Kapal Perang TNI AL Hadang Kapal Ilegal Masuk Perairan Aceh

💂 Cegah Aksi TPPO Pengungsi Rohingya KRI Bontang-907 hadang kapal kayu pembawa pengungsi Rohingya (dispenal)

Kapal perang TNI Angkatan Laut, KRI Bontang-907 berhasil mengadang sebuah kapal ilegal yang diduga mengangkut korban praktek Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pengungsi Rohingya yang berupaya masuk ke wilayah perairan Timur Pulau Weh, Nanggroe Aceh Darussalam.

Aksi pengadangan kapal perang TNI AL terhadap sebuah kapal ilegal itu terjadi pada hari Rabu, 27 Desember 2023 kemarin.

Dilansir VIVA Militer dari keterangan resmi Dispenal, Kamis, 28 Desember 2023, aksi pengadangan terjadi ketika KRI Bontang-907 yang sedang melaksanakan patroli rutin di wilayah perairan Aceh mendapatkan informasi dari Guskamla Koarmada I tentang adanya kontak kapal yang diduga merupakan kapal yang diduga digunakan dalam praktek TPPO pengungsi Rohingya.

Mendapatkan informasi tersebut, unsur jajaran TNI AL langsung bergerak cepat menerbangkan Helikopter Bell TNI AL yang onboard di KRI Bontang-907 untuk melakukan pemantauan dan monitoring melalui udara ke arah titik koordinat yang dicurigai menjadi perlintasan kapal kayu ilegal tersebut.

Setelah melakukan pemantauan udara, ternyata benar saja, Heli Panther TNI AL mendeteksi secara visual sebuah kapal kayu dengan nama kapal SHWE YA DANAR 3 yang berupaya masuk ke wilayah perairan Sabang, Aceh.

Setelah dipastikan keberadaan kapal SHWE YA DANAR 3, Kapal perang KRI Bontang-907 kemudian melaksanakan shadowing atau membayang-bayangi kapal tersebut hingga keluar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. Setelah dipastikan Kapal itu dalam keadaan baik dengan tidak dalam keadaan darurat, unsur TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia-India.

Kadispenal Laksma TNI I Made Wira Hadi Arsanta menegaskan, upaya yang dilakukan unsur kapal patroli TNI AL itu sebagai langkah pengamanan wilayah perairan Yuridiksi Nasional Indonesia dari berbagai potensi kejahatan transnasional.

"Pemerintah Indonesia bertekad memburu para pelaku TPPO, khususnya pada permasalahan yang terjadi di Aceh. Upaya tersebut telah menjadi kewajiban Indonesia sesuai Konvensi PBB dalam Menentang Tindak Pidana Transnasional," kata Kadispenal Laksma TNI I Made Wira Hadi Arsanta dalam keterangan resminya.

Dia menegaskan, TNI AL secara terus menerus menggelar operasi sepanjang tahun, tentunya termasuk dalam mengamankan wilayah laut yurisdiksi nasional dari berbagai tindak illegal hingga ancaman kedaulatan.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali telah menegaskan bahwa, seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima, serta melaksanakan kerjasama dan bersinergi dengan instansi terkait, khususnya dalam menjaga keamanan wilayah perairan Indonesia.

  ⚓️ Vivanews  

Baca Selanjutnya

TNI AU Pensiunkan Helikopter SA-330 Puma

  Setelah 45 Tahun Pengabdian Akhirnya Dimuseumkan Helikopter SA-330 Puma TNI AU (Luqman Alif) ⍟

Setelah 45 Tahun mengabdi, Helikopter SA-330 Puma Skadron Udara 8 akan menjalani masa istirahat dan akan bersemayam di Monumen/Museum Pusat TNI Angkatan Udara “Dirgantara Mandala” Yogyakarta dalam kondisi laik terbang sampai akhir habis jam terbangnya. Hal ini menjadi bukti kemampuan TNI AU merawat alutsista hingga akhir batas waktu pengabdian kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

45 Tahun tidak terasa lama bagi Heli Puma yang telah menjalankan ribuan misi operasi, baik Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Prestasi Helikopter SA-330 Puma dalam setiap penugasan pun gemilang. TNI AU sangat kehilangan dengan pemberhentian operasional pesawat ini, namun demikian hal tersebut harus dilakukan karena terkait dengan modernisasi Alutsista dan biaya perawatan yang tidak efisien jika diperpanjang waktu pemakaiannya.

Untuk itu TNI AU telah menyiapkan armada Helikopter H-225M Caracal buatan Prancis yang akan menggantikan performa Helikopter SA-330 Puma. Helikopter Caracal merupakan helikopter angkut sedang serbaguna buatan Airbus Helicopters Prancis. Helikopter tersebut memiliki panjang 19,5 meter dan mampu memuat 2.200 kilogram beban barang atau 28 pasukan bersenjata lengkap.

Helikopter canggih yang dapat diawaki hingga 6 orang tersebut memiliki kecepatan naik 1.670 kaki/menit dengan kecepatan maksimum 175 knots atau setara 324 km/jam dan kecepatan jelajah 152 knots atau 281,5 km/jam.

Helikopter Caracal mampu terbang dengan ketinggian 25.000 kaki dengan jarak jelajah maksimum 526 nautical mile.

Helikopter H225M juga dikenal dengan EC-725 Caracal. Seperti dilansir dari situs resmi Airbus, H225M memiliki dua fungsi yakni militer dan misi pelayanan publik. Dalam kepentingan militer, H225M dapat digunakan untuk operasi khusus pencarian dan penyelamatan, transportasi taktis, serta evakuasi korban. Adapun untuk pelayanan publik, helikopter jenis ini dapat digunakan sebagai pemadam kebakaran, penjagaan pantai, hingga perlindungan zona ekonomi eksklusif.

Rencananya, Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P., CSFA., akan memimpin kegiatan pemberhentian operasional Pesawat SA-330 Puma di Skadron Udara 8 Lanud Atang Sendjaja Bogor pada Jumat, 29 Desember 2023 esok.

  ⍟ TNI AU  

Baca Selanjutnya

Perencanaan Pertahanan & Usulan Pembatalan Belanja Alutsista

  Opini oleh Alman Helvas AliOPV ITS Francesco Morosini (P431) merupakan kapal yang diminati Indonesia untuk dibeli, karena ditawarkan dalam keadaan baru siap pakai (TNI AL) ☆

Keputusan Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet terbatas di Istana Bogor pada 28 November 2023 mengenai anggaran pertahanan kini telah memiliki dampak langsung dalam pengadaan sistem senjata yang dibiayai oleh skema Pinjaman Luar Negeri (PLN).

Meskipun program pembangunan kekuatan masih secara resmi dinamakan Minimum Essential Force (MEF), namun dalam praktiknya pengadaan peralatan pertahanan lebih condong kepada akuisisi secara besar-besaran.

Salah satu parameternya adalah perubahan Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM) 2020-2024 sebanyak empat kali sejak 2020. Perubahan terakhir pada Mei 2023 menjadikan alokasi PLN menjadi US$ 34,4 miliar dari sebelumnya US$ 25,7 miliar.

Rapat di Istana Bogor menghasilkan keputusan presiden untuk memveto alokasi US$ 34,4 miliar dan kembali ke perubahan ketiga Blue Book, yakni US$ 25,7 miliar. Walaupun demikian, rapat tersebut memutuskan bahwa acuan belanja pertahanan lewat skema PLN adalah US$ 25,004 miliar yang merupakan nilai keseluruhan Penetapan Sumber Pembiayaan (PSP) yang telah dikeluarkan oleh Menteri Keuangan sejak April 2021 sampai April 2023.

Menindaklanjuti keputusan rapat itu, pada awal Desember 2023, Kementerian Pertahanan telah mengajukan permohonan pembatalan belasan PSP sekaligus mengusulkan PSP baru yang alokasinya berasal dari sejumlah PSP yang dibatalkan.

Diusulkan dua program sangat prioritas untuk menerima PSP, yaitu akuisisi kapal fregat sejenis FREMM dan kapal Offshore Patrol Vessel (OPV) dengan nilai total adalah US$ 1,5 miliar yang diharapkan didapatkan dari pembatalan 16 kegiatan pengadaan dengan nilai keseluruhan melebihi US$ 1,5 miliar. Apa dampak langsung dari usulan pembatalan PSP dengan nilai total melebihi US$ 1,5 miliar bagi pembelian peralatan perang hingga 2024?

Pesawat Rafale (Dasault)
TNI Angkatan Laut mengalami pembatalan 14 kegiatan belanja yang telah mendapatkan PSP demi mendapatkan kapal perang buatan Italia. Di antara program akuisisi yang diusulkan pembatalan PSP oleh Kementerian Pertahanan adalah pengadaan kapal MRTP asal Turki, selain rencana modernisasi sejumlah peralatan tempur Korps Marinir. Sedangkan TNI Angkatan Udara dan Mabes TNI masing-masing mempunyai satu kegiatan pengadaan yang diusulkan untuk dibatalkan.

Kementerian Pertahanan pada Januari 2023 sudah menerima PSP sebesar US$ 800 juta untuk pembelian pesawat Airborne Early Warning (AEW). Selanjutnya dalam Daftar Kegiatan Khusus (DKK) Tahun 2023 untuk Kementerian Pertahanan yang diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Nasional/Bappenas, diusulkan tambahan alokasi PLN sebesar US$ 800 bagi program pesawat AEW.

Demi program akuisisi kapal perang buatan Fincantieri, PSP program pesawat AEW diusulkan agar dibatalkan. Sebagai akibatnya, TNI Angkatan Udara kembali harus menahan impian mengoperasikan pesawat peringatan dini di saat terdapat kecenderungan Indonesia akan mengakuisisi pesawat AEW yang mengadopsi platform Boeing B737NG.

Kehadiran pesawat AEW sesungguhnya sangat diperlukan oleh TNI Angkatan Udara guna meningkatkan situational awareness dan tidak semata bergantung pada radar pertahanan udara yang berbasis di daratan. Negara-negara di sekitar Indonesia seperti Singapura dan Australia sejak lama telah menjadi operator pesawat AEW, di mana pesawat peringatan dini tersebut dapat membantu situational awareness pesawat tempur yang sedang beroperasi.

Saat ini armada jet tempur Indonesia hanya mengandalkan pada data dan informasi yang diberikan radarnya sendiri dan radar pertahanan udara yang berbasis di daratan untuk situational awareness, sehingga menjadi salah satu kekurangan Indonesia dibandingkan negara-negara lain di sekitarnya.

Pesawat Airbus A400M milik militer Prancis di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (26/7/2023). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Pagu PLN untuk belanja pertahanan hingga 2024 adalah US$ 25,004 miliar memberikan konsekuensi pula pada rencana akuisisi 42 Rafale buatan Dassault Aviation. Walaupun program pengadaan jet tempur yang ditenagai oleh M88 engine tidak terpengaruh oleh usulan pembatalan PSP, namun dipastikan 42 Rafale akan diserahkan kepada Indonesia mulai 2026 tidak dilengkapi dengan rudal udara ke udara karya MBDA.

Penyebabnya hingga 28 November 2023, Menteri Keuangan belum menerbitkan PSP untuk kegiatan pengadaan rudal udara ke udara bagi Rafale sebesar US$ 230 juta. Sebenarnya Kementerian Perencanaan Nasional/Bappenas sudah menerbitkan DKK untuk program itu, namun Menteri Keuangan belum menyetujui penerbitan PSP hingga rapat kabinet dilaksanakan.

Kegiatan akuisisi lain yang terkena dampak dari pagu PSP adalah pembelian dua A400M dari Airbus. Meskipun kontrak akuisisi pesawat angkut itu sudah efektif sejak akhir 2022, akan tetapi program sarana dan prasarana pendukung dan logistik A400M belum mendapatkan PSP.

Tanpa ada terobosan kebijakan seperti usulan pembatalan PSP lain untuk dialihkan pada kegiatan sarana dan prasarana pendukung dan logistik A400M, boleh jadi pesawat buatan Airbus akan diparkir di apron karena tidak mempunyai hangar yang sesuai dengan dimensi pesawat tersebut.

Serupa dengan program pembelian rudal udara ke udara untuk Rafale, sesungguhnya kegiatan sarana dan prasarana dan logistik A400 telah diusulkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas kepada Menteri Keuangan guna mendapatkan PSP.

Nasib tidak bagus dialami pula oleh program pengadaan F-15EX sebesar US$ 1,6 miliar. Walaupun sudah digagas sejak 2021, program demikian baru tercantum dalam DRPLN-JM 2020-2024 revisi keempat. Menyusul keputusan rapat kabinet terbatas, belum ada usulan penerbitan PSP untuk kegiatan akuisisi F-15EX.

Pesawat F15 (Boeing)
Apakah Kementerian Pertahanan akan dapat mewujudkan pembelian F-15EX di era MEF masih menjadi pertanyaan besar, di mana pilihan yang tersedia adalah membatalkan PSP program-program lain? Lalu, bagaimana proses perencanaan dan pengusulan Blue Book dan turunannya, termasuk PSP, oleh Kementerian Pertahanan?

Baru pada perubahan-perubahan terakhir DPRLN-JM 2020-2024 program rudal udara ke udara untuk Rafale, sarana dan prasarana dan logistik A400M dan F-15EX tercantum.

Awalnya program terkait Rafale hanya mencakup pengadaan pesawat saja tanpa senjata, sedangkan program A400M senilai US$ 700 juta semula dirancang untuk pesawat A330 MRTT. Padahal pesawat terbang, baik pesawat tempur maupun pesawat angkut, merupakan suatu sistem yang harus didukung oleh logistik dan persenjataan.

Mengapa program rudal udara ke udara untuk Rafale dan sarana dan prasarana dan logistik A400M tidak dirancang sejak akhir 2021 dan atau awal 2022? Bukankah kontrak A400MM telah ditandatangani pada akhir 2021 dan awal 2022 untuk Rafale?

Mengapa pengadaan subsistem kedua jenis pesawat, bersama dengan F-15EX, tidak menjadi prioritas Kementerian Pertahanan untuk mendapatkan PSP dari Menteri Keuangan? Memperhatikan secara seksama pola perencanaan pengadaan yang dibiayai oleh PLN, terdapat indikasi kuat bahwa proses perencanaan di Kementerian Pertahanan kurang matang walaupun kualitas sejumlah mesin perang yang akan dibeli tidak diragukan. (miq/miq) 

  ☆ CNBC  

Baca Selanjutnya

Satelit SATRIA-1 dan Ribuan BTS 4G BAKTI Resmi Beroperasi

 SATRIA-1 merupakan yang terbesar di Asia dan kelima di dunia 
Infografis (Indonesia baik) 🛰

Stasiun Bumi Satelit Republik Indonesia (SATRIA)-1 dan ribuan Base Transceiver Station (BTS) 4G resmi beroperasi hari ini.

Hal itu dilakukan dalam acara yang digelar daring dan luring dari Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara, bertajuk 'Peresmian Pengoperasian Sinyal BTS 4G BAKTI Kominfo dan Pengoperasian Integrasi SATRIA-1 oleh Presiden RI'.

"Pada siang hari ini saya resmikan pengoperasian sinyal BTS 4G Bakti dan akses internet di desa 3T serta pengoperasian dan integrasi Satelit Republik Indonesia-1 di Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara," kata Presiden Jokowi, di Talaud, Sulawesi Utara, Kamis (28/12).

BTS 4G yang diresmikan berada di Desa Bowombaru Utara, Kecamatan Melonguane Timur, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Sementara, Stasiun Bumi SATRIA-1 yang diresmikan ada di Desa Matungkas, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara.

Sehari sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, di Surabaya, menyebut jumlah BTS 4G yang rampung dibangun yang diresmikan hari ini mencapai 4.988 unit.

Direktur Operasional PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) Heru Dwikartono mengungkap ada 11 Stasiun Bumi buat SATRIA-1 yang tersebar di sejumlah wilayah. Fungsinya adalah untuk memantau sekaligus mengontrol satelit.

Stasiun Bumi di Cikarang, Jawa Barat, menjadi stasiun kontrol satelit utama dan pusat operasi jaringan (Network Operation Center). Ada juga stasiun kontrol satelit cadangan (Back-Up Satellite Control Center) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Stasiun Bumi lainnya akan difungsikan sebagai gateway, yakni stasiun di Batam, Pontianak, Tarakan, Manado, Kupang, Ambon, Manokwari, Timika, dan Jayapura.

Kementerian Kominfo, lewat Badan Layanan Umum Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Informasi (BAKTI), membangun BTS 4G dalam dua tahap.

Tahap pertama, sampai dengan 2020 dengan total pembangunan BTS di 1.682 lokasi dan seluruhnya telah migrasi ke layanan jaringan 4G pada tahun yang sama.

Tahap kedua, mulai 2021 di 5.618 lokasi yang dibagi menjadi dua fase. Yakni, Fase 1 2021 di 4.112 lokasi; dan Fase 2 2022 di 1.506 lokasi.

"Pembangunan difokuskan pada wilayah 3T, dengan 76 persen cakupannya berada di timur Indonesia, yakni Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua," ujar Budi Arie.

Per 26 Desember 2023, ia menyebut sudah seluruh BTS 4G telah on-air untuk 1.682 lokasi. Sementara, Tahap 2 BTS di sebanyak 4.990 lokasi telah on-air dari keseluruhan target.

"Sejumlah 628 lokasi belum on-air, mayoritas diakibatkan karena status kahar keamanan di Papua dan kesulitan mobilisasi material ke lokasi," jelas Menkominfo.

Kominfo pun berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri serta pemerintah daerah setempat untuk mencari solusi terbaik.

"Dengan adanya akses internet, pelayanan publik yang dilakukan pemerintah pun diharapkan dapat lebih optimal menjangkau masyarakat. Semoga masyarakat di daerah 3T dapat merasakan manfaat dari beroperasinya BTS, sehingga tidak ada lagi kesenjangan digital di Tanah Air," ungkapnya.

Pembiayaan pembangunan BTS 4G bersumber dari APBN dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikelola BAKTI Kementerian Kominfo.

Pembangunan BTS 4G ini sendiri sempat terkendala kasus korupsi dengan kerugian sekitar Rp 8 triliun dan menyeret mantan Menkominfo Johnny G Plate dan eks Dirut BAKTI Anang Achmad Latif sebagai terdakwa.

Direktur Utama BAKTI Kementerian Kominfo Fadhilah Mathar mengungkap pihaknya juga sudah merampungkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informasi (WPUTI).

"SATRIA-1 juga mulai beroperasi dan menjangkau fasilitas layanan publik mulai akhir tahun ini," ujarnya.

SATRIA-1 diluncurkan ke angkasa pada 19 Juni di Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat. Satelit dengan kapasitas 150 Gbps ini merupakan yang terbesar di Asia dan kelima di dunia. SATRIA-1 menempati orbit 146 derajat Bujur Timur atau tepat di atas Pulau Papua.

"Pengoperasian SATRIA-1 diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menopang layanan akses internet 37 ribu titik dengan kecepatan hingga sekitar 5 Mbps," jelas Fadhilah.

"Dengan beroperasinya BTS 4G di berbagai wilayah serta adanya SATRIA-1 yang didukung sejumlah stasiun bumi, kami berharap saudara-saudara kita yang berada di daerah 3T mendapat akses digital secara optimal," tandas dia. (dhf/rfi/arh)

  📡 CNN  

Baca Selanjutnya

[Video] Radar Surveillance Arhanud

Diposkan Kemhan RIRadar Surveillance Arhanud {Kemhan]

TNI Angkatan Darat berhasil mengembangkan Radar Surveillance berkemampuan deteksi pesawat nirawak, helikopter hingga pesawat tempur.

Pengembangan yang dilakukan sejak tahun 2017 oleh Pussenarhanud bekerjasama dengan PT Radar Telekomunikasi Indonesia (RTI), menghasilkan radar yang dapat menjangkau hingga radius 100 km dan mendeteksi 30 sasaran di ketinggian 8 km.

Radar yang memiliki TKDN diatas 60 persen ini, juga terintegrasi dengan Alat Kendali Tembak (AKT) Meriam 57 mm S-60, sehingga diharapkan menghasilkan perpaduan pertahanan antara Radar Surveillance dan Meriam 57 mm.

 Berikut video dari Youtube :

 📡 Youtube  

Baca Selanjutnya

Akhirnya RI Punya BBM Bensin Campuran Tebu

 Perdana! 
BBM Pertamax Green (RON 95) PT Pertamina (Persero) di SPBU Pertamina MT Haryono, Jakarta Selatan, Senin (24/7/2023). (CNBC Indonesia/Firda Dwi Muliawati) 💡

Indonesia secara perdana meluncurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan campuran Bahan Bakar Nabati (BBN) bioetanol berbasis tetesan tebu (molase) pada akhir Juli 2023 lalu, tepatnya Senin (24/7/2023).

Bensin yang dicampur dengan bioetanol tersebut diberi nama Pertamax Green 95 yang dijual oleh PT Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading Pertamina. Bensin yang merupakan campuran BBM jenis Pertamax (RON 92) dengan bioetanol sebesar 5% (E5) tersebut menghasilkan BBM yang dinilai lebih ramah lingkungan dengan nilai oktan (RON) setara 95.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan mengatakan, peluncuran BBM dengan campuran bioetanol tersebut merupakan langkah awal Pertamina menjual BBM yang lebih ramah lingkungan.

Artinya, sejak diluncurkan 24 Juli 2023 lalu, Pertamina resmi menjual Pertamax Green 95 secara komersial. Namun untuk tahap awal perusahaan baru menjualnya di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di dua kota, yakni Jakarta dan Surabaya.

"Dengan grand launching hari ini, kita sudah mulai jualan hari ini," ucapnya saat acara peluncuran BBM Pertamax Green 95 di SPBU MT Haryono, Jakarta, Senin (24/07/2023).

"Ini produk baik dan diunggulkan untuk pencapaian Net Zero Emissions," ujarnya.

Riva menyebutkan produksi bioetanol dari tebu yang saat ini dilakukan sesuai dengan upaya pemerintah untuk mencapai swasembada gula seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 40 tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (BBN)/ Biofuel.

 Pasokan Bioetanol 

Riva juga sempat menjelaskan, untuk pasokan bioetanol, Pertamina Patra Niaga telah bekerja sama dengan PT Perkebunan Nusantara III (PTPN) bersama dengan PT Energi Agro Utama (Enero), anak usaha dari PT Sinergi Gula Nusantara (SGN).

Adapun, produksi bioetanol yang tersedia saat ini menyentuh 30 ribu kilo liter (kl) per tahun. Meskipun ada rencana penambahan campuran bioetanol menjadi 10% pada tahun 2026 mendatang, menurutnya akan tercukupi dari produksi yang ada saat ini mencapai 30 ribu kl per tahun.

"10% ini masih cukup kok dari yang 30 ribu itu tadi," jelas Riva kepada CNBC Indonesia dalam program Energy Corner, dikutip Rabu (6/12/2023).

Adapun, ke depannya Riva mengatakan bahwa pihaknya akan terus bekerja sama dengan PT Perkebunan Nusantara III (PTPN) untuk memproduksi bioetanol.

"Sambil nanti kita pengembangan pabrik-pabrik etanol bersama dengan PTPN," tambahnya.

Dia juga mengungkapkan bahwa pihaknya tidak menutup kerja sama dengan berbagai perusahaan swasta lainnya untuk mengembangkan bioetanol dalam negeri.

"Mungkin nanti perusahaan-perusahaan swasta yang nanti akan bekerja sama dengan Pertamina," tandasnya.

 Harga 

Pada saat peluncurannya, Riva menyebut, harga BBM Pertamax Green 95 dibanderol Rp 13.500 per liter. Dia mengatakan, ini merupakan harga keekonomiannya alias non subsidi.

"Harga itu Rp 13.500, itu sudah keekonomian di mana seperti tadi Pak Ego (Komisaris Utama Pertamina Patra Niaga) sampaikan, harga ini merupakan harga antara RON 92 dan RON 98," tuturnya.

Namun saat ini, per Selasa (26/12/2023), BBM dengan campuran E5 tersebut dibanderol dengan harga Rp 14.900 per liter, berlaku di Jakarta dan Surabaya. Pasalnya, ini juga mengikuti pergerakan harga minyak dunia.

 Makin Diminati Warga 

Riva mengatakan masyarakat Indonesia semakin sadar akan pentingnya penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang lebih ramah lingkungan.

Pertumbuhan konsumsi Pertamax Green 95 ini menunjukkan adanya shifting atau perpindahan konsumen dari yang mengonsumsi BBM biasa seperti Pertamax (RON 92) ke Pertamax Green 95 yang lebih "hijau".

"Ini merupakan hal yang perlu kita syukuri karena ini juga menandakan bahwa adanya shifting dan juga adanya mindset di masyarakat yang mulai peduli dengan bahan bakar yang memang lebih ramah lingkungan," ungkapnya kepada CNBC Indonesia dalam program Energy Corner, Selasa (5/12/2023).

"Memang konsumen yang mengkonsumsi Pertamax Green 95 ini merupakan switching dari konsumen Pertamax 92 yang memang mulai mengakui dan juga mulai berpikir untuk switching ke energi yang lebih baik, dan tentu saja juga bisa memberikan dampak driving experience yang lebih baik," bebernya.

Riva menyebutkan bahwa saat ini penjualan Pertamax Green 95 tercatat telah mencapai 5.000 liter per hari atau sekitar 150.000 liter atau 150 kilo liter (kl) per bulan.

Jumlah ini diperkirakan akan semakin meningkat pada tahun depan. Diperkirakan, pada 2024 penjualan Pertamax Green akan naik 2-3 kali lipat dari penjualan saat ini.

 SPBU Penyedia Pertamax Green 95 

Saat ini, Pertamax Green 95 sudah dijual di 17 SPBU di wilayah Surabaya dan Jakarta. Rincinya, ada 5 SPBU di Jakarta yang menjual Pertamax Green 95 yakni SPBU MT Haryono, Fatmawati 1, Fatmawati 2, Lenteng Agung, dan Kebayoran Lama.

Sedangkan, terdapat 12 SPBU di Surabaya yang menjual Pertamax Green 95 yakni di Jemursari, Soetomo, Mulyosari, Merr, Ketintang, Karang Asem, Mastrip, Citra Raya Boulevard, Juanda, Buduran, dan dua SPBU lainnya.

Dengan begitu, Riva menyebut, perluasan penjualan Pertamax Green 95 akan dilakukan secara bertahap. Dia mengungkapkan pada tahun 2024 mendatang, produk Pertamax Green 95 akan diperluas di wilayah Jakarta dan Jawa Timur.

"Untuk Pertamax Green 95 ini, ini nanti di tahun 2024, ini kita akan perluas di Jakarta dan sekitarnya, dan juga Jawa Timur dan sekitarnya," ujar Riva kepada CNBC Indonesia dalam program Energy Corner, dikutip Rabu (6/12/2023).

Kemudian, Riva mengatakan ke depannya pada tahun 2025 hingga awal tahun 2026, produk Pertamax Green 95 diharapkan akan tersebar di seluruh Jawa.

 Bisa Tekan Impor BBM 

Kepala Center of Food, Energy, and Sustainable Development INDEF, Abra Talattov mengungkapkan bahwa penggunaan bioetanol sebagai campuran BBM bisa mengurangi jumlah impor BBM di dalam negeri.

Apalagi, saat ini Indonesia masih ketergantungan dengan impor BBM untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Tidak hanya itu, pemanfaatan bioetanol merupakan wujud Indonesia mulai melakukan transisi menuju energi yang lebih bersih.

"Dengan adanya inovasi bioetanol ini, sebetulnya ini menjadi salah satu terobosan untuk bisa mendiversifikasi sumber energi kita, khususnya dari sumber energi terbarukan," ucap Abra kepada CNBC Indonesia dalam program Energy Corner, Jumat (8/12/2023).

Ditambah, Abra menyebut, Indonesia terus menerus mengalami kenaikan jumlah impor BBM. Dalam catatannya, sejak Januari 2023 hingga Agustus 2023 volume impor BBM sudah naik, sebut saja, Pertamax (RON 92) sudah mencapai kenaikan 4,5%.

  💡 CNBC  

Baca Selanjutnya

Menteri PPN Harapkan Pesawat N219 Jadi Produk Unggulan

✈ N219  [PTDI]

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Beppenas) Suharso Monoarfa mengharapkan pesawat N219 yang diproduksi PT Dirgantara Indonesia bisa tumbuh menjadi produk unggulan dari Indonesia.

"Mudah-mudahan itu (pesawat N219) bisa menjadi satu produk unggulan, setelah saya datang ke Amerika dan meyakinkan otoritas terkait bahwa ini bisa diproduksi," ujar Monoarfa dalam acara peluncuran buku "Menuju Indonesia Emas: Refleksi dan Visi Pembangunan 2005-2045" di Jakarta, Senin.

Ia menyampaikan, Indonesia saat ini sangat membutuhkan kehadiran produk dalam negeri yang memiliki kompleksitas tinggi dari industri.

Dengan adanya produk yang memiliki kompleksitas tinggi, maka akan menghidupkan berbagai lini industri sebagai produsen pendukung.

Salah satu produk dengan kompleksitas yang diharapkan yaitu pesawat N219 yang diproduksi PT Dirgantara Indonesia.

Bappenas, lanjut Suharso, mendorong tumbuhnya produksi pesawat N219 versi amphibious sehingga diharapkan ke depan bisa menjadi produk unggulan.

Ia mengatakan, dari sisi produksi mesin pesawat bisa didapatkan dari luar negeri tetapi untuk instrumen lain dapat diproduksi di dalam negeri.

"Jadi kami memang geregetan untuk dorong yang seperti ini karena kalau itu enggak ada yah repot kita," pungkas Monoafra.

Ia menambahkan, menciptakan produk dengan kompleksitas yang tinggi merupakan salah satu langkah strategis untuk mewujudkan visi Indonesia Emas di tahun 2045.

"Kuncinya adalah produk yang harus kita miliki sendiri lalu kita rancang untuk pengembangannya,"ujarnya.

  ✈ antara  

Baca Selanjutnya

Bakamla Uji Fungsi Senjata Meriam 30 MM di Batam

4 KN 40 meter Bakamla dipersenjatai meriam Aselsan, Turkiye Kapal KN 40 Meter Bakamla dipersenjatai meriam 30 MM (Bakamla) ⌾

Bakamla RI melakukan uji fungsi senjata SMASH 30 MM yang diawasi langsung oleh Kepala Biro Sarana dan Prasarana (Sarpras) Bakamla RI Laksma Bakamla Rudi Parulian Simorangkir di Pulau Petong, Batam, Minggu (24/12/2023).

"Senjata ini nantinya berfungsi untuk keamanan diri anggota Bakamla RI dalam menjaga laut Indonesia pada saat melakukan patroli," ucap Laksma Rudi Parulian, dalam keterangannya.

Sebelum melakukan uji fungsi senjata, terlebih dahulu para personel Bakamla RI dibekali pelatihan oleh tenaga ahli serta Dansatgas Kolonel Bakamla Davit Hastiadi untuk menggunakan senjata yang berasal dari Aselsan-Turki tersebut.

Pada kesempatan ini, terdapat empat kapal yang terlibat, meliputi KN Bintang Laut-401, KN Ular Laut-405, KN Singa Laut-402, serta KN Belut Laut-406. Uji coba dilaksanakan oleh Tenaga Ahli Aselsan, pengawak meriam 4 KN Bakamla RI, dan Surveyor Dislaikmatal Mabesal.

Lebih lanjut, keempat kapal tersebut melakukan uji fungsi tembak sasaran dengan jarak 400 meter hingga 1.500 meter.

Kegiatan berlangsung dengan aman dan lancar. Sementara, turut hadir dalam kegiatan tersebut yakni, Kepala Perencanaan dan Ortala (Karoren) Bakamla RI Laksma Bakamla I Gusti Aswan Chandra, Direktur Operasi Laut (Opsla) Bakamla RI Laksma Bakamla Basri Mustari, beserta jajaran. (erh)

  ⌾ Okezone  

Baca Selanjutnya

[Video] Kapal PSDKP Produksi Palindo

 Diposkan TDR gaming 
KP Barakuda 01 PSDKP (Istimewa) ★

Baru-baru ini PSDKP mencoba sea trial 2 kapal patroli baru produksi Palindo di Batam.

Sebanyak 2 unit kapal patroli PSDKP ini dinamakan KP Barakuda 01 dan KP Barakuda 02.

 Berikut video dari Youtube :  

  ★ Youtube  

Baca Selanjutnya

Kapal Patroli Cepat dan Special Mission Combat Boat Perkuat TNI AL

⚓ Karya Anak Bangsa Kapal Patroli Cepat dan Special Mission Combat Boat (Dispenal) ⚓

Dalam rangka membangun kekuatan menuju TNI Angkatan Laut (TNI AL) yang profesional, modern dan tangguh, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) memimpin Upacara Peresmian KRI Marlin-877 dan Patkamla Jefman, serta Pengukuhan Jabatan Komandan KRI Marlin-877 serta Penyematan Tanda Pangkat Komandan Patkamla Jefman di Dermaga Utara Baru 1, Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Rabu (20/12).

TNI Angkatan Laut kembali menerima Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Patroli Cepat (PC) 60 dan Special Mission Combat Boat yang diproduksi oleh PT. Palindo Marine Batam. Peresmian ini sebagai bukti nyata komitmen TNI AL dalam mewujudkan pertahanan laut dengan teknologi terkini serta dapat beradaptasi dengan perkembangan lingkungan strategis dalam menghadapi dinamika kompleks lingkungan strategis, terutama seiring dengan kebijakan dasar pembangunan kekuatan TNI AL ke depan.

Kasal dalam sambutannya menyampaikan bahwa alutsista yang diresmikan hari ini, yaitu kapal Patroli Cepat (PC) 60 Meter dan Special Mission Combat Boat adalah jawaban strategis yang efektif dan efisien dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas operasi keamanan laut.

"Pembangunan KRI Marlin-877 dan Patkamla Jefman merupakan komitmen TNI Angkatan Laut untuk mendukung program pemerintah dalam hal kemandirian industri pertahanan, serta kebijakan strategis untuk menjaga kedaulatan negara. Dengan keberanian mengambil langkah penting ini, TNI Angkatan Laut menunjukkan bahwa kekuatan tidak selalu sejalan dengan kemegahan, melainkan pada kebijaksanaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan strategis", ungkap Kasal.

Kasal juga menyampaikan untuk senantiasa menanamkan semangat kejuangan, kejujuran, dan keberanian dalam setiap pelaksanaan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi, serta memberikan pengabdian terbaik untuk kejayaan bangsa dan negara Indonesia.

Kapal PC 60 Meter merupakan salah satu jenis kapal perang karya putra-putri bangsa yang dibangun menggunakan sumber dana APBN tahun anggaran 2021, 2022, dan 2023 dengan masa pembangunan selama 24 bulan, dilanjutkan dengan kegiatan first steel cutting dan keel laying pada tanggal 15 Maret 2022. Sedangkan pembangunan 1 Unit Special Mission Combat Boat diproduksi melalui kontrak nomor Kontrak Special Mission Combat Boat KTR/04/IX/KP/2023/Disadal, tgl 19 September 2023 menggunakan APBN TA 2023.

KRI Marlin-877 (Dispenal)

KRI Marlin-877 memiliki spesifikasi teknis yaitu panjang 60 Meter, lebar 8,10 Meter, tinggi 4,85 Meter, draught 2,8 Meter, displacement 520 Ton, kecepatan maksimum 28 Knots, kecepatan jelajah 17 Knots, kecepatan ekonomis 15 Knots, endurance 5 hari dan pengawak 50 personel.

"Untuk KRI Marlin senjata 40 mm dengan remote control dan bisa dikendalikan dari dalam secara langsung, jadi tanpa pengawakan dari luar. Kemudian senjata lainnya adalah 12,7 mm dan 7,2 mm", jelas Kasal di depan awak media.

Ditetapkannya kapal sebagai Kapal Perang Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Panglima TNI nomor Kep/222/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 dengan Nama KRI Marlin bernomor lambung 877 yang akan memperkuat jajaran Koarmada II Satuan Patroli Lantamal VI Makassar. Untuk Special Mission Combat Boat berdasarkan Keputusan Kasal Nomor: Kep/2661/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 akan diberi nama Patkamla Jefman yang akan memperkuat Koarmada III khususnya Lantamal XIV Sorong.

Nama Marlin diambil dari bahasa Yunani yaitu Makaira yang bermakna "pedang" karena memiliki moncong menyerupai pedang yang digunakan sebagai senjata. Ikan ini juga dikenal sebagai perenang laut yang cepat. Ikan Marlin juga memiliki kemampuan melompat ke permukaan air mencapai 10 - 20 meter dan mampu bermigrasi ratusan hingga ribuan mil. Sehingga diharapkan KRI Marlin dapat berfungsi sebagai kapal patroli yang berkemampuan mendukung kegiatan-kegiatan operasi pada situasi damai maupun perang serta responsif terhadap segala bentuk penegakkan hukum dilaut.

Sementara itu, penamaan Patkamla Jefman diambil dari nama pulau yaitu Pulau Jefman, yang terletak di sebelah barat pantai Sorong, tepatnya di kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Pulau Jefman merupakan pulau yang selain memiliki alam yang indah, juga memiliki peran dalam sejarah.

KRI Marlin-877 & Patkamla Jefman (Dispenal)

Patkamla Jefman memiliki beberapa keunggulan yaitu memiliki Armour Protection Standard STANAG Level 2, mampu beroperasi di medan pesisir laut, alur sungai dan daerah rawa. Dengan kecepatan maksimal 47,5 Knots dan kelincahan yang dimiliki Special Mission Combat Boat ini mampu memenuhi berbagai misi operasi baik Infiltrasi, Eksfiltrasi maupun misi SAR secara sangat baik. Saat ini TNI AL telah memiliki 18 Combat Boat Standard, dimana untuk Koarmada III saat ini membutuhkan 9 Unit Special Mission Combat Boat lagi yang akan ditempatkan jajaran dibawahnya baik di Lantamal, Lanal, dan Fasharkan Manokwari.

Pada kesempatan ini juga dilaksanakan Pengukuhan Komandan KRI Marlin-877 dan Penyematan Tanda Pangkat Komandan Patkamla Jefman. Bertindak sebagai Komandan KRI Marlin-877 adalah Mayor Laut (P) Nugroho Adyanto Wicaksono, M.Tr.Opsla, lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) Angkatan ke-51 tahun 2005. Sedangkan sebagai Komandan Patkamla Jefman adalah Serda Nav Larudi.

TNI AL berkomitmen untuk melaksanakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), serta mengurangi produk impor. Langkah ini diambil guna mendukung pemerintah dalam meningkatkan perekonomian, sekaligus sebagai wujud kemandirian bangsa dalam pemenuhan Alutsista dan meningkatkan peran Indonesia dalam rantai suplai global.

"Untuk itu industri-industri pertahanan dalam negeri dan industri-industri perkapalan dalam negeri ini harus kita tingkatkan kemampuannya, salah satunya Palindo Marine, yang sudah bagus melebihi ekspektasi yang diinginkan", pungkas Kasal dihadapan awak media.
 

  💂 TNI  

Baca Selanjutnya

PTDI dan Bappenas Fokus Kembangkan N219

✈ Untuk Konektivitas di Kepulauan Riau ✈ N219  [PTDI]

Pesawat N219 bisa dimanfaatkan sebagai sarana pembuka ratusan potensi ekonomi di Indonesia. Untuk itu, PT Dirgantara Indonesia (PTDI) menekankan pengembangan pesawat N219 dan N219 Amphibious, khususnya untuk konektivitas di wilayah Kepulauan Riau.

Pesawat N219 merupakan hasil karya anak bangsa yang dipilih sebagai wahana transportasi udara untuk meningkatkan konektivitas serta membuka aksesibilitas baru di Kepulauan Riau dalam pengembangan “ekonomi biru”.

Hal itu mengemuka dalam acara puncak Indonesia Development Forum (IDF) 2023, yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN RI/Bappenas di Radisson Golf & Convention Center Batam, Kepulauan Riau pada 18-19 Desember 2023.

Menteri Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan, transformasi ekonomi Bappenas di Kepulauan Riau merupakan salah satu komitmen Pemerintah dalam mendukung pengembangan ekosistem bisnis pesawat N219.

Pengembangannya melibatkan PTDI sebagai industri manufaktur pesawat terbang nasional, leasing company, pemerintah daerah, maskapai penerbangan, serta keterlibatan BUMD untuk pengembangan MRO N219 di daerah.

Direktur Utama PTDI, Gita Amperiawan menyampaikan, pesawat N219 bisa memainkan peran penting dalam memenuhi seluruh rute perintis di wilayah Kepulauan Riau secara optimum.

Pada Juni 2023, PTDI telah melakukan “N219 Market Survei Flight” di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, sebagai bentuk kegiatan komersialisasi pesawat N219 di dalam negeri. Survei dilakukan untuk mendukung program transformasi ekonomi di Kepulauan Riau.

Dukungan Bappenas diharapkan dalam pengembangan pesawat N219 Amphibious untuk membuka akses dan menjangkau pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau yang belum memiliki bandara atau airstrip. Adanya pesawat amfibi juga bisa membuka peluang pengembangan pariwisata dan kekayaan alam laut di pulau-pulau kecil tersebut.

Tercatat ada delapan pesawat amfibi yang beroperasi di Indonesia sekarang ini. Potensi kebutuhannya dalam 10 tahun ke depan adalah 54 unit. Kebutuhan ini direncanakan dapat dipenuhi oleh pesawat N219 Amphibious, yang ditargetkan untuk uji terbang Agustus 2024.

“Pesawat N219 dan N219 Amphibious dapat menjadi penggerak pengembangan ekonomi biru sebagai solusi transportasi udara untuk menjangkau area 3TP (tertinggal, terdepan, terluar, perbatasan) yang kaya akan sumber daya alam laut,” kata Gita.

Menurut Gita, sinergi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung komersialisasi pesawat N219 sangat penting untuk mencapai kesuksesan dalam kemandirian ekosistem dirgantara nasional.

“PTDI juga telah memperoleh kontrak pengadaan enam pesawat N219 dari Kemhan RI untuk end user TNI AD dan saat ini kami terus berupaya untuk mendorong implementasi pemanfaatan pesawat N219 oleh pemerintah daerah,” ucapnya.

  ✈ Indoaviation  

Baca Selanjutnya