EDGE dan Republikorp Umumkan Kerjasama Senilai USD 7 Miliar

  Membangun Manufaktur Pertahanan di Indonesia EDGE dan Republikorp Umumkan Kerja Sama Senilai USD 7 Miliar. (EDGE)

EDGE, salah satu grup teknologi canggih dan pertahanan terkemuka di dunia, telah menandatangani perjanjian kerja sama penting dengan Republikorp, perusahaan induk pertahanan terkemuka di Indonesia, di Dubai Airshow 2025 (DAS 2025).

Perjanjian ini mencakup alih teknologi (ToT), produksi terlokalisasi, inisiatif pengembangan bersama, dan program modernisasi komprehensif untuk Angkatan Bersenjata Indonesia.

Sebagai program internasional terbesar EDGE Group hingga saat ini, total paket pembiayaan dan pengadaan mencapai USD 7 miliar, yang disediakan melalui UEA untuk memajukan modernisasi pertahanan, kapabilitas teknologi, dan otonomi industri Indonesia.

Skyknight EDGE, sistem pertahanan udara (EDGE)
Kolaborasi ini mencakup portofolio luas sistem pertahanan canggih, terutama sistem rudal pertahanan udara SKYKNIGHT, kendaraan tempur infanteri (IFV) generasi mendatang, kapal rudal siluman nirawak, pertahanan siber, dan kemampuan produksi amunisi senjata ringan, yang menjadi landasan bagi Indonesia menuju kemandirian pertahanan dan jaringan rantai pasok global UEA.

Hamad Al Marar, Direktur Pelaksana dan CEO EDGE, mengatakan: “Inisiatif pertahanan penting ini merupakan tonggak penting dalam pertumbuhan internasional EDGE. Bermitra dengan Republikorp, kami membantu membentuk ekosistem pertahanan yang modern dan mandiri yang memperkuat keamanan nasional dan kapabilitas industri Indonesia. Program ini mewujudkan komitmen kami untuk kolaborasi yang berkelanjutan, transfer teknologi, dan penyediaan sistem canggih yang terintegrasi.”

Norman Joesoef, Ketua Grup Republikorp, mengatakan: “Kemitraan senilai USD 7 miliar ini menandai langkah besar menuju otonomi pertahanan jangka panjang Indonesia, kemandirian industri, dan kepercayaan internasional. Dengan bergabung bersama EDGE, kami berinvestasi dalam sistem dan sumber daya manusia untuk kepentingan strategis UEA dan Indonesia dalam manufaktur pertahanan canggih. Ini lebih dari sekadar kerja sama antara dua perusahaan; ini adalah ikatan antara dua negara yang bersaudara.”

  🤝  EDGE  

Baca Selanjutnya

Republikorp dan PAVO Group Jalin Kemitraan Strategis Pertahanan

  Dalam Teknologi Intelijen, Komunikasi dan Siber Penanda-tanganan Mou Kerjasama RTN dan PAVO (Republikorp)

PT Republik Technetronic Nusantara (RTN), sebagai anak perusahaan Republikorp yang bergerak di bidang kesisteman, elektronika, siber dan Artificial Intelligence, menandatangani Framework Agreement on Strategic Partnership dengan PAVO Group, perusahaan teknologi pertahanan terdepan asal Türkiye.

Kerja sama ini dirancang untuk mempercepat pengembangan inisiatif strategis guna meningkatkan kapabilitas pertahanan berdaulat Indonesia serta kemandirian teknologi di sektor pertahanan.

Kolaborasi jangka panjang ini akan berfokus pada dukungan terhadap program prioritas Kementerian Pertahanan RI, dengan berfokus pada penguatan kapasitas lokal di bidang integrasi sistem, pelatihan, serta pemeliharaan dan keberlanjutan platform pertahanan strategis.

Sebagai bagian dari kemitraan, PAVO Group akan menyediakan sistem intelijen canggih untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) di berbagai matra, mencakup data fusion, pengawasan, pengamanan komunikasi, dan infrastruktur pendukung pengambilan keputusan.

Sistem ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran situasional dan efektivitas operasional TNI secara signifikan.

Booth PAVO di pameran IndoDefence 2025 (PAVO)
Norman Joesoef, selaku Chairman Republikorp menyatakan bahwa kerja sama strategis dengan PAVO ini merupakan tonggak penting dalam misi kami membangun ekosistem pertahanan yang mandiri di Indonesia.

“Dengan memadukan keahlian global dan inovasi lokal, kami berkomitmen mendorong kapabilitas berdaulat, memperkuat basis industri pertahanan nasional, serta memastikan ketahanan jangka panjang,” tegasnya.

Berdasarkan perjanjian ini, RTN akan menjadi penghubung utama dengan Kementerian Pertahanan dan memimpin pengembangan ekosistem industri lokal, sumber daya manusia, serta rantai pasok. PAVO akan bertindak sebagai mitra arsitektur teknis dan sistem, memberikan keahlian mendalam serta wawasan strategis selama tahap perencanaan, desain, dan implementasi awal dari program-program mendatang.

Serkan Altınışık, selaku CEO PAVO Group juga menambahkan bahwa mereka bangga dapat bekerja sama dengan RTN dalam inisiatif yang memiliki arti strategis bagi Indonesia.

"Melalui kemitraan ini, kami berkomitmen mendukung visi Indonesia untuk memiliki struktur pertahanan yang tangguh dan mandiri secara teknologi, dengan menyediakan solusi intelijen, komunikasi, dan keamanan siber canggih yang disesuaikan dengan kebutuhan TNI." ujarnya.

Framework Agreement ini menjadi dasar bagi perjanjian mendatang terkait proyek-proyek modernisasi pertahanan Indonesia, sekaligus menegaskan komitmen kedua pihak terhadap kerja sama jangka panjang yang berlandaskan kepercayaan dan tujuan strategis nasional.

  🤝  Republikorp  

Baca Selanjutnya

PT Republik Technetronic Nusantara dan PAVO Group dari Türkiye Jalin Kemitraan Strategis Pertahanan

  Menyediakan sistem intelijen canggih untuk TNI (Republikorp)

PT Republik Technetronic Nusantara (RTN), sebagai anak perusahaan Republikorp yang bergerak di bidang kesisteman, elektronika, siber dan Artificial Intelligence, menandatangani Framework Agreement on Strategic Partnership dengan PAVO Group, perusahaan teknologi pertahanan terdepan asal Türkiye. Kerja sama ini dirancang untuk mempercepat pengembangan inisiatif strategis guna meningkatkan kapabilitas pertahanan berdaulat Indonesia serta kemandirian teknologi di sektor pertahanan.

Kolaborasi jangka panjang ini akan berfokus pada dukungan terhadap program prioritas Kementerian Pertahanan RI, dengan berfokus pada penguatan kapasitas lokal di bidang integrasi sistem, pelatihan, serta pemeliharaan dan keberlanjutan platform pertahanan strategis.

Sebagai bagian dari kemitraan, PAVO Group akan menyediakan sistem intelijen canggih untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) di berbagai matra, mencakup data fusion, pengawasan, pengamanan komunikasi, dan infrastruktur pendukung pengambilan keputusan. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran situasional dan efektivitas operasional TNI secara signifikan.

Norman Joesoef, selaku Chairman Republikorp menyatakan bahwa kerja sama strategis dengan PAVO ini merupakan tonggak penting dalam misi kami membangun ekosistem pertahanan yang mandiri di Indonesia.

“Dengan memadukan keahlian global dan inovasi lokal, kami berkomitmen mendorong kapabilitas berdaulat, memperkuat basis industri pertahanan nasional, serta memastikan ketahanan jangka panjang,” tegasnya.

Berdasarkan perjanjian ini, RTN akan menjadi penghubung utama dengan Kementerian Pertahanan dan memimpin pengembangan ekosistem industri lokal, sumber daya manusia, serta rantai pasok. PAVO akan bertindak sebagai mitra arsitektur teknis dan sistem, memberikan keahlian mendalam serta wawasan strategis selama tahap perencanaan, desain, dan implementasi awal dari program-program mendatang.

Serkan Altınışık, selaku CEO PAVO Group juga menambahkan bahwa mereka bangga dapat bekerja sama dengan RTN dalam inisiatif yang memiliki arti strategis bagi Indonesia.

"Melalui kemitraan ini, kami berkomitmen mendukung visi Indonesia untuk memiliki struktur pertahanan yang tangguh dan mandiri secara teknologi, dengan menyediakan solusi intelijen, komunikasi, dan keamanan siber canggih yang disesuaikan dengan kebutuhan TNI." ujarnya.

Framework Agreement ini menjadi dasar bagi perjanjian mendatang terkait proyek-proyek modernisasi pertahanan Indonesia, sekaligus menegaskan komitmen kedua pihak terhadap kerja sama jangka panjang yang berlandaskan kepercayaan dan tujuan strategis nasional.

  🖥  Republikorp  

Baca Selanjutnya

Penguatan Postur Pertahanan dengan Konsep Optimum Essential Force

Rencana postur TNI AL (ist)

Menindaklanjuti arahan dari bapak Kemenko Polkam Jenderal Polisi (P) Prof. Dr. Budi Gunawan, S.H., M.Si. terkait tugas Kemenkopolkam untuk mengawal Prioritas Nasional yang ada pada RPJMN 2025-2029, Asdep Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan pada Kedeputian 3 Bidang Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Kementerian Lembaga terkait membahas tentang Program Penguatan Postur Pertahanan dengan Konsep Optimum Essential Force dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Menjaga Kedaulatan NKRI.

Sasaran terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional diantaranya melalui pembangunan postur pertahanan. Hal ini untuk meningkatkan kemampuan multi domain dalam melindungi kedaulatan negara, keselamatan bangsa, dan kepentingan nasional, serta menjaga stabilitas kawasan dari segala bentuk ancaman dan gangguan.

“Perlu dilanjutkan program penguatan postur pertahanan dengan konsep optimum essential force dalam rangka meningkatkan efektivitas menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia di daerah perbatasan dan pulau terluar,” ujar Asdep Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan Kemenko Polkam, Brigjen TNI (Mar) Kresno Pratowo di Jakarta, Senin (23/6/2025).

Selain itu, lanjut Kresno, perlu ada penguatan keamanan teknologi informasi telekomunikasi dan kapabilitas badan pertahanan siber.

Kemudian, peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit, dan meningkatkan kesiapan alat peralatan pertahanan dan keamanan melalui pemeliharaan dan perawatan.

“Salah satu kegiatan prioritas dalam pembangunan postur pertahanan adalah melanjutkan program penguatan postur pertahanan dengan konsep Optimum Essential Force dengan target pada tahun 2025 sebesar 30,3% dan menjadi 100% pada akhir tahun 2029. Hal ini akan menjadi pekerjaan rumah Kemhan/TNI,” kata Kresno.

Selain itu, sesuai dengan perencanaan nasional dalam mendukung PN 2 yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru terdapat indikator Asia Power Index (military capability).

Asia Power Index berdasarkan military capability memilki 5 dimensi yaitu : defence spending, armed forces, weapons and platforms, signature capabilities, dan Asian miitary posture. Indikator ini akan dihitung oleh Lowy Institute Australia setiap tahun.

Dengan sasaran tercapainya target Pembangunan nasional bidang pertahanan dalam Pembangunan postur pertahanan guna pemenuhan Asia Power Index berdasarkan military capability.

“Rapat ini akan dilakukan secara berkelanjutan, oleh karena itu diharapkan adanya sinkronisasi antara Sistem Perencanaan Pertahanan dengan postur, OEF dan Strategi Trisula Perisai Nusantara” ujar Kresno.

 💥  Polkam  

Baca Selanjutnya

Indonesia-Qatar Sepakat Pererat Kerjasama

 Kolaborasi pada teknologi drone, keamanan siber, hingga rudal balistik  
(Kemhan)

Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saoud bin Abdulrahman bin Hassan bin Ali Al Thani bertemu di Doha, Qatar, Sabtu untuk mempererat kerja sama kedua negara di bidang pertahanan.

Menhan Sjafrie dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu, menegaskan komitmen Indonesia dalam mempererat kerja sama pertahanan yang strategis dan visioner.

Indonesia dan Qatar sepakat memperluas kolaborasi pada teknologi drone, keamanan siber, hingga rudal balistik serta mendorong pertukaran perwira dan latihan gabungan.

Menhan Sjafrie juga menyampaikan dukungan kepada Qatar dalam upaya mendorong perdamaian kawasan, termasuk konflik Palestina dan Ukraina.

  ⍟ antara  

Baca Selanjutnya

Presiden Prabowo Berperan Dalam Modernisasi Alutsista TNI AU

 Guna menangkal segala jenis ancaman (Dassault Aviation)

Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono mengatakan Presiden Prabowo Subianto berperan besar dalam modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) TNI AU.

"Kita patut bersyukur bahwa Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, memberikan perhatian besar terhadap modernisasi alutsista TNI Angkatan Udara," kata Tonny saat memberikan amanat dalam upacara peringatan HUT ke-79 TNI AU di lapangan Mabes AU, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu.

Hal tersebut terlihat dari banyaknya alutsista modern yang akan diterima TNI AU dalam waktu dekat.

Menurut Tonny, modernisasi alutsista sangat diperlukan guna menangkal segala jenis ancaman teknologi militer yang dapat membahayakan negara.

Salah satunya yakni serangan siber dan pesawat tanpa awak. Serangan siber, lanjut dia, merupakan bagian dari metode peperangan non fisik yang harus diantisipasi dengan baik.

Pasalnya, dampak dari serangan siber tersebut akan berpengaruh kepada keamanan data nasional.

"Oleh karena itu, TNI Angkatan Udara harus mampu menjamin kesiapan di segala bidang dengan sebaik-baiknya," kata Tonny.

Dengan adanya dukungan dari Presiden Prabowo, Tonny berharap TNI AU akan semakin kuat dalam menghadapi beragam ancaman demi menjaga kedaulatan negara.

Sebelumnya, beberapa alutsista baru diperkirakan akan hadir tahun ini. Beberapa di antaranya yakni enam pesawat tempur Rafale dari Perancis yang akan hadir pertengahan tahun ini.

Saat ini, pihak TNI AU masih melatih beberapa teknisi dan pilot untuk mengawaki pesawat tempur Rafale.

Selain itu, TNI AU juga akan kedatangan pesawat angkut berat Airbus A400 pada November 2025.

TNI AU juga akan memperkuat pertahanan udara dengan menghadirkan Drone Anka. Kehadiran drone buatan Turki itu akan menggantikan posisi drone CH4 buatan China yang saat ini masih dipakai menjaga kawasan yang berbatasan dengan Laut China Selatan tersebut.

Dari sisi pertahanan siber, TNI AU saat ini telah membuka Skuadron Pendidikan (Skadik) 506 di Bogor untuk melatih prajurit di bidang pertahanan siber.

  🛡  antara  

Baca Selanjutnya

Panglima TNI Rekrut Hacker Bentuk Satuan Siber

💥 Sudah mulai beroperasiIlustrasi (Ist)

Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan kepala staf dari tiga matra TNI.

Dalam rapat tersebut, Agus mengungkapkan sudah melakukan rekrutmen untuk menambah pasukan siber.

“Saya sudah membentuk satuan siber yang mana saya rekrut dari hacker-hacker dan masyarakat yang memiliki kemampuan siber dan sudah mulai beroperasi,” kata Agus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/2).

Meski begitu, pasukan siber itu tidak akan menambah matra yang sudah ada saat ini. Namun, menjadi divisi khusus.

Pasukan siber itu juga beberapa kali sempat diwacanakan menjadi salah satu matra baru selain Angkatan Darat, Laut, dan Udara.

Selain itu, Agus mengatakan, TNI juga merekrut dari jalur sarjana penggerak pembangunan Indonesia (SPPI).

“Demikian juga dokter, hukum, orang psikologi itu juga samangat dibutuhkan tni, nah kita berkoordinasi dengan universitas memberikan penyuluhan supaya juga adik-adik yang lulus dari universitas bisa lulus dari TNI,” ungkapnya. 

  🕵 Kumparan  

Baca Selanjutnya

Menhan Bahas Kerjasama Pertukaran Teknologi Militer Dengan Jepang

⚓ 👷(antara)

Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Pertahan Jepang Nakatani Gen membahas kerja sama di bidang pertukaran teknologi militer untuk memperkuat kekuatan masing-masing negara.

"Kita meningkatkan kerja sama peralatan militer sehingga nanti ada transfer of technology yang berfaedah untuk Indonesia dalam meningkatkan kekuatan pertahanan," kata Kepala Biro (Karo) Infohan Setjen Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas saat jumpa pers usai pertemuan dua tokoh tersebut berlangsung di Kantor Kemhan, Jakarta Pusat, Selasa.

Frega mengatakan bahwa Kementerian Pertahanan melihat Jepang sebagai salah satu negara dengan kekuatan militer yang kuat. Kuatnya pertahanan militer Jepang disebabkan oleh teknologi pertahanan yang canggih.

Dengan program pertukaran teknologi ini, pihak Kemhan yakin akan mendapatkan banyak ilmu bidang teknologi militer dari Jepang yang dapat digunakan untuk memperkuat TNI.

Tidak hanya pertahanan dari segi fisik, pertukaran teknologi militer itu juga dapat memperkuat Indonesia dari serangan siber.

Pihak Nakatani sendiri, lanjut Frega, melihat pertahanan siber menjadi salah satu hal yang harus disikapi serius.

"Siber prinsipnya adalah disampaikan tadi oleh dua delegasi adalah tantangan global bersama," jelas Frega.

Meski demikian, dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak tidak membahas kerja sama pembuatan kapal perang fregat kelas mogami. Padahal, sebelumnya beredar informasi kedua belah pihak akan bekerja sama dalam membangun kapal perang tersebut.

"Tadi yang dibahas adalah kerja sama bagaimana transfer teknologi pertahanan. Tadi yang saya monitor belum dibahas (pembahasan kapal fregat mogami)," katanya.

  👷 antara  

Baca Selanjutnya

Thales Perkuat Teknologi Kapal-Satelit RI

 Dukung Industri Pertahanan 
desain FMP (Babcock)

Perusahaan multinasional Prancis yang bergerak dibidang digital dan inovasi teknologi tinggi, PT Thales Indonesia optimistis terhadap perkembangan bisnis dan industri teknologi digitalisasi di Indonesia.

President Director Thales Indonesia, Olivier Rabourdin menyebutkan Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi tujuan investasi Thales sejak 45 Tahun yang lalu.

Dimana bidang teknologi pertahanan keamanan menjadi salah satu fokus pengembangan bisnis Thales di Indonesia.

Thales telah bekerja sama dengan banyak industri pertahanan dalam negeri termasuk PT Len dan DEFEND ID untuk mengembangkan kapal perang Fregat Merah Putih.

Di sisi lain Thales juga memasok komponen teknologi bagi satelit komunikasi Kominfo untuk mendukung perluasan konektivitas Indonesia.

Seperti apa peran teknologi Thales bagi industri pertahanan RI? Selengkapnya simak dialog Anneke Wijaya dengan President Director Thales Indonesia, Olivier Rabourdin dalam Profit, CNBC Indonesia (Senin, 02/09/2024).

Berikut video dari Youtube :

  📡 CNBC  

Baca Selanjutnya

Pembentukan Akademi Pelatihan Unhan-Thales

 Ada Komunikasi Rafale-Air C2 dan Perang Elektronik 
(Unhan) ★

Universitas Pertahanan (Unhan) RI dan PT Thales Indonesia menyepakati Pembentukan Akademi Pelatihan Unhan-Thales. Hal ini ditandai dengan pertemuan Plt Rektor Unhan RI, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Jonni Mahroza dan Presiden Direktur PT Thales Indonesia, Olivier Rabourdin beberapa waktu lalu di Kampus Pascasarjana Unhan RI, Jakarta Pusat.

“Kami menyambut baik kesempatan ini untuk memperluas kerja sama dengan PT Thales Indonesia, terutama dalam hal peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Transfer of Technology, serta pengembangan teknologi militer dan sistem keamanan siber di Indonesia,” kata Jonni seperti dikutip dari keterangan resmi Humas Unhan RI, Jumat, (23/8).

Hal yang sama diungkapkan Presiden Direktur PT Thales Indonesia, Olivier Rabourdin, dalam kesempatan menjelaskan bahwa tujuan utama dari kunjungan ini adalah untuk mendiskusikan potensi kolaborasi lebih lanjut antara Unhan RI dan Thales dalam bidang pendidikan dan pelatihan, guna mendukung kebutuhan sumber daya pertahanan Indonesia melalui pembentukan Akademi Pelatihan Unhan RI-Thales.

Tahap Pertama Libatkan 20 Mahasiswa S1-S3

Disepakati dalam pertemuan tersebut yaitu pada tahap pertama dari rencana kerja sama ini mencakup pengembangan dan pelaksanaan program pelatihan yang akan memenuhi kebutuhan Kementerian Pertahanan (MoD) Indonesia dalam hal tenaga kerja terampil di bidang pertahanan dan industri.

“Program Pelatihan Percontohan (PTP) yang diusulkan Thales akan berlangsung selama 3 bulan dengan pendekatan hibrida akademik dan industri,” bunyi kutipan Humas Unhan RI.

Program ini bertujuan untuk melatih staf MoD dalam lima domain utama yang akan disepakati bersama MoD, yaitu :

★​ Komunikasi (Radio & Datalink): Fokus pada interoperabilitas antar sistem, seperti komunikasi antara pesawat tempur Rafale dan Air C2.

★​ Radar: Memanfaatkan instalasi radar Thales yang besar di Indonesia dan usaha patungan (JV) dengan PT Len Industri.

★​ Keamanan Siber: Menjawab kebutuhan besar Indonesia dalam keamanan siber, terutama setelah serangan ransomware LockBit terhadap Imigrasi Indonesia pada Juni 2024.

★​ Perang Elektronik (Electronic Warfare): Dianggap sebagai topik kunci bagi masa depan Angkatan Bersenjata Indonesia.

★​ Sonar: Menjawab peluang besar di Indonesia, dengan sedikitnya insinyur berpengalaman di Angkatan Laut.

“Program Sertifikasi Profesional, direncanakan berlangsung selama 3 bulan sebagai langkah awal peluncuran akademi selama 3 tahun pertama,” tulis Humas Unhan RI.

Setiap modul pelatihan akan mencakup sekitar 200 jam dengan melibatkan 20 mahasiswa S1, S2, dan S3 Unhan RI per modul. Thales akan memimpin sepertiga dari total waktu pelatihan (66,67 jam) dengan menghadirkan pakar teknis serta peralatan pelatihan dari Thales, sementara dua pertiga lainnya (133,33 jam) akan dipimpin oleh dosen Unhan RI.

“Setiap modul akan terdiri dari kombinasi kursus teori dan praktik, dengan rencana pembangunan laboratorium yang dilengkapi dengan peralatan Thales untuk mendukung kursus praktik. Program kerja sama antara Unhan RI dan Thales ini diharapkan dapat dimulai pada pertengahan 2025,” tutup keterangan Humas Unhan RI. (rr)

  ★ IDM  

Baca Selanjutnya

TNI Siapkan Ahli Drone dan Siber

🛩 💻 Rekrutmen Perwira Karier 12 drone UCAV ANKA akan digunakan tiga matra TNI, 6 UCAV untuk TNI Angkatan Udara, 3 UCAV untuk TNI Angkatan Darat, dan 3 UCAV untuk TNI Angkatan Laut. (TAI)

TNI sedang menyiapkan perwira yang mahir dalam mengoperasikan kendaraan nirawak atau drone dan teknologi siber.

Wakil Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan (Wadankodiklat) TNI Marsda Widyargo Ikoputra mengatakan, pencetakan perwira yang mahir drone dan siber dilakukan melalui perekrutan perwira karier (PK).

Adapun perekrutan perwira karier diambil dari lulusan D4 maupun S1 yang ingin menjadi TNI.

“Nanti kami akan rekrut dalam waktu dekat, reguler. Fokus pada bidang teknologi tadi, ke nirawak dan siber juga,” kata Ikoputra usai pelantikan prajurit karier TNI T.A 2024 di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (22/7/2024).

Ikoputra mengatakan, kurikulum Kodiklat TNI saat ini baru menyentuh di bidang teknologi drone dan siber.

“Artinya background knowledgenya saja. Tapi fokus kepada nirawak belum,” ujar Ikoputra.

Oleh karena itu, Kodiklat TNI mulai menggodok kurikulum operasional drone dan teknologi siber.

Rencananya, kurikulum tersebut akan dimasukkan saat pendaftaran perwira karier pada September 2024.

“Nah, nanti di akhir tahun ini, kami akan melaksanakan seleksi kembali untuk sekitar 450 PK (perwira karier),” kata Ikoputra.

Namun, Ikoputra belum merinci target jumlah perwira karier yang dihasilkan untuk operasional drone dan teknologi siber di masing-masing matra.

Kebutuhan akan disesuaikan masing-masing matra, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara.

“Jadi kami merekrut berdasarkan kebutuhan dari angkatan atau matra. Nah ketika sudah dikumpulkan, diseleksi, barulah akan dididik,” tutur Ikoputra.

“Dan pada saatnya nanti mereka akan kembali ke matranya masing-masing, disesuaikan dengan kepentingan korps dan matra masing-masing,” kata Ikoputra.

Terbaru, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto telah melantik 350 prajurit karier pada hari ini.

Sebanyak 350 prajurit karier itu terdiri dari 141 personel matra darat (127 laki-laki dan 14 perempuan), 108 personel matra laut (89 laki-laki dan 19 perempuan), dan 101 personel matra udara (94 laki-laki dan 7 perempuan).

“Tantangan dan tuntutan tugas TNI ke depan akan semakin kompleks, dihadapkan dinamika perkembangan strategis, baik tingkat global, regional dan nasional. Untuk itu, ilmu pengetahuan dan keterampilan selama proses pendidikan di Kodiklat TNI dapat digunakan sebagai dasar dengan mengembangkan profesionalisme melanjutkanndi kecabangan di masing-masing,” kata Panglima Agus.

Setelah dilantik perwira, mereka akan diserahkan ke masing-masing matra (TNI AD, TNI AL, atau TNI AU) untuk menerima pembekalan dan orientasi sebelum mendapat perintah penugasan selanjutnya.

  💂 Kompas  

Baca Selanjutnya

[Video] Panglima TNI Akan Rekrut Ahli IT

 Liputan Kompas TV 

Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto bilang TNI akan membuka rekrutmen khusus untuk mendapatkan personel berkemampuan di bidang IT atau siber.

Hal ini mengantisipasi peretasan Data Badan Intelijen Strategis atau BAIS beberapa waktu lalu.

Agus menegaskan upaya peningkatan ketahanan siber harus dimulai dari sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk itu, doktrin terhadap bidang siber di TNI pun bakal diubah.

 Video dari Youtube : 

 🎥 Youtube  

Baca Selanjutnya

Defend ID Kembangkan ESM dan ECM untuk Pertahanan Militer

 Antisipasi Serangan Siber 
(Defend.id) 📡

Holding BUMN industri pertahanan dalam negeri yakni, Defend ID mengembangkan Electronic Support Measure (ESM) perangkat pendukung militer dalam peperangan elektronika dan penangkalnya Electronic Counter Measure (ECM). Pengembangan itu dilakukan sebagai respons atas serangan siber terhadap Pusat Data Nasional (PDN) beberapa waktu lalu.

Direktur Umum Defend ID yang juga Direktur Umum PT Len Industri, Bobby Rasyidin menjelaskan kedua sistem tersebut dikembangkan sebagai antisipasi terhadap serangan siber.

“Sebagai industri pertahanan, teknologi yang dikembangkan disebut dengan Network Centric Warfare (NCW),” ujarnya saat memaparkan Capaian Kinerja Tahun Buku 2023 di Jakarta, Senin (1/7/2024).

Bobby menyebut saat Ukraina diserang oleh Rusia, hal yang pertama kali dilakukan militer Rusia adalah dengan men-jamming semua “mata” atau radar dan sebagainya milik Ukraina.

“Nah itu ada antinya, kami mengembangkan antinya. Jadi selain mengembangkan electronic warfaring kami juga mengembangkan counter measure-nya. Kalau Rusia menyerang dengan ESM, untuk lakukan jamming. Maka kalau di dunia defense ada namanya ECM. Nah ini kami kembangkan,” katanya.

Menurut Bobby, pengembangan sistem ini merupakan tugas dari dari Menteri Pertahanan (Menhan) untuk mengembangkan counter measure-nya dari sisi digitalnya.

”Ini kami kembangkan, mulai dari data link kemudian measure system, combat management system. Kalau di PT Pindad yakni, battle management system. Electronic warfare nya mulai dari ECM, ESM itu kami kembangkan. Dalam satu tahun ke depan sudah ada beberapa platform yakni darat, platform udara, dan platform laut nanti punya sistem sendiri,” katanya. (kri)

  🖥 sindonews  

Baca Selanjutnya

Tim Siber Cek Dugaan Peretasan Data Bais TNI

Postingan di BreachForum yang menyebut telah berhasil meretas sistem Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. (Istimewa/X) 🖥

Tim Siber TNI sedang mengecek dugaan peretasan data Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI.

Dugaan peretasan itu diunggah akun X (Twitter), @FalconFeedsio, pada Senin (24/6/2024).

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen R Nugraha Gumilar mengatakan, data-data Bais TNI sedang dicek oleh tim siber usai muncul unggahan tersebut.

“Terkait akun Twitter Falcon Feed yang merilis bahwa data Bais TNI diretas, sampai saat ini masih dalam pengecekan yang mendalam oleh Tim Siber TNI,” kata Gumilar melalui pesan tertulis, Senin petang.

Unggahan FalconFeedsio itu disertai nama peretas, yakni MoonzHaxor.

“Badan Intelijen Strategis (Indonesia Military Strategic Intelligence Agency) LEAKED!” tulis unggahan tersebut yang disertai foto.

Unggahan itu menyebut data Bais TNI diunggah oleh MoonzHaxor di BreachForums.

BreachForums merupakan darkweb atau situs gelap yang biasa digunakan para peretas (hacker) untuk jual beli data yang dicuri melalui peretasan atau program jahat lainnya.

“MoonzHaxor, salah satu anggota terkemuka BreachForums telah mengunggah file dari Badan Intelijen Strategis. Kebocoran tersebut mencakup file sampel dengan data lengkap tersedia untuk dijual,” tulis unggahan itu.

  🖥 Kompas  

Baca Selanjutnya

BSSN Jelaskan Kronologi Serangan Siber ke Pusat Data Nasional

Badan Siber dan Sandi Negara. (BSSN) ★

Juru bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Ariandi Putra mengatakan gangguan yang terjadi pada Pusat Data Nasional berupa serangan siber dalam bentuk ransomware. Serangan itu disebut sudah mulai terjadi sejak 17 Juni lalu.

"BSSN menemukan adanya upaya penonaktifkan fitur keamanan Windows Defender yang terjadi mulai 17 Juni 2024 pukul 23.15 WIB sehingga memungkinkan aktivitas malicious dapat berjalan," kata Ariandi dalam keterangannya, Senin, 24 Juni 2024.

Ariandi menjelaskan ransomware itu bekerja dengan cara menonaktifkan Windows Defender (sistem keamananan) guna mengizinkan file berbahaya terpasang pada sistem. Selanjutnya, ransomware mulai masuk pada 17 Juni dan aktivitas mencurigakan mulai terdeteksi pada 20 Juni 2024 pukul 00.54.

Aktivitas mencurigakan itu di antaranya mengizinkan file malicious terpasang pada sistem, menghapus file penting, dan mematikan service yang sedang berjalan. File yang berkaitan dengan storage seperti VSS, Hyper V Volume, VirtualDisk dan Veaam vPower NFS mulai dinonaktifkan dan tidak bisa berjalan.

"Tepatnya Windows Defender berhasil dilumpulkan pada tanggal 20 Juni 2024 pukul 00.55 sehingga tidak bisa lagi beroperasi," kata Ariandi.

Sampai saat ini, menurut Ariandi, tim BSSN masih terus berupaya menginvestigasi secara menyeluruh pada bukti forensik walau dengan segala keterbatasan alat bukti yang didapat. Terbatasnya tim BSSN dalam mengidentifikasi alat bukti karena alat bukti yang terkunci oleh ransomware.

Meski begitu, Ariandi mengatakan BSSN telah berhasil menemukan sumber serangan ransomware dengan nama Brain Chipper Ransomware yang merupakan pengembangan dari ransomware lockbit 3.0. Untuk selanjutnya sampel ransomware akan dilakukan analisis lebih lanjut dengan melibatkan institusi kemananan siber lainnya.

Menurut Ariandi, BSSN akan menjadikan insiden yang sedang terjadi ini sebagai pelajaran penting ke depannya dan mengupayakan mitigasi agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di waktu yang akan datang.

Gangguan pada PDN telah menyebabkan sejumlah layanan pemerintahan terganggu. Salah satu yang terdampak cukup parah adalah keimigrasian.

Pada 20 Juni lalu, terjadi antrian panjang pada layanan keimigrasian di Bandara Internasional Soekarno Hatta. Karena gangguan pada sistem, layanan keimigrasian terpaksa dilakukan secara manual sehingga membuat pelayanan lebih lambat.

Adapun saat ini, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Silmy Karim menyatakan layanan imigrasi terpantau berangsur pulih. Pihaknya memutuskan untuk memindahkan data center. Keputusan tersebut diambil setelah 12 jam sejak gangguan pada PDN.

“Umumnya permasalahan teknis bisa terselesaikan dalam hitungan satu sampai tiga jam. Ketika sudah melebihi enam jam maka kami menyimpulkan bahwa ini pasti ada serangan lebih dari permasalahan teknis semata, misalnya masalah yang ditimbulkan oleh serangan siber," kata Silmy, Senin.

Silmy mengatakan tidak bisa menunggu PDN pulih karena imigrasi menyangkut banyak kepentingan publik. Pihaknya lebih memprioritaskan layanan bisa kembali normal agar masyarakat yang akan melintas dan masuk wilayah Indonesia dapat terlayani dengan baik.

  🖥 Tempo  

Baca Selanjutnya