Pesawat KF-21 Boramae Dijual dengan Harga 125 Juta USD/Unit ke Indonesia

  40 % lebih murah dari pesawat sejenis dari barat

Pesawat tempur KF-21 Boramae kursi tunggal, kemungkinan yang akan dikirimkan ke Indonesia (Jetphotos)

KAI menawarkan 16 unit KF-21 Block 2 seharga $2 miliar sebagai alternatif yang diklaim lebih murah, tetapi harga tersebut tidak termasuk persenjataan, sementara F-35 mencapai $208-225 juta dan Rafale $225 juta dalam kesepakatan terbaru.

Korea Selatan mempromosikan pesawat tempur terbarunya, KF-21 Boramae, ke Indonesia, dan untuk pertama kalinya ada kesempatan untuk setidaknya memperkirakan secara kasar berapa biaya pesawat tempur ini.

Korea menawarkan Indonesia pembelian 16 pesawat KF-21 Block 2 dengan harga sekitar $2 miliar — secara kasar, ini berarti $125 juta per pesawat, yang hingga saat ini mungkin merupakan harga ekspor pesawat tempur yang benar-benar demokratis.

Defense Express mencatat bahwa rincian proposal Korea Selatan untuk pesawat tempur KF-21 bagi Indonesia saat ini belum diketahui, sehingga tidak jelas apa saja yang termasuk dalam biaya ini — misalnya, jika ini hanya mencakup pesawat tanpa senjata, maka akan membutuhkan biaya yang cukup besar, atau apakah mesin termasuk dalam biaya dan sebagainya.

Jadi, 125 juta USD dapat dianggap sebagai titik awal, sementara biaya pesawat tempur sebenarnya secara komprehensif pada akhirnya mungkin lebih tinggi — dan ini bukan margin kecil tetapi kemungkinan jumlah tambahan puluhan juta dolar.

Pada saat yang sama, Korea Selatan mempromosikan pesawat tempur KF-21 terutama sebagai solusi dengan harga terjangkau, dan sebelumnya menekankan bahwa pesawat ini bisa hingga 40% lebih murah dibandingkan dengan pesaing Barat.

Sekarang, dengan mengetahui setidaknya perkiraan biaya ekspor pesawat tempur, kita dapat membandingkan apakah pesawat ini benar-benar semurah itu.

Pertama-tama, perlu disebutkan F-35 Amerika sebagai perwakilan khusus dari generasi kelima — dengan mempertimbangkan, sekali lagi, perbedaan biaya dari satu negara ke negara lain dan bergantung pada jumlah persenjataan, faktor lain termasuk seberapa besar jumlah pesawat yang direncanakan untuk dipesan.

Sebagai contoh, satu pesawat F-35 untuk Rumania pada tahun 2024 berharga sekitar $225 juta per pesawat tempur jika membeli total 32 pesawat. Dan ini tanpa persenjataan (tetapi ini bukan kesepakatan akhir, jadi ini mencakup biaya maksimum yang mungkin).

Untuk Republik Ceko dalam kontrak tetap, biaya pesawat tempur mencapai $208,3 juta. Dan ini mencakup harga beberapa tahun yang lalu, sementara saat ini biaya pesawat ini mungkin bahkan lebih tinggi.

Jumlah uang yang hampir sama dikeluarkan pembeli untuk satu pesawat tempur Rafale buatan Prancis — sebagai contoh, dapat disebutkan Serbia, yang pada tahun 2024 membeli 12 pesawat dengan harga €225 juta per unit.

Bahkan F-16 baru pun bisa berharga cukup mahal, bahkan lebih mahal daripada generasi kelima, contohnya di Filipina, yang tahun lalu menetapkan biaya maksimum hingga $279 juta per pesawat.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini dan jika mengambil biaya pesawat tempur modern dari $200 juta per unit, agar KF-21 40% lebih murah daripada para pesaingnya, biayanya seharusnya sekitar $120 juta per pesawat, sehingga pesawat Korea Selatan sudah tidak sesuai dengan indikator ini.

  ★  Defence  

Baca Selanjutnya

Prabowo Memulai Era Baru Modernisasi Alutsista RI

 Dari Rafale - BrahMos Pesawat Rafale TNI AU (skuadron 12)

Indonesia resmi menambah daftar belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista) dengan menyetujui pembelian rudal BrahMos dan Astra dari India. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sekaligus memodernisasi kekuatan pertahanan nasional.

Kesepakatan tersebut dicapai saat Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi melakukan kunjungan resmi ke Jakarta pada Selasa dan bertemu Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan itu, India menyepakati ekspor sistem rudal jelajah supersonik BrahMos dan rudal udara-ke-udara Astra kepada Indonesia dengan nilai sekitar US$ 630 juta atau setara Rp 11,3 triliun (asumsi kurs Rp 17.980 per dolar AS).

BrahMos merupakan rudal jelajah supersonik hasil pengembangan bersama India dan Rusia yang dikenal memiliki kemampuan diluncurkan dari berbagai platform, baik darat, laut, maupun udara. Sementara itu, Astra adalah rudal udara-ke-udara buatan India yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan tempur pesawat tempur.

Pembelian BrahMos dan Astra semakin memperpanjang daftar pengadaan alutsista strategis Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Sejak 2019, saat Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan), pemerintah secara agresif melakukan modernisasi alutsista dengan menggandeng berbagai negara mitra, mulai dari Amerika Serikat (AS), Prancis, Italia, Turki, Korea Selatan (Korsel), hingga India.

Kebijakan tersebut sejalan dengan agenda modernisasi pertahanan yang terus didorong Prabowo, baik saat memimpin Kementerian Pertahanan (Kemhan) maupun setelah menjabat sebagai Presiden. Penguatan dilakukan di seluruh matra, mencakup pesawat angkut, jet tempur, drone, radar, kapal perang, kapal selam, hingga sistem rudal.

Sejumlah alutsista yang telah dipesan Indonesia antara lain pesawat angkut C-130J Super Hercules, Airbus A400M Atlas, jet tempur Rafale, dan drone TAI Anka-S. Ada pula radar pertahanan udara Thales Ground Master 403, fregat Merah Putih, serta kapal kepresidenan Bung Karno Class.

Di sektor pengadaan strategis, Indonesia juga memesan 42 unit jet tempur Dassault Rafale F4 dari Prancis senilai sekitar US$ 8,1 miliar. Ada juga dua kapal selam Scorpène Evolved dengan estimasi nilai US$ 2 miliar, serta dua kapal perang Brawijaya Class dari Fincantieri Italia senilai sekitar US$ 1,39 miliar.

Selain BrahMos dan Astra, Indonesia juga memperkuat kemampuan sistem persenjataannya melalui pengadaan rudal balistik jarak pendek Khan SRBM, rudal pertahanan udara Hisar-O MRSAM, serta rudal antikapal Roketsan Atmaca. Langkah ini menunjukkan strategi pemerintah untuk mendiversifikasi sumber pengadaan alutsista sekaligus meningkatkan kemampuan pertahanan nasional di tengah dinamika keamanan kawasan yang semakin kompleks.

 Lalu, Dari Mana Sumber Pembiayaannya?

Keinginan untuk membangun sistem pertahanan yang lebih modern tentu membutuhkan modal besar. Belanja alutsista seperti pesawat tempur, kapal perang, radar, drone, hingga rudal bukan pengeluaran kecil.

Sebagian besar kontraknya juga menggunakan mata uang asing. Sehingga kebutuhan anggarannya ikut dipengaruhi pergerakan rupiah terhadap dolar AS maupun euro.

Dalam anggaran Kemhan, terutama untuk program modernisasi alutsista, sumber pembiayaan belanja pertahanan berasal dari Rupiah Murni APBN, serta juga dapat berasal dari pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), hingga Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dan, pada 2026, anggaran Kemhan ditetapkan sebesar Rp 187,1 triliun.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 yang diundangkan pada 28 November 2025. Anggaran tersebut dibagi ke dalam dua fungsi utama, yakni fungsi pertahanan dan fungsi pendidikan.

Fungsi pertahanan menjadi porsi terbesar dengan alokasi Rp 186,6 triliun. Sementara itu, fungsi pendidikan mendapat anggaran Rp 490 miliar.

Jika dilihat dari programnya, pos terbesar berada pada Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarana Prasarana Pertahanan. Nilainya mencapai Rp 84,48 triliun atau sekitar 45,1% dari total anggaran Kemhan 2026.

Menariknya, sumber dana terbesar untuk program modernisasi tersebut justru berasal dari pinjaman luar negeri. Dari total Rp 84,48 triliun, pinjaman luar negeri mencapai Rp 46,5 triliun, lalu Rupiah Murni sebesar Rp 33,44 triliun, pinjaman dalam negeri Rp 3,69 triliun, SBSN Rp 800 miliar, serta Pendapatan Negara Bukan Pajak sekitar Rp 60 miliar.
 
Komposisi ini menunjukkan bahwa modernisasi alutsista Indonesia tidak hanya bertumpu pada belanja langsung dari kas negara. Untuk pengadaan besar seperti pesawat tempur, kapal perang, radar, hingga sistem rudal, pemerintah juga menggunakan skema pembiayaan lain, terutama pinjaman luar negeri.

Dalam beberapa tahun terakhir, anggaran Kemhan sendiri bergerak naik. Pada APBN 2024, Kemhan mendapatkan alokasi sekitar Rp 139,26 triliun. Pada APBN 2025, angkanya naik menjadi sekitar Rp 166,26 triliun.

Namun, angka 2025 itu kemudian mengalami penyesuaian besar menjadi Rp 364,1 triliun. Mengutip dari Kemhan, kenaikan tersebut diarahkan untuk modernisasi alutsista, peningkatan kesejahteraan prajurit, kemandirian industri pertahanan, serta validasi organisasi.

Rencana 2027 juga tidak kalah besar. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp 195 triliun untuk tahun anggaran 2027.

Usulan itu muncul karena kebutuhan anggaran pertahanan nasional disebut mencapai Rp 667 triliun, sementara pagu indikatif yang diberikan pemerintah hanya sekitar Rp 139 triliun. Jika tambahan Rp 195 triliun disetujui, anggaran Kemhan 2027 dapat naik ke kisaran Rp 334 triliun.

Besarnya kebutuhan anggaran itu memperlihatkan bahwa modernisasi pertahanan bukan hanya soal daftar belanja alutsista, tetapi juga soal ruang pembiayaan. Makin besar kebutuhan pengadaan, makin besar pula kebutuhan pemerintah untuk membiayainya.

  🚀  CNBC  

Baca Selanjutnya

Perancis Beri Keuntungan ke Indonesia

 Lewat pesawat tempur Rafale T-03017 TNI AU (Swidersk Maciejka; fb)

Analis dan Pemerhati Pertahanan Lembaga Kajian Pertahanan Strategis (Keris), Hanif Rahadian, menilai kehadiran pesawat tempur Rafale di jajaran alat utama sistem senjata (alutsista) TNI menjadi bukti kuatnya hubungan strategis antara Indonesia dan Prancis.

“Transaksi persenjataan seperti ini hanya akan terjadi di antara dua negara yang harmonis dan telah banyak menjalankan kerja sama,” kata Hanif di Jakarta, Selasa.

Menurut Hanif, hubungan Indonesia dan Prancis berkembang signifikan, terutama sejak Presiden Prabowo Subianto menjabat Menteri Pertahanan. Kedekatan diplomatik tersebut dinilai memberi sejumlah keuntungan strategis bagi Indonesia dalam pengadaan jet tempur produksi Dassault Aviation itu.

Salah satu keuntungan yang dinilai istimewa adalah peluang transfer teknologi serta pelibatan industri pertahanan (inhan) dalam negeri dalam pengembangan Rafale. Tidak semua negara pembeli memperoleh kesempatan tersebut. India, misalnya, sebagai salah satu pembeli terbesar Rafale yang sangat antusias terhadap jet tempur itu, sempat diberitakan tidak mendapatkan akses penuh terhadap source code maupun teknologi sensitif Rafale.

Peluang transfer teknologi ini membuka ruang besar bagi Indonesia untuk memperkuat kemampuan industri pertahanan nasional, termasuk dalam mendukung kebutuhan suku cadang, pemeliharaan, hingga pengembangan sistem pendukung pesawat tempur tersebut.

“Selain itu, Prancis menunjukkan komitmen dalam mendukung peningkatan kapabilitas pertahanan Indonesia, mulai dari pemenuhan kebutuhan operasional TNI, pengembangan sumber daya manusia, hingga dukungan teknologi dan infrastruktur pertahanan,” ujar Hanif.

Ia menilai, sikap Prancis berbeda dengan sejumlah negara lain yang biasanya membatasi negara pembeli untuk mengembangkan ataupun memperluas pemanfaatan teknologi dari alutsista yang dibeli.

Dengan peluang tersebut, Hanif meyakini Indonesia memiliki kesempatan besar mempelajari kemajuan teknologi industri pertahanan Prancis sekaligus memperkuat kemandirian sektor pertahanan nasional.

“Kesempatan ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mengakses teknologi pertahanan yang lebih maju serta memperkuat kemandirian industri pertahanan dalam negeri,” katanya.

Sebelumnya, TNI AU baru saja menerima enam unit Rafale beserta seperangkat rudalnya. Penyerahan secara simbolis dilakukan Presiden Prabowo Subianto kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, lalu diteruskan kepada Kepala Staf TNI AU (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (18/5).

Keenam pesawat tersebut akan ditempatkan di Skadron 12 Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau. Sementara itu, Indonesia masih menunggu kedatangan 36 unit Rafale lainnya yang saat ini masih dalam proses produksi di fasilitas Dassault Aviation di Prancis.

 Seberapa Besar Untung Indonesia?

Pesawat Rafale T 0304 kursi tandem terbaru TNI AU (Malin J)

Pembelian jet tempur Rafale dari Prancis dinilai bukan sekadar transaksi pembelian alutsista biasa, melainkan bagian dari investasi strategis jangka panjang untuk memperkuat kemampuan industri pertahanan nasional. Salah satu keuntungan terbesar yang diperoleh Indonesia adalah peluang transfer teknologi (transfer of technology/ToT) yang jarang diberikan secara luas oleh negara pemasok senjata modern.

Melalui kerja sama dengan Dassault Aviation dan industri pertahanan Prancis, Indonesia berkesempatan mempelajari berbagai aspek teknologi penerbangan militer modern, mulai dari sistem avionik, pemeliharaan mesin, integrasi persenjataan, hingga sistem elektronik tempur. Kesempatan tersebut dinilai sangat penting karena penguasaan teknologi pertahanan merupakan fondasi utama menuju kemandirian alutsista nasional.

Keuntungan lain yang dinilai strategis adalah terbukanya peluang bagi teknisi, pilot, dan engineer Indonesia untuk mendapatkan pelatihan langsung dari pihak Prancis. Dengan keterlibatan sumber daya manusia nasional dalam proses pengoperasian dan pemeliharaan Rafale, kemampuan SDM pertahanan Indonesia diproyeksikan meningkat signifikan dalam beberapa tahun ke depan.

Tidak hanya itu, kerja sama Rafale juga membuka peluang pengembangan kemampuan maintenance, repair, and overhaul (MRO) di dalam negeri. Jika kemampuan pemeliharaan dapat dilakukan secara mandiri di Indonesia, maka ketergantungan terhadap pihak luar akan berkurang, sekaligus menekan biaya operasional jangka panjang TNI AU.

Dalam jangka panjang, efek pembelian Rafale diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan industri pertahanan nasional, baik dari sisi teknologi, kualitas SDM, maupun keterlibatan perusahaan lokal dalam rantai pasok industri militer modern. Dengan kata lain, keuntungan Indonesia dari Rafale bukan hanya mendapatkan jet tempur canggih, tetapi juga kesempatan mempercepat transformasi industri pertahanan menuju level yang lebih maju dan mandiri.

 Rivalitas Rafale vs F-15EX dan Jet Tempur Lainn

Sepasang Rafale TNI AU (Skuadron 12)

Masuknya Rafale ke jajaran alat utama sistem senjata (alutsista) TNI AU menempatkan Indonesia di tengah persaingan besar industri pertahanan global. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai negara produsen senjata modern berlomba menawarkan jet tempur generasi terbaru kepada Indonesia, mulai dari Rafale buatan Prancis, F-15EX dari Amerika Serikat, Gripen dari Swedia, hingga KF-21 hasil pengembangan Korea Selatan.

Secara kemampuan, masing-masing pesawat memiliki keunggulan berbeda. Rafale dikenal sebagai jet tempur multirole yang fleksibel dengan kemampuan tempur udara, serangan darat, hingga misi maritim dalam satu platform. Sementara F-15EX unggul dalam daya angkut persenjataan, jangkauan tempur, serta kekuatan mesin yang besar. Di sisi lain, Gripen menawarkan biaya operasional yang relatif lebih murah dan efisiensi pemeliharaan, sedangkan KF-21 dipandang sebagai proyek masa depan dengan teknologi generasi baru yang masih terus dikembangkan Korea Selatan.

Di tengah banyaknya pilihan tersebut, Indonesia akhirnya memilih Rafale karena dinilai mampu memenuhi kebutuhan operasional TNI AU sekaligus menawarkan keuntungan strategis di luar aspek militer semata. Prancis dianggap lebih fleksibel dalam kerja sama pertahanan, termasuk membuka peluang transfer teknologi, pelatihan sumber daya manusia, hingga keterlibatan industri pertahanan dalam negeri. Faktor inilah yang membuat Rafale tidak hanya dipandang sebagai pesawat tempur, tetapi juga instrumen penguatan industri pertahanan nasional.

Selain faktor teknis, pembelian alutsista modern juga tidak bisa dilepaskan dari aspek politik dan geopolitik. Dengan membeli Rafale, Indonesia dinilai sedang memperkuat hubungan strategis dengan Prancis dan Eropa, sekaligus menerapkan kebijakan diversifikasi alutsista agar tidak bergantung pada satu negara pemasok saja. Strategi tersebut penting untuk menjaga fleksibilitas diplomasi pertahanan Indonesia di tengah rivalitas global yang semakin kompleks.

Keputusan Indonesia membeli Rafale juga memperlihatkan bahwa persaingan industri pertahanan dunia kini bukan sekadar soal kualitas senjata, tetapi juga soal siapa yang mampu menawarkan kerja sama paling menguntungkan secara politik, teknologi, dan jangka panjang. Dalam konteks itu, Rafale dinilai memberi kombinasi antara kemampuan tempur modern dan peluang strategis bagi pengembangan kekuatan pertahanan nasional.

 Seberapa Canggih Jet Tempur Rafale?

Sepasang Rafale terbang di atas Bekasi (Skuadron 12)

Rafale dikenal sebagai salah satu jet tempur paling canggih di dunia saat ini. Pesawat buatan Dassault Aviation, Prancis, tersebut banyak diminati berbagai negara karena memiliki kemampuan multirole atau mampu menjalankan banyak jenis misi dalam satu platform. Rafale dapat digunakan untuk pertempuran udara, serangan darat, pengintaian, hingga operasi maritim tanpa perlu perubahan besar pada konfigurasi pesawat.

Salah satu keunggulan utama Rafale terletak pada sistem radar dan teknologi elektroniknya. Jet ini dibekali radar AESA (Active Electronically Scanned Array) yang mampu mendeteksi banyak target sekaligus dalam jarak jauh dengan tingkat akurasi tinggi. Selain itu, Rafale memiliki sistem peperangan elektronik SPECTRA yang disebut sebagai salah satu sistem pertahanan elektronik terbaik di dunia karena mampu mendeteksi ancaman radar musuh, mengacaukan sistem lawan, hingga meningkatkan kemampuan bertahan pesawat di medan tempur.

Dalam pertempuran udara, Rafale mampu membawa berbagai jenis rudal modern untuk menghadapi pesawat musuh maupun ancaman jarak jauh. Sementara untuk misi serangan darat, jet ini dapat membawa bom pintar presisi tinggi yang efektif menghancurkan target strategis dengan tingkat akurasi tinggi. Kemampuan tersebut membuat Rafale dinilai fleksibel dan efektif digunakan dalam berbagai skenario operasi militer modern.

Keunggulan lain Rafale adalah kemampuannya menjalankan banyak misi secara bersamaan. Dalam satu penerbangan, pesawat ini bisa melakukan patroli udara, menyerang target darat, sekaligus melakukan pengintaian. Kemampuan inilah yang membuat banyak negara melihat Rafale sebagai jet tempur yang efisien dan bernilai strategis tinggi.

Dari sisi rekam jejak tempur, Rafale telah digunakan Prancis dalam berbagai operasi militer di Afghanistan, Libya, Mali, Irak, hingga Suriah. Pengalaman tempur tersebut menjadi nilai tambah penting karena menunjukkan bahwa Rafale bukan hanya unggul di atas kertas, tetapi juga telah teruji dalam berbagai konflik nyata dengan kondisi operasi yang kompleks. Faktor itulah yang membuat banyak negara, termasuk Indonesia, tertarik menjadikan Rafale sebagai bagian dari modernisasi kekuatan udara mereka.

  ★ Republika  

Baca Selanjutnya

Ada Jejak Republikorp di Balik Kemesraan Alutsista Indonesia dan Turki

Drone tempur Kizilelma (Baykar)

Hubungan Indonesia dan Turki di bidang pertahanan semakin erat. Dalam beberapa tahun terakhir, kerja sama kedua negara terus melebar, mulai dari kendaraan tempur, sistem nirawak, hingga pengembangan industri pertahanan di dalam negeri.

Salah satu kerja sama terbaru terlihat dari pengembangan Bayraktar KIZILELMA, pesawat tempur tanpa awak atau unmanned combat aircraft (UCAV) buatan Baykar, perusahaan pertahanan dan dirgantara asal Turki.

Dalam kerja sama ini, perusahaan Indonesia yang menjadi bagian penting adalah Republikorp Group. Perusahaan yang bergerak di bidang pertahanan ini namanya semakin sering muncul dalam sejumlah kerja sama alutsista strategis, terutama sejak era Presiden Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada 2019-2024.

Adapun kerja sama KIZILELMA dilakukan antara Baykar dan PT Republik Aero Dirgantara, anak usaha Republikorp Group. Melansir situs resmi Republikorp, kerja sama ini merupakan kelanjutan dari Joint Venture Agreement (JVA) yang telah dimulai sejak 2025 untuk produksi lokal Bayraktar TB3 dan AKINCI di Indonesia.

Dengan kerja sama terbaru ini, kemitraan Baykar dan Republikorp diperluas ke pengembangan UCAV generasi baru melalui Bayraktar KIZILELMA. Pengembangan operasional KIZILELMA ditargetkan dapat memperkuat kemampuan pesawat tempur nirawak Indonesia mulai 2028.

Kerja sama tersebut juga tidak hanya mencakup pengadaan pesawat. Kolaborasi dengan Baykar turut meliputi transfer teknologi, pengembangan sumber daya manusia, fasilitas MRO (maintenance, repair, and overhaul), pusat produksi dan integrasi lokal, sertifikasi tenaga ahli, hingga riset teknologi strategis masa depan.

  Kilas Balik Kerja Sama Militer Indonesia-Turki 
MT Harimau (Pindad)

Kerja sama pertahanan Indonesia dan Turki sudah berjalan lebih dari satu dekade. Salah satu kerja sama yang cukup awal terlihat pada pengembangan tank ukuran medium. Kerjasama ini mulai dirintis sekitar 2010, ketika Indonesia dan Turki menjajaki kerja sama industri pertahanan.

Proyek tersebut melibatkan PT Pindad yang mewakili Indonesia dan FNSS Defence Systems dari Turki.Realisasi pengembangan kendaraan tempur ini mulai berjalan lebih konkret pada 2014. Dari kerja sama tersebut, lahir medium tank Harimau, yang juga dikenal dengan nama Kaplan MT.

Harimau merupakan tank kelas medium yang dikembangkan untuk TNI Angkatan Darat. Tank ini memiliki bobot lebih ringan dibanding main battle tank, tetapi tetap dilengkapi kemampuan tempur untuk mendukung operasi darat. Sebagai gambaran, main battle tank yang digunakan Indonesia saat ini adalah Leopard 2 buatan Jerman.

Leopard 2 masuk dalam kategori tank tempur utama dengan bobot lebih berat dibanding tank medium seperti Harimau. Sementara itu, Harimau dirancang sebagai kendaraan tempur dengan mobilitas yang lebih fleksibel. Tank ini dapat digunakan di berbagai medan, termasuk wilayah dengan kondisi infrastruktur yang lebih terbatas.

Sejak dimulainya kerja sama pembuatan tank Harimau, hubungan Indonesia dan Turki di bidang pertahanan semakin intens. Intensitas kerja sama tersebut semakin terlihat pada masa Kementerian Pertahanan dipimpin Prabowo.

Turki tampak menjadi salah satu mitra yang cukup menonjol dalam agenda modernisasi alutsista Indonesia. Salah satu alasannya, kerja sama dengan Turki banyak dikaitkan dengan skema transfer teknologi dan produksi lokal.

  Republikorp Masuk ke Banyak Proyek Strategis 
Drone Akinci (ist)

Di tengah semakin intensnya kerja sama pertahanan Indonesia dan Turki, nama Republikorp mulai semakin sering muncul.

Perusahaan swasta nasional ini terlibat dalam sejumlah kerja sama strategis, terutama yang berkaitan dengan pengembangan alutsista, produksi lokal, transfer teknologi, hingga pembangunan fasilitas pendukung di dalam negeri.

Melansir dari situs resmi Republikorp, sedikitnya ada beberapa kerja sama besar yang melibatkan perusahaan tersebut sejak 2025 hingga 2026. Cakupannya luas, mulai dari jet tempur, rudal, sistem intelijen, kendaraan tempur, kapal patroli, amunisi, hingga modernisasi sistem pertahanan TNI.

Turki menjadi salah satu negara yang paling menonjol dalam kerja sama tersebut. Namun, jejak Republikorp tidak berhenti di sana.

Perusahaan ini juga menggandeng perusahaan pertahanan besar dari Qatar dan Uni Emirat Arab dalam proyek bernilai miliaran dolar AS. Menariknya, Republikorp bukan perusahaan swasta yang selama ini dikenal luas sebagai produsen persenjataan utama di Indonesia.

Dalam industri pertahanan nasional, sejumlah perusahaan swasta seperti PT Sentra Surya Ekajaya, PT Sari Bahari, PT Infoglobal Teknologi Semesta, PT Palindo Marine, PT Lundin Industry Invest, hingga PT Famatex sudah lebih dulu dikenal sebagai bagian dari ekosistem produsen alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) di dalam negeri.

Mereka memiliki kapabilitas pada bidang masing-masing, mulai dari kendaraan taktis, munisi, bom latih, sistem elektronik pertahanan, kapal militer, kapal patroli, hingga perlengkapan pendukung pertahanan lainnya.

Namun, dalam waktu relatif singkat, Republikorp justru terlibat dalam sejumlah kerja sama pertahanan strategis bernilai besar. Muncul pertanyaan besar, kapasitas apa yang membuat Republikorp memperoleh kepercayaan sebesar ini dari pemerintah, khususnya Kementerian Pertahanan.

Pertanyaan ini penting karena proyek pertahanan bukan proyek biasa. Di dalamnya ada aspek keamanan nasional, transfer teknologi, penggunaan sumber daya negara, dan janji besar soal kemandirian industri pertahanan.

Berikut sejumlah proyek besar yang melibatkan Republikorp dalam kerja sama industri pertahanan dengan beberapa negara.

  Dari Jet Tempur KAAN, Rudal, hingga Sistem Intelijen 
Pesawat Gen V KAAN (TAI)

Dalam kerja sama dengan Turki, Republikorp terlibat dalam beberapa proyek strategis sejak awal 2025. Pada Februari, Baykar Makina dan PT Republikorp menandatangani JVA yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan.

Kerja sama ini diarahkan untuk produksi lokal sistem pesawat tanpa awak di Indonesia, termasuk hingga 60 set Bayraktar TB3 dan hingga 9 set Bayraktar AKINCI, dengan cakupan manufaktur, perakitan, perawatan, transfer teknologi, pelatihan, hingga pembangunan fasilitas produksi di dalam negeri.

Setelah itu, Republikorp melalui anak usahanya, PT Republik Technetronic Nusantara (RTN), menandatangani Framework Agreement dengan PAVO Group asal Turki pada Juli 2025. Kerja sama ini berkaitan dengan penyediaan sistem intelijen untuk TNI di berbagai matra.

Sistem yang masuk dalam kerja sama tersebut mencakup data fusion, pengawasan, pengamanan komunikasi, serta infrastruktur pendukung pengambilan keputusan. Dengan kerja sama ini, Republikorp masuk ke sektor teknologi komando, intelijen, dan komunikasi militer.

Sehari setelahnya, Republikorp menjalin joint venture dengan Roketsan. Kerja sama ini melahirkan PT Republik Roketsan Indonesia yang diarahkan untuk mengembangkan industri rudal nasional. Melalui joint venture tersebut, kedua pihak menyepakati pengembangan dan produksi empat sistem rudal secara bertahap di dalam negeri, yakni ÇAKIR, ATMACA, HİSAR, dan SUNGUR.

Produksi tahap awal akan dimulai dari ÇAKIR. Kemudian pada 25 Juli 2025, Kementerian Pertahanan meresmikan perjanjian strategis dengan Turkish Aerospace Industries (TUSAS) terkait pengadaan 48 unit jet tempur generasi kelima KAAN.

Dalam proyek KAAN, PT Republik Aero Dirgantara (RAD) ditunjuk sebagai mitra utama bersama PT Dirgantara Indonesia (PTDI). Peran PT RAD mencakup pembangunan fasilitas maintenance, repair, and overhaul atau MRO KAAN, serta operasionalisasi pusat pelatihan dan simulator.

Deretan kerja sama tersebut memperlihatkan luasnya cakupan Republikorp dalam proyek dengan Turki. Tidak hanya pada platform udara seperti KAAN dan KIZILELMA, tetapi juga rudal, sistem intelijen, komunikasi aman, hingga fasilitas pendukung operasional alutsista.

  Gandeng Barzan Holdings untuk Modernisasi TNI  
(Ist)

Selain Turki, Republikorp juga menjalin kerja sama dengan Barzan Holdings, perusahaan industri pertahanan milik negara Qatar.

Kerja sama tersebut diteken pada 20 Januari 2026 dalam ajang Doha International Maritime Defence Exhibition & Conference atau DIMDEX 2026. Dalam kerja sama ini, Republikorp berperan sebagai mitra strategis pertahanan Indonesia.

Kedua pihak sepakat membentuk perusahaan khusus atau joint venture dengan total nilai kerja sama mencapai US$ 2,3 miliar atau setara Rp 39,9 triliun (asumsi kurs Rp 17.360/US$1).

Cakupan kerja sama Republikorp dan Barzan Holdings meliputi overhaul serta peningkatan sistem-sistem kritikal di sektor maritim dan darat.

Joint venture tersebut diarahkan untuk mendorong modernisasi skala besar guna meningkatkan kesiapan operasional TNI.
  Kerja Sama Jumbo dengan EDGE 
Rabdan 8x8, diberitakan diminati marinir (ist)

Republikorp juga menjalin kerja sama besar dengan EDGE, perusahaan pertahanan asal Uni Emirat Arab. Kemitraan tersebut diteken pada 18 November 2025 dengan total nilai yang bombastis mencapai US$ 7 miliar atau setara Rp 121,52 triliun.

Kerja sama dengan EDGE mencakup transfer teknologi, produksi lokal di dalam negeri, pengembangan sistem bersama, serta program modernisasi terpadu TNI. Dari sisi nilai dan cakupan, proyek ini menjadi salah satu kerja sama terbesar yang melibatkan Republikorp.

Ruang lingkup kerja sama tersebut mencakup beberapa alutsista strategis. Di antaranya rudal pertahanan udara SKYKNIGHT, kendaraan tempur infanteri RABDAN 8x8, kapal patroli cepat atau fast patrol vessel, serta pembangunan fasilitas produksi amunisi kaliber kecil

 👷 CNBC  

Baca Selanjutnya

Airbus Kepincut RI

 Buka Peluang Bangun Pabrik Pesawat CN235 MPA TNI AL hasil produksi PTDI, merupakan pesawat terbesar yang telah diproduksi. (Prime Kurniawan)
Produsen pesawat terbesar di Eropa, Airbus, menyatakan minatnya untuk ikut meningkatkan ekosistem industri dirgantara dan dalam jangka panjang memiliki pabrik di Indonesia. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kebutuhan pesawat domestik selama 20 tahun ke depan.

Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati, menjelaskan selama ini Airbus hanya memiliki empat pabrik pesawat di Eropa, yakni di Inggris, Prancis, Jerman, dan Spanyol. Di luar itu, produsen pesawat tersebut juga berencana membangun pabrik di kawasan Asia, yakni di China dan India.

"Airbus kan selama ini ekspor, jadi dia punya perusahaan itu sekarang ada di 4 yang besar tadi ada Spanyol, Prancis, Jerman, dan juga Inggris. Dia sudah mulai 2 tahun lalu, dia mulai mengembangkan juga, dibikin pabriknya nih, India sama China," kata Vivi usai acara penandatanganan JDI dengan Airbus di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Rabu (6/5/2026).

Di sisi lain, pemerintah memperkirakan tingkat perjalanan udara masyarakat Indonesia saat ini berada di kisaran 0,4 perjalanan per kapita per tahun. Namun angka ini diproyeksikan meningkat signifikan menjadi 1,4 perjalanan per kapita per tahun dalam dua dekade.

Sejalan dengan hal itu, trafik penumpang udara diperkirakan tumbuh rata-rata 7,4% per tahun dan akan mencapai sekitar 477 juta penumpang. Angka ini melampaui rata-rata pertumbuhan global yang berada di kisaran 3,6%.

Berdasarkan proyeksi tersebut, kebutuhan pesawat Indonesia diperkirakan naik tiga kali lipat, dari sekitar 550 unit armada aktif saat ini menjadi sekitar 1.900 unit pada 2045.

"Nah karena kita juga secara domestik tadi ada hitung-hitungannya growing ya kebutuhan pesawat kita, dia juga ingin buat pabrik di Indonesia," ujarnya.

Meski begitu, menurutnya cita-cita Airbus untuk membangun pabrik di Indonesia masih memerlukan waktu panjang. Sebab, untuk memiliki pusat produksi pesawat sendiri, tidak hanya dibutuhkan investasi dan pembangunan fisik, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia serta teknologi produksi.

Atas dasar itulah Airbus sepakat untuk terlebih dahulu ikut mengembangkan industri dirgantara di Indonesia, mencakup pengembangan sumber daya manusia, sistem perawatan dan pemeliharaan (maintenance, repair, and overhaul/MRO), serta peningkatan kapasitas industri.

"Tentunya buat pabrik itu kan tidak cuma sekadar investasi bangun pabriknya, tapi kita perlu SDM-nya, perlu memperkuat komponennya, kemudian juga standarisasi gitu ya. Nah itu yang akan dikerjakan atau mendukung Indonesia untuk membangun ekosistem industri kedirgantaraan," jelas Vivi.

Melalui penguatan industri kedirgantaraan ini, Vivi berharap dalam 20 tahun ke depan Indonesia sudah siap untuk memiliki pabrik pesawat sendiri, atau setidaknya menjadi bagian penting dari rantai pasok komponen pesawat dunia, termasuk untuk Airbus.

"Ya mudah-mudahan 20 tahun ke depan kita sudah jadi bagian dari global value chain," ucapnya.

Sementara itu, Presiden Airbus Asia-Pacific Anand Stanley mengatakan kerja sama produksi komponen pesawat dengan Indonesia telah berlangsung selama lebih dari 50 tahun sejak 1976. Saat ini, Indonesia sudah menjadi bagian dari rantai pasok komponen pesawat A320, A330, A350, dan H225.

"Komponen A320, A330, A350, H225 diekspor dari Indonesia. Anda juga telah membantu kami dalam mendukung pembangunan kapital manusia selama 50 tahun. Lebih dari itu, kami juga mendukung pembangunan kapital manusia, mulai dari pilot, engineer, hingga teknisi. Salah satu bagian besar dari perkembangan yang Airbus percaya adalah di daerah MRO," ujarnya.

Bersamaan dengan itu, Stanley kembali membagikan perhitungan terkait kebutuhan pesawat di Indonesia selama 20 tahun ke depan hingga 2045. Menurutnya, proyeksi ini menjadi peluang bagi Airbus dan pemerintah untuk mengembangkan industri pesawat di Tanah Air.

Untuk itu, perusahaan setuju membangun kerja sama strategis dengan pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas untuk ikut mengembangkan ekosistem dirgantara di Indonesia.

Airbus ingin Indonesia memperkuat industri dirgantara, termasuk pengembangan SDM dan teknisi pemeliharaan pesawat. Dengan begitu, perusahaan dapat meningkatkan lini produksinya di Indonesia.

"Kami, sebagai Airbus, di masa lalu telah menerapkan peta jalan seperti ini dalam 20-30 tahun terakhir di negara-negara seperti China dan India. Namun sekaranglah saatnya bagi kami untuk sepenuhnya memulai perjalanan ini dengan Indonesia," ucapnya.

"Visi kami adalah untuk menjadi warga negara Indonesia dalam 20 tahun ke depan, di mana kami dapat memiliki satu proposisi penerbangan Airbus di seluruh ekosistem, dan mampu mencakup tidak hanya pesawat komersial, tidak hanya pesawat militer, tidak hanya helikopter sipil, tidak hanya helikopter militer, dan tidak hanya satelit, tetapi juga sumber daya manusia dan ekosistem rantai pasok," jelas Stanley.

  ✈  Detik  

Baca Selanjutnya

Kapal OPV, Bukti Kapasitas Industri Pertahanan Swasta

Kapal OPV 90 DRU, KRI LRK 392 (Agus T)

PRESTASI membanggakan disuguhkan PT Daya Radar Utama (DRU). Perusahaan yang berbasis di Lampung tersebut sukses meluncurkan dua kapal Offshore Patrol Vessel (OPV) 90M dan OPV dalam tempo dua hari, yakni pada Rabu (18/09/2024) dan Jumat (20/09/2024).

Capaian menunjukkan kapasitas industri galangan kapal swasta Tanah Air tidak jauh berbeda dengan PT PAL, karena sudah bisa dipercaya menggarap proyek kapal perang yang dianggap sekelas light fregat ini.

Prosesi ship-naming atau pemberian nama kapal dilakukan secara bersamaan, dengan dipimpin langsung Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, pada Jumat (20/9), di galangan PT DRU, di Lampung. Nama yang diberikan masing-masing adalah KRI Raja Haji Fisabilillah (RHF)-391 dan KRI Lukas Rumkorem (LRK)-392. Kedua tokoh yang dijadikan nama merupakan pahlawan nasional asal Melayu dan Papua.

Rencananya, kedua kapal OPV yang pembangunannya dimulai pada Agustus 2021 ini akan diperankan sebagai kapal kombatan sekaligus kapal patroli berkecepatan tinggi yang mampu beroperasi di seluruh perairan yurisdiksi Indonesia.

Konstruksi kapal berdesain monohull ini dirancang untuk memiliki performance yang baik pada kecepatan tinggi, yakni sekitar 28 knot, maupun pada kecepatan jelajah sekitar 20 knot.

Kapal ini juga dilengkapi dua loading ramp untuk peluncuran RHIB (rigid hull inflatable boat) yang ditempatkan di bagian buritan dan satu helipad. Diproyeksikan kapal dengan desain berbasis fregat RE Martadina class (Sigma 10514) tersebut untuk memenuhi kebutuhan Satuan Kapal Eskorta (Satkor) TNI AL.

Sebagai taringnya, kapal akan dilengkapi dengan meriam 76 mm dan 40 mm Leonardo, meriam 20 mm Escribano, decoy atau therma, dan surface to surface missile 2x4 launcher system Roketsan dengan rudal yang akan disematkan, Atamca.Untuk melengkapi persenjataan dan combat management system (CMS), pengadaannya akan dilakukan terpisah atau model fitted for but not with(FFBNW).

Secara teoritis, seperti ditulis Bayu Pamungkas dalam Indomiliter.com edisi 18/09/2024, OPV dibuat untuk menjembatani gap antara kapal armada di Satuan Kapal Patroli (Satrol) dan kapal perang kelas korvet maupun fregat.

Segmen sama juga tengah dibangun Malaysia, Thailand, Singapura dan Australia. Namun jika dilihat dari spesifikasi sistem persenjataan yang terbilang gahar, OPV TNI AL ini layak disebut light fregat.

Muhammad Ali menjelaskan, pembangunan kapal OPV merupakan langkah strategis TNI AL untuk meningkatkan kapabilitas operasionalnya demi menghadapi dinamika ancaman maritim yang semakin kompleks. Menurut dia, program modernisasi alutsista ini sejalan dengan Rencana Strategis Jangka Panjang yang bertujuan untuk mewujudkan TNI AL modern, berdaya gentar di kawasan, dan berproyeksi global.

’Selain itu, pembangunan kapal OPV merupakan wujud kontribusi TNI Angkatan Laut dalam mendukung kemandirian industri pertahanan dalam negeri,’’ ujar dia. Pembangunan kapal OPV 90M ini merupakan wujud kontribusi Kementerian Pertahanan (Kemhan) dalam mendukung kemandirian industri pertahanan dalam negeri, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan laju perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat.

Dalam sambutan Kabaranahan Kemhan yang dibacakan Staf Ahli Menhan bidang Politik Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Keamanan Mayjen TNI Kosasih, diungkapkan bahwa pembangunan kapal OPV 90M merupakan bagian integral dari pembangunan sistem pertahanan negara,khususnya kekuatan TNI AL. Program ini sesuai dengan perencanaan strategis yang telah ada, yang bertujuan untuk memenuhi jumlah minimal kapal yang bisa dioperasikan guna mendukung pemenuhan tugas TNI AL.

Kabaranahan Kemhan atas nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengapresiasi kerja sama dan kerja keras PT DRU dan Satuan Tugas Yekda dalam negeri Kapal OPV 90M, dan kemampuannya membangun kapal sesuai kontrak. Kabaranahan Kemhan pun berharap agar industri pertahanan dalam negeri, dalam hal ini galangan kapal nasional, dapat meningkatkan kemampuan untuk mampu berkompetisi di pasar global melalui peningkatan kapasitas produksi, manajemen, serta teknologi modern sehingga mampu bersaing dengan kompetitor luar negeri.

Adapun Direktur PT DRU John Wijanarko dalam sambutannya menyatakan bahwa PT DRU merupakan galangan kapal pertama yang diberi kepercayaan Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk membangun kapal OPV. Dengan persenjataan peperangan anti-serangan udara, permukaan laut, dan bawah air yang disematkan, kapal OPV tidak hanya memiliki fungsi sebagai kapal patroling force, tapi juga dapat dioperasikan menjadi kapal striking force untuk menambah kekuatan alutsista TNI AL.

  Peran Swasta Setara BUMN Inhan   KRI Canopus 936 hasil produksi Palindo Marine (Dispenal)
Kepercayaan yang diberikan kepada PT DRU untuk membangun kapal perang sekelas OPV bisa dianggap sebagai tonggak sejarah baru industri pertahanan swasta nasional. Realitas ini menunjukkan mereka tidak lagi menjadi perusahaan tier 2 yang hanya dipercaya mengerjakan kontrak kapal patrol atau landing ship tank (LST) saja, tapi juga kapal perang yang lebih besar, yang selama ini hanya dinikmati PT PAL saja.

Bagaimana galangan kapal swasta bisa memiliki hak setara dengan BUMN Inhan? Bukankah UU No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan hanya memberikan mandat lead integrator kepada BUMN Inhan saja, termasuk di dalamnya membuat alat utama menghasilkan alat utama sistem senjata dan/atau mengintegrasikan semua komponen utama, komponen, dan bahan baku menjadi alat utama. Sedangkan perusahaan swasta hanya diberi porsi sebagai industri komponen utama dan/atau penunjang, industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan), serta industri bahan baku.

Namun, monopoli BUMN Inhan berakhir bersamaan dengan keluarnya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang yang lazim disebut UU Omnibus Law itu memperbolehkan perusahaan swasta menjadi lead integrator industri pertahanan. Selain memberi peran setara kepada perusahaan swasta, Omnibus Law juga memberikan kesempatan kepada investor asing masuk dalam sektor industri pertahanan.

Publikasi www.neliti.com yang berjudul ‘’Perubahan Landasan Hukum Inudstri Pertahanan, UU Industri Pertahanan VS Omnibus’’ menjelaskan, UU Omnibus Law juga memberikan peran kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk menentukan pihak-pihak swasta yang akan memproduksi alutsista tier 1, mengizinkan pihak lain menanamkan modal, serta perizinan kegiatan lain yang dijelaskan pada UU Omnibus Law.

Sebagai konsekuensi pemberian peran lebih kepada Kemhan, berdasar pasal 74 ayat 2 UU Omnibus Law, ada penghapusan tugas dan fungsi Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dalam menentukan pemenuhan alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara, serta keamanan dan ketertiban masyarakat atau alpahankam. Sebelumnya, KKIP memiliki kewenangan menetapkan kebijakan pemerintahan kebutuhan alutsista dan memberikan pertimbangan atas pemasarannya.

Dengan demikian, perubahan regulasi yang terjadi dengan keluarnya UU Omnibus Law adalah pemberian kewenangan sangat kuat kepada Kemhan untuk menentukan arah pembangunan kemandirian industri pertahanan nasional. Kemhan memegang peran krusial mengontrol industri pertahanan dari hulu ke hilir, dan memberikan persetujuan dan izin industri pertahanan.

Terbitnya UU Omnibus Law memang banyak pro-kontra publik. Namun dari sisi positif, kehadirannya diharapkan membuka peluang industri pertahanan mengembangkan sistem pertahanan secara mandiri, memenuhi kwalitas dan kwantitas alutsista sesuai dengan karakteristik kewilayahan dan potensi ancaman, dan membangun deterrence effect terhadap negara lain.

Dinamika politik yang terjadi memaksa UU Omnibus Law dicabut. Sebagai gantinya, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022. Apakah ada dampaknya terhadap industri pertahanan swasta?

Dalam artikel ‘’Pentingnya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 0 Desember 2022 dalam Pembinaan Industri Pertahanan Indonesia’’ yang dirilis www.kemhan.go.id, dijelaskan bahwa di sektor industri pertahanan, Perppu Cipta Kerja memberikan peluang sama kepada BUMN Inhan maupun perusahaan swasta untuk ikut berperan dalam kegiatan produksi alat utama dalam industri pertahanan, di mana sebelumnya kegiatan produksi alat utama hanya dilakukan BUMN Inhan.

Dikatakan, pemberian peluang yang sama diharapkan akan memacu persaingan yang sehat dan kompetitif, terbangun kerja sama yang baik antar-industri pertahanan dalam mendukung pembangunan kekuatan pertahanan aspek alat utama sistem senjata atau alutsista. Selain itu, Perppu juga memberikan kesempatan adanya proses transfer of technology (ToT) dalam bentuk investasi dari luar negeri.

Langkah ini diharapkan membawa dampak positif yang dinamis dan progresif terhadap kemampuan industri pertahanan nasional dalam memenuhi kebutuhan pengguna dalam negeri dan membangun kemampuan kompetisi di pasar internasional. Kerja sama antar-industri pertahanan Indonesia dengan perusahaan internasional diharapkan bisa membawa industri pertahanan nasional masuk dalam jaringan penyedia dan rantai pasok internasional.

Peran lebih yang diberikan UU Cipta Kerja ataupun Perppu Cipta Kerja seiring dengan visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Seperti termuat dalam rilis ‘’Menhan Prabowo Dorong Industri Pertahanan Dalam Negeri Jalankan Manajemen yang Baik’’ yang dirilis www.kemhan.go.id, pada 2 Februari 2022, dipaparkan bahwa Prabowo mengaku telah mendapat instruksi Presiden Jokowi untuk membesarkan industri pertahanan Indonesia secara keseluruhan.

Presiden terpilih pada Pemilihan Presiden 2024 ini menegaskan bahwa industri pertahanan dalam negeri adalah kebanggaan rakyat Indonesia. Untuk itu pemerintah senantiasa mendorong peningkatan kapasitas dan kapabilitas industri pertahanan, dari segi pemasaran maupun teknologi.

Salah satu bentuk dukungan adalah memaksimalkan ToT dan offset dalam akuisisi alutsista dari negara lain. Di lain pihak, Prabowo meminta industri pertahanan dalam negeri juga perlu senantiasa menyadari bahwa mereka adalah kebanggaan bangsa Indonesia, dan masyarakat mengharapkan kinerja terbaik mereka.

  Menunggu Tantangan Lebih Besar  KCR 60 Palindo kerjasama dengan perusahaan Turkiye (Dispenal)
Keberhasilan PT DRU menggarap dua kapal OPV untuk TNI AL membuktikan bahwa galangan kapal swasta nasional sudah tidak bisa dianggap sebelah mata. Jika sebelumnya mereka hanya diberi kesempatan membangun kapal landing ship tank (LST) atau kapal cepat rudal (KCR), kapasitas yang ditunjukkan PT DRU menegaskan bahwa galangan kapal swasta pun siap menerima tantangan baru menggarap kapal perang lebih besar.

Bahkan kasak-kusuk di dunia maya, perusahaan yang sebelumnya bernama Noahtu Shipyard tersebut diincar Fincantieri menggarap kapal PPA kelas Paolo Thaon Di Revel jika Indonesia menambah pemesanan kapal tersebut untuk batch 2. Hal tersebut terungkap dalam wawancara CEO Fincantieri dengan CNN. Disebutkan bahwa galangan kapal terkemuka asal Italia itu mendekati galangan kapal lokal Indonesia. Selain PT DRU, perusahaan swasta lain yang didekati adalah PT Batamec, Batam.

Proyek kapal perang jenis littoral combat ship (LCS) Maharaja Lela yang dibangun perusahaan kebanggaan Malaysia, Bousted Naval Shipyard bisa dijadikan perbandingan kapabiltas PT DRU dalam mengerjakan kapal perang. Sejak peletakan LUNAS pada 2016, karena berbagai sebab -termasuk korupsi di dalamnya, kapal tersebut baru diproyeksikan kelar pada 2026 nanti. Artinya, perusahaan yang kini berganti nama menjadi Lumut Naval Shipyard Sdn Bhd (LUNAS) itu membutuhkan waktu 10 tahun untuk menggarap satu kapal.

Di sisi lain, capaian PT DRU memperkuat kepercayaan diri Kemhan atau TNI AL untuk memberikan tugas pembangunan kapal perang tidak hanya kepada PT PAL Surabaya saja, tapi kepada galangan kapal swasta.

Dengan demikian, Indonesia memiliki opsi lebih banyak untuk mengakselerasi pembangunan alutsista, terutama kapal perang, untuk mengejar target minimal dan memperkuat pertahahan matra.

Keputusan Kemhan dan TNI AL memberikan kepercayaan kepada PT DRU menggarap kapal OPV merupakan implementasi UU Omnibus Law/pembinaan kongkret agar galangan kapal swasta bisa belajar dan berkembang, serta untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan Tanah Air.

Selain membutuhkan perhitungan matang, langkah ini juga diiringi keberanian dari para decision maker memberikan kontrak proyek OPV kepada PT DRU yang merupakan galangan kapal swasta pertama yang dipercaya membangun kapal OPV. Keputusan itu bisa dianggap sebagai test case, apakah galangan kapal swasta nasional mampu mendapatkan tugas tersebut atau tidak. Hasilnya bisa terbilang memuaskan.

Keputusan Kemhan dan TNI AL memberikan kepercayaan kepada PT DRU menggarap kapal OPV merupakan implementasi UU Omnibus Law/pembinaan kongkret agar galangan kapal swasta bisa belajar dan berkembang, serta untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan Tanah Air.

Selain membutuhkan perhitungan matang, langkah ini juga diiringi keberanian dari para decision maker memberikan kontrak proyek OPV kepada PT DRU yang merupakan galangan kapal swasta pertama yang dipercaya membangun kapal OPV. Keputusan itu bisa dianggap sebagai test case, apakah galangan kapal swasta nasional mampu mendapatkan tugas tersebut atau tidak. Hasilnya bisa terbilang memuaskan.

Jika dilihat dari record, PT DRU memang layak diberi kepercayaan membangun kapal sekelas OPV, bahkan tidak mungkin diberi kontrak membangun kapal fregat mengingat kapasitas PT PAL sudah overload. Secara hitam putih, perusahaan yang beralamat Jl Alamsyah Ratu Prawiranegara KM 12, Kec Panjang, Kota Bandar Lampung itu sudah menjalani Uji Sertifikasi Fasilitas Galangan oleh Tim IMSA (Indonesian Military Seawothiness Authority) dan telah mendapat CoA (Certificate of Approval) dari Puslaik Kemhan RI.

Laporan www.airspace-review berjudul ‘’Mengenal PT Daya Radar Utama, Produsen Kapal Asal Lampung’’ memaparkan, PT DRU yang telah berdiri sejak 1972 dan pindah ke Lampung pada 2008, tercatat telah memiliki portofolio membangun sekitar 350 unit kapal dengan berbagai tipe dan ukuran, mulai dari roll on roll off (RORO),cargo vessel, tanker,patrol vessel, navy,fast patrol boat,tug boat,offshore,hingga speed boat.

Di antara jenis kapal yang dibangun adalah LST atau kapal angkut tank sepanjang 120 M untuk TNI AL, kapal patroli seperti untuk Polisi Air, Kapal Pengawas Perikanan (Fisheries Patrol Vessel) (60 M) untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan kapal Indonesia Coast Guard (61) untuk Bakamla RI. Untuk jenis LST, produknya antara lain KRI Teluk Bintuni-520 yang mampu berlayar di laut selama 20 hari. Kapal angkut ini memiliki kemampuan mengangkut 10 unit main battle tank (MBT) Leopard 2A4 berbobot 62,5 ton, mampu membawa 400 personel dan dilengkapi dua helipad.

Bukan hanya PT DRU yang memiliki kapasitas membangun kapal perang. Indonesia juga memiliki banyak galangan swasta lain, termasuk di antaranya sudah sering diberi kesempatan menggarap berbagai jenis kapal untuk TNI AL. Perusahaan dimaksud antara lain PT Palindo Marine, PT Bandar Abadi Shipyard, Karimun Anugerah Abadi, PT Citra Shipyard, PT Batamec, PT Dok Kodja Bahari, PT Dok dan Perkapalan Surabaya, PT Lundin Industry Invest, PT Tesco Indomaritim, PT Caputra Mitra Sejati, PT Infinity Global Mandiri, PT Republik Palindo, dan PT Steadfast Marine.

PT Palindo Marine, misalnya, tercatat sudah mengerjakan beberapa Kapal Cepat Rudal (KCR) Clurit Class, Kapal Patroli type PC 40M KRI Pari Class. Selain itu, perusahaan berbasis di Batam itu juga sukses membangun Kapal OPV KN Tanjung Datu untuk Bakamla, Kapal Pengawas Tipe C untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kapal SAR 50-60 meter dan Kapal SAR 40 meter untuk Basarnas. Selanjutnya tinggal bagaimana Kemhan memberikan kepercayaan kepada mereka dengan memberikan kontrak pembangunan kapal perang dengan kapasitas lebih besar dari yang mereka terima sebelumnya.

Teranyar, PT Palindo Marine sukses menyelesaikan pembangunan kapal Bantu Hidro Oseanografi (BHO) Ocean Going sepanjang 105 meter. Peluncuran kapal tersebut telah dilakukan Staf Ahli Menhan Bidang Ekonomi Mayjen TNI Steverly Parengkuan dan Wakil Komando Pusat Hidro Oseanografi TNI AL Laksamana TNI Rony Saleh pada Selasa (24/09/2024), di galangan kapal PT Palindo Marine di Kota Batam. Rencanannya, kapal BHO Ocean Going akan dibuat dua buah.

Dalam pembangunan yang dilakukan sejak September 2023, perusahaan mendapat bagian pengerjaan rangka dan badan kapal, serta instalasi mesin. Selanjutnya untuk pengerjaan instalasi peralatan survey, deteksi, dan pemetaan, pengadaannya oleh Kemhan diberikan kepada Abeking Rasmussen di Jerman. Untuk instalasi, setting to work hingga finalisasi kapal akan dibawa ke Jerman. Komandan Pushidrosakl Laksamana Madya TNI Budi Purwanto meyakinkan kapal kerja sama PT Palindo Marine dan Abeking Rasmussen akan lebih canggih dibanding KRI Spica-934 dan KRI Rigel-933 buatan OCEA, Les Sables d’Olonne, Prancis. (*) (hdr)

  👷  sindonews  

Baca Selanjutnya