Indonesia Menargetkan Penyelesaian 50 Kapal Penangkap Ikan Modern

💥 Pada Tahun 2026ilustrasi kapal nelayan (antara)

Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia menargetkan penyelesaian pembangunan 50 kapal penangkap ikan modern pada tahun 2026 sebagai tahap awal program modernisasi kapal penangkap ikan pemerintah.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian, Lotharia Latif, menyatakan dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis bahwa program tersebut merupakan bagian dari perjanjian kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Inggris untuk membangun 1.582 kapal penangkap ikan modern.

Ia mencatat bahwa kementerian telah melakukan persiapan sejak awal tahun, termasuk survei galangan kapal nasional yang akan terlibat dalam pembangunan armada tersebut.

Pada tahap awal, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan 50 kapal dengan kapasitas 30 ton bruto (GT). Kapal-kapal ini akan membutuhkan 500 awak kapal untuk operasionalnya.

Di bawah program modernisasi kapal penangkap ikan nasional, pemerintah akan membangun 1.582 kapal, terdiri dari 1.000 kapal 30-GT, 557 kapal 200-GT, 20 kapal 500-GT, dan lima kapal angkut 500-GT.

Program ini merupakan bagian dari kesepakatan maritim senilai £4 miliar antara Indonesia dan Inggris. Dalam kerangka kerja ini, kedua negara sepakat untuk membangun 1.582 kapal penangkap ikan di dalam negeri untuk memperkuat industri galangan kapal nasional sekaligus mempercepat transformasi sektor perikanan tangkap. 

 👷 antara  

Baca Selanjutnya

RI Dapat Pinjaman Rp 5,8 T dari Spanyol

  Buat bikin kapal dan drone laut Infografis KP Orca 5, kapal hibah dari Jepang (antara)

Pemerintah Indonesia akan menggunakan pinjaman luar negeri senilai Rp 5,8 triliun dari Pemerintah Spanyol untuk memperkuat pengawasan laut nasional.

Dana ini akan membiayai pembangunan kapal pengawas dan sistem pengawasan maritim terpadu yang menjadi bagian dari proyek Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS).

Pinjaman tersebut telah disetujui Komisi IV DPR RI dengan alokasi Rp 2 triliun pada tahun anggaran (TA) 2025 sebagai tahap awal implementasi. Proyek ini ditargetkan mulai berjalan pada awal 2025 dan rampung pada akhir 2028.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan pinjaman dari Spanyol bersifat lunak dan digunakan untuk mendanai pembangunan 10 kapal pengawas baru, sekaligus pengadaan sistem pengawasan laut digital.

"Kita mendapatkan pinjaman dari Pemerintah Spanyol, pinjaman lunak untuk pembangunan kapal, di mana totalnya ada sekitar 10 unit kapal, empat kapal dibangun di Spanyol, lalu kemudian enam kapal dibangun di dalam negeri. Periodenya atau jangka waktunya kira-kira sekitar tiga tahun," kata Trenggono dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (5/11).

Trenggono menjelaskan karena pembiayaan berasal dari pinjaman luar negeri, maka seluruh proses pengadaan dilakukan melalui bidding internasional yang bersifat terbuka dan transparan.

Ia menambahkan mekanisme pembayaran proyek dilakukan bertahap, dimulai dengan pembayaran uang muka alias down payment sebesar Rp 2 triliun pada 2025.

"Pengadaannya secara internasional, ini ada bidding internasional karena pembiayaannya dari Spanyol maka bidding-nya juga internasional sangat transparan. Terus kemudian sistem pembayarannya itu bertahap," jelasnya.

"Jadi setelah ini nanti disetujui, ada sebagian sebagai uang muka yang harus dibayarkan, totalnya kira-kira sekitar Rp 2 triliun, lalu kemudian mereka mulai mengerjakan baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di Spanyol," tambahnya.

Sisa nilai proyek akan dicairkan secara bertahap sesuai kemajuan pembangunan kapal dan sistem pengawasan. Trenggono menegaskan Kementerian Keuangan menjadi pihak yang mengeksekusi penarikan pinjaman, sedangkan KKP berperan sebagai pelaksana proyek.

Selain pembangunan kapal, ruang lingkup proyek MFISS mencakup pembangunan sistem surveilans terpadu, Maritime Integrated System, Secure Data Infrastructure, Regional Monitoring Center, Intelligent Room, serta pengadaan drone dan sistem komando terintegrasi antara pusat dan daerah.

"Total investasi proyek ini mencapai Rp 5,828 triliun dengan sumber pendanaan dari pinjaman Pemerintah Spanyol. Dari jumlah tersebut, alokasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp 2 triliun kami ajukan untuk mendapat persetujuan Komisi IV DPR RI," kata Trenggono.

Trenggono menyebut sistem baru ini akan memungkinkan koordinasi data real time antara kapal pengawas, radar, satelit, dan sistem intelijen maritim sehingga pengawasan terhadap illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing bisa dilakukan lebih cepat dan berbasis bukti digital.

Ia juga menargetkan seluruh kapal pengawas dan kapal penangkap ikan nantinya terkoneksi langsung dengan pusat pengawasan nasional (war room) agar kondisi laut bisa dipantau secara langsung oleh pemerintah pusat.

"War room-nya sudah jadi, tapi kemudian masih ada yang terputus karena ada yang terkoneksi dan ada yang tidak. Mudah-mudahan di akhir 2028 itu pimpinan bisa memantau situasi laut kita lewat tablet atau ponsel saja," ujarnya.

Trenggono memastikan proyek akan dijalankan dengan prinsip good governance bekerja sama dengan Kemenkeu dan Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk memastikan penggunaan pinjaman dilakukan secara hati-hati dan efisien.

"Kami memastikan bahwa pelaksanaan proyek ini akan dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Kami bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk memastikan bahwa mekanisme penarikan pinjaman dilakukan secara hati-hati dan efisien sesuai loan agreement yang telah ditandatangani," katanya.

Komisi IV DPR RI pun menyatakan setuju atas tambahan anggaran tersebut.

"Komisi IV DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2025 sebesar Rp2 triliun yang bersumber dari pinjaman luar negeri pemerintah Spanyol guna mendukung pelaksanaan proyek MFISS untuk memperkuat pemberantasan IUU fishing dan mencegah kebocoran PNBP," ujar Titiek saat memimpin rapat yang disepakati seluruh anggota dan perwakilan KKP. (del/dhf)

  👷  CNN  

Baca Selanjutnya

Kemenhan dan KKP Siap Kolaborasi Bangun Pulau Morotai Jadi Kawasan Pertahanan dan Perikanan

Peta lokasi wisata Pulau Morotai (Ist) ⍟

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) siap berkolaborasi membangun Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, sebagai kawasan pertahanan sekaligus perikanan di Indonesia timur pada 2025.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Morotai sebagai kawasan sejarah peninggalan Perang Dunia Kedua memiliki lokasi yang strategis untuk dibangun sebagai kawasan pertahanan, sekaligus industri perikanan.

"Kemhan memiliki agenda membangun sektor pertahanan untuk kawasan timur di Morotai. Kami siap mendukung dengan membangun sentra ekonomi melalui industri perikanan di sana," kata Menteri Trenggono lewat keterangannya di Jakarta, Jumat.

Trenggono menjelaskan pembangunan kawasan pertahanan melalui pelebaran landasan udara dan dermaga untuk bersandarnya kapal perang akan dikolaborasikan dengan pembangunan industri perikanan melalui blue print yang akan dibuat KKP.

Menurutnya, dengan dibangunnya kawasan pertahanan yang juga bisa menjadi tempat latihan pertahanan bersama negara-negara sahabat, membuka peluang tumbuhnya industri perikanan semakin besar, terlebih infrastruktur bandara akan semakin kuat.

Dengan demikian, ekspor hasil perikanan dari Morotai ke Jepang sebagai pasar terbesar ikan tuna, menjadi lebih mudah.

Di sisi lain, KKP tengah mengembangkan budi daya tuna di wilayah Biak, yang potensial juga dikembangkan di Morotai.

"Morotai memiliki potensi tuna yang bagus. Di Biak kami sudah buat budi daya, begitu berhasil saya buat di Morotai dengan begitu Jepang langsung bisa datang dan ekonomi hidup. Dari situ bisa langsung ekspor," jelasnya.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan pembangunan kawasan pertahanan di Morotai akan dimulai dengan memanfaatkan tiga landasan milik angkatan udara, yang mana salah satu landasan akan dibuat untuk komersial, sedangkan dua landasan untuk training area pertahanan.

Selain itu, lanjut Sjafrie, pihaknya juga akan membuat dermaga di Daruba untuk bersandarnya kapal perang. Rencananya latihan bersama Jepang, Australia dan Filipina akan dimulai pada 2025 mendatang.

"Penduduknya tidak terlalu banyak. Morotai terbuka langsung ke laut. Landasan akan kami perpanjang. Secara geografis ini sangat strategis," ujarnya.

  ★ antara  

Baca Selanjutnya

KKP Bongkar Modus Keji Perusahaan Asing Caplok Pulau RI

Ilustrasi resort (pulauseribu) ★

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membongkar modus yang dilakukan oleh perusahaan asing untuk mencaplok pulau di Indonesia.

Hal itu terungkap usai KKP menyegel sementara kegiatan pemanfaatan ruang laut terhadap resort di pulau terluar Indonesia yang tidak berizin lengkap.

Penyegelan itu dimaksudkan untuk menjaga pulau-pulau tersebut tidak direbut perusahaan asing.

KKP baru-baru ini menyegel dua resort yang berlokasi di Pulau Maratua, Berau, Kalimantan Timur karena diduga tidak memiliki dokumen izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Kedua resort itu dikelola oleh PT MID dan PT NMR, yang merupakan perusahaan asing.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono mengatakan tidak adanya izin terkait pemanfaatan ruang di pulau terluar tersebut merupakan salah satu indikasi upaya penyerobotan kepemilikan pulau di Tanah Air.

Merujuk pada kasus pencaplokan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, ia menjelaskan modus yang banyak dilakukan perusahaan asing adalah melakukan pembangunan, baik resort atau usaha sektor pariwisata lainnya, di pulau tersebut melalui penanaman modal asing (PMA).

Pria yang akrab disapa Ipunk itu menyebut awalnya pembangunan dan operasional resort menggunakan tenaga kerja dari Indonesia, terutama penduduk lokal.

Namun, pada akhirnya para pekerja tersebut diberhentikan atau di-PHK. Lambat laun, penduduk Indonesia yang menempati pulau tersebut berpindah ke tempat lain yang pada akhirnya kekurangan pekerja diganti dengan orang asing.

"Modusnya, seperti yang dulu terjadi di Sipadan dan Ligitan, pulau tersebut dia kelola oleh PMA. Kemudian karyawannya itu orang Indonesia, WNI. Nah, lambat laun terus-terusan karyawan tersebut, yang WNI terutama, mereka satu per satu di-PHK nih," kata Ipunk dalam konferensi pers di KKP, Senin (23/9), melansir detikfinance.

"PHK-PHK sampai habis, diisilah orang-orang asing tersebut. Sehingga pulau tersebut tidak ada orang Indonesia lagi. Sudah orang asing semua, diklaim lah itu menjadi milik mereka," imbuhnya.

Ipunk menjelaskan perusahaan asing akan membuat atau menyusun data statistik sederhana sebagai bukti klaim bahwa pulau terluar Indonesia itu merupakan milik mereka. Mulai dari jumlah pohon yang ada di pulau tersebut hingga data-data lain yang tidak dimiliki pemerintah.

"Mereka punya data statistik nantinya yang kita tidak punya kalau kita lengah. Data statistik yang mereka punya itu sederhana, jumlah pohon berapa misalnya, terus kemudian ada batu apa, mereka punya semua itu. Bahkan, mungkin kalau dia sekarang bikin jembatan tuh berapa kayu yang dia pakai atau bambu," ucapnya.

Dengan data statistik itulah para perusahaan asing dapat mengklaim bahwa pulau tersebut adalah milik mereka. Belum lagi, tidak ada dokumen perizinan dari pemerintah ataupun kehadiran warga negara asing (WNA) di pulau itu membuat pemerintah Indonesia kesulitan untuk membuktikan kepemilikannya.

Demi mencegah pencaplokan pulau terluar RI ini terjadi kembali, Ipunk mengatakan pihak KKP sudah bekerja sama dengan masyarakat sekitar untuk melakukan pengawasan. Dari sana, pihaknya dapat menerima laporan teraktual dari lapangan.

"Terkait dengan teknologi terhadap pulau-pulau kecil tersebut yang tidak ada sinyal kami punya Pokmaswas, Kelompok Masyarakat Pengawas. Di sekitaran pulau tersebut ada beberapa orang yang kita hire menjadi Pokmaswas. Mereka lah yang melaporkan kepada kami, 'pak ada pulau di sana isinya pulau asing', 'pak pulau di sana, di situ ada pembangunan resort-resort'," tegasnya.

"Kalau kita tidak hadir di sana, kalau negara tidak hadir di pulau terluar. Makanya KKP hadir di pulau terluar untuk memastikan itu masih wilayah NKRI di situ. Kalau kita tinggal diam, hanya kenangan ke depannya. Tapi kita pastikan bahwa kita menjaga pulau-pulau terluar dalam hal ini," imbuh Ipunk. (del/sfr)

  👮 CNN  

Baca Selanjutnya

Spanyol Negosiasikan Pengadaan 10 unit Kapal Pengawas

 Akan dibangun di Spanyol dan Indonesia 
Kapal Orca KKP (Istimewa) ★

Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini tengah melakukan negosiasi dengan Pemerintah Spanyol untuk membangun 10 unit kapal pengawas melalui skema pinjaman/hibah luar negeri (PHLN).

"Masih dalam proses negosiasi. Harapannya apabila kerja sama Indonesia dengan pemerintah Spanyol kita merencanakan membangun 10 unit," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Adin menambahkan, untuk menyesuaikan adanya aspek Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), rencananya sebanyak empat unit akan dibangun di Spanyol dan enam unit di Indonesia.

Hakurei Maru, kapal Orca 05 KKP ★

"Kita rencananya membangun 10 unit. Rencananya untuk menyesuaikan dengan TKDN, 10 unit ini rencananya empat dibangun di Spanyol dan enam di Indonesia," paparnya.

Diketahui, KKP pada tahun ini telah menerima dua unit kapal hibah asal Jepang yakni Orca 05 yang tiba di tanah air pada 15 Juni 2023 serta Orca 06 yang tiba pada September 2023.

Kapal hibah yang merupakan kapal patroli bekas pakai dari Badan Perikanan Jepang ini memiliki panjang 63,37 meter, memiliki keunggulan dapat beroperasi di laut hingga 25 hari.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengumumkan bahwa KKP akan menerima sebanyak 2 (dua) Kapal Pengawas hibah dari Pemerintah Jepang, yaitu Hakurei Maru yang kemudian dinamakan KP Orca 05 dan Shirahagi Maru yang dinamakan KP Orca 06.

  ★ antara  

Baca Selanjutnya

Dirjen PSDKP KKP Meninjau Senapan Mesin Untuk Mendukung Kapal Pengawas

 Kunjungi PT Pindad 
(Pindad) ★

Direktur Komersial PT Pindad, Atih Nurhayati beserta jajaran menerima kunjungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Laksamana Muda TNI Adin Nur Awaludin beserta jajaran pada Selasa, 31 Oktober 2023 di Auditorium PT Pindad, Bandung.

Tujuan kunjungan Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan ini ke PT Pindad dalam rangka pengawasan proses dan perkembangan produksi pengadaan senapan mesin yang akan di gunakan untuk memenuhi kebutuhan peralatan pertahanan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan oleh KKP. Pada kegiatan ini juga rombongan Dirjen PSDKP KKP akan meninjau secara langsung fasilitas produksi yang dimiliki oleh Pindad.

Direktur Komersial PT Pindad, Atih Nurhayati menyambut hangat kunjungan Dirjen PSDKP KKP beserta jajaran di PT Pindad.

“Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami bapak Dirjen PSDKP beserta jajaran dapat mengunjungi PT Pindad, dan kami juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Kementerian Kelautan dan Perikanan Khususnya Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) untuk kami PT Pindad bisa terus memberikan kontribusi guna mendukung program serta pengawasan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pindad juga akan terus mensupport kegiatan kegiatan strategis maupun kebutuhan dari KKP dengan produk – produk yang berusaha kami kembangkan sesuai kebutuhan dari KKP, “ Jelas Atih Nurhayati.

Dirjen PSDKP KKP, Laksamana Muda TNI Adin Nur Awaludin dalam sambutannya mengucapkan apresiasi dan terima kasih atas dukungan PT Pindad karena sudah memfasilitasi kegiatan kunjungan kerja dalam rangka pengawasan proses dan perkembangan produksi pengadaan senapan mesin yang sebelum nya sudah terkontrak antara PT Pindad dan KKP.

“KKP Sebelumnya sudah menggunakan produk PT Pindad berupa SS2, KKP juga membutuhkan Upgrade peralatan guna pengawasan di perbatasan laut. Senapan Mesin yang dipesan juga sudah sesuai persetujuan Kementerian Pertahanan agar dapat di gunakan di Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan,” Jelas Laksamana Muda TNI Adin Nur.

Setelah mendengarkan paparan singkat profil dan produk PT Pindad, kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke fasilitas produksi Senjata PT Pindad.

  ★ Pindad  

Baca Selanjutnya

Indonesia Akan Menerima Kapal Pengawas Orca 05

 Hibah dari Jepang 
Kapal Orca 05 hibah dari Jepang [KKP] ★

Dari laman KKP, diberitakan Indonesia akan mendapatkan kapal patroli/pengawas dari Jepang.

Menteri Trenggono @saktitrenggono melepas tim awak kapal pengawas KKP yang akan bertugas ke Jepang dalam rangka penjemputan Kapal Pengawas Orca 05, hibah dari Pemerintah Jepang.

Kapal Pengawas Orca 05 tentunya akan berperan penting dalam meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Selama di Jepang, awak kapal pengawas akan menjalani familirisasi dan pembekalan selama 3 pekan sebelum membawa kapal tersebut ke Indonesia.

  ★ Garuda Militer  

Baca Selanjutnya

BRIN Evaluasi Desain Kapal KKP

 OPV dengan panjang 70 & 110 meter 
BRIN Finalisasi desain kapal 70 & 110 meter kapal KKP [BRIN] ★

Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika (PRTH) dan Laboratorium Hidroninamika – BRIN melakukan koordinasi dengan Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Ditjen PSDKP Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dalam rangka evaluasi secara bersama mengenai desain kapal pengawas perikanan yang sudah dibuat, koordinasi ini dilakukan secara luring di Ruang Rapat Utama BRIN Kawasan Surabaya pada Kamis dan Jum’at (02-03/06).

Desain kapal pengawas perikanan kelas 1 (OPV 70 meter dan 110 meter) ini telah sampai pada tahap finalisasi. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya evaluasi. Evaluasi ini dilakukan untuk mendapatkan desain kapal yang terbaik dan sesuai dengan permintaan dari pihak KKP.

Ketua Tim Desain Kapal Pengawas, Muryadin, menjelaskan progres pekerjaan desain kapal secara rinci meliputi gambar desain dan spesifikasi desain kapal pengawas tersebut. Pada paparannya ditunjukkan desain ruang kemudi dan beberapa ruang kamar.

“Selain itu Kapal tersebut nantinya akan dilengkapi dengan ruang CIC yaitu ruang khusus permesinan, dan dilengkapi dengan door monitoring sehingga semuanya bisa diawasi,” tutur Muryadin.

Koordinator Infrastruktur PoA, Teguh Wibowo, menjelaskan mengenai jumlah dan klasifikasi awak kapal yang akan ditugaskan pada masing–masing kapal pengawas perikanan.

“Untuk menentukannya, perlu mengetahui fasilitas di setiap ruangan yang telah didesain,” tutup Teguh.

  ★ Labhidro BRIN  

Baca Selanjutnya

KKP Bangun 2 Kapal Pengawas Perikanan Anti Illegal Fishing

⚓ Beroperasi Tahun 2023KKP membangun dua kapal pengawas perikanan berukuran 50 meter pada tahun 2022. (dok KKP) ⚓

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membangun dua kapal pengawas perikanan berukuran 50 meter pada tahun 2022.

Kedua kapal dengan teknologi “anti illegal fishing” tersebut bakal memperkuat armada pemberantasan pencurian ikan di laut Indonesia.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin menjelaskan, kapal pengawas yang akan dibangun tersebut dilengkapi dengan peralatan dan permesinan yang canggih.

Beberapa fitur yang dikembangkan diantaranya kecepatan sampai dengan 30 knot, overview wheelhouse 360° yang membuat Nakhoda dan Perwira Kapal bisa melihat ke semua sisi di sekitar kapal serta teknologi pemutus tali (rope cutter).

“Teknologinya didesain sesuai dengan kebutuhan pemberantasan illegal fishing, diantaranya rope cutter yang mampu memutus jaring yang selama ini sering dilemparkan ke laut untuk menghalangi proses penangkapan kapal illegal fishing,” terang Adin dalam siaran pers, Minggu (10/4/2022).

Adin menambahkan, kapal pengawas kelas II (panjang 50 meter) ini juga dilengkapi dengan water cannon, dan sea rider dengan kapasitas 5 orang awak kapal, serta fin stabilizer dan interceptor yang membuat kapal tersebut lebih stabil.

Adin menjelaskan, desain yang dibuat bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (Swakelola Tipe II) ini pemodelannya telah diujicoba di Laboratorium Uji, Balai Teknologi Hidrodinamika, BRIN, Surabaya.

“Kapal ini lebih cepat dan lebih stabil dibanding tipe-tipe sebelumnya untuk kelas kapal yang sama,” terang Adin.

Lebih lanjut Adin menuturkan, kedua kapal tersebut akan dibangun oleh PT. Palindo Marine - Batam dan diharapkan sudah dapat digunakan untuk memperkuat armada pengawasan pada tahun 2023.

Adapun dalam proses dimulainya pembangunan kapal pengawas itu, KKP telah melibatkan supervisi yang memberikan pembekalan dari berbagai instansi terkait. 

  👷 Kompas  

Baca Selanjutnya

RI Bidik Galangan Tertua Dunia Bikin Kapal Patroli Perikanan

⚓ OPV dengan panjang 60 meter[Dok. Kementerian Kelautan dan Perikanan] ⚓

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang memperkuat armada kapal pengawas atau patroli perikanan yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Keseriusan itu ditunjukkan dengan kedatangan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono ke markas salah satu perusahaan galangan kapal tertua di dunia, Freire Shipyard, yang berada di Vigo, Spanyol, pada Jumat (29/10/2021) siang waktu setempat.

Kedatangan Menteri Trenggono bersama rombongan disambut oleh Chairman Freire, Jesus Freire dan jajaran manajemennya.

"Freire adalah perusahaan perkapalan dengan sejarah panjang. Perusahaan ini memiliki pengalaman dan terkenal reputasinya, karena itu kita kunjungi untuk melihat peluang kerja sama, khususnya dalam pengadaan kapal pengawas perikanan," papar Menteri Trenggono kala berdiskusi dengan manajemen Freire.

Trenggono pun dalam kesempatan tersebut menantang manajemen Freire untuk membuat kapal pengawas perikanan bagi Indonesia dengan panjang minimal 60 meter berstandar Offshore Patrol Vessel (OPV).

"Apa memungkinkan Anda (Freire) membuat kapal pengawas perikanan yang juga dilengkapi teknologi pengawasan terkini serta persenjataan mutakhir. Jika memungkinkan delivery-nya cepat untuk bisa dipergunakan sebelum 2024," tantangnya kepada manajemen Freire.

Selain kapal pengawas yang mumpuni dibutuhkan, tetapi kapal riset oseanografi yang mampu mendukung kegiatan marine survey juga dibutuhkan oleh KKP.

"Kapal pengawas perikanan butuhnya sekitar 5 atau 6, untuk kapal oseanografi riset satu unit. Armada ini akan dibutuhkan untuk mendukung roadmap ekonomi biru Indonesia nantinya," ulasnya.

Trenggono mengharapkan Freire bisa memberikan penawaran yang menarik ke Indonesia dalam pengadaan kapal, seperti pembiayaan dengan fasilitas kredit ekspor didukung bunga rendah dan tenor panjang.

"Soal teknis perencanaan bisa berdiskusi dengan Bappenas. Selain itu untuk alih teknologi harapannya Freire mengajak mitra lokal di Indonesia untuk membangun kapal nantinya," katanya.

Menanggapi permintaan dari Menteri Trenggono, Director General Freire, Marcos Freire menyatakan siap membantu KKP dalam memperkuat armadanya. "Kami siap bekerjasama, mulai dari menyediakan skema pembiayaan yang menarik, menggandeng mitra lokal untuk transfer teknologi, bahkan mengupayakan delivery sekitar 2,5 tahun untuk kapal pertama, disusul nantinya 6 bulan untuk kapal kedua dan selanjutnya," katanya.

Sekadar diketahui, Construcciones Navales P. Freire adalah perusahaan milik keluarga yang didirikan pada tahun 1895 oleh Paulino Freire di Vigo (Spanyol).

Saat ini, Freire terkenal sebagai galangan kapal yang memiliki kemampuan bertaraf internasional untuk membangun dan memperbaiki kapal dengan spesifikasi tinggi dan berteknologi modern seperti kapal lepas pantai, oseanografi, hidrografi, penelitian, kapal penangkap ikan modern, kapal pesiar mewah, kapal patroli, dan kapal tunda.

Kapal buatan galangan ini yang dikenal di Indonesia adalah kapal latih TNI AL dalam bentuk kapal layar tiang tinggi (tall ship), KRI Bima Suci.

Sementara, KKP melalui Ditjen PSDKP baru memiliki 30 kapal pengawas perikanan. Idealnya untuk menjaga kekayaan laut Indonesia, KKP harus mempunyai minimal 70 kapal.

Dua kapal terbaru yang dimiliki Ditjen PSDKP selama kepemimpinan Menteri Trenggono adalah Hiu 16 dan 17 yang termasuk kapal kelas C dengan panjang 30-40 meter berkecepatan laju 29 knot.

Kedua kapal tersebut selain yang tercepat lajunya, juga telah dilengkapi alat navigasi canggih, seperti Global Positioning System, Navigator Platter, Auto Pilot, Magnetic Compass Reflector, Automatic Identification System serta Electronic Chart Display and Information System. Selain itu kapal tersebut telah dilengkapi drone sebagai alat pendokumentasian kegiatan menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan (Henrikhan) kapal ilegal fishing. 

  🔅 detik  

Baca Selanjutnya

Pemulangan 695 ABK Vietnam

Serah Terima Di Laut Repatriasi 695 nelayan Vietnam di Kepulauan Riau. [Dok. KKP] ☆

KN Belut Laut 4806 Bakamla RI menyambut kehadiran kapal Vietnam Coast Guard (VCG) yang datang menjemput 695 Anak Buah Kapal (ABK) Vietnam di Perairan Batam, Kepulauan Riau, Jumat (9/6).

Proses serah terima seluruh ABK kapal Vietnam tersebut dilaksanakan di laut, yakni dari kapal PSDKP ke kapal Vietnam CG, yang sebelumnya didahului dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Awak Kapal Non Justitia warga negara Vietnam oleh Dirjen PSDKP Eko Jalmo Asmadi kepada Duta Besar Vietnam untuk Indonesia Dr. Hoang Anh Tuan.

Acara dilanjutkan dengan pelepasan ABK Vietnam Non Justitia secara simbolis di Pangkalan PSDKP Batam. Hadir pula Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Arie Soedewo.

[Dok. KKP]

Dalam sambutannya, orang nomor satu di Bakamla RI ini mengatakan bahwa terlaksananya kegiatan repatriasi awak kapal Vietnam ini, sebelumnya juga telah didahului dengan keberhasilan pemulangan Gunawan Wibisono dari Vietnam ke Indonesia.

Para tahanan yang dipulangkan tersebut merupakan ABK kapal pencuri ikan yang hanya berstatus sebagai saksi. Pasalnya, dalam proses hukum tindak pidana perikanan yang ditetapkan tersangka adalah nakhkoda dan Kepala Kamar Mesin (KKM).

Repatriasi 695 nelayan Vietnam di Kepulauan Riau [Dok. KKP]

Demikian siaran pers Dirjen PSDKP yang diterima redaksi, Jumat (9/6).

Usai pelepasan awak kapal non-justitia warga negara Vietnam secara simbolis, seluruh ABK Vietnam menaiki kapal Orca milik PSDKP dengan dikawal oleh KN Belut Laut 4806 Bakamla RI. Selanjutnya seluruh ABK diserahterimakan dari kapal Orca ke armada kapal Vietnam CG yang terdiri dari tiga kapal yaitu kapal 8001, 8005 dan 4039.

Seusai proses serah terima seluruh ABK Vietnam dari kapal PSDKP ke kapal VCG, KN Belut Laut 4806 meneruskan perjalanannya kembali tugas patroli rutin di wilayah perairan Indonesia.[wid]

  ★ rmol  

Baca Selanjutnya

Kisah Petugas Patroli KKP Ditangkap Cost Guard Vietnam

Kapal Hiu Macan milik PSDKP KKP Batam ☆

Peristiwa “penculikan” anggota patroli KKP di kapal patroli Hiu Macan di perairan Natuna berawal dari penangkapan empat kapal nelayan Vietnam.

Sebuah sumber menyebutkan, empat kapal yang membawa 50 ABK itu kemudian hendak dibawa anggota PSDKP ke Natuna.

Satu orang petugas KKP kemudian ditempatkan ke kapal untuk melakukan pengawalan sekaligus mengemudikan kapal.

Tiba-tiba datang kapal cost guard Vietnam datang dan meminta kapal itu diserahkan kepada mereka.

Tak lama kemudian, kapal cost guard itu menabrak kapal nelayan Vietnam tersebut.

Kapal nelayan yang ditabrak itu kemudian tenggelam, sedangkan Gunawan yang sempat meminta pertolongan melalui radio, karena kapalnya hampir tenggelam, dibawa oleh cost guard tersebut.

Kapal penjaga pantai Vietnam ini mengatakan, mereka akan menyerahkan petugas kapal Indonesia itu jika seluruh kapal yang tertangkap dikembalikan kepada mereka.

Seperti diberitakan sebelumnya, seorang anggota Kapal Pengawas (KP) Hiu Macan 01, Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (PSDKP KKP), Barelang Batam, ditangkap oleh coast guard Vietnam saat melakukan tugas pengawasan di laut Natuna.

Muhamad Syamsu Rokhman, kepala Seksi operasional pengawasan dan penanganan pelanggaran, pada PSDK KKP Barelang Batam, membenarkan adanya kejadian tersebut.

"Benar anggota kita yang bertugas di KP Hiu macan 01 ada satu orang dibawa oleh coast guard Vietnam. Kita sudah laporkan kepada Ibu Menteri (Susi Pudjiastuti)," kata Syamsu.

Saat ini kata Syamsu, PSDK KKP Barelang Batam menunggu info lebih lanjut dari pihak kementerian.

"Kita masih menunggu informasi kelanjutannya, sabar dulu ya. Nanti ibu menteri akan menjelaskannya,” tambah Syamsu. 

  ☠ Tribunnews  

Baca Selanjutnya

Satgas 115 Bakorkamla KKP Jalin Kerjasama Dengan Pustekbang LAPAN

Ilustrasi peluncuran LSA LAPAN dari kapal [LAPAN]

Guna meningkatkan pengamanan hasil sumber daya laut Indonesia dari praktek illegal fishing, maka Satuan Tugas 115 dibawah koordinasi Bakorkamla RI, melakukan kunjungan ke Pusat Teknologi Penerbangan LAPAN, Rumpin, Bogor, Kamis,(26/01). Kunjungan ini dilaksanakan guna jajaki pemanfaatan teknologi Lapan Surveillance UAV (LSU) dan Lapan Surveillance Aircraft (LSA).

Satgas 115 yang merupakan besutan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ini bertugas memberantas aksi illegal fishing pada Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) wilayah perairan Indonesia.

Selesai mempresentasikan program Maritim Surveillance System (MSS) melalui pengembangan dan implementasi Lapan Surveillance UAV (LSU) dan Lapan Surveillance Aircraft (LSA), Kapustekbang LAPAN, Gunawan Prabowo menyampaikan dukungannya terhadap misi Satgas 115. Beliau juga berharap kompetensi Surveillance Aircraft Pustekbang LAPAN dapat dilibatkan dalam misi-misi operasi Satgas 115 di lapangan.

Bak gayung bersambut, Direktur Operasional Satgas 115, Laksamana Pertama Dri Suatmaji juga sangat mengapresiasi teknologi Maritime Surveillance System yang dikembangkan oleh Pustekbang LAPAN. Beliau berharap Pustekbang LAPAN dapat segera mendukung operasi Satgas 115 bersinergi dengan semua Puskodal Stakeholder yang ada, seperti Puskodal Bakamla, Puskodal TNI AL, Puskodal Ditjen Hubla Kemenhub, Puskodal Ditjen PSDKP KKP, dan Puskodal TNI AU dalam operasi pengawasan terhadap illegal fishing dibawah koordinasi Bakorkamla RI.

Melalui sinergitas dan kerjasama dari semua stakeholder terkait, diharapkan dapat menyatukan semua potensi kelembagaan yang ada, agar dapat mewujudkan langkah-langkah yang cepat dan efisien dalam melakukan serangkaian operasi Satgas 115 dalam penanganan illegal fishing.

Adapun wilayah perairan Indonesia yang rawan illegal fishing meliputi perairan Sulawesi Utara yang berbatasan dengan Philipina, perairan laut Natuna, perbatasan perairan Riau dengan Singapura dan perairan laut Arafuru yang berbatasan dengan Australia.

Kedepannya Puskodal Bakorkamla RI berharap dapat membangun Pusat Informasi Keamanan Maritim Nasional (National Maritime Security Information Center) yang mampu mendukung upaya menurunkan tingkat tindakan pelanggaran kedaulatan dan hukum di perairan laut Indonesia.

  ★ LAPAN  

Baca Selanjutnya

10 Ribu Kapal Asing Mencuri Ikan di Indonesia

Salah satu aksi satgas 115 ☆

Ancaman pencurian ikan di perairan laut Indonesia masih mengkhawatirkan. Catatan Kementerian Kelautan dan Perikanan, saat ini ada 10 ribu kapal asing yang berlindung di balik bendera Indonesia dan terus melakukan pencurian ikan.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengatakan, banyaknya kapal asing itu terungkap setelah diadakan audit kepatuhan terhadap izin 1.132 kapal asing yang berbendera Indonesia.

"Dengan dasar pengeluaran izin kapal itu, berlindung kurang lebih 10.000 kapal asing lainnya. Yang berpuluh tahun bekerja menangkap dan mencuri ikan di Indonesia," ujarnya dalam sambutannya di Rapat Koordinasi Nasional Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) di Istana Negara Jakarta, Rabu, 29 Juni 2016.

Menurut Susi, saat ini pihaknya telah membekukan 261 izin terkait perikanan dan menerbitkan 48 surat peringatan pada kapal-kapal asing berbendera Indonesia. Pihaknya juga telah membentuk Satgas 115, yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 115 tahun 2015.

Saat ini, Satgas 115 telah membagi empat wilayah operasi berdasarkan tingkat kerawanan pencurian ikan. Yakni perairan Aceh, Natuna, Arafura, serta periaran Sulawesi, Maluku dan perbatasan Timor Leste.

"Satgas 115 juga bekerjasama dan bermitra dengan negara-negara organisasi Internasional seperti Norwegia, AS, Australia, interpol, Papua Nugini, UNODC, Timor Leste, untuk mendapatkan informasi intelijen mengenai keberadaan kapal-kapal asing yang masuk perairan Indonesia," kata Susi.

Sehingga, dengan itu berhasil ditahan kapal-kapal yang merupakan target pengejaran kapal perikanan ilegal Internasional. Penegakan hukum telah dijalankan, termasuk penangkapan kapal-kapal dari China di perairan Natuna.

"Salah satu dari kapal Tiongkok yg ditangkap di Natuna telah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Negeri Pontianak," katanya.

Hingga saat ini, kata Susi, masih ada 10 kapal yang diproses di Pengadilan Perikanan di Ambon, dan satu kapal yang masih dalam proses di Pengadilan Sabang.

"Penenggalaman kapal hingga saat ini 176 kapal. Dari kapal yang ditenggelamkan 162 berbendera asing yaitu Vietnam 63, Filipina 43, Malaysia 30 dan Thailand 21. Serta masing-masing dua kapal berbendera Nugini dan satu kapal berbendera Tiongkok," ujarnya menjelaskan.

Ada juga kapal yang tanpa kebangsaan. Sedangkan kapal berbendera Indonesia yang ditenggelamkan berjumlah 14. "Pada Juli 2016, Satgas 115 akan kembali menenggelamkan sekitar 30 kapal yang sudah siap selesai proses hukumnya.” (mus)

 Jokowi Puji Upaya Satgas 115 Tindak Illegal Fishing

Presiden Joko Widodo menilai maraknya pencurian ikan bisa terjadi dalam periode lama, karena adanya ego sektoral. Hal ini menghilangkan kekompakan pada kesatuan kerja unit pengawas dan keamanan.

Akibatnya, kapal asing bisa bebas mengambil kekayaan laut Indonesia, tanpa pernah tersentuh hukum.

"Berapa setiap hari lalu lalang illegal fishing sebelumnya? Paling sedikit 7000 kapal. Kenapa enggak tertangani? Karena belum ada kekompakan antar aparat kesatuan kita," jelas Presiden saat memberikan arahan kepada Peserta Rapat Koordinasi Nasional Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal yang disebut Satgas 115, di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 29 Juni 2016.

Tidak kompaknya institusi pemerintah dalam menindak pun terlihat sampai ke luar negeri. Pelaku illegal fishing pun semakin berani, secara terus-menerus, mengambil kekayaan laut Indonesia.

"Memang bertahun-tahun kelemahan kita adalah ego sektoral, antarkementerian tidak bekerja sama, antarkesatuan tidak bekerja sama. Kelemahan kita di situ dan itu dilihat oleh mereka, sehingga mereka berani masuk sampai ribuan banyaknya. Enggak mungkin mereka masuk tanpa kalkulasi," jelas Jokowi.

Jokowi yang didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, serta Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, mengungkapkan sudah 176 kapal ditenggelamkan. Menurutnya, angka itu cukup besar dibandingkan jumlah tindakan yang dilakukan negara lain. Ketegasan sikap ini, kata Jokowi, juga memberikan dorongan psikologi bagi aparat di lapangan.

"Sekarang, kalau kita lihat di bawah, prajurit atau di atasnya sedikit, bisik-bisik menyampaikan, pak kami sekarang bangga bisa membusungkan dada karena kita ditakuti oleh mereka, oleh kapal-kapal asing yang mengambil sumber daya laut kita," jelas Jokowi.

Untuk itu, Presiden meminta Satgas 115, sesuai Peraturan Presiden Nomor 115 tahun 2015, konsisten melakukan penindakan, sehingga Indonesia bisa memanfaatkan sumber daya laut secara optimal, tanpa bisa dijarah pihak lain.

"Jangan berhenti, ini tidak boleh berhenti. Konsistensi ini perlu sekali agar mereka melihat bahwa kita serius, kita sangat serius menangani ini," katanya.

Presiden berharap, Satgas 115 yang terdiri dari TNI AL, Polri, Badan Keamanan Laut, dan Kejaksaan RI, bisa semakin menakuti para pencuri ikan. "Sekarang silakan masuk, silakan main-main kalau ingin mencoba Satgas 115, kalau ingin mencoba," ucap Jokowi disambut tepuk tangan hadirin.

 KKP Hanya Punya 35 Kapal

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menghendaki Indonesia punya angkatan laut yang kuat. Selain untuk menjaga laut dari illegal fishing, penguatan armada TNI AL juga untuk mewujudkan ambisi sebagai poros maritim dunia.

“Bangun TNI AL kita supaya lebih besar dan kuat armadanya. 70% wilayah laut kita, maka TNI AL harus diperkuat. TNI AU juga diberdayakan dengan kecepatannya,” kata Susi saat rapat koordinasi Satgas 115 Illegal Fishing di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (29/6/2016).

Menurut Susi, dengan luas perairan 3,26 juta meter persegi, armada kapal perang TNI AL yang juga berfungsi sebaga kapal patroli, jauh dari kata cukup.

“Dalam pengejaran kapal ikan asing, KKP hanya punya 35 kapal yang sebagian besar kecil, nggak kuat dengan gelombang besar. Punya TNI AL juga nggak bisa dibandingkan dengan wilayah laut kita yang luas,” ujar menteri asal Pangandaran ini.

Di akhir sambutannya pula, tak lupa Susi menutupnya dengan slogan TNI AL yang berarti di lautan kita jaya.

“Jalasveva Jayamahe,” ucap Susi. 

  ☠ Vivanews  

Baca Selanjutnya