Prabowo Ingin TNI AL Perbanyak Pengadaan Kapał LCM dan LCVP

 Untuk antisipasi berbagai macam bencana Ilustrasi KRI TNI AL [TNI AL] ☆

Presiden RI Prabowo Subianto berencana menambah lebih banyak kapal-kapal berjenis kapal pendarat mekanis (landing craft mechanized/LCM) dan kapal pendarat kendaraan dan personel (landing craft, vehicle, personnel/LCVP). Hal itu mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak gugusan pulau-pulau yang kecil.

Prabowo menjelaskan keberadaan kapal-kapal itu berguna untuk mengirimkan bantuan dan personel ke pulau-pulau kecil manakala daerah tersebut terdampak bencana. Hal itu belajar dari pengalaman pengiriman bantuan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak bencana gempa belum lama ini.

"Catatan bagi kita, bagi Angkatan Laut ya, saya kira dari sekarang kita perlu pesan lebih banyak LCVP ya, dan LCM, saya kira kita butuh lebih banyak karena pulau-pulau kita banyak dan kecil-kecil, supaya (terbuka) aksesnya," kata Prabowo saat memimpin rapat terbatas (ratas) secara virtual di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2026), membahas penanggulangan bencana gempa NTT.

Pembahasan mengenai rencana pembelian LCM dan LCVP itu diawali dengan permintaan tambahan kapal untuk kepentingan mitigasi bencana di NTT, yang disampaikan oleh Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena. Permintaan kapal itu kemudian dijelaskan lebih rinci oleh Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) VII Laksda Joni Sudianto.

"Saat ini, kami di Kodaeral VII ada dua kapal patroli, Pak. Namun, posisinya dua kapal tersebut ada di Surabaya. Kami mohon dapatnya ada paling tidak dua kapal patroli jenis FPB yang stand by di Kupang sehingga apabila terjadi sesuatu dan butuh bantuan kita bisa gerakkan dua kapal tersebut," kata Joni dalam laporan kepada Prabowo.

Mendapat saran itu, Prabowo yang duduk didampingi Kabaloghan Kemenhan Marsdya Yusuf Jauhari langsung memerintahkan jajarannya untuk mencatat permohonan dari Dankodaeral VII tersebut. "Baik, ya tolong dicatat," ujar Prabowo yang juga didampingi Mensesneg Prasetyo Hadi dan Seskab Letkol Inf Teddy Indra Wijaya.

Prabowo mengatakan, pengerahan itu nanti di bawah perintah langsung Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. "Ya nanti kita koordinasi dengan Panglima TNI ya. Di sini ada Kepala (Badan) Logistik (Pertahanan) nanti bisa dikirim ya? Jadi dua kapal patroli jenis FPB 57 ya. Itu cukup? Dua kapal itu cukup?" ucap Prabowo kepada Joni.

Menurut Joni, dua kapal patroli FPB 57 cukup untuk kebutuhan mitigasi dampak bencana. "Di NTT dan NTB sendiri kondisinya pulau-pulau kecil sehingga apabila kapalnya terlalu besar kesulitan untuk fasilitas labuhnya sehingga menurut kami dengan analisis operasional dua kapal FPB sudah cukup Bapak Presiden," ujar Joni VII menjawab pertanyaan Prabowo.

Dalam rapat yang sama, Prabowo juga menanyakan keberadaan LCM kepada Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali. "Di LPD itu dua LCM, biasanya stand by di dalam LPD. Sekarang, ada KRI Semarang, kalau tidak salah dia ada di sana (perairan NTT)," kata Ali menjawab pertanyaan RI 1.

Ali menyebutkan, total ada dua kapal yang bersiaga di perairan NTT untuk penanganan pascabencana disekitar wilayah Manggarai. Keduanya adalah KRI Semarang-594 dan satu LST berjenis Frosch. 

  ⚓ Republika  

Baca Selanjutnya

Kapal Induk Garibaldi Bakal Bernama KRI Gajah Mada

   Tiba di RI Bulan Depan infografic Kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi akan hadir bulan September  (CNBC)

TNI Angkatan Laut segera memiliki kapal induk baru bernama KRI Gajah Mada. Kapal itu merupakan ITS Giuseppe Garibaldi yang berangkat dari Italia malam ini.

"Dan kami mohon doanya, malam ini mungkin jam 22.00, KRI Gajah Mada akan meninggalkan Italia menuju Indonesia," kata KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali saat mengunjungi Kraton Majapahit, Jakarta Timur, Senin (24/8/2026).

Ali menerangkan, kapal induk ini memang didatangkan langsung dari Italia. Nama asal sebelum KRI Gajah Mada adalah ITS Giuseppe Garibaldi dan akan berganti nama saat tiba di wilayah Indonesia.

"Namanya masih ITS Garibaldi, masih berbendera Italia. Tapi sesampainya di Indonesia akan berganti bendera menjadi KRI Gajah Mada," jelas dia.

Ali meminta dukungan doa agar perjalanan KRI Gajah Mada selamat sampai Indonesia. Dia mengatakan kapal itu akan tiba sekitar 15 hingga 20 September mendatang.

"Semoga selamat dalam perjalanan, sukses, karena ini akan melewati Terusan Suez, melewati Laut Merah juga, tapi dikawal juga oleh fregat-fregat Italia. Dan mudah-mudahan tanggal 20 atau tanggal 15 atau tanggal 20 September ini sudah tiba di Indonesia," ucapnya.

KRI Gajah Mada akan berganti bendera setiba di Indonesia. Ali mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan ikut meresmikan kapal itu.

"Dan tanggal 25 bisa pengukuhan atau pergantian bendera menjadi bendera Indonesia dan penggantian nama dari Garibaldi menjadi Gajah Mada. Rencana Bapak Presiden akan ikut meresmikan, hadir di onboard di kapal induk Gajah Mada. Dan nanti kapal induk itu juga dengan nama Gajah Mada akan memiliki semangat yang luar biasa untuk menyatukan Nusantara," katanya.

Ali menambahkan, kapal induk itu tidak hanya dilengkapi dengan helikopter Angkatan Laut, tapi juga helikopter Angkatan Udara dan helikopter Angkatan Darat. Dia memastikan kapal itu akan dipakai oleh semua matra TNI.

"Namun memang pilot-pilotnya akan kita latih untuk bisa mendarat di kapal induk. Itu semangat persatuan kita dan menjaga kesatuan karena Bapak Presiden berpesan bahwa yang sangat berperan dalam menjaga kesatuan dan persatuan NKRI ini adalah TNI," ucap dia.

Seperti diketahui, dalam rapat paripurna DPR pada bulan Juli lalu telah disepakati penerimaan hibah satu unit kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi dari pemerintah Italia. Persetujuan diambil setelah seluruh anggota DPR yang hadir menyatakan setuju.

Persetujuan diambil saat rapat paripurna digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7). Wakil Ketua Komisi I DPR Budi Djiwandono menyampaikan laporan hasil pembahasan persetujuan penerimaan hibah alpalhankam dari luar negeri.

Ketua DPR Puan Maharani lalu meminta persetujuan forum paripurna atas laporan Komisi I DPR terkait penerimaan hibah tersebut. Para peserta rapat pun sepakat menyetujuinya.

"Kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah Laporan Komisi I DPR RI atas persetujuan penerimaan hibah 1 unit kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi dari Pemerintah Republik Italia dapat kita setujui?" tanya Puan.

"Setuju," jawab peserta rapat. (tsy/ygs)

  ⍟ detik   

Baca Selanjutnya

Pesud CN-235 Skuadron 800 Ikut Andil Dalam Latopsfib TNI 2026

 Di Dabo Singkep, Kepri CN235 MPA TNI AL (Dispenal)
Unsur pesawat udara CN-235/220 MPA Skuadron Udara 800 Wing Udara 3 turut ambil bagian dalam Latihan Operasi Amfibi Terintegrasi TNI 2026 yang dilaksanakan di Dabo Singkep, Kepulauan Riau, Selasa (04/08/2026).

Pesud CN-235 MPA Wing Udara 3 memegang fungsi peran sebagai mata di udara dengan melaporkan situasi medan latihan dengan koordinasi secara real time bagi unsur KRI sebagai operasi laut dan Marinir sebagai operasi amfibi.

Selain melaporkan situasi dan koordinasi antar unsur, Pesud CN-235 juga memberikan tampilan visual melalu VDL yang di kirimkan secara realtime yang terintegrasi dengan pusat komando latihan. Sehingga dapat menampilkan kegiatan latihan dari udara.

  ✈  TNI AL  

Baca Selanjutnya

TNI Uji Perang Modern di Dabo Singkep

 Luncurkan Drone Laut Kamikaze USV produksi PT PAL ikut dalam latihan terintegrasi di Dabo Singkep (PAL)

TNI Angkatan Laut meluncurkan drone laut kamikaze dalam latihan terintegrasi 2026 di Dabo Singkep, Kepulauan Riau, Rabu (5/8). Uji coba kapal tanpa awak ini menjadi sorotan utama dalam peragaan strategi perang modern berbasis Perisai Trisula Nusantara.

Prajurit TNI AL melepas kapal tanpa awak atau Unmanned Surface Vehicle (USV) kamikaze langsung dari pintu dok basah (well deck) KRI dr. Soeharso-991. Kapal nirawak rakitan PT PAL Indonesia ini mengusung desain bodi kelabu bersudut lancip dan berprofil rendah agar sulit terdeteksi radar lawan.

Untuk memandu serangan, tiang atas kapal dipasangi kamera sensor elektro-optik yang memancarkan visual navigasi jarak jauh dan mengunci sasaran secara akurat. Sementara sistem pendorongnya memanfaatkan mesin bensin konvensional yang terlihat dari dua lubang pembuangan gas di bagian belakang.

Saat simulasi berlangsung, kapal tanpa awak ini melaju kencang menerjang gelombang menuju target di dekat pantai. Kapal ini menabrakkan diri ke sasaran untuk menguji sistem kendali otonom yang adopsinya mirip dengan teknologi Kapal Selam Otonom (KSOT).

Selain drone laut, TNI AL menguji drone udara bunuh diri (loitering munition) jenis KI-50 buatan industri pertahanan dalam negeri. Drone peledak ini lepas landas dari geladak helikopter kapal perang untuk menghantam posisi lawan.

Rangkaian latihan terintegrasi 2026 ini diawali dengan peretasan siber untuk melumpuhkan pasokan listrik musuh. Prajurit Komando Pasukan Katak (Kopaska) kemudian menyusup ke perairan untuk menyabotase kabel bawah laut dan menyebar ranjau.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksma TNI Tunggul menyampaikan, gempuran rudal langsung dieksekusi begitu pertahanan musuh lumpuh.

USV kamikaze diluncurkan dari pintu dok basah KRI dr. Soeharso-991 dalam simulasi perang modern. (Dok. Dispenal)

“Peluru kendali C-705 yang ada di KRI ditembakkan dengan sasaran musuh di darat sehingga fasilitas musuh lumpuh,” terang Tunggul, dikutip dari keterangan Dispenal, Kamis (6/8).

KRI Sampari-628 meluncurkan dua rudal C-705 buatan Cina tepat ke sasaran darat. Tunggul menambahkan, serangan berlanjut lewat bantuan tembakan kapal dari KRI Prabu Siliwangi-321, KRI Sultan Iskandar Muda-367, dan KRI RE Martadinata-331, disusul tembakan roket MLRS Korps Marinir.

“Latihan ini menitikberatkan pada kecepatan pengambilan keputusan, koordinasi, serta efektivitas pelaksanaan operasi gabungan,” jelasnya.

Pesawat tempur Rafale dan F-16 TNI AU lantas menghujani posisi musuh dengan bom MK-82, sebelum pasukan lintas udara TNI AD menerjunkan personel dari pesawat C-130 Hercules.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meninjau langsung latihan ini bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanro dan para kepala staf angkatan.

“Penggunaan produk industri pertahanan dalam negeri menjadi bukti, Indonesia terus memperkuat kemandirian pertahanan nasional sekaligus meningkatkan daya tangkal dalam menghadapi berbagai ancaman,” tegas Sjafrie. (at)

  ★ IDM   

Baca Selanjutnya

Kogabwilhan I dan Pasmar 1 Kembangkan Drone Serbu Otomatis

 ⍜ Drone serbu otomatis hasil kolaborasi Kogabwilhan I dan Pasmar 1 (PasMar1)

Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Kogabwilhan I) bersama Pasmar 1 berkolaborasi mengembangkan drone serbu otomatis sebagai inovasi teknologi pertahanan. Alutsista ini rencananya akan diuji pada Latihan TNI Terintegrasi 2026 di Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau.

Pengembangan drone ini ditujukan untuk mendukung operasi di medan sulit dijangkau, mempercepat respons terhadap sasaran, dan mengoptimalkan teknologi modern bagi prajurit. Uji coba difokuskan pada keandalan sistem, mobilitas, dan efektivitas di berbagai medan dengan melibatkan unsur darat, laut, dan udara.

Pangkogabwilhan I Letjen TNI Kunto Arief Wibowo bersama Danpasmar 1 Mayjen TNI (Mar) Ili Dasili, S.E., meninjau langsung uji coba di Lapangan Tembak Jusman Puger, Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (29/07/2026). Kolaborasi ini wujud sinergi modernisasi pertahanan untuk meningkatkan kesiapan operasional prajurit menghadapi tantangan tugas yang dinamis.

  ★ Pasmar 1  

Baca Selanjutnya

TNI AL Punya ‘Shahed’ Versi Lokal

Kenali KI50: Drone Kamikaze Delta Wing Buatan Dalam NegeriDrone kamikaze KI50 dalam Latopslagab 2026 (Dispenal)

Kemunculan drone kamikaze HDS NSS (Next-gen Strike System) buatan Malaysia yang berdesain ala ‘Shahed-136’ di Defence Services Asia (DSA) 2026, telah memantik perhatian netizen di Tanah Air, pasalnya, Indonesia sebenarnya lebih dulu menampilkan, bahkan telah menguji coba drone kamikaze (loitering munition) bersayap delta tersebut.

Punya dimensi mini mirip HDS NSS, drone kamikaze yang dimaksud adalah KI50 Loitering Attack Drone, produk pengembangan dari Batekhan Kemhan dan PT AKM Teknologi Nuswantara, yang telah digunakan oleh TNI AL dalam latihan pertempuran.

Drone Kamikaze ini telah beberapa kali menjalani uji coba dan sudah masuk produksi massal.

Sketsa desain drone KI50 (ist)

Dari spesifikasi yang beredar di media sosial, disebut KI50 punya lebar bentang sayap (wingspan) 1,5 meter, sebagai perbandingan HDS NSS punya Malaysia lebar bentang sayapnya 1,2 meter. Panjang badan keseluruhan KI50 adalah 1,2 meter dan berat maksimum saat lepas landas (MTOW) mencapai 12 kg.

Drone kamikaze yang dioperasikan TNI AL ini mengandalkan propusli elektrik, sistem pemandu mengadopsi Global Navigation Satellite Systems (GNSS).

Bicara aspek serangan, KI50 mengusung hulu ledak HE (High Explosive) fragmentation dengan berat 3 kg. Diluncurkan dengan catapult (ketapel), KI50 mampu melesat dengan kecepatan jelajah 90 km per jam, dan kecepatan saat serangan lebih dari 130 km per jam.

Beroperasi di ketinggian rendah, ketinggian terbang KI50 adalah 150 meter dan mampu mengudara (endurance) terbang selama kurang lebih 40 menit. (Bayu Pamungkas)

 ♖ Indomiliter  

Baca Selanjutnya

TNI AL Pamerkan Teknologi Hidrografi di Monaco

  Garapan UI dan ITB Komandan Pushidrosal Laksamana Madya Budi Purwanto menjelaskan produk teknologi hidrografi unggulan Indonesia kepada delegasi asing dalam pameran IHO Assembly 2026 di Monaco. (Foto: Dok. Pushidrosal))

TNI AL melalui Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut (Pushidrosal) hadir sebagai delegasi Indonesia dalam sidang 4th Session of the IHO Assembly 2026 di Monaco. Dalam forum internasional ini, Pushidrosal membawa produk teknologi hasil inovasi dalam negeri.

Komandan Pushidrosal Laksamana Madya Budi Purwanto memimpin langsung delegasi Indonesia di Auditorium Rainier III, Monaco, pada 19-23 April. Pertemuan ini merupakan forum pengambil keputusan tertinggi dalam International Hydrographic Organization (IHO) atau Organisasi Hidrografi Internasional.

 Inovasi HidroSDB35 dan Almanak Nautika

Dua produk unggulan yang menjadi fokus pameran adalah HidroSDB35 dan Almanak Nautika Indonesia. Teknologi ini merupakan hasil penelitian mandiri antara personel Pushidrosal dengan akademisi dari Universitas Indonesia (UI) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk mendukung data pemetaan laut nasional.

Budi menjelaskan, kehadiran produk tersebut membuktikan kemampuan teknologi Indonesia di bidang hidro-oseanografi atau ilmu pemetaan laut.

“Produk ini mencerminkan kemandirian teknologi nasional. Hal ini menunjukkan kontribusi nyata Indonesia dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan dunia,” ujar Budi, dikutip dari keterangan Dispenal, Rabu (22/4).

Ia menambahkan, keterlibatan para pakar domestik menjadi kunci dalam inovasi ini. “Penelitian ini merupakan kolaborasi dengan putra-putri terbaik bangsa untuk menghasilkan perangkat pendukung keselamatan pelayaran,” lanjutnya.

 Tentukan Kebijakan Strategis Maritim

Selain pameran teknis, delegasi Indonesia berperan aktif dalam merumuskan rencana strategis IHO periode 2027–2032. Forum ini membahas laporan kegiatan organisasi serta menetapkan anggaran tiga tahunan untuk kepentingan hidrografi global.

Partisipasi aktif ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kerja sama internasional sesuai instruksi Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali, yang menekankan pentingnya peran Indonesia dalam mendukung keselamatan pelayaran dunia serta memperkuat kedaulatan maritim.

Melalui forum ini, TNI AL memastikan pemanfaatan informasi hidrospasial atau data keruangan laut dapat terintegrasi secara modern. Langkah tersebut bertujuan untuk menjamin keamanan navigasi kapal-kapal yang melintasi perairan internasional. (at)

 ⚓️  IDM  

Baca Selanjutnya

Kapal OPV, Bukti Kapasitas Industri Pertahanan Swasta

Kapal OPV 90 DRU, KRI LRK 392 (Agus T)

PRESTASI membanggakan disuguhkan PT Daya Radar Utama (DRU). Perusahaan yang berbasis di Lampung tersebut sukses meluncurkan dua kapal Offshore Patrol Vessel (OPV) 90M dan OPV dalam tempo dua hari, yakni pada Rabu (18/09/2024) dan Jumat (20/09/2024).

Capaian menunjukkan kapasitas industri galangan kapal swasta Tanah Air tidak jauh berbeda dengan PT PAL, karena sudah bisa dipercaya menggarap proyek kapal perang yang dianggap sekelas light fregat ini.

Prosesi ship-naming atau pemberian nama kapal dilakukan secara bersamaan, dengan dipimpin langsung Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, pada Jumat (20/9), di galangan PT DRU, di Lampung. Nama yang diberikan masing-masing adalah KRI Raja Haji Fisabilillah (RHF)-391 dan KRI Lukas Rumkorem (LRK)-392. Kedua tokoh yang dijadikan nama merupakan pahlawan nasional asal Melayu dan Papua.

Rencananya, kedua kapal OPV yang pembangunannya dimulai pada Agustus 2021 ini akan diperankan sebagai kapal kombatan sekaligus kapal patroli berkecepatan tinggi yang mampu beroperasi di seluruh perairan yurisdiksi Indonesia.

Konstruksi kapal berdesain monohull ini dirancang untuk memiliki performance yang baik pada kecepatan tinggi, yakni sekitar 28 knot, maupun pada kecepatan jelajah sekitar 20 knot.

Kapal ini juga dilengkapi dua loading ramp untuk peluncuran RHIB (rigid hull inflatable boat) yang ditempatkan di bagian buritan dan satu helipad. Diproyeksikan kapal dengan desain berbasis fregat RE Martadina class (Sigma 10514) tersebut untuk memenuhi kebutuhan Satuan Kapal Eskorta (Satkor) TNI AL.

Sebagai taringnya, kapal akan dilengkapi dengan meriam 76 mm dan 40 mm Leonardo, meriam 20 mm Escribano, decoy atau therma, dan surface to surface missile 2x4 launcher system Roketsan dengan rudal yang akan disematkan, Atamca.Untuk melengkapi persenjataan dan combat management system (CMS), pengadaannya akan dilakukan terpisah atau model fitted for but not with(FFBNW).

Secara teoritis, seperti ditulis Bayu Pamungkas dalam Indomiliter.com edisi 18/09/2024, OPV dibuat untuk menjembatani gap antara kapal armada di Satuan Kapal Patroli (Satrol) dan kapal perang kelas korvet maupun fregat.

Segmen sama juga tengah dibangun Malaysia, Thailand, Singapura dan Australia. Namun jika dilihat dari spesifikasi sistem persenjataan yang terbilang gahar, OPV TNI AL ini layak disebut light fregat.

Muhammad Ali menjelaskan, pembangunan kapal OPV merupakan langkah strategis TNI AL untuk meningkatkan kapabilitas operasionalnya demi menghadapi dinamika ancaman maritim yang semakin kompleks. Menurut dia, program modernisasi alutsista ini sejalan dengan Rencana Strategis Jangka Panjang yang bertujuan untuk mewujudkan TNI AL modern, berdaya gentar di kawasan, dan berproyeksi global.

’Selain itu, pembangunan kapal OPV merupakan wujud kontribusi TNI Angkatan Laut dalam mendukung kemandirian industri pertahanan dalam negeri,’’ ujar dia. Pembangunan kapal OPV 90M ini merupakan wujud kontribusi Kementerian Pertahanan (Kemhan) dalam mendukung kemandirian industri pertahanan dalam negeri, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan laju perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat.

Dalam sambutan Kabaranahan Kemhan yang dibacakan Staf Ahli Menhan bidang Politik Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Keamanan Mayjen TNI Kosasih, diungkapkan bahwa pembangunan kapal OPV 90M merupakan bagian integral dari pembangunan sistem pertahanan negara,khususnya kekuatan TNI AL. Program ini sesuai dengan perencanaan strategis yang telah ada, yang bertujuan untuk memenuhi jumlah minimal kapal yang bisa dioperasikan guna mendukung pemenuhan tugas TNI AL.

Kabaranahan Kemhan atas nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengapresiasi kerja sama dan kerja keras PT DRU dan Satuan Tugas Yekda dalam negeri Kapal OPV 90M, dan kemampuannya membangun kapal sesuai kontrak. Kabaranahan Kemhan pun berharap agar industri pertahanan dalam negeri, dalam hal ini galangan kapal nasional, dapat meningkatkan kemampuan untuk mampu berkompetisi di pasar global melalui peningkatan kapasitas produksi, manajemen, serta teknologi modern sehingga mampu bersaing dengan kompetitor luar negeri.

Adapun Direktur PT DRU John Wijanarko dalam sambutannya menyatakan bahwa PT DRU merupakan galangan kapal pertama yang diberi kepercayaan Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk membangun kapal OPV. Dengan persenjataan peperangan anti-serangan udara, permukaan laut, dan bawah air yang disematkan, kapal OPV tidak hanya memiliki fungsi sebagai kapal patroling force, tapi juga dapat dioperasikan menjadi kapal striking force untuk menambah kekuatan alutsista TNI AL.

  Peran Swasta Setara BUMN Inhan   KRI Canopus 936 hasil produksi Palindo Marine (Dispenal)
Kepercayaan yang diberikan kepada PT DRU untuk membangun kapal perang sekelas OPV bisa dianggap sebagai tonggak sejarah baru industri pertahanan swasta nasional. Realitas ini menunjukkan mereka tidak lagi menjadi perusahaan tier 2 yang hanya dipercaya mengerjakan kontrak kapal patrol atau landing ship tank (LST) saja, tapi juga kapal perang yang lebih besar, yang selama ini hanya dinikmati PT PAL saja.

Bagaimana galangan kapal swasta bisa memiliki hak setara dengan BUMN Inhan? Bukankah UU No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan hanya memberikan mandat lead integrator kepada BUMN Inhan saja, termasuk di dalamnya membuat alat utama menghasilkan alat utama sistem senjata dan/atau mengintegrasikan semua komponen utama, komponen, dan bahan baku menjadi alat utama. Sedangkan perusahaan swasta hanya diberi porsi sebagai industri komponen utama dan/atau penunjang, industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan), serta industri bahan baku.

Namun, monopoli BUMN Inhan berakhir bersamaan dengan keluarnya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang yang lazim disebut UU Omnibus Law itu memperbolehkan perusahaan swasta menjadi lead integrator industri pertahanan. Selain memberi peran setara kepada perusahaan swasta, Omnibus Law juga memberikan kesempatan kepada investor asing masuk dalam sektor industri pertahanan.

Publikasi www.neliti.com yang berjudul ‘’Perubahan Landasan Hukum Inudstri Pertahanan, UU Industri Pertahanan VS Omnibus’’ menjelaskan, UU Omnibus Law juga memberikan peran kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk menentukan pihak-pihak swasta yang akan memproduksi alutsista tier 1, mengizinkan pihak lain menanamkan modal, serta perizinan kegiatan lain yang dijelaskan pada UU Omnibus Law.

Sebagai konsekuensi pemberian peran lebih kepada Kemhan, berdasar pasal 74 ayat 2 UU Omnibus Law, ada penghapusan tugas dan fungsi Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dalam menentukan pemenuhan alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara, serta keamanan dan ketertiban masyarakat atau alpahankam. Sebelumnya, KKIP memiliki kewenangan menetapkan kebijakan pemerintahan kebutuhan alutsista dan memberikan pertimbangan atas pemasarannya.

Dengan demikian, perubahan regulasi yang terjadi dengan keluarnya UU Omnibus Law adalah pemberian kewenangan sangat kuat kepada Kemhan untuk menentukan arah pembangunan kemandirian industri pertahanan nasional. Kemhan memegang peran krusial mengontrol industri pertahanan dari hulu ke hilir, dan memberikan persetujuan dan izin industri pertahanan.

Terbitnya UU Omnibus Law memang banyak pro-kontra publik. Namun dari sisi positif, kehadirannya diharapkan membuka peluang industri pertahanan mengembangkan sistem pertahanan secara mandiri, memenuhi kwalitas dan kwantitas alutsista sesuai dengan karakteristik kewilayahan dan potensi ancaman, dan membangun deterrence effect terhadap negara lain.

Dinamika politik yang terjadi memaksa UU Omnibus Law dicabut. Sebagai gantinya, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022. Apakah ada dampaknya terhadap industri pertahanan swasta?

Dalam artikel ‘’Pentingnya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 0 Desember 2022 dalam Pembinaan Industri Pertahanan Indonesia’’ yang dirilis www.kemhan.go.id, dijelaskan bahwa di sektor industri pertahanan, Perppu Cipta Kerja memberikan peluang sama kepada BUMN Inhan maupun perusahaan swasta untuk ikut berperan dalam kegiatan produksi alat utama dalam industri pertahanan, di mana sebelumnya kegiatan produksi alat utama hanya dilakukan BUMN Inhan.

Dikatakan, pemberian peluang yang sama diharapkan akan memacu persaingan yang sehat dan kompetitif, terbangun kerja sama yang baik antar-industri pertahanan dalam mendukung pembangunan kekuatan pertahanan aspek alat utama sistem senjata atau alutsista. Selain itu, Perppu juga memberikan kesempatan adanya proses transfer of technology (ToT) dalam bentuk investasi dari luar negeri.

Langkah ini diharapkan membawa dampak positif yang dinamis dan progresif terhadap kemampuan industri pertahanan nasional dalam memenuhi kebutuhan pengguna dalam negeri dan membangun kemampuan kompetisi di pasar internasional. Kerja sama antar-industri pertahanan Indonesia dengan perusahaan internasional diharapkan bisa membawa industri pertahanan nasional masuk dalam jaringan penyedia dan rantai pasok internasional.

Peran lebih yang diberikan UU Cipta Kerja ataupun Perppu Cipta Kerja seiring dengan visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Seperti termuat dalam rilis ‘’Menhan Prabowo Dorong Industri Pertahanan Dalam Negeri Jalankan Manajemen yang Baik’’ yang dirilis www.kemhan.go.id, pada 2 Februari 2022, dipaparkan bahwa Prabowo mengaku telah mendapat instruksi Presiden Jokowi untuk membesarkan industri pertahanan Indonesia secara keseluruhan.

Presiden terpilih pada Pemilihan Presiden 2024 ini menegaskan bahwa industri pertahanan dalam negeri adalah kebanggaan rakyat Indonesia. Untuk itu pemerintah senantiasa mendorong peningkatan kapasitas dan kapabilitas industri pertahanan, dari segi pemasaran maupun teknologi.

Salah satu bentuk dukungan adalah memaksimalkan ToT dan offset dalam akuisisi alutsista dari negara lain. Di lain pihak, Prabowo meminta industri pertahanan dalam negeri juga perlu senantiasa menyadari bahwa mereka adalah kebanggaan bangsa Indonesia, dan masyarakat mengharapkan kinerja terbaik mereka.

  Menunggu Tantangan Lebih Besar  KCR 60 Palindo kerjasama dengan perusahaan Turkiye (Dispenal)
Keberhasilan PT DRU menggarap dua kapal OPV untuk TNI AL membuktikan bahwa galangan kapal swasta nasional sudah tidak bisa dianggap sebelah mata. Jika sebelumnya mereka hanya diberi kesempatan membangun kapal landing ship tank (LST) atau kapal cepat rudal (KCR), kapasitas yang ditunjukkan PT DRU menegaskan bahwa galangan kapal swasta pun siap menerima tantangan baru menggarap kapal perang lebih besar.

Bahkan kasak-kusuk di dunia maya, perusahaan yang sebelumnya bernama Noahtu Shipyard tersebut diincar Fincantieri menggarap kapal PPA kelas Paolo Thaon Di Revel jika Indonesia menambah pemesanan kapal tersebut untuk batch 2. Hal tersebut terungkap dalam wawancara CEO Fincantieri dengan CNN. Disebutkan bahwa galangan kapal terkemuka asal Italia itu mendekati galangan kapal lokal Indonesia. Selain PT DRU, perusahaan swasta lain yang didekati adalah PT Batamec, Batam.

Proyek kapal perang jenis littoral combat ship (LCS) Maharaja Lela yang dibangun perusahaan kebanggaan Malaysia, Bousted Naval Shipyard bisa dijadikan perbandingan kapabiltas PT DRU dalam mengerjakan kapal perang. Sejak peletakan LUNAS pada 2016, karena berbagai sebab -termasuk korupsi di dalamnya, kapal tersebut baru diproyeksikan kelar pada 2026 nanti. Artinya, perusahaan yang kini berganti nama menjadi Lumut Naval Shipyard Sdn Bhd (LUNAS) itu membutuhkan waktu 10 tahun untuk menggarap satu kapal.

Di sisi lain, capaian PT DRU memperkuat kepercayaan diri Kemhan atau TNI AL untuk memberikan tugas pembangunan kapal perang tidak hanya kepada PT PAL Surabaya saja, tapi kepada galangan kapal swasta.

Dengan demikian, Indonesia memiliki opsi lebih banyak untuk mengakselerasi pembangunan alutsista, terutama kapal perang, untuk mengejar target minimal dan memperkuat pertahahan matra.

Keputusan Kemhan dan TNI AL memberikan kepercayaan kepada PT DRU menggarap kapal OPV merupakan implementasi UU Omnibus Law/pembinaan kongkret agar galangan kapal swasta bisa belajar dan berkembang, serta untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan Tanah Air.

Selain membutuhkan perhitungan matang, langkah ini juga diiringi keberanian dari para decision maker memberikan kontrak proyek OPV kepada PT DRU yang merupakan galangan kapal swasta pertama yang dipercaya membangun kapal OPV. Keputusan itu bisa dianggap sebagai test case, apakah galangan kapal swasta nasional mampu mendapatkan tugas tersebut atau tidak. Hasilnya bisa terbilang memuaskan.

Keputusan Kemhan dan TNI AL memberikan kepercayaan kepada PT DRU menggarap kapal OPV merupakan implementasi UU Omnibus Law/pembinaan kongkret agar galangan kapal swasta bisa belajar dan berkembang, serta untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan Tanah Air.

Selain membutuhkan perhitungan matang, langkah ini juga diiringi keberanian dari para decision maker memberikan kontrak proyek OPV kepada PT DRU yang merupakan galangan kapal swasta pertama yang dipercaya membangun kapal OPV. Keputusan itu bisa dianggap sebagai test case, apakah galangan kapal swasta nasional mampu mendapatkan tugas tersebut atau tidak. Hasilnya bisa terbilang memuaskan.

Jika dilihat dari record, PT DRU memang layak diberi kepercayaan membangun kapal sekelas OPV, bahkan tidak mungkin diberi kontrak membangun kapal fregat mengingat kapasitas PT PAL sudah overload. Secara hitam putih, perusahaan yang beralamat Jl Alamsyah Ratu Prawiranegara KM 12, Kec Panjang, Kota Bandar Lampung itu sudah menjalani Uji Sertifikasi Fasilitas Galangan oleh Tim IMSA (Indonesian Military Seawothiness Authority) dan telah mendapat CoA (Certificate of Approval) dari Puslaik Kemhan RI.

Laporan www.airspace-review berjudul ‘’Mengenal PT Daya Radar Utama, Produsen Kapal Asal Lampung’’ memaparkan, PT DRU yang telah berdiri sejak 1972 dan pindah ke Lampung pada 2008, tercatat telah memiliki portofolio membangun sekitar 350 unit kapal dengan berbagai tipe dan ukuran, mulai dari roll on roll off (RORO),cargo vessel, tanker,patrol vessel, navy,fast patrol boat,tug boat,offshore,hingga speed boat.

Di antara jenis kapal yang dibangun adalah LST atau kapal angkut tank sepanjang 120 M untuk TNI AL, kapal patroli seperti untuk Polisi Air, Kapal Pengawas Perikanan (Fisheries Patrol Vessel) (60 M) untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan kapal Indonesia Coast Guard (61) untuk Bakamla RI. Untuk jenis LST, produknya antara lain KRI Teluk Bintuni-520 yang mampu berlayar di laut selama 20 hari. Kapal angkut ini memiliki kemampuan mengangkut 10 unit main battle tank (MBT) Leopard 2A4 berbobot 62,5 ton, mampu membawa 400 personel dan dilengkapi dua helipad.

Bukan hanya PT DRU yang memiliki kapasitas membangun kapal perang. Indonesia juga memiliki banyak galangan swasta lain, termasuk di antaranya sudah sering diberi kesempatan menggarap berbagai jenis kapal untuk TNI AL. Perusahaan dimaksud antara lain PT Palindo Marine, PT Bandar Abadi Shipyard, Karimun Anugerah Abadi, PT Citra Shipyard, PT Batamec, PT Dok Kodja Bahari, PT Dok dan Perkapalan Surabaya, PT Lundin Industry Invest, PT Tesco Indomaritim, PT Caputra Mitra Sejati, PT Infinity Global Mandiri, PT Republik Palindo, dan PT Steadfast Marine.

PT Palindo Marine, misalnya, tercatat sudah mengerjakan beberapa Kapal Cepat Rudal (KCR) Clurit Class, Kapal Patroli type PC 40M KRI Pari Class. Selain itu, perusahaan berbasis di Batam itu juga sukses membangun Kapal OPV KN Tanjung Datu untuk Bakamla, Kapal Pengawas Tipe C untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kapal SAR 50-60 meter dan Kapal SAR 40 meter untuk Basarnas. Selanjutnya tinggal bagaimana Kemhan memberikan kepercayaan kepada mereka dengan memberikan kontrak pembangunan kapal perang dengan kapasitas lebih besar dari yang mereka terima sebelumnya.

Teranyar, PT Palindo Marine sukses menyelesaikan pembangunan kapal Bantu Hidro Oseanografi (BHO) Ocean Going sepanjang 105 meter. Peluncuran kapal tersebut telah dilakukan Staf Ahli Menhan Bidang Ekonomi Mayjen TNI Steverly Parengkuan dan Wakil Komando Pusat Hidro Oseanografi TNI AL Laksamana TNI Rony Saleh pada Selasa (24/09/2024), di galangan kapal PT Palindo Marine di Kota Batam. Rencanannya, kapal BHO Ocean Going akan dibuat dua buah.

Dalam pembangunan yang dilakukan sejak September 2023, perusahaan mendapat bagian pengerjaan rangka dan badan kapal, serta instalasi mesin. Selanjutnya untuk pengerjaan instalasi peralatan survey, deteksi, dan pemetaan, pengadaannya oleh Kemhan diberikan kepada Abeking Rasmussen di Jerman. Untuk instalasi, setting to work hingga finalisasi kapal akan dibawa ke Jerman. Komandan Pushidrosakl Laksamana Madya TNI Budi Purwanto meyakinkan kapal kerja sama PT Palindo Marine dan Abeking Rasmussen akan lebih canggih dibanding KRI Spica-934 dan KRI Rigel-933 buatan OCEA, Les Sables d’Olonne, Prancis. (*) (hdr)

  👷  sindonews  

Baca Selanjutnya

KRI Canopus-936 Sukses Lintasi Jalur Samudra Atlantik Selatan

KRI Canopus 936  (Dispenal)

Kapal survei Hidro-Oseanografi terbaru milik TNI AL KRI Canopus-936 (KRI CNP-936) berhasil melintasi Samudra Atlantik Selatan dengan keadaan selamat.

Perjalanan itu dilalui KRI CNP-936 setelah berangkat dari galangan kapal Abeking dan Rasmusen di Jerman pada 14 Maret 2026.

"Kapal sempat bertolak dari Lagos, Nigeria pada Sabtu lalu sukses melintasi Samudra Atlantik Selatan sepanjang 2.600 Nautical Miles (NM) dengan aman, lancar, dan tanpa kendala berarti," kata Kepala Dinas Penerangan TNI (Kadispenal) Tunggul dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

Tunggul menjelaskan keberhasilan itu bisa diraih berkat koordinasi yang baik antara para awak kapal serta kepiawaian Komandan KRI CNP-936 Kolonel Laut (P) Indragiri Yani W.

Setelah melalui jalur tersebut, KRI CNP-936 bersandar di Pelabuhan Cape Town, Afrika Selatan, Senin (13/04) untuk menjalankan misi diplomasi maritim.

Kedatangan KRI CNP-936 di Afrika Selatan disambut hangat oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia (Konjen RI) di Cape Town, Tudiono didampingi Atase Pertahanan (Athan) RI di Pretoria beserta staf.

"Kehadiran kami di sini adalah bagian dari misi besar untuk mempererat kerja sama maritim dan menunjukkan peran aktif diplomasi TNI AL di kancah internasional," kata Komandan KRI CNP-936 Kolonel Laut (P) Indragiri Yani W dalam siaran pers resmi TNI AL.

Kedatangan KRI CNP-936 di Afrika Selatan disambut hangat oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia (Konjen RI) di Cape Town, Tudiono didampingi Atase Pertahanan (Athan) RI di Pretoria beserta staf.

"Kehadiran kami di sini adalah bagian dari misi besar untuk mempererat kerja sama maritim dan menunjukkan peran aktif diplomasi TNI AL di kancah internasional," kata Komandan KRI CNP-936 Kolonel Laut (P) Indragiri Yani W dalam siaran pers resmi TNI AL.

Indragiri berserta personelnya dijadwalkan berada di Afrika Selatan selama tiga hari untuk mengisi bahan bakar kapal, mengisi ulang logistik perjalanan sebelum kembali melanjutkan perjalanan ke Indonesia.

Dia berharap kunjungan ini bisa mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Afrika Selatan. Dia juga berharap perjalanan menuju Indonesia bisa dilalui dengan lancar dan aman.

  ⍟ antara  

Baca Selanjutnya

RI Jalin Kerja Sama dengan India Gunakan Rudal Brahmos untuk Pertahanan Pantai

Penampakan 1 baterai sistem rudal BrahMos Filiphina, Indonesia dikabarkan akan membeli 1 baterai untuk pertahanan pantai senilai $ 100 juta. (RTVM)

Kementerian Pertahanan (Kemhan) Indonesia menjalin kerja sama dengan India dalam penguatan teknologi dan industri pertahanan. Salah satu bentuk kerja sama tersebut adalah pembelian sistem rudal BrahMos untuk memperkuat pertahanan pantai Indonesia.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Rico Sirait, mengatakan kerja sama itu merupakan bagian dari modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista).

“Indonesia memang menjalin kerja sama dengan India dalam penguatan teknologi dan industri pertahanan, termasuk terkait sistem rudal BrahMos untuk mendukung kemampuan coastal defence sebagai bagian dari modernisasi alat utama sistem persenjataan,” kata Rico dalam keterangannya, Rabu (11/3).

Rico belum merinci jumlah rudal yang akan dibeli maupun nilai kontraknya. Ia menyebut informasi tersebut tidak dapat disampaikan ke publik.

“Untuk jumlah yang dipesan maupun rincian kontrak tidak dapat kami sampaikan karena merupakan informasi kontraktual,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa jadwal kedatangan sistem rudal tersebut belum bisa diumumkan saat ini.

“Sementara untuk jadwal kedatangannya, nanti akan kami informasikan lebih lanjut pada waktunya. Terima kasih,” ucap dia.

Rudal BrahMos merupakan rudal jelajah supersonik hasil pengembangan bersama India dan Rusia melalui perusahaan BrahMos Aerospace. Rudal ini dirancang untuk menyerang target di laut maupun di darat dengan kecepatan hingga sekitar Mach 2,8 atau hampir tiga kali kecepatan suara.

Sistem BrahMos memiliki jangkauan sekitar 290 hingga mencapai 500 kilometer, tergantung variannya. Rudal ini dapat diluncurkan dari berbagai platform, seperti kapal perang, kendaraan peluncur darat, kapal selam, hingga pesawat tempur, dan dikenal memiliki tingkat presisi tinggi dalam menyerang target.

  🚀  Kumparan  

Baca Selanjutnya