BRIN Jajaki Kerja Sama Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)

  Kunjungi Barata Indonesia Ilustrasi reaktor nuklir mini BRIN (BRIN))

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melakukan kunjungan ke PT Barata Indonesia (Persero) untuk menjajaki peluang kerja sama dalam pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia( 20/8) .

Kunjungan yang dilakukan langsung oleh Kepala Pusat Riset Teknologi Reaktor Nuklir - BRIN Prof. Dr. Eng.Topan Setiadipura, M.Si, M.Eng beserta tim RTRN diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara lembaga riset dan industri nasional dalam mendukung pengembangan teknologi energi strategis.

Dalam pertemuan tersebut, membahas potensi kolaborasi riset dan pengembangan (R&D), transfer knowledge, serta penguatan kompetensi sumber daya manusia.

Sinergi ini diharapkan dapat menggabungkan kapabilitas riset BRIN dengan pengalaman dan kemampuan manufaktur Barata Indonesia.

Tim BRIN juga meninjau secara langsung fasilitas workshop Barata Indonesia untuk melihat kapasitas perancangan, prototyping, produksi, hingga pengujian kualitas sebagai bagian dari penjajakan kesiapan industri dalam mendukung kebutuhan teknologi PLTN.

Melalui kunjungan ini, BRIN dan Barata Indonesia berkomitmen melanjutkan penjajakan kerja sama melalui penyusunan roadmap, pembentukan tim kerja, serta kajian peluang riset dan transfer teknologi.

Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas industri nasional dan mendukung kemandirian energi Indonesia melalui pengembangan PLTN.

  💡  Barata Indonesia  

Baca Selanjutnya

BRIN Sudah Kembangkan Reaktor Nuklir Mini

  Reaktor Nuklir Mini 50 MW (BRIN))

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengungkapkan telah mengembangkan teknologi Small Modular Reactor (SMR) atau reaktor nuklir modular kecil yang siap ditawarkan untuk dimanfaatkan menjadi pembangkit listrik. Dia mengatakan untuk membuat proyek itu dibutuhkan nilai investasi sekitar Rp 2,5 triliun.

Arif menjelaskan, SMR yang dikembangkan BRIN memiliki kapasitas sekitar 50 megawatt (MW). Kapasitas itu memang lebih kecil dibandingkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) konvensional.

"Kecil masih sekitar 50 megawatt. Tapi memang namanya small, paling tidak kita punya teknologinya," kata Arif, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (7/8/2026).

Dia menjelaskan desain teknologi SMR yang telah siap, termasuk untuk reaktor generasi ketiga maupun keempat yang dinilai memiliki tingkat keselamatan yang tinggi. Sehingga saat ini menunggu pihak yang berminat mengadopsi teknologi tersebut, karena implementasi itu membutuhkan dukungan investasi.

"Tapi BRIN juga siap dengan dua level: satu generasi tiga, dua generasi empat. Nah, dengan dua generasi yang sudah kita siapkan ini, ini tinggal nunggu siapa yang akan pakai teknologinya BRIN ini. Karena untuk itu kan butuh investasi. Berapa investasinya? Rp2,5 triliun. Itu kecil, tidak besar. Kalau kita mau coba, ya, BRIN sudah siap untuk itu," tuturnya.

Meskipun begitu, BRIN masih terus menyempurnakan desain dan model SMR sebagai bagian dari pengembangan teknologi nuklir nasional. Di sisi lain, riset teknologi nuklir BRIN saat ini juga difokuskan untuk mendukung sektor nonkelistrikan.

"Yang jelas, BRIN untuk teknologi nuklir yang berkaitan dengan energi ya itu SMR yang sedang kita siapkan desainnya, modelnya. Namun yang sekarang kita arahkan adalah pemanfaatannya untuk pangan dan kesehatan," katanya.

Dia menyebut penggunaan teknologi nuklir untuk sektor kesehatan seperti radiofarmaka untuk identifikasi penyakit kanker. Selain itu juga untuk metode pengawetan buah-buahan supaya lebih lama ketika ingin melakukan ekspor. (pgr/pgr)

  💡  CNBC  

Baca Selanjutnya

Rusia Siap Bantu RI Bangun Pembangkit Nuklir Pertama Pada 2032

Rusia menyatakan siap membantu Indonesia membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pertama pada 2032 mendatang. (AFP PHOTO / FRANCOIS NASCIMBENI)

Rusia menyatakan siap membantu Indonesia membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pertama pada 2032 mendatang.

Perwakilan lembaga nuklir Rusia ROSATOM State Atomic Energy Corporation di Indonesia, Anna Belokoneva, mengatakan Rusia siap bertukar pengalaman dan ilmu seputar pengembangan teknologi nuklir.

"ROSATOM siap untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam semua aspek yang kami tawarkan. Kami yakin bahwa teknologi ROSATOM, termasuk PLTN skala kecil, dapat menjadi pilihan baik untuk menambahkan pembangkit nuklir ke bauran energi Indonesia," ujar Belokoneva dalam unggahan Instagram Kedutaan Besar Rusia di Indonesia pada Kamis (15/3).

Dalam unggahan itu, sejumlah ahli nuklir Rusia dari ROSATOM State Atomic Energy Corporation mengunjungi Indonesia pada 4-8 Maret lalu.

Kedutaan Besar Rusia di Indonesia mengatakan para ahli itu datang ke acara seminar yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional Indonesia (BRIN).

"Para ahli dari ROSATOM State Atomic Energy Corporation berpartisipasi dalam seminar yang didedikasikan untuk membahas teknologi modern di bidang konstruksi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) skala kecil," kata Kedubes Rusia di Indonesia dalam unggahannya.

Kedubes Rusia memaparkan para narasumber bertukar ilmu dan pengalaman unik ROSATOM dalam mengoperasikan reaktor modular kecil, serta teknologi-teknologi nuklir lainnya yang menjanjikan.

Sementara itu, Indonesia sendiri memang sudah mengumumkan rencana membangun PLTN pertama pada 2032 mendatang.

Pada November 2023 lalu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan pihaknya memang menargetkan PLTN akan dikomersialkan pada 2032 mendatang.

"Pengembangan tenaga nuklir direncanakan menjadi komersial pada 2032 untuk meningkatkan keandalan sistem tenaga listrik," kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Parada Hutajulu dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (16/11).

"Kapasitasnya (PLTN) akan ditingkatkan hingga 9 gigawatt (GW) pada 2060," sambungnya. (rds)

  💥 CNN  

Baca Selanjutnya

BRIN Gandeng Perusahaan Rusia Rosatom Kembangkan Teknologi Nuklir untuk Kesehatan

 Kembangkan Teknologi Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka 
(Tempo)

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama perusahaan energi nuklir asal Rusia menjalin kerja sama terkait pemanfaatan teknologi nuklir untuk bidang kesehatan, yakni pengembangan produksi radioisotop dan radiofarmaka.

“Kami berharap kerja sama dengan Rosatom bisa mempercepat laju pengembangan teknologi dalam produksi radioisotop, yang menjadi concern kita, baik berbasis reaktor maupun akselerator,” kata Kepala Pusat Riset Teknologi Radioisotop, Radiofarmaka dan Biodosimeteri (PRTRRB) BRIN Tita Puspitasari dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2024.

Kerja sama ini, kata Tita, menjadi kesempatan BRIN untuk meningkatkan serta memperkaya teknologi yang sudah dimiliki saat ini.

Peneliti Ahli Utama PRTRRB BRIN Rohadi Awaludin menuturkan, saat ini BRIN memiliki fokus pada pemanfaatan nuklir untuk sektor non-energi, seperti bidang kesehatan, pertanian, dan pangan.

“BRIN memiliki program besar dalam pemanfaatan teknologi nuklir di bidang kesehatan, khususnya untuk produksi radioisotop dan radiofarmaka, yaitu untuk diagnosis dan terapi, lebih khusus lagi untuk diagnosis dan terapi kanker,” kata Rohadi.

Rohadi menekankan perlunya diskusi lebih lanjut dengan mitra kolaborasi mengenai bentuk kerja sama lebih konkret di bidang pemanfaatan nuklir untuk non-energi. "Setelah pertemuan ini diharapkan akan ada pematangan lebih lanjut untuk kerja sama ke depan,” ujarnya.

Wakil Kepala Divisi Bisnis Internasional Rosatom, Boris Arseev, berharap teknologi dan solusi yang ditawarkan pihaknya dapat memberikan kontribusi signifikan bagi Indonesia, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi nuklir.

Pihaknya saat ini tengah fokus pada pengembangan peralatan medis berteknologi tinggi, serta penciptaan klaster medis lengkap yang menyediakan layanan bagi masyarakat. "Kami siap bekerja sama dengan mitra Indonesia dan berbagi pengalaman dalam teknologi ini,” kata Boris./span>

  🔬 Tempo  

Baca Selanjutnya

Indonesia Ingin Bekerjasama Bidang Energi Nuklir

 Prabowo Bertemu Putin 
(Bisnis) ⚛

Menteri Pertahanan (Menhan) RI sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto mengungkapkan ketertarikannya bekerja sama dengan Rusia di bidang energi nuklir saat bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kepresidenan Kremlin, Moskow, Rusia.

Dalam pertemuan yang berlangsung terbuka selama kurang lebih 30 menit tersebt, Prabowo menyampaikan ketahanan energi merupakan salah satu prioritas kerjanya nanti, terutama setelah dilantik dan resmi menjabat sebagai Presiden RI Periode 2024–2029 pada 20 Oktober 2024.

Reaktor nuklir merupakan salah satu komponen penting dalam pembangkit listrik tenaga nuklir. Rusia saat ini merupakan salah satu negara di dunia yang kebutuhan listriknya dipasok dari nuklir.

Tidak hanya soal nuklir, Prabowo juga menyampaikan minatnya untuk mengirim lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk menempuh pendidikan di universitas-universitas Rusia, terutama untuk jurusan kedokteran dan teknik.

  ⚛ Bisnis  

Baca Selanjutnya

Jokowi Bawa 8 'Kado' buat RI dari UEA

Jokowi dapat penghargaan 'Order of Zayed' (Biro Sekretaris Presiden)

Ada delapan kesepakatan kerja sama antara Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA) selama kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam kunjungan tersebut Jokowi juga bertemu dengan Presiden UEA Mohammed Bin Zayed (MBZ) di Istana Qasr Al Watan, Abu Dhabi.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan di sela-sela pertemuan tersebut, kedua pemimpin menyaksikan delapan kesepakatan deliverables kunjungan. Kesepakatan itu ditandai dengan adanya nota kesepahaman (MoU).

"Di sela-sela pertemuan bilateral, kedua pemimpin juga menyaksikan pengumuman 8 kesepakatan deliverables kunjungan," kata Retno dalam keterangan tertulis, Rabu (17/7/2024).

Retno menyebut UEA merupakan salah satu mitra penting Indonesia di Timur Tengah. Dalam 10 tahun terakhir ini hubungan kedua negara berkembang dengan cepat.

Misalnya, dari sisi perdagangan terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Angka perdagangan di tahun 2015 sampai 2023 mengalami peningkatan 52%. Dan di tahun 2023 mencapai USD 3,282 milliar.

"Selain mengalami peningkatan angka perdagangan bilateral, posisi Indonesia juga bergerak dari defisit menjadi surplus. Tahun 2023, Indonesia mencatatkan surplus sebesar USD 0,29 milliar," terangnya.

  Delapan kesepakatan itu sebagai berikut: 
1. MoU antara Kementerian BUMN dan Eagle Hills terkait turisme dan transportasi udara

2. MoU antara Nusantara Capital Authority dan Dubai International Financial Centre Authority terkait pembentukan Financial Centre di IKN

3. MoU antara BRIN dan Emirates Nuclear Energy (ENEC) terkait energi nuklir;

4. MoU antara BI dan UAECB terkait sistem pembayaran

5.MoU antara Kementerian Keuangan dan Ministry of Finance terkait Public Finance Management

6. Framework Agreement antara PT DI & PAL Aerospace terkait Technology Transfer of Maritime Patrol Aircraft and Anti-Submarine Warfare

7. MoU antara Masdar dan PLN Icon+ untuk Joint Assessment and Study instalasi Solar Rooftop bidang komersil dan industrial di Indonesia

8. MoU antara Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund United Arab Emirates dan Kementerian Kemaritiman dan Investasi terkait pembangunan Sheikh Mohamed bin Zayed and Joko Widodo International Mangrove Research Center di Bali. (hns/hns)

  👏 detik  

Baca Selanjutnya

Perusahaan Nuklir RI (INUKI) Sudah Tak Beroperasi Sejak April 2023

(Dok PT INUKI) ⚛

Satu-satunya perusahaan nuklir milik pemerintah PT Industri Nuklir Indonesia (Persero) atau INUKI ternyata sudah tidak beroperasi lagi sejak tahun 2023 lalu. Direktur Utama Biofarma Shadiq Akasya mengungkapkan, Inuki telah dicabut izin operasional sejak April 2023.

"Inuki telah dicabut izin operasional sejak April 2023 sehingga tidak lagi melakukan aktivitas operasional," ujarnya dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI Jakarta, Rabu (19/6).

Hingga kuartal I tahun 2023 Inuki mengalami kerugian sebesar Rp 10 miliar. Meskipun kerugian menurun dari periode yang sama tahun 2022 yang sebesar Rp 25 miliar, namun belum mencatat kinerja yang positif.

"Hanya terjadi sampai dengan kuartal 1 tahun 2023. Pada tiga kuartal setelahnya Inuki tidak lagi melakukan aktivitas operasional," sebutnya.

"Pendapatan Inuki sebesar Rp 3,9 miliar, mayoritas berasal dari pendapatan jasa teknik," lanjutnya.

Sebagai informasi, PT INUKI terbentuk dari perusahaan kelolaan Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) bernama PT Batan Teknologi. Namun, perusahaan berganti nama menjadi INUKI pada 2014.

Perusahaan ini mengembangkan usaha di bidang produksi radioisotop dan radiofarmaka untuk keperluan medis dan industri. Kemudian, INUKI masuk ke dalam holding BUMN farmasi pada pertengahan tahun yang lalu.

Masalah muncul ketika ada permasalahan pada lahan pabrik nuklir milik INUKI. Sejak 2015 saat INUKI berdiri sendiri tanpa ada Batan di belakangnya, pabrik pengolahan nuklir INUKI menempati lahan Batan. INUKI cuma memiliki fasilitas pabriknya saja, namun lahan pabrik milik Batan. (fsd/fsd)

  ⚛ CNBC  

Baca Selanjutnya

[Video] Rusia Mau Transfer Teknologi Nuklir ke ASEAN, Indonesia Siap Jajaki

 Liputan Kompas 

Pemerintah menjajaki kerja sama pengembangan energi nuklir dengan Rusia. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Potensi kerja sama itu dijajaki langsung dengan perusahaan negara Rusia yang bergerak di bidang nuklir, JSC Rosatom. Rencananya, nuklir bakal dimanfaatkan untuk energi ketenagalistrikan dan untuk keperluan non energi, seperti kesehatan dan pertanian.

 Berikut video dari Youtube : 

  🎥 Youtube  

Baca Selanjutnya

RI Siapkan Proposal Awal Pembentukan 'Nuklir'

Pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi, dioperasikan oleh Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO), di kota Okuma, timur laut Jepang. (AP/Eugene Hoshiko)) 💡

Dewan Energi Nasional (DEN) berkolaborasi dengan PT ThorCon Power Indonesia (TPI) memulai pembentukan awal proposal untuk calon Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama di Indonesia.

Sebelumnya, DEN telah memasukkan energi nuklir dalam bauran energi nasional sebagai bagian dari upaya mencapai target Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060. Hal ini tercantum dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) yang ditargetkan diundangkan tahun ini. RPP KEN menargetkan beroperasinya PLTN pertama di Indonesia pada tahun 2032.

Proposal ditargetkan selesai sebelum bulan Agustus 2024 dan selanjutnya akan diserahkan kepada Pemerintah untuk mendapatkan payung hukum dalam bentuk Program Strategis Nasional (PSN).

Dalam paparannya yang di lakukan secara daring, Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir, Haendra Subekti, menjelaskan berbagai persiapan yang dilakukan Bapeten dalam menghadapi target percepatan implementasi PLTN yang telah dan akan dilaksanakan, termasuk berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan ESDM.

Sekretaris Jenderal DEN, Djoko Siswanto menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti dukungan pemerintah dan juga DPR tentang persiapan terbentuknya PLTN. "Dan mendukung ThorCon melalui MOU kerjasama dengan DEN dalam artian mendukung secara teknis dan administratif" terang Djoko Siswanto, Selasa (30/4/2024).

Direktur Jenderal EBTKE, Eniya Listiani menyatakan, listrik yang dihasilkan dari PLTN ini harus langsung masuk ke grid. Dia menilai bahwa Nuklir merupakan pembangkit yang sudah sangat green, sehingga first in dan first out untuk energi green ini masuk ke grid. "Keuntungan dari PLTN ini dapat menghasilkan energi dengan jumlah besar dan relatif stabil, serta tidak menghasilkan gas emisi gas rumah kaca selama operasi normal," ungkap Eniya.

Direktur Operasi PT ThorCon Power Indonesia, Bob S. Effendi menambahkan, proposal awal ini akan menjadi solusi praktis transisi energi untuk gantikan PLTU batu bara, "Ini nantinya mendapat dukungan dari menteri ESDM untuk dapat di bahas bersama Presiden," terang Bob. (pgr/pgr)

  💡 CNN  

Baca Selanjutnya

Amerika dan Indonesia Bermitra di Bidang Energi Bersih

Dengan Nuklir Reaktor Modular KecilAmerika Serikat dan Indonesia pada Jumat, 17 Maret 2023, mengumumkan kemitraan strategis untuk membantu Indonesia mengembangkan program energi bersih nuklir. (dokumen Kedutaan Besar Amerika di Jakarta) ☆

Amerika Serikat dan Indonesia pada Jumat, 17 Maret 2023, mengumumkan kemitraan strategis, di mana Amerika akan membantu Indonesia mengembangkan program energi bersih nuklir. Kemitraan ini, guna mendukung keseriusan Indonesia dalam menggunakan teknologi reaktor modular kecil (small modular reactor/SMR) untuk memenuhi tujuan keamanan energi dan iklim.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Y. Kim, dan Wakil Asisten Utama Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Ann Ganzer, dan Badan Perdagangan dan Pembangunan AS (USTDA) secara resmi mengumumkan Memorandum of Agreement dan hibah afiliasi, serta penandatanganan kontrak sebagai hasil akhir di bawah Kemitraan untuk Infrastruktur dan Investasi Global (Partnership for Global Infrastructure and Investment/PGII).

Perjanjian tersebut diharapkan bisa memajukan tujuan Kemitraan Transisi Energi yang Adil (Just Energy Transition Partnership/JETP) dan akan memperkuat kepemimpinan Indonesia di kawasan ASEAN dalam penggunaan teknologi energi bersih nuklir yang canggih, aman, dan terjamin sehingga mendukung target Net Zero Emissions di Indonesia pada 2060.

Di bawah perjanjian ini, USTDA telah memberikan hibah kepada PLN Indonesia Power untuk membantu menilai kelayakan teknis dan ekonomi pembangkit listrik tenaga nuklir yang diusulkan, yang berlokasi di Kalimantan Barat. Hal ini akan mencakup rencana pemilihan lokasi, rancangan pembangkit listrik dan sistem interkoneksi, penilaian dampak lingkungan dan sosial awal, penilaian risiko, perkiraan biaya, dan tinjauan peraturan.

Selain itu, kerja sama ini akan mencakup pendanaan baru bernilai USD 1 juta (Rp 15 miliar) untuk pembangunan kapasitas Indonesia berdasarkan kemitraan yang sudah berjalan di bawah Program Infrastruktur Dasar Kementerian Luar Negeri Amerika untuk Penggunaan Teknologi SMR yang Bertanggung Jawab (FIRST). Hal ini mencakup dukungan di berbagai bidang seperti pengembangan tenaga kerja, keterlibatan pemangku kepentingan, regulasi, dan perizinan.

"Pengumuman hari ini tentang kemitraan strategis untuk membantu Indonesia mengembangkan program energi bersih nuklir reaktor modular kecil,” kata Duta Besar Kim.

Indonesia Power memilih NuScale Power OVS, LLC (NuScale) yang berbasis di Oregon untuk melakukan pendampingan dalam kemitraan dengan anak perusahaan Fluor Corporation yang berbasis di Texas dan JGC Corporation di Jepang. Fasilitas dengan 462 megawatt yang diusulkan akan memanfaatkan teknologi SMR NuScale dan memajukan transisi energi bersih di Indonesia.

Proyek ini juga diharapkan bisa mendorong iklim dan akses energi bersih di berbagai tempat penting di dunia dan memiliki potensi - sebagai bagian dari proyek lanjutan demi menciptakan ribuan lapangan kerja, membuka jalan bagi proyek SMR tambahan di Indonesia dan kawasan Indo-Pasifik, menerapkan standar tertinggi untuk keselamatan, keamanan, dan nonproliferasi nuklir. 

  💡 Tempo  

Baca Selanjutnya

BRIN Jajaki Peluang Kerja Sama dengan Perancis di Bidang Nuklir

Dalam rangkaian kunjungan ke Perancis, Kepala Badan Riset dan Inoasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko melakukan pertemuan dengan para petinggi lembaga pemerintah di Perancis di Bidang Nuklir, Rabu (29/06). Melalui pertemuan ini Handoko menjajaki peluang kerja sama dengan pihak perancis dalam mengembangkan teknologi nuklir di Indonesia.

Pada pertemuan tersebut, Handoko menyampaikan dua hal penting terkait rencana pengembangan di bidang nuklir di Indonesia yakni perbaikan infrastruktur nuklir dan peningkatan capacity bulding. “Pertama, kami berencana untuk memperbaiki infrastruktur nuklir yang ada di Indonesia, salah satu yang akan diperbaiki adalah reaktor nuklir. Kedua, kami masih membutuhkan human resource di bidang teknologi nuklir,” kata Handoko.

Handoko berharap, melalui pertemuan ini pihaknya dapat membuka kerja sama dengan Perancis sebagai salah satu negara maju di bidang teknologi nuklir guna memajukan nuklir di Indonesia.

Beberapa petinggi lembaga nuklir yang hadir pada pertemuan tersebut antara lain Direktur International Institute of Nuclear Energy (I2EN), Ms. Karen Daifuku, Deputy Director of International Relations of CEA (French Alternative Energies and Atomic Energy Commission), Pascal Chaix, New Nuclear Project Development of EDF (Électricité de France), Laurent Fabre, Nuclear Divisionof Bureau Veritas, serta Boulesteix Frederique of IRSN (Institute De Radioactive et De Sorete Nuclear), Erik Dagorn.

Pada pertemuan tersebut, Handoko mengenalkan BRIN sebagai lembaga penelitian pemerintah yang ada di Indonesia, sekaligus untuk menjelaskan bahwa Badan Tenaga Nuklir Nasioanal yang sebelumnya dikenal masyarakat nukilr Perancis sekarang terintegrasi dengan BRIN. “Dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan bahwa BRIN adalah lembaga penelitian pemerintah yang saat ini dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, BRIN baru dibentuk satu tahun lalu,” lanjutnya.

“BRIN merupakan gabungan dari beberapa lembaga penelitian, salah satunya adalah Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) yang sudah diketahui bersama oleh masyarakat nuklir yang ada di Perancis. Mungkin sebagian dari anda sudah mengenal maupun telah memiliki kerja sama dengan BATAN, oleh karena itu dalam kesemapatan ini saya mau sampaikan bahwa tugas dan fungsi BATAN saat ini sudah beralih ke BRIN,” tambahnya.

Selama satu tahun integrasi BATAN ke BRIN, lanjut Handoko, sejumlah evaluasi sudah dilakukan untuk pengembangan teknologi nuklir kedepan. “Sejumlah evaluasi telah dilakukan baik dibidang program, human resource, infrasturktur, maupun pendanaan untuk program kegiatannya. Evaluasi tersebut dimaksud untuk pengembangan nuklir kedepannya bukan hanya nuclear untuk energi namun untuk bidang seperti kedokteran, industri maupun bidang lainnya,” ungkapnya.

Deputy Director of International Relations of CEA, Pascal Chaix menyampaikan bahwa pembahasan detail untuk pengembangan nuklir di Indonesia akan dibahas lebih lanjut pada pertemuan berikutnya, pertemuan dengan CEA akan dilajutkan pada tanggal 30 Juni 2022. Untuk pertemuan lainnya juga akan dibahas lanjut, intinya pihak Perancis siap membantu BRIN untuk meningkatkan teknologi nuklir yang ada di Indonesia.

Direktur I2EN, Ms. Karen menyampaikan undangan pertemuan yang diselenggarakan oleh Badan Tenaga Atom Internasional/International Atomic Energy Agency (IAEA) di mana pihak Perancis sebagai tuan rumah ”Dalam kesempatan ini saya juga akan mengundang perwakilan dari Indonesia untuk hadir pada IAEA Technical Course di bidang Ekonomi yang direncanakan pada Bulan Oktober 2022”.

  Kunjungan ke CNRS 
(BRIN)

Di hari yang sama, delegasi BRIN juga mengunjungi Centre national de la recherche scientifique (CNRS). CNRS merupakan Pusat Penelitian Ilmiah Nasional Prancis yang terkemuka di dunia dan sudah diakui secara internasional atas keunggulan penelitian ilmiahnya. CNRS menjadi acuan dalam dunia penelitian dan pengembangan, serta bagi masyarakat umum.

Lembaga ini dibawah nauangan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Penelitian Prancis. CNRS memayungi lebih dari 11.00 peneliti dan 13.000 staf pendukung yang tersebar di berbagai dunia. Pemerintah Perancis telah mempercayakan CNRS dengan peran memajukan pengetahuan untuk kepentingan masyarakat.

Pertemuan ini bertujuan untuk memperkenalkan BRIN kepada CNRS. Dikatakan Handoko, BRIN merupakan lembaga penelitian baru terbentuk di Indonesia yang merupakan gabungan dari berbagai entitas riset. “BRIN memiliki peran penting diantaranya sebagai lembaga pemberi dana untuk penelitian dan yang kedua sebagai lembaga pelaksana penelitian di Indonesia,” ujar Handoko.

Terkait pendanaan riset di BRIN, Handoko menjelaskan berbagai skema pendanaan riset yang tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh periset BRIN namun juga oleh periset di luar BRIN. “BRIN memiliki skema berkaitan dengan research mobility program diantaranya skema visiting professor, postdoctoral fellowship, degree by research, research assistance for student,” pungkasnya.

Melalui pertemuan ini, pihak CNRS dan BRIN sepakat untuk melanjutkan kolaborasi penelitian baik berupa pengiriman peneliti dari BRIN ke CNRS maupun pengiriman peneliti dari CNRS ke Indonesia. Kemudian BRIN dan CNRS akan berkolaborasi dalam skema pendanaan penelitian. (Dt/ed:pur)

  ♔ BRIN  

Baca Selanjutnya

Menteri ESDM Respon Ketertarikan Rusia Kembangkan Nuklir di Indonesia

 Kebutuhan untuk nuklir baru akan dimulai tahun 2040 berdasarkan peta jalan energi yang telah kami susun Ilustrasi desain PLTN BATAN ♔

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif merespon ketertarikan perusahaan energi Rusia untuk mengembangkan industri pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia.

Menurutnya, tawarkan kerja sama bilateral dalam hal pengembangan nuklir bukan hanya dari Rusia saja, tetapi juga sejumlah negara.

"Kami lihat nanti mana yang kompetitif dan reliable. Kebutuhan untuk nuklir baru akan dimulai tahun 2040 berdasarkan peta jalan energi yang telah kami susun," kata Menteri ESDM Arifin saat diwawancarai di sela Rapat Kerja Bersama Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian di Bogor, Jawa Barat, Senin.

Menteri Arifin menyatakan Indonesia mempunyai bahan baku yang dibutuhkan untuk pengembangan setrum nuklir dan permintaan listrik bersih ke depan. Ia menekankan agar pemintaan listrik harus aman dan teknologi nuklir juga harus proven.

Sebelumnya Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan ketertarikan perusahaan dari negaranya untuk mengembangkan industri setrum nuklir di Indonesia usai dirinya bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

Putin mengungkap perusahaan energi Rusia bernama Rosatom State Coorporation yang punya pengalaman, kompetensi, hingga teknologi bersedia terlibat dalam proyek bersama pengembangan industri energi nuklir di Indonesia.

Di tempat terpisah Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai tawaran kerja sama pengembangan industri nuklir dari Rusia layak diterima oleh Indonesia.

PLTN adalah pembangkit listrik daya thermal yang menggunakan reaktor nuklir dengan uranium sebagai bahan utama untuk menghasilkan listrik. PLTN termasuk energi bersih yang dapat melengkapi bauran energi baru terbarukan pembangkit listrik di Indonesia.

Fahmy menjelaskan PLTN sekaligus dapat mengatasi kelemahan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yang tidak dapat memasok listrik secara penuh sepanjang waktu, karena sifatnya intermittent yang tergantung cahaya matahari dan hembusan angin.

Sebelum kerja sama Indonesia dan Rusia direalisasikan, pesannya, pemerintah, parlemen, dan Dewan Energi Nasional (DEN) harus mengubah Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang selama ini menempatkan energi nuklir sebagai alternatif terakhir.

  ♔ antara  

Baca Selanjutnya

Menhan Prabowo Hadiri Peresmian Smart Campus Medical Intelligence STIN

Laboratorium ini untuk menanggulangi ancaman Nuklir, Biologi, dan Kimia (Nubika).(Dok IDM)

Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto menghadiri peresmian Smart Campus Dr. (H.C) Ir. Soekarno Medical Intelligence Wangsa Avatara Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) dan Pelantikan Taruna Mula Angkatan XVIII Asta Dasa Mahasura Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) bertempat di Kampus STIN, Bogor, Senin (30/5).

Kepala BIN Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan dalam sambutannya menegaskan bahwa Smart Campus Ir Soekarno ini merupakan terobosan teknologi dalam bidang pendidikan.

Gedung Smart Campus Dr. (H.C) Ir. Soekarno ini terdiri dari 4 lantai, dimana terdapat tujuh laborarium yang telah diresmikan, di antaranya laboratorium nuklir, laboratorium biomolekuler, laboratorium virtual chemical, laboratorium cyber, laboratorium simulator, laboratorium bahasa, serta laboratorium IT & economic intelligence. Adapun khusus Laboratorium Medical Intelligence Wangsa Avatara bertempat di kantor pusat Badan intelijen Negara (BIN) Pejaten, Jakarta Selatan.

Pembangunan Laboratorium Medical Intelligence Wangsa Avatara tidak terlepas dari pandemi COVID-19 dan potensi munculnya emerging virus di masa mendatang. Oleh karena itu, laboratorium ini hadir sebagai bentuk kesiapan Indonesia untuk menanggulangi ancaman tersebut atau ancaman lainnya seperti ancaman Nuklir, Biologi, dan Kimia (Nubika).

Lebih lanjut, pembangunan laboratorium ini diharapkan dapat membantu Indonesia untuk memiliki medical intelligence yang dan andal. Dengan bio-safety level yang memadai, laboratorium ini juga didesain khusus untuk mengobservasi berbagai bentuk ancaman lain akibat rekayasa mikrobiologi buatan manusia yang mendorong kemunculan atau bermutasinya virus, kuman, dan biopatogen.

Pada kesempatan yang sama, Menhan Prabowo beserta seluruh udangan yang hadir disuguhi atraksi Tim Delta Rajawali serta peragaan kemampuan Taruna-Taruni STIN. Selanjutnya, Acara kemudian ditutup dengan peninjauan laboraturium STIN oleh beberapa tamu dan undangan VVIP.
 ♖ IDM  

Baca Selanjutnya

RI Punya 7.000 Ton Uranium

♙ Ini Dia Lokasinya Ardan Adhi Chandra ♙

Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) beberapa waktu lalu melakukan eksplorasi mineral radioaktif (bahan galian nuklir) di beberapa daerah di Indonesia. Hasilnya, ditemukan sejumlah potensi uranium di beberapa tempat.

Sebelumnya, temuan potensi mineral uranium telah ditemukan BATAN berada di daerah Kalan, Melawi, Kalimantan Barat.

Selain Kalan, ada beberapa daerah yang potensial lainnya memiliki kandungan uranium, seperti di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Sibolga Sumatera Utara, dan Biak Papua. BATAN menghitung besaran potensi uranium di Indonesia mencapai 7.000 ton.

"Kandungan total potensi di Indonesia 7.000 ton. Adanya di berbagai macam tempat ada di Mamuju, Kalan, Papua, dan yang lainnya. Yang sudah pasti jelas ada di Kalan," terang Kepala Pusdiklat Batan Sudi Ariyanto saat dihubungi detikFinance, Jumat (29/4/2016).

Dalam mencari potensi uranium di Indonesia, BATAN juga dibantu instansi lain yang juga membantu memetakan potensi uranium di Indonesia.

"Ada pusat khusus yang membahas itu namanya Pusat Teknologi Bahan Galian Nuklir. Menangani masalah pencarian potensi uranium dan memetakan Indonesia," ucap Sudi.

Mengingat adanya proses olahan barang tambang uranium yang panjang, BATAN masih terus melakukan kajian dan penelitian terkait untuk pengembangan salah satu bahan bakar nuklir tersebut.

"Ini kan seperti batu-batuan, batuan tambang. Uranium itu ada di dalam batuan nanti diproses jadi bubuk kuning disebut yellowcake kemudian baru diproses lagi menjadi bahan bakar nuklir," jelas Sudi.

Pihaknya berharap pemanfaatan uranium yang ada di Indonesia nantinya bisa dikembangkan lagi. Sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh orang banyak, terutama untuk bahan bakar nuklir.

"Harapannya nanti bisa diketahui lebih pasti lagi berapa jumlahnya. Sampai sekarang belum ada rencana dieksploitasi, masih eksplorasi penelitian," imbuh Sudi.

 Cocok Jadi Lokasi PLTN 

Listrik dari tenaga nuklir di Indonesia masih menjadi pro dan kontra. Meski begitu, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), sempat melakukan beberapa kajian terkait lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia.

BATAN telah menemukan beberapa daerah yang berpotensi untuk dibangun PLTN, seperti di Pulau Bangka.

"Kalau yang dilakukan sekarang ini kan BATAN tidak boleh mengoperasikan komersial. Yang dilakukan BATAN adalah mencari lokasi. Di Bangka itu sudah dilakukan penelitian tempatnya yang bisa dipakai, satu di Bangka Barat satunya di Bangka Selatan," jelas Kepala Pusdiklat Batan sudi Ariyanto saat dihubungi detikFinance, Jumat (29/4/2016).

Tak berhenti di situ, BATAN juga menemukan daerah lainnya yang berpotensi untuk dibangun PLTN, yaitu Kalimantan. Pemilihan Kalimantan didasarkan pada letak geografisnya yang aman dari potensi genpa, ditambah lagi adanya temuan potensi uranium di Kalan, Kalimantan Barat.

"Kalimantan bagus juga geologinya, karena dia termasuk daerah yang stabil kemudian kejadian kegempaannya relatif lebih kecil," tutur Sudi.

Namun, apabila potensi uranium tidak mencukupi di kedua wilayah tersebut, BATAN akan mengusahakan untuk mendapatkan pasokan dari daerah lain di Indonesia yang sampai saat ini masih terus diteliti.

"Kalau potensi tidak ditemukan ya bisa dipakai dari tempat yang lain. PLTN-nya digolkan dulu baru mikirin bahan bakarnya," imbuh Sudi.

Sampai saat ini BATAN masih terus berupaya mencari alternatif energi dari nuklir yang kemudian dapat digunakan sebagai bahan bakar PLTN.

 PLTN di RI Masih Sebatas 'Buku Putih' 

Kajian Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) terkait potensi uranium di Indonesia telah dikirim ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), setelah beberapa waktu lalu lembaga ini menemukan potensi uranium di Kalan, Kalimantan Barat.

BATAN juga telah melakukan uji kelayakan lokasi apabila suatu saat akan dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Lokasi tersebut adalah Pulau Bangka.

Informasi terkait potensi uranium dan lokasi yang layak untuk pembangunan PLTN telah diberikan kepada Kementerian ESDM, namun masih hanya tercatat di atas kertas.

"Sudah disampaikan ke ESDM. Kalau follow up dari ESDM belum ada, baru sekadar membuat dokumen perencanaan buku putih," jelas Kepala Pusdiklat Batan, Sudi Ariyanto, saat dihubungi detikFinance, Jumat (29/4/2016).

BATAN dan Kementerian ESDM mendukung adanya alternatif energi baru seiring menipisnya bahan bakar fosil. Namun, energi nuklir menjadi alternatif energi terakhir yang dapat dikembangkan menjadi kendala tersendiri dalam penerapannya.

"Kalau dari ESDM atau BATAN sendiri, kami mendukung. Kalau UU Kebijakan Energi Nasional kan sampai sekarang masih menyatakan bahwa nuklir sebagai pilihan terakhir. Kalau masih ada yang lain, yang lain dikembangkan," tutur Sudi.

Pihaknya menambahkan, sedikitnya butuh waktu hingga 10 tahun dalam pembangunan PLTN. Kalau pun dapat direalisasikan, pembangunan PLTN dapat dimulai tahun 2017 mendatang sehingga manfaatnya baru dapat dirasakan di tahun 2027.

"Kalau membangun kan butuh waktu 10 tahun. Tapi juga nanti ada kajian juga yang menyebutkan tahun 2027. Kalau tahun 2027 berarti harus tahun depan, tapi masalah membangun atau tidak itu menjadi keputusan politis pemerintah," tutup Sudi. (wdl/wdl)

 Jawaban Dewan Energi 

Dewan Energi Nasional (DEN) meragukan hasil eksplorasi uranium yang dilakukan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN). BATAN diminta memperjelas di mana saja tepatnya potensi uranium sebesar 7.000 ton tersebut berada.

"Potensi 7.000 ton itu perlu diperjelas ada di mana. Saya pernah mau mendatangi yang di Kalan itu, tapi kata BATAN sudah ditinggalkan, tidak ada orang lagi di sana," kata Anggota DEN, Rinaldy Dalimi, saat dihubungi detikFinance di Jakarta, Senin (2/5/2016).

Dia menambahkan bahwa potensi uranium di Kalan, Kalimantan Barat, bukan temuan baru. Potensi di sana telah lama diketahui dan sudah pernah diteliti bahwa tidak ekonomis untuk dikembangkan.

"Penemuan di Kalan itu sudah puluhan tahun lalu, tapi nggak ekonomis untuk dikembangkan," ujarnya.

Selain belum benar-benar akurat besaran dan lokasi potensi uranium di Indonesia, rencana untuk pengembangannya juga belum jelas. Dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang dibuat pemerintah, energi nuklir adalah alternatif terakhir bila sumber-sumber energi lainnya tak bisa dikembangkan.

"Kita sudah tetapkan bahwa nuklir adalah pilihan terakhir, itu sudah disetujui DPR juga. Memang keputusannya tidak bulat, tapi kalau sudah ditetapkan maka yang tidak tidak setuju juga harus mengikuti," paparnya.

Daripada mengembangkan nuklir, sambung Rinaldy, lebih baik Indonesia mengembangkan sumber-sumber energi lain yang lebih murah dan ramah lingkungan, seperti panas bumi, air, angin, matahari, dan sebagainya.

"Kita masih punya banyak sumber energi lain yang lebih aman dan lebih murah," tutup Rinaldy.

Sebelumnya, BATAN mengaku beberapa waktu lalu melakukan eksplorasi mineral radioaktif (bahan galian nuklir) di beberapa daerah di Indonesia. Hasilnya, ditemukan sejumlah potensi uranium di beberapa tempat.

Sebelumnya, temuan potensi mineral uranium telah ditemukan BATAN berada di daerah Kalan, Melawi, Kalimantan Barat.

Selain Kalan, ada beberapa daerah yang potensial lainnya memiliki kandungan uranium, seperti di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Sibolga Sumatera Utara, dan Biak Papua. BATAN menghitung besaran potensi uranium di Indonesia mencapai 7.000 ton.

 Tak Punya Teknologinya 

Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) beberapa waktu lalu melakukan eksplorasi mineral radioaktif (bahan galian nuklir) di beberapa daerah di Indonesia. Hasilnya, ditemukan sejumlah potensi uranium di beberapa tempat.

Sebelumnya, temuan potensi mineral uranium telah ditemukan BATAN berada di daerah Kalan, Melawi, Kalimantan Barat.

Selain Kalan, ada beberapa daerah yang potensial lainnya memiliki kandungan uranium, seperti di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Sibolga Sumatera Utara, dan Biak Papua. BATAN menghitung besaran potensi uranium di Indonesia mencapai 7.000 ton.

Tapi sayangnya potensi itu belum bisa dimanfaatkan karena Indonesia tidak menguasai teknologi untuk membuat uranium tersebut aman digunakan dan ekonomis harganya.

"Jangan cepat-cepat bangun PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir), sampai sekarang BATAN belum siap. Kita tidak menguasai teknologinya agar itu murah dan aman," kata Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Rinaldy Dalimi, kepada detikFinance di Jakarta, Senin (2/5/2016).

Rinaldy menjelaskan, penggunaan uranium pasti akan menimbulkan radiasi. Perlu teknologi tinggi untuk mengolah polusi radioaktif yang ditimbulkan uranium menjadi tidak berbahaya bagi manusia dan lingkungan sekitar.

Bila ingin mengembangkan PLTN berbahan bakar uranium di Indonesia, BATAN harus menguasai dulu teknologi yang membuat uranium aman dan murah.

"BATAN harus kuasai teknologinya dulu, itu yang kita minta di RUEN (Rencana Umum Energi Nasional). Kita minta teknologi yang membuat itu (uranium) tidak berbahaya, kita tunggu lah," tukasnya.

Selain itu, penggunaan uranium juga tidak ekonomis, rata-rata harga listrik dari PLTN mencapai di atas US$ 15 sen/kWh atau sekitar Rp 1.950/kWh (dengan asumsi kurs dolar Rp 13.000), jauh lebih mahal dibanding listrik dari batu bara dan banyak sumber energi lain.

"Harga energi nuklir itu tidak murah lagi. BATAN dan PLN sudah feasibility studies (FS) di Indonesia harganya US$ 12 sen/kWh belum termasuk biaya untuk pengolahan limbah radioaktif dan decommisioning setelah PLTN tidak digunakan lagi," paparnya.

Karena itu, pemerintah menetapkan dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) bahwa nuklir adalah pilihan terakhir. "Kita masih punya banyak sumber energi lain yang lebih aman dan lebih murah," tutup Rinaldy.

 Uranium Mahal dan Berbahaya, Lebih Baik Pakai Sumber Energi Lain 

Indonesia punya potensi uranium yang tinggi. Meski demikian, Kebijakan Energi Nasional (KEN) menjadikannya sebagai sumber energi pilihan terakhir. Uranium maupun jenis-jenis nuklir lainnya dinilai berbahaya karena menimbulkan radiasi.

Indonesia pun masih kaya akan sumber-sumber energi alternatif lain seperti panas bumi, air, angin, matahari, dan sebagainya. Sumber-sumber energi tersebut lebih diprioritaskan pengembangannya dibanding nuklir.

"Kita berbeda dengan negara seperti Korea dan Jepang yang tidak punya banyak kekayaan sumber energi. Kalau mereka mengembangkan nuklir karena memang tidak punya banyak pilihan. Kalau kita masih punya banyak sumber energi lain yang lebih aman dan lebih murah," kata Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Rinaldy Dalimi, saat dihubungi detikFinance, Senin (2/5/2016).

Dia menambahkan, penggunaan uranium pasti akan menimbulkan radiasi. Perlu teknologi tinggi untuk mengolah polusi radioaktif yang ditimbulkan uranium menjadi tidak berbahaya bagi manusia dan lingkungan sekitar.

Menurut perhitungannya, penggunaan uranium juga tidak ekonomis, rata-rata harga listrik dari PLTN mencapai di atas US$ 15 sen/kWh atau sekitar Rp 1.950/kWh (dengan asumsi kurs dolar Rp 13.000), jauh lebih mahal dibanding listrik dari batu bara dan banyak sumber energi lain.

Bila ingin mengembangkan PLTN berbahan bakar uranium di Indonesia, BATAN harus menguasai dulu teknologi yang membuat uranium aman dan murah.

"BATAN harus kuasai teknologinya dulu, itu yang kita minta di RUEN (Rencana Umum Energi Nasional). Kita minta teknologi yang membuat itu (uranium) tidak berbahaya, kita tunggu lah," tukasnya.

Sebelumnya, BATAN mengaku beberapa waktu lalu melakukan eksplorasi mineral radioaktif (bahan galian nuklir) di beberapa daerah di Indonesia. Hasilnya, ditemukan sejumlah potensi uranium di beberapa tempat.

Potensi mineral uranium telah ditemukan BATAN berada di daerah Kalan, Melawi, Kalimantan Barat.

Selain Kalan, ada beberapa daerah yang potensial lainnya memiliki kandungan uranium, seperti di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Sibolga Sumatera Utara, dan Biak Papua. BATAN menghitung besaran potensi uranium di Indonesia mencapai 7.000 ton.

 Tak Ada Daerah Aman untuk PLTN di RI, Termasuk Pulau Bangka 

Kajian Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) terkait potensi uranium di Indonesia telah dikirim ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), setelah beberapa waktu lalu lembaga ini mengaku menemukan potensi uranium di Kalan, Kalimantan Barat.

BATAN juga telah melakukan uji kelayakan lokasi apabila suatu saat akan dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Lokasi tersebut adalah Pulau Bangka.

Tapi hasil kajian BATAN ini dibantah oleh Dewan Energi Nasional (DEN). Anggota DEN, Rinaldy Dalimi, menyatakan bahwa tidak ada 1 pun daerah di Indonesia yang aman untuk PLTN. Alasannya, tidak ada daerah yang benar-benar bebas gempa di Indonesia.

"Kita ini berada di daerah rawan gempa. Di Bangka dan Kalimantan pun sudah ada gempa, tidak ada daerah yang aman untuk PLTN di Indonesia," kata Rinaldy kepada detikFinance, Senin (2/5/2016).

Dia juga mengkritisi hasil eksplorasi uranium yang dilakukan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN). BATAN diminta memperjelas di mana saja tepatnya potensi uranium sebesar 7.000 ton tersebut berada.

"Potensi 7.000 ton itu perlu diperjelas ada di mana. Saya pernah mau mendatangi yang di Kalan itu, tapi kata BATAN sudah ditinggalkan, nggak ada orang lagi di sana," Rinaldy menuturkan.

Potensi uranium di Kalan, Kalimantan Barat, disebutnya bukan temuan baru. Potensi di sana telah lama diketahui dan sudah pernah diteliti bahwa tidak ekonomis untuk dikembangkan.

"Penemuan di Kalan itu sudah puluhan tahun lalu, tapi nggak ekonomis untuk dikembangkan," ujarnya.

Selain belum benar-benar akurat besaran dan lokasi potensi uranium di Indonesia, rencana untuk pengembangannya juga belum jelas. Dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang dibuat pemerintah, energi nuklir adalah alternatif terakhir bila sumber-sumber energi lainnya tak bisa dikembangkan.

"Kita sudah tetapkan bahwa nuklir adalah pilihan terakhir, itu sudah disetujui DPR juga. Memang keputusannya tidak bulat, tapi kalau sudah ditetapkan maka yang tidak tidak setuju juga harus mengikuti," tutup Rinaldy. (ang/ang)

  ♙ detik  

Baca Selanjutnya