Indonesia Resmi Akuisisi Cakir dan Sistem Rudal Lain dari Turki

Hubungan Turki-Indonesia saat ini telah mencapai tingkat tertinggi dalam sejarah Rudal permukaan ke permukaan Cakir (infographic Roketsan) 

Indonesia telah resmi mengakuisisi rudal Cakir dan sistem rudal lainnya dari Turki. Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki, Achmad Rizal Purnama, mengumumkan, negaranya telah mengakuisisi rudal Cakir produksi Roketsan. Ke depannya, basis produksi bersama direncanakan akan didirikan antara Roketsan dan perusahaan Indonesia.

"Kami telah membeli rudal Cakir dan beberapa rudal lainnya," kata Rizal di Ankara dikutip Jumat (28/8/2026).

Dilaporkan Havahaber, menurut Rizal, pengadaan sistem rudal tidak terbatas pada pembelian produk, tetapi mewakili tahap yang lebih dalam dalam kerja sama industri pertahanan antara kedua negara. Dia menyatakan, Indonesia sangat mempercayai kemampuan teknologi Turki di industri pertahanan.

Rizal pun mengumumkan, usaha patungan telah didirikan antara Roketsan dan sebuah perusahaan Indonesia. "Bahwa basis produksi untuk roket dan rudal direncanakan akan didirikan di Indonesia dalam lingkup ini," katanya.

Menurut Rizal, langkah itu sekaligus menggeser kerja sama dari pengadaan ke produksi bersama dan berbagi teknologi. Dia menilai, hubungan antara kedua negara telah mencapai tingkat tertinggi dalam sejarah. Bagi Rizal, perkembangan tersebut sebagai indikasi kerja sama strategis yang luas, tidak hanya di industri pertahanan.

Dikutip dari Ssbulten, Rizal melanjutkan, Indonesia juga telah menunjukkan minat pada proyek pesawat tempur udara KAAN dan drone Kizilelma. Indonesia bermaksud menjadi salah satu negara pertama yang berkomitmen untuk pengadaan sistem tersebut.

Perkembangan itu menunjukkan permintaan internasional terhadap produk industri pertahanan Turki dan kapasitas produksi bersama. Memperdalam kerja sama dengan Indonesia menciptakan pasar baru dan peluang kerja sama jangka panjang untuk ekspor industri pertahanan Turki.

"Saya dapat mengatakan bahwa hubungan Turki-Indonesia saat ini telah mencapai tingkat tertinggi dalam sejarah," jelas Rizal.

  ✈ Republika 

Baca Selanjutnya

Indonesia Ingin Perluas Kerjasama Pertahanan Dengan Türkiye

Melalui KAAN, Kizilelma, proyek 4 fregat, kapal selam & helikopter Infografis pesawat generasi kelima KAAN Turkiye (Katadata)

Duta Besar Indonesia untuk Ankara, Achmad Rizal Purnama, mengumumkan keputusan baru mereka untuk membeli rudal KAAN dan Kızılelma dari Türkiye, dan menyatakan bahwa kerja sama ini tidak akan terbatas pada pembelian tersebut saja.

Indonesia, dengan menyatakan "Ini tidak akan berhasil hanya dengan Kaan dan Kızılelma," mengumumkan keputusan barunya terkait Türkiye.

Menurut laporan di GDH Haber, Duta Besar Indonesia untuk Ankara, Achmad Rizal Purnama, juga menyatakan bahwa niat untuk pengadaan fregat, KAAN dan KIZILELMA tetap ada, dan bahwa dalam program empat fregat tersebut, dua kapal akan dibangun di Turki dan dua kapal akan dibangun di Indonesia sebagai bagian dari produksi dan pengembangan bersama.

Duta Besar Indonesia untuk Ankara, Achmad Rizal Purnama, memberikan wawancara kepada Mevlüt İşli, di mana beliau membahas kondisi terkini kerja sama industri pertahanan antara Turki dan Indonesia serta memberikan penilaian mengenai proyek-proyek baru.

Purnama menyatakan bahwa kerja sama antara kedua negara tidak terbatas pada pasokan produk; transfer teknologi, pengembangan bersama, produksi bersama, dan usaha patungan juga menjadi target.

Purnama menunjukkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara pertama yang menyatakan niatnya untuk membeli Pesawat Tempur Nasional KAAN dan KIZILELMA, yang belum beroperasi dan masih dalam tahap pengembangan.

Indonesia telah mengumumkan niatnya untuk membeli sistem KIZILELMA dan KAAN. Kami menyebut ini sebagai kesepakatan bersejarah antara kedua negara di industri pertahanan.

Proses produksi kapal fregat dan KCR pesanan Indonesia (sc Keri’s reborn)

Purnama menyatakan bahwa pendekatan ini menunjukkan kepercayaan Indonesia terhadap kemampuan Turki dalam teknologi dan industri pertahanan. Ia juga menekankan bahwa kerja sama antara Turki dan Indonesia dalam teknologi pertahanan canggih memiliki kepentingan strategis bagi kedua negara.

Purnama menyatakan bahwa KIZILELMA dan kendaraan udara tak berawak lainnya sangat penting bagi Indonesia, menekankan bahwa Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, perlu melindungi wilayah udaranya serta perbatasan darat dan lautnya yang luas.

Purnama mengumumkan penandatanganan perjanjian pengadaan dan pembangunan fregat dari Turki, dengan menguraikan model produksinya: Dua akan dibangun di Turki, dan dua lainnya akan dibangun di Indonesia melalui produksi dan pengembangan bersama.

Purnama menyatakan bahwa salah satu tujuan utama kerja sama industri pertahanan antara Turki dan Indonesia adalah untuk menciptakan ekosistem industri pertahanan bersama di kedua negara.

Dalam konteks ini, ia mencatat bahwa TUSAŞ telah didirikan di Indonesia dengan nama "TUSAŞ Indonesia," dan bahwa HAVELSAN, ASELSAN, dan ROKETSAN juga telah membuka kantor di negara ini.

Purnama menyebutkan bahwa selama kunjungan Presiden Recep Tayyip Erdoğan ke Indonesia pada tahun 2025, perjanjian ditandatangani antara perusahaan Turki dan Indonesia untuk mendirikan usaha patungan di bidang drone, roket, dan rudal.

Ia menambahkan bahwa Indonesia membeli rudal ÇAKIR dan beberapa rudal lainnya dari Turki. Mengenai upaya untuk mentransfer produksi roket dan rudal ke Indonesia, Purnama mengatakan, "Kami memiliki usaha patungan antara ROKETSAN dan sebuah perusahaan Indonesia untuk mendirikan basis produksi roket dan rudal di Indonesia."

  ✈  Yeniakit  

Baca Selanjutnya

Transfer Teknologi Pertahanan dari Tiongkok Dimulai 2027

 ⚓️ 🚀 Bersama Pindad  Kapal perang TNI AL, KRI Sampari 628 tembakkan rudal C-705 dalam Operasi TNI Terintegrasi 2026 (Dispenal)

Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan kerja sama industri pertahanan Indonesia dan Tiongkok akan mencakup transfer teknologi untuk mendukung pengembangan industri pertahanan di dalam negeri.

Pelaksanaan kerja sama tersebut ditargetkan mulai berjalan paling lambat pada 2027.

Hal itu disampaikan Sjafrie setelah mengikuti Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan atau 2+2 RI-Tiongkok bersama Menteri Luar Negeri RI Sugiono, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi, dan Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Jumat, 21 Agustus 2026.

Sjafrie menjelaskan kerja sama industri pertahanan Indonesia dan Tiongkok merupakan kelanjutan dari kerja sama yang telah dilakukan kedua negara.

"Kerja sama kita dengan Tiongkok dalam industri pertahanan adalah melanjutkan apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita kerjakan," kata Sjafrie saat ditemui awak media setelah pertemuan.

Menurut Sjafrie, kerja sama tersebut mencakup pengembangan fasilitas produksi amunisi, misil, roket, dan sejumlah kebutuhan industri pertahanan lainnya.

Untuk sejumlah teknologi yang belum dikembangkan di Indonesia, Tiongkok akan memberikan dukungan melalui transfer teknologi. Langkah tersebut ditujukan agar Indonesia dapat membangun kemampuan produksi dan fasilitas industri pertahanan secara bersama-sama di dalam negeri.

"Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia. Ini yang kita lakukan industri pertahanan," ujarnya.

 Paling Lambat 2027

Sjafrie menekankan transfer teknologi menjadi salah satu hal yang diangkat Indonesia dalam kerja sama industri pertahanan dengan Tiongkok. Indonesia, kata dia, ingin mengembangkan teknologi militer yang serupa dengan teknologi yang telah dikembangkan Tiongkok.

"Jadi yang saya angkat adalah mengenai bagaimana RRT bisa melakukan transfer teknologi terhadap Indonesia yang juga ingin mengembangkan teknologi militer yang serupa dengan apa yang sudah dilaksanakan oleh Tiongkok," kata Sjafrie.

Ketika ditanya mengenai waktu dimulainya pembangunan teknologi misil dan fasilitas terkait di Indonesia, Sjafrie menyebut pelaksanaannya ditargetkan paling lambat 2027.

"Ini paling lambat 2027 sudah jalan," tegasnya.

Dalam kerja sama tersebut, PT Pindad akan menjadi pihak Indonesia yang terlibat. Hal itu ditegaskan Sjafrie ketika ditanya apakah pembangunan tersebut akan melibatkan Pindad.

"Ya, Pindad. Pasti Pindad," jawabnya.

Adapun, kerja sama industri pertahanan Indonesia dan Tiongkok sebelumnya telah mencakup PT Pindad dan perusahaan pertahanan Tiongkok.

Berdasarkan informasi Kementerian Pertahanan RI, PT Pindad telah menandatangani nota kesepahaman dengan dua perusahaan pertahanan asal Tiongkok, Norinco dan Sany Group, pada Mei 2025. Kerja sama tersebut mencakup pengembangan bersama, produksi bersama, serta penjajakan kandungan lokal di Indonesia. (Fajar Nugraha)

  👷  Metro TV  

Baca Selanjutnya

Komisi I DPR Sepakati RUU Ratifikasi Kerja Sama Pertahanan RI-Turki dan RI-Malaysia

➶ 🤝 Termasuk pengembangan rudal “Nagarasa”Rapat kerja DPR (Kompas)

Komisi I DPR mengambil keputusan tingkat I terhadap rancangan undang-undang (RUU) tentang Pengesahan Persetujuan Kerja Sama di Bidang Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Turki.

Dalam kesempatan itu, Komisi I juga menyetujui RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerja Sama di Bidang Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Malaysia.

"Untuk menyetujui ratifikasi kerja sama pertahanan Republik Indonesia dengan Republik Turki. Setuju ya?" tanya Ketua Komisi I DPR Utut Adianto dijawab setuju oleh peserta rapat pengambilan keputusan tingkat I terhadap dua RUU itu, Rabu (1/7/2026).

Setelah pengambilan keputusan tingkat I, kedua RUU ratifikasi kerja sama pertahana antara Indonesia dengan Turki dan Malaysia itu dapat dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan sebagai undang-undang.

"Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan ratifikasi ini programnya bisa berjalan lebih mulus berbasis dengan kekuatan undang-undang," ujat Utut.

Sebelum disetujui Komisi I, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto menjelaskan bahwa RUU diperlukan untuk memenuhi prosedur hukum nasional sebagai syarat berlakunya perjanjian pertahanan antara Indonesia dengan Turki dan Malaysia.

"Persetujuan kerja sama yang telah ditandatangani oleh kedua negara tersebut belum dapat diterapkan mengingat syarat pemberlakuan berdasarkan perjanjian kerja sama dimaksud yang menyatakan bahwa persetujuan ini akan mulai berlaku pada tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis terakhir melalui saluran diplomatik atas pemenuhan prosedur dalam negeri oleh para pihak," ujar Donny.

Ia melanjutkan, kedua perjanjian kerja sama itu tersebut disusun berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.

Perjanjian kerja sama pertahanan itu juga disusun berdasarkan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial masing-masing negara.

Pengesahan RUU ratifikasi kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Turki dan Malaysia ini juga sekaligus memperkuat landasan hukum bagi peningkatan kerja sama pertahanan masing-masing negara.

 Berikut 3 kesepakatan raker DPR :

  ➶ Kompas  

Baca Selanjutnya

Prabowo Memulai Era Baru Modernisasi Alutsista RI

 Dari Rafale - BrahMos Pesawat Rafale TNI AU (skuadron 12)

Indonesia resmi menambah daftar belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista) dengan menyetujui pembelian rudal BrahMos dan Astra dari India. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sekaligus memodernisasi kekuatan pertahanan nasional.

Kesepakatan tersebut dicapai saat Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi melakukan kunjungan resmi ke Jakarta pada Selasa dan bertemu Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan itu, India menyepakati ekspor sistem rudal jelajah supersonik BrahMos dan rudal udara-ke-udara Astra kepada Indonesia dengan nilai sekitar US$ 630 juta atau setara Rp 11,3 triliun (asumsi kurs Rp 17.980 per dolar AS).

BrahMos merupakan rudal jelajah supersonik hasil pengembangan bersama India dan Rusia yang dikenal memiliki kemampuan diluncurkan dari berbagai platform, baik darat, laut, maupun udara. Sementara itu, Astra adalah rudal udara-ke-udara buatan India yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan tempur pesawat tempur.

Pembelian BrahMos dan Astra semakin memperpanjang daftar pengadaan alutsista strategis Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Sejak 2019, saat Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan), pemerintah secara agresif melakukan modernisasi alutsista dengan menggandeng berbagai negara mitra, mulai dari Amerika Serikat (AS), Prancis, Italia, Turki, Korea Selatan (Korsel), hingga India.

Kebijakan tersebut sejalan dengan agenda modernisasi pertahanan yang terus didorong Prabowo, baik saat memimpin Kementerian Pertahanan (Kemhan) maupun setelah menjabat sebagai Presiden. Penguatan dilakukan di seluruh matra, mencakup pesawat angkut, jet tempur, drone, radar, kapal perang, kapal selam, hingga sistem rudal.

Sejumlah alutsista yang telah dipesan Indonesia antara lain pesawat angkut C-130J Super Hercules, Airbus A400M Atlas, jet tempur Rafale, dan drone TAI Anka-S. Ada pula radar pertahanan udara Thales Ground Master 403, fregat Merah Putih, serta kapal kepresidenan Bung Karno Class.

Di sektor pengadaan strategis, Indonesia juga memesan 42 unit jet tempur Dassault Rafale F4 dari Prancis senilai sekitar US$ 8,1 miliar. Ada juga dua kapal selam Scorpène Evolved dengan estimasi nilai US$ 2 miliar, serta dua kapal perang Brawijaya Class dari Fincantieri Italia senilai sekitar US$ 1,39 miliar.

Selain BrahMos dan Astra, Indonesia juga memperkuat kemampuan sistem persenjataannya melalui pengadaan rudal balistik jarak pendek Khan SRBM, rudal pertahanan udara Hisar-O MRSAM, serta rudal antikapal Roketsan Atmaca. Langkah ini menunjukkan strategi pemerintah untuk mendiversifikasi sumber pengadaan alutsista sekaligus meningkatkan kemampuan pertahanan nasional di tengah dinamika keamanan kawasan yang semakin kompleks.

 Lalu, Dari Mana Sumber Pembiayaannya?

Keinginan untuk membangun sistem pertahanan yang lebih modern tentu membutuhkan modal besar. Belanja alutsista seperti pesawat tempur, kapal perang, radar, drone, hingga rudal bukan pengeluaran kecil.

Sebagian besar kontraknya juga menggunakan mata uang asing. Sehingga kebutuhan anggarannya ikut dipengaruhi pergerakan rupiah terhadap dolar AS maupun euro.

Dalam anggaran Kemhan, terutama untuk program modernisasi alutsista, sumber pembiayaan belanja pertahanan berasal dari Rupiah Murni APBN, serta juga dapat berasal dari pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), hingga Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dan, pada 2026, anggaran Kemhan ditetapkan sebesar Rp 187,1 triliun.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 yang diundangkan pada 28 November 2025. Anggaran tersebut dibagi ke dalam dua fungsi utama, yakni fungsi pertahanan dan fungsi pendidikan.

Fungsi pertahanan menjadi porsi terbesar dengan alokasi Rp 186,6 triliun. Sementara itu, fungsi pendidikan mendapat anggaran Rp 490 miliar.

Jika dilihat dari programnya, pos terbesar berada pada Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarana Prasarana Pertahanan. Nilainya mencapai Rp 84,48 triliun atau sekitar 45,1% dari total anggaran Kemhan 2026.

Menariknya, sumber dana terbesar untuk program modernisasi tersebut justru berasal dari pinjaman luar negeri. Dari total Rp 84,48 triliun, pinjaman luar negeri mencapai Rp 46,5 triliun, lalu Rupiah Murni sebesar Rp 33,44 triliun, pinjaman dalam negeri Rp 3,69 triliun, SBSN Rp 800 miliar, serta Pendapatan Negara Bukan Pajak sekitar Rp 60 miliar.
 
Komposisi ini menunjukkan bahwa modernisasi alutsista Indonesia tidak hanya bertumpu pada belanja langsung dari kas negara. Untuk pengadaan besar seperti pesawat tempur, kapal perang, radar, hingga sistem rudal, pemerintah juga menggunakan skema pembiayaan lain, terutama pinjaman luar negeri.

Dalam beberapa tahun terakhir, anggaran Kemhan sendiri bergerak naik. Pada APBN 2024, Kemhan mendapatkan alokasi sekitar Rp 139,26 triliun. Pada APBN 2025, angkanya naik menjadi sekitar Rp 166,26 triliun.

Namun, angka 2025 itu kemudian mengalami penyesuaian besar menjadi Rp 364,1 triliun. Mengutip dari Kemhan, kenaikan tersebut diarahkan untuk modernisasi alutsista, peningkatan kesejahteraan prajurit, kemandirian industri pertahanan, serta validasi organisasi.

Rencana 2027 juga tidak kalah besar. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp 195 triliun untuk tahun anggaran 2027.

Usulan itu muncul karena kebutuhan anggaran pertahanan nasional disebut mencapai Rp 667 triliun, sementara pagu indikatif yang diberikan pemerintah hanya sekitar Rp 139 triliun. Jika tambahan Rp 195 triliun disetujui, anggaran Kemhan 2027 dapat naik ke kisaran Rp 334 triliun.

Besarnya kebutuhan anggaran itu memperlihatkan bahwa modernisasi pertahanan bukan hanya soal daftar belanja alutsista, tetapi juga soal ruang pembiayaan. Makin besar kebutuhan pengadaan, makin besar pula kebutuhan pemerintah untuk membiayainya.

  🚀  CNBC  

Baca Selanjutnya

Indonesia Sepakat Akuisisi Rudal Astra dari India

 Untuk mempersenjatai SU 30 TNI AUPesawat SU30 TNI AU dengan rudal Rusia (Dispenau)

Indonesia resmi menyepakati membeli rudal Astra dan rudal supersonik BrahMos dari India sebagai bagian dari penguatan kemitraan strategis dan pertahanan antara kedua negara.

Kesepakatan ini dicapai dalam kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India, Narendra Modi, saat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Jakarta pada 7 Juli 2026.

Total nilai paket kerja sama pertahanan yang mencakup pengadaan sistem rudal canggih ini, dilaporkan mencapai 630 juta USD (sekitar Rp 10,2 triliun).

 Rudal Udara ke Udara Jarak Jauh

Khusus untuk Astra, merupakan rudal udara ke udara jarak jauh melampaui cakrawala BVRAAM (Beyond-Visual-Range Air-to-Air Missile) pertama yang dikembangkan secara mandiri oleh India.

Rudal Astra dirancang oleh DRDO (Defence Research and Development Organisation) dan diproduksi oleh perusahaan pertahanan Bharat Dynamics Limited (BDL).

Rudal canggih ini dirancang khusus untuk melacak dan menghancurkan pesawat musuh yang memiliki kelincahan tinggi dari jarak jauh dengan tingkat akurasi presisi tinggi.

 Untuk Mempersenjatai Su-30

Saat ini tersedia dua varian utama, pertama Astra Mk-1, dengan jangkauan tembak efektif antara 80 hingga 110 km.

Rudal ini melaju dengan kecepatan maksimum 4,5 Mach dan dilengkapi pemandu Terminal Active Radar Homing.

Varian kedua Astra Mk-2, merupakan generasi terbaru yang sedang dipercepat proses pengembangannya oleh DRDO.

Astra Mk-2 memiliki jangkauan serang yang ditingkatkan, mampu memburu pesawat musuh hingga jarak 160–240 km.

Sejak awal rudal Astra dirancang agar kompatibel dengan berbagai jet tempur mutakhir milik Angkatan Udara India dan Angkatan Laut India, termasuk Sukhoi Su-30MKI, HAL Tejas, dan MiG-29K.

Di Indonesia, rudal ini rencananya akan diintegrasikan pada jet tempur Sukhoi Su-30 TNI Angkatan Udara yang dioperasikan oleh Skadron Udara 11. (RBS)

  ✈️ Airspace Review   

Baca Selanjutnya

Prabowo dan PM Modi Saksikan Kontrak Pembelian Rudal Brahmos

 Juga diteken kerja sama pertahanan produksi rudal AAM antara Bharat Dynamics dan Republikorp Presiden Prabowo Subianto menyambut kedatangan Perdana Menteri India Narendra Modi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (6/7/2026) (antara)

Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi menyaksikan kontrak penandantangan pembelian rudal Brahmos di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (7/7/2026).

Kontrak itu diteken antara Brahmos Aerospace dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI.

Selain itu, juga diteken kerja sama pertahanan produksi rudal udara ke udara antara Bharat Dynamics Limited dan Republikorp.

Presiden RI Prabowo menjelaskan, kedua pihak sepakat semakin memperkuat kemitraan melalui peningkatan intenstitas kunjungan tingkat tinggi.

"Koordinasi lebih erat melalui konsultasi bilateral dan penguatan kerja sama antarlembaga, termasuk lembaga think tank dan parliamentary friendship group yang baru dibentuk," kata Prabowo.

Sementara PM Modi menjelaskan, kerja sama angkasa antara India dan Indonesia akan membawa manfaat besar bagi kedua negara. "Kita juga akan kerja sama meningkatkan teknologi dan kapasitas," kata Modi.

Dia juga menyampaikan, India dan Indonesia menjalin kemitraan baru terkait baja dan tanah jarang. "Kami juga sangat senang sistem pembayaran di India akan diimplementasikan di Indonesia. Ini akan semakin memudahkan pembayaran," ujar Modi.

Sebelumnya, iring-iringan kendaraan PM Modi memasuki halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat sekitar pukul 10.23 WIB. Dia dikawal 17 motoris dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dan 120 pasukan berkuda.

Presiden Prabowo yang telah berada di Serambi Barat Istana Merdeka lalu menyambut langsung ketibaan PM Modi setelah turun dari kendaraan yang ditumpanginya. Kedua pemimpin negara saling bersalaman dan berpelukan lalu menuju beranda Istana Merdeka.

Upacara penyambutan diawali dengan dikumandangkan lagu kebangsaan kedua negara, yaitu lagu kebangsaan India dan dilanjutkan dengan lagu kebangsaan Indonesia, "Indonesia Raya". Setelah itu, Prabowo memperkenalkan delegasi dari Indonesia yang turut mendampinginya.

Di antaranya, Menko Polkam Djamari Chaniago, Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Prabowo kemudian mempersilakan PM Modi memasuki Ruang Kredensial untuk melakukan sesi foto bersama sebagai simbol persahabatan kedua negara.

Selanjutnya, keduanya melangsungkan pertemuan empat mata di ruang kerja RI 1, dilanjutkan pertemuan bilateral, jamuan kenegaraan di Istana Negara, serta ditutup dengan pernyataan bersama.

  🚀  Republika  

Baca Selanjutnya

Konstruksi Lokal Pertama Scorpène Evolved Akan Dimulai Bulan Ini di Indonesia

  👷 🤝 Dengan menggandeng perusahaan lokal PT PAL kerjasama dengan perusahaan lokal dalam membangun kapal selam di Surabaya ( Naval News)

P ada tanggal 2 Juli, PT PAL Indonesia dan Naval Group menyelenggarakan tur pers ke fasilitas konstruksi dan pemeliharaan kapal selam PT PAL di Surabaya, Jawa Timur, untuk memamerkan persiapan dimulainya pembangunan dua kapal selam Scorpène Evolved untuk Angkatan Laut Indonesia (TNI AL) di bawah program Scorpène Republik Indonesia (SRI).

Kunjungan tersebut menyoroti kemajuan yang telah dicapai kedua perusahaan dalam hal infrastruktur, pelatihan tenaga kerja, dan kesiapan produksi seiring Indonesia semakin mendekati pembangunan kapal selam rancangan Prancis tersebut di dalam negeri.

Direktur Program Naval Group SRI, Vincent Vimont, mengungkapkan bahwa pemotongan baja pertama untuk kapal selam Scorpène utama akan dilakukan bulan ini, dengan pengujian dan uji coba laut dijadwalkan antara tahun 2030 dan 2032 sebelum pengiriman pada tahun 2032.

Pembangunan kapal selam kedua dijadwalkan dimulai pada tahun 2027, diikuti oleh pengujian dan uji coba laut antara tahun 2031 dan 2033, dengan pengiriman direncanakan pada tahun 2033.

Seperti yang dilaporkan Naval News sebelumnya pada tahun 2024, PT PAL akan membangun kedua kapal selam tersebut secara paralel, dengan jeda satu tahun di antaranya. PT PAL juga menyatakan bahwa jadwal tersebut dapat dipercepat jika pembangunan berjalan lancar.

Kedua perusahaan tersebut mengatakan proyek ini akan menciptakan sekitar 2.250 lapangan kerja, termasuk peran dalam layanan pendukung dan pemeliharaan pasca-pengiriman. Mereka menambahkan bahwa pesanan lebih lanjut untuk kapal selam Scorpène akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja lagi.

Selain itu, Naval Group mengatakan timnya dalam program di Indonesia mencakup personel yang sebelumnya mendukung produksi lokal Scorpène di India dan Brasil, sehingga Indonesia dapat mengambil manfaat dari pelajaran yang diperoleh dari kedua negara tersebut.

Menurut Kepala Divisi Kapal Selam PT PAL, Agus Rifai, ruang produksi yang dimiliki perusahaan saat ini dapat mendukung pembangunan atau pemeliharaan (MRO) hingga empat kapal selam Scorpène secara bersamaan.

Ia menambahkan bahwa PT PAL juga akan menggunakan peralatan, fasilitas, dan pengalaman dari program kapal selam Tipe-209 sebelumnya untuk proyek Scorpène.

 Teknologi, Sensor dan Senjata

Naval Group mengatakan kapal selam tersebut akan dilengkapi teknologi peredaman akustik yang serupa dengan yang digunakan pada kapal selam rudal balistik nuklir (SSBN) Prancis.

Desainnya juga akan mencakup sistem tempur SUBTICS, sensor akustik dan non-akustik yang terintegrasi penuh, rangkaian sonar yang disempurnakan dengan susunan planar, dan pemrosesan sinyal tingkat lanjut.

Dengan konfigurasi baterai lithium-ion penuh, kapal selam ini akan memiliki daya tahan misi hingga 80 hari.

Kapal selam tersebut akan mampu membawa muatan campuran hingga 18 torpedo kelas berat dan rudal SM39 Exocet. Menanggapi pertanyaan dari Naval News, Naval Group mengkonfirmasi bahwa Scorpène Evolved akan mampu menembakkan rudal Exocet generasi berikutnya yang diluncurkan dari kapal selam, yaitu SM40, yang saat ini sedang dikembangkan oleh MBDA.

Selain itu, selama tur pers, terungkap bahwa Angkatan Laut Indonesia bergabung dengan Scorpène Club pada tahun 2025, menjadi anggota terbaru bersama Brasil, Chili, India, dan Malaysia.

 Potensi Ekspor dan Kerjasama

Direktur Program PT PAL RDI, Laksamana Madya (Purn.) Wiranto, yang pernah bertugas di kapal selam kelas Whiskey dan Tipe-209 Angkatan Laut Indonesia, mengatakan bahwa proyek Scorpène Evolved merupakan bagian dari Fase II Program Penguasaan Teknologi Kapal Selam Nasional Indonesia, yang bertujuan untuk memungkinkan negara ini merancang, membangun, dan akhirnya mengekspor kapal selam buatan dalam negerinya sendiri antara tahun 2042 dan 2050.

PT PAL dan Naval Group mengungkapkan bahwa mereka telah membahas kemungkinan menggunakan Indonesia sebagai lokasi produksi bersama untuk kapal selam Scorpène yang dipesan oleh negara lain, serta sebagai pusat pekerjaan MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul) pada armada Scorpène angkatan laut negara lain.

Namun, menanggapi pertanyaan Naval News , Naval Group mengatakan bahwa kerja sama tersebut memerlukan perjanjian formal baru, karena kontrak saat ini tidak memberikan hak kepada Indonesia untuk memasarkan atau menjual Scorpène ke negara ketiga.

Perwakilan PT PAL dan Naval Group mengatakan bahwa mereka sedang menjajaki kerja sama yang lebih luas di luar program Scorpène, karena Naval Group juga telah menawarkan produk lain, termasuk transfer teknologi terkait sistem senjata seperti rudal dan torpedo.

Mengenai kemungkinan Indonesia memesan kapal selam Scorpène Evolved tambahan, kedua perusahaan tersebut mengkonfirmasi bahwa negosiasi masih berlangsung. (*)

   👷  Naval News   

Baca Selanjutnya

Kapal Selam Scorpene Evolved Pertama Indonesia akan Dilengkapi Kemampuan Peluncuran Rudal

  👷 🤝 🚀  Ilustrasi kapal selam Scorpene (Naval Group)

Sebuah laporan baru-baru ini menyebutkan bahwa dua kapal selam Scorpene Evolved pertama untuk Angkatan Laut Indonesia (TNI AL), yang akan dibangun di dalam negeri oleh perusahaan milik negara PT PAL Indonesia di Jawa Timur, tidak akan memiliki kemampuan peluncuran rudal sejak awal. Namun, sumber-sumber yang terlibat dalam proyek tersebut telah mengkonfirmasi kepada Naval News bahwa laporan tersebut tidak benar.

Berbicara kepada Naval News, salah satu sumber industri menyatakan bahwa kemampuan untuk meluncurkan MBDA SM39 (varian rudal anti-kapal Exocet yang diluncurkan dari kapal selam) telah menjadi bagian dari program sejak hari pertama. Sumber tersebut menambahkan bahwa kemampuan tersebut termasuk dalam kontrak asli dan sudah menjadi fitur dasar dari desain Scorpène yang ditawarkan di seluruh dunia.

Oleh karena itu, dua kapal selam Scorpène Evolved pertama Indonesia tidak akan dibangun tanpa integrasi/kemampuan peluncuran rudal, karena kapal selam tersebut memang selalu direncanakan untuk memiliki kemampuan tersebut sejak awal.

Sementara itu, CEO PT PAL, Kaharuddin Djenod, mengatakan kepada Naval News bahwa pernyataan tentang integrasi rudal tersebut merujuk pada target PT PAL untuk mengambil peran yang lebih besar dalam pekerjaan integrasi rudal di masa depan, termasuk mengamankan transfer teknologi terkait yang nantinya dapat diterapkan pada program lain, termasuk proyek kapal selam otonom (KSOT) perusahaan.

Laporan Naval News sebelumnya telah mencatat bahwa Naval Group menawarkan Scorpene Evolved kepada Indonesia dengan integrasi SM39 penuh, karena hal itu selaras dengan salah satu persyaratan utama Angkatan Laut Indonesia untuk armada kapal selam masa depannya.

Sumber lain mengkonfirmasi bahwa rudal anti-kapal Exocet SM39 yang diluncurkan dari kapal selam buatan MBDA merupakan bagian dari kontrak Scorpene Evolved yang ditandatangani antara Prancis dan Indonesia.

   👷  Naval News   

Baca Selanjutnya

Ada Jejak Republikorp di Balik Kemesraan Alutsista Indonesia dan Turki

Drone tempur Kizilelma (Baykar)

Hubungan Indonesia dan Turki di bidang pertahanan semakin erat. Dalam beberapa tahun terakhir, kerja sama kedua negara terus melebar, mulai dari kendaraan tempur, sistem nirawak, hingga pengembangan industri pertahanan di dalam negeri.

Salah satu kerja sama terbaru terlihat dari pengembangan Bayraktar KIZILELMA, pesawat tempur tanpa awak atau unmanned combat aircraft (UCAV) buatan Baykar, perusahaan pertahanan dan dirgantara asal Turki.

Dalam kerja sama ini, perusahaan Indonesia yang menjadi bagian penting adalah Republikorp Group. Perusahaan yang bergerak di bidang pertahanan ini namanya semakin sering muncul dalam sejumlah kerja sama alutsista strategis, terutama sejak era Presiden Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada 2019-2024.

Adapun kerja sama KIZILELMA dilakukan antara Baykar dan PT Republik Aero Dirgantara, anak usaha Republikorp Group. Melansir situs resmi Republikorp, kerja sama ini merupakan kelanjutan dari Joint Venture Agreement (JVA) yang telah dimulai sejak 2025 untuk produksi lokal Bayraktar TB3 dan AKINCI di Indonesia.

Dengan kerja sama terbaru ini, kemitraan Baykar dan Republikorp diperluas ke pengembangan UCAV generasi baru melalui Bayraktar KIZILELMA. Pengembangan operasional KIZILELMA ditargetkan dapat memperkuat kemampuan pesawat tempur nirawak Indonesia mulai 2028.

Kerja sama tersebut juga tidak hanya mencakup pengadaan pesawat. Kolaborasi dengan Baykar turut meliputi transfer teknologi, pengembangan sumber daya manusia, fasilitas MRO (maintenance, repair, and overhaul), pusat produksi dan integrasi lokal, sertifikasi tenaga ahli, hingga riset teknologi strategis masa depan.

  Kilas Balik Kerja Sama Militer Indonesia-Turki 
MT Harimau (Pindad)

Kerja sama pertahanan Indonesia dan Turki sudah berjalan lebih dari satu dekade. Salah satu kerja sama yang cukup awal terlihat pada pengembangan tank ukuran medium. Kerjasama ini mulai dirintis sekitar 2010, ketika Indonesia dan Turki menjajaki kerja sama industri pertahanan.

Proyek tersebut melibatkan PT Pindad yang mewakili Indonesia dan FNSS Defence Systems dari Turki.Realisasi pengembangan kendaraan tempur ini mulai berjalan lebih konkret pada 2014. Dari kerja sama tersebut, lahir medium tank Harimau, yang juga dikenal dengan nama Kaplan MT.

Harimau merupakan tank kelas medium yang dikembangkan untuk TNI Angkatan Darat. Tank ini memiliki bobot lebih ringan dibanding main battle tank, tetapi tetap dilengkapi kemampuan tempur untuk mendukung operasi darat. Sebagai gambaran, main battle tank yang digunakan Indonesia saat ini adalah Leopard 2 buatan Jerman.

Leopard 2 masuk dalam kategori tank tempur utama dengan bobot lebih berat dibanding tank medium seperti Harimau. Sementara itu, Harimau dirancang sebagai kendaraan tempur dengan mobilitas yang lebih fleksibel. Tank ini dapat digunakan di berbagai medan, termasuk wilayah dengan kondisi infrastruktur yang lebih terbatas.

Sejak dimulainya kerja sama pembuatan tank Harimau, hubungan Indonesia dan Turki di bidang pertahanan semakin intens. Intensitas kerja sama tersebut semakin terlihat pada masa Kementerian Pertahanan dipimpin Prabowo.

Turki tampak menjadi salah satu mitra yang cukup menonjol dalam agenda modernisasi alutsista Indonesia. Salah satu alasannya, kerja sama dengan Turki banyak dikaitkan dengan skema transfer teknologi dan produksi lokal.

  Republikorp Masuk ke Banyak Proyek Strategis 
Drone Akinci (ist)

Di tengah semakin intensnya kerja sama pertahanan Indonesia dan Turki, nama Republikorp mulai semakin sering muncul.

Perusahaan swasta nasional ini terlibat dalam sejumlah kerja sama strategis, terutama yang berkaitan dengan pengembangan alutsista, produksi lokal, transfer teknologi, hingga pembangunan fasilitas pendukung di dalam negeri.

Melansir dari situs resmi Republikorp, sedikitnya ada beberapa kerja sama besar yang melibatkan perusahaan tersebut sejak 2025 hingga 2026. Cakupannya luas, mulai dari jet tempur, rudal, sistem intelijen, kendaraan tempur, kapal patroli, amunisi, hingga modernisasi sistem pertahanan TNI.

Turki menjadi salah satu negara yang paling menonjol dalam kerja sama tersebut. Namun, jejak Republikorp tidak berhenti di sana.

Perusahaan ini juga menggandeng perusahaan pertahanan besar dari Qatar dan Uni Emirat Arab dalam proyek bernilai miliaran dolar AS. Menariknya, Republikorp bukan perusahaan swasta yang selama ini dikenal luas sebagai produsen persenjataan utama di Indonesia.

Dalam industri pertahanan nasional, sejumlah perusahaan swasta seperti PT Sentra Surya Ekajaya, PT Sari Bahari, PT Infoglobal Teknologi Semesta, PT Palindo Marine, PT Lundin Industry Invest, hingga PT Famatex sudah lebih dulu dikenal sebagai bagian dari ekosistem produsen alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) di dalam negeri.

Mereka memiliki kapabilitas pada bidang masing-masing, mulai dari kendaraan taktis, munisi, bom latih, sistem elektronik pertahanan, kapal militer, kapal patroli, hingga perlengkapan pendukung pertahanan lainnya.

Namun, dalam waktu relatif singkat, Republikorp justru terlibat dalam sejumlah kerja sama pertahanan strategis bernilai besar. Muncul pertanyaan besar, kapasitas apa yang membuat Republikorp memperoleh kepercayaan sebesar ini dari pemerintah, khususnya Kementerian Pertahanan.

Pertanyaan ini penting karena proyek pertahanan bukan proyek biasa. Di dalamnya ada aspek keamanan nasional, transfer teknologi, penggunaan sumber daya negara, dan janji besar soal kemandirian industri pertahanan.

Berikut sejumlah proyek besar yang melibatkan Republikorp dalam kerja sama industri pertahanan dengan beberapa negara.

  Dari Jet Tempur KAAN, Rudal, hingga Sistem Intelijen 
Pesawat Gen V KAAN (TAI)

Dalam kerja sama dengan Turki, Republikorp terlibat dalam beberapa proyek strategis sejak awal 2025. Pada Februari, Baykar Makina dan PT Republikorp menandatangani JVA yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan.

Kerja sama ini diarahkan untuk produksi lokal sistem pesawat tanpa awak di Indonesia, termasuk hingga 60 set Bayraktar TB3 dan hingga 9 set Bayraktar AKINCI, dengan cakupan manufaktur, perakitan, perawatan, transfer teknologi, pelatihan, hingga pembangunan fasilitas produksi di dalam negeri.

Setelah itu, Republikorp melalui anak usahanya, PT Republik Technetronic Nusantara (RTN), menandatangani Framework Agreement dengan PAVO Group asal Turki pada Juli 2025. Kerja sama ini berkaitan dengan penyediaan sistem intelijen untuk TNI di berbagai matra.

Sistem yang masuk dalam kerja sama tersebut mencakup data fusion, pengawasan, pengamanan komunikasi, serta infrastruktur pendukung pengambilan keputusan. Dengan kerja sama ini, Republikorp masuk ke sektor teknologi komando, intelijen, dan komunikasi militer.

Sehari setelahnya, Republikorp menjalin joint venture dengan Roketsan. Kerja sama ini melahirkan PT Republik Roketsan Indonesia yang diarahkan untuk mengembangkan industri rudal nasional. Melalui joint venture tersebut, kedua pihak menyepakati pengembangan dan produksi empat sistem rudal secara bertahap di dalam negeri, yakni ÇAKIR, ATMACA, HİSAR, dan SUNGUR.

Produksi tahap awal akan dimulai dari ÇAKIR. Kemudian pada 25 Juli 2025, Kementerian Pertahanan meresmikan perjanjian strategis dengan Turkish Aerospace Industries (TUSAS) terkait pengadaan 48 unit jet tempur generasi kelima KAAN.

Dalam proyek KAAN, PT Republik Aero Dirgantara (RAD) ditunjuk sebagai mitra utama bersama PT Dirgantara Indonesia (PTDI). Peran PT RAD mencakup pembangunan fasilitas maintenance, repair, and overhaul atau MRO KAAN, serta operasionalisasi pusat pelatihan dan simulator.

Deretan kerja sama tersebut memperlihatkan luasnya cakupan Republikorp dalam proyek dengan Turki. Tidak hanya pada platform udara seperti KAAN dan KIZILELMA, tetapi juga rudal, sistem intelijen, komunikasi aman, hingga fasilitas pendukung operasional alutsista.

  Gandeng Barzan Holdings untuk Modernisasi TNI  
(Ist)

Selain Turki, Republikorp juga menjalin kerja sama dengan Barzan Holdings, perusahaan industri pertahanan milik negara Qatar.

Kerja sama tersebut diteken pada 20 Januari 2026 dalam ajang Doha International Maritime Defence Exhibition & Conference atau DIMDEX 2026. Dalam kerja sama ini, Republikorp berperan sebagai mitra strategis pertahanan Indonesia.

Kedua pihak sepakat membentuk perusahaan khusus atau joint venture dengan total nilai kerja sama mencapai US$ 2,3 miliar atau setara Rp 39,9 triliun (asumsi kurs Rp 17.360/US$1).

Cakupan kerja sama Republikorp dan Barzan Holdings meliputi overhaul serta peningkatan sistem-sistem kritikal di sektor maritim dan darat.

Joint venture tersebut diarahkan untuk mendorong modernisasi skala besar guna meningkatkan kesiapan operasional TNI.
  Kerja Sama Jumbo dengan EDGE 
Rabdan 8x8, diberitakan diminati marinir (ist)

Republikorp juga menjalin kerja sama besar dengan EDGE, perusahaan pertahanan asal Uni Emirat Arab. Kemitraan tersebut diteken pada 18 November 2025 dengan total nilai yang bombastis mencapai US$ 7 miliar atau setara Rp 121,52 triliun.

Kerja sama dengan EDGE mencakup transfer teknologi, produksi lokal di dalam negeri, pengembangan sistem bersama, serta program modernisasi terpadu TNI. Dari sisi nilai dan cakupan, proyek ini menjadi salah satu kerja sama terbesar yang melibatkan Republikorp.

Ruang lingkup kerja sama tersebut mencakup beberapa alutsista strategis. Di antaranya rudal pertahanan udara SKYKNIGHT, kendaraan tempur infanteri RABDAN 8x8, kapal patroli cepat atau fast patrol vessel, serta pembangunan fasilitas produksi amunisi kaliber kecil

 👷 CNBC  

Baca Selanjutnya