Minggu, 16 November 2014

PLTN Adalah Keniscayaan

Inti nuklir di dalam kolam reaktor riset nuklir di reaktor serba guna G.A. Siwabessy milik Badan Tenaga Atom (BATAN), Puspiptek, Tangerang Selatan, Banten

Populasi penduduk Indonesia pada 2027 diperkirakan mencapai 270 juta. Maka itu 10 tahun mendatang diperkirakan terjadi krisis energi listrik. Untuk itu, Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) diyakini menjadi solusi tepat mengatasi krisis tersebut.

“UGM saja menargetkan 2020 paling lambat PLTN harus sudah masuk Indonesia. Mereka sudah mengajukan kepada presiden. Sebenernya krisis energi sudah di depan mata, maka itu nuklir (PLTN) sebuah keniscayaan 19 tahun ke depan,” ujar Deputi Kepala Bidang Teknologi Energi Nuklir Taswanda Taryo, Bogor, Sabtu (13/9/2014).

Menurut Taswanda, Nuklir dan batu bara secara ekonomis memang beda tipis, tapi nuklir lebih kompetitif dan lebih ramah lingkungan. Karena energi angin maupun dan solar sell atau tenaga surya juga tidak efektif.

“Angin di sini jelas tidak ada, paling di NTB, itu pun hanya beberapa wilayah. Tidak seperti di Belanda. Solar sell kalau di Pulau Jawa tidak akan cukup lokasinya. Butuh tempat yang luas,” ujar dia.

Selain itu, lanjut Taswanda, energi nuklir kini juga sudah masuk energi sekuriti. Beberapa negara seperti Korea Selatan dengan kepemilikan reaktor nuklir, lebih disegani negara lain. “Iran kan punya nuklir, negara takut semua kan? Amerika juga. Tapi kita beda, kita terbuka.”

“Kita punya nuklir, Malaysia mau macem-macem pasti takut. Meski pun nakut-nakuti orang tidak baik. Tapi Malaysia bilang akan buat nuklir di perbatasan Kalimantan dan Malaka, politik apa begini?” lanjut dia.

Begitu juga dengan Uni Emirat Arab, kata Taswanda, hanya memiliki modal uang mereka berani membangun nuklir. “Mereka benar-benar berani hanya modal uang saja.”

“Korea Selatan dulu belajar sama kita, sekarang mereka sudah memiliki banyak reaktor. Vietnam belajar dengan kita, 2020 dia menargetkan 2 x 1000 MWe, 2030 10 x 1000 MWe,” sambung Taswanda.

Politisasi

Menurut Taswanda, jika Indonesia harus memberi subsidi mencapai Rp 150 triliun per tahun, alangkah baiknya jika dialihkan untuk membangun PLTN. “Rp 30 triliun saja untuk PLTN 1.000 MW. Itu sudah menghasilkan banyak listrik.”

“Jadi menurut saya, ini hanya masalah politik saja. Sebab masalahnya di mana? Soal kemanan radiasi sudah jelas-jelas aman, dari segi manfaat lebih banyak dan green, lebih kompetitif. Jadi apa lagi?” ujar dia heran.

Insiden meledaknya PLTN milik Jepang di Fukushima, kata Taswanda, tidak berpengaruh di banyak negara. Justru pembangunan PLTN di sejumlah negara malah bertambah.

“Sejak 2011 hingga 2013 terus mengalami kenaikkan pembangunan PLTN di sejumlah negara. Pada 2011 berjumlah 65 PLTN, 2012 berjumlah 67 PLTN, 2013 berjumlah 69 PLTN,” papar dia.

“Jadi memang nuklir lebih banyak dipolitisir. Kita (Batan) kan hanya kopral, semua tergantung pimpinan. Masalahnya orang di atas masih pahamnya PLN,” sambung Taswanda.

Memang, Taswanda mengakui, di beberapa negara pembangunan PLTN pertama menjadi kontroversi. Maka itu ia berharap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) nanti dapat membangun PLTN.

“Makanya kalau pemerintah tidak bersedia, kami punya terobosan dengan membangun PLTN mini. Tapi mudah-mudahan Pak Jokowi-JK setuju,” tandas Taswanda.

Sementara Kepala Batan Djarot Sulistyo Wisnubroto menegaskan, meski batu bara masih cukup sebagai sumber energi di Indonesia, namun bukan berarti energi nuklir tidak bisa dimanfaatkan.

“Maka itu tugas kami meyakinkan pemimpin masa depan, agar tidak bergantung pada salah satu sumber energi saja. Ini barbahaya. Misal internasional gas buang minta dikurangi sekian persen. Kedua, ubah paradigma, revolusi mental kata Pak Jokowi,” pungkas Djarot.

  ★ Liputan 6  

0 komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More