PGN Lihat Potensi LNG untuk Bahan Bakar Kapal Laut

Penggunaan gas sebagai bahan bakar energi bersih LNG filling station PTGN.  ☆

PT Perusahaan Gas Negara (PGN) terus berupaya untuk memasifkan penggunaan gas sebagai bahan bakar energi bersih. Selain pada kendaraan bermotor, PGN melihat adanya potensi penggunaan gas alam cair untuk bahan bakar kapal laut.

Direktur Strategi dan Pengembangan PGN Syahrial Mukhtar menjelaskan sebenarnya semua sektor kendaraan saat ini memang sedang berlomba untuk beralih ke energi bersih. Salah satunya adalah kapal. IMO sendiri kata Syahrial sudah mengimbau untuk kapal laut bisa beralih ke energi bersih untuk bahan bakar.

"Jadi konversi dari fuel BBM diesel ke LNG itu dari kapal memang sebetulnya aturan IMO itu sudah mengharuskan kapal yang menggunakan sulfur yang lebih rendah," ujar Syahrial di Jakarta, Jumat (6/3).

Syahrial menjelaskan PGN melihat peluang ini dan menilai bahwa LNG bisa menjadi opsi dari pilihan bahan bakar ramah lingkungan. Untuk bisa menyasar pasar kapal laut ini, PGN mempersiapkan infrastruktur untuk bisa memenuhi kebutuhan LNG kapal laut.

"Ke depan kita juga sedang siapkan juga fasilitas di Arun untuk LNG. Yang jadi target kita adalah kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka, yang kapal-kapal di jalur internasional. Kita akan isi LNG untuk mereka dari LNG yang memang kita punya fasilitas di Arun, Lhokseumauwe, Aceh," ujar Syahrial.

Ia juga menjelaskan secara hitungan, penggunaan LNG juga lebih hemat dibandingkan solar untuk kapal. Ia menjelaskan LNG dipatok Rp 7.000 - Rp 8.000 per liter. Sedangkan solar untuk kapal dipatok sebesar Rp 10 ribu - Rp 11 ribu per liter. "Jadi kalau itu di-compare keekonomiannya itu kan hemat Rp 2.000-3.000," tambah Syahrial.

Jika rencana ini berhasil, Syahrial juga menjelaskan bahwa pasar bahan bakar kapal ini bisa menambah perluasan pasar gas bagi PGN. Ia juga menjelaskan dari sisi niaga, pasar kapal ini mencakup 7 persen dari market transportasi.

"Kita nanti akan dapat dari sisi penjualan LNG-nya. Kalau kita di niaga itu kan sekitar 7 persen diminta untuk itu," ujar Syahrial.

  ✪ Republika  

Baca Selanjutnya

Indonesia Ternyata Masuk 5 Besar Eksportir LNG Dunia

💡 ⚡Rupanya Indonesia termasuk dalam peringkat lima besar negara eksportir gas alam cair (LNG) di dunia, dengan lima teratas konsumen LNG Indonesia berdasarkan pangsa adalah Jepang, Korea, Taiwan, Cina, AS.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) saat dijumpai di Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Lebih lanjut, ia mengatakan, Asia Pasifik memiliki 9,4% dari cadangan gas dunia, yang mana Cina memiliki 2,9%, dan Indonesia memiliki 1,53% dari cadangan gas dunia.

"Dalam mengelola cadangan gas, kami melakukan upaya yang terbaik untuk menemukan lebih banyak sumber daya gas dan mengubahnya menjadi cadangan terbukti," tutur Dwi.

Dirjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto dalam kesempatan yang sama menambahkan, sejak 1977, Indonesia menjadi pemain besar dalam bisnis gas.

"Ekspor LNG Indonesia sebesar 28,37% sedangkan sisanya digunakan untuk berbagai sektor. Penggunaan gas untuk pembangkit listrik sebesar 12,78%, industri 36,19%, hingga diekspor menggunakan pipa 11,33%," ujar Djoko.

Ia juga menyebutkan, mulai tahun depan, Indonesia akan mengekspor 16 kargo per tahun gas alam cair atau LNG ke Singapura. Pasokan LNG akan berasal dari Train-3 Kilang LNG Tangguh milik BP Berau.

"Jadi itu kan hasil lelang BP. Jumat kemarin (1/3/2019) sudah mendapat persetujuan pemerintah, karena harganya bagus, kalau tidak salah 12,33% dari JCC (Japan Crude Cocktail)," kata Djoko.

"Total 84 cargo selama lima tahun, mulai tahun depan empat kargo, selanjutnya tiap tahun 16 cargo sampai 2025," tambahnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, jika pada Jumat kemarin tidak ditandatangani persetujuannya, maka hasil lelang batal dan harus dilelang kembali.

"Kalau Jumat kemarin tidak ditandatangani, batal itu, dilelang lagi, padahal harga sudah oke kan," tuturnya.

Selain itu, RI juga berencana untuk menjual gas alam cair (LNG) di pasar spot. Total ada 10 kargo yang akan dijual di pasar spot tersebut.

Djoko menuturkan, LNG untuk pasar spot tersebut berasal dari LNG Bontang sebanyak satu kargo, yang mulai dijual pada April 2019, lalu dua kargo pada Mei 2019.

"Selanjutnya juga ada LNG dari Tangguh sebanyak empat kargo pada Juni 2019, dan tiga kargo dari Donggi Senoro pada Maret, Mei, dan Juni 2019," sebut Djoko.

Ia mengatakan, Indonesia juga memiliki kontrak eksisting untuk menjual LNG di 2019 ini. Djoko menyebutkan, ada 27 kargo LNG dari blok Mahakam, 36 kargo dari Eni dan Pertamina, lalu sebanyak 33 kargo dari Eni SpA, lalu ada dari IDD Bangka dan Pertamina sebanyak empat kargo.

"Ada 18 kargo juga untuk kontrak LNG blok Mahakam untuk penjualan domestik," pungkasnya.

  Jadi Eksportir Raksasa Dunia 
Foto: Infografis/Ekspor LNG Indonesia/Edward Ricardo

 Lalu, dari mana saja sumber dari LNG di Indonesia?

Berdasarkan data Kementerian ESDM yang dikutip dari buku Neraca Gas Indonesia 2018-2027, sejak 2015 dengan dilakukannya perubahan pada kilang Arun dari yang sebelumnya digunakan untuk memproduksikan LNG menjadi untuk proses regasifikasi, maka kilang LNG yang beroperasi di Indonesia hanya sebanyak tiga kilang saja, yaitu Kilang LNG Badak, Kilang LNG Tangguh, serta kilang LNG Donggi-Senoro. Diharapkan dengan beroperasinya kilang LNG Masela, pasokan LNG akan mampu memenuhi kebutuhan energi Indonesia.

Pasokan LNG Indonesia saat ini diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan LNG Domestik sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 06 tahun 2016. Kedepannya pasokan LNG untuk pembeli domestik dapat terus meningkat seiring dengan beroperasinya pembangkit-pembangkit listrik PLN pada proyek 35 GW.

Adapun, sumber pasokan LNG di Indonesia berasal dari lapangan-lapangan wilayah kerja blok-blok migas dalam negeri, yakni:

  1. Wilayah Aceh dan Sumatra Bagian Utara (Region I) 

Gas bumi dari Aceh dan Sumatra Bagian Utara telah lama diproduksi. Lapangan Arun di Aceh telah berproduksi sejak tahun 1970-an untuk memenuhi kebutuhan pabrik Pupuk Iskandar Muda, pembangkit listrik, serta ekspor LNG ke Jepang dan Korea. Pada saat itu, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang beroperasi adalah ExxonMobil Oil Indonesia yang saat ini sudah beralih ke PHE NSO-NSB. KKKS lain yang beroperasi di Aceh saat ini adalah Medco E&P Malaka, Triangle Pase Inc. dan ENI Krueng Mane Ltd, sedangkan di Sumatra Bagian Utara KKKS yang beroperasi adalah Pertamina EP Asset 1 dan EMP Gebang.

Per Januari 2017, cadangan gas bumi Region I sebesar 6,60 TSCF yang berupa cadangan terbukti (proven reserves) sebesar 1,33 TSCF dan cadangan potensial (probable & possible reserves) sebesar 5,27 TSCF. PT Medco E&P Malaka mendominasi kepemilikan cadangan sebesar 3,68 TSCF disusul PHE NSO-NSB sebesar 1,11 TSCF, Pertamina EP Asset 1 sebesar 0.83 TSCF dan sisanya sebesar 0,98 TSCF dari tiga Wilayah Kerja lainnya yaitu Gebang, Krueng Mane dan Pase.

Selain pasokan gas bumi dari lapangan yang ada di Region I, saat ini gas bumi juga didatangkan dari Tangguh melalui Terminal Regasifikasi Arun. Fasilitas ini merupakan fasilitas ex LNG Plant yang dikonversi menjadi fasilitas regasi kasi. Gas bumi tersebut kemudian dialirkan ke Belawan melalui pipa transmisi Arun-Belawan berdiameter 24 inci dengan kapasitas terpasang 200 MMSCFD untuk memenuhi kebutuhan PLN dan industri di Medan dan sekitarnya.

  2. Sumatra Bagian Tengah, Sumatra Bagian Selatan, Kepulauan Riau dan Jawa Bagian Barat (Region II) 

Jika ditinjau berdasarkan pasokan gas bumi, Region II merupakan region dengan pasokan gas bumi terbesar yang berasal dari wilayah sendiri dan pasokan dari region lain. Region II membentang dari Wilayah Kepulauan Riau, Sumatera Bagian Tengah dan Selatan serta Jawa Bagian Barat.

Per Januari 2017, cadangan gas bumi Region II sebesar 74,83 TSCF. Wilayah Natuna mendominasi kepemilikan cadangan sebesar 49,60 TSCF, dengan Exxon Mobil Oil (EMOI- Pertamina) sebesar 46,00 TSCF disusul Medco E&P Natuna 1,76 TSCF dan Permier Oil sebesar 1,66 TSCF, lainnya dari Star Energy sebesar 0,18 TSCF.

Untuk Wilayah Sumatra didominasi kepemilikan cadangan ConocoPhillips (Grissik) sebesar 5,42 TSCF dan ConocoPhillips (Jambi) 3,90 TSCF kemudian Pertamina EP Asset II sebesar 2,8 TSCF, sedangkan untuk Jawa Barat didominasi oleh Pertamina EP Asset III sebesar 3,6 TSCF dan PHE ONWJ sebesar 1,89 TSCF. Sisanya sebesar 7,62 TSCF tersebar dalam beberapa lapangan lainnya di Sumatra Bagian Tenggara dan Selatan serta Jawa Bagian Barat.

Untuk LNG, kontrak NR dengan produsen LNG (Bontang - Tangguh) akan berakhir di 2022, namun untuk menjaga kelangsungan pembangkit listrik di Jawa Barat maka akan memanfaatkan fasilitas eksisting. Sehingga, sampai dengan 2027 terdapat pasokan LNG, dan wilayah Jawa Bagian Barat terpasok 578,21 MMSCFD di 2018 naik menjadi 592,86 MMSCFD di 2020 disebabkan adanya tambahan dari pasokan LNG kemudian mengalami penurunan laju produksi sampai dengan 2027 mencapai 297,16 MSSCFD.

  3. Wilayah Kalimantan Pasokan Gas Bumi (Region V) 

Pasokan gas bumi Region V berasal dari produksi gas bumi KKKS Pertamina Hulu Mahakam (PHM), yang sebelumnya dikelola oleh Total E&P Indonesie, Chevron Indonesia Company, Vico Indonesia, ENI Muara Bakau BV, Mubadala Petroleum, Medco E&P Indonesia, Perusda Benuo Taka, JOB PHE-Medco Simenggaris, Ophir Energy serta Pertamina EP Asset 5.

Produksi gas bumi dari Kalimantan sebagian besar diolah menjadi LNG yang didistribusikan untuk memenuhi komitmen LNG Domestik dan Ekspor, sisanya untuk industri pupuk dan petrokimia di Bontang, Kilang RU V Balikpapan, Kelistrikan dan jaringan gas kota.

Per Januari 2017, cadangan gas bumi Region V sebesar 15,35 TSCF yang berupa cadangan terbukti (proven reserves) sebesar 7,48 TSCF dan cadangan potensial (probable & possible reserves) sebesar 7,87 TSCF. Didominasi oleh kepemilikan cadangan PHM sebesar 3,53 TSCF, IDD Ganal Rapak sebesar 3,96 TSCF, Muara Bakau 2,47 TSCF, Pertamina EP sebesar 2,44 TSCF dan Sanga-Sanga sebesar 1,58 TSCF. Sisanya sebesar 1,37 TSCF tersebar dalam beberapa lapangan seperti Attaka, Bangkanai, Simenggaris, Tarakan dan East Kalimantan.

Terdapat komitmen LNG dari Region V untuk memenuhi kebutuhan Kelistrikan di Jawa-Bali dan Industri melalui PT Pertamina (Persero) dengan pasokan dari Chevron dan ENI Muara Bakau serta untuk memenuhi kemitmen kontrak LNG ekspor. Total komitmen LNG sebesar 987 MMSCFD di 2018 kemudian akan mengalami penurunan sampai dengan 20 MMSCFD di 2027.

  4. Wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua (Region VI) 

Pasokan gas bumi (supply) ke Region VI pada 2018 diperkirakan mencapai 1.613,49 MMSCFD dengan rincian Existing Supply sebesar 1.545,59 MMSCFD dan Project Supply sebesar 67,90 MMSCFD.

Produksi BP Berau dari Project Supply diperkirakan akan masuk pada 2020 sebesar 154,61 MMSCFD kemudian meningkat sampai dengan 1.169,18 MMSCFD pada 2027. Pasokan gas Inpex Corporation dari Lapangan Abadi Masela direncanakan akan masuk pada 2027 dengan perkiraan volume 433,22 MMSCFD. Pasokan dari Genting akan masuk di tahun 2021 dengan perkiraan produksi sebesar 42.85 MMSCFD kemudian ramp-up sampai dengan 170 MMSCFD.

Terdapat komitmen LNG dari Region VI untuk memenuhi kebutuhan Kelistrikan di Sumatra, kebutuhan FSRU Nusantara Regas di Region II dan kontrak eksisting LNG ekspor. Total komitmen LNG sebesar 1.306,20 MMSCFD di 2018 kemudian 1.686,50 MMSCFD di 2027. (gus) 

  💡 CNBC  

Baca Selanjutnya

Sinergi Tiga BUMN Untuk Kapal BBG

Dua hari yang lalu, Kamis (3/9), tiga BUMN yaitu PT Perusahaan Gas Negara (PGN), PT Pelni dan PT ASDP Indonesia Ferry (ASDP) menandatangani kesepakatan kerjasama konversi penggunaan BBM menjadi BBG. PGN akan memasok kebutuhan BBG bagi armada kapal laut yang dioperasikan oleh dua BUMN Pelayaran, yakni PT. Pelni dan ASDP.

Selama ini, konsumsi BBM armada kapal laut PT Pelni mencapai sekitar 33,4 juta liter per bulan. ASDP sebesar 3,5 juta liter per bulan, sedangkan kapal perintis milik Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubla) sebesar 14,4 juta liter per bulan. Kapal Perintis milik Ditjen Hubla dioperasikan oleh PT Pelni.

PGN melansir bahwa penggunaan BBG dapat menghemat biaya bahan bakar di kedua BUMN pelayaran tersebut hingga 40% dibanding menggunakan BBM. Menteri BUMN berharap program konversi ini mampu membuat ongkos transportasi laut di Indonesia menjadi lebih murah dan bersaing.

Belum dapat dipastikan kapan realisasi penggunaan BBG tersebut. Ketiga BUMN ini masih akan melakukan studi persiapan pengembangan infrastruktur dan teknologi BBG.

Catatan Jurnal Maritim, pada Juni tahun ini IMO (International Maritime Organization) sudah menerbitkan regulasi yang mengatur penggunaan BBG untuk jenis kapal non LNG Carrier. Regulasi yang disebut IGF code ini akan dimasukkan di dalam SOLAS.

IGF Code mengatur konstruksi dan pemipaan yang aman pada kapal yang menggunakan BBG. IGF Code juga akan berpengaruh pada penambahan aturan di SCTW untuk mengatur prosedur kerja dan pelatihan bagi ABK pada kapal BBG. [AS]

  ★ JMOL  

Baca Selanjutnya

PGN Bangun Pipa Gas Bitung-Cimanggis 90 Km Senilai Rp 350 Miliar

Jakarta • PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk akan melakukan pembangunan pipa gas untuk jaringan distribusi Bitung - Cimanggis (Ringline 2) sepanjang 90 Km. Investasi tersebut senilai lebih dari US$ 36 juta atau kurang lebih Rp 350 miliar.

"Kamis, 20 Maret 2013 lalu, PGN telah menandatangani pengadaan pipa baja untuk jaringan distribusi Bitung - Cimanggis (Ringline 2) sepanjang 90 Km. Pipa baja dipasok oleh KSO PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk, PT KHI Pipe Industries, PT Indal Steel Pipe dengan diameter pipa 24 inchi senilai lebih dari US$ 36 juta," ujar Direktur Teknologi dan Pengembangan PGN Djoko Saputro dalam keterangan tertulisnya, Minggu (24/3/2013).

Ditambahkan Djoko, saat ini PGN juga masih dalam proses penyelesaian Proyek Pembangunan jaringan distribusi Cikande – Bitung (CP3B). Jaringan ini merupakan bagian dari distribusi Bojonegara-Bitung, dimana distribusi Bojonegara – Cikande (CP3A) telah beroperasi tahun lalu.

"PGN telah menyelesaikan konstruksi CP3B lebih dari 55 %. Penyelesaian kedua jalur tersebut akan memperluas jangkauan penyaluran gas bumi dari pipa transmisi SSWJ yang mengalir melalui Stasiun Bojonegara, dimana akan disalurkan ke pelanggan di jaringan distribusi melalui offtake di Cikande dan Bitung," ungkapnya.

Seperti diketahui sumber gas dari pipa transmisi SSWJ ke Jawa Bagian Barat dialirkan melalui dua stasiun, yaitu Bojonegara dan Muara Bekasi.

Proyek distribusi Bitung-Cimanggis merupakan kelanjutan kedua jaringan distribusi utama tersebut yang akan menghubungkan dengan jaringan distribusi eksiting yang telah beroperasi dari Muara Bekasi-Cimanggis.

Nantinya jaringan distribusi dari Bojonegara-Cimanggis tersebut akan dapat menyalurkan gas bumi dengan kapasitas maksimum sampai 216 MMMSCFD dengan penyaluran melalui Offtake Cikande dan Bitung sebesar 148 MMSCFD dan penyaluran ke pipeline Bitung – Cimanggis sebesar 68 MMSCFD.

"Jaringan-jaringan ini mempunyai nilai strategis dalam meningkatkan kehandalan penyaluran gas di jaringan distribusi Jawa Bagian Barat, yang meliputi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat serta dapat menjangkau pasar-pasar baru. Hal ini sejalan dengan komitmen untuk melayani dan meningkatkan kepuasan pelanggan serta bukti nyata kontribusi PGN dalam menjalankan amanah pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur gas bumi," tandas Djoko.(rrd/hen)

  • detikFinance  

Baca Selanjutnya

PGN Tunda Akuisisi Blok Migas

Aksi Korporasi I Terminal Gas Lampung Senilai 200 Juta Dollar AS Mulai Dibangun 

Jakarta - Rencana akuisisi blok minyak dan gas (migas) oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) diperkirakan mundur dari jadwal menjadi tahun 2013. Sebelumnya, emiten berkode PGAS itu mengagendakan akuisisi dua blok migas di Indonesia pada tahun ini. Menurut Direktur Perencanaan, Investasi, dan Manajemen Risiko PGN, Wahid Sutopo, proses akuisisi saat ini masih berjalan, seperti tahapan pendekatan dan penjajakan.

"Kami perkirakan akuisisi baru akan selesai enam sampai sembilan bulan lagi," kata dia kepada wartawan seusai menghadiri rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Senin (22/10). Itu artinya, agenda akuisisi yang rencananya dijadwalkan pada tahun ini dipastikan molor paling cepat Maret tahun depan atau paling lambat pertengahan 2013.

Awalnya, perseroan percaya diri untuk menuntaskan proses akuisisi tahun 2012 sebanyak dua blok. "Kami tengah berjuang merampungkan due diligence untuk mengambil alih dua blok migas, dan diharapkan tahun ini bisa kelar," papar Sekretaris Perusahaan, Heri Yusup, beberapa waktu lalu.

Wahid melanjutkan pihaknya akan merampungkan pengambilalihan satu blok migas di Tanah Air untuk membantu langkah ekspansi perseroan dari sisi produksi. "Prioritasnya memang di dalam negeri, dan satu blok dulu yang dituntaskan. Jangan serakahlah," ungkap dia.

PGN mengincar blok migas yang sudah mendekati produksi atau brownfield sehingga mudah untuk dilakukan eksplorasi. Aksi nonorganik akuisisi maupun operasional blok tersebut akan direalisasikan oleh anak usaha perseroan, PT Saka Energi Indonesia, mengingat secara aturan rencana itu harus dipisahkan.

Dari sisi pendanaan, dia belum dapat mematok investasi yang dibutuhkan untuk memuluskan aksi nonorganik ini. Sebelumnya, perseroan bakal menggunakan dana dari total investasi sebesar 5 triliun rupiah. "Nanti kalau sudah selesai due diligence, baru akan minta persetujuan komisaris terkait investasi karena angkanya tidak dipatok dari sekarang," jelas dia.

Wahid tak menampik pihaknya membidik beberapa blok migas di Indonesia. Hal itu sesuai dengan pernyataan Heri yang mengincar tujuh blok migas dan semuanya memiliki potensi besar bagi bisnis perseroan di masa depan.

Terminal Gas

Mulai hari ini, PGN telah merealisasikan pembangunan terminal gas cair terapung atau Floating Storage Regassifi cation Unit (FSRU) di wilayah Lampung. Wahid menuturkan pengerjaan konstruksi untuk terminal tersebut ditandai dengan penandatanganan komitmen pada pekan lalu.

"Hari ini mulai ada first cut, dan terminal mulai dibangun per hari ini," ujar dia. Pihaknya sudah mengirimkan tim ahli guna memulai pembangunan yang diperkirakan menelan investasi sekitar 200 juta dollar AS hingga tahun 2015, sesuai target penyelesaian konstruksi. FSRU Lampung didesain memiliki kapasitas terpasang sebesar 3 million tonnes per annum (mtpa/juta ton per tahun).

Seperti diketahui, FSRU di Lampung merupakan bagian dari pengalihan pembangunan proyek FSRU sebelumnya di Belawan, Sumatra Utara. Relokasi proyek tersebut dilakukan lantaran pasokan gas untuk Sumatra Utara akan diambil dari terminal penerima gas dan regasifikasi Arun, Lhokseumawe.

Karena itu, Menteri BUMN, Dahlan Iskan, saat itu resmi membatalkan dan mengalihkan proyek FSRU Belawan ke Lampung. Dalam hal ini, perseroan menggandeng operator penyedia kapal LNG dari Korea, yakni Hoegh. Hoegh merupakan provider yang ditunjuk PGAS untuk menggarap proyek FSRU di Belawan. Hoegh akan memodifikasi desain dan kapasitas FSRU di Lampung sesuai dengan kebutuhan di daerah tersebut. fik/E-7


@ Koran Jakarta

Baca Selanjutnya

PGN Incar Tujuh Blok Migas

 Aksi Korporasi I Akuisisi di AS Terancam Mundur ke Tahun 2013

Yogyakarta - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mengincar akuisisi tujuh blok minyak dan gas (migas) di dalam negeri. Proses akuisisi dua blok di antaranya diharapkan dapat tuntas pada tahun ini. Sekretaris Perusahaan PGN, Heri Yusup, mengatakan pihaknya membidik beberapa blok migas di Indonesia.

"Ada tujuh blok yang diincar, dan semuanya memiliki potensi bagus bagi bisnis perseroan di masa depan," tutur dia kepada wartawan di Yogyakarta, Rabu (10/10). Dia menambahkan saat ini emiten berkode PGAS itu tengah berjuang merampungkan due diligence untuk mengambil alih dua blok migas dari ketujuh blok.

"Setidaknya kami berharap bisa menyelesaikan proses akuisisi dua blok di tahun 2012," kata dia. Sayang, sampai sekarang, manajemen PGN belum bersedia membocorkan blok tersebut. Namun, Heri mengungkapkan luas dari blok migas itu tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil.

Perseroan memiliki kualifi kasi tersendiri dari blok yang akan diakuisisinya, yakni merupakan blok yang siap berproduksi. "Kalau sudah siap produksi kan bisa langsung eksplorasi. Tapi kalaupun belum tapi punya potensi, bisa juga masuk daftar akuisisi," papar dia.

Saat ini, PGN tengah memproses perizinan akuisisi serta pencanangan studi kelayakan. Begitu pula dengan tahap penyelesaian negosiasi yang masih berlangsung. Keberadaan blok migas itu juga belum bisa dipastikan terkait jatuh tempo kontrak. Pasalnya, pemilik blok kerap berniat melepas asetnya itu lantaran adanya kebutuhan atau keinginan sendiri.

 Anggaran Rp 5 Triliun

Perseroan menerapkan strategi negosiasi yang akan dilakukan secara bertahap mengingat perubahan harga sering terjadi di tahap selanjutnya. Karena itu, PGN belum dapat menjelaskan nilai investasi untuk akuisisi dua blok tersebut. Meskipun demikian, pihaknya telah menganggarkan dana 5 triliun rupiah untuk aksi akuisisi blok migas secara keseluruhan.

"Dana yang sudah kami siapkan itu 5 triliun rupiah untuk semua akusisi, bukan hanya akuisisi dua blok migas tersebut," papar dia. Dalam pengambilalihan dua blok migas, perseroan akan membentuk joint venture dengan pihak ketiga. PGN sendiri memastikan mengincar posisi sebagai pemegang saham minoritas atau 30 persen dalam kerja sama itu.

 Blok di AS

Berbanding terbalik, progres akuisisi blok migas di Amerika Serikat oleh PGN justru terancam mundur akibat regulasi yang terlalu panjang. Sebelumnya, perseroan berharap dapat merealisasikan proyek akuisisi satu blok Amerika Serikat disclose tahun ini. "Melihat kondisinya, mungkin saja bisa mundur ke tahun 2013," tegas Heri.

Dia menilai perseroan harus berhadapan dengan berbagai persyaratan yang wajib dipenuhi dalam rangka akuisisi di negara Paman Sam itu. Sebelumnya, PGN berharap bisa mulai masuk ke bisnis hulu dengan merampungkan due diligence dengan satu perusahaan minyak dan gas yang berbasis di Amerika Serikat.

"Minimal satulah yang bisa kami selesaikan," ujar dia, beberapa waktu lalu. Rencananya, menurut Heri, perseroan akan mengakuisisi blok gas milik perusahaan tersebut. "Blok gas dari perusahaan oil and gas di Amerika Serikat yang akan kami ambil alih," ucap dia.

Hingga kuartal III ini, Heri menuturkan volume penjualan gas meningkat tipis dari periode triwulan II sebesar 800 mmscf per hari. Walaupun dia enggan membeberkan realisasi penjualan sampai September 2012, perseroan optimistis volume penjualan akan melonjak menjadi sekitar 900 mmscf apabila akuisisi blok migas di Indonesia dapat tercapai. [fik/E-7]

© Koran Jakarta

Baca Selanjutnya

PGN Incar Investasi LNG di Amerika Serikat

 Selain itu, PGN berencana untuk mengakuisisi satu perusahaan migas.

PGN Incar Investasi LNG di Amerika Serikat

PT Perusahaan Gas Negara Tbk berencana untuk berekspansi ke luar negeri dengan membentuk anak perusahaan yang bergerak di bidang hulu Liquefied Natural Gas (gas alam cair/LNG). Selain itu, PGN berencana untuk mengakuisisi satu perusahaan migas di dalam negeri.

 

"Sampai saat ini, kami masih due diligence (uji tuntas) untuk investasi di domestik dan luar negeri di sektor hulu," kata Sekretaris Perusahaan PGN, Heri Yusup, di Jakarta, Selasa 4 September 2012.

Untuk investasi di luar negeri, menurut Heri, PGN saat ini sedang menjajaki beberapa perusahaan LNG di Amerika Serikat guna menjadi mitra dengan salah satu anak perusahaan PGN, PT Saka Energi.

"PGN sedang fokus mencari LNG di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan gas domestik, salah satunya bagi FSRU Lampung yang sedang dibangun PGN," ujarnya.

Heri menambahkan, selain menjajaki bisnis di AS, PGN saat ini juga sedang mengkaji untuk investasi di negara lainnya antara lain di Afrika dan Asia. "Tidak banyak yang dikaji, namun yang jelas lebih dari satu perusahaan," katanya.

Namun, ia memastikan bahwa rencana investasi di AS masih dalam proses yang panjang, karena ada beberapa tahapan yang harus dilalui. PGN mengalokasikan investasi hingga Rp5 triliun untuk investasi sektor hulu migas di dalam dan luar negeri.

Sementara itu, untuk akuisisi perusahaan migas dalam negeri, Heri menjelaskan, dapat dilaksanakan pada akhir tahun ini. Saat ini, PGN sedang bernegosiasi mengenai harga saham perusahaan yang akan diakuisisi. PGN mengincar perusahaan migas yang memiliki blok migas yang telah berproduksi.

PGN, dia melanjutkan, akan menjadi pemilik minoritas di perusahaan migas tersebut dengan komposisi kepemilikan saham yang akan diambil kurang dari 30 persen. "Kisaran saham yang mau diambil di bawah 30 persen, namun kalau sudah berjalan bisa ditambah," ujar Heri. (art)

© VIVA.co.id

Baca Selanjutnya

PGN Tambah Pasokan Gas Industri Jatim

JAKARTA - Kabar gembira untuk industri di Jawa Timur (Jatim). PT Perusahaan Gas Negara (PGN) menyatakan siap untuk menambah pasokan gas bagi pelanggan industri di Jatim.

Direktur Utama PT PGN Hendi P. Santoso mengatakan, seiring dengan meningkatnya tambahan pasokan gas dari perusahaan migas ke PGN, maka secara bertahap mulai Juni 2012, pelanggan industri Jawa Timur akan menikmati kebutuhan energi gas bumi sesuai kontrak.

"Hingga Juni 2012, maksimum kontrak pelanggan industri di Jatim ada di kisaran 150 MMscfd (juta kaki kubik per hari, Red). Peningkatan pemakaian akan terus naik sampai akhir 2013 hingga dikisaran 180 MMscfd," ujarnya Minggu (17/6).

Menurut Hendi, saat ini PGN dan pelanggan industri tengah menyiapkan infrastruktur untuk penambahan pasokan gas. "Selain tambahan pasokan gas untuk pelanggan existing (yang sudah ada saat ini, Red), PGN juga akan memasok gas untuk pelanggan industri baru," katanya.

Data PGN menunjukkan, saat ini Strategic Business Unit (SBU) II Jatim melayani lebih dari 12 ribu pelanggan dimana 350 diantaranya"adalah pelanggan industri komersial. Seiring dengan pemenuhan kontrak kebutuhan gas bumi wilayah Jatim, pada Juli 2013 ditargetkan pelanggan industri dan komersial akan tumbuh lebih dari 15 persen menjadi 414 pelanggan.

Sementara itu, terkait dengan keberatan beberapa kalangan industri terkait penyesuaian harga gas untuk pelanggan di Jawa Barat (Jabar), Hendi mengatakan, agar palanggan industri memahami bahwa penyesuaian harga tersebut akan berdampak positif bagi naiknya pasokan gas. "Sama seperti bertambahnya pasokan untuk industri di Jatim," ujarnya.

Terhadap keberatan pelanggan industri Jabar, Hendri mengatakan, sebenarnya PGN sudah melakukan serangkaian program sosialisasi kepada para stakeholder, termasuk dengan kalangan industri baik formal maupun informal.

Dalam forum tersebut manajemen PGN juga menerima banyak masukan dari para pelaku industri. Berbagai informasi dari para stakeholder tersebut kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan penetapan harga gas. "Bahkan, saat ini kami tetap membuka diri untuk menjelaskan kembali posisi serta pertimbangan penyesuaian harga gas bumi kepada semua pihak," katanya.

Hendi mengakui, PGN tidak mungkin menanggung sendiri beban biaya akibat kenaikan harga gas oleh produsen yang mencapai lebih dari 200 persen. "Bahkan, kami sesungguhnya masih menanggung beban porsi pelanggan sebagai dampak kenaikan harga gas oleh produsen," klaimnya. (Owi)

♣ Jpnn

Baca Selanjutnya

ITS Kebanjiran Order Bikin Kapal

SURABAYA--MICOM: ITS yang dikenal sebagai universitas teknologi dengan keahlian teknologi perkapalan, energi, dan kelautan kini "panen" pesanan kapal dari berbagai kalangan, di antaranya PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), dan bahkan sejumlah kalangan asing.  

"PGN memesan kapal untuk mendukung 'Floating Storage and Regasification Unit (FSRU)' PGN dan ITS terlibat mulai tahap perancangan hingga mengawasi pembangunan kapal-kapal pendukung FSRU itu," kata Dekan Fakultas Teknologi Kelautan (FTK) ITS, Prof. Eko Budi Djatmiko, di Surabaya, Minggu (19/2).  

Pesanan itu sendiri merupakan salah satu bagian dari serangkaian kerja sama yang tertuang dalam "Memorandum of Understanding" (MoU) PGN-ITS yang meliputi bidang jasa konsultasi, pendidikan, penelitian dan pengembangan rancang bangun dan rekayasa.  

"Jadi, PGN akan melibatkan ITS dalam mendukung distribusi dan transportasi gas domestik. Itu penting bagi ITS guna mendukung strategi ITS untuk meraih 'international recognition' di bidang kelautan dan perkapalan," katanya.  

Saat ini, kata dia, PGN sendiri telah mengoperasikan FSRU di Sumatera Utara, Labuhan Maringgai, dan Belawan, namun pemerintah juga menuntut PGN untuk mengembangkan fasilitas LNG dan memperbanyak unit FSRU.  

Oleh karena itu, PGN memesan kapal kepada ITS karena FSRU itu memerlukan kapal-kapal pendukung dalam operasionalnya, seperti "tug boat", "crew boat", dan "mooring boat".  

"PGN yang diwakili Direktur Teknologi dan Pengembangan, Jobi Trinanda Hasjim, telah menandatangani kerja sama PGN-ITS itu pada 17 Februari lalu. Kerja sama untuk kurun waktu 36 bulan itu akan menjadi langkah awal yang baik untuk PGN dan ITS," katanya.  

Tidak hanya itu, Pembantu Rektor IV ITS Surabaya Prof.Dr. Darminto, M.Sc. menyatakan Kemenristek juga memesan desain kapal patroli rudal kepada ITS.  

"Ada 16 konsorsium yang terlibat dalam proyek kapal patroli rudal itu dan ITS diminta untuk membantu dalam desain atau perancangan, tapi ITS juga diminta untuk mengawasi sampai kapal itu benar-benar terwujud," katanya.  

Ia menilai kepercayaan pemerintah itu menunjukkan adanya pengakuan atas kemampuan bangsa sendiri dalam merancang dan memproduksi kapal sesuai kebutuhan.  

"Itu bagus karena Indonesia merupakan kawasan bahari dengan 2/3 merupakan kawasan laut. Orientasi ke laut itu penting, terutama kapal-kapal sederhana untuk mewujudkan 'connecting' antarpulau," katanya.  

Apalagi, tenaga ahli lokal cukup tersedia di ITS, termasuk tenaga ahli yang berstandar RINA, bukannya justru membayar tenaga ahli asing dengan biaya mahal.(Ant/X-12) 

 • MediaIndonesia

Baca Selanjutnya

GAS BUMI: Jaringan distribusi ke rumah dibangun Rp230 miliar

JAKARTA : Pemerintah berencana membangun jaringan distribusi gas bumi untuk 16.000 rumah tangga di lima kota tahun ini dengan anggaran sebesar Rp230 miliar.

Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Herawati Legowo mengatakan kelima kota itu adalah Kota Prabumulih (Sumsel), Jambi, Cibinong (Bogor), Cirebon, dan Kalidawir (Jatim).

“Anggarannya tahun ini Rp230 miliar untuk 5 wilayah, jumlah total sambungannya 16.000 sambungan rumah,” ujarnya usai mengadakan video conference dengan Walikota Palembang, Surabaya, dan Tarakan dalam rangka monitoring dan evaluasi program pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga, hari ini.

Evita mengatakan terkait program jaringan gas untuk rumah tangga ini, setiap tahunnya pemerintah melakukan dua hal, pertama adalah FEED (front end engineering sesign) dan DEDC (detail engineering design for construction). Kedua adalah pembangunan jaringan gasnya itu sendiri.

“Tahun ini, FEED dan DEDC dilakukan di Sorong [Papua], Balikpapan, Subang [Jabar], Lhokseumawe, Semarang, dan Cilacap,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah dan BP Migas akan mencarikan gas yang volumenya tidak besar untuk masing-masing wilayah yang dekat dengan sumber gas bumi. Pemerintah selalu menyediakan antara 1,5—2 juta kaki kubik (MMSCFD) per wilayah. Hal ini dilakukan agar daerah bisa mengembangkan sendiri jika ingin menambah sambungan di kemudian hari.

“Kami selalu carikan gas lebih dari kebutuhan. Maksudnya, kalau pemda nanti mengembangkan, dia ngga pusing lagi cari gasnya. Biasanya rata-rata kami carikan untuk masing-masing daerah 2 MMSCFD, cuma itu tidak akan terpakai semua. Gas untuk rumah tangga kebutuhannya kecil sekali,” ujarnya.

Jaringan gas rumah tangga mulai dibangun oleh pemerintah sejak 2009. Hingga 2014, pemerintah menargetkan program ini akan menjangkau 22 kota yang mencakup total 44 kelurahan. Sebelum 2009, PT Perusahaan Gas Negara Tbk sudah menggelar program serupa. Namun karena margin usaha yang kecil, akhirnya dikembalikan ke pemerintah.

“Dulu PGN awal-awalnya bangun, tapi karena PGN sekarang Tbk, maka keuntungannya harus lebih besar, maka [program ini] dikembalikan ke pemerintah,” jelas Evita.

Meski demikian, saat ini masih ada keluhan dari BUMD yang mengelola jaringan gas di daerah karena adanya sistem Take Or Pay (TOP). Dengan adanya sistem itu, BUMD tersebut harus membayar total gas sebanyak 2 MMSCFD yang sudah disediakan, padahal yang dipakai hanya sekitar 0,5 MMSCFD. Akibatnya, BUMD cenderung merugi.

Menanggapi hal ini, Evita mengatakan pemerintah akan membicarakan kembali dengan BP Migas untuk mengamandemen Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) antara KKKS yang memasok gas dengan BUMD.

“Kami kurang perhitungkan itu jadi TOP, karena gas yang tidak terpakai itu juga harus dibayar. TOP ini bisa diatasi bersama BP Migas dulu, baru bicara dengan kontraktor dan kelihatannya kami harus amandemen PJBG,” ujarnya.

Fathor Rahman, Tenaga Ahli Kepala BP Migas mengatakan dalam setiap kontrak jual beli gas selalu ada mekanisme TOP. Namun biasanya untuk kontrak-kontrak yang volumenya besar, seperti 20 MMSCFD dan 100 MMSCFD.

Mekanisme TOP diaplikasikan agar KKKS di hulu bisa mendapat jaminan bahwa gasnya akan tersalurkan. Namun untuk jaringan gas rumah tangga ini, sebenarnya gas yang dialokasikan juga hanya dalam volume kecil.

“Tapi jaringan gas rumah tangga ini kan gasnya kecil sekali. Tujuannya juga hanya untuk membantu rakyat yang khususnya tinggal di sekitar lapangan gas. Ini salah satu upaya bagaimana agar masyarakat kita dapat manfaat langsung [dari lokasi gas yang berdekatan dengan tempat mereka],” ujarnya. (sut)


• Bisnis Indonesia

Baca Selanjutnya

PLN Beli Gas dari Blok Mahakam

Jakarta, Kompas - PT Perusahaan Listrik Negara membeli gas dengan harga hampir 10 dollar AS dari PT Nusantara Regas. Gas tersebut dari Blok Mahakam, Kalimantan Timur.

Direktur Energi Primer PT PLN Nur Pamuji mengemukakan hal itu seusai penandatanganan kesepakatan pendahuluan (head of agreement) kerja sama pasokan gas, Selasa (12/10) di Jakarta.

Kerja sama pasokan gas untuk PLN itu melibatkan PT Pertamina, PT Perusahaan Gas Negara, Total E&P Indonesie, dan Inpex Corporation.

Total dan Inpex, sebagai kontraktor kontrak kerja sama migas yang mengelola Blok Mahakam, akan menjual gas alam cair kepada PT Nusantara Regas. PT Nusantara Regas adalah perusahaan patungan PT Pertamina dan PT PGN yang menyediakan fasilitas penampung dan regasifikasi gas alam cair di Teluk Jakarta. Gas alam cair itu disalurkan ke pembangkit PLN melalui pipa.

”Harganya 9,98 dollar AS per MMBTU, hampir 10 dollar AS. Harga gas alam cair 8 dollar AS, biaya pengolahan hampir 2 dollar AS,” kata Nur Pamuji.

Harga gas mengikuti patokan realisasi harga ekspor minyak Indonesia di kisaran 70 dollar AS dengan faktor slope 11 persen. Harga gas mengikuti perkembangan harga minyak karena tidak ada batas atas dan bawah. Kontrak pasokan gas dengan total volume 11,7 juta ton atau rata-rata 1,5 juta ton per tahun dimulai 2012 sampai 2022. Namun, PLN mengharapkan gas sudah mengalir pada akhir tahun 2011. Gas ini akan mengisi kebutuhan PLTU Muara Karang.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh mengatakan, masuknya gas itu akan memperbaiki bauran energi pembangkit PLN. ”Kalau bauran energi pembangkit PLN lebih fleksibel, tarif dasar listrik tidak perlu naik,” katanya.

Pemerintah menargetkan PLN bisa menghemat Rp 2 triliun dari pengalihan bahan bakar minyak ke gas. Peningkatan pemakaian gas oleh PLN diharapkan juga memacu pertumbuhan pemakaian gas domestik. Saat ini, dari total produksi gas, alokasi ke dalam negeri 50,3 persen. Dari jumlah itu, porsi pemakaian untuk pembangkit PLN 11 persen.

Menurut Sekretaris Perusahaan PT PGN Wahid Sutopo, konsumsi gas di dalam negeri berpotensi ditingkatkan sebab harganya lebih kompetitif dibandingkan solar. Kini, harga gas yang disalurkan melalui pipa untuk industri 6,5 dollar AS per MMBTU. Harga solar 16 dollar AS per MMBTU.

Pemerintah menargetkan mengatasi defisit gas di sejumlah daerah dengan membangun fasilitas penampungan dan regasifikasi gas dalam skala besar, menengah, dan kecil. (DOT)

• KOMPAS

Baca Selanjutnya

Pipa TGI Bocor, Target Produksi Minyak Meleset

JAKARTA--MI: Pemerintah mengakui produksi minyak pada tahun ini sulit mencapai target setelah bocornya pipa gas milik PT Transportasi Gas Indonesia (TGI), Rabu (29/9) lalu. Kebocoran pipa tersebut telah membuat produksi PT Chevron Pasific Indonesia dan sejumlah kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) turun hingga ratusan ribu barel.

"Tahun ini kan targetnya 965.000 bph. Tadinya harapan kami kalau Chevron tidak ada apa-apa, kami yakin target ini bisa tercapai. Tapi karena kejadian kemarin, mungkin agak berat untuk mencapainya," ujar Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Dirjen Migas ESDM) Evita Herawati Legowo di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (6/10).

Hingga akhir September ini, realisasi rata-rata produksi minyak dan kondensat secara nasional mencapai 956.509 barel per hari (bph). Jumlah ini sekitar 0,99% di bawah target dalam anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBN-P) 2010.

"Kami belum putus asa. Namun, memang agak berat untuk mencapai 965 juta barrel," ujarnya.

Evita menambahkan akibat peristiwa kerusakan karena bocornya pipa anak usaha PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk tersebut telah membuat menurunnya produksi Chevron.

"Biasanya, kita memproduksi sekitar 370-380 ribu bph. Setelah terjadi kebocoran, produksi pun menurun menjadi 220 ribu bph. Chevron kemungkinan tidak bisa memenuhi target setahun. Tapi itu kurang sedikit dari target produksinya" ungkap Evita. (*/OL-5)


• mediaindonesia

Baca Selanjutnya