Curhatan Korsel soal Proyek Jet KF-21 Bersama RI yang Sempat 'Molor'

  👷  🙅  Drama Korea

Pesawat tempur KF-21 Boramae kursi tunggal, kemungkinan yang akan dikirimkan ke Indonesia (Jetphotos)

Korea Selatan memastikan perubahan skema kerja sama pesawat tempur KF-21/IF-X tidak membuat Negeri Ginseng kapok melanjutkan kerja sama pertahanan dengan Indonesia.

Political Section Chief Kedutaan Besar Korea Selatan Uhm Taeho mengatakan kedua negara memang sempat menghadapi sejumlah kendala dalam proyek pengembangan bersama KF-21. Namun, menurutnya, Indonesia dan Korea Selatan berhasil menyelesaikan persoalan tersebut melalui kesepakatan bersama.

"Kalau Anda bertanya kepada saya, apakah itu akan menghalangi kerja sama Korea dengan Indonesia ke depan? Saya akan mengatakan tidak, justru sebaliknya," kata Uhm dalam workshop Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea (IKJN) di Jakarta Pusat, Rabu (26/8).

Uhm mengatakan berbagai persoalan yang muncul selama proyek KF-21 justru menjadi pengalaman bagi kedua negara untuk membangun hubungan yang dilandasi kepercayaan.

Proyek KF-21 Boramae merupakan proyek jet tempur generasi 4,5 antara Korea Selatan dan Indonesia dengan semula skema kontribusi pembiayaan sebesar 60 persen Seoul dan 40 persen Jakarta.

Proyek bersama yang mulai Indonesia sepakati sejak 2010 ini sempat molor terutama terkait masalah pembiayaan hingga beberapa insiden. Semula, proyek bernilai 8,1 triliun won atau setara Rp 100 triliun ini ditargetkan rampung pada tahun ini.

"Kami telah melalui berbagai kendala dalam proyek ini. Ini merupakan aset yang sangat berharga bagi kami karena kami telah melalui semua itu dan mampu keluar darinya dalam kemitraan yang saling percaya. Saya pikir itu adalah contoh yang sangat baik. Dan kami senang dengan hasil dari proyek pengembangan bersama tersebut," ujarnya.

Menurut Uhm, kerja sama pengembangan KF-21 merupakan proyek pengembangan bersama pertama yang dilakukan Korea Selatan. Indonesia disebut menjadi negara pertama yang menjadi mitra Korea dalam pengembangan bersama sistem persenjataan.

"Indonesia benar-benar merupakan mitra penting dalam menciptakan dan mengembangkan industri pertahanan Korea. Sejarah kerja sama kedua negara di bidang pertahanan sangat luar biasa. KT-1 dan semuanya merupakan yang pertama bagi Korea," kata Uhm.

"Ini bukan hanya tentang Indonesia membeli senjata Korea, tetapi juga tentang Korea menerima Indonesia sebagai mitranya. Indonesia adalah negara pertama yang melakukan pengembangan bersama dengan kami," sambungnya.

 Nasib proyek pesawat tempur KF-21 saat ini

Uhm mengatakan kerja sama KF-21/IF-X telah memasuki kesimpulan fase pengembangan bersama. Ia menyebut pesawat tersebut bahkan memiliki dua bendera nasional sebagai simbol keterlibatan kedua negara.

"Kalau Anda melihat KF-21, pesawat itu memiliki dua bendera nasional. Tidak ada sistem persenjataan lain di Korea yang memiliki dua bendera nasional pada sebuah senjata," ujarnya.

Uhm mengatakan fase pengembangan bersama proyek tersebut berhasil diselesaikan pada bulan sebelumnya. Korea dan Indonesia juga menggelar seremoni bersama pejabat Kementerian Pertahanan RI untuk menandai penyelesaian fase tersebut.

Namun, ia mengatakan bentuk kerja sama pertahanan berikutnya belum ditentukan. Kedua negara masih melakukan pembahasan antara kementerian pertahanan dan kementerian luar negeri masing-masing.

"Ini merupakan komitmen besar bagi Indonesia dan Korea untuk mengembangkan bersama sistem pesawat tempur generasi berikutnya. Ketika kita berbicara mengenai langkah selanjutnya, jika kita puas dengan hasil investasi Indonesia, investasi Korea, dan kemitraan yang kita miliki, saya pikir kita akan memasuki tahap berikutnya," kata Uhm.

"Namun, kami masih dalam proses pembahasan mengenai bentuk spesifik dari tahap kerja sama berikutnya," imbuhnya.

Uhm mengatakan terlalu dini untuk membeberkan bentuk konkret kerja sama lanjutan tersebut. Menurutnya, proyek pertahanan memiliki skala besar sehingga metode, bentuk, dan waktu pelaksanaannya perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi domestik maupun internasional.

"Agak terlalu dini untuk membicarakan secara spesifik, tetapi saya dapat memastikan bahwa ada pembahasan yang sangat substantif antara kedua negara. Saya berharap kami dapat membagikan lebih banyak detail kepada Anda ke depannya," ujarnya.

 Skema KF-21 Diubah

Pernyataan tersebut disampaikan Uhm ketika menjawab pertanyaan mengenai perubahan skema kerja sama KF-21/IF-X. Indonesia sebelumnya terlibat dalam skema pengembangan dan produksi bersama, tetapi pemerintah kemudian memilih skema pengadaan langsung.

Kementerian Pertahanan sebelumnya mengatakan perubahan tersebut merupakan hasil evaluasi internal pemerintah.

Pemerintah mengatakan perubahan skema KF-21 merupakan hasil evaluasi untuk memastikan kerja sama memberikan manfaat optimal bagi Indonesia, terutama dalam alih teknologi dan penguatan industri pertahanan nasional. Keputusan itu disebut tidak terkait isu lain yang berkembang di publik.

Menanggapi perubahan tersebut, Uhm mengakui proyek KF-21 memang sempat mengalami sejumlah kendala yang berdampak terhadap hubungan kedua negara.

"Kami memang mengalami beberapa kendala, kita semua tahu itu. Itu merupakan salah satu faktor yang benar-benar sempat menyeret hubungan kita," kata Uhm.

Namun, ia mengatakan kedua negara kemudian menyelesaikan persoalan tersebut melalui kesepakatan bersama dan menyesuaikan ketentuan proyek.

"Kami mampu mengatasi semua itu. Dan kami melakukannya melalui kesepakatan bersama, dengan persetujuan bersama. Kami dapat menyesuaikan ketentuannya dan mencapai kesepakatan mengenai bagaimana kami akan melanjutkan proyek pengembangan bersama KF-21/IF-X," ujarnya.

 Posisi Indonesia

Dari sisi Indonesia, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Vahd Nabyl Achmad Mulachela mengatakan kerja sama industri pertahanan menjadi salah satu bagian penting dalam hubungan bilateral Indonesia-Korea.

Ia menyebut kerja sama tersebut tidak hanya mencakup KF-21/IF-X, tetapi juga kerja sama kapal selam serta pertemuan rutin yang melibatkan pelaku industri pertahanan kedua negara, baik perusahaan milik negara maupun swasta.

"Yang ketiga adalah mitra industri pertahanan. Kita mengetahui program pengembangan pesawat tempur KF-21/IF-X dan juga ada sejumlah kerja sama di bidang kapal selam. Indonesia dan Korea juga memiliki pertemuan tahunan yang melibatkan sejumlah pelaku industri pertahanan di Indonesia, bukan hanya perusahaan milik negara, tetapi juga perusahaan swasta yang bergerak di sektor industri pertahanan," kata Nabyl.

Terkait perubahan dalam proyek KF-21, Nabyl mengatakan terdapat perubahan prioritas di Indonesia maupun Korea Selatan sepanjang pelaksanaan kerja sama.

"Setelah penandatanganan perjanjian untuk melakukan kerja sama bersama ini, sejumlah hal muncul baik di Indonesia maupun Korea Selatan sehingga urutan prioritas kedua negara dapat berubah seiring waktu," ujarnya.

Meski demikian, Nabyl menyebut kedua negara akhirnya berhasil mencapai tujuan akhir proyek pengembangan KF-21.

"Namun, poin utamanya seperti yang telah disebutkan Pak Uhm adalah bahwa kami akhirnya mencapai tujuan akhir. Tahun ini, kami menyelesaikan kerja sama di sektor tersebut untuk pengembangan bersama KF-21," kata Vahd.

 KF-21 Jadi Pilar Hubungan Pertahanan

Direktur Divisi Asia Tenggara 1 Kementerian Luar Negeri Korea Selatan Mina Ryu mengatakan kerja sama pertahanan Indonesia-Korea telah berkembang sejak kedua negara memperluas hubungan strategisnya.

Menurut Mina, Indonesia membeli pesawat latih dasar KT-1 Korea pada 2001 dan menjadi mitra ekspor pertahanan pertama Korea Selatan.

"Setelah berakhirnya Perang Dingin, kerja sama bilateral berkembang ke dimensi strategis yang lebih luas. Pada 2001, Indonesia membeli pesawat latih dasar KT-1 Korea dan menjadi mitra ekspor pertahanan pertama Korea," kata Mina.

Ia mengatakan kerja sama industri pertahanan kemudian menjadi salah satu pilar hubungan kedua negara. KF-21/IF-X menjadi salah satu contoh utama kerja sama tersebut.

"Sejak saat itu, kerja sama industri pertahanan menjadi salah satu pilar penting hubungan bilateral kami. Proyek pengembangan bersama pesawat tempur KF-21/IF-X adalah contoh utama," ujarnya.

Mina menjelaskan kesepakatan pengembangan KF-21 dibuat pada 2010 dan proyek dimulai pada 2016. Proyek yang berlangsung selama 10 tahun itu disebut telah selesai pada Juni 2026.

Pada 29 Juli, Korea Defense Acquisition Program Administration (DAPA) dan Kementerian Pertahanan RI juga menggelar acara bersama untuk merayakan penyelesaian proyek pengembangan bersama tersebut.

"Partisipasi Indonesia merupakan bagian penting dalam mewujudkan KF-21 yang ada saat ini. Proyek tersebut merupakan pencapaian dari kolaborasi bilateral," kata Mina. (del/rds)

  ★  CNN  

Baca Selanjutnya

Indonesia Menjadi 10 Negara Pelopor Pembuat Kapal Selam Tanpa Awak

  KSOT hasil rancangan & produk PT  PAL KSOT-001 dalam ujicoba di Laut (Sekpres)

Perang bawah laut memasuki babak baru. Kapal selam tidak lagi selalu membutuhkan awak manusia untuk menjalankan misi. Sejumlah negara kini mengembangkan Unmanned Underwater Vehicle (UUV), Autonomous Underwater Vehicle (AUV) hingga Extra-Large Uncrewed Underwater Vehicle (XLUUV) yang mampu beroperasi secara mandiri dalam waktu lama.

Teknologi tersebut dikembangkan untuk berbagai keperluan, mulai dari pengintaian, pemetaan dasar laut, perang antikapal selam, perlindungan infrastruktur bawah laut hingga misi serang.

Perkembangan paling menarik terjadi pada kendaraan berukuran besar yang bentuk dan kemampuan operasinya semakin menyerupai kapal selam mini. Beberapa di antaranya dirancang memiliki ruang muatan modular yang dapat digunakan untuk berbagai sensor maupun sistem misi.

Indonesia juga mulai memasuki bidang ini melalui Kapal Selam Otonom (KSOT) yang dikembangkan PT PAL Indonesia. Pada Oktober 2025, PT PAL untuk pertama kalinya melakukan uji penembakan torpedo dari KSOT di perairan Koarmada II, Surabaya. PT PAL menyebut pengujian tersebut sebagai bagian dari penguasaan teknologi pertahanan bawah laut nasional.

 Kapal Selam Otonom (KSOT)

Infogradis KSOT PAL (PAL)
Indonesia menjadi salah satu perkembangan paling menarik dalam perlombaan teknologi ini.

PT PAL Indonesia mengembangkan Kapal Selam Otonom (KSOT) untuk memenuhi kebutuhan pertahanan bawah laut nasional.

Pada Indo Defence 2025, PT PAL mengungkap desain KSOT dengan panjang sekitar 15 meter, lebar 2,2 meter dan bobot sekitar 37 ton saat menyelam.

PT PAL menjelaskan KSOT dirancang dalam beberapa konfigurasi, antara lain surveillance, one-way attack dan varian torpedo. Varian torpedo dirancang membawa hingga dua torpedo berat menurut paparan perusahaan pada 2025.

Perkembangan paling penting terjadi pada 30 Oktober 2025.

PT PAL dan TNI AL melakukan uji penembakan torpedo dari KSOT di perairan Koarmada II Surabaya. PT PAL menyatakan pengujian tersebut berhasil dan menjadi bagian dari penguasaan teknologi bawah laut nasional.

Naval News melaporkan pengujian tersebut menggunakan torpedo ringan yang diluncurkan dari tabung eksternal KSOT.

Perkembangan terbaru yang patut dicatat adalah PT PAL kemudian mengonfirmasi kepada Janes bahwa perusahaan telah memperoleh kontrak dari Kementerian Pertahanan untuk KSOT, meskipun jumlah unit tidak dipublikasikan. Menurut keterangan Dirut PT PAL Kaharuddin Djenod, varian yang dipesan akan berukuran lebih besar daripada prototipe dan direncanakan membawa delapan torpedo ringan. Rincian lebih lanjut dijadwalkan diungkap pada Oktober 2026.

Jika terealisasi, perkembangan ini akan membawa KSOT dari tahap demonstrator menuju program produksi dan evaluasi operasional.

Namun, penting untuk menyebut Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang mengembangkan kemampuan UUV bersenjata, bukan mengklaim sebagai negara pertama atau satu-satunya pelopor dunia.

Status: prototipe telah diuji; kontrak pengadaan telah dikonfirmasi PT PAL; pengembangan berlanjut.

   👷  Indonesia Inside  

Baca Selanjutnya

Pesawat KF-21 Boramae Dijual dengan Harga 125 Juta USD/Unit ke Indonesia

  40 % lebih murah dari pesawat sejenis dari barat

Pesawat tempur KF-21 Boramae kursi tunggal, kemungkinan yang akan dikirimkan ke Indonesia (Jetphotos)

KAI menawarkan 16 unit KF-21 Block 2 seharga $2 miliar sebagai alternatif yang diklaim lebih murah, tetapi harga tersebut tidak termasuk persenjataan, sementara F-35 mencapai $208-225 juta dan Rafale $225 juta dalam kesepakatan terbaru.

Korea Selatan mempromosikan pesawat tempur terbarunya, KF-21 Boramae, ke Indonesia, dan untuk pertama kalinya ada kesempatan untuk setidaknya memperkirakan secara kasar berapa biaya pesawat tempur ini.

Korea menawarkan Indonesia pembelian 16 pesawat KF-21 Block 2 dengan harga sekitar $2 miliar — secara kasar, ini berarti $125 juta per pesawat, yang hingga saat ini mungkin merupakan harga ekspor pesawat tempur yang benar-benar demokratis.

Defense Express mencatat bahwa rincian proposal Korea Selatan untuk pesawat tempur KF-21 bagi Indonesia saat ini belum diketahui, sehingga tidak jelas apa saja yang termasuk dalam biaya ini — misalnya, jika ini hanya mencakup pesawat tanpa senjata, maka akan membutuhkan biaya yang cukup besar, atau apakah mesin termasuk dalam biaya dan sebagainya.

Jadi, 125 juta USD dapat dianggap sebagai titik awal, sementara biaya pesawat tempur sebenarnya secara komprehensif pada akhirnya mungkin lebih tinggi — dan ini bukan margin kecil tetapi kemungkinan jumlah tambahan puluhan juta dolar.

Pada saat yang sama, Korea Selatan mempromosikan pesawat tempur KF-21 terutama sebagai solusi dengan harga terjangkau, dan sebelumnya menekankan bahwa pesawat ini bisa hingga 40% lebih murah dibandingkan dengan pesaing Barat.

Sekarang, dengan mengetahui setidaknya perkiraan biaya ekspor pesawat tempur, kita dapat membandingkan apakah pesawat ini benar-benar semurah itu.

Pertama-tama, perlu disebutkan F-35 Amerika sebagai perwakilan khusus dari generasi kelima — dengan mempertimbangkan, sekali lagi, perbedaan biaya dari satu negara ke negara lain dan bergantung pada jumlah persenjataan, faktor lain termasuk seberapa besar jumlah pesawat yang direncanakan untuk dipesan.

Sebagai contoh, satu pesawat F-35 untuk Rumania pada tahun 2024 berharga sekitar $225 juta per pesawat tempur jika membeli total 32 pesawat. Dan ini tanpa persenjataan (tetapi ini bukan kesepakatan akhir, jadi ini mencakup biaya maksimum yang mungkin).

Untuk Republik Ceko dalam kontrak tetap, biaya pesawat tempur mencapai $208,3 juta. Dan ini mencakup harga beberapa tahun yang lalu, sementara saat ini biaya pesawat ini mungkin bahkan lebih tinggi.

Jumlah uang yang hampir sama dikeluarkan pembeli untuk satu pesawat tempur Rafale buatan Prancis — sebagai contoh, dapat disebutkan Serbia, yang pada tahun 2024 membeli 12 pesawat dengan harga €225 juta per unit.

Bahkan F-16 baru pun bisa berharga cukup mahal, bahkan lebih mahal daripada generasi kelima, contohnya di Filipina, yang tahun lalu menetapkan biaya maksimum hingga $279 juta per pesawat.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini dan jika mengambil biaya pesawat tempur modern dari $200 juta per unit, agar KF-21 40% lebih murah daripada para pesaingnya, biayanya seharusnya sekitar $120 juta per pesawat, sehingga pesawat Korea Selatan sudah tidak sesuai dengan indikator ini.

  ★  Defence  

Baca Selanjutnya

Prabowo Memulai Era Baru Modernisasi Alutsista RI

 Dari Rafale - BrahMos Pesawat Rafale TNI AU (skuadron 12)

Indonesia resmi menambah daftar belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista) dengan menyetujui pembelian rudal BrahMos dan Astra dari India. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sekaligus memodernisasi kekuatan pertahanan nasional.

Kesepakatan tersebut dicapai saat Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi melakukan kunjungan resmi ke Jakarta pada Selasa dan bertemu Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan itu, India menyepakati ekspor sistem rudal jelajah supersonik BrahMos dan rudal udara-ke-udara Astra kepada Indonesia dengan nilai sekitar US$ 630 juta atau setara Rp 11,3 triliun (asumsi kurs Rp 17.980 per dolar AS).

BrahMos merupakan rudal jelajah supersonik hasil pengembangan bersama India dan Rusia yang dikenal memiliki kemampuan diluncurkan dari berbagai platform, baik darat, laut, maupun udara. Sementara itu, Astra adalah rudal udara-ke-udara buatan India yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan tempur pesawat tempur.

Pembelian BrahMos dan Astra semakin memperpanjang daftar pengadaan alutsista strategis Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Sejak 2019, saat Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan), pemerintah secara agresif melakukan modernisasi alutsista dengan menggandeng berbagai negara mitra, mulai dari Amerika Serikat (AS), Prancis, Italia, Turki, Korea Selatan (Korsel), hingga India.

Kebijakan tersebut sejalan dengan agenda modernisasi pertahanan yang terus didorong Prabowo, baik saat memimpin Kementerian Pertahanan (Kemhan) maupun setelah menjabat sebagai Presiden. Penguatan dilakukan di seluruh matra, mencakup pesawat angkut, jet tempur, drone, radar, kapal perang, kapal selam, hingga sistem rudal.

Sejumlah alutsista yang telah dipesan Indonesia antara lain pesawat angkut C-130J Super Hercules, Airbus A400M Atlas, jet tempur Rafale, dan drone TAI Anka-S. Ada pula radar pertahanan udara Thales Ground Master 403, fregat Merah Putih, serta kapal kepresidenan Bung Karno Class.

Di sektor pengadaan strategis, Indonesia juga memesan 42 unit jet tempur Dassault Rafale F4 dari Prancis senilai sekitar US$ 8,1 miliar. Ada juga dua kapal selam Scorpène Evolved dengan estimasi nilai US$ 2 miliar, serta dua kapal perang Brawijaya Class dari Fincantieri Italia senilai sekitar US$ 1,39 miliar.

Selain BrahMos dan Astra, Indonesia juga memperkuat kemampuan sistem persenjataannya melalui pengadaan rudal balistik jarak pendek Khan SRBM, rudal pertahanan udara Hisar-O MRSAM, serta rudal antikapal Roketsan Atmaca. Langkah ini menunjukkan strategi pemerintah untuk mendiversifikasi sumber pengadaan alutsista sekaligus meningkatkan kemampuan pertahanan nasional di tengah dinamika keamanan kawasan yang semakin kompleks.

 Lalu, Dari Mana Sumber Pembiayaannya?

Keinginan untuk membangun sistem pertahanan yang lebih modern tentu membutuhkan modal besar. Belanja alutsista seperti pesawat tempur, kapal perang, radar, drone, hingga rudal bukan pengeluaran kecil.

Sebagian besar kontraknya juga menggunakan mata uang asing. Sehingga kebutuhan anggarannya ikut dipengaruhi pergerakan rupiah terhadap dolar AS maupun euro.

Dalam anggaran Kemhan, terutama untuk program modernisasi alutsista, sumber pembiayaan belanja pertahanan berasal dari Rupiah Murni APBN, serta juga dapat berasal dari pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), hingga Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dan, pada 2026, anggaran Kemhan ditetapkan sebesar Rp 187,1 triliun.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 yang diundangkan pada 28 November 2025. Anggaran tersebut dibagi ke dalam dua fungsi utama, yakni fungsi pertahanan dan fungsi pendidikan.

Fungsi pertahanan menjadi porsi terbesar dengan alokasi Rp 186,6 triliun. Sementara itu, fungsi pendidikan mendapat anggaran Rp 490 miliar.

Jika dilihat dari programnya, pos terbesar berada pada Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarana Prasarana Pertahanan. Nilainya mencapai Rp 84,48 triliun atau sekitar 45,1% dari total anggaran Kemhan 2026.

Menariknya, sumber dana terbesar untuk program modernisasi tersebut justru berasal dari pinjaman luar negeri. Dari total Rp 84,48 triliun, pinjaman luar negeri mencapai Rp 46,5 triliun, lalu Rupiah Murni sebesar Rp 33,44 triliun, pinjaman dalam negeri Rp 3,69 triliun, SBSN Rp 800 miliar, serta Pendapatan Negara Bukan Pajak sekitar Rp 60 miliar.
 
Komposisi ini menunjukkan bahwa modernisasi alutsista Indonesia tidak hanya bertumpu pada belanja langsung dari kas negara. Untuk pengadaan besar seperti pesawat tempur, kapal perang, radar, hingga sistem rudal, pemerintah juga menggunakan skema pembiayaan lain, terutama pinjaman luar negeri.

Dalam beberapa tahun terakhir, anggaran Kemhan sendiri bergerak naik. Pada APBN 2024, Kemhan mendapatkan alokasi sekitar Rp 139,26 triliun. Pada APBN 2025, angkanya naik menjadi sekitar Rp 166,26 triliun.

Namun, angka 2025 itu kemudian mengalami penyesuaian besar menjadi Rp 364,1 triliun. Mengutip dari Kemhan, kenaikan tersebut diarahkan untuk modernisasi alutsista, peningkatan kesejahteraan prajurit, kemandirian industri pertahanan, serta validasi organisasi.

Rencana 2027 juga tidak kalah besar. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp 195 triliun untuk tahun anggaran 2027.

Usulan itu muncul karena kebutuhan anggaran pertahanan nasional disebut mencapai Rp 667 triliun, sementara pagu indikatif yang diberikan pemerintah hanya sekitar Rp 139 triliun. Jika tambahan Rp 195 triliun disetujui, anggaran Kemhan 2027 dapat naik ke kisaran Rp 334 triliun.

Besarnya kebutuhan anggaran itu memperlihatkan bahwa modernisasi pertahanan bukan hanya soal daftar belanja alutsista, tetapi juga soal ruang pembiayaan. Makin besar kebutuhan pengadaan, makin besar pula kebutuhan pemerintah untuk membiayainya.

  🚀  CNBC  

Baca Selanjutnya

Perancis Beri Keuntungan ke Indonesia

 Lewat pesawat tempur Rafale T-03017 TNI AU (Swidersk Maciejka; fb)

Analis dan Pemerhati Pertahanan Lembaga Kajian Pertahanan Strategis (Keris), Hanif Rahadian, menilai kehadiran pesawat tempur Rafale di jajaran alat utama sistem senjata (alutsista) TNI menjadi bukti kuatnya hubungan strategis antara Indonesia dan Prancis.

“Transaksi persenjataan seperti ini hanya akan terjadi di antara dua negara yang harmonis dan telah banyak menjalankan kerja sama,” kata Hanif di Jakarta, Selasa.

Menurut Hanif, hubungan Indonesia dan Prancis berkembang signifikan, terutama sejak Presiden Prabowo Subianto menjabat Menteri Pertahanan. Kedekatan diplomatik tersebut dinilai memberi sejumlah keuntungan strategis bagi Indonesia dalam pengadaan jet tempur produksi Dassault Aviation itu.

Salah satu keuntungan yang dinilai istimewa adalah peluang transfer teknologi serta pelibatan industri pertahanan (inhan) dalam negeri dalam pengembangan Rafale. Tidak semua negara pembeli memperoleh kesempatan tersebut. India, misalnya, sebagai salah satu pembeli terbesar Rafale yang sangat antusias terhadap jet tempur itu, sempat diberitakan tidak mendapatkan akses penuh terhadap source code maupun teknologi sensitif Rafale.

Peluang transfer teknologi ini membuka ruang besar bagi Indonesia untuk memperkuat kemampuan industri pertahanan nasional, termasuk dalam mendukung kebutuhan suku cadang, pemeliharaan, hingga pengembangan sistem pendukung pesawat tempur tersebut.

“Selain itu, Prancis menunjukkan komitmen dalam mendukung peningkatan kapabilitas pertahanan Indonesia, mulai dari pemenuhan kebutuhan operasional TNI, pengembangan sumber daya manusia, hingga dukungan teknologi dan infrastruktur pertahanan,” ujar Hanif.

Ia menilai, sikap Prancis berbeda dengan sejumlah negara lain yang biasanya membatasi negara pembeli untuk mengembangkan ataupun memperluas pemanfaatan teknologi dari alutsista yang dibeli.

Dengan peluang tersebut, Hanif meyakini Indonesia memiliki kesempatan besar mempelajari kemajuan teknologi industri pertahanan Prancis sekaligus memperkuat kemandirian sektor pertahanan nasional.

“Kesempatan ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mengakses teknologi pertahanan yang lebih maju serta memperkuat kemandirian industri pertahanan dalam negeri,” katanya.

Sebelumnya, TNI AU baru saja menerima enam unit Rafale beserta seperangkat rudalnya. Penyerahan secara simbolis dilakukan Presiden Prabowo Subianto kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, lalu diteruskan kepada Kepala Staf TNI AU (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (18/5).

Keenam pesawat tersebut akan ditempatkan di Skadron 12 Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau. Sementara itu, Indonesia masih menunggu kedatangan 36 unit Rafale lainnya yang saat ini masih dalam proses produksi di fasilitas Dassault Aviation di Prancis.

 Seberapa Besar Untung Indonesia?

Pesawat Rafale T 0304 kursi tandem terbaru TNI AU (Malin J)

Pembelian jet tempur Rafale dari Prancis dinilai bukan sekadar transaksi pembelian alutsista biasa, melainkan bagian dari investasi strategis jangka panjang untuk memperkuat kemampuan industri pertahanan nasional. Salah satu keuntungan terbesar yang diperoleh Indonesia adalah peluang transfer teknologi (transfer of technology/ToT) yang jarang diberikan secara luas oleh negara pemasok senjata modern.

Melalui kerja sama dengan Dassault Aviation dan industri pertahanan Prancis, Indonesia berkesempatan mempelajari berbagai aspek teknologi penerbangan militer modern, mulai dari sistem avionik, pemeliharaan mesin, integrasi persenjataan, hingga sistem elektronik tempur. Kesempatan tersebut dinilai sangat penting karena penguasaan teknologi pertahanan merupakan fondasi utama menuju kemandirian alutsista nasional.

Keuntungan lain yang dinilai strategis adalah terbukanya peluang bagi teknisi, pilot, dan engineer Indonesia untuk mendapatkan pelatihan langsung dari pihak Prancis. Dengan keterlibatan sumber daya manusia nasional dalam proses pengoperasian dan pemeliharaan Rafale, kemampuan SDM pertahanan Indonesia diproyeksikan meningkat signifikan dalam beberapa tahun ke depan.

Tidak hanya itu, kerja sama Rafale juga membuka peluang pengembangan kemampuan maintenance, repair, and overhaul (MRO) di dalam negeri. Jika kemampuan pemeliharaan dapat dilakukan secara mandiri di Indonesia, maka ketergantungan terhadap pihak luar akan berkurang, sekaligus menekan biaya operasional jangka panjang TNI AU.

Dalam jangka panjang, efek pembelian Rafale diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan industri pertahanan nasional, baik dari sisi teknologi, kualitas SDM, maupun keterlibatan perusahaan lokal dalam rantai pasok industri militer modern. Dengan kata lain, keuntungan Indonesia dari Rafale bukan hanya mendapatkan jet tempur canggih, tetapi juga kesempatan mempercepat transformasi industri pertahanan menuju level yang lebih maju dan mandiri.

 Rivalitas Rafale vs F-15EX dan Jet Tempur Lainn

Sepasang Rafale TNI AU (Skuadron 12)

Masuknya Rafale ke jajaran alat utama sistem senjata (alutsista) TNI AU menempatkan Indonesia di tengah persaingan besar industri pertahanan global. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai negara produsen senjata modern berlomba menawarkan jet tempur generasi terbaru kepada Indonesia, mulai dari Rafale buatan Prancis, F-15EX dari Amerika Serikat, Gripen dari Swedia, hingga KF-21 hasil pengembangan Korea Selatan.

Secara kemampuan, masing-masing pesawat memiliki keunggulan berbeda. Rafale dikenal sebagai jet tempur multirole yang fleksibel dengan kemampuan tempur udara, serangan darat, hingga misi maritim dalam satu platform. Sementara F-15EX unggul dalam daya angkut persenjataan, jangkauan tempur, serta kekuatan mesin yang besar. Di sisi lain, Gripen menawarkan biaya operasional yang relatif lebih murah dan efisiensi pemeliharaan, sedangkan KF-21 dipandang sebagai proyek masa depan dengan teknologi generasi baru yang masih terus dikembangkan Korea Selatan.

Di tengah banyaknya pilihan tersebut, Indonesia akhirnya memilih Rafale karena dinilai mampu memenuhi kebutuhan operasional TNI AU sekaligus menawarkan keuntungan strategis di luar aspek militer semata. Prancis dianggap lebih fleksibel dalam kerja sama pertahanan, termasuk membuka peluang transfer teknologi, pelatihan sumber daya manusia, hingga keterlibatan industri pertahanan dalam negeri. Faktor inilah yang membuat Rafale tidak hanya dipandang sebagai pesawat tempur, tetapi juga instrumen penguatan industri pertahanan nasional.

Selain faktor teknis, pembelian alutsista modern juga tidak bisa dilepaskan dari aspek politik dan geopolitik. Dengan membeli Rafale, Indonesia dinilai sedang memperkuat hubungan strategis dengan Prancis dan Eropa, sekaligus menerapkan kebijakan diversifikasi alutsista agar tidak bergantung pada satu negara pemasok saja. Strategi tersebut penting untuk menjaga fleksibilitas diplomasi pertahanan Indonesia di tengah rivalitas global yang semakin kompleks.

Keputusan Indonesia membeli Rafale juga memperlihatkan bahwa persaingan industri pertahanan dunia kini bukan sekadar soal kualitas senjata, tetapi juga soal siapa yang mampu menawarkan kerja sama paling menguntungkan secara politik, teknologi, dan jangka panjang. Dalam konteks itu, Rafale dinilai memberi kombinasi antara kemampuan tempur modern dan peluang strategis bagi pengembangan kekuatan pertahanan nasional.

 Seberapa Canggih Jet Tempur Rafale?

Sepasang Rafale terbang di atas Bekasi (Skuadron 12)

Rafale dikenal sebagai salah satu jet tempur paling canggih di dunia saat ini. Pesawat buatan Dassault Aviation, Prancis, tersebut banyak diminati berbagai negara karena memiliki kemampuan multirole atau mampu menjalankan banyak jenis misi dalam satu platform. Rafale dapat digunakan untuk pertempuran udara, serangan darat, pengintaian, hingga operasi maritim tanpa perlu perubahan besar pada konfigurasi pesawat.

Salah satu keunggulan utama Rafale terletak pada sistem radar dan teknologi elektroniknya. Jet ini dibekali radar AESA (Active Electronically Scanned Array) yang mampu mendeteksi banyak target sekaligus dalam jarak jauh dengan tingkat akurasi tinggi. Selain itu, Rafale memiliki sistem peperangan elektronik SPECTRA yang disebut sebagai salah satu sistem pertahanan elektronik terbaik di dunia karena mampu mendeteksi ancaman radar musuh, mengacaukan sistem lawan, hingga meningkatkan kemampuan bertahan pesawat di medan tempur.

Dalam pertempuran udara, Rafale mampu membawa berbagai jenis rudal modern untuk menghadapi pesawat musuh maupun ancaman jarak jauh. Sementara untuk misi serangan darat, jet ini dapat membawa bom pintar presisi tinggi yang efektif menghancurkan target strategis dengan tingkat akurasi tinggi. Kemampuan tersebut membuat Rafale dinilai fleksibel dan efektif digunakan dalam berbagai skenario operasi militer modern.

Keunggulan lain Rafale adalah kemampuannya menjalankan banyak misi secara bersamaan. Dalam satu penerbangan, pesawat ini bisa melakukan patroli udara, menyerang target darat, sekaligus melakukan pengintaian. Kemampuan inilah yang membuat banyak negara melihat Rafale sebagai jet tempur yang efisien dan bernilai strategis tinggi.

Dari sisi rekam jejak tempur, Rafale telah digunakan Prancis dalam berbagai operasi militer di Afghanistan, Libya, Mali, Irak, hingga Suriah. Pengalaman tempur tersebut menjadi nilai tambah penting karena menunjukkan bahwa Rafale bukan hanya unggul di atas kertas, tetapi juga telah teruji dalam berbagai konflik nyata dengan kondisi operasi yang kompleks. Faktor itulah yang membuat banyak negara, termasuk Indonesia, tertarik menjadikan Rafale sebagai bagian dari modernisasi kekuatan udara mereka.

  ★ Republika  

Baca Selanjutnya

Ada Jejak Republikorp di Balik Kemesraan Alutsista Indonesia dan Turki

Drone tempur Kizilelma (Baykar)

Hubungan Indonesia dan Turki di bidang pertahanan semakin erat. Dalam beberapa tahun terakhir, kerja sama kedua negara terus melebar, mulai dari kendaraan tempur, sistem nirawak, hingga pengembangan industri pertahanan di dalam negeri.

Salah satu kerja sama terbaru terlihat dari pengembangan Bayraktar KIZILELMA, pesawat tempur tanpa awak atau unmanned combat aircraft (UCAV) buatan Baykar, perusahaan pertahanan dan dirgantara asal Turki.

Dalam kerja sama ini, perusahaan Indonesia yang menjadi bagian penting adalah Republikorp Group. Perusahaan yang bergerak di bidang pertahanan ini namanya semakin sering muncul dalam sejumlah kerja sama alutsista strategis, terutama sejak era Presiden Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada 2019-2024.

Adapun kerja sama KIZILELMA dilakukan antara Baykar dan PT Republik Aero Dirgantara, anak usaha Republikorp Group. Melansir situs resmi Republikorp, kerja sama ini merupakan kelanjutan dari Joint Venture Agreement (JVA) yang telah dimulai sejak 2025 untuk produksi lokal Bayraktar TB3 dan AKINCI di Indonesia.

Dengan kerja sama terbaru ini, kemitraan Baykar dan Republikorp diperluas ke pengembangan UCAV generasi baru melalui Bayraktar KIZILELMA. Pengembangan operasional KIZILELMA ditargetkan dapat memperkuat kemampuan pesawat tempur nirawak Indonesia mulai 2028.

Kerja sama tersebut juga tidak hanya mencakup pengadaan pesawat. Kolaborasi dengan Baykar turut meliputi transfer teknologi, pengembangan sumber daya manusia, fasilitas MRO (maintenance, repair, and overhaul), pusat produksi dan integrasi lokal, sertifikasi tenaga ahli, hingga riset teknologi strategis masa depan.

  Kilas Balik Kerja Sama Militer Indonesia-Turki 
MT Harimau (Pindad)

Kerja sama pertahanan Indonesia dan Turki sudah berjalan lebih dari satu dekade. Salah satu kerja sama yang cukup awal terlihat pada pengembangan tank ukuran medium. Kerjasama ini mulai dirintis sekitar 2010, ketika Indonesia dan Turki menjajaki kerja sama industri pertahanan.

Proyek tersebut melibatkan PT Pindad yang mewakili Indonesia dan FNSS Defence Systems dari Turki.Realisasi pengembangan kendaraan tempur ini mulai berjalan lebih konkret pada 2014. Dari kerja sama tersebut, lahir medium tank Harimau, yang juga dikenal dengan nama Kaplan MT.

Harimau merupakan tank kelas medium yang dikembangkan untuk TNI Angkatan Darat. Tank ini memiliki bobot lebih ringan dibanding main battle tank, tetapi tetap dilengkapi kemampuan tempur untuk mendukung operasi darat. Sebagai gambaran, main battle tank yang digunakan Indonesia saat ini adalah Leopard 2 buatan Jerman.

Leopard 2 masuk dalam kategori tank tempur utama dengan bobot lebih berat dibanding tank medium seperti Harimau. Sementara itu, Harimau dirancang sebagai kendaraan tempur dengan mobilitas yang lebih fleksibel. Tank ini dapat digunakan di berbagai medan, termasuk wilayah dengan kondisi infrastruktur yang lebih terbatas.

Sejak dimulainya kerja sama pembuatan tank Harimau, hubungan Indonesia dan Turki di bidang pertahanan semakin intens. Intensitas kerja sama tersebut semakin terlihat pada masa Kementerian Pertahanan dipimpin Prabowo.

Turki tampak menjadi salah satu mitra yang cukup menonjol dalam agenda modernisasi alutsista Indonesia. Salah satu alasannya, kerja sama dengan Turki banyak dikaitkan dengan skema transfer teknologi dan produksi lokal.

  Republikorp Masuk ke Banyak Proyek Strategis 
Drone Akinci (ist)

Di tengah semakin intensnya kerja sama pertahanan Indonesia dan Turki, nama Republikorp mulai semakin sering muncul.

Perusahaan swasta nasional ini terlibat dalam sejumlah kerja sama strategis, terutama yang berkaitan dengan pengembangan alutsista, produksi lokal, transfer teknologi, hingga pembangunan fasilitas pendukung di dalam negeri.

Melansir dari situs resmi Republikorp, sedikitnya ada beberapa kerja sama besar yang melibatkan perusahaan tersebut sejak 2025 hingga 2026. Cakupannya luas, mulai dari jet tempur, rudal, sistem intelijen, kendaraan tempur, kapal patroli, amunisi, hingga modernisasi sistem pertahanan TNI.

Turki menjadi salah satu negara yang paling menonjol dalam kerja sama tersebut. Namun, jejak Republikorp tidak berhenti di sana.

Perusahaan ini juga menggandeng perusahaan pertahanan besar dari Qatar dan Uni Emirat Arab dalam proyek bernilai miliaran dolar AS. Menariknya, Republikorp bukan perusahaan swasta yang selama ini dikenal luas sebagai produsen persenjataan utama di Indonesia.

Dalam industri pertahanan nasional, sejumlah perusahaan swasta seperti PT Sentra Surya Ekajaya, PT Sari Bahari, PT Infoglobal Teknologi Semesta, PT Palindo Marine, PT Lundin Industry Invest, hingga PT Famatex sudah lebih dulu dikenal sebagai bagian dari ekosistem produsen alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) di dalam negeri.

Mereka memiliki kapabilitas pada bidang masing-masing, mulai dari kendaraan taktis, munisi, bom latih, sistem elektronik pertahanan, kapal militer, kapal patroli, hingga perlengkapan pendukung pertahanan lainnya.

Namun, dalam waktu relatif singkat, Republikorp justru terlibat dalam sejumlah kerja sama pertahanan strategis bernilai besar. Muncul pertanyaan besar, kapasitas apa yang membuat Republikorp memperoleh kepercayaan sebesar ini dari pemerintah, khususnya Kementerian Pertahanan.

Pertanyaan ini penting karena proyek pertahanan bukan proyek biasa. Di dalamnya ada aspek keamanan nasional, transfer teknologi, penggunaan sumber daya negara, dan janji besar soal kemandirian industri pertahanan.

Berikut sejumlah proyek besar yang melibatkan Republikorp dalam kerja sama industri pertahanan dengan beberapa negara.

  Dari Jet Tempur KAAN, Rudal, hingga Sistem Intelijen 
Pesawat Gen V KAAN (TAI)

Dalam kerja sama dengan Turki, Republikorp terlibat dalam beberapa proyek strategis sejak awal 2025. Pada Februari, Baykar Makina dan PT Republikorp menandatangani JVA yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan.

Kerja sama ini diarahkan untuk produksi lokal sistem pesawat tanpa awak di Indonesia, termasuk hingga 60 set Bayraktar TB3 dan hingga 9 set Bayraktar AKINCI, dengan cakupan manufaktur, perakitan, perawatan, transfer teknologi, pelatihan, hingga pembangunan fasilitas produksi di dalam negeri.

Setelah itu, Republikorp melalui anak usahanya, PT Republik Technetronic Nusantara (RTN), menandatangani Framework Agreement dengan PAVO Group asal Turki pada Juli 2025. Kerja sama ini berkaitan dengan penyediaan sistem intelijen untuk TNI di berbagai matra.

Sistem yang masuk dalam kerja sama tersebut mencakup data fusion, pengawasan, pengamanan komunikasi, serta infrastruktur pendukung pengambilan keputusan. Dengan kerja sama ini, Republikorp masuk ke sektor teknologi komando, intelijen, dan komunikasi militer.

Sehari setelahnya, Republikorp menjalin joint venture dengan Roketsan. Kerja sama ini melahirkan PT Republik Roketsan Indonesia yang diarahkan untuk mengembangkan industri rudal nasional. Melalui joint venture tersebut, kedua pihak menyepakati pengembangan dan produksi empat sistem rudal secara bertahap di dalam negeri, yakni ÇAKIR, ATMACA, HİSAR, dan SUNGUR.

Produksi tahap awal akan dimulai dari ÇAKIR. Kemudian pada 25 Juli 2025, Kementerian Pertahanan meresmikan perjanjian strategis dengan Turkish Aerospace Industries (TUSAS) terkait pengadaan 48 unit jet tempur generasi kelima KAAN.

Dalam proyek KAAN, PT Republik Aero Dirgantara (RAD) ditunjuk sebagai mitra utama bersama PT Dirgantara Indonesia (PTDI). Peran PT RAD mencakup pembangunan fasilitas maintenance, repair, and overhaul atau MRO KAAN, serta operasionalisasi pusat pelatihan dan simulator.

Deretan kerja sama tersebut memperlihatkan luasnya cakupan Republikorp dalam proyek dengan Turki. Tidak hanya pada platform udara seperti KAAN dan KIZILELMA, tetapi juga rudal, sistem intelijen, komunikasi aman, hingga fasilitas pendukung operasional alutsista.

  Gandeng Barzan Holdings untuk Modernisasi TNI  
(Ist)

Selain Turki, Republikorp juga menjalin kerja sama dengan Barzan Holdings, perusahaan industri pertahanan milik negara Qatar.

Kerja sama tersebut diteken pada 20 Januari 2026 dalam ajang Doha International Maritime Defence Exhibition & Conference atau DIMDEX 2026. Dalam kerja sama ini, Republikorp berperan sebagai mitra strategis pertahanan Indonesia.

Kedua pihak sepakat membentuk perusahaan khusus atau joint venture dengan total nilai kerja sama mencapai US$ 2,3 miliar atau setara Rp 39,9 triliun (asumsi kurs Rp 17.360/US$1).

Cakupan kerja sama Republikorp dan Barzan Holdings meliputi overhaul serta peningkatan sistem-sistem kritikal di sektor maritim dan darat.

Joint venture tersebut diarahkan untuk mendorong modernisasi skala besar guna meningkatkan kesiapan operasional TNI.
  Kerja Sama Jumbo dengan EDGE 
Rabdan 8x8, diberitakan diminati marinir (ist)

Republikorp juga menjalin kerja sama besar dengan EDGE, perusahaan pertahanan asal Uni Emirat Arab. Kemitraan tersebut diteken pada 18 November 2025 dengan total nilai yang bombastis mencapai US$ 7 miliar atau setara Rp 121,52 triliun.

Kerja sama dengan EDGE mencakup transfer teknologi, produksi lokal di dalam negeri, pengembangan sistem bersama, serta program modernisasi terpadu TNI. Dari sisi nilai dan cakupan, proyek ini menjadi salah satu kerja sama terbesar yang melibatkan Republikorp.

Ruang lingkup kerja sama tersebut mencakup beberapa alutsista strategis. Di antaranya rudal pertahanan udara SKYKNIGHT, kendaraan tempur infanteri RABDAN 8x8, kapal patroli cepat atau fast patrol vessel, serta pembangunan fasilitas produksi amunisi kaliber kecil

 👷 CNBC  

Baca Selanjutnya

Airbus Kepincut RI

 Buka Peluang Bangun Pabrik Pesawat CN235 MPA TNI AL hasil produksi PTDI, merupakan pesawat terbesar yang telah diproduksi. (Prime Kurniawan)
Produsen pesawat terbesar di Eropa, Airbus, menyatakan minatnya untuk ikut meningkatkan ekosistem industri dirgantara dan dalam jangka panjang memiliki pabrik di Indonesia. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kebutuhan pesawat domestik selama 20 tahun ke depan.

Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati, menjelaskan selama ini Airbus hanya memiliki empat pabrik pesawat di Eropa, yakni di Inggris, Prancis, Jerman, dan Spanyol. Di luar itu, produsen pesawat tersebut juga berencana membangun pabrik di kawasan Asia, yakni di China dan India.

"Airbus kan selama ini ekspor, jadi dia punya perusahaan itu sekarang ada di 4 yang besar tadi ada Spanyol, Prancis, Jerman, dan juga Inggris. Dia sudah mulai 2 tahun lalu, dia mulai mengembangkan juga, dibikin pabriknya nih, India sama China," kata Vivi usai acara penandatanganan JDI dengan Airbus di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Rabu (6/5/2026).

Di sisi lain, pemerintah memperkirakan tingkat perjalanan udara masyarakat Indonesia saat ini berada di kisaran 0,4 perjalanan per kapita per tahun. Namun angka ini diproyeksikan meningkat signifikan menjadi 1,4 perjalanan per kapita per tahun dalam dua dekade.

Sejalan dengan hal itu, trafik penumpang udara diperkirakan tumbuh rata-rata 7,4% per tahun dan akan mencapai sekitar 477 juta penumpang. Angka ini melampaui rata-rata pertumbuhan global yang berada di kisaran 3,6%.

Berdasarkan proyeksi tersebut, kebutuhan pesawat Indonesia diperkirakan naik tiga kali lipat, dari sekitar 550 unit armada aktif saat ini menjadi sekitar 1.900 unit pada 2045.

"Nah karena kita juga secara domestik tadi ada hitung-hitungannya growing ya kebutuhan pesawat kita, dia juga ingin buat pabrik di Indonesia," ujarnya.

Meski begitu, menurutnya cita-cita Airbus untuk membangun pabrik di Indonesia masih memerlukan waktu panjang. Sebab, untuk memiliki pusat produksi pesawat sendiri, tidak hanya dibutuhkan investasi dan pembangunan fisik, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia serta teknologi produksi.

Atas dasar itulah Airbus sepakat untuk terlebih dahulu ikut mengembangkan industri dirgantara di Indonesia, mencakup pengembangan sumber daya manusia, sistem perawatan dan pemeliharaan (maintenance, repair, and overhaul/MRO), serta peningkatan kapasitas industri.

"Tentunya buat pabrik itu kan tidak cuma sekadar investasi bangun pabriknya, tapi kita perlu SDM-nya, perlu memperkuat komponennya, kemudian juga standarisasi gitu ya. Nah itu yang akan dikerjakan atau mendukung Indonesia untuk membangun ekosistem industri kedirgantaraan," jelas Vivi.

Melalui penguatan industri kedirgantaraan ini, Vivi berharap dalam 20 tahun ke depan Indonesia sudah siap untuk memiliki pabrik pesawat sendiri, atau setidaknya menjadi bagian penting dari rantai pasok komponen pesawat dunia, termasuk untuk Airbus.

"Ya mudah-mudahan 20 tahun ke depan kita sudah jadi bagian dari global value chain," ucapnya.

Sementara itu, Presiden Airbus Asia-Pacific Anand Stanley mengatakan kerja sama produksi komponen pesawat dengan Indonesia telah berlangsung selama lebih dari 50 tahun sejak 1976. Saat ini, Indonesia sudah menjadi bagian dari rantai pasok komponen pesawat A320, A330, A350, dan H225.

"Komponen A320, A330, A350, H225 diekspor dari Indonesia. Anda juga telah membantu kami dalam mendukung pembangunan kapital manusia selama 50 tahun. Lebih dari itu, kami juga mendukung pembangunan kapital manusia, mulai dari pilot, engineer, hingga teknisi. Salah satu bagian besar dari perkembangan yang Airbus percaya adalah di daerah MRO," ujarnya.

Bersamaan dengan itu, Stanley kembali membagikan perhitungan terkait kebutuhan pesawat di Indonesia selama 20 tahun ke depan hingga 2045. Menurutnya, proyeksi ini menjadi peluang bagi Airbus dan pemerintah untuk mengembangkan industri pesawat di Tanah Air.

Untuk itu, perusahaan setuju membangun kerja sama strategis dengan pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas untuk ikut mengembangkan ekosistem dirgantara di Indonesia.

Airbus ingin Indonesia memperkuat industri dirgantara, termasuk pengembangan SDM dan teknisi pemeliharaan pesawat. Dengan begitu, perusahaan dapat meningkatkan lini produksinya di Indonesia.

"Kami, sebagai Airbus, di masa lalu telah menerapkan peta jalan seperti ini dalam 20-30 tahun terakhir di negara-negara seperti China dan India. Namun sekaranglah saatnya bagi kami untuk sepenuhnya memulai perjalanan ini dengan Indonesia," ucapnya.

"Visi kami adalah untuk menjadi warga negara Indonesia dalam 20 tahun ke depan, di mana kami dapat memiliki satu proposisi penerbangan Airbus di seluruh ekosistem, dan mampu mencakup tidak hanya pesawat komersial, tidak hanya pesawat militer, tidak hanya helikopter sipil, tidak hanya helikopter militer, dan tidak hanya satelit, tetapi juga sumber daya manusia dan ekosistem rantai pasok," jelas Stanley.

  ✈  Detik  

Baca Selanjutnya