Kolaborasi PTDI dan BIJB Kembangkan Kertajati hub Kedirgantaraan

   Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (Perseroda) di Jakarta, Rabu (15/7/2026). ANTARA/Aji Cakti/pri

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan kolaborasi PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (Perseroda) untuk mengembangkan area Kertajati, Jawa Barat sebagai hub industri kedirgantaraan.

"Penandatanganan nota kesepahaman antara PT Dirgantara Indonesia (Persero) atau PTDI dan PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (Perseroda) atau PT BIJB sebagai bagian dari komitmen bersama untuk bisa mengembangkan area Kertajati menjadi kawasan yang menjadi salah satu hub industri kedirgantaraan," ujar AHY dalam acara penandatanganan nota kesepahaman antara PTDI dan PT BIJB di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, salah satu tantangan yang juga sedang terus dikawal adalah agar Bandara Kertajati ini bisa semakin aktif, semakin banyak penerbangan yang bisa menggunakan Kertajati, termasuk untuk haji dan umrah.

Tetapi di samping itu, berupaya untuk mengembangkan sebuah aerospace industrial zones atau kawasan industri (industrial park), sebuah kawasan industri kedirgantaraan.

"Oleh karena itu, tentu yang di depan salah satunya adalah PTDI. Kita tahu PTDI sudah sekian lama menjadi kebanggaan Indonesia sebagai pilar industri manufaktur (manufacturing) di bidang kedirgantaraan, pesawat, termasuk juga sekarang mengembangkan drone yang bisa digunakan untuk kepentingan sipil dan juga militer," kata AHY.

Menurut AHY, sebagaimana diketahui Bandung juga semakin padat penduduknya, semakin banyak kepentingan tata ruang juga terus berkompetisi satu sama lain, sehingga diperlukan areal pengembangan yang lebih luas sehingga Kertajati merupakan salah satu pilihan yang ideal.

Dia menjelaskan, lokasi Kertajati di Kabupaten Majalengka di kawasan Cirebon–Patimban–Kertajati (Rebana) ini juga strategis karena jika ditarik sesuai dengan konektivitas wilayah ke arah barat itu bisa langsung terhubung ke Jakarta, kemudian kawasan industri Bekasi, Karawang, dan Purwakarta.

Kemudian terdapat Pelabuhan Patimban, lalu ke arah timur itu menuju Cirebon, kemudian hingga masuk ke wilayah Jawa Tengah sampai dengan Semarang. Sedangkan ke bagian selatan, Kertajati diharapkan dapat menjadi feeder untuk penerbangan ke sejumlah kabupaten kota yang ada di wilayah selatan Jawa Barat maupun Jawa Tengah.

"Intinya adalah kalau kita bisa merelokasi, tentunya bertahap dimulai dari fasilitas MRO (Maintenance, Repair, Overhaul). Sekali lagi, ini bisa kita targetkan untuk dalam negeri maupun luar negeri," kata AHY.

  👷  Antara  

Baca Selanjutnya

Fincantieri–Republikorp Tandatangani Kesepakatan Kerjasama

 Buka peluang transfer teknologi perkapalan @ Eurosatory 2026 di Paris

Industri perkapalan nasional berpotensi mendapatkan tambahan investasi dan transfer teknologi setelah perusahaan galangan kapal asal Italia, Fincantieri, menjalin kemitraan strategis dengan Republikorp melalui anak usahanya PT Republik Palindo Internasional (RPAL).

Kerja sama tersebut membuka peluang pembangunan berbagai kapal angkatan laut di Indonesia.

Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) yang menjadi landasan awal pembentukan joint venture antara kedua perusahaan.

Kolaborasi ini ditujukan untuk memperkuat industri perkapalan nasional sekaligus memperluas kerja sama industri maritim antara Indonesia dan Italia dalam jangka panjang.

Chief Executive Officer dan Managing Director Fincantieri Pierroberto Folgiero mengatakan, kerja sama tersebut merupakan langkah lanjutan dalam memperkuat hubungan strategis jangka panjang perusahaan dengan Indonesia.

Menurutnya, pengalaman Fincantieri dalam pembangunan kapal angkatan laut dan integrasi sistem dapat mendukung pengembangan kemampuan industri nasional dan ekosistem maritim yang lebih kuat.

"Berbekal pengalaman kami dalam pembangunan kapal angkatan laut dan integrasi sistem yang kompleks, kami berkomitmen mendukung pengembangan kemampuan industri nasional serta berkontribusi pada terciptanya ekosistem maritim yang lebih tangguh. Inisiatif ini juga mencerminkan komitmen kami untuk mendukung pengembangan kapabilitas industri yang berkelanjutan di Indonesia," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (19/6).

Dalam kerja sama tersebut, joint venture yang direncanakan akan fokus pada pembangunan berbagai platform maritim di dalam negeri, mulai dari Landing Platform Dock (LPD), Landing Helicopter Dock (LHD), fregat dan korvet multi-misi, kapal patroli lepas pantai atau Offshore Patrol Vessel (OPV), kapal serang cepat hingga kapal selam.

Selain meningkatkan kapasitas produksi kapal, kemitraan ini juga diarahkan untuk memperkuat kemampuan industri nasional melalui transfer teknologi dan pertukaran pengetahuan.

Program yang dirancang mencakup pengembangan kompetensi di bidang rekayasa, desain, integrasi sistem, hingga proses produksi melalui pelatihan dan kerja sama teknis yang terstruktur.

Chairman Republikorp Group Norman Joesoef mengatakan penjajakan kemitraan tersebut mencerminkan upaya untuk mendorong kemandirian industri pertahanan nasional melalui kolaborasi dengan mitra global.

Menurutnya, kerja sama itu juga membuka peluang pengembangan talenta Indonesia sekaligus memperkuat kemampuan maritim nasional.

"Bersama Fincantieri, kami melihat peluang untuk memperkuat kemampuan maritim nasional, mengembangkan talenta Indonesia, serta berkontribusi dalam membangun ekosistem pertahanan kawasan yang lebih tangguh,” tutup Norman.

  🤝  Kontan  

Baca Selanjutnya

Turkish Aerospace Jajaki Pembangunan Fasilitas Perakitan Pesawat di Indonesia

    🤝 ✈  🚁

Acara Indonesia Aerospace Ecosystem Forum 2026 di BRI Tower Bandung, Selasa (9/6/2026) (Foto: Nur Khansa Ranawati/detikJabar)

Kerja sama antara Indonesia dan Turkish Aerospace diarahkan untuk memperkuat ekosistem industri dirgantara nasional melalui rencana pembangunan fasilitas perakitan pesawat serta manufaktur komponen penerbangan. Rencana strategis ini mengemuka dalam acara Indonesia Aerospace Ecosystem Forum 2026 yang diselenggarakan di Bandung pada Selasa (9/6/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Langkah ini diambil guna mendorong investasi baru di sektor penerbangan, penyediaan bahan baku, hingga manufaktur komponen. Pihak Turkish Aerospace menilai Indonesia memiliki landasan sejarah dan potensi besar untuk menjadi pusat pengembangan industri penerbangan di kawasan Asia Tenggara.

Managing Director Turkish Aerospace Indonesia, Adi Aviantoro menyatakan bahwa sektor dirgantara nasional sempat mengalami kelesuan setelah sebelumnya memiliki dasar industri yang kuat. Kehadiran investasi baru ini diharapkan mampu memberikan suntikan modal bagi kebangkitan aviasi domestik.

"Indonesia ini secara sejarah memang background industrinya sudah diarahkan ke arah industri aerospace. Kemudian ada jeda masa waktu ketika industri aerospace itu lesu. Mulai tahun 2022, setelah Turkish Aerospace Indonesia berinvestasi di Indonesia, kami harapkan industri aerospace dan pendukungnya mulai berkembang, terutama di industri manufaktur," kata Adi saat ditemui di sela acara.

Menurut Adi, basis industri yang kuat di Indonesia, khususnya di Kota Bandung, menjadi daya tarik utama bagi pihak Turki untuk menanamkan modalnya.

"Turki melihat Indonesia sudah mempunyai potensi ke arah industri aerospace. Oleh karenanya memang Turki berinvestasi di Indonesia untuk industri pesawat terbang yang sudah ada basisnya di Indonesia, terutama di Bandung," ujarnya.

Saat ini, pengembangan fundamental berfokus pada penguatan manufaktur komponen sebelum kapasitas produksi pesawat terbang ditingkatkan secara massal guna mendukung industri di Turki.

"Sekarang ini yang harus kita perkuat secara fundamental adalah mengembangkan industri part manufacturing yang kemudian akan berkembang ke arah pesawat terbang yang akan mendukung industri pesawat terbang di Turki. Tapi kita di Indonesia sekarang ini lebih fokus kepada industri part manufacturing," katanya.

Meskipun pendirian fasilitas perakitan pesawat sudah masuk dalam rencana jangka panjang, besaran nilai investasi keseluruhan saat ini masih berada dalam tahap pengkajian mendalam.

"Selain membuat perusahaan Turkish Aerospace Indonesia, Turki juga berinvestasi untuk ke depannya membuat fasilitas assembly pesawat terbang. Sampai saat ini kita masih dalam studi untuk menyimpulkan besaran nilai investasi," ujar Adi.

Kawasan Bandara Internasional Kertajati di Kabupaten Majalengka menjadi salah satu kandidat kuat lokasi fasilitas perakitan tersebut, menyusul pemberian fasilitas serupa kepada GMF.

"Saat ini kita ada beberapa pilihan yang belum diputuskan. Kemarin sudah didengar mengenai GMF yang diberikan fasilitas di Kertajati. Mungkin arahan ke depannya juga arahnya akan ke Kertajati," katanya.

Adi menambahkan bahwa Bandung memiliki kesiapan sumber daya manusia yang mumpuni berkat keberadaan universitas dengan jurusan penerbangan.

"Bandung harusnya paling siap karena didukung dari universitas yang jurusannya penerbangan yang ada di Bandung. Kemudian ada industrinya, industri penerbangan memang pusatnya dari dulu ada di Bandung," ujarnya.

Pada tahap awal operasional, perusahaan akan memprioritaskan pengembangan helikopter komersial, meskipun Turkish Aerospace juga memproduksi pesawat sayap tetap serta helikopter militer.

"Sementara ini kita masih fokus untuk helikopter yang komersial. Produk Turkish Aerospace ada yang fixed wing and rotary wing. Yang rotary wing itu ada yang militer dan ada yang komersial, sekarang ini kita fokus untuk yang komersial," kata Adi.

Kendala utama yang saat ini dihadapi oleh industri penerbangan domestik adalah ketergantungan pada impor bahan baku, yang diharapkan dapat diatasi melalui dukungan finansial yang kuat.

"Saat ini memang kesulitan yang paling utama adalah raw material. Tapi dengan adanya dukungan finansial, maka mudah-mudahan kendala ini bisa diatasi. Kemudian raw material bisa kita sediakan untuk para supplier di Indonesia. Akhirnya secara financing sudah tidak ada masalah untuk pengadaan material," ujarnya.

Di sisi lain, Chairman Indonesian Aircraft Components Manufacturers Organization (INACOM), J. Adi Sasongko menilai kehadiran perusahaan asal Turki ini mampu menggerakkan ekosistem industri komponen lokal yang tersebar di wilayah Indonesia.

"Kita beruntung sekarang ini kita ketemu Turkish Aerospace Indonesia yang mencoba membangun ekosistem. Harapannya kita bisa didukung oleh industri yang banyak tersebar di seluruh Indonesia untuk mensupport Turkish Aerospace Indonesia," katanya.

Ia mencontohkan Amerika Serikat yang berhasil mengembangkan industri penerbangannya melalui peningkatan kapabilitas dari industri komponen otomotif.

"Saya rasa industri aviasi ini sangat besar peluangnya. Seperti di Amerika, industri aviasi dibuat pertama kali dengan mengonversi industri komponen otomotif untuk di-upgrade menjadi industri komponen pesawat. Harapannya kita bisa mengikuti seperti Amerika," ujarnya.

Meskipun mengidentifikasi adanya hambatan pada sistem regulasi dan birokrasi domestik, Adi Sasongko menegaskan bahwa hal tersebut tidak boleh menghentikan langkah pengembangan.

"Birokrasi dan regulasi itu tetanggaan, sama-sama ruwet. Kita tidak akan menunggu birokrasi maupun regulasi sampai benar-benar ideal. Karena kalau kita menunggu ideal mungkin tidak akan pernah datang," katanya.

Sektor transportasi udara dinilai memiliki potensi pasar domestik yang sangat besar mengingat kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

"Sebenarnya kita merupakan pasar yang sangat besar. Mulai Sabang sampai Merauke membutuhkan transportasi udara yang begitu banyak. Dengan 17.000 pulau, harusnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Sekarang yang beterbangan di atas kita ini kebanyakan pesawat impor semua," tutupnya.

  ★  Mata Lokal   

Baca Selanjutnya

Indonesia Targetkan 300 Ribu Unit Mobnas

  Proyek Mobil Nasional  
Kendaraan lapis baja Maung MV3 buatan Pindad (Pindad)

Pemerintah Indonesia semakin serius memperkuat kemandirian industri otomotif dalam negeri.

Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin meninjau langsung progres pembangunan proyek National Car (Mobil Nasional) di Subang, Jawa Barat, pada Rabu (10/6/2026).

Proyek strategis ini ditargetkan menjadi pusat manufaktur otomotif terintegrasi dengan kapasitas produksi mencapai 300.000 kendaraan per tahun.

Dalam kunjungannya, Menteri Sjafrie didampingi oleh Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo B. Revita dan Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) Kemhan Marsda Yusuf Jauhari. Ia menegaskan industri manufaktur strategis merupakan pilar penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional serta penguasaan teknologi.

"Kawasan Mobil Nasional ini adalah instalasi strategis yang berperan penting dalam memperkuat industri nasional, penguasaan teknologi, dan pengembangan ekosistem manufaktur yang terintegrasi," ujar Sjafrie, seperti dikutip Antara, Rabu.

Pemerintah memproyeksikan kawasan seluas 539 hektare (Ha) ini tidak hanya menjadi pabrik perakitan, tetapi juga mencakup pusat rekayasa kendaraan, fasilitas pengujian, hingga pusat riset dan pengembangan (R&D). Selain itu, proyek ini diproyeksikan mampu menyerap 2.000 tenaga kerja ahli dan lulusan universitas.

 Tahapan Pembangunan dan Target Produksi

Kendaraan lapis baja listrik Pandu Maung MV3 buatan Pindad (Pindad)

Direktur Utama PT Pindad Sigit Santosa menjelaskan, pembangunan akan dilakukan dalam tiga fase sepanjang 2026 hingga 2028. Pada tahap awal, konstruksi difokuskan pada lahan seluas 60 Ha dengan target kapasitas produksi sebesar 50.000 unit per tahun pada 2028. Setelah itu, kapasitas akan ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai target maksimal 300.000 unit per tahun.

"Kami telah berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia selama beberapa tahun terakhir, mulai dari perencana, teknisi, hingga tenaga ahli untuk mendukung skala besar pembangunan industri ini," tutur Sigit.

Selain mendorong kebangkitan industri otomotif konvensional, proyek ini juga menjadi ujung tombak Indonesia dalam memperkuat kemampuan teknologi kendaraan listrik (electric vehicle/ EV) serta menciptakan rantai pasok lokal yang lebih luas di wilayah Subang dan sekitarnya.

Upaya pengembangan mobil nasional merupakan langkah strategis pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada impor kendaraan dan komponen otomotif asing. Dengan memanfaatkan keunggulan geografis Subang yang strategis sebagai hub industri baru di Jawa Barat, proyek ini diharapkan mampu mengakselerasi transfer teknologi otomotif global ke dalam negeri.

Selain itu, sejalan dengan tren global transisi energi, proyek ini dirancang untuk menjawab tantangan masa depan melalui pengembangan kendaraan listrik yang berkelanjutan.

Keterlibatan PT Pindad sebagai pelaksana utama mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendayagunakan BUMN untuk menggerakkan ekosistem industri manufaktur yang mandiri, kompetitif, dan mampu memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.

  ♞ Investor  

Baca Selanjutnya

Indonesia Memajukan Perdagangan dan Kerjasama Strategis dengan Turkiye

Berupaya mencapai volume perdagangan bilateral sebesar 10 miliar dolar AS Infografis pesawat generasi kelima KAAN Turkiye (Katadata)

Menteri Luar Negeri Turkiye, Hakan Fidan, mengatakan Ankara dan Jakarta siap untuk mengejar kerja sama yang lebih konkret di sektor-sektor kunci kedua negara. Pada hari Rabu bahwa pertemuannya di Indonesia sangat produktif, mencakup berbagai isu mulai dari kerja sama pertahanan dan energi hingga kecerdasan buatan dan industri makanan halal.

Dalam pernyataan yang diunggah di akun media sosial NSosyal setelah kunjungan resminya, Fidan mencatat bahwa diskusi dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri Sugiono berfokus pada kerja sama yang sedang berlangsung dan inisiatif bersama di masa depan antara kedua negara.

“Setelah kunjungan kami ke Singapura, pertemuan hari ini di mitra strategis kami, Indonesia, sangat produktif dalam hal memajukan agenda multidimensional kami,” kata Fidan.

Menurut Fidan, pembicaraan tersebut membahas kerja sama di bidang industri pertahanan, transportasi, energi, kecerdasan buatan, dan sektor makanan halal, serta langkah-langkah yang dapat lebih memperkuat hubungan bilateral.

Ia mengatakan kedua belah pihak juga meninjau proyek-proyek yang bertujuan untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar 10 miliar dolar AS yang ditetapkan oleh Presiden Recep Tayyip Erdoğan dan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami mengevaluasi secara detail proyek-proyek yang akan membantu kami mencapai target volume perdagangan sebesar 10 miliar dolar AS,” kata Fidan, menambahkan bahwa visi yang ditunjukkan oleh kedua pemerintah menunjukkan kesiapan mereka untuk mengejar kerja sama yang lebih konkret dan efektif di masa mendatang.

Pada April 2025, Presiden Erdoğan mencatat bahwa mereka membahas langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan volume perdagangan hingga mencapai target 10 miliar dolar AS secara seimbang dan saling menguntungkan dalam konferensi pers bersama dengan mitranya dari Indonesia, Prabowo Subianto, di mana kedua pemimpin berjanji untuk lebih meningkatkan kerja sama.

Sementara itu, Subianto memuji peran Ankara dalam urusan regional dan mengatakan Indonesia ingin ikut serta dalam proyek KAAN dan kapal selam.

“Saya mengundang perusahaan-perusahaan Turki untuk berinvestasi. Sebagai pemimpin Global Selatan dan mitra strategis, Indonesia dan Turki harus memikul tanggung jawab untuk membentuk tatanan global baru,” katanya, dan menambahkan, “Indonesia tertarik untuk berpartisipasi dalam proyek KAAN dan kapal selam.”

Diskusi tersebut juga mencakup isu-isu regional dan internasional, khususnya perkembangan di Timur Tengah dan dinamika strategis yang berkembang di kawasan Asia-Pasifik.

Fidan mengatakan kedua pihak bertukar pandangan tentang berbagai isu global dan menegaskan kembali koordinasi erat mereka dalam masalah Palestina.

Ia menekankan bahwa Turki dan Indonesia akan melanjutkan kerja sama intensif mereka sebagai dua negara sahabat yang berbagi nilai dan tujuan yang sama.

  ✈ Daily Sabah 

Baca Selanjutnya

🛰 Salah satunya bangun pabrik radar📡 (Bakom.ri)

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), M. Qodari memaparkan sejumlah hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis yang menghasilkan kesepakatan bisnis dan investasi senilai US$ 3,5 miliar atau sekitar Rp 61,25 triliun.

Menurut Qodari, kunjungan tersebut sejak awal diarahkan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-Prancis melalui kerja sama konkret di sektor pertahanan, pendidikan, energi, dan pengembangan mineral kritis.

"Jadwal resmi memang hanya ke Prancis," kata Qodari dalam konferensi pers PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), Jakarta, seperti dikutip CNNIndonesia.

Ia menjelaskan lawatan itu merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia pada 2025.

Qodari mengatakan pemerintah sebelumnya telah menetapkan sejumlah target kerja sama yang ingin dicapai selama kunjungan tersebut, termasuk penguatan sektor pertahanan melalui transfer teknologi.

"Yang pertama adalah di bidang ketahanan, karena kita semua tahu bahwa pemerintah Indonesia telah memperoleh sejumlah alat utama sistem persenjataan atau alutsista dari Prancis. Karena itu diperlukan transfer teknologi untuk penguasaan alutsista tersebut," ujarnya.

Selain pertahanan, pemerintah juga mendorong penguatan kerja sama pendidikan, khususnya di bidang science, technology, engineering, and mathematics (STEM).

"Jadi tidak sebatas membeli saja, tapi juga melakukan transfer teknologi," kata Qodari. Dari rangkaian pertemuan tersebut, Indonesia dan Prancis menyepakati sejumlah kerja sama strategis.

Berikut rinciannya,

 1.Kadin dan MEDEF Bentuk Dewan Bisnis

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama MEDEF International meluncurkan France-Indonesia High-Level Business Council (FI-HLBC). Forum tersebut akan menjadi wadah dialog tingkat tinggi antara pelaku usaha kedua negara untuk memperkuat investasi dan perdagangan bilateral. Melalui FI-HLBC, kedua negara menargetkan peningkatan nilai perdagangan hingga tiga kali lipat pada 2035 dari posisi saat ini sebesar US$ 2,6 miliar.

 2.Pertamina Gandeng Schlumberger.

PT Pertamina menandatangani kerja sama dengan SLB/PT Schlumberger Geophysics Nusantara untuk pengembangan teknologi migas dan energi bersih. Kolaborasi tersebut mencakup penerapan enhanced oil recovery (EOR), pengembangan migas nonkonvensional, digitalisasi berbasis kecerdasan buatan (AI), serta program penurunan emisi melalui carbon capture and storage (CCS), efisiensi energi, dan pengembangan panas bumi.

 3.Perluas Kemitraan dengan TotalEnergies.

Pertamina juga memperluas kerja sama dengan perusahaan energi Prancis, TotalEnergies. Kesepakatan tersebut mencakup sektor hulu migas, LNG, perdagangan energi, biofuel, energi terbarukan, hingga pengembangan bisnis rendah karbon. Kedua perusahaan juga akan menjajaki proyek kilang hijau, CCS/CCUS, dan berbagai pengembangan energi masa depan.

 4.Danantara-Thales Bangun Pabrik Radar.

Di sektor pertahanan, Danantara melalui PT Len Industri memvalidasi Letter of Intent (LoI) dengan perusahaan pertahanan Prancis, Thales. Kesepakatan itu mencakup rencana pembangunan pabrik radar "Made in Indonesia", pengembangan tactical data link, sistem komando dan kendali, fasilitas pemeliharaan, serta program pelatihan radar. (DH)  

  📡 IDN Financials  

Baca Selanjutnya

Perancis Beri Keuntungan ke Indonesia

 Lewat pesawat tempur Rafale T-03017 TNI AU (Swidersk Maciejka; fb)

Analis dan Pemerhati Pertahanan Lembaga Kajian Pertahanan Strategis (Keris), Hanif Rahadian, menilai kehadiran pesawat tempur Rafale di jajaran alat utama sistem senjata (alutsista) TNI menjadi bukti kuatnya hubungan strategis antara Indonesia dan Prancis.

“Transaksi persenjataan seperti ini hanya akan terjadi di antara dua negara yang harmonis dan telah banyak menjalankan kerja sama,” kata Hanif di Jakarta, Selasa.

Menurut Hanif, hubungan Indonesia dan Prancis berkembang signifikan, terutama sejak Presiden Prabowo Subianto menjabat Menteri Pertahanan. Kedekatan diplomatik tersebut dinilai memberi sejumlah keuntungan strategis bagi Indonesia dalam pengadaan jet tempur produksi Dassault Aviation itu.

Salah satu keuntungan yang dinilai istimewa adalah peluang transfer teknologi serta pelibatan industri pertahanan (inhan) dalam negeri dalam pengembangan Rafale. Tidak semua negara pembeli memperoleh kesempatan tersebut. India, misalnya, sebagai salah satu pembeli terbesar Rafale yang sangat antusias terhadap jet tempur itu, sempat diberitakan tidak mendapatkan akses penuh terhadap source code maupun teknologi sensitif Rafale.

Peluang transfer teknologi ini membuka ruang besar bagi Indonesia untuk memperkuat kemampuan industri pertahanan nasional, termasuk dalam mendukung kebutuhan suku cadang, pemeliharaan, hingga pengembangan sistem pendukung pesawat tempur tersebut.

“Selain itu, Prancis menunjukkan komitmen dalam mendukung peningkatan kapabilitas pertahanan Indonesia, mulai dari pemenuhan kebutuhan operasional TNI, pengembangan sumber daya manusia, hingga dukungan teknologi dan infrastruktur pertahanan,” ujar Hanif.

Ia menilai, sikap Prancis berbeda dengan sejumlah negara lain yang biasanya membatasi negara pembeli untuk mengembangkan ataupun memperluas pemanfaatan teknologi dari alutsista yang dibeli.

Dengan peluang tersebut, Hanif meyakini Indonesia memiliki kesempatan besar mempelajari kemajuan teknologi industri pertahanan Prancis sekaligus memperkuat kemandirian sektor pertahanan nasional.

“Kesempatan ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mengakses teknologi pertahanan yang lebih maju serta memperkuat kemandirian industri pertahanan dalam negeri,” katanya.

Sebelumnya, TNI AU baru saja menerima enam unit Rafale beserta seperangkat rudalnya. Penyerahan secara simbolis dilakukan Presiden Prabowo Subianto kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, lalu diteruskan kepada Kepala Staf TNI AU (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (18/5).

Keenam pesawat tersebut akan ditempatkan di Skadron 12 Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau. Sementara itu, Indonesia masih menunggu kedatangan 36 unit Rafale lainnya yang saat ini masih dalam proses produksi di fasilitas Dassault Aviation di Prancis.

 Seberapa Besar Untung Indonesia?

Pesawat Rafale T 0304 kursi tandem terbaru TNI AU (Malin J)

Pembelian jet tempur Rafale dari Prancis dinilai bukan sekadar transaksi pembelian alutsista biasa, melainkan bagian dari investasi strategis jangka panjang untuk memperkuat kemampuan industri pertahanan nasional. Salah satu keuntungan terbesar yang diperoleh Indonesia adalah peluang transfer teknologi (transfer of technology/ToT) yang jarang diberikan secara luas oleh negara pemasok senjata modern.

Melalui kerja sama dengan Dassault Aviation dan industri pertahanan Prancis, Indonesia berkesempatan mempelajari berbagai aspek teknologi penerbangan militer modern, mulai dari sistem avionik, pemeliharaan mesin, integrasi persenjataan, hingga sistem elektronik tempur. Kesempatan tersebut dinilai sangat penting karena penguasaan teknologi pertahanan merupakan fondasi utama menuju kemandirian alutsista nasional.

Keuntungan lain yang dinilai strategis adalah terbukanya peluang bagi teknisi, pilot, dan engineer Indonesia untuk mendapatkan pelatihan langsung dari pihak Prancis. Dengan keterlibatan sumber daya manusia nasional dalam proses pengoperasian dan pemeliharaan Rafale, kemampuan SDM pertahanan Indonesia diproyeksikan meningkat signifikan dalam beberapa tahun ke depan.

Tidak hanya itu, kerja sama Rafale juga membuka peluang pengembangan kemampuan maintenance, repair, and overhaul (MRO) di dalam negeri. Jika kemampuan pemeliharaan dapat dilakukan secara mandiri di Indonesia, maka ketergantungan terhadap pihak luar akan berkurang, sekaligus menekan biaya operasional jangka panjang TNI AU.

Dalam jangka panjang, efek pembelian Rafale diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan industri pertahanan nasional, baik dari sisi teknologi, kualitas SDM, maupun keterlibatan perusahaan lokal dalam rantai pasok industri militer modern. Dengan kata lain, keuntungan Indonesia dari Rafale bukan hanya mendapatkan jet tempur canggih, tetapi juga kesempatan mempercepat transformasi industri pertahanan menuju level yang lebih maju dan mandiri.

 Rivalitas Rafale vs F-15EX dan Jet Tempur Lainn

Sepasang Rafale TNI AU (Skuadron 12)

Masuknya Rafale ke jajaran alat utama sistem senjata (alutsista) TNI AU menempatkan Indonesia di tengah persaingan besar industri pertahanan global. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai negara produsen senjata modern berlomba menawarkan jet tempur generasi terbaru kepada Indonesia, mulai dari Rafale buatan Prancis, F-15EX dari Amerika Serikat, Gripen dari Swedia, hingga KF-21 hasil pengembangan Korea Selatan.

Secara kemampuan, masing-masing pesawat memiliki keunggulan berbeda. Rafale dikenal sebagai jet tempur multirole yang fleksibel dengan kemampuan tempur udara, serangan darat, hingga misi maritim dalam satu platform. Sementara F-15EX unggul dalam daya angkut persenjataan, jangkauan tempur, serta kekuatan mesin yang besar. Di sisi lain, Gripen menawarkan biaya operasional yang relatif lebih murah dan efisiensi pemeliharaan, sedangkan KF-21 dipandang sebagai proyek masa depan dengan teknologi generasi baru yang masih terus dikembangkan Korea Selatan.

Di tengah banyaknya pilihan tersebut, Indonesia akhirnya memilih Rafale karena dinilai mampu memenuhi kebutuhan operasional TNI AU sekaligus menawarkan keuntungan strategis di luar aspek militer semata. Prancis dianggap lebih fleksibel dalam kerja sama pertahanan, termasuk membuka peluang transfer teknologi, pelatihan sumber daya manusia, hingga keterlibatan industri pertahanan dalam negeri. Faktor inilah yang membuat Rafale tidak hanya dipandang sebagai pesawat tempur, tetapi juga instrumen penguatan industri pertahanan nasional.

Selain faktor teknis, pembelian alutsista modern juga tidak bisa dilepaskan dari aspek politik dan geopolitik. Dengan membeli Rafale, Indonesia dinilai sedang memperkuat hubungan strategis dengan Prancis dan Eropa, sekaligus menerapkan kebijakan diversifikasi alutsista agar tidak bergantung pada satu negara pemasok saja. Strategi tersebut penting untuk menjaga fleksibilitas diplomasi pertahanan Indonesia di tengah rivalitas global yang semakin kompleks.

Keputusan Indonesia membeli Rafale juga memperlihatkan bahwa persaingan industri pertahanan dunia kini bukan sekadar soal kualitas senjata, tetapi juga soal siapa yang mampu menawarkan kerja sama paling menguntungkan secara politik, teknologi, dan jangka panjang. Dalam konteks itu, Rafale dinilai memberi kombinasi antara kemampuan tempur modern dan peluang strategis bagi pengembangan kekuatan pertahanan nasional.

 Seberapa Canggih Jet Tempur Rafale?

Sepasang Rafale terbang di atas Bekasi (Skuadron 12)

Rafale dikenal sebagai salah satu jet tempur paling canggih di dunia saat ini. Pesawat buatan Dassault Aviation, Prancis, tersebut banyak diminati berbagai negara karena memiliki kemampuan multirole atau mampu menjalankan banyak jenis misi dalam satu platform. Rafale dapat digunakan untuk pertempuran udara, serangan darat, pengintaian, hingga operasi maritim tanpa perlu perubahan besar pada konfigurasi pesawat.

Salah satu keunggulan utama Rafale terletak pada sistem radar dan teknologi elektroniknya. Jet ini dibekali radar AESA (Active Electronically Scanned Array) yang mampu mendeteksi banyak target sekaligus dalam jarak jauh dengan tingkat akurasi tinggi. Selain itu, Rafale memiliki sistem peperangan elektronik SPECTRA yang disebut sebagai salah satu sistem pertahanan elektronik terbaik di dunia karena mampu mendeteksi ancaman radar musuh, mengacaukan sistem lawan, hingga meningkatkan kemampuan bertahan pesawat di medan tempur.

Dalam pertempuran udara, Rafale mampu membawa berbagai jenis rudal modern untuk menghadapi pesawat musuh maupun ancaman jarak jauh. Sementara untuk misi serangan darat, jet ini dapat membawa bom pintar presisi tinggi yang efektif menghancurkan target strategis dengan tingkat akurasi tinggi. Kemampuan tersebut membuat Rafale dinilai fleksibel dan efektif digunakan dalam berbagai skenario operasi militer modern.

Keunggulan lain Rafale adalah kemampuannya menjalankan banyak misi secara bersamaan. Dalam satu penerbangan, pesawat ini bisa melakukan patroli udara, menyerang target darat, sekaligus melakukan pengintaian. Kemampuan inilah yang membuat banyak negara melihat Rafale sebagai jet tempur yang efisien dan bernilai strategis tinggi.

Dari sisi rekam jejak tempur, Rafale telah digunakan Prancis dalam berbagai operasi militer di Afghanistan, Libya, Mali, Irak, hingga Suriah. Pengalaman tempur tersebut menjadi nilai tambah penting karena menunjukkan bahwa Rafale bukan hanya unggul di atas kertas, tetapi juga telah teruji dalam berbagai konflik nyata dengan kondisi operasi yang kompleks. Faktor itulah yang membuat banyak negara, termasuk Indonesia, tertarik menjadikan Rafale sebagai bagian dari modernisasi kekuatan udara mereka.

  ★ Republika  

Baca Selanjutnya

Hilirisasi Tembaga dan Emas Terintegrasi

  Jalan Menuju Kemandirian Industri Proyek hilirisasi (ist)

Melalui pengembangan hilirisasi tembaga dan emas terintegrasi di Gresik, Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID terus konsisten dalam memperkuat industri manufaktur dengan mengoptimalkan produk hilirisasi bahan baku mineral dalam negeri untuk mendorong substitusi impor, dan meningkatkan nilai tambah industri sebagai motor untuk memperkuat kinerja ekonomi Indonesia.

Sebagai implementasi konkret, MIND ID melalui Freeport Indonesia sebagai pemasok katoda tembaga bersinergi dengan PINDAD Anggota DEFEND ID untuk mengoptimalkan tembaga dalam produksi brass mill dan brass cup di Gresik berkapasitas 10.000 ton per tahun.

Sinergi ini adalah bentuk dukungan sektor pertambangan untuk industri pertahanan Indonesia yang membutuhkan penguatan rantai pasok komponen amunisi.

MIND ID selanjutnya akan mengembangkan fasilitas produksi batang tembaga dan kawat tembaga dengan kapasitas mencapai 300 KTPA, serta pipa tembaga dengan kapasitas 100 KTPA. Ini sebagai tindak lanjut dalam mengoptimalkan katoda tembaga hasil produksi Freeport Indonesia untuk menjawab kebutuhan lanjutan dari industri manufaktur Indonesia.

Pada lini hilirisasi emas, MIND ID mendorong peningkatan kapasitas produksi logam mulia. Proyek ini akan mengoptimalkan produksi batangan emas dari pabrik pemurnian logam mulia Freeport Indonesia yang memanfaatkan bahan baku lumpur anoda dari proses pemurnian tembaga.

Fasilitas yang akan dibangun oleh ANTAM ini berkapasitas mencapai 30 ton per tahun atau 5 juta keping per tahun, dan nantinya menjawab kebutuhan investasi logam mulia masyarakat Indonesia.

Seluruh fasilitas ini akan dibangung pada Kawasan JIIPE Gresik Jawa Timur dengan konektivitas multimoda darat dan laut, logistik terintegrasi, dan layanan perizinan terpadu yang bersinergi bersama PELINDO.

Dalam acara Groundbreaking Hilirisasi Tembaga dan Emas Terintegrasi di Kawasan JIIPE Gresik, Presiden Prabowo Subianto secara virtual menyampaikan di tengah kompetisi geopolitik internasional semakin banyak negara yang ingin mendominasi kekayaan sumber daya alam.

Dengan langkah strategis hilirisasi yang dijalankan ini, Indonesia berupaya menguasai kekayaan alam dan memanfaatkannya untuk kepentingan bangsa, hal ini merupakan jalan menuju kebangkitan bangsa Indonesia.

"Kita harus berani dan mampu menguasai kekayaan sumber daya alam. Ini adalah bentuk keberanian bangsa untuk menguasai dan mengolah di negaranya sendiri. Hilirisasi adalah jalan satu satunya untuk kita bisa lebih makmur," katanya sambutannya saat GROUNDBREAKING 13 PROYEK HILIRISASI NASIONAL TAHAP II di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026).

Dalam sambutannya, Direktur Strategi Hilirisasi dan Ekosistem Mineral MIND ID Tedy Badrujaman menyampaikan inisiatif dari Grup MIND ID ini sesuai dengan mandat yang diberikan pemerintah dan berlandaskan pada Asta Cita Presiden, yakni melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi.

Melalui pengembangan fasilitas manufaktur terintegrasi ini, Indonesia memiliki rantai pasok tembaga dan emas dalam negeri yang lebih kuat untuk semakin memperbesar kontribusi sektor manufaktur terhadap ekonomi.

"Langkah strategis ini merupakan bagian dari rangkaian besar Proyek Hilirisasi Danantara, sebuah program yang tidak hanya membangun kapasitas produksi, tetapi memperkuat fondasi industri strategis nasional secara menyeluruh, dari hulu ke hilir, dari bahan baku hingga produk akhir yang dibutuhkan bangsa," katanya.

 👷 Kumparan 

Baca Selanjutnya

Inggris-Indonesia Sepakati Kerja Sama Strategis di Bidang Pertahanan Maritim hingga Pendidikan

KRI BPD 322 frigate pertama PAL, hasil kerjasama Babcock (PAL)

Perusahaan pertahanan Inggris, Babcock International Group (Babcock), bersama Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, Kamar Dagang Inggris (Britcham), dan para mitra di Indonesia meluncurkan Maritime Partnership Programme (MPP).

Ini merupakan sebuah kesepakatan strategis guna memperdalam kerja sama Inggris–Indonesia di bidang pertahanan maritim, perikanan, kapabilitas industri, serta pengembangan keterampilan.

Chief Executive Babcock, David Lockwood OBE mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan mitra strategis utama bagi Babcock.

"Kemitraan ini akan mewujudkan komitmen tersebut, dan kami menantikan kelanjutan hubungan yang kuat dan berkelanjutan," kata David di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Sementara itu Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey CVO OBE, mengatakan bahwa Maritime Partnership Programme memberikan manfaat nyata bagi masyarakat berupa lapangan kerja, peluang, dan pertumbuhan.

Program ini mencerminkan komitmen bersama Inggris dan Indonesia terhadap stabilitas dan kemakmuran di Indo-Pasifik, menjunjung tinggi kebebasan navigasi serta mendukung tatanan internasional berbasis aturan.

"Melalui program ini, kita bersama-sama memperkuat ketahanan maritim, mendukung industri, dan membuka peluang yang lebih luas bagi generasi pemimpin Indonesia berikutnya. Kemitraan ini dibangun atas ambisi bersama danakan memberikan manfaat jangka panjang bagi Indonesia dan Inggris. Diplomasi, kolaborasi, dan prestasi!" ujarnya.

Ketua Kamar Dagang Inggris di Indonesia, Ian Betts, menyambut baik peluncuran UK–Indonesia Maritime Partnership Programme. Menurutnya program tersebut menjadi tonggak penting dalam memperdalam hubungan ekonomi dan industri antara kedua negara.

Ian menambahkan, Investasi Babcock, termasuk perannya dalam memperkuat kapabilitas fregat Indonesia melalui program Arrowhead 140, menunjukkan kuatnya keahlian maritim Inggris sekaligus komitmen jangka panjang terhadap ambisi maritim Indonesia.

Kemitraan tersebut dinilai melampaui sektor pertahanan, dengan mendorong pengembangan industri lokal, transfer keterampilan, serta pertumbuhan ekosistem maritim yang lebih luas di Indonesia. Hal ini mencerminkan visi bersama untuk infrastruktur maritim yang tangguh, berkelanjutan, dan aman di kawasan Indo-Pasifik.

Peluncuran Maritime Partnership Programme turut dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Inggris untuk Aviasi, Maritim, dan Dekarbonisasi Keir Mather, Chief Executive Babcock David Lockwood OBE, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey CVO OBE, serta perwakilan sektor bisnis, pejabat pemerintah senior, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.

Babcock diketahui menandatangani empat Nota Kesepahaman (MoU) strategis dengan universitas-universitas terkemuka, mitra industri, dan pemangku kepentingan utama dari program MPP. MoU ini mencakup pengembangan tenaga kerja, pendidikan, beasiswa, serta kapabilitas industri guna mendukung tujuan maritim Indonesia dan implementasi MPP.

Salah satu MoU yang ditandatangani yakni terkait Beasiswa Chevening. Babcock berkomitmen mendanai total 30 beasiswa Chevening Pemerintah Inggris bagi mahasiswa Indonesia, yang akan diberikan secara bertahap selama periode tiga tahun untuk mendukung calon pemimpin masa depan di sektor maritim dan industri.

Selain itu, Babcock juga menyepakati kemitraan dengan enam universitas di Inggris dan Indonesia untuk memperkuat kapasitas pendidikan dan keterampilan maritim yang selaras dengan prioritas MPP, membuka peluang pendidikan, penelitian, dan inovasi.

Konsorsium ini terdiri dari Newcastle University, University of Strathclyde, University of Edinburgh, University of Glasgow, Universitas Indonesia, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Selain itu Babcock dan PT Len Industri juga sepakat berkolaborasi dalam pengembangan teknologi angkatan laut dan maritim, termasuk potensi pemanfaatan fasilitas DEFEND ID.

Kemudian Babcock juga menjajaki kerja sama pembuatan kapal dengan PT Citra Shipyard, pengembangan keterampilan, transfer teknologi, dan rantai pasok.

MoU tersebut juga mencerminkan strategi yang terarah untuk berinvestasi di seluruh spektrum pembangunan maritim Indonesia, serta melanjutkan kesepakatan maritim senilai £4 miliar antara Inggris dan Indonesia yang ditandatangani pada November 2025.

Inisiatif ini juga memperkuat komitmen Kemitraan Strategis Inggris–Indonesia yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Sir Keir Starmer di London pada 20 Januari 2026.

  📝  Investor Trust  

Baca Selanjutnya

Kapal OPV, Bukti Kapasitas Industri Pertahanan Swasta

Kapal OPV 90 DRU, KRI LRK 392 (Agus T)

PRESTASI membanggakan disuguhkan PT Daya Radar Utama (DRU). Perusahaan yang berbasis di Lampung tersebut sukses meluncurkan dua kapal Offshore Patrol Vessel (OPV) 90M dan OPV dalam tempo dua hari, yakni pada Rabu (18/09/2024) dan Jumat (20/09/2024).

Capaian menunjukkan kapasitas industri galangan kapal swasta Tanah Air tidak jauh berbeda dengan PT PAL, karena sudah bisa dipercaya menggarap proyek kapal perang yang dianggap sekelas light fregat ini.

Prosesi ship-naming atau pemberian nama kapal dilakukan secara bersamaan, dengan dipimpin langsung Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, pada Jumat (20/9), di galangan PT DRU, di Lampung. Nama yang diberikan masing-masing adalah KRI Raja Haji Fisabilillah (RHF)-391 dan KRI Lukas Rumkorem (LRK)-392. Kedua tokoh yang dijadikan nama merupakan pahlawan nasional asal Melayu dan Papua.

Rencananya, kedua kapal OPV yang pembangunannya dimulai pada Agustus 2021 ini akan diperankan sebagai kapal kombatan sekaligus kapal patroli berkecepatan tinggi yang mampu beroperasi di seluruh perairan yurisdiksi Indonesia.

Konstruksi kapal berdesain monohull ini dirancang untuk memiliki performance yang baik pada kecepatan tinggi, yakni sekitar 28 knot, maupun pada kecepatan jelajah sekitar 20 knot.

Kapal ini juga dilengkapi dua loading ramp untuk peluncuran RHIB (rigid hull inflatable boat) yang ditempatkan di bagian buritan dan satu helipad. Diproyeksikan kapal dengan desain berbasis fregat RE Martadina class (Sigma 10514) tersebut untuk memenuhi kebutuhan Satuan Kapal Eskorta (Satkor) TNI AL.

Sebagai taringnya, kapal akan dilengkapi dengan meriam 76 mm dan 40 mm Leonardo, meriam 20 mm Escribano, decoy atau therma, dan surface to surface missile 2x4 launcher system Roketsan dengan rudal yang akan disematkan, Atamca.Untuk melengkapi persenjataan dan combat management system (CMS), pengadaannya akan dilakukan terpisah atau model fitted for but not with(FFBNW).

Secara teoritis, seperti ditulis Bayu Pamungkas dalam Indomiliter.com edisi 18/09/2024, OPV dibuat untuk menjembatani gap antara kapal armada di Satuan Kapal Patroli (Satrol) dan kapal perang kelas korvet maupun fregat.

Segmen sama juga tengah dibangun Malaysia, Thailand, Singapura dan Australia. Namun jika dilihat dari spesifikasi sistem persenjataan yang terbilang gahar, OPV TNI AL ini layak disebut light fregat.

Muhammad Ali menjelaskan, pembangunan kapal OPV merupakan langkah strategis TNI AL untuk meningkatkan kapabilitas operasionalnya demi menghadapi dinamika ancaman maritim yang semakin kompleks. Menurut dia, program modernisasi alutsista ini sejalan dengan Rencana Strategis Jangka Panjang yang bertujuan untuk mewujudkan TNI AL modern, berdaya gentar di kawasan, dan berproyeksi global.

’Selain itu, pembangunan kapal OPV merupakan wujud kontribusi TNI Angkatan Laut dalam mendukung kemandirian industri pertahanan dalam negeri,’’ ujar dia. Pembangunan kapal OPV 90M ini merupakan wujud kontribusi Kementerian Pertahanan (Kemhan) dalam mendukung kemandirian industri pertahanan dalam negeri, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan laju perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat.

Dalam sambutan Kabaranahan Kemhan yang dibacakan Staf Ahli Menhan bidang Politik Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Keamanan Mayjen TNI Kosasih, diungkapkan bahwa pembangunan kapal OPV 90M merupakan bagian integral dari pembangunan sistem pertahanan negara,khususnya kekuatan TNI AL. Program ini sesuai dengan perencanaan strategis yang telah ada, yang bertujuan untuk memenuhi jumlah minimal kapal yang bisa dioperasikan guna mendukung pemenuhan tugas TNI AL.

Kabaranahan Kemhan atas nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengapresiasi kerja sama dan kerja keras PT DRU dan Satuan Tugas Yekda dalam negeri Kapal OPV 90M, dan kemampuannya membangun kapal sesuai kontrak. Kabaranahan Kemhan pun berharap agar industri pertahanan dalam negeri, dalam hal ini galangan kapal nasional, dapat meningkatkan kemampuan untuk mampu berkompetisi di pasar global melalui peningkatan kapasitas produksi, manajemen, serta teknologi modern sehingga mampu bersaing dengan kompetitor luar negeri.

Adapun Direktur PT DRU John Wijanarko dalam sambutannya menyatakan bahwa PT DRU merupakan galangan kapal pertama yang diberi kepercayaan Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk membangun kapal OPV. Dengan persenjataan peperangan anti-serangan udara, permukaan laut, dan bawah air yang disematkan, kapal OPV tidak hanya memiliki fungsi sebagai kapal patroling force, tapi juga dapat dioperasikan menjadi kapal striking force untuk menambah kekuatan alutsista TNI AL.

  Peran Swasta Setara BUMN Inhan   KRI Canopus 936 hasil produksi Palindo Marine (Dispenal)
Kepercayaan yang diberikan kepada PT DRU untuk membangun kapal perang sekelas OPV bisa dianggap sebagai tonggak sejarah baru industri pertahanan swasta nasional. Realitas ini menunjukkan mereka tidak lagi menjadi perusahaan tier 2 yang hanya dipercaya mengerjakan kontrak kapal patrol atau landing ship tank (LST) saja, tapi juga kapal perang yang lebih besar, yang selama ini hanya dinikmati PT PAL saja.

Bagaimana galangan kapal swasta bisa memiliki hak setara dengan BUMN Inhan? Bukankah UU No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan hanya memberikan mandat lead integrator kepada BUMN Inhan saja, termasuk di dalamnya membuat alat utama menghasilkan alat utama sistem senjata dan/atau mengintegrasikan semua komponen utama, komponen, dan bahan baku menjadi alat utama. Sedangkan perusahaan swasta hanya diberi porsi sebagai industri komponen utama dan/atau penunjang, industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan), serta industri bahan baku.

Namun, monopoli BUMN Inhan berakhir bersamaan dengan keluarnya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang yang lazim disebut UU Omnibus Law itu memperbolehkan perusahaan swasta menjadi lead integrator industri pertahanan. Selain memberi peran setara kepada perusahaan swasta, Omnibus Law juga memberikan kesempatan kepada investor asing masuk dalam sektor industri pertahanan.

Publikasi www.neliti.com yang berjudul ‘’Perubahan Landasan Hukum Inudstri Pertahanan, UU Industri Pertahanan VS Omnibus’’ menjelaskan, UU Omnibus Law juga memberikan peran kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk menentukan pihak-pihak swasta yang akan memproduksi alutsista tier 1, mengizinkan pihak lain menanamkan modal, serta perizinan kegiatan lain yang dijelaskan pada UU Omnibus Law.

Sebagai konsekuensi pemberian peran lebih kepada Kemhan, berdasar pasal 74 ayat 2 UU Omnibus Law, ada penghapusan tugas dan fungsi Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dalam menentukan pemenuhan alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara, serta keamanan dan ketertiban masyarakat atau alpahankam. Sebelumnya, KKIP memiliki kewenangan menetapkan kebijakan pemerintahan kebutuhan alutsista dan memberikan pertimbangan atas pemasarannya.

Dengan demikian, perubahan regulasi yang terjadi dengan keluarnya UU Omnibus Law adalah pemberian kewenangan sangat kuat kepada Kemhan untuk menentukan arah pembangunan kemandirian industri pertahanan nasional. Kemhan memegang peran krusial mengontrol industri pertahanan dari hulu ke hilir, dan memberikan persetujuan dan izin industri pertahanan.

Terbitnya UU Omnibus Law memang banyak pro-kontra publik. Namun dari sisi positif, kehadirannya diharapkan membuka peluang industri pertahanan mengembangkan sistem pertahanan secara mandiri, memenuhi kwalitas dan kwantitas alutsista sesuai dengan karakteristik kewilayahan dan potensi ancaman, dan membangun deterrence effect terhadap negara lain.

Dinamika politik yang terjadi memaksa UU Omnibus Law dicabut. Sebagai gantinya, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022. Apakah ada dampaknya terhadap industri pertahanan swasta?

Dalam artikel ‘’Pentingnya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 0 Desember 2022 dalam Pembinaan Industri Pertahanan Indonesia’’ yang dirilis www.kemhan.go.id, dijelaskan bahwa di sektor industri pertahanan, Perppu Cipta Kerja memberikan peluang sama kepada BUMN Inhan maupun perusahaan swasta untuk ikut berperan dalam kegiatan produksi alat utama dalam industri pertahanan, di mana sebelumnya kegiatan produksi alat utama hanya dilakukan BUMN Inhan.

Dikatakan, pemberian peluang yang sama diharapkan akan memacu persaingan yang sehat dan kompetitif, terbangun kerja sama yang baik antar-industri pertahanan dalam mendukung pembangunan kekuatan pertahanan aspek alat utama sistem senjata atau alutsista. Selain itu, Perppu juga memberikan kesempatan adanya proses transfer of technology (ToT) dalam bentuk investasi dari luar negeri.

Langkah ini diharapkan membawa dampak positif yang dinamis dan progresif terhadap kemampuan industri pertahanan nasional dalam memenuhi kebutuhan pengguna dalam negeri dan membangun kemampuan kompetisi di pasar internasional. Kerja sama antar-industri pertahanan Indonesia dengan perusahaan internasional diharapkan bisa membawa industri pertahanan nasional masuk dalam jaringan penyedia dan rantai pasok internasional.

Peran lebih yang diberikan UU Cipta Kerja ataupun Perppu Cipta Kerja seiring dengan visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Seperti termuat dalam rilis ‘’Menhan Prabowo Dorong Industri Pertahanan Dalam Negeri Jalankan Manajemen yang Baik’’ yang dirilis www.kemhan.go.id, pada 2 Februari 2022, dipaparkan bahwa Prabowo mengaku telah mendapat instruksi Presiden Jokowi untuk membesarkan industri pertahanan Indonesia secara keseluruhan.

Presiden terpilih pada Pemilihan Presiden 2024 ini menegaskan bahwa industri pertahanan dalam negeri adalah kebanggaan rakyat Indonesia. Untuk itu pemerintah senantiasa mendorong peningkatan kapasitas dan kapabilitas industri pertahanan, dari segi pemasaran maupun teknologi.

Salah satu bentuk dukungan adalah memaksimalkan ToT dan offset dalam akuisisi alutsista dari negara lain. Di lain pihak, Prabowo meminta industri pertahanan dalam negeri juga perlu senantiasa menyadari bahwa mereka adalah kebanggaan bangsa Indonesia, dan masyarakat mengharapkan kinerja terbaik mereka.

  Menunggu Tantangan Lebih Besar  KCR 60 Palindo kerjasama dengan perusahaan Turkiye (Dispenal)
Keberhasilan PT DRU menggarap dua kapal OPV untuk TNI AL membuktikan bahwa galangan kapal swasta nasional sudah tidak bisa dianggap sebelah mata. Jika sebelumnya mereka hanya diberi kesempatan membangun kapal landing ship tank (LST) atau kapal cepat rudal (KCR), kapasitas yang ditunjukkan PT DRU menegaskan bahwa galangan kapal swasta pun siap menerima tantangan baru menggarap kapal perang lebih besar.

Bahkan kasak-kusuk di dunia maya, perusahaan yang sebelumnya bernama Noahtu Shipyard tersebut diincar Fincantieri menggarap kapal PPA kelas Paolo Thaon Di Revel jika Indonesia menambah pemesanan kapal tersebut untuk batch 2. Hal tersebut terungkap dalam wawancara CEO Fincantieri dengan CNN. Disebutkan bahwa galangan kapal terkemuka asal Italia itu mendekati galangan kapal lokal Indonesia. Selain PT DRU, perusahaan swasta lain yang didekati adalah PT Batamec, Batam.

Proyek kapal perang jenis littoral combat ship (LCS) Maharaja Lela yang dibangun perusahaan kebanggaan Malaysia, Bousted Naval Shipyard bisa dijadikan perbandingan kapabiltas PT DRU dalam mengerjakan kapal perang. Sejak peletakan LUNAS pada 2016, karena berbagai sebab -termasuk korupsi di dalamnya, kapal tersebut baru diproyeksikan kelar pada 2026 nanti. Artinya, perusahaan yang kini berganti nama menjadi Lumut Naval Shipyard Sdn Bhd (LUNAS) itu membutuhkan waktu 10 tahun untuk menggarap satu kapal.

Di sisi lain, capaian PT DRU memperkuat kepercayaan diri Kemhan atau TNI AL untuk memberikan tugas pembangunan kapal perang tidak hanya kepada PT PAL Surabaya saja, tapi kepada galangan kapal swasta.

Dengan demikian, Indonesia memiliki opsi lebih banyak untuk mengakselerasi pembangunan alutsista, terutama kapal perang, untuk mengejar target minimal dan memperkuat pertahahan matra.

Keputusan Kemhan dan TNI AL memberikan kepercayaan kepada PT DRU menggarap kapal OPV merupakan implementasi UU Omnibus Law/pembinaan kongkret agar galangan kapal swasta bisa belajar dan berkembang, serta untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan Tanah Air.

Selain membutuhkan perhitungan matang, langkah ini juga diiringi keberanian dari para decision maker memberikan kontrak proyek OPV kepada PT DRU yang merupakan galangan kapal swasta pertama yang dipercaya membangun kapal OPV. Keputusan itu bisa dianggap sebagai test case, apakah galangan kapal swasta nasional mampu mendapatkan tugas tersebut atau tidak. Hasilnya bisa terbilang memuaskan.

Keputusan Kemhan dan TNI AL memberikan kepercayaan kepada PT DRU menggarap kapal OPV merupakan implementasi UU Omnibus Law/pembinaan kongkret agar galangan kapal swasta bisa belajar dan berkembang, serta untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan Tanah Air.

Selain membutuhkan perhitungan matang, langkah ini juga diiringi keberanian dari para decision maker memberikan kontrak proyek OPV kepada PT DRU yang merupakan galangan kapal swasta pertama yang dipercaya membangun kapal OPV. Keputusan itu bisa dianggap sebagai test case, apakah galangan kapal swasta nasional mampu mendapatkan tugas tersebut atau tidak. Hasilnya bisa terbilang memuaskan.

Jika dilihat dari record, PT DRU memang layak diberi kepercayaan membangun kapal sekelas OPV, bahkan tidak mungkin diberi kontrak membangun kapal fregat mengingat kapasitas PT PAL sudah overload. Secara hitam putih, perusahaan yang beralamat Jl Alamsyah Ratu Prawiranegara KM 12, Kec Panjang, Kota Bandar Lampung itu sudah menjalani Uji Sertifikasi Fasilitas Galangan oleh Tim IMSA (Indonesian Military Seawothiness Authority) dan telah mendapat CoA (Certificate of Approval) dari Puslaik Kemhan RI.

Laporan www.airspace-review berjudul ‘’Mengenal PT Daya Radar Utama, Produsen Kapal Asal Lampung’’ memaparkan, PT DRU yang telah berdiri sejak 1972 dan pindah ke Lampung pada 2008, tercatat telah memiliki portofolio membangun sekitar 350 unit kapal dengan berbagai tipe dan ukuran, mulai dari roll on roll off (RORO),cargo vessel, tanker,patrol vessel, navy,fast patrol boat,tug boat,offshore,hingga speed boat.

Di antara jenis kapal yang dibangun adalah LST atau kapal angkut tank sepanjang 120 M untuk TNI AL, kapal patroli seperti untuk Polisi Air, Kapal Pengawas Perikanan (Fisheries Patrol Vessel) (60 M) untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan kapal Indonesia Coast Guard (61) untuk Bakamla RI. Untuk jenis LST, produknya antara lain KRI Teluk Bintuni-520 yang mampu berlayar di laut selama 20 hari. Kapal angkut ini memiliki kemampuan mengangkut 10 unit main battle tank (MBT) Leopard 2A4 berbobot 62,5 ton, mampu membawa 400 personel dan dilengkapi dua helipad.

Bukan hanya PT DRU yang memiliki kapasitas membangun kapal perang. Indonesia juga memiliki banyak galangan swasta lain, termasuk di antaranya sudah sering diberi kesempatan menggarap berbagai jenis kapal untuk TNI AL. Perusahaan dimaksud antara lain PT Palindo Marine, PT Bandar Abadi Shipyard, Karimun Anugerah Abadi, PT Citra Shipyard, PT Batamec, PT Dok Kodja Bahari, PT Dok dan Perkapalan Surabaya, PT Lundin Industry Invest, PT Tesco Indomaritim, PT Caputra Mitra Sejati, PT Infinity Global Mandiri, PT Republik Palindo, dan PT Steadfast Marine.

PT Palindo Marine, misalnya, tercatat sudah mengerjakan beberapa Kapal Cepat Rudal (KCR) Clurit Class, Kapal Patroli type PC 40M KRI Pari Class. Selain itu, perusahaan berbasis di Batam itu juga sukses membangun Kapal OPV KN Tanjung Datu untuk Bakamla, Kapal Pengawas Tipe C untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kapal SAR 50-60 meter dan Kapal SAR 40 meter untuk Basarnas. Selanjutnya tinggal bagaimana Kemhan memberikan kepercayaan kepada mereka dengan memberikan kontrak pembangunan kapal perang dengan kapasitas lebih besar dari yang mereka terima sebelumnya.

Teranyar, PT Palindo Marine sukses menyelesaikan pembangunan kapal Bantu Hidro Oseanografi (BHO) Ocean Going sepanjang 105 meter. Peluncuran kapal tersebut telah dilakukan Staf Ahli Menhan Bidang Ekonomi Mayjen TNI Steverly Parengkuan dan Wakil Komando Pusat Hidro Oseanografi TNI AL Laksamana TNI Rony Saleh pada Selasa (24/09/2024), di galangan kapal PT Palindo Marine di Kota Batam. Rencanannya, kapal BHO Ocean Going akan dibuat dua buah.

Dalam pembangunan yang dilakukan sejak September 2023, perusahaan mendapat bagian pengerjaan rangka dan badan kapal, serta instalasi mesin. Selanjutnya untuk pengerjaan instalasi peralatan survey, deteksi, dan pemetaan, pengadaannya oleh Kemhan diberikan kepada Abeking Rasmussen di Jerman. Untuk instalasi, setting to work hingga finalisasi kapal akan dibawa ke Jerman. Komandan Pushidrosakl Laksamana Madya TNI Budi Purwanto meyakinkan kapal kerja sama PT Palindo Marine dan Abeking Rasmussen akan lebih canggih dibanding KRI Spica-934 dan KRI Rigel-933 buatan OCEA, Les Sables d’Olonne, Prancis. (*) (hdr)

  👷  sindonews  

Baca Selanjutnya