secara SDM dan teknis untuk mengembangkan kebutuhan pihak AAL," ujar Bambang Pramujati, Kamis (26/2/2026).

Lebih lanjut, Bambang menjelaskan bahwa kerja sama ini akan difokuskan pada pembentukan Pusat Studi (Research Center), bukan sekadar program studi akademik. Hal ini bertujuan agar kedua belah pihak bisa langsung melakukan riset bersama dan pengembangan produk.

"Fokusnya adalah menciptakan berbagai variasi drone, terutama untuk kebutuhan militer yang spesifik dan berbeda dengan drone mapping sipil pada umumnya," tambahnya.

Senada, Laksma TNI Dr. Asep Iwa Soemantri menekankan pentingnya sinergi antara militer sebagai pengguna (user) dan teknokrat sebagai pengembang teknologi. Saat ini, AAL telah memasukkan mata kuliah teknologi siber dan perang drone dalam kurikulum Korps Marinir.

"Kolaborasi dengan ITS sangat penting untuk mewujudkan industri pertahanan (Defend ID) yang mandiri. Drone bukan hanya soal perang, tapi juga efisiensi operasi di lapangan. Dengan data intelijen berbasis software dan hardware drone, operasi TNI akan jauh lebih efektif," jelas jenderal bintang satu tersebut.

Laksma Asep mengungkapkan, pemilihan ITS sebagai mitra strategis didasari reputasi institusi serta kedekatan geografis antara kampus ITS dengan Bumi Moro (Markas AAL) yang memudahkan koordinasi.

Mengenai implementasi nyata, kedua belah pihak sepakat untuk menindaklanjuti pertemuan ini dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan pemetaan teknis riset.

"Ke depan, teknologi ini tidak hanya untuk militer, tapi juga bisa diakselerasi untuk kesejahteraan masyarakat, seperti di sektor pertanian dan perkebunan berbasis siber," pungkas Asep. (*)

🤝 Times Indonesia

Baca Selanjutnya

Selasa, 20 Januari 2026

Kerja Sama Militer Indonesia-Inggris

22.00 Satria No comments

Momentum Akselerasi Teknologi Alutsista

Fregat Merah Putih KRI BPD 322 (FMI fb)

Pengamat pertahanan dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menilai langkah strategis Indonesia menjalin Kerja sama militer dengan Inggris merupakan momentum krusial untuk memajukan teknologi Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) dalam negeri.

Fahmi menegaskan bahwa Inggris dipilih bukan sekadar faktor simbolik, melainkan karena keunggulan historis dan kapabilitasnya dalam pengembangan sistem, standar, serta integrasi teknologi pertahanan yang telah teruji secara global.

"Dalam konteks pertahanan, Inggris dipilih karena kemampuannya berperan sebagai mitra yang kuat dalam pengembangan sistem, standar, dan integrasi teknologi pertahanan," kata Khairul Fahmi dalam keterangan tertulisnya yang diterima pada Selasa, 20 Januari 2026 di Jakarta.

Fahmi menekankan bahwa akses terhadap kemajuan teknologi pertahanan bernilai tinggi milik Inggris—seperti sistem radar, sensor, electronic warfare, hingga sistem manajemen pertempuran—sangat penting bagi kedaulatan Indonesia.

Menurutnya, adopsi teknologi ini akan secara signifikan meningkatkan kesadaran situasional dan kemampuan deteksi dini TNI, terutama dalam menjaga wilayah laut dan udara Indonesia yang sangat luas.

"Inggris memiliki pengalaman panjang dalam pengembangan doktrin, sistem komando dan kendali, serta integrasi teknologi lintas platform dan lintas negara. Hal inilah yang berpotensi diadopsi oleh TNI," ujarnya.

Lebih lanjut, Fahmi menyoroti proyek pembuatan Fregat Merah Putih (Arrowhead 140) sebagai bukti nyata manfaat strategis bagi industri pertahanan nasional. Dalam proyek ini, PT PAL tidak hanya bertindak sebagai perakit, tetapi juga menyerap pengetahuan vital terkait integrasi sistem tempur yang kompleks.

Ke depan, Fahmi meyakini penguasaan teknologi ini akan menjadi fondasi kokoh bagi kemandirian industri maritim dan pertahanan Indonesia di masa depan.

"Kerja sama ini menjadi langkah nyata dalam menciptakan kemandirian industri pertahanan".

🤝 Kosadata

Baca Selanjutnya

Jumat, 16 Januari 2026

RI Panen Kerja Sama Pertahanan hingga Ekonomi di 2025

09.00 Satria No comments

PAL Indonesia akan membangun dua unit kapal selam Scorpene Evolved di Surabaya, merupakan hasil kerjasama dengan Perancis. (Naval Group)

Pemerintah Indonesia memperluas jejaring kemitraan strategis sepanjang 2025 di tengah ketidakpastian global.

Hasilnya, RI berhasil mengantongi tujuh kerja sama di bidang pertahanan serta 16 perjanjian penegakan hukum dengan berbagai negara mitra, sebagai bagian dari strategi diversifikasi dan penguatan ketahanan nasional.

Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan penguatan kerja sama lintas sektor tersebut merupakan bagian dari strategi Diplomasi Ketahanan, yang mengintegrasikan kebijakan luar negeri dan pertahanan sebagai instrumen stabilisasi. "Empat pertemuan 2+2 dalam satu tahun terakhir mencerminkan kesadaran strategis bahwa di tengah dunia yang semakin tidak dapat diprediksi, diplomasi dan pertahanan menjadi satu hal yang tidak terpisahkan," ujar Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 di Jakarta Pusat, Rabu (14/1/2026).

Dalam kerangka kedaulatan dan keamanan, Indonesia menyepakati tujuh kerja sama pertahanan serta 16 perjanjian penegakan hukum dengan sejumlah negara mitra, antara lain Australia, Kanada, Prancis, Turki, dan Yordania. Indonesia juga membentuk kemitraan strategis dengan Rusia dan Thailand, serta kemitraan strategis komprehensif dengan Vietnam.

Sugiono menegaskan berbagai kesepakatan tersebut bertujuan memperkuat kepastian kerja sama dan interoperabilitas antarmitra.

MT Harimau hasil kerjasama Indonesia dan Turkiye (Pindad)

"Bagi Indonesia, pertahanan tidak dibangun dengan unjuk kekuatan, tetapi melalui kepastian, pencegahan, dan membuka ruang-ruang dialog," tegasnya.

Sinergi diplomasi dan pertahanan juga tercermin dari pelaksanaan empat dialog two plus two (2+2) antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dengan negara mitra utama, yakni China, Jepang, Australia, dan Turki. Forum ini dipandang sebagai mekanisme penting untuk pengelolaan risiko strategis dan pencegahan salah hitung di tengah meningkatnya ketegangan global.

"Ketika risiko salah hitung meningkat dan persepsi menjadi faktor kunci, sinergi kebijakan luar negeri dan pertahanan adalah instrumen stabilisasi," kata Sugiono.

Di bidang ekonomi, pemerintah menekankan pentingnya ketahanan nasional melalui diversifikasi mitra dan penguatan arsitektur kerja sama. Sepanjang 2025, Indonesia menyepakati tiga perjanjian kerja sama ekonomi dengan Kanada, Peru, dan Eurasian Economic Union (EAEU), sembari mendorong penyelesaian berbagai perundingan perdagangan lainnya.

"Di dunia yang bergejolak, ketahanan ekonomi adalah daya tahan sekaligus daya tawar," ujar Sugiono.

Ke depan, pemerintah menegaskan diplomasi Indonesia akan terus diarahkan untuk memperluas kemitraan strategis, memperkuat daya tahan nasional, dan memastikan Indonesia tidak sekadar bertahan, tetapi mampu ikut menentukan arah di tengah tekanan global. (luc/luc)

🤝 CNBC

Baca Selanjutnya

Selasa, 13 Januari 2026

Menhan RI Kunjungan Resmi ke Kemhan Bosnia dan Herzegovina

09.00 Satria No comments

Bahas penguatan inhan hingga penempatan Athan (Dok. Kemhan)
Dirjen Strahan Kemhan Mayjen TNI Agus Widodo, S.IP., M.Si., mendampingi Menhan RI pada kunjungan resmi ke Kemhan Bosnia dan Herzegovina. Menhan RI beserta delegasi di terima langsung oleh Menhan Bosnia dan Herzegovina H.E. Zukan Helez, di Kementerian Pertahanan Bosnia dan Herzegovina, Sarajevo, Minggu (11/1/2026).

Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral serta menjajaki pengembangan kerja sama strategis di bidang pertahanan.

Dalam diskusi pertahanan, kedua Menhan membahas dinamika lingkungan strategis regional dan global serta menegaskan pentingnya kerja sama pertahanan dalam menjaga stabilitas, perdamaian, dan keamanan dunia.

Selanjutnya, dalam konferensi pers pertemuan antara kedua Menhan menghasilkan komitmen kuat untuk meningkatkan kerja sama bilateral di berbagai bidang pertahanan. Fokus utama mencakup penguatan industri pertahanan, pendidikan militer, transfer teknologi, serta dukungan bersama bagi upaya misi kemanusiaan dan perdamaian, di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai wujud kontribusi bersama terhadap perdamaian dan stabilitas global.

Sebagai hasil konkret dari pertemuan tersebut, pejabat tinggi pertahanan kedua negara menandatangani Joint Statement yang menegaskan kesepakatan untuk meningkatkan kerja sama pertahanan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Kerja Sama Pertahanan dalam waktu sesegera mungkin, dan penjajakan penempatan atase pertahanan Bosnia di Indonesia, sebagai langkah peningkatan hubungan diplomatik militer kedua negara.

Hal ini menjadi bukti keseriusan kedua negara membangun kemitraan strategis yang saling menguntungkan dan berbasis kepercayaan.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangkaian kunjungan kerja di Bosnia dan Herzegovina, Menhan RI beserta delegasi juga melaksanakan kunjungan ke fasilitas industri pertahanan Pretis.

Kunjungan Menhan RI ini menegaskan kebijakan pertahanan Indonesia yang terbuka terhadap penguatan kerja sama pertahanan dengan mitra internasional, sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, serta diharapkan segera ditindaklanjuti guna mendukung kepentingan pertahanan kedua negara dan perdamaian dunia.

🤝 Kemhan

Baca Selanjutnya

Sabtu, 06 Desember 2025

Prabowo Bakal Beli 200 Helikopter Tahun Depan

21.00 Satria No comments

Helikoter TNI banyak diturunkan dalam OMSP. (dispenau)

Presiden Prabowo Subianto mengaku akan membeli 200 helikopter mulai Januari 2026.

Menurutnya, pembelian itu akan melengkapi pesawat Hercules C130J dan Airbus A400 yang telah hadir lebih dulu di Indonesia.

"Minggu ini helikopter baru datang 5 buah, dan terus berdatangan. Dan saya sudah perintahkan mulai Januari tahun depan dan seterusnya, kita akan datangkan 200 helikopter di RI ini," kata Prabowo dalam puncak Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Golkar di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Prabowo menyampaikan, alutsista itu dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk untuk mengevakuasi bencana alam.

Dalam bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera, misalnya, negara sudah mengerahkan 50 helikopter untuk membawa bantuan logistik.

"Mungkin beberapa bulan, beberapa tahun yang lalu, tidak ada yang bisa perkirakan bahwa negara kita mampu mengerahkan 50 helikopter. 50 helikopter sekarang sedang bergerak di daerah musibah," ucap Prabowo.

Menurut Prabowo, hal itu merupakan bentuk negara hadir ketika masyarakat kesulitan akibat bencana.

Menurutnya, Indonesia adalah bangsa yang besar yang mampu mengatasi semua cobaan yang ada.

"Kita menyadari bahwa bangsa kita, negara kita ternyata adalah negara yang besar dan yang kuat. Kita mengalami cobaan-cobaan, kita mengalami badai, kita mengalami bencana, tapi bangsa kita kuat utuh dan bangsa kita mampu mengatasi semua cobaan yang kita hadapi," tutur dia.

Saat ini, menurut Prabowo, masyarakat sudah melihat bagaimana bentuk negara sudah hadir.

"Kita buktikan rakyat melihat reaksi pemerintah cepat, reaksi pemerintah mengatasi masalah. Kita sudah buktikan sekarang rakyat melihat ada musibah di bagian dari wilayah tanah air kita, tapi alat-alat negara segera hadir," tandas Prabowo.

⍟ Kompas

Baca Selanjutnya

Selasa, 18 November 2025

Kerja Sama Maritim Jadi Fokus Pertemuan 2+2 RI-Jepang

17.00 Satria No comments

Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyampaikan pidato pembukaan kepada Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi (kanan) dan Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi (kedua dari kanan) pada awal pertemuan antara menteri atau 2+2 yang ketiga di Iikura Guest House, Tokyo, Jepang, Senin (17/11/2025). (AFP)

Di tengah ketidakpastian global, Indonesia dan Jepang berkomitmen untuk memperkuat kemitraan komprehensif strategis. Kedua negara sepakat memperluas kerja sama di sejumlah bidang, khususnya maritim.

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi memberi perhatian khusus pada kerja sama maritim RI-Jepang. Kala menerima Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, Selasa (18/11/2025), PM Takaichi juga menegaskan siap mendukung berbagai program prioritas Indonesia.

Takaichi menerima Sugiono-Sjafrie sehari selepas pertemuan Menlu-Menhan RI-Jepang di Tokyo, Jepang. Dalam pertemuan 2+2 putaran III itu, RI-Jepang memandang penting untuk semakin mengintensifkan kerja sama di bidang politik, pertahanan, dan keamanan.

Kedua negara perlu menjalin kerja sama konkret yang saling menguntungkan serta berkontribusi kepada perdamaian di kawasan dan global. Pertemuan mempertegas komitmen kedua negara memperdalam kemitraan strategis di bidang pertahanan, modernisasi alutsista, dan penguatan stabilitas Indo-Pasifik.

”Pertemuan bilateral Indonesia dan Jepang kali ini sangat strategis, terutama melihat situasi kawasan dan global yang diwarnai berbagai macam isu, mulai dari persaingan ekonomi hingga rivalitas politik”, tutur Sugiono melalui pernyataan pers tertulis di Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Menurut Japan Times, RI-Jepang membahas keamanan kawasan dan kerja sama bilateral bidang pertahanan. Indonesia juga berminat untuk membeli kapal perang berukuran sedang (fregat) dan kapal selam Jepang.

Sebelum pertemuan itu, Koizumi dan Sjafrie berkunjung ke Pangkalan Angkatan Laut Yokosuka di Prefektur Kanagawa. Mereka memeriksa beberapa kapal Pasukan Bela Diri Maritim (JMSDF), fregat Kumano kelas Mogami, kapal perusak Murasame, serta kapal selam kelas Taigei.

”Indonesia memandang Jepang sebagai mitra strategis dalam memperkuat keamanan maritim regional. Kunjungan ke Pangkalan AL Yokosuka mencerminkan komitmen bersama untuk membangun stabilitas Indo-Pasifik melalui kolaborasi konkret, interoperabilitas, dan peningkatan kapabilitas pertahanan kedua negara,” ujar Sjafrie.

Sebelumnya, Indonesia berminat untuk membeli kapal selam kelas Soryu bekas Jepang. Namun, kunjungan terbaru itu menunjukkan Jakarta mengincar kapal selam kelas Taigei terbaru yang dilengkapi baterai lithium-ion, bukan baterai timbal-asam tradisional. Baterai lithium-ion meningkatkan daya tahan dan kecepatan di bawah air.

”Saya yakin ini telah meletakkan fondasi yang sangat baik bagi kedua negara untuk lebih memperdalam kerja sama mereka di bidang keamanan maritim. Transfer militer merupakan alat kebijakan penting bagi Jepang untuk menciptakan lingkungan keamanan yang diinginkan,” tutur Koizumi.

Produksi Bersama

Pada Januari 2025, RI-Jepang telah meluncurkan mekanisme konsultasi pertahanan. Mekanisme ini tidak hanya fokus pada isu keamanan maritim, tetapi juga kolaborasi alutsista dan transfer teknologi.

Kedua pihak masih berunding tentang potensi pengembangan dan produksi bersama fregat canggih untuk AL Indonesia. Presiden RI Prabowo Subianto pertama kali menyampaikan minat untuk bekerja sama ketika masih menjabat sebagai Menhan pada tahun 2021. Indonesia tampak berminat terhadap fregat kelas Mogami yang dimodifikasi.

Menurut beberapa sumber, proposal Tokyo bernilai 1,94 miliar dollar AS. Proyek ini akan melibatkan pembangunan empat fregat di Jepang dengan jumlah yang sama akan dibangun di Indonesia oleh galangan kapal milik negara, yakni PT PAL Indonesia.

Suasana bagian depan kapal perang angkatan laut Jepang JS Samidare saat sandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (8/5/2019). Kapal perang Angaktan Laut Jepang JS Samidare ini melakukan lawatan persahabatan ke Indonesia untuk memperingati 61 Tahun hubungan Indonesia-Jepang. Sebagai kapal tempur, kapal perang buatan tahun 2000 ini juga dilengkapi pertahanan serangan udara dan pertahanan serangan kapal selam.

Suasana bagian depan kapal perang Angkatan Laut Jepang, JS Samidare, saat sandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, 8 Mei 2019. Kapal JS Samidare ini melakukan lawatan persahabatan ke Indonesia untuk memperingati 61 tahun hubungan Indonesia-Jepang.

Di samping ekspor dan transfer teknologi, kedua negara dalam pertemuan 2+2 turut menyepakati kelanjutan kerja sama dalam program Official Security Assistance (OSA). OSA bertujuan agar Jepang menyediakan peralatan dan bantuan pembangunan infrastruktur kepada militer negara mitra dalam bentuk hibah.

Dengan demikian, Jepang akan lanjut menghibahkan kapal patroli cepat ke Indonesia untuk tahun kedua. Kapal-kapal ini akan memacu kapasitas keamanan maritim Indonesia. Pada awal tahun ini, Tokyo sudah menyediakan dua kapal patroli berkecepatan tinggi.

Selain itu, meski bukan bagian dari OSA, Mitsubishi Heavy Industries sedang membangun kapal patroli lepas pantai untuk Badan Keamanan Laut Indonesia (Bakamla). Kapal ini akan dikirim pada Maret 2028.

Kerja sama pertahanan RI-Jepang meneguhkan posisi Indonesia sebagai negara non-blok. Indonesia telah memiliki beberapa aset AL dari Korea Selatan serta memesan dari Italia, Perancis, dan Inggris. Baru-baru ini, Jakarta berencana membeli 42 jet tempur Chengdu J-10C buatan China, kesepakatan pesawat tempur pertama dari negara non-Barat.

Ekonomi maritim

Selain pertahanan, RI-Jepang menyoroti kerja sama ekonomi maritim. Sebagai sesama negara kepulauan, Indonesia dan Jepang berpandangan serupa mengenai nilai strategis di bidang tersebut.

Oleh sebab itu, penting bagi kedua negara untuk terus mendukung kesejahteraan nelayan, meningkatkan ketahanan pangan, dan memperkuat keterlibatan hasil laut Indonesia dalam rantai suplai global. Dalam pertemuan 2+2 itu, RI-Jepang turut membahas rencana pembangunan Pasar Ikan Natuna pada awal Desember 2025. Pasar itu akan menjadi salah satu Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu. Pembangunan pasar ini bernilai sekitar 5,6 juta dollar AS (sekitar Rp 93,87 miliar). Sugiono dan Motegi turut mendiskusikan isu kerja sama ekonomi yang lain, termasuk prospek pengembangan ekonomi hijau. Secara khusus, Motegi mendorong kerja sama di sektor dekarbonisasi dan energi, mineral kritis, penanggulangan bencana dan infrastruktur, serta penataan iklim bisnis.

Koizumi mengapresiasi meningkatnya peran aktif Indonesia dalam memperkuat keamanan kawasan ASEAN. Ia menegaskan, Indonesia merupakan mitra strategis dalam menjaga stabilitas regional, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan di domain maritim dan dinamika keamanan Indo-Pasifik.

Sjafrie mengatakan, komitmen Indonesia sejalan dengan sentralitas ASEAN serta prinsip Indo-Pasifik yang damai, stabil, dan terbuka. Ia dan Koizumi membahas peningkatan keamanan maritim dan modernisasi pertahanan Indonesia. Pembahasan termasuk termasuk dukungan Jepang dalam pengawasan maritim, transfer peralatan pertahanan, kolaborasi radar pantai, hingga peluang kerja sama fregat masa depan.

Sjafrie menyambut inisiatif Jepang. Ia menyebut, peningkatan kapabilitas maritim, baik melalui platform, sensor, maupun pelatihan yang merupakan prioritas strategis Indonesia untuk memperkuat kesiapan TNI AL dalam mengamankan jalur laut vital dan mengatasi ancaman non-tradisional di kawasan.

Sjafrie dan Koizumi sepakat memperluas latihan gabungan, meningkatkan interoperabilitas. RI-Jepang sepakat memperkuat hubungan antarsatuan melalui latihan Super Garuda Shield, kerja sama pasukan khusus, dan pertukaran operasi serta taktik tingkat satuan.

Sjafrie menegaskan, jalur komunikasi yang erat dan kolaborasi praktis menjadi kunci kemitraan strategis kedua negara. “Pertemuan ini berlangsung terbuka dan konstruktif. Indonesia dan Jepang sepakat memperkuat kerja sama pertahanan secara nyata dan terukur, sehingga memberikan kontribusi signifikan bagi perdamaian dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik,” kata dia.

⚓️ Kompas

Baca Selanjutnya

Senin, 29 Juni 2026

Jumat, 27 Maret 2026

Minggu, 15 Maret 2026

Minggu, 08 Maret 2026

Kamis, 26 Februari 2026

Selasa, 20 Januari 2026

Jumat, 16 Januari 2026

Selasa, 13 Januari 2026

Sabtu, 06 Desember 2025

Selasa, 18 November 2025

Share

⚛ LABEL

⚛ Entri Populer

⚛ Arsip Blog

⚛ SAHABAT

⚛ TRAFFIC ONLINE

⚛ PENGUNJUNG

⚛ Pembaca

⚛ BLOG SAHABAT

⚛