BRIN Target Percepatan Riset Pengembangan Pesawat Amfibi RI

㊡Ilustrasi N219 Amfibi (Ist)

Kepala BRIN Arif Satria menargetkan percepatan riset pengembangan pesawat amfibi alias seaplane.

Ia menyampaikan saat ini BRIN dalam pengembangannya berkolaborasi dengan PT Dirgantara Indonesia (PTDI).

"Karena N219 yang sudah disiapkan antara BRIN dan PT DI, ini juga harus segera dipercepat. Moga-moga awal 2027 atau akhir 2026 sudah bisa selesai risetnya, kemudian kita bisa menghasilkan pesawat Amfibi," kata Arif di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/1).

Arif menyampaikan pesawat amfibi itu akan sangat berguna bagi Indonesia.

Ia mengatakan pesawat itu akan meningkatkan keterhubungan antar pulau di Indonesia yang notabenenya merupakan negara kepulauan.

Pada 2024 lalu, Badan Informasi Geospasial (BIG) mencatat Indonesia memiliki 17.380 pulau.

Dalam kesempatan lain, Arif menyampaikan BRIN telah memiliki sejumlah inovasi bersama PTDI, seperti pesawat N219 yang siap diproduksi lebih banyak sesuai dengan pesanan pemerintah.

Ia juga menyebut BRIN akan memperluas kerja sama riset pertahanan dengan PT Pindad, termasuk penguatan pengembangan kendaraan taktis Maung melalui peningkatan riset dan teknologi otomotif.

"Kita juga nanti akan berkolaborasi juga dengan Pindad yang memproduksi alutsista serta industri otomotif kita. Saya kira Maung yang sudah diproduksi oleh Pindad ini terus akan diperkuat R&D-nya," kata Arif.

Selain itu, Arif mengatakan juga terus bersinergi dengan Kemendikti Saintek memastikan ekosistem riset nasional berjalan terpadu, terukur, dan mampu mempercepat lahirnya inovasi industri strategis. (mnf/isn) 

  🛩 CNN  

Baca Selanjutnya

RI Panen Kerja Sama Pertahanan hingga Ekonomi di 2025

PAL Indonesia akan membangun dua unit kapal selam Scorpene Evolved di Surabaya, merupakan hasil kerjasama dengan Perancis. (Naval Group)

Pemerintah Indonesia memperluas jejaring kemitraan strategis sepanjang 2025 di tengah ketidakpastian global.

Hasilnya, RI berhasil mengantongi tujuh kerja sama di bidang pertahanan serta 16 perjanjian penegakan hukum dengan berbagai negara mitra, sebagai bagian dari strategi diversifikasi dan penguatan ketahanan nasional.

Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan penguatan kerja sama lintas sektor tersebut merupakan bagian dari strategi Diplomasi Ketahanan, yang mengintegrasikan kebijakan luar negeri dan pertahanan sebagai instrumen stabilisasi. "Empat pertemuan 2+2 dalam satu tahun terakhir mencerminkan kesadaran strategis bahwa di tengah dunia yang semakin tidak dapat diprediksi, diplomasi dan pertahanan menjadi satu hal yang tidak terpisahkan," ujar Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 di Jakarta Pusat, Rabu (14/1/2026).

Dalam kerangka kedaulatan dan keamanan, Indonesia menyepakati tujuh kerja sama pertahanan serta 16 perjanjian penegakan hukum dengan sejumlah negara mitra, antara lain Australia, Kanada, Prancis, Turki, dan Yordania. Indonesia juga membentuk kemitraan strategis dengan Rusia dan Thailand, serta kemitraan strategis komprehensif dengan Vietnam.

Sugiono menegaskan berbagai kesepakatan tersebut bertujuan memperkuat kepastian kerja sama dan interoperabilitas antarmitra.

MT Harimau hasil kerjasama Indonesia dan Turkiye (Pindad)

"Bagi Indonesia, pertahanan tidak dibangun dengan unjuk kekuatan, tetapi melalui kepastian, pencegahan, dan membuka ruang-ruang dialog," tegasnya.

Sinergi diplomasi dan pertahanan juga tercermin dari pelaksanaan empat dialog two plus two (2+2) antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dengan negara mitra utama, yakni China, Jepang, Australia, dan Turki. Forum ini dipandang sebagai mekanisme penting untuk pengelolaan risiko strategis dan pencegahan salah hitung di tengah meningkatnya ketegangan global.

"Ketika risiko salah hitung meningkat dan persepsi menjadi faktor kunci, sinergi kebijakan luar negeri dan pertahanan adalah instrumen stabilisasi," kata Sugiono.

Di bidang ekonomi, pemerintah menekankan pentingnya ketahanan nasional melalui diversifikasi mitra dan penguatan arsitektur kerja sama. Sepanjang 2025, Indonesia menyepakati tiga perjanjian kerja sama ekonomi dengan Kanada, Peru, dan Eurasian Economic Union (EAEU), sembari mendorong penyelesaian berbagai perundingan perdagangan lainnya.

"Di dunia yang bergejolak, ketahanan ekonomi adalah daya tahan sekaligus daya tawar," ujar Sugiono.

Ke depan, pemerintah menegaskan diplomasi Indonesia akan terus diarahkan untuk memperluas kemitraan strategis, memperkuat daya tahan nasional, dan memastikan Indonesia tidak sekadar bertahan, tetapi mampu ikut menentukan arah di tengah tekanan global. (luc/luc)

  🤝  CNBC  

Baca Selanjutnya

Indonesia Memasuki Era Teknologi Bawah Air

Fregat Merah Putih dan KSOT (kapal selam otonom tempur) (FMI fb)

Indonesia adalah negara kepulauan dengan lebih dari 6 juta km persegi wilayah laut dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang membentang di jantung jalur perdagangan dunia.

Dalam lanskap strategis seperti ini, kekuatan bawah air bukan sekadar pelengkap, melainkan penentu daya gentar, kedaulatan, dan kendali laut, terutama di choke points utama Nusantara.

Kita, kini memasuki era baru teknologi bawah air. Pertanyaannya bukan lagi perlu atau tidak, melainkan bagaimana memilih kombinasi yang paling tepat.

Setidaknya ada tiga pilar kekuatan bawah air.

Pertama, kapal selam otonom tanpa awak (KSOT). Inovasi ini dikembangkan industri nasional lewat PT PAL Indonesia. KSOT menawarkan keunggulan persistent surveillance, biaya operasi rendah, dan risiko personel minimal. KSOT ideal untuk patroli berlapis, pengawasan chokepoints, penanaman sensor, serta memberi informasi target bagi kapal selam berawak. Namun, KSOT harus ditempatkan sebagai force multiplier atau penguat daya pengawasan, bukan pengganti kapal selam tempur.

Kedua, kapal selam mini (midget submarine). Sebagaimana tradisi desain Italia, model ini unggul untuk operasi perairan dangkal, litoral, dan misi khusus. Profil senyap, jejak akustik rendah, dan kemampuan infiltrasi membuatnya efektif untuk sea denial dekat pantai dan selat sempit. Kekurangannya ada pada jangkauan dan daya tahan, sehingga lebih tepat sebagai pelengkap, bukan tulang punggung.

Ketiga, kapal selam tempur kelas menengah. Contohnya Scorpène Evolved, yang punya daya jelajah jauh, sensor modern, dan teknologi baterai mutakhir. Kapal jenis ini bisa menjaga ZEE, patroli jarak jauh, dan mengendalikan jalur strategis di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

  Mengendalikan choke points 
ALKI (Ist)

Kekuatan laut Indonesia bertumpu pada pengendalian jalur sempit (choke points), seperti Selat Malaka, Sunda, Lombok, Makassar, hingga perairan Natuna dan Pasifik Barat. Di sinilah kombinasi berlapis bekerja optimal: KSOT menjaga pengawasan terus-menerus, kapal selam mini mengunci jalur sempit, dan kapal selam tempur menjaga kedalaman strategis, hingga ZEE. Jika ketiganya terintegrasi dalam satu sistem komando dan sensor, Indonesia punya pertahanan bawah laut yang kuat dan kredibel.

Ada tiga prinsip kebijakan pertahanan laut yang perlu ditegakkan.

Pertama, bertahap dan tervalidasi. Pengembangan KSOT harus mengikuti tahapan uji yang ketat dan transparan agar matang secara operasional.

Kedua, terintegrasi. Semua kapal selam berawak dan nirawak harus berada dalam satu sistem pengawasan dan kendali (C4ISR/Command, Control, Surveillance, and Reconnaissance) maritim terpadu.

Ketiga, mandiri dan berkelanjutan. Alih teknologi, perawatan (MRO/Maintenance, Repair, Overhaul) dalam negeri, dan penguatan ekosistem industri dengan PT PAL Indonesia sebagai jangkar harus menjadi syarat utama.

Pilihan terbaik, bukan memilih satu, melainkan merangkai ketiganya. Scorpène Evolved sebagai tulang punggung deterrence dan pengamanan ZEE; midget sebagai penjaga litoral dan selat; KSOT sebagai pengganda daya pengawasan. Dengan kombinasi ini, Indonesia tidak hanya memasuki era teknologi bawah air, tetapi juga memimpin dengan kebijakan yang cerdas, realistis, dan berdaulat.

Klaim keberhasilan uji tembak torpedo dari KSOT buatan PT PAL patut diberikan apresiasi sebagai salah satu terobosan keberhasilan industri pertahanan Indonesia. Rencana produksi 30 unit pada 2026 menunjukkan ambisi besar yang perlu mendapat perhatian serius para peneliti dan insan kapal selam, mengingat produksi ini merupakan upaya pertama Indonesia untuk memasuki domain wahana bawah laut tak berawak (XLUUV), sebuah area yang masih minim pengalaman dan kapasitas nasional.

Di balik gemerlap euforia nasionalisme teknologi, muncul pertanyaan kritis: apakah kita sedang bergerak menuju lompatan strategis, atau justru sedang mengambil risiko besar dalam ketergesaan?

Hingga kini, belum ada laporan teknis resmi soal tahapan uji. Hal yang muncul baru pengumuman visual, tanpa detail teknis. Padahal, di negara lain, seperti Inggris, program kapal selam otonom butuh lebih dari satu dekade pengujian, sebelum dianggap matang. Prinsip universalnya jelas: sistem harus stabil dulu, baru diuji senjata.

Keberhasilan uji tembak torpedo memang layak diapresiasi sebagai upaya berani dalam memajukan teknologi pertahanan nasional. Tapi publik berhak bertanya: apakah torpedo tersebut ditembakkan dari kedalaman operasi yang sesungguhnya? Apakah sistem navigasi otonom sudah berfungsi penuh? Apakah platform tersebut telah melalui pengujian menyeluruh, termasuk sistem komunikasi bawah laut dan kemampuan fail-safe jika terjadi gangguan?

Sampai hari ini, belum ada laporan teknis resmi yang dirilis kepada publik terkait seluruh tahapan validasi sistem. Tidak diketahui bagaimana struktur kapal diuji terhadap tekanan laut dalam, atau apakah sistem kendali dan propulsi telah melalui simulasi skenario darurat. Yang ada hanyalah pengumuman visual dan simbolik, tanpa disertai penjelasan teknis yang menjadi standar dalam program alutsista berteknologi tinggi.

Sebagai pembanding, program XV Excalibur milik Royal Navy Inggris yang dikembangkan oleh MSubs dan Thales menghabiskan lebih dari satu dekade, sejak fase konseptual, hingga pengujian penuh. Uji pelampung, uji kedalaman, validasi komunikasi bawah laut, hingga integrasi sistem navigasi berbasis kecerdasan buatan dilakukan secara bertahap, dengan pendampingan lembaga klasifikasi dan institusi sertifikasi sipil dan militer. Excalibur tidak melakukan uji senjata, sebelum sistem platform dinyatakan stabil dan matang. Ini adalah kaidah universal dalam pengembangan sistem bawah laut: maturity first, weapon later.

  Melompati tahapan? 
KSOT kreasi PAL Indonesia (PAL)

KSOT muncul secara publik baru tahun ini dan langsung menembakkan torpedo, tanpa publikasi tahapan-tahapan uji sebelumnya. Tanpa dokumentasi uji selam, navigasi, stabilitas, maupun demonstrasi kecerdasan buatan onboard, proyek ini dalam hitungan bulan telah diklaim siap produksi. Bahkan, dalam konferensi pers, 30 Oktober 2025, Kementerian Pertahanan menyatakan rencana pembelian hingga 30 unit.

Tidak ada satu pun pihak yang menentang kemajuan teknologi nasional. Tidak ada pula yang menginginkan Indonesia tertinggal dalam lomba kemandirian sistem senjata bawah laut. Tapi kemajuan harus dibangun di atas perhitungan yang cermat, pengujian yang lengkap, dan tata kelola yang kuat.

Apabila KSOT memang dirancang menjadi tulang punggung kekuatan laut masa depan Indonesia, maka program ini harus melalui tahapan sebagaimana layaknya proyek strategis dunia. Ia harus diuji secara ilmiah, diaudit secara menyeluruh, dan dievaluasi secara objektif. Tidak bisa ada ruang bagi pencapaian simbolik yang justru mengganggu program-program yang lebih fundamental dan telah terikat secara kontraktual.

Sebaliknya, jika KSOT hanya dipaksakan demi kepentingan sesaat, maka kita sedang menghadirkan proyek berisiko tinggi di tengah badai masalah yang belum selesai. Kita harus berani membedakan antara keberanian teknologi dan kesembronoan manajerial. Karena dalam dunia pertahanan, kesalahan kecil dalam tahap awal bisa menjadi bencana besar di medan operasi.

Semestinya, pengadaan sistem strategis seperti ini berada dalam kerangka kebijakan industri pertahanan yang terintegrasi dan transparan, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta peran regulator dan pengguna akhir.

  ⚓  antara  

Baca Selanjutnya

DEFEND ID Mantapkan Strategi Operasional 2026

  Bidik Kontrak Rp 132 Triliun (Defend.id)

Holding Industri Pertahanan DEFEND ID yang dipimpin oleh PT Len Industri (Persero) menegaskan langkah agresifnya dalam memperkuat daya saing industri pertahanan nasional melalui penetapan strategi operasional perusahaan tahun 2026. Strategi ini dirancang secara terarah, adaptif, dan berkelanjutan guna memastikan DEFEND ID tetap relevan di tengah dinamika industri pertahanan dan nonpertahanan, baik di tingkat nasional maupun global.

Direktur Utama Holding DEFEND ID, Joga Dharma Setiawan, menyampaikan bahwa perumusan strategi 2026 dilakukan secara komprehensif dengan mengacu pada Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), aspirasi pemegang saham, serta analisis menyeluruh terhadap kondisi internal dan eksternal perusahaan.

“Strategi 2026 kami rumuskan ke dalam Corporate Strategic Scenario (CSS) dan diterjemahkan ke dalam tujuh pilar utama, mulai dari penguatan bisnis, inovasi produk dan layanan, hingga transformasi proses bisnis, SDM, dan teknologi informasi sebagai penggerak utama bisnis,” ujar Joga.

Tujuh pilar strategis tersebut menjadi fondasi utama dalam menjaga ketahanan bisnis DEFEND ID sekaligus mendorong akselerasi pertumbuhan di tengah tantangan global yang kian kompleks. Pendekatan ini dirancang agar perusahaan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar, kebutuhan teknologi, serta tuntutan efisiensi yang semakin tinggi.

Untuk memastikan target 2026 dapat tercapai, DEFEND ID telah menyiapkan sejumlah langkah operasional strategis. Langkah tersebut meliputi optimalisasi proyek pertahanan dan nonpertahanan, percepatan realisasi kontrak baru, peningkatan burn rate operasional, penguatan struktur keuangan, serta streamlining anak usaha guna menciptakan struktur bisnis yang lebih efisien dan bankable.

“Kami juga fokus pada penguatan kapasitas produksi, digitalisasi proses bisnis, serta peningkatan kompetensi SDM agar seluruh lini perusahaan bergerak lebih agile dan produktif,” lanjut Joga.

Sebelum strategi tersebut ditetapkan, DEFEND ID melakukan evaluasi internal secara menyeluruh. Evaluasi ini mencakup analisis kinerja keuangan, efisiensi biaya, struktur permodalan, kapabilitas sumber daya manusia, kesiapan teknologi, hingga efektivitas proses bisnis di seluruh entitas holding. Hasil evaluasi tersebut menjadi pijakan utama dalam menyusun strategi perbaikan dan penguatan di setiap lini usaha.

Dari sisi peluang, DEFEND ID melihat prospek bisnis yang signifikan seiring meningkatnya belanja pertahanan nasional, hadirnya proyek strategis pemerintah, serta peluang ekspansi ke sektor komersial dan nonpertahanan. Kawasan Asia Pasifik dan Afrika menjadi fokus utama pengembangan pasar.

“Pasar Asia Pasifik dan Afrika menjadi fokus kami, seiring dengan peluang kontrak pertahanan baru dan proyek lintas kementerian, seperti Kementerian Pertahanan, Perhubungan, ESDM, hingga Kementerian Komunikasi dan Informatika,” jelas Joga.

  💥  Pikiran Rakyat  

Baca Selanjutnya

Menhan RI Kunjungan Resmi ke Kemhan Bosnia dan Herzegovina

Bahas penguatan inhan hingga penempatan Athan (Dok. Kemhan)
Dirjen Strahan Kemhan Mayjen TNI Agus Widodo, S.IP., M.Si., mendampingi Menhan RI pada kunjungan resmi ke Kemhan Bosnia dan Herzegovina. Menhan RI beserta delegasi di terima langsung oleh Menhan Bosnia dan Herzegovina H.E. Zukan Helez, di Kementerian Pertahanan Bosnia dan Herzegovina, Sarajevo, Minggu (11/1/2026).

Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral serta menjajaki pengembangan kerja sama strategis di bidang pertahanan.

Dalam diskusi pertahanan, kedua Menhan membahas dinamika lingkungan strategis regional dan global serta menegaskan pentingnya kerja sama pertahanan dalam menjaga stabilitas, perdamaian, dan keamanan dunia.

Selanjutnya, dalam konferensi pers pertemuan antara kedua Menhan menghasilkan komitmen kuat untuk meningkatkan kerja sama bilateral di berbagai bidang pertahanan. Fokus utama mencakup penguatan industri pertahanan, pendidikan militer, transfer teknologi, serta dukungan bersama bagi upaya misi kemanusiaan dan perdamaian, di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai wujud kontribusi bersama terhadap perdamaian dan stabilitas global.

Sebagai hasil konkret dari pertemuan tersebut, pejabat tinggi pertahanan kedua negara menandatangani Joint Statement yang menegaskan kesepakatan untuk meningkatkan kerja sama pertahanan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Kerja Sama Pertahanan dalam waktu sesegera mungkin, dan penjajakan penempatan atase pertahanan Bosnia di Indonesia, sebagai langkah peningkatan hubungan diplomatik militer kedua negara.

Hal ini menjadi bukti keseriusan kedua negara membangun kemitraan strategis yang saling menguntungkan dan berbasis kepercayaan.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangkaian kunjungan kerja di Bosnia dan Herzegovina, Menhan RI beserta delegasi juga melaksanakan kunjungan ke fasilitas industri pertahanan Pretis.

Kunjungan Menhan RI ini menegaskan kebijakan pertahanan Indonesia yang terbuka terhadap penguatan kerja sama pertahanan dengan mitra internasional, sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, serta diharapkan segera ditindaklanjuti guna mendukung kepentingan pertahanan kedua negara dan perdamaian dunia.

  🤝  Kemhan  

Baca Selanjutnya

Ada Pergeseran Strategi Kerja Sama Pertahanan RI-Turki

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, bersama Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, memimpin pertemuan perdana Menteri Luar Negeri-Menteri Pertahanan (2+2) Indonesia- Türkiye, bersama dengan Menteri Luar Negeri Türkiye, Hakan Fidan, dan Menteri Pertahanan Türkiye, Yaşar Güler (9/1). (Dok. Kementrian Luar Negeri)
Kunjungan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin ke Aselsan mengindikasikan pergeseran strategis dalam konteks kerja sama pertahanan antara RI dan Turki. Hal itu disampaikan pengamat pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi.

"Jika sebelumnya hubungan ini didominasi oleh kerja sama G-to-G (antarpemerintah) dan pembelian alutsista jadi, kini arahnya bergerak ke fase yang lebih matang dan kompleks, yaitu kolaborasi industri (B-to-B) melalui skema joint venture," ujar dia, Sabtu (10/1/2026).

Seperti diketahui, di antara poin kerja sama pertahanan Indonesia-Turki adalah pembentukan joint venture antara Aselsan dengan salah satu perusahaan swasta asal Indonesia, Republikorp.

Menurut Khairul, pelibatan Republikorp dalam kesepakatan joint venture dengan Aselsan, yang merupakan perusahaan pertahanan milik negara Turki, memberikan sinyal kesadaran negara. Dalam hal ini, pemerintah agaknya memafhumi keterbatasan badan usaha milik negara (BUMN) dalam menyerap teknologi secara cepat.

"Langkah ini juga merupakan trade-off strategis sehingga fleksibilitas swasta tetap harus diimbangi dengan kontrol negara yang ketat. Apalagi, mengingat teknologi yang dipertukarkan ini menyangkut sistem pertahanan dan kedaulatan data," jelas Khairul.

Kedalaman transfer teknologi akan menjadi tantangan utama dalam joint venture Aselsan-Republikorp dari sisi Indonesia. Sebab, Aselsan dapat dikatakan menguasai teknologi yang menjadi "saraf dan otak" militer, seperti C4ISR, radar, avionik, dan perang elektronika.

"Pertanyaan kuncinya adalah, apakah kerja sama ini hanya menjadikan Indonesia basis perakitan, atau benar-benar mencakup penguasaan desain sistem, source code tertentu, serta kemampuan modifikasi mandiri sesuai doktrin operasi TNI?" ucap Khairul.

Ia juga menyoroti orkestrasi ekosistem industri pertahanan nasional. Masuknya joint venture tersebut diharapkan dapat melengkapi, bukan menggeser, peran BUMN pertahanan sebagai lead integrator.

Khairul memandang, pemerintah perlu bertindak sebagai dirigen supaya tidak terjadi duplikasi investasi atau kanibalisasi, dengan pembagian peran yang jelas antara BUMN dan swasta nasional dalam rantai pasok pertahanan.

Dilihat dari sisi geopolitik dan keamanan pasokan, menurut Khairul, pendalaman kerja sama industri dengan Turki adalah langkah diversifikasi yang rasional. Bagaimanapun, hal itu masih dengan catatan.

"Keberhasilannya akan mensyaratkan dua hal, yaitu regulasi turunan yang tegas untuk mengawasi joint venture swasta–asing di sektor sensitif, serta kesiapan absorptive capacity SDM nasional. Tanpa itu, alih teknologi berisiko berhenti sebagai simbol, bukan fondasi kemandirian pertahanan," tukas dia.

Pada Jumat (9/1/2026), Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin mengadakan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Turki Yasar Guler, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Turki, dan Presidency of Defense Industries (SSB) di Ankara, Turki.

Dalam pertemuan tersebut, kedua negara membahas penguatan kerja sama pertahanan Indonesia-Turki yang telah terjalin erat selama ini. Baik Sjafrie dan Guler sepakat mengembangkan industri pertahanan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta penguatan hubungan antarlembaga pertahanan kedua negara.

Usai pertemuan, Menhan Sjafrie meninjau kompleks industri pertahanan Aselsan di kota yang sama. Hal itu guna memperoleh gambaran umum mengenai kapabilitas dan perkembangan teknologi pertahanan yang dimiliki Turki. Kunjungan itu menjadi bagian dari upaya memperluas pemahaman dan membuka peluang kerja sama yang lebih konkret di masa mendatang.

  🤝  Republika  

Baca Selanjutnya

PT Len Industri Dipercaya Rakit Ulang Radar BMKG

Mobile Cuaca Respons Cepat (MCRC) milik BMKG yang ditentukan di Bandara internasional Kertajati untuk periode Natal 2025 dan Tahun Baru 20w6. (ANTARA/HO PT LEN Industri)

BUMN PT Len Industri dipercaya pabrikan radar Italia Eldes untuk melakukan perakitan ulang dan optimalisasi sistem Mobile Cuaca Respons Cepat (MCRC) milik BMKG guna mengamankan keselamatan penerbangan pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Langkah strategis yang juga diambil Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) ini menyusul keterbatasan mobilitas tenaga ahli pabrikan dari Italia pada periode libur panjang tersebut, sehingga penanganan teknologi kritikal yang biasanya melibatkan supervisi langsung pihak asing, kini diserahkan kepada kapabilitas industri pertahanan dalam negeri.

Direktur Utama PT Len Industri Joga Dharma Setiawan dalam keterangan di Bandung, Jawa Barat, Senin, mengatakan mandat ini menjadi bukti kesiapan sumber daya nasional dalam menangani teknologi vital dalam waktu singkat.

"Kepercayaan yang diberikan BMKG dan produsen radar internasional kepada Len merupakan bukti bahwa kapabilitas teknis anak bangsa mampu menjawab kebutuhan kritis, bahkan dalam kondisi waktu yang sangat terbatas," ujar Joga.

Optimalisasi radar cuaca ini, lanjutnya, merupakan bentuk komitmen pihaknya dalam mendukung keselamatan masyarakat serta kelancaran penyelenggaraan Posko Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Perakitan ulang radar canggih tersebut dilakukan di fasilitas PT Len Industri di Bandung dengan standar mutu dan keselamatan ketat sesuai spesifikasi global Eldes.

Setelah melalui serangkaian pengujian, MCRC tersebut langsung ditempatkan di Bandara Internasional Kertajati, Jawa Barat. Keberadaan radar ini krusial untuk memantau kondisi cuaca secara seketika (real time), yang menjadi data utama bagi pilot dan otoritas bandara dalam menjamin keselamatan transportasi udara di tengah cuaca ekstrem.

Selain sistem MCRC di Kertajati, BUMN yang bergerak di bidang elektronika pertahanan ini juga merampungkan perawatan kendaraan Sprinter BMKG yang beroperasi di KM 166.

Seluruh sistem pendukung pada kendaraan taktis pemantau cuaca tersebut dipastikan berfungsi optimal untuk memantau jalur strategis arus mudik dan balik.

Keberhasilan teknisi lokal dalam mengambil alih peran teknisi pabrikan asing ini dinilai memperkuat ekosistem industri strategis nasional, sekaligus mendukung upaya substitusi impor dan penguasaan rantai nilai teknologi di dalam negeri.

"Saat ini seluruh sistem radar cuaca dan kendaraan pendukung yang ditangani Len telah beroperasi secara normal dan andal," tutur dia.

  📡  antara  

Baca Selanjutnya

Kerja Sama Pertahanan dalam Pertemuan 2+2 RI-Turkiye

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, bersama Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, memimpin pertemuan perdana Menteri Luar Negeri-Menteri Pertahanan (2+2) Indonesia- Türkiye, bersama dengan Menteri Luar Negeri Türkiye, Hakan Fidan, dan Menteri Pertahanan Türkiye, Yaşar Güler (9/1). (Dok. Kementrian Luar Negeri)

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono bersama Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, memimpin pertemuan perdana Menteri Luar Negeri-Menteri Pertahanan (2+2) Indonesia-Turki, bersama dengan Menteri Luar Negeri Türkiye, Hakan Fidan, dan Menteri Pertahanan Türkiye, Yaşar Güler pada Jumat (9/1/2026).

Melansir keterangan resminya, pertemuan 2+2 ini merupakan amanat langsung Presiden kedua negara yang disepakati dalam pertemuan perdana Indonesia-Türkiye High-Level Strategic Cooperation Council (HLSC) pada bulan Februari tahun lalu.

Menlu Sugiono menegaskan, pertemuan 2+2 ini merupakan platform penting untuk memperkuat koordinasi dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif kedua negara.

"Indonesia menyelenggarakan pertemuan 2+2 ini hanya dengan sekelompok negara mitra, mencerminkan kepercayaan dan komitmen jangka panjang yang mendalam untuk membangun hubungan bilateral yang lebih kuat dengan Türkiye" ujar Menlu Sugiono dikutip Sabtu (10/1/2026).

Pertemuan 2+2 pun membahas penguatan kerja sama di bidang-bidang prioritas kedua negara, termasuk pertahanan dan industri pertahanan, energi, perdagangan, dan investasi. Para Menteri juga bertukar pandangan mengenai perkembangan regional dan global yang menjadi perhatian bersama.

Pada bidang ekonomi, Indonesia dan Türkiye sepakat mengenai pentingnya percepatan penyelesaian Preferential Tariff Agreement (PTA) terbatas sebagai langkah awal menuju Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) guna meningkatkan nilai perdagangan bilateral.

"Kedua pihak juga mendorong peningkatan kerja sama investasi, termasuk di sektor energi, pertambangan, industri petrokimia, dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik," ujarnya.

Terkait isu regional dan global, Indonesia dan Türkiye menegaskan komitmen sebagai mitra strategis dan negara Global South untuk memperkuat kerja sama multilateral. Kedua negara juga bertukar pandangan mengenai situasi di Palestina, Timur Tengah, kawasan ASEAN dan Pasifik, serta perkembangan global lainnya.

Indonesia menegaskan kembali dukungan terhadap keinginan Türkiye menjadi ASEAN Full Dialogue Partner. Kedua negara juga sepakat untuk terus mendorong kerja sama konkret ASEAN-Türkiye, khususnya di bidang ekonomi.

Terkait Palestina, sebagai anggota Group of Eight, Indonesia dan Türkiye mendorong pentingnya gencatan senjata di Gaza, memastikan akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, serta langkah-langkah rekonstruksi kedepan.

Adapun hasil pertemuan dituangkan dalam Joint Declaration yang mencerminkan komitmen bersama Indonesia dan Türkiye untuk memperkuat kemitraan strategis secara berkelanjutan. (CNBC/dce)

  Kembangkan Teknologi Pesawat & Sistem Pertahanan 
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, bersama Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, memimpin pertemuan perdana Menteri Luar Negeri-Menteri Pertahanan (2+2) Indonesia- Türkiye, bersama dengan Menteri Luar Negeri Türkiye, Hakan Fidan, dan Menteri Pertahanan Türkiye, Yaşar Güler (9/1). (Dok. Kementrian Luar Negeri)
Pemerintah Indonesia dan Turki menyepakati perluasan kerja sama di bidang industri pertahanan, khususnya pengembangan teknologi strategis seperti pesawat militer dan sistem persenjataan.

Kesepakatan ini menjadi salah satu poin utama dalam Forum Dialog 2+2 antara Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri kedua negara yang digelar di Ankara, Jumat (9/1/2026).

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan tingkat tinggi antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istana Bogor, Februari 2025.

Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa kerja sama teknologi pertahanan akan segera dijalankan untuk memperkuat kemandirian alutsista nasional.

“Kesepakatan kerja sama pertahanan juga termasuk pengembangan teknologi di teknologi pesawat. Kami akan melakukannya secepat mungkin agar kemampuan pertahanan kami bisa dikembangkan dengan kesepakatan kerja sama pertahanan dengan Turki,” ujar Sjafrie.

Turki dinilai sebagai mitra penting dalam membangun kapasitas industri pertahanan Indonesia, mengingat pengalaman dan kemampuan teknologinya di sektor persenjataan, sistem radar, dan wahana tempur udara.

Dalam rangkaian kunjungannya, delegasi Indonesia juga meninjau fasilitas industri pertahanan Turki di kompleks ASELSAN. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk menjajaki kolaborasi lanjutan dengan perusahaan pertahanan Turki serta memahami peluang transfer of technology yang dapat diterapkan di Indonesia.

Selain pengembangan industri, kerja sama juga mencakup pembentukan kelompok kerja antara kedua negara untuk mendukung pelaksanaan teknis proyek-proyek pertahanan kedua negara.

Pertemuan Dialog 2+2 ini merupakan yang pertama antara Indonesia dan Turki dan menjadi tindak lanjut dari kesepakatan kedua kepala negara sebelumnya dalam kerja sama strategis tingkat tinggi. Kedua pihak sepakat untuk melanjutkan forum ini secara berkala, dengan pertemuan selanjutnya dijadwalkan berlangsung di Jakarta.

  🤝  CNBC / Berita Satu  

Baca Selanjutnya

Menhan Kunjungan Kerja ke Turkiye

  Perkuat kerjasama inhan (Airspace Review Fb)

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengawali kunjungan kerja di Turki dengan pertemuan dan courtesy call bersama Menteri Pertahanan Turki, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Turki, serta pimpinan Presidency of Defence Industries di kompleks ASELSAN, Ankara, Jumat (9/1).

Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama pertahanan Indonesia–Turki yang telah terjalin erat, khususnya dalam pengembangan industri pertahanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan hubungan antarlembaga.

Menhan RI menekankan bahwa Turki merupakan mitra strategis dalam memperkuat kemandirian pertahanan nasional, termasuk pembangunan ekosistem industri pertahanan berkelanjutan dan penguatan kapasitas menghadapi dinamika strategis global.

Dalam rangkaian kegiatan, Menhan dan jajaran turut meninjau fasilitas industri pertahanan ASELSAN sebagai upaya membuka peluang kerja sama yang lebih konkret dan berkelanjutan.

  💥  Kemhan  

Baca Selanjutnya

PTDI Restorasi CN 235

  Kembali perkuat skadron udara 27 Serah Terima Restorasi Pesawat CN-235 dari PTD (DispenauI)
Momentum bersejarah kembali terukir bagi TNI Angkatan Udara seiring rampungnya program restorasi Pesawat CN-235. Bertempat di Hanggar Rotary Wing ACS PT Dirgantara Indonesia (PTDI), Bandung, Jumat (08/01/2025), Komandan Komando Pemeliharaan Materiel TNI Angkatan Udara (Dankoharmatau) Marsda TNI Ir. Suryanto menghadiri langsung kegiatan Serah Terima Restorasi Pesawat CN-235 dari PTDI kepada Dangroup 1 Angkut.

Dalam sambutannya, Dankoharmatau mengawali dengan ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut dalam keadaan sehat dan penuh semangat kebersamaan. Juga menegaskan bahwa penyelesaian restorasi pesawat CN-235 ini merupakan capaian yang telah lama dinantikan oleh TNI AU, khususnya oleh jajaran grup angkut yang selama ini menghadapi keterbatasan kesiapan alutsista, terutama di Skadron Udara 27.

Marsda TNI Ir. Suryanto menyampaikan bahwa penantian panjang tersebut kini terjawab dengan tuntasnya restorasi pesawat 2305, yang diharapkan segera dapat dioperasionalkan. Kehadiran kembali CN-235 ini diyakini akan menjadi penguat signifikan bagi kekuatan angkut udara TNI AU, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan satuan dalam menjawab tuntutan tugas yang semakin kompleks.

Lebih lanjut, Dankoharmatau menekankan pentingnya peran pesawat CN-235 dalam mendukung pelaksanaan operasi maupun latihan, khususnya di wilayah Papua yang memiliki tantangan geografis tinggi. Dengan karakteristik pesawat yang andal dan fleksibel, CN-235 diharapkan mampu menjadi tulang punggung mobilitas udara Skadron Udara 27 dalam menjalankan tugasnya.

Atas keberhasilan program restorasi ini, Dankoharmatau mewakili TNI Angkatan Udara menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran PT Dirgantara Indonesia. Dankoharmatau menilai sinergi yang terjalin antara TNI AU dan industri pertahanan nasional merupakan bukti nyata komitmen bersama dalam menjaga dan meningkatkan kesiapan alpalhankam matra udara.

Dankoharmatau juga berharap agar proses ferry flight, operasional, hingga perawatan pesawat CN-235 ke depan dapat berjalan lancar dan optimal, dan juga menegaskan bahwa keandalan dan tingkat kesiapan pesawat harus terus dijaga agar dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mendukung setiap tugas TNI Angkatan Udara di masa mendatang.

Kegiatan serah terima ini turut dihadiri Direktur Produksi PT DI beserta jajaran Kepala Divisi dan Manajer PT DI, Kapuspalhan Baloghan Kemhan yang diwakili Kolonel Tek Lutfi C. C., Kapuslaik Kemhan yang diwakili Kolonel Tek Suparman, Kapuslaiklambangjaau yang diwakili Kolonel Tek Yani, Kadisaeroau, Dangroup 1 Angkut, Danlanud Husein, serta Dandepohar 10. Kehadiran para pejabat tersebut semakin menegaskan pentingnya momen ini sebagai simbol keberhasilan kolaborasi strategis dalam memperkuat kekuatan udara nasional. (Penkoharmatau)

  ✈ TNI AU  

Baca Selanjutnya

Indonesia Berupaya Akuisisi KF-21 Blok 2

KF-21 Boramae blok I prototipe no 005, yang direncanakan akan dikirim ke Indonesia (ZBAA_zhang)

Indonesia minati akuisisi pesawat tempur KF-21 Blok 2.

Dari laman Jane's, diberitakan keterlibatan Indonesia dalam program pesawat tempur KF-21 Boramae Korea Selatan tampaknya akan semakin mendalam, dengan indikasi baru bahwa Jakarta mungkin akan membeli 16 varian Blok 2 pesawat tersebut sebagai bagian dari paket untuk menghidupkan kembali kontrak yang telah lama terhenti.

Perkembangan ini muncul dari pertemuan tertutup di Kementerian Pertahanan Indonesia (Kemhan) di Jakarta pada 7 Januari, yang diadakan menyusul usulan yang diajukan oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto kepada Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung selama pertemuan pribadi di KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) pada Oktober 2025.

Menurut dokumen yang diberikan kepada Janes, pertemuan 7 Januari tersebut dipimpin oleh Kepala Program dan Evaluasi di Badan Logistik Kemhan.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan dari Korea Aerospace Industries (KAI) dan perusahaan kedirgantaraan milik negara Indonesia, PT Dirgantara Indonesia (PTDI).

  ★ Jane's  

Baca Selanjutnya