Cara Jokowi 'Sulap' 203 Bendungan Jadi PLTA
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) akan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air seperti bendungan untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Saat ini sudah ada studi terhadap 203 bendungan yang tersebar di seluruh Indonesia untuk dikembangkan menjadi PLTA.
Studi dilakukan untuk mengetahui kelayakan atas pembangunan PLTA di masing-masing bendungan. Pasalnya, kebanyakan bendungan yang telah dibangun desain awalnya hanya untuk mengairi jaringan irigasi, apakah cocok untuk PLTA.
Syarat Bendungan yang Cocok 
Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar bendungan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan PLTA.
"Syaratnya itu, airnya cukup kemudian ada beda tinggi, jadi dengan adanya beda tinggi, bisa untuk menggerakkan turbin buat listrik. Nantinya kualitas air ada tiga, ada kuantitas, kualitas, terus daya. Karena itu kita sebutnya sumber daya air. Air ini yang bisa menggerakkan turbin itu," kata Direktur Jenderal Sumberdaya Air Kementerian PU Pera Mudjiadi awal pekan ini.
Selain itu, perlu dipertimbangkan pula faktor ekonomis pembangunan PLTA di bendungan-bendungan tersebut.
"Kita studi, kita investigasi. Kita cari tahu, bendungan ini kira-kira punya potensi berapa buat PLTA-nya. Kalau di bawah 1 mega itu nyebutnya mikro hidro, antara 1-10 mega kita sebut mini, di atas 10 mega itu PLTA. Tarifnya juga lain-lain. Jadi itu kita hitung semua," tandasnya.
Potensi Sumber Air Besar 
Indonesia menyimpan potensi sumber daya air yang sangat besar. Misalnya untuk penyediaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), ada potensi daya listrik sekitar 75 giga watt (GW).
Potensi ini setara dengan 75.000 MW atau setara dengan 15 kali proyek PLTU 'raksasa' 5.000 MW di Cilacap, Jawa Tengah, yang akan segera dibangun pemerintah.
Ia mengatakan, besarnya potensi sumberdaya air untuk pembangkit listrik sudah diketahui sejak lama. Sayangnya, saat itu PLTA lebih mahal bila dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) maupun diesel yang mengandalkan sumber energi fosil seperti batu bara atau solar.
"Selain itu kan kalau PLTA ini pembangunannya lama. Sedangkan kebutuhannya sangat tinggi. Membuat PLTA itu lama. Buat bendungannya saja lima tahun, masangnya juga lama, jadi jarang yang mau kembangkan," katanya.
Namun, seiring kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, maka sektor pembangkit listrik tenaga air ini mulai dilirik.
Sudah Disetujui Jokowi 
Ide ini, kata Menteri PU Pera, Basuki Hadimuljono, sudah disampaikan ke Jokowi. Dia mengungkapkan, Jokowi sudah memberikan persetujuan lisan.
"Saya punya ide disampaikan ke Bapak Presiden, daripada kita bangun bendungan tok (saja). Dan beliau setuju," ujar Basuki.
Apabila ini sudah dilakukan, tambah Basuki, diharapkan krisis listrik di sejumlah wilayah Indonesia bisa teratasi.
"Kita tidak ingin lagi ada daerah yang listrik saja nggak mengalir ke sana. Pasti ada cara, toh kita banyak sumber daya. Restu Presiden ini mendorong kita untuk lebih giat merealisasikannya," pungkas dia.
Kerahkan BUMN 
Para Badan Usaha Milik Negara (BUMN) konstruksi atau karya akan dikerahkan dengan skema penunjukan langsung.
"Kita akan tunjuk BUMN-BUMN Karya untuk kerjakan itu. Jadi nggak pakai tender biar nggak lama," ujar Menteri PU-PERA Basuki Hadimuljono di Kantornya, Jakarta, Rabu (26/11/2014).
Penunjukan langsung tersebut tidak akan menyalahi aturan lantaran tidak memakai anggaran negara. Seluruh pendanaan akan ditanggung oleh BUMN yang menjadi kontraktor proyek tersebut.
"Kan kalau yang harus ditender itu aturannya kalau pakai APBN Rp 1 miliar. Ini kan nggak pakai APBN, jadi nggak menabrak aturan," tuturnya.
Kementeriannya bersama sejumlah Kementerian terkait lainnya tengah mempersiapkan rancangan Peraturan Presiden yang akan disahkan nantinya oleh Presiden Jokowi sebagai payung hukum kebijakan ini.
"Saya bicarakan dengan Bappenas, Menko Perekonomian, kemarin Kita bicarakan lagi untuk siapkan Perpresnya. Harapan kami tahun depan sudah bisa diteken," sebutnya.
Dalam Perpres ini nantinya akan dibahas mulai dari penugasan pembangunan, penugasan pengoperasian hingga penugasan penetapan tarif listrik yang dihasilkan oleh PLTA yang dibangun.
"Nantinya setelah jadi kontraktor yang bersangkutan yang akan menjadi operatornya sendiri. Jadi dana investasi mereka akan kembali. Setelah itu, tarif akan kita atur sedemikian rupa agar menguntungkan buat operator, dan tidak memberatkan untuk masyarakat. Itu nanti menteri ESDM yang mengatur, saya tidak bicara detil ke sana," pungkasnya.Para Pakar Kumpul di Kantor PLN Bahas Pemanfaatan Bendungan untuk Listrik
Peluang ini yang coba dijawab oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Bekerja sama dengan Komite Nasional untuk Bendungan Besar (KNI BB) INACOLD, PLN menggelar lokakarya pembangunan dan pengelolaan bendungan.
Acara yang mengambil tema 'Pembangunan dan Pengelolaan Bendungan dalam Rangka Mendukung Ketahanan Air' ini dibuka langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU Pera) Basuki Hadimuljono. Peserta dalam acara ini adalah anggota KNI BB dan masyarakat umum terutama kalangan akademisi dan mahasiswa.
"Ada 500 peserta yang ditargetkan hadir. Selain anggota KNI BB, ada juga masyarakat umum dan mahasiswa," ujar seorang panitia di lokasi acara yang berlangsung di kantor pusat PLN, Jakarta, Kamis (27/11/2014).
Acara ini sejalan dengan rencana pemerintah untuk mengoptimalkan fungsi bendungan yang bukan hanya untuk penampungan air, tetapi juga sebagai PLTA. Pemerintah memang menjajaki rencana untuk 'menyulap' 203 bendungan menjadi PLTA.
Rencana ini telah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kementerian PU Pera langsung bergerak cepat menindaklanjutinya.
Agar program ini cepat terealisasi, Kementerian PU Pera akan melakukan penunjukan langsung terhadap BUMN di sektor infrastruktur untuk menggarap proyek-proyek tersebut.(dna/hds)Nanti Tarif Listrik Jadi Murah
Direktur Konstruksi dan Energi Terbarukan PLN, Nasri Sebayang, mengatakan biaya pemeliharaan PLTA jauh lebih murah dibandingkan pembangkit lain yang ada di indonesia saat ini yang bertenaga gas, batu bara, atau minyak.
"Nantinya masyarakat akan dapat listrik jauh lebih murah dari yang sekarang. Bahkan mungkin tanpa perlu disubsidi pemerintah karena PLTA itu biaya pemeliharaan per kwh adalah yang paling rendah dibandingkan pembangkit yang lain," katanya di kantor Pusat PLN, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (27/11/2014).
Maka dari itu ia menyambut baik rencana ini. Selain tarif yang lebih murah, adanya PLTA juga membuat ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil bisa berkurang.
"PLTA bendungan ini upaya nyata untuk mengoptimalkan fungsi bendungan. Untuk listrik sendiri ini bagus sekali untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan memperbaiki tarif listrik ke masyarakat," jelasnya.
Meski demikian, Nasri, memperkirakan rencana ini banyak tantangannya. Mulai dari perizinan hingga lingkungan. Semua hambatan ini harus bisa diterjang demi kepentingan masyarakat luas.
"Tentu ada tantangan dan hambatan, juga sangat besar. Antara lain perizinan, lingkungan dan sosial. Tapi di mana ada tantangan pasti di situ ada peluang. Upaya ini akan memberi buah yang manis," jelasnya.
Seperti apa rencana Jokowi untuk menyulap bendungan di Indonesia yang jumlahnya ratusan ini? Klik tautan yang satu ini.(ang/dnl)Jokowi Ingin 'Sulap' 203 Bendungan Jadi PLTA, Butuh Biaya Berapa?
Menurut Direktur Konstruksi dan Energi Terbarukan PLN, Nasri Sebayang, biaya membangun PLTA tidak jauh berbeda dengan pembangkit lain, tapi biaya perawatannya jauh lebih murah.
Nasri memperkirakan, biaya untuk membangun PLTA skala kecil membutuhkan biaya sekitar US$ 2 juta (Rp 24 miliar) per megawatt (MW). Sedangkan untuk skala besar sekitar US$ 800.000-1,5 juta per MW.
"Untuk PLTA itu biaya perawatannya bervariasi tergantung kapasitas. Kalau yang kecil sekitar Rp 850 per KWH. Kalau yang besar bisa sampai cuma Rp 700 per KWH," katanya di kantor Pusat PLN, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (27/11/2014).
Ia mengatakan, biaya perawatan untuk pembangkit berbahan bakar fosil (gas/batu bara), biayanya sekitar Rp 1.200-1.300 per KWH. Biayanya paling mahal di pembangkit bertenaga BBM.
"Apa lagi kalau dia pembangkit yang pakai BBM. Itu per KWH bisa sampai Rp 3000. Itu membuat subsidi (listrik) besar. Kalau di luar Jawa Bali, seperti Papua, Kalimantan dan di mana-mana itu bisa sampai Rp 3.500-4.000 per KWH. Jadi mahal," ujarnya.
Ada Potensi Listrik 75 Gigawatt Di Bendungan
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU) Basuki Hadimuljono mengatakan, ada potensi listrik hingga sebesar 75 GW dari aliran air di Indonesia. Sayangnya pemanfaatan masih minim.
"PLTA baru 5,25% dari total 75 GW, sekarang baru 4000-an watt," kata Basuki.
Menurut kajian yang dilakukan PLN, dengan pengoptimalan bendungan jadi PLTA itu maka bakal ada tambahan 12,8 GW listrik untuk kebutuhan masyarakat Indonesia.
"Itu menurut studi terakhir di 2011 yang tersebar di 89 lokasi di seluruh Indonesia. Dari mulai Jawa, Sumatra, Kalimantan, Papua dan NTT," ujar Basuki.
"Nantinya 12,8 GW itu bisa lebih besar lagi karena kita juga sedang upaya pembangunan 49 bendungan baru yang akan dilengkapi dengan PLTA juga," tambahnya.
★ detik
7 jam yang lalu
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.