blog-indonesia.com

N 250 IPTN

Prototype pesawat pertama angkut penumpang dengan sistem fly by wire produksi IPTN, Bandung - Indonesia Teknologi

CN 235 MPA

Pesawat patroli maritim CN-235 produksi PT DI - Indonesia Teknologi

NC 212 MPA

Pesawat patroli maritim NC-212 produksi PT DI, Bandung - Indonesia Teknologi

N 219

Pesawat karya anak bangsa, kerjasama BUMNIS diproduksi PT DI - Indonesia Teknologi

Drone LEN

Drone Bersenjata karya LEN - Indonesia Teknologi

Star 50

Kapal kargo 190 m dengan bobot 50.000 dwt merupakan kapal angkut terbesar pertama buatan Indonesia, produksi PT PAL, Surabaya - Indonesia Teknologi

LPD KRI Banda Aceh

Kapal perang serba guna produksi PT PAL, Surabaya, merupakan kapal dengan panjang 125 m hasil desain anak bangsa dengan lisensi Korea - Indonesia Teknologi

SSV Filipina

Strategic Sealift Vessel produk ekspor kapal perang pertama PAL Indonesia - Indonesia Teknologi

KN Tanjung Datu 1101

KN Tanjung Datu 1101 Bakamla, kapal patroli 110m produksi PT Palindo

KRI I Gusti Ngurah Rai 332

PKR 10514 class, Kapal frigat produksi bersama PT PAL indonesia - Indonesia Teknologi

KN 321 Pulau Nipah

KN Pulau Nipah 321 Bakamla, kapal 80 m produksi PT Citra Shipyard, Batam

KRI Bung Karno 369

KRI Bung Karno 369 produksi PT Karimun Anugrah Sejati

KCR 60 KRI Tombak 629

Kapal Cepat Rudal-60 produksi PT. PAL, Indonesia. Merupakan kapal pemukul reaksi cepat produksi Indonesia. - Indonesia Teknologi

BC 60002

Kapal Patroli Bea dan Cukai produksi PT Dumas Tanjung Perak Shipyards. - Indonesia Teknologi

FPB 57 KRI Layang

Kapal patroli cepat berpeluru kendali atau torpedo 57 m rancangan Lurssen, Jerman produksi PT PAL, Surabaya - Indonesia Teknologi

KCR 40 KRI Clurit

Kapal Cepat Rudal-40 produksi PT. Palindo Marine, Batam. Senilai kurang lebih 75 Milyar Rupiah, merupakan kapal pemukul reaksi cepat produksi Indonesia. - Indonesia Teknologi

PC 40 KRI Torani 860

Kapal patroli 40 m produksi beberapa galangan kapal di Indonesia, telah diproduksi diatas 10 unit - Indonesia Teknologi

PC 40 KRI Tarihu

Kapal patroli 40 m berbahan plastik fiberglass produksi Fasharkan TNI AL Mentigi Tanjung Uban, Riau - Indonesia Teknologi

KRI Klewang

Merupakan Kapal Pertama Trimaran, produksi PT Lundin - Indonesia Teknologi

Hovercraft Kartika

Hovercraft utility karya anak bangsa hasil kerjasama PT. Kabindo dengan TNI-AD dengan kecepatan maksimum 40 knot dan mampu mengangkut hingga 20 ton - Indonesia Teknologi

Hovercraft Indonesia

Hovercraft Lumba-lumba dengan kecepatan maksimum 33 knot dan mampu mengangkut 20 pasukan tempur produksi PT Hoverindo - Indonesia Teknologi

X18 Tank Boat Antasena

Tank Boat Antasena produk kerjasama PT Lundin dengan Pindad - Indonesia Teknologi

Sentry Gun UGCV

Kendaraan khusus tanpa awak dengan sistem robotik yang dirancang PT Ansa Solusitama Indonesia - Indonesia Teknologi

MT Harimau 105mm

Medium tank dengan kanon 105 mm produksi PT Pindad - Indonesia Teknologi

Badak FSV 90mm

Kendaraan tempur dengan kanon 90 mm cockeril produksi PT Pindad - Indonesia Teknologi

Panser Anoa APC

Kendaraan angkut militer produksi PT Pindad, Bandung - Indonesia Teknologi

Tank SBS Pindad

Kendaraan militer prototype Pindad - Indonesia Teknologi

APC PAL AFV

Kendaraan angkut pasukan amfibi hasil modifikasi dari BTR-50 PM produksi PT PAL, Surabaya sehingga meninggkatkan keamanan dan daya jelajahnya - Indonesia Teknologi

MLRS Rhan 122B

Kendaraan militer multilaras sistem roket Rhan 122B produksi PT Delima Jaya - Indonesia Teknologi

PT44 Maesa

Kendaraan angkut militer produksi Indonesia - Indonesia Teknologi

MCCV

Mobile Command Control Vehicle (MCCV) kerjasama dengan PT PT Bhinneka Dwi Persada - Indonesia Teknologi

Ganilla 2.0

Kendaraan khusus dapur lapangan produksi PT Merpati Wahana Raya - Indonesia Teknologi

Komodo 4x4

Kendaraan militer taktis produksi Pindad, Bandung - Indonesia Teknologi

Maung 4x4

Kendaraan taktis produksi Pindad, Bandung - Indonesia Teknologi

Turangga APC 4x4

Kendaraan militer taktis produksi PT Tugas Anda dengan chassis kendaraan Ford 550 - Indonesia Teknologi

GARDA 4x4

Kendaraan militer taktis hasil karya anak bangsa - Indonesia Teknologi

ILSV

Kendaraan taktis Indonesia Light Strike Vehicle (ILSV) produksi PT Jala Berikat Nusantara Perkasa - Indonesia Teknologi

P1 Pakci

Kendaraan taktis angkut pasukan P1 Pakci produksi PT Surya Sentra Ekajaya (SSE), berbodi monokok dengan mesin diesel 3000 cc milik Toyota Land Cruiser - Indonesia Teknologi

P2 APC Cougar

Kendaraan taktis angkut pasukan produksi PT. Surya Sentra Ekajaya (SSE) dengan mesin diesel turbo bertenaga 145 hp - Indonesia Teknologi

P3 APC Ransus Cheetah

Kendaraan khusus produksi PT. Surya Sentra Ekajaya (SSE) - Indonesia Teknologi

P6 ATAV

Kendaraan khusus produksi PT. Surya Sentra Ekajaya (SSE) - Indonesia Teknologi

DMV30T

Kendaraan taktis Dirgantara Military Vehicle (DMV-30T) menggunakan mesin diesel 3000 cc Ford Ranger produksi PT DI, Bandung - Indonesia Teknologi

Mobil Hybrid LIPI

Prototipe mobil tenaga hybrid produksi LIPI - Indonesia Teknologi

Mobil Listrik MARLIP (Marmut LIPI)

Prototipe mobil Listrik karya LIPI - Indonesia Teknologi

Mobil Nasional Esemka Digdaya

Mobil hasil karya anak SMK Solo dengan rancangan dari China - Indonesia Teknologi

Teknik Sosrobahu

Struktur pondasi jalan layang yang dapat digerakan 90° sehingga tidak memakan banyak tempat dan merupakan desain anak bangsa - Indonesia Teknologi

Tampilkan postingan dengan label Hankam. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Hankam. Tampilkan semua postingan

Jumat, 28 Agustus 2026

Visi Strategis MRO di Bandara Kertajati Bagi Pertahanan Negara

  👷 🛩  Ilustrasi (Japos) 

Pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati sebagai pusat maintenance, repair, and overhaul (MRO) tidak semestinya dipandang sekadar sebagai proyek untuk meningkatkan utilisasi bandara. Lebih jauh, Kertajati memiliki peluang menjadi bagian dari strategi membangun kemandirian industri kedirgantaraan nasional.

MRO merupakan mata rantai penting dalam industri penerbangan. Pesawat yang diproduksi di dalam atau luar negeri tetap membutuhkan perawatan, perbaikan, modernisasi, penyediaan suku cadang, rekayasa, serta dukungan teknis sepanjang siklus hidupnya. Negara yang hanya mampu membeli pesawat, tetapi tidak mampu merawat dan meningkatkan kemampuannya secara mandiri, pada akhirnya tetap memiliki ketergantungan strategis.

Karena itu, pengembangan Kertajati perlu dilihat dalam perspektif yang lebih luas: sebagai upaya membangun ekosistem industri, sumber daya manusia, teknologi, dan jasa kedirgantaraan yang dapat memperkuat kepentingan ekonomi sekaligus pertahanan nasional.

 *Belajar dari MRO Negara Berkembang Lain*

Pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa pusat MRO yang berhasil tidak lahir hanya karena memiliki hanggar dan landasan yang memadai. Daya saingnya dibangun melalui kombinasi tenaga kerja terampil, sertifikasi internasional, kemampuan rekayasa, ketersediaan suku cadang, dukungan logistik, lembaga pendidikan, industri komponen, dan kepastian regulasi.

Brasil memberikan pelajaran penting. Melalui Embraer, negara tersebut tidak hanya membangun kemampuan manufaktur pesawat, tetapi juga mengembangkan jaringan services and support yang mencakup pemeliharaan, perbaikan, peningkatan kemampuan, suku cadang, pelatihan, dan dukungan teknis.

Ekosistem kedirgantaraan di sekitar Embraer, kota São José dos Campos, juga menunjukkan pentingnya konsentrasi industri. Pusat riset, perguruan tinggi, perusahaan rekayasa, pemasok komponen, dan fasilitas pengujian berkembang dalam satu lingkungan. Kekuatan seperti itu sulit dibangun jika MRO hanya dipandang sebagai kegiatan perawatan pesawat.

Pengalaman Helibras di Brasil juga memperlihatkan bagaimana kemampuan pemeliharaan dapat berkembang menjadi kemampuan industri yang lebih luas melalui integrasi, modernisasi, pelatihan, dan dukungan sepanjang siklus hidup helikopter.

Di Asia, Malaysia dan Singapura memberikan pelajaran berbeda. Malaysia memiliki pengalaman panjang dalam MRO pesawat komersial dengan dukungan tenaga terlatih, jaringan penerbangan regional, dan kepatuhan terhadap standar internasional. Singapura, melalui ST Engineering Aerospace, membangun jaringan MRO yang melayani berbagai pasar internasional.

Keduanya menunjukkan satu hal: menjadi pusat MRO regional bukan terutama persoalan ukuran wilayah atau jumlah hanggar. Yang menentukan adalah kualitas layanan, sertifikasi, keandalan, kemampuan teknis, logistik, serta kepercayaan pelanggan.

Maroko juga menarik untuk dicermati. Negara tersebut mengembangkan industri kedirgantaraan dengan menggabungkan MRO, manufaktur komponen, rekayasa, pendidikan vokasi, dan investasi asing. Dari sini terlihat bahwa MRO dapat menjadi pintu masuk menuju industri yang lebih dalam, termasuk produksi komponen dan pengembangan kemampuan rekayasa.

Meksiko menunjukkan pola serupa melalui pengembangan kawasan kedirgantaraan yang menghubungkan MRO, manufaktur komponen, pelatihan, dan jasa rekayasa. Sementara itu, Afrika Selatan memperlihatkan pentingnya kesinambungan kemampuan teknis, riset, serta hubungan antara kebutuhan pertahanan dan industri nasional.

Pengalaman negara-negara tersebut tidak dapat disalin begitu saja. Kondisi Indonesia berbeda. Namun, terdapat pola universal: MRO yang kuat selalu tumbuh dari ekosistem industri yang kuat.

 *Bukan Sekedar Hanggar Pemeliharaan*

Pelajaran dari MRO negara-negara lain sangat relevan bagi Kertajati. Kawasan ini sebaiknya tidak dirancang hanya sebagai tempat pesawat datang, diperbaiki, kemudian pergi kembali.

Kertajati perlu dipikirkan sebagai aerospace cluster yang menghubungkan MRO sipil dan militer dengan pendidikan, pelatihan, engineering, riset, industri komponen, pengujian, sertifikasi, perguruan tinggi, serta jaringan pemasok.

Jika ekosistem tersebut terbentuk, manfaat ekonominya akan jauh lebih besar. Kertajati tidak hanya menciptakan lapangan kerja bagi teknisi, tetapi juga mendorong tumbuhnya perusahaan komponen, jasa rekayasa, logistik, pendidikan vokasi, dan penelitian.

Investasi asing juga sangat diperlukan. Namun, investasi seharusnya tidak berhenti pada pembangunan fasilitas dan penciptaan lapangan kerja. Investasi harus menjadi instrumen transfer kemampuan.

Pelatihan teknisi Indonesia, sertifikasi tenaga kerja, pengembangan engineering, keterlibatan industri nasional, peningkatan kemampuan perbaikan komponen, dan penguasaan teknologi harus menjadi bagian dari desain kerja sama.

Ukuran keberhasilan investasi bukan hanya berapa besar modal yang masuk, tetapi berapa besar kemampuan yang menetap di Indonesia setelah investasi tersebut berlangsung.

 *MRO dan Pertahanan*

Perspektif ini menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan pertahanan.

MRO pertahanan bukan sekadar persoalan efisiensi biaya. Ia berkaitan langsung dengan kesiapan operasional dan kedaulatan negara. Ketergantungan yang terlalu besar pada fasilitas pemeliharaan di luar negeri dapat menjadi persoalan ketika terjadi krisis, konflik, pembatasan ekspor, atau gangguan rantai pasok global.

Karena itu, kemampuan MRO nasional merupakan bagian dari defence industrial base. Setiap pengadaan alutsista semestinya tidak berhenti pada pembelian platform. Negara juga harus memikirkan bagaimana alutsista tersebut dirawat, diperbaiki, dimodernisasi, dan didukung selama puluhan tahun masa pakainya.

Di sinilah kebijakan pengadaan pertahanan perlu dihubungkan dengan kebijakan industri.

Pengadaan, transfer teknologi, pengembangan SDM, pembangunan fasilitas MRO, pengembangan komponen, riset, dan penguatan industri nasional harus dirancang sebagai satu kesatuan. Dengan pendekatan tersebut, setiap pembelian alutsista dapat menjadi kesempatan untuk memperbesar kemampuan industri dalam negeri.

Kertajati berpotensi menjadi salah satu titik temu dari berbagai kepentingan tersebut.

 *Dari Bandara Menjadi Ekosistem*

Dengan pasar penerbangan yang besar dan posisi geografis Indonesia yang strategis, Kertajati memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi salah satu simpul MRO di Asia Tenggara. Namun, peluang tersebut tidak boleh dianggap sebagai posisi yang sudah tercapai.

Untuk menjadi pusat MRO regional, Kertajati harus mampu menawarkan sesuatu yang lebih dari sekadar fasilitas fisik: kualitas teknisi, sertifikasi internasional, kecepatan pengerjaan, ketersediaan komponen, dukungan rekayasa, kepastian regulasi, dan kepercayaan pelanggan.

Jika kemampuan tersebut berhasil dibangun, pesawat dari negara-negara kawasan dapat dirawat di Indonesia. Devisa yang selama ini keluar untuk MRO luar negeri dapat dikurangi. Pada saat yang sama, Indonesia dapat memperoleh devisa dari ekspor jasa MRO.

Lebih penting lagi, terbentuk kemampuan teknologi yang menetap di dalam negeri.

Karena itu, pembangunan Kertajati sebaiknya tidak berhenti pada pertanyaan berapa banyak pesawat yang dapat ditangani atau berapa besar investasi yang masuk. Pertanyaan yang lebih strategis adalah: kemampuan apa yang akan dikuasai Indonesia dalam 10, 20, atau 30 tahun mendatang?

Jika jawabannya mencakup teknisi yang semakin unggul, industri komponen yang semakin kuat, kemampuan rekayasa yang semakin mandiri, sertifikasi internasional yang semakin luas, serta kemampuan merawat dan memodernisasi alutsista secara nasional, maka Kertajati benar-benar menjadi proyek strategis.

Kertajati pada akhirnya bukan sekadar persoalan sebuah bandara. Ia adalah kesempatan untuk membangun ekosistem kedirgantaraan Indonesia.

Jika dikembangkan dengan visi jangka panjang, didukung kebijakan yang konsisten, pembiayaan yang jelas, target terukur, serta keputusan resmi yang kuat, Kertajati berpeluang menjadi salah satu fondasi industri kedirgantaraan nasional dan, pada waktunya, berkembang menjadi pusat MRO regional.

Ukuran keberhasilannya bukan sekadar berdirinya hanggar atau besarnya investasi. Ukuran yang sesungguhnya adalah lahirnya kemampuan nasional yang sebelumnya harus dibeli dari luar negeri.

Di situlah makna strategis Kertajati bagi kemandirian industri pertahanan Indonesia.

Oleh: Marsda TNI Dr. Budhi Achmadi, M.Sc)

  👷 
Japos  

Rabu, 12 Agustus 2026

Kemhan Dorong Indonesia Menuju Kedaulatan Teknologi Pertahanan

🛩  Bukan Sekadar Beli Drone! Ilustrasi drone pada pameran Indonesia Drone Expo 2026 (IDM)

Era perang modern telah mengalami perubahan mendasar. Teknologi sistem tanpa awak atau unmanned systems kini bukan lagi sekadar pelengkap kekuatan militer, melainkan telah menjadi bagian penting dari ekosistem pertahanan yang menghubungkan sensor, data, komunikasi, kecerdasan buatan (AI), sistem komando hingga unsur manusia sebagai pengguna.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Teknologi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kabatekhhan Kemhan) Laksamana Muda TNI Arif Harnanto dalam acara Indonesia Drone Expo 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (12/8).

Mengusung tema “Advancing Indonesia’s Defense Capabilities through Unmanned Systems”, Arif mengemukakan perkembangan sistem tanpa awak harus dipandang sebagai bagian dari transformasi pertahanan nasional, bukan sebatas perlombaan memiliki drone sebanyak-banyaknya.

Satu pesan utama yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah bahwasanya sistem tanpa awak bukan hanya sekadar sebuah sistem yang tidak diawaki,” kata Arif.

Menurutnya, sistem tanpa awak harus terintegrasi dengan jaringan sensor, data, komunikasi, komando, kecerdasan buatan, serta unsur pelaksana atau pengguna sehingga seluruh komponen dapat bekerja sebagai satu kesatuan.

Ukuran keberhasilan pembangunan sistem tanpa awak, lanjut Arif, tidak dapat hanya dilihat dari jumlah drone yang dimiliki Indonesia.

Keberhasilan kita tidak cukup diukur dari berapa banyak drone yang sudah kita miliki. Keberhasilan harus diukur dari kemampuan kita untuk mengintegrasikannya, mengoperasikannya, mempertahankannya, serta memproduksi serta mengembangkan sistem tersebut secara mandiri,” ujarnya.

Arif menjelaskan perkembangan teknologi drone juga telah mengubah karakter operasi modern.

Sistem tanpa awak memungkinkan sebuah kekuatan memperluas jangkauan pengindraan hingga mempertahankan pengawasan dalam waktu lebih lama.

Perubahan tersebut semakin cepat karena teknologi drone kini tidak lagi hanya dikuasai negara dengan industri pertahanan besar.

Ketersediaan komponen komersial, perangkat lunak terbuka, sensor berukuran kecil, komunikasi digital, AI, serta teknologi manufaktur membuat siklus inovasi berlangsung semakin singkat.

Arif menilai kondisi tersebut menciptakan tantangan serius bagi industri pertahanan konvensional.

Pasalnya, siklus pengembangan teknologi dapat bergerak lebih cepat dibandingkan siklus pengadaan sistem pertahanan konvensional.

Sistem yang hari ini kita anggap sudah unggul dapat menjadi usang dalam waktu yang sangat singkat,” tegasnya.

 Indonesia Tak Bisa Hanya Mengandalkan Platform Besar

Bagi Indonesia, kebutuhan terhadap sistem tanpa awak semakin strategis karena karakter geografis nasional yang sangat luas.

Ribuan pulau, jalur laut strategis, kawasan perbatasan, wilayah udara yang besar hingga lingkungan bawah laut membutuhkan kemampuan pengawasan yang luas dan berkelanjutan.

Dalam kondisi tersebut, Indonesia dinilai membutuhkan kombinasi sistem berawak dan tanpa awak, platform besar dan kecil, sensor tetap maupun bergerak, serta sistem strategis yang dapat diproduksi dalam jumlah banyak dan waktu relatif singkat.

Sistem tanpa awak dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pengawasan perbatasan, maritime domain awareness, intelijen hingga pengawasan dan pengintaian atau ISR.

Namun, Arif mengingatkan agar pembangunan teknologi tidak dimulai dari pertanyaan mengenai drone apa yang harus dibeli.

Pertanyaannya haruslah berupa sebuah pertanyaan, bukan ‘drone apa yang akan kita beli,’ tetapi pertanyaan yang lebih tepat adalah ‘masalah operasi apa yang harus kita selesaikan,’ dan ‘efek apa yang ingin dihasilkan,’ serta ‘sistem apa untuk menghasilkan efek tersebut,’” jelasnya.

  🛩
IDM 

Senin, 29 Juni 2026

BRIN dan Pindad Jajaki Kolaborasi Riset

  🤝  Perkuat Industri Pertahanan RCWS hasil kerjasama Pindad (Pindad)

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Organisasi Riset Elektronika dan Informatika (OREI) menerima kunjungan PT Pindad dalam rangka penjajakan kerja sama penelitian dan pengembangan teknologi pertahanan dan keamanan (hankam), pada Senin (22/6).

Pertemuan yang berlangsung di Kawasan Sains dan Teknologi (KST) Samaun Samadikun Bandung tersebut menjadi forum diskusi awal untuk mengidentifikasi potensi kolaborasi riset yang dapat mendukung penguatan industri pertahanan nasional.

Kepala OREI BRIN Budi Prawara dalam sambutannya memperkenalkan struktur organisasi, pusat-pusat riset yang berada di bawah OREI, serta berbagai kompetensi yang dimiliki para periset.

Salah satu unit yang menjadi fokus pembahasan adalah Pusat Riset Mekatronika Cerdas (PRMC) yang memiliki sejumlah aktivitas riset strategis yang dinilai berpotensi untuk dikolaborasikan dengan PT Pindad.

Sementara itu, Kepala Pusat Riset Mekatronika Cerdas (PRMC) BRIN, Yanuandri Putrasari, memaparkan berbagai kapasitas dan pengalaman riset PRMC yang relevan untuk mendukung litbang hankam.

Menurutnya, kompetensi PRMC mencakup bidang mesin, elektro, informatika, dan sistem kendali yang terintegrasi dalam pengembangan teknologi mekatronika cerdas.

PRMC memiliki berbagai kelompok riset yang fokus pada sistem instrumentasi cerdas, mesin cerdas dan sistem otonom, dinamika dan kendali cerdas, biomekatronika, robotika dan sistem cerdas, serta fluida plasma cerdas. Kapasitas ini sangat relevan untuk mendukung pengembangan teknologi pertahanan nasional,” jelas Yanuandri.

Ia menambahkan bahwa sejumlah hasil riset yang telah dikembangkan PRMC berpotensi untuk di hilirisasi dan dikolaborasikan bersama industri pertahanan.

Salah satunya adalah pengembangan mesin nasional dua silinder 1.000 cc yang dirancang untuk mendukung industri otomotif dalam negeri.

Teknologi tersebut telah mencapai tingkat kesiapan teknologi yang memungkinkan pengembangan lebih lanjut menuju tahap penerapan industri.

PRMC juga memiliki rekam jejak riset di bidang sistem persenjataan dan sistem otonom, antara lain robot penjinak bom MoroLIPI, lengan robot bersenjata, Remote Controlled Weapon System (RCWS), turret kaliber 20 mm, Electronic Optical Tracking (EOT), serta berbagai teknologi pendukung sistem kendali dan stabilisasi,’’ papar Yanuandri.

Ia menjelaskan bahwa pengembangan RCWS menjadi salah satu contoh teknologi yang memiliki keterkaitan erat dengan kebutuhan industri pertahanan.

Sistem tersebut dirancang sebagai platform persenjataan yang dapat diintegrasikan pada kendaraan tempur, kapal tempur, maupun wahana lainnya. Beberapa tahapan pengujian performa RCWS juga pernah dilakukan bersama PT Pindad.

Kolaborasi dengan industri sangat penting agar hasil-hasil riset tidak berhenti pada tahap prototipe, tetapi dapat berkembang menjadi produk yang siap digunakan dan memberikan kontribusi nyata bagi kemandirian teknologi nasional,” ujar Yanuandri.

Bersamaan dengan itu, Vice President Inovasi dan Pengembangan Bisnis PT Pindad, Rakhmad Aryo, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk menjajaki peluang kerja sama yang dapat mendukung pengembangan produk dan teknologi pertahanan nasional.

Menurutnya, PT Pindad membutuhkan dukungan dari lembaga riset untuk memperkuat kemampuan inovasi dan pengembangan teknologi strategis.

Diskusi yang berlangsung antara kedua pihak membahas berbagai aspek teknis dan peluang sinergi, mulai dari sistem otonom, teknologi persenjataan, sistem kendali cerdas, hingga pengembangan komponen dan subsistem yang mendukung alat utama sistem persenjataan. nasional.

Melalui pertemuan ini, BRIN dan PT Pindad berharap dapat menindaklanjuti pembahasan menuju kerja sama yang lebih konkret, sehingga hasil-hasil riset nasional dapat semakin berkontribusi dalam memperkuat ekosistem industri pertahanan Indonesia sekaligus mendukung kemandirian teknologi bangsa.

  🤝  BRIN  

Jumat, 27 Maret 2026

TNI AL Bakal Memastikan Penggunaan Drone untuk Jaga Selat Strategis

 ⚓️ Lebih efisien KRI BPD 322, Frigate pertama dan drone kapal selam produksi PT PAL (FMI fb)

TNI AL mulai mengalihkan fokus pengamanan laut dengan memanfaatkan teknologi robotik. Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali menegaskan penggunaan pesawat dan kapal tanpa awak (drone) bakal menjadi kunci efisiensi dalam menjaga wilayah perairan Indonesia yang sangat luas.

Langkah ini diambil untuk menjawab tantangan pemenuhan jumlah alutsista ideal di tanah air.
Ali mengamini bahwa Indonesia sebenarnya membutuhkan hingga 300 kapal perang untuk mengawal wilayah dari Aceh hingga Papua.

Kebutuhan 300 kapal itu betul, tapi kita tidak membutuhkan semuanya fregat (kapal tempur besar). Yang kita butuhkan justru banyak kapal-kapal patroli dan kapal kecil untuk menjaga selat-selat serta kawasan pesisir (litoral),” ujar Ali di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (26/3).

 Andalkan Teknologi Tanpa Awak

Ali memproyeksikan penggunaan sistem tanpa awak (unmanned system) secara masif sebagai solusi cerdas di masa depan. Menurutnya, teknologi drone jauh lebih efektif dan hemat biaya untuk mengawasi celah-celah laut strategis dibanding hanya mengandalkan kapal berawak.

Kita butuh lebih banyak unmanned system. Drone ini sangat efektif dan efisien untuk menjaga perairan kita yang sangat luas karena lebih hemat dalam penggunaan operasional,” jelasnya.

TNI AL membidik tiga jenis armada robotik sekaligus untuk memperkuat pengawasan, seperti kapal tanpa awak (USV) yaitu robot yang bergerak di atas permukaan air untuk patroli.

Kemudian, pesawat tanpa awak (UAV) atau drone udara untuk pengintaian dari langit. Lalu, robot bawah laut (UUV) merupakan perangkat robotik yang beroperasi di bawah air untuk mendeteksi ancaman kapal selam atau ranjau.

 Dorong Produksi Dalam Negeri

Ali menaruh harapan besar agar seluruh perangkat teknologi tanpa awak tersebut lahir dari tangan anak bangsa. Ia mendorong industri pertahanan lokal untuk segera menguasai teknologi robotik laut dan udara ini.

Harapannya drone-drone ini sudah bisa kita buat di dalam negeri. Baik yang di permukaan, di udara, maupun di bawah laut, semuanya kalau bisa kita bangun sendiri,” tegas Ali.

Selain drone, Ali menyebut kapal-kapal patroli berukuran kecil memiliki peran vital di kawasan pesisir. Kapal jenis ini lebih lincah bermanuver di selat-selat padat dan perairan dangkal yang sulit dijangkau oleh kapal perang berukuran raksasa.

Minggu, 15 Maret 2026

Mengapa Pilihan Indonesia Jatuh pada Rudal BrahMos?

Penampakan Rudal Brahmos versi land based, Indonesia akan mendanai pembelian rudal BrahMos dengan pinjaman luar negeri senilai $ 100 juta. (AMR)

KEPUTUSAN Indonesia mengakuisisi sistem rudal jelajah supersonik BrahMos dari India menandai pergeseran perlahan doktrin pertahanan maritim nasional dalam tiga dekade terakhir.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Jakarta nampaknya tidak lagi sekadar bermain di zona nyaman alias diplomasi pasif, tapi mulai membangun taring kinetik.

Tentu akuisisi kali ini adalah hasil kalkulasi geostrategis yang cukup matang oleh para punggawa pertahanan nasional di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan raksasa di Indo-Pasifik.

Pilihan pada BrahMos menunjukkan bahwa pemerintah sedang mengejar kemampuan Anti-Access/Area Denial (A2/AD) untuk mengimbangi asimetri kekuatan militer di kawasan.

Dengan kecepatan yang mencapai Mach3, rudal ini secara teknis berada di kelas tersendiri, melampaui kemampuan rudal subsonik yang selama ini menjadi tulang punggung banyak angkatan laut di Asia Tenggara.

Bagi para perencana pertahanan di Jakarta, nampaknya BrahMos adalah jawaban yang tepat untuk memenuhi kebutuhan "payung supersonik" yang mampu menjangkau titik-titik sempit strategis dari Selat Malaka hingga perairan Natuna.

Secara formal, kesepakatan ini telah dikonfirmasi pada Maret 2026, setelah negosiasi intensif di mana puncaknya terjadi pada kunjungan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin ke New Delhi pada November 2025.

Indonesia menyusul jejak Filipina sebagai pelanggan ekspor kedua bagi mahakarya hasil kerja sama India dan Rusia ini.

Namun, di balik kecanggihan misil ini, juga terdapat struktur kontrak dan konsekuensi ekonominya, mulai dari skema pembiayaan perbankan hingga kemungkinan terjadinya barter otomotif yang sempat memicu perdebatan di ruang publik Indonesia belum lama ini.

Kendati demikian, dari kacamata geostrategis, memang sangat penting untuk memahami bahwa pembelian Brahmos dilakukan saat dunia sedang membicarakan bagaimana senjata supersonik bisa mengubah peta kekuatan kawasan.

Dan nampaknya Indonesia tidak lagi ingin menjadi penonton dalam perlombaan teknologi di halaman rumah sendiri.

Dengan kata lain, langkah ini dipandang sebagai investasi untuk memastikan kedaulatan Indonesia tidak "diremehkan", apalagi diganggu, karena lemahnya sistem pertahanan.

  Siasat Pembiayaan  
Jika ditelisik lebih dalam, Indonesia tidak hanya membeli barang jadi. Salah satu pilar utama dari kesepakatan ini adalah komitmen transfer teknologi (Transfer of Technology/ToT).

Klausul ToT ini sangat krusial karena mandat Undang-Undang Industri Pertahanan mewajibkan adanya keterlibatan lokal dalam setiap pengadaan alutsista asing.

Dalam konteks BrahMos, entitas strategis seperti PT PAL dan PT Pindad diproyeksikan akan mendapatkan peran dalam integrasi sistem serta manufaktur komponen tertentu secara lokal.

Tentu ini perlu diapreaisi karena menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa dalam jangka panjang, Indonesia memiliki kemandirian dalam merawat dan mengembangkan sistem pemukul jarak jauh secara mandiri.

Nilai kesepakatan final untuk pengadaan tahap awal ini dilaporkan mencapai 450 juta dollar AS (sekitar Rp 7 triliun). Angka tersebut mencakup pengadaan tiga baterai rudal varian pesisir (shore-based anti-ship missile system) dengan jadwal pengiriman selama 36 bulan ke depan.

Struktur pembiayaannya nampaknya dirancang dengan sangat hati-hati untuk menjaga stabilitas fiskal.

Alih-alih bergantung sepenuhnya pada pinjaman luar negeri yang sering kali memiliki persyaratan politik mengikat, Indonesia menggunakan mekanisme kredit ekspor melalui lembaga keuangan India seperti Exim Bank, yang dikoordinasikan dengan bank domestik nasional.

Pilihan menggunakan perbankan domestik juga cukup bisa dipahami karena menunjukkan kedewasaan manajemen ekonomi pertahanan Indonesia saat ini.

Dengan skema ini, ketergantungan pada mata uang asing tertentu dapat dimitigasi, sementara hubungan perbankan antara Jakarta dan New Delhi akan semakin erat ke depannya.

Harga per unit rudal yang berada di kisaran 4,75 juta dollar AS memang tergolong mahal jika dibandingkan dengan rudal subsonik tradisional. Namun, efektivitasnya dalam menembus sistem pertahanan udara kapal perang modern dipastikan akan menjadikannya investasi yang cukup pantas.

Setidaknya dalam kalkulasi militer, pengorbanan beberapa juta dolar untuk melumpuhkan kapal perusak seharga miliaran dolar akan dianggap sebagai bentuk efisiensi operasional yang layak diterima.

Dan karena itu, pemerintah tentu harus menjelaskan semua ini kepada rakyat melalui DPR, agar pembelian ini bisa semakin legitimate secara politik.

Selain pengadaan unit misil, kontrak juga mencakup paket pelatihan intensif bagi operator dari TNI AL dan pembangunan infrastruktur pendukung di titik-titik pangkalan.

New Delhi bahkan mengusulkan pembentukan komite kerja sama industri pertahanan bersama untuk memfasilitasi penelitian dan pengembangan di masa depan.

Artinya, hal ini menegaskan bahwa India tidak hanya melihat Indonesia sebagai pembeli, tapi juga sebagai mitra strategis jangka panjang dalam rantai pasok pertahanan global.

  Track Record Superioritas Supersonik  
Penampakan 1 baterai sistem rudal BrahMos Filiphina, Indonesia dikabarkan akan membeli 1 baterai untuk pertahanan pantai senilai $ 100 juta. (RTVM)
Pertanyaan kritis yang sering muncul belakangan adalah mengapa pilihan jatuh pada BrahMos, bukan rudal lain?

Keunggulan utama BrahMos terletak pada kombinasi antara kecepatan ekstrem dan profil terbang rendah yang sangat sulit dideteksi radar.

Sebagai rudal “dua tahap” dengan mesin “liquid ramjet”, BrahMos mampu mempertahankan kecepatan konstan Mach 3 di sepanjang lintasannya.

Sebagai perbandingan, rudal Harpoon buatan Amerika Serikat bersifat subsonik, yang berarti jauh lebih mudah diintersepsi oleh sistem pertahanan jarak dekat kapal perang modern.

Kecepatan Mach3 memberikan energi kinetik terminal yang luar biasa besar. Secara saintifik, dampak fisik dari hantaman objek yang bergerak secepat satu kilometer per detik mampu melumpuhkan kapal perang besar hanya melalui kekuatan benturan, bahkan jika hulu ledaknya gagal meledak.

Selain itu, kemampuan “sea-skimming” BrahMos (terbang hanya setinggi 3 hingga 10 meter di atas permukaan laut) membuatnya mampu bersembunyi di balik kurvatur bumi dan gangguan radar permukaan hingga jarak yang sangat dekat dengan target.

Apalagi, keandalan BrahMos juga telah teruji dalam kondisi konflik riil, sebuah faktor yang nampaknya juga sangat dipertimbangkan oleh militer Indonesia.

Dalam "Operasi Sindoor" pada Mei 2025, militer India mengerahkan BrahMos secara ekstensif untuk menghancurkan infrastruktur strategis Pakistan dengan presisi yang cukup tinggi.

BrahMos terbukti mampu menembus sistem pertahanan udara buatan China (seperti HQ-9) yang dimiliki Pakistan. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi supersonik memang memiliki peluang tembus yang sangat tinggi.

Bahkan, insiden peluncuran tidak sengaja ke wilayah Pakistan pada tahun 2022 membuktikan bahwa rudal Brahmos mampu terbang sejauh 124 kilometer ke dalam wilayah Pakistan tanpa bisa dideteksi oleh radar.

Jika dibandingkan dengan pesaing dari China seperti CM-302, BrahMos memiliki keunggulan akurasi yang jauh lebih tinggi dengan Circular Error Probable (CEP) hanya satu meter, sementara sistem China dilaporkan berada di kisaran 5 hingga 7 meter.

Apalagi menggunakan teknologi buatan China untuk mempertahankan wilayah dari klaim agresi China di Natuna juga dipandang sangat berisiko secara politik dan teknis karena potensi adanya "pintu belakang" (backdoor) pada sistem tersebut.

Sementara itu, rudal Naval Strike Missile (NSM) dari Norwegia memang memiliki fitur siluman. Namun kecepatan subsoniknya tidak memberikan efek intimidasi kinetik sehebat BrahMos dalam doktrin pertahanan Indonesia.

  Antara Perisai Laut dan Armada Pikap?  
Di balik kecanggihan teknologi supersonik, terdapat sisi ekonomi yang memicu polemik domestik yang cukup hangat.

Entah masuk ke dalam paket kerja sama atau tidak, setidaknya akuisisi ini sempat diduga kuat memiliki keterkaitan dengan skema imbal dagang otomotif.

Indonesia setuju untuk mengimpor sekitar 105.000 unit kendaraan pikap dari dua raksasa otomotif India, Mahindra & Mahindra serta Tata Motors, dengan nilai total mencapai Rp 40 triliun.

Kendaraan-kendaraan ini direncanakan untuk memperkuat logistik pedesaan melalui program Koperasi Desa Merah-Putih.

Kebijakan impor massal ini memicu penolakan keras dari asosiasi industri otomotif dalam negeri (seperti Gaikindo) serta organisasi pengusaha seperti Apindo dan Kadin.

Mereka menilai langkah ini kontradiktif dengan semangat hilirisasi dan perlindungan industri manufaktur nasional.

Kekhawatiran utama adalah potensi hilangnya penyerapan tenaga kerja lokal dan pelemahan ekosistem otomotif domestik yang sebenarnya memiliki kapasitas produksi hingga satu juta unit per tahun.

Ada ancaman nyata bahwa ratusan ribu pekerja di sektor otomotif bisa terdampak jika pasar tiba-tiba dibanjiri produk impor dalam jumlah sebesar itu.

Kabar terbaru, rencana tersebut ditunda karena desakan dari berbagai pihak, terutama DPR. Namun jika dilihat dari perspektif pemerintah, langkah ini dianggap sebagai bagian dari "transaksi besar" demi mendapatkan akses ke teknologi militer paling sensitif dari India.

Apalagi, kendaraan India seperti Mahindra Scorpio dipilih karena memiliki spesifikasi 4x4 yang dianggap lebih tangguh dan harga yang lebih murah (selisih sekitar Rp 50 juta per unit) dibandingkan produk rakitan lokal untuk medan berat di pedesaan.

Sebagai bagian dari kewajiban offset, Mahindra dan Tata Motors juga berkomitmen untuk membangun pabrik perakitan atau pusat suku cadang di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.

Dinamika ini sebenarnya menggambarkan betapa rumitnya manajemen pertahanan di era modern. Kedaulatan wilayah di laut sering kali harus dibayar dengan konsesi ekonomi di sektor lain.

Meskipun memicu friksi internal, barter ini dipandang sebagai jalan tengah untuk memperkuat daya pukul TNI sekaligus melakukan modernisasi infrastruktur pedesaan secara cepat.

Secara geopolitik, kepemilikan BrahMos tentu akan menempatkan Indonesia pada posisi tawar yang jauh lebih kuat di Asia Tenggara.

Bersama Filipina, Indonesia kini menjadi bagian dari "benteng maritim" supersonik di tepi selatan Laut China Selatan.

Penempatan baterai BrahMos di Natuna secara otomatis akan menciptakan zona penolakan akses (A2/AD) yang sangat berbahaya bagi kapal perang asing.

Dengan jangkauan 290 kilometer, setiap kapal yang melakukan intrusi ke ZEE Indonesia akan berada dalam jangkauan misil yang hampir mustahil untuk diintersepsi.

Langkah ini, meskipun tak diakui secara eksplisit oleh Jakarta, nampaknya adalah respons langsung atas taktik "zona abu-abu" China di Laut Natuna Utara.

Selama ini, kapal-kapal penjaga pantai China sering mengawal nelayan mereka masuk ke wilayah kedaulatan Indonesia dengan asumsi bahwa Jakarta tidak akan mengambil tindakan militer secara terbuka.

Sehingga dengan BrahMos, kalkulasi risiko bagi China tentu akan berubah drastis. Risiko kehilangan kapal perang atau kapal penjaga pantai akibat serangan supersonik yang datang secara tiba-tiba dari pesisir akan menjadi deteren psikologis yang sangat kuat.

Hubungan antara Indonesia dan India pun diproyeksikan akan bertransformasi dari sekadar mitra dagang menjadi aliansi strategis yang akan saling mengunci.

India kini mulai muncul sebagai penyedia keamanan alternatif di kawasan, memecah ketergantungan negara-negara ASEAN pada teknologi Amerika Serikat atau China.

Bagi Indonesia, India akan menjadi mitra "selatan-selatan" yang memiliki kepentingan serupa dalam menjaga tatanan kawasan yang berbasis hukum internasional.

Kemitraan ini diprediksi akan terus berkembang ke arah penelitian bersama untuk varian rudal masa depan seperti BrahMos-NG.

Namun di sisi lain, tanggapan dari China diprediksi akan tetap bersifat “meragukan” secara publik, walaupun secara internal Beijing dipastikan akan cukup cemas juga.

Fakta bahwa senjata canggih India kini menjaga jalur energi dan perdagangan vital China di Selat Malaka dan Natuna, diakui atau tidak, akan menjadi pukulan strategis bagi Beijing.

Sementara itu, Amerika Serikat kemungkinan besar akan bersikap pragmatis. Meskipun BrahMos mengandung komponen Rusia, Washington nampaknya cenderung akan memberikan pengecualian sanksi CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) bagi Indonesia karena akuisisi ini masih akan dianggap selaras dengan kepentingan AS untuk membendung ekspansi maritim China di Indo-Pasifik.

  🚀 
Kompas  

Minggu, 08 Maret 2026

Pengamat Nilai Indonesia Tidak Perlu Kembangkan Rudal ICBM

Rudal Seijil Iran, Pihak Barat ingin menghancurkan kemajuan teknologi rudal Iran. (Ist)

Pengamat pertahanan dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi menilai Indonesia tidak membutuhkan pengembangan rudal balistik antarbenua atau ICBM di tengah eskalasi konflik global saat ini.

Menurut Fahmi, TNI AU saat ini sangat mendesak untuk memiliki skadron pesawat peringatan dini udara atau airborne early warning and control (AEW&C).

"Pesawat ini ibarat radar terbang yang mampu mendeteksi pergerakan pesawat siluman, rudal jelajah, dan kapal musuh dari jarak yang tidak bisa dijangkau oleh radar darat (GCI) kita, memberikan situational awareness dan waktu reaksi yang krusial bagi satuan tempur," katanya kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Khairul merespons pernyataan Presiden Ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) perihal pentingnya memperkuat pertahanan udara untuk menjaga wilayah Indonesia dari serangan negara asing.

ICBM, tutur dia, tidak cocok dengan doktrin militerisme di Indonesia yang mengutamakan pertahanan aktif atau defensif yang tidak mempunyai ambisi ekspansionis ke benua lain.

"ICBM, dengan jangkauan ribuan kilometer, pada hakikatnya adalah senjata proyeksi kekuatan (power projection) ofensif yang biasanya didesain untuk membawa hulu ledak nuklir dengan tujuan strategic deterrence berskala global. Pengembangan ICBM sangat bertentangan dengan doktrin pertahanan aktif-defensif Indonesia yang tidak memiliki ambisi ekspansionis ke benua lain," ucapnya.

  Rudal Supersonik 
Rudal hipersonik Fattah milik Iran. sulit dideteksi Iron Dome, rudal hipersonik Iran punya kecepatan 16.000 Km per Jam! (Al Mayadeen)
Alih-alih membuang anggaran riset yang masif untuk ICBM, ujar dia, Indonesia jauh lebih membutuhkan pengembangan dan akuisisi rudal jelajah antikapal atau antiship cruise missiles (ASCM) berkecepatan supersonik serta rudal balistik jarak pendek hingga menengah (SRBM/MRBM) yang sangat presisi.

Fahmi menegaskan TNI AU juga perlu menguatkan kapasitasnya pada kepemilikan pesawat peringatan dini udara yang sangat diperlukan sesuai kebutuhan menghadapi kondisi geopolitik.

Penguatan TNI AU tidak bisa direduksi sekadar pada kuantitas pembelian jet tempur generasi terbaru. Pesawat tempur secanggih apa pun akan buta dan tuli tanpa ekosistem pendukung yang terintegrasi. Fokus utama yang perlu dikejar saat ini adalah membangun arsitektur Network-Centric Warfare (NCW) dan kapabilitas Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (C4ISR) yang mumpuni,” ucapnya.

Selain itu, Fahmi menyebutkan sistem pertahanan Indonesia dapat diperkuat dengan memperbanyak sistem pertahanan udara berbasis darat (Arhanud), yakni baterai rudal surface-to-air missile (SAM) jarak menengah, dan ditempatkan pada titik-titik objek vital nasional secara berlapis.

  🚀 
antara  

Kamis, 26 Februari 2026

ITS dan AAL Jajaki Pengembangan Drone Militer Canggih

👮  Bakal jadi pusat riset pertahanan UCAV Elang Hitam sukses terbang perdana, ITS dan AAL menjajaki kerja sama pembentukan Pusat Studi Drone Perang di Surabaya. Kolaborasi ini fokus pada riset unmanned system untuk memperkuat industri pertahanan nasional (Defend ID)

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menerima kunjungan kehormatan dari jajaran pimpinan Akademi Angkatan Laut (AAL) di Ruang Rektor, Gedung Rektorat ITS, Kamis (26/2/2026). Pertemuan strategis ini membahas rencana pembentukan Pusat Studi Drone Perang sebagai wadah kolaborasi riset pertahanan antara teknokrat dan militer.

Rektor ITS, Ir. Bambang Pramujati, S.T., M.Sc.Eng., Ph.D., IPU, APEC Eng., menyambut hangat Sekretaris Lembaga (Seklem) AAL, Laksma TNI Dr. Asep Iwa Soemantri, S.E., M.M., M.Tr.Opsla.

Bambang menyampaikan, kehadiran pihak AAL awalnya bertujuan memberikan pembekalan karakter bagi mahasiswa baru Prodi Teknologi Informasi ITS. Namun, diskusi berkembang pada potensi pengembangan teknologi unmanned system (sistem nirawak).

"Kami melihat ini adalah kesempatan luar biasa. ITS memiliki banyak pakar dan dosen yang sudah lama berkecimpung di bidang teknologi drone. Kami siap mendukung secara SDM dan teknis untuk mengembangkan kebutuhan pihak AAL," ujar Bambang Pramujati, Kamis (26/2/2026).

Lebih lanjut, Bambang menjelaskan bahwa kerja sama ini akan difokuskan pada pembentukan Pusat Studi (Research Center), bukan sekadar program studi akademik. Hal ini bertujuan agar kedua belah pihak bisa langsung melakukan riset bersama dan pengembangan produk.

"Fokusnya adalah menciptakan berbagai variasi drone, terutama untuk kebutuhan militer yang spesifik dan berbeda dengan drone mapping sipil pada umumnya," tambahnya.

Senada, Laksma TNI Dr. Asep Iwa Soemantri menekankan pentingnya sinergi antara militer sebagai pengguna (user) dan teknokrat sebagai pengembang teknologi. Saat ini, AAL telah memasukkan mata kuliah teknologi siber dan perang drone dalam kurikulum Korps Marinir.

"Kolaborasi dengan ITS sangat penting untuk mewujudkan industri pertahanan (Defend ID) yang mandiri. Drone bukan hanya soal perang, tapi juga efisiensi operasi di lapangan. Dengan data intelijen berbasis software dan hardware drone, operasi TNI akan jauh lebih efektif," jelas jenderal bintang satu tersebut.

Laksma Asep mengungkapkan, pemilihan ITS sebagai mitra strategis didasari reputasi institusi serta kedekatan geografis antara kampus ITS dengan Bumi Moro (Markas AAL) yang memudahkan koordinasi.

Mengenai implementasi nyata, kedua belah pihak sepakat untuk menindaklanjuti pertemuan ini dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan pemetaan teknis riset.

"Ke depan, teknologi ini tidak hanya untuk militer, tapi juga bisa diakselerasi untuk kesejahteraan masyarakat, seperti di sektor pertanian dan perkebunan berbasis siber," pungkas Asep. (*)

   🤝 
Times Indonesia  

Selasa, 20 Januari 2026

Kerja Sama Militer Indonesia-Inggris

  Momentum Akselerasi Teknologi Alutsista 
Fregat Merah Putih KRI BPD 322 (FMI fb)

Pengamat pertahanan dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menilai langkah strategis Indonesia menjalin Kerja sama militer dengan Inggris merupakan momentum krusial untuk memajukan teknologi Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) dalam negeri.

Fahmi menegaskan bahwa Inggris dipilih bukan sekadar faktor simbolik, melainkan karena keunggulan historis dan kapabilitasnya dalam pengembangan sistem, standar, serta integrasi teknologi pertahanan yang telah teruji secara global.

"Dalam konteks pertahanan, Inggris dipilih karena kemampuannya berperan sebagai mitra yang kuat dalam pengembangan sistem, standar, dan integrasi teknologi pertahanan," kata Khairul Fahmi dalam keterangan tertulisnya yang diterima pada Selasa, 20 Januari 2026 di Jakarta.

Fahmi menekankan bahwa akses terhadap kemajuan teknologi pertahanan bernilai tinggi milik Inggris—seperti sistem radar, sensor, electronic warfare, hingga sistem manajemen pertempuran—sangat penting bagi kedaulatan Indonesia.

Menurutnya, adopsi teknologi ini akan secara signifikan meningkatkan kesadaran situasional dan kemampuan deteksi dini TNI, terutama dalam menjaga wilayah laut dan udara Indonesia yang sangat luas.

"Inggris memiliki pengalaman panjang dalam pengembangan doktrin, sistem komando dan kendali, serta integrasi teknologi lintas platform dan lintas negara. Hal inilah yang berpotensi diadopsi oleh TNI," ujarnya.

Lebih lanjut, Fahmi menyoroti proyek pembuatan Fregat Merah Putih (Arrowhead 140) sebagai bukti nyata manfaat strategis bagi industri pertahanan nasional. Dalam proyek ini, PT PAL tidak hanya bertindak sebagai perakit, tetapi juga menyerap pengetahuan vital terkait integrasi sistem tempur yang kompleks.

Ke depan, Fahmi meyakini penguasaan teknologi ini akan menjadi fondasi kokoh bagi kemandirian industri maritim dan pertahanan Indonesia di masa depan.

"Kerja sama ini menjadi langkah nyata dalam menciptakan kemandirian industri pertahanan".

  🤝  Kosadata  

Jumat, 16 Januari 2026

RI Panen Kerja Sama Pertahanan hingga Ekonomi di 2025

PAL Indonesia akan membangun dua unit kapal selam Scorpene Evolved di Surabaya, merupakan hasil kerjasama dengan Perancis. (Naval Group)

Pemerintah Indonesia memperluas jejaring kemitraan strategis sepanjang 2025 di tengah ketidakpastian global.

Hasilnya, RI berhasil mengantongi tujuh kerja sama di bidang pertahanan serta 16 perjanjian penegakan hukum dengan berbagai negara mitra, sebagai bagian dari strategi diversifikasi dan penguatan ketahanan nasional.

Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan penguatan kerja sama lintas sektor tersebut merupakan bagian dari strategi Diplomasi Ketahanan, yang mengintegrasikan kebijakan luar negeri dan pertahanan sebagai instrumen stabilisasi. "Empat pertemuan 2+2 dalam satu tahun terakhir mencerminkan kesadaran strategis bahwa di tengah dunia yang semakin tidak dapat diprediksi, diplomasi dan pertahanan menjadi satu hal yang tidak terpisahkan," ujar Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 di Jakarta Pusat, Rabu (14/1/2026).

Dalam kerangka kedaulatan dan keamanan, Indonesia menyepakati tujuh kerja sama pertahanan serta 16 perjanjian penegakan hukum dengan sejumlah negara mitra, antara lain Australia, Kanada, Prancis, Turki, dan Yordania. Indonesia juga membentuk kemitraan strategis dengan Rusia dan Thailand, serta kemitraan strategis komprehensif dengan Vietnam.

Sugiono menegaskan berbagai kesepakatan tersebut bertujuan memperkuat kepastian kerja sama dan interoperabilitas antarmitra.

MT Harimau hasil kerjasama Indonesia dan Turkiye (Pindad)

"Bagi Indonesia, pertahanan tidak dibangun dengan unjuk kekuatan, tetapi melalui kepastian, pencegahan, dan membuka ruang-ruang dialog," tegasnya.

Sinergi diplomasi dan pertahanan juga tercermin dari pelaksanaan empat dialog two plus two (2+2) antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dengan negara mitra utama, yakni China, Jepang, Australia, dan Turki. Forum ini dipandang sebagai mekanisme penting untuk pengelolaan risiko strategis dan pencegahan salah hitung di tengah meningkatnya ketegangan global.

"Ketika risiko salah hitung meningkat dan persepsi menjadi faktor kunci, sinergi kebijakan luar negeri dan pertahanan adalah instrumen stabilisasi," kata Sugiono.

Di bidang ekonomi, pemerintah menekankan pentingnya ketahanan nasional melalui diversifikasi mitra dan penguatan arsitektur kerja sama. Sepanjang 2025, Indonesia menyepakati tiga perjanjian kerja sama ekonomi dengan Kanada, Peru, dan Eurasian Economic Union (EAEU), sembari mendorong penyelesaian berbagai perundingan perdagangan lainnya.

"Di dunia yang bergejolak, ketahanan ekonomi adalah daya tahan sekaligus daya tawar," ujar Sugiono.

Ke depan, pemerintah menegaskan diplomasi Indonesia akan terus diarahkan untuk memperluas kemitraan strategis, memperkuat daya tahan nasional, dan memastikan Indonesia tidak sekadar bertahan, tetapi mampu ikut menentukan arah di tengah tekanan global. (luc/luc)

  🤝  CNBC  

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More