Menkominfo Resmi Blokir Aplikasi Temu

Ilustrasi aplikasi TEMU (Istimewa) 📵

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan Kementerian Kominfo memblokir aplikasi Temu karena tidak terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE) di Indonesia. Aplikasi tersebut sempat viral karena dinilai dapat merugikan UMKM.

"Kami men-take down Temu sebagai respons cepat keresahan masyarakat, terutama para pelaku UMKM. Apalagi Temu tidak terdaftar sebagai PSE," kata Menkominfo Budi Arie Setiadi, berdasarkan keterangan tertulisnya, Rabu, (9/10/2024).

Pemblokiran itu dilakukan demi melindungi para pelaku UMKM dalam negeri dari serbuan produk asing. Saat ini produk asing mengancam produk UMKM, baik melalui penjualan daring maupun luring.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki melayangkan surat terkait perlindungan produk UMKM terhadap model bisnis yang diterapkan marketplace luar negeri, yakni Temu. Sebab, marketplace asing tersebut dapat menjual langsung produk asing dari pabriknya ke konsumen sehingga mengancam UMKM lokal.

"Produk UMKM lokal perlu mendapat perlindungan pemerintah dari marketplace asing yang menjual produk asing langsung dari pabriknya sehingga harganya sangat murah. Ini persaingan yang tidak sehat dan mengancam keberlangsungan bisnis pelaku UMKM lokal," ujar Budi Arie.

Berdasarkan pengalaman di sejumlah negara, aplikasi asal China itu merugikan pelaku UMKM lokal dan para konsumen. Kualitas produk yang dijual Temu juga tidak memenuhi standar mutu sehingga merugikan konsumen atau pembeli.

Pada 2023, Google sempat menangguhkan PINDUODUO, induk aplikasi Temu, karena diduga disusupi mallware yang bisa mengamati aktivitas pengguna aplikasi.

Oleh sebab itu, Kominfo memblokir aplikasi Temu untuk melindungi masyarakat dan pelaku UMKM.

"Kami melakukan pemblokiran Temu, baik di AppStore maupun PlayStore, demi melindungi masyarakat, baik konsumen maupun pelaku UMKM," kata Budi Arie. (yld/dhn)

  📴 detik  

Baca Selanjutnya

RI Amankan 13.400 Slot Orbit LEO

 Mau Bikin Satelit Mirip Starlink 
Ilustrasi Satelit Satria-1. (Kominfo) 🛰

Pemerintah berencana mengembangkan satelit orbit bumi rendah (Low Earth Orbit/LEO) seperti layanan Starlink.

Untuk itu Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah mengajukan pendaftaran penggunaan 13.400 slot satelit LEO untuk Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengaku dirinya telah bertemu ITU (International Telecommunication Union) meminta agar Indonesia diberikan kesempatan untuk menempati slot satelit LEO.

Ia menuturkan bahwa layanan internet berbasis satelit Starlink milik Elon Musk berputar secara polaris, yakni dari Utara-Selatan. Sementara Indonesia meminta agar satelit LEO berada di ekuatorial, yakni dari Timur-Barat.

"Minggu lalu saya ke Jenewa sudah ketemu ITU, saya meminta agar Indonesia diberikan kesempatan untuk slot orbit satelit LEO," ujarnya saat rapat dengan Komisi I DPR RI, Senin (10/6/2024).

"Karena Starlink ini kalau bola bumi itu polaris, utara selatan. Sedangkan Indonesia ingin yang ekuatorial, yang timur barat. Karena satelit LEO itu selalu muter," imbuhnya.

Budi menjelaskan bahwa secara hukum internasional, Indonesia hanya mencakup 100 kilometer di atas Bumi yang masih menjadi kedaulatan negara.

"Di atas 100 km sudah pasar bebas, sehingga kita melobi ITU dan kita juga diberikan kesempatan untuk mengoperasikan satelit LEO," jelasnya.

Ditemui pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kemenkominfo Ismail menyampaikan bahwa saat ini Kominfo tengah mengusulkan untuk mengamankan 13.400 slot satelit orbit LEO.

Dengan mengamankan slot ini, Indonesia akan memiliki satelit lokal LEO.

"Iya, rencananya begitu, diusulkan dulu slot-nya, periode waktunya belum ditentukan, tetapi kami mau usahakan supaya ada alokasi slot satelit LEO." jelasnya. (fab/fab)

 Berikut video liputan Infoawibisana : 

  📡 CNBC  

Baca Selanjutnya

Kominfo Tutup 270 Situs Berita Radikal dan Intoleransi

 Sesuai Permintaan Panglima TNI 
Infografis (INews) 💻

Menkominfo Budi Arie Setiadi menyebut pihaknya telah memblokir atau take down ratusan situs yang mengandung unsur radikalisme dan terorisme.

Langkah ini sesuai permintaan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.

“Bulan Agustus 2023 yang lalu saya men-take down 273 situs yang mengandung unsur radikalisme dan terorisme, karena permintaan Panglima TNI itu bulan Agustus, langsung saya take down situs itu,” ucap Budi di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Senin (23/10/2023).

Budi menegaskan tidak tebang pilih terhadap situs yang berpotensi memecah belah bangsa terutama menjelang Pemilu 2024 mendatang.

“Pokoknya semua situs, site yang bisa memecah belah persatuan bangsa pasti kita almarhumkan dengan segera,” ujarnya.

  🖥 INews  

Baca Selanjutnya

Indonesia Butuh 4 Satelit SATRIA untuk Layani 150 Ribu Titik

Satelit SATRIA 1 (Kominfo) 🛰

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memperkirakan Indonesia butuh satelit Republik Indonesia atau SATRIA untuk melayani 150 ribu titik layanan yang ditargetkan. Saat ini SATRIA-1 yang sudah meluncur baru bisa melayani 50 ribu titik.

Menurut Sri Sanggama Aradea, Kepala Divisi Infrastruktur Satelit BAKTI Kominfo mengatakan satelit-satelit tersebut nantinya akan mengakomodir kebutuhan kapasitas hingga 1 Tbps.

"Roadmap awal dari proyek awal SATRIA ini, sampai tahun 2030-an kita harus memiliki 600 Gbps-1 Tbps. Dan secara teknis cuma bisa dikumpulkan dari berbagai macam atau banyak satelit yang akan kita luncurkan," kata Aradea di acara FORWAT x BAKTI Kominfo, Jakarta, Senin (31/7).

"Dan Indonesia sendiri itu untuk satelit geo itu maksimum memang cuma 200 Gbps. Jadi bisa dikali aja tuh kira-kira kurangnya berapa ya? Mungkin sampai SATRIA-4 mungkin ya kurang lebih," tambahnya.

BAKTI sebelumnya mengurangi wilayah layanan SATRIA-1 hanya menjadi 50 ribu titik dari rencana awal 150 ribu titik. Mayoritas titik yang dilayani adalah fasilitas pendidikan.

Selain itu, satelit ini juga bisa melayani fasilitas publik seperti rumah sakit, kantor pos, dan lain-lain. SATRIA-1 rencananya baru beroperasi Desember mendatang.

SATRIA-1 saat ini masih dalam proses orbit raising hingga November yang dilanjutkan dengan proses testing.

"Satelit masih dalam masa orbit raising, sampai dengan November 2023. Setelah sampai di orbit 146E, akan dilakukan uji coba akhir untuk sistem payload (In-Orbit Testing) dan juga sistem secara secara keseluruhan (End-to-End Testing) sebelum memulai Masa Operasi," kata Nia Asmady, Project Manager SATRIA-1 di PT Pasifik Satelit Nusantara.

"Instalasi komponen ruas bumi seperti RF equipment dan sistem monitoring masih berjalan. Perencanaan untuk deployment kapasitas masih dalam tahap finalisasi," ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, SATRIA-1 juga akan mendapatkan dukungan dari Hot Backup Satellite (HBS) berkapasitas 80 Gbps. HBS yang pengerjaannya sudah 85 persen ditargetkan dapat beroperasi pada Q4 2023 melalui 7 stasiun bumi. Satelit ini disiapkan sebagai infrastruktur cadangan SATRIA-1.

Selain itu, pada 2024-2026, pembangunan twin satellite yang masing-masing dinamakan SATRIA 2A dan 2B juga telah direncanakan. Kedua satelit itu diprediksi akan memberikan total kapasitas sebesar 300 Gbps.

 Alasan SATRIA-1 cuma layani 50 ribu titik 
Aradea memaparkan alasan pihaknya mengurangi titik layanan SATRIA-1 dari 150 ribu menjadi 50 ribu. Menurutnya pengurangan itu untuk merasionalkan target.

"Kalau kita lihat 1 Mpbs buat kita di kota itu buat apa. Akhirnya dengan berat hati kita harus merasionalkan targetnya. Untuk SATRIA-1 untuk target awal 150 ribu itu akan kami rasionalkan menjadi 50 ribu, sehingga di setiap titik layanan itu bisa mendapatkan 3-4 Mbps," ujar dia.

"Kalau disampaikan secara detail kami sangat memfokuskan ke [kebutuhan internet] sekolah dulu. Karena ini paling penting, ini fondasi dasar ini. Dengan banyaknya anak muda [berdasarkan data kelahiran BPS], minimum ini mereka bisa dapat akses internet untuk belajar," tambahnya.

Sebelumnya, BAKTI Kominfo menyebut kapasitas 100 Gbps yang disediakan oleh SATRIA-1 akan melayani 150 ribu titik layanan di wilayah 3T (daerah tertinggal, terdepan dan terluar).

Layanan internet dari SATRIA-1 hadir untuk fasilitas publik dan kantor layanan pemerintah. Artinya, satelit yang meluncur pada Juni lalu ini tidak ditujukan untuk melayani masyarakat secara langsung.

Meski demikian, masyarakat yang berada di sekitar layanan tetap dapat memanfaatkan layanan ini dengan mendekati titik yang mendapatkan koneksi internet dari SATRIA-1 seperti sekolah, fasilitas kesehatan, dan kantor layanan pemerintah lain.

SATRIA-1 ditargetkan berada di orbitnya di 146°BT atau tepat di atas Pulau Papua pada awal November. Kemudian, satelit ini akan mendapatkan tes untuk menguji kesiapannya dalam memberikan layanan internet.

Lebih lanjut, pemberian layanan internet fixed broadband sebetulnya memiliki beberapa metode, yakni fiber optik, microwave link, dan satelit. Namun, kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan menyulitkan penyediaan dua metode pertama.

"Jaringan utama yang terbaik adalah fiber optik. Berikutnya ada microwave link, dan yang terakhir adalah satelit. Karena faktor geografis dari Indonesia ini yang luas dan banyak kepulauan, sehingga tidak bisa dijangkau oleh jaringan fiber dan microwave link," tutur Aradea.

"Namun, untuk mempercepat digitalisasi, akhirnya teknologi satelit inilah yang kita pilih," imbuhnya.

Indonesia saat ini memiliki 5 satelit telekomunikasi komersial, 4 satelit asing yang disewa, dan satelit SATRIA-1. Selain itu, Indonesia juga akan memiliki Hot Backup Satellite (HBS) untuk menopang kinerja SATRIA-1.

Aradea menyebut HBS yang memiliki kapasitas 80 Gbps sudah hampir rampung dengan persentase pengerjaan 85 persen.

Proyek SATRIA akan memiliki fase lanjutan dengan kehadiran SATRIA-2. Satelit dengan model kembar ini rencananya akan mulai dibangun pada 2024 mendatang hingga 2026.

"Gunanya apa SATRIA-2 ini? Gunanya adalah menambah kapasitas atau menambah kecepatan yang diberikan oleh satelit ke 150 ribu titik. Targetnya tidak bertambah, tapi kapasitasnya akan terus kami tambah," jelas Aradea.

"Perencanaan 2024, kami melihat dalam mengadakan SATRIA-2 ini bisa disediadakan oleh 2 satelit geostasioner (GSO) dengan kapasitas total 300GB, sehingga nantinya kapasitas total yang 2026 kita miliki itu kurang lebih di 500-an Gbps," pungkasnya. (lom/dmi)

  📡 CNN  

Baca Selanjutnya

Kominfo Tangkal Situs Berbau Terorisme

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengaku belum menerima laporan mengenai situs yang memuat 'panduan gerilya kota' di mana pembaca laman diajak untuk memerangi dan menggulingkan rezim kafir. Juru bicara Kominfo Gatot S Dewa Broto meminta publik melaporkan jika ada situs-situs yang dianggap berbau terorisme.

Kominfo, imbuhnya, tidak mungkin bisa mengawasi semua situs di jagat maya yang jumlahnya jutaan. Salah satu cara Kominfo mengawasi situs-situs itu adalah dengan melibatkan masyarakat pengguna internet. "Melalui posko pengaduan 24 jam. Kami akan periksa semua situs yang diadukan," jelas Gatot.

Jika ragu apakah sebuah situs mengandung unsur terorisme, Kominfo meminta pendapat dari organisasi masyarakat keagamaan atau instansi terkait. Namun, Gatot menjamin, prosedur ini tidak memakan waktu lama. "Kan kita juga perlu lihat apakah situs ini hanya berisi dakwah saja? Kalau hanya dakwah lalu kami tutup aksesnya, bisa digugat Kominfo," kata dia.

Cara yang sama juga dipakai Kominfo untuk menyisir situs berbau porno dan situs lain yang melanggar undang-undang. Selain itu, Kominfo juga bekerjasama dengan institusi terkait.

"Misalnya, BPOM. Mereka rajin mengirim situs-situs yang menjual kosmetik dan obat ilegal. Dalam hitungan jam, kami langsung tutup aksesnya," jelas Gatot.

Diberitakan sebelumnya, sebuah situs, scribd.com, memuat ''panduan gerilya kota." Laman itu juga memuat cara membuat bom.

Deputi I BNPT Bidang Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi, Agus Surya Bakti menilai panduan buku setebal 112 halaman itu bisa diunduh dengan mudah oleh siapa saja dan dikhawatirkan bisa melahirkan benih-benih baru terorisme di tanah air.

"Panduan itu mengkhawatirkan, karena bisa menginspirasi masyarakat. Seharusnya Pemerintah segera menutup akses (laman) tersebut," kata Agus SB.

Agus menambahkan, propaganda melalui internet merupakan strategi kelompok teroris. Menurut Agus, Pemerintah masih lamban dalam menangani permasalahan terorisme, apalagi propaganda yang mereka sebar melalui internet. "Itulah kelemahan kita (Pemerintah), begitu tahu baru ditangani," katanya.

Sementara itu, laman yang bisa dibaca secara cuma-cuma di scribd.com hanya pengantarnya, sedangkan untuk panduan teknis gerilya harus diunduh dengan membayar. Sekilas dengan membaca pengantarnya, panduan ini amat berbahaya bagi mereka yang mempunyai bibit ekstrem.

  ● Vivanews 

Baca Selanjutnya

Kemenkominfo: pelayanan komunikasi baik meski di perbukitan

Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan pelayanan telekomunikasi untuk masyarakat berada dalam tingkatan yang cukup baik termasuk area minim sinyal di perbukitan Jawa Barat.

"Terdapat beberapa rujukan penilaian cukup memuaskan didasarkan pada sejumlah indikator (tolok ukur)," tulis siaran pers Kemenkominfo di Jakarta, Selasa.

Beberapa tolok ukur tersebut di antaranya, pertama, tidak ada satupun layanan telekomunikasi dari seluruh penyelenggara telekomunikasi yang benar-benar terputus koneksinya.

Kedua, "Succesfull Call Ratio" (SCR) atau keberhasilan panggil yang masih di atas rata-rata sebagaimana diatur di dalam regulasi standar kualitas layanan telekomunikasi.

Demikian pula untuk "dropped call" (panggilan terputus) dan "blocked call" (gagal panggil), juga tidak sampai mencapai batas maksimal.

Ketiga, durasi atau waktu pengiriman SMS yang masih dalam batas normal sesuai ketentuan.

Kemenkominfo mengakui memang benar terdapat sejumlah keluhan berkenaan dengan masalah kegagalan panggil dan keterlambatan pengiriman SMS.

Maka dari itu, pihak kementerian menghimbau masyarakat agar seefektif mungkin menggunakan setiap layanan yang ada agar masalah tersebut dapat diminimalisasi.

Lebih lanjut, tidak semua permasalahan terjadi karena keterbatasan jaringan.

"Tetapi juga kendala pada handset (telepon genggam) yang ada, dimana sewaktu pengiriman secara broadcast masif (pesan masal) berlangsung dipaksakan sebanyak mungkin pada peak session (jam dengan lalu lintas sibuk) yang memungkinkan kegagalan pengiriman pesan," tulis siaran pers Kemenkominfo.

Keterlambatan dan kegagalan pengiriman SMS ini juga di antaranya karena pengirim melakukannya dengan tujuan pada pengguna lain yang tidak terjangkau layanan.

Terkait dengan pelayanan telekomunikasi pada lebaran tahun ini, Menteri Kominfo mengupayakan agar operator telekomunikasi melayani pelanggan dengan optimal.

"Penyelenggara telekomunikasi tetap diperintahkan untuk menjaga kualitas layanan minimal hingga H + 7," kata Menteri Kominfo Tifatul Sembiring.

Kementerian Kominfo cukup yakin, kualitas layanan telekomunikasi hingga H+7 tetap akan terjaga dengan baik seperti beberapa tahun terakhir ini. (SDP-43/F004)

(Antara)

Baca Selanjutnya

Kominfo sosialisasikan program KPU/USO di Padang

Padang (ANTARA News) - Kementerian Komunikasi dan Informatika menyosialisasikan dan mempublikasikan program kewajiban pelayanan umum/"universal service obligation" di Kota Padang, Rabu.

"Sosialisasi ini sekaligus untuk edukasi publik atas program Kementerian Komunikasi," kata Ketua Satuan Pengawas Internal BP3TI Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Drs Suyatno di Padang, Rabu.

Menurutnya, program itu merujuk pada kewajiban pemerintah untuk menjamin tersedianya layanan bagi setiap warga negara, meskipun negara tidak secara langsung memegang peran sebagai penyelenggara kegiatan pelayanan publik yang dimaksud khususnya di bidang telekomunikasi dan informatika.

"Penyediaan jasa akses telekomunikasi dan informatika KPU/USO di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT) terdapat di daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah rintisan, daerah perbatasan dan daerah yang di nilai tidak layak secara ekonomis serta daerah belum terjangkau akses dan layanan telekomunikasi," katanya.

Program KPU/USO di Kementerian Komunikasi dan Informatika lanjut Suyatno meliputi program desa dering, desa pinter, pusat layanan internet Kecamatan dan mobile-pusat layanan internet Kecamatan (M-Plik).

Dia mengatakan pada 2012 program KPU/USO di antaranya program Nusantara Internet Exchange (NIX), Plik sentra produktif, Jalin KPU/USO (Jasa akses layanan internet berupa WIFI Kabupaten) dan Telinfo tuntas (Telekomunikasi dan Informatika di palau terluar dan perbatasan) untuk menyebarluaskan akses komunikasi di seluruh Indonesia.

Dia menambahkan, dalam pengoperasian fasilitas tersebut, para penyedia dapat bekerja sama dengan UKM,

Selanjutnya, koperasi dan mitra perorangan sesuai dengan standar pelayanan minimal dan teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Kominfo, katanya.

Sementara itu Wali Kota Padang Fauzi Bahar mengatakan saat ini dunia sedang mengalami transformasi menuju era masyarakat informasi, di mana kemajuan teknologi informasi dan komunikasi demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat.

"Penggunaan media elektronik merupakan faktor yang penting dalam berbagai transaksi Internasional terutama dalam transaksi ekonom dan pergadangan," katanya.

Menurutnya, kewajiban pelayanan universal di sektor telekomunikasi merupakan komitmen bersama dari seluruh negera yang tergabung dalam organisasi telekomunikasi dunia untuk menyediakan akses layanan telekomunkasi merata di seluruh wilayah di Indonesia,

"Hal ini sesuai amanat UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi dimana kewajiban pelayanan umum ini,"katanya.

Penyediaan jaringan telekomunikasi berdasarkan atas prinsip perlakuan yang sama dan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi semua pengguna, katanya.(KR-ZON/B/N002)

Sumber : Antara

Baca Selanjutnya

Kemkominfo dorong pendirian pabrik ponsel di Indonesia

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong pendirian pabrik-pabrik telepon seluler (ponsel) di Indonesia, terutama untuk produk asli dalam negeri.

"Tapi kami lebih mendorong lagi kalau itu (pabrik ponsel) merupakan kreativitas anak bangsa," kata Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, selepas membuka Indonesia Open Source Award (IOSA) 2012 di Jakarta, Rabu.

Pernyataan itu disampaikan Menkominfo dalam menanggapi pertumbuhan impor ponsel di Indonesia sebesar 22,15 persen pada periode Januari - Mei 2012.

Nilai impor komoditas ponsel Indonesia, berdasar data Kementerian Perdagangan, mencapai 1,12 miliar dolar AS pada Januari - Mei 2012 atau meningkat 200 juta dolar AS dibanding periode yang sama 2011

"Itu dari sisi perdagangannya, tapi semata-mata (produk impor) bukan hanya BlackBerry karena penjualan BlackBerry secara global sudah turun 75 persen sejak delapan bulan terakhir," kata Tifatul.

Tifatul mengharapkan Indonesia mampu memiliki produk buatan dalam negeri seperti perangkat 'tablet' seharga di bawah satu juta rupiah.

Pada Selasa (3/7), Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan Kementerian Perdagangan mendorong produsen ponsel asing membuka pabrik di Indonesia karena permintaan ponsel dalam negeri sangat tinggi(I026)

Baca Selanjutnya

41 LPS Ajukan Seleksi Penyelenggara TV Digital

SURABAYA--MICOM : Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat sebanyak 41 Lembaga Penyiaran Swasta di kawasan Jawa dan Kepulauan Riau telah mendaftar dalam seleksi penyelenggara televisi digital.

"Sejak dibukanya pendaftaran para penyelenggara penyiaran tanggal 5 Juni lalu sampai sekarang ada 41 LPS. Namun, jumlah tersebut belum mencakup keseluruhan karena pendaftaran masih dibuka sampai 18 Juni 2012," kata Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika bidang Komunikasi dan Media Massa, Henry Subiakto.

Saat ditemui saat menjadi pemateri tentang Ketrampilan Humas Menghadapi Media dan Perkembangan ICT, di Forum Humas BUMN, di Surabaya, Jumat (8/6)malam, Henry mengemukakan, sesuai Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 121/KEP/M.KOMINFO/02/2012 maka secara bertahap pemberlakuan televisi digital segera diterapkan di Indonesia.

"Kami targetkan pada 2018 Indonesia cut off terhadap televisi analog. Namun, khusus Pulau Jawa cut off diupayakan mulai tahun 2015," ujarnya.

 Meski masa penerapan televisi digital di Tanah Air enam tahun mendatang, manfaat yang diperoleh masyarakat melalui televisi digital sangat besar.

"Masyarakat bisa mendapat siaran tayangan televisi dengan stabil, suara jernih, dan gambar lebih baik dibandingkan kualitas yang ada sekarang," katanya.

Keuntungan lain, kata dia, kanal penyiaran di pasar domestik kian banyak. Apabila selama ini satu frekuensi hanya digunakan satu stasiun televisi maka dengan televisi digital tiap frekuensi bisa dipakai maksimal 12 stasiun televisi (slot). (Ant/OL-9) 

♣ MediaIndonesia

Baca Selanjutnya

Mengintip Teknologi Mobil Tanggap Bencana Besutan Kominfo

Prototipe Mobil Unit Becana (Foto: Gesit)

JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (kominfo) melalui Dirjen Informasi Komunikasi Publik (IKP) rancang prototipe Mobil Unit Becana (MUB). Mobil ini diharapkan dapat membantu dalam penyebaran informasi secara up to date, baik berupa saluran komunikasi maupun Internet.

Mobil yang dioperasikan oleh lima personil ini memiliki spesifikasi khusus, di mana dua personil bertindak mengoperasikan kendaraan dan menguasai teknis dari MUB, kemudian satu personil bertindak sebagai reporter yang melaporkan peristiwa, dan dua personil lainnya berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi lainnya.

Untuk mendukung operasional MUB, armada ini juga dilengkapi dengan berbagai perangakat teknologi yang mempuni. Untuk peralatan komputer dan komunikasi pada MUB melalui solar panel 1650 watt dapat beroperasi tanpa menggunakan listrik yang di suplai dari PLN selama 35 jam.

“Untuk sistem daya MUB menggunakan tiga sumber daya, yaitu Inverter mobil 2000watt yang dipakai hingga 4 jam, genset 7000 watt yang dapat dipakai hingga 8 jam dan solar panel 1650 watt yang dapat digunakan selama 35 jam,” jelas, Koordinator Tim IT Dirjen Informasi Komunikasi Publik, Oscar R Putra saat diwawancarai Okezone di kantor Kominfo, Senin (4/6/2012).

Selain itu, MUB dilengkapi dengan komunikasi dua arah VHF dengan antena mobile dan base station. Kemudian untuk koneksi data Vsat Cband 512Mb serta Mobile HotSpot. Melalui keunggulan fitur konektivitas MUB, armada ini diklaim dapat memberikan informasi saat terjadi bencana bahkan saat para penyedia layanan komunikasi mengalami blank spot.

“Fitur utama dari armada MUB ini dapat melakukan komunikasi data yang dibutuhkan saat blank spot di lokasi bencana. Jadi armada ini tidak memerlukan suplai koneksi dari operator,” tambah Oscar.

Untuk mendukung berbagai aktivitas pengolahan serta pengiriman data dari tempat bencana ke pusat, aramada MUB ini memiliki kantor bergerak yang didukung dengan dua unit PC smart Touch, satu unit printer all in one and fax. Selain itu, armada ini juga dilengkapi dengan sarana informasi media audio visual melalui dukungan berbagai perangkat seperti TV LCD 42 inci yang dapat digunakan untuk melakukan video call, DVD Player, Mixer BMG serta Speaker Aktif, dan Wierless Michrophone.

Saat ini prototipe Mobil Unit Becana belum diproduksi secara massal, namun ke depan Kominfo melalui Dirjen Informasi Komunikasi Publik (IKP) akan terus mengembangkan armada ini. MUB akan didistribusikan ke sejumlah daerah di Indonesia yang dikategorikan sebagai daerah rawan bencana.(fmh)

♣ Okezone

Baca Selanjutnya

Kominfo Dukung Penerapan Teknologi Netral

JAKARTA -- MICOM : Pemerintah mendukung penerapan teknologi netral dalam setiap spektrum frekuensi. Penerapan lebih dari satu teknologi dalam satu spektrum diyakini bisa menjadi jalan keluar untuk memperluas akses mobile broadband di tengah keterbatasan frekuensi.

”Pemerintah mendukung penerapan teknologi netral. Dalam satu spektrum pemenang tender tidak boleh memonopoli dengan satu teknologi saja,” ujar Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Gatot S Dewa Broto dalam perbincangan via sambungan telepon, Minggu (3/6).

Lebih jauh Gatot menjelaskan, selaku regulator pemerintah tidak akan membelenggu operator dengan mengikatnya dalam satu teknologi. Regulator menyadari bahwa perkembangan teknologi komunikasi di dunia memang kian tidak terbendung.

Saat ini pemerintah telah membebaskan masing-masing operator memilih teknologinya masing-masing, dengan syarat tidak melanggar aturan. Aturan yang tidak boleh dilanggar, menurut Gatot misalnya, alat-alat yang dipakai telah tersertifikasi oleh Kominfo dan teknologi tersebut bisa digunakan pihak lain.

Sejatinya kebijakan menggunakan teknologi netral dalam satu spektrum sudah lama diterapkan oleh pemerintah. Prinsip teknologi itu dilakukan untuk menjalankan program telepon masuk desa serta internet pedesaan.

Berkenaan dengan teknologi ini, pemerintah telah menyediakan payung hukum pada UU nomor 17 Tahun 2007. Namun diakui beberapa petunjuk teknis masih diperlukan. Lanteran itu, jika dibutuhkan pemerintah bakal membuat beberapa peraturan menterinya.

Oleh karena itu penerapan teknolgi 3G pada spektrum 900 MHz yang tadinya hanya digunakan untuk GSM menurut Gatot sudah tidak menjadi masalah. Dengan demikian, pada spektrum tersebut nantinya bisa pula digunakan dengan berbagai fitur tambahan oleh operator , misalnya voice internet.

Sebagaimana diwartakan, sejumlah pihak mendesak agar pada spektrum 900 MHz diberi kebijakan teknologi netral. Pasalnya 2,1 GHz yang selama ini dipakai untuk 3G sudah jenuh. Untuk menyusun aturan main teknologi netral di spektrum 900 MHz pemerintah bakal melibatkan pihak operator dan vendor untuk pembahasan.

Sampai saat ini, operator yang sudah mengajukan secara resmi di frekuensi tersebut adalah Indosat, yang telah mengaujukan permohonannya sejak awal tahun. Selain Indosat, sejumlah operator lain dikabarkan juga tertarik untuk mengikuti jejak yang sama. (Tlc/X-13) 

♣ MediaIndonesia

Baca Selanjutnya

Menkominfo Bantah Ada Kenaikan Tarif SMS

JAKARTA, KOMPAS.com - Penerapan pengubahan skema interkoneksi SMS yang sebelumnya Sender Keep All (SKA) menjadi berbasis biaya (cost-based) diisukan akan membuat tarif SMS naik. Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring membantahnya.

"Siapa bilang tarif sms naik. Itu hoax," kata Tifatul selepas Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR RI di Jakarta, Senin (28/5/2012).

Menurut Tifatul, perubahan skema ini bukanlah peraturan baru di industri telekomunikasi Indonesia dan sudah sesuai dengan amanah dari Peraturan Menteri Kominfo No. 08/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Interkoneksi.

Dengan aturan itu, penyelenggaraan interkoneksi harus berdasarkan biaya. Selama ini skema SKA untuk interkoneksi SMS dilakukan dengan pertimbangan, bahwa trafik SMS antar penyelenggara akan berimbang karena proses balas-berbalas pengiriman SMS.

Akan tetapi, dalam perkembangannya terdapat ketidakseimbangan trafik sehingga penyelenggara yang "kebanjiran" SMS dari penyelenggara lain merasa dirugikan.

Dengan diterapkannya SMS berbasis biaya, para penyelenggara juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

"Jadi yang benar, kami hanya akan menggunakan skema interkoneksi berbasis biaya dan itupun dilakukan secara business to business (B2B) antar operator. Isu tarif sms naik itu tidak benar," tambahnya.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Gatot S. Dewa Broto menjelaskan skema interkoneksi SMS berbasis biaya ini juga diharapkan akan dapat mengurangi SMS yang tidak diinginkan (spam) yang terbukti telah banyak merugikan masyarakat banyak.

"Sebagian masyarakat kadang tidak menyadari bahwa tarif murah dan kadang gratis itu berlaku dengan syarat dan atau ketentuan tertentu," kata Gatot.

Kualitas layanan yang kurang prima serta maraknya SMS Broadcast (penyebaran SMS ke banyak pengguna telepon bergerak) dan SMS spamming (SMS yang tidak diinginkan) disinyalir juga sebagai dampak dari promosi para penyelenggara yang disalahgunakan atau akibat dari penerapan skema SKA.

Sekadar catatan, Kementerian Kominfo dan BRTI memberitahukan pada masyarakat, bahwa pemerintah akan mengubah skema interkoneksi SMS yang sebelumnya Sender Keep All (SKA) menjadi berbasis biaya (costbased).

Adapun biaya interkoneksi SMS mengikuti hasil perhitungan biaya interkoneksi tahun 2010, yaitu sebesar Rp 23 / per SMS (sedangkan tarif pungut yang menjadi beban konsumen adalah biaya interkoneksi ditambah beberapa komponen biaya lainnya). Implementasi interkoneksi SMS berbasis biaya akan berlaku mulai tanggal 1 Juni 2012 jam 00.01 WIB.

• KOMPAS.com

Baca Selanjutnya

Menkominfo: desa berdering jangkau 32.800 desa

Manado (ANTARA News) - Menteri Komunikasi Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring mengatakan, desa berdering di seluruh Indonesia sudah berhasil menjangkau 32.800 desa.

"Program desa berdering sudah selesai di 32.800 desa dan saat ini sudah dinikmati masyarakat terutama dalam pengembangan teknologi informasi," kata Menkominfo, Tifatul Sembiring di sela pembukaan Pekan Informasi Nasional (PIN) di Manado, Rabu.

Pelaksanan program desa berdering tersebut bekerja sama dengan operator termasuk operator selular yang ada di seluruh Indonesia.

Selain program desa berdering, Kominfo juga, kata Tifatul telah membangun 5.784 jaringan internet di semua kecamatan yang ada di Indonesia.

"Pengadaan jaringan internet di kecamatan tersebut dalam upaya pemberdayaan penggunaan teknologi informasi kepada masyarakat yang sehat dan aman," kata Tifatul.

Guna membantu masyarakat menjadi pengguna internet dan sehat dan aman, kata Tifatul maka pemerintah juga mengadakan beberapa mobile flig, atau jaringan internet menggunakan kendaraan bus.

Kominfo juga sudah membangun Nix internet exchange dan internasional internet exchange terutama di titik-titik tertentu, dengan tujuan operasional jaringan internet tidak perlu mengandalkan Jakarta.

"Nix nusantara internet exchange supaya tidak mengandalkan Jakarta, dibangun langsung pada titik-titik diantaranya Makassar dan beberapa daerah lainnya di Indonesia," kata Tifatull.

Agar fasilitas yang disiapkan pemerintah tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat, maka Kominfo terus berupaya meningkatkan sumber daya manusia bidang teknologi.

"Pemerintah memberikan pendidikan bea siswa ke luar negeri ataupun universitas dalam negeri, serta perlombaan2 award, bermacam-macam roboting, perlombaan animasi software, ini semuanya merangsang SDM IT Indonesia," kata Tifatul.

Peningkatan jaringan, kata Tifatul sudah dianggap baik oleh dunia luar terlihat ,pada internasional indeks sudah diakui, namun yang paling penting bagaimana masyarakat Indonesia memanfaatkan internet pada hal-hal yang positif," kata Tifatul.(G004/B008)

• ANTARA News

Baca Selanjutnya

Kemkominfo Blokir 20 Situs "Download" Musik Ilegal

Ilustrasi situs sharing file.

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) akan terus mendukung program Stop Illegal Download, terutama untuk menghargai musik karya anak negeri. Hal itu ditunjukkan dengan pemblokiran situs unduhan (download) musik ilegal.

Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Ashwin Sasongko menjelaskan, pemerintah akan aktif melakukan pemblokiran terhadap situs download musik sesuai dengan pengaduan dari masyarakat.

"Kemarin pihak Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) yang melakukan pengaduan. Kami sudah melakukan pemblokiran terhadap situs yang dimaksud, bahkan sejak tahun lalu," kata Ashwin kepada Kompas.com di Jakarta, Selasa (15/5/2012).

Selama ini, Kemkominfo hanya akan melakukan pemblokiran situs dari pengaduan masyarakat. Situs download musik ilegal banyak dikeluhkan oleh pihak ASIRI karena telah mengganggu keberlangsungan bisnis pemusik.

"Sebenarnya sudah banyak yang diblokir, tapi orang Indonesia itu pintar, satu diblokir akan muncul situs yang lain," tambahnya.

Ashwin mengaku Kemkominfo hanya berwenang melakukan pemblokiran situs. Namun bila pihak ASIRI atau pemusik ingin menuntut kepada pemilik situs agar dijerat sesuai hukum, maka mereka harus melapor ke pihak kepolisian serta Kementerian Hukum dan HAM, sesuai Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual.

Berikut nama-nama situs download musik ilegal yang diklaim telah diblokir oleh pemerintah:

1. Gudanglagu.net
2. Mp3lagu.com
3. Pandumusica.info
4. Mp3bos.com
5. Musik-flazher.com
6. Misshacker.com
7. Abmp3.com
8. Mp3bear.com
9. Freedownloadmp3.com
10. Plasamusic.com
11. Gudanglagu.com
12. Mp3gratis.net
13. Warungmp3.com
14. Musik-corner.com
15. mp34shared.com
16. index-of-mp3.com
17. trendmusik.com
18. Katalogmp3.info
19. mp3downloadlagu.com
20. dewamp3.com

Namun menurut pantauan Kompas.com, setelah dicoba, ternyata baru dua situs download musik yang sudah terblokir. Berarti sisanya masih bisa untuk mengunduh file musik gratis tersebut.


• KOMPAS.com

Baca Selanjutnya

Kemkominfo targetkan bangun Wifi di 745 kabupaten

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan pembangunan "Wireless Fidelity" (Wifi) di 745 kabupaten di Indonesia.

"Program Wifi di 745 kabupaten di Indonesia ini dikerjakan dalam kerangka Kewajiban Pelayanan Umum (KPU), tujuannya agar masyarakat mendapat internet gratis dengan kecepatan yang bagus," kata Kepala Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) Kominfo H. Santoso di Jakarta, Jumat.

Rencananya wifi yang disediakan secara gratis selama 24 jam tersebut akan berkecepatan 2 megabyte.

"Pengoperasian wifi pertama akan dilakukan pada Juni 2012 di Ambon, bertepatan dengan momen Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), lokasi pendirian wifi diserahkan ke pemerintah daerah masing-masing," jelas Santoso.

Pembangunan wifi itu adalah salah satu bentuk upaya pemerintah untuk mencapai target agar seluruh wilayah Indonesia sudah memiliki jaringan internet pada 2015, sesuai komitmen pemerintah pada konferensi Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).

"Selain wifi kami juga berupaya untuk melakukan `upgrading` desa punya internet atau desa pinter di 1.330 desa dengan kewajiban penggunaan sistem operasi maksimal satu berbasis `opensource` dan berlisensi," tambah Santoso.

Program selanjutnya adalah pembangunan Nusantara Internet Exchange (NIX) di 33 ibu kota provinsi, saat ini yang baru selesai baru di Medan, Palembang, Surabaya, Denpasar, Makassar, Balikpapan, Jayapura dan Ternate.

"Kami ingin memasang `gateaway` agar akses internet di daerah dapat cepat namun tidak mahal, rencananya pada perayaan kemerdekaan RI tahun ini, `gateaway` di 25 provinsi lain sudah selesai," ungkap Santoso.

Sejumlah proyek tersebut dikerjakan dalam kerangka Kewajiban Pelayanan Umum atau Universal Service Obligation (KPU/USO) yaitu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan layanan umum di bidang telekomunikasi bagi masyarakat.

Sejak 2006, KPU mewajibkan penyedia jasa layanan telekomunikasi (vendor) menyerahkan kontribusi sebesar 0,75 persen dari pendapatan untuk membangun jaringan telekomunikasi di daerah terpencil di Indonesia, dan pada 2009 jumlah kontribusi tersebut dinaikkan menjadi 1,25 persen untuk dikelola oleh BP3TI.

"Tahun lalu jumlah USO yang diserahkan perusahaan adalah sebesar Rp3,6 triliun dan sejak 2009 rata-rata kontribusinya adalah Rp1,4 triliun dari 286 operator," jelas Santoso.

Uang tersebut, menurut Santoso, akan kembali ke operator karena pemerintah menetapkan model sewa jasa dengan subsidi operasi terendah kepada operator yang akan membangun jaringan di daerah.

"Artinya uang yang mereka berikan juga akan kembali ke mereka karena pihak yang mengerjakan program tersebut juga operator sendiri, bila mereka memenangi tender yang ditetapkan pemerintah," ungkap Santoso.

Hingga 2011, dalam kerangka USO sudah hadir 31.029 desa dering (desa yang terjangkau layanan telepon) yang dibangun oleh dua operator yaitu PT Telkomsel dan Icon Plus.

Sedangkan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) telah terbangun di 5.748 titik di seluruh Indonesia dalam 11 paket wilayah. (T.D017/R010) 


• ANTARA News

Baca Selanjutnya

Kominfo Kampanye Evakuasi Tsunami Lewat Film

Pekan depan, Tifatul Sembiring ke Simeuleu untuk sosialisasi penyelamatan diri.

Evakuasi saat gempa di Sumatera (ANTARA/ Maril Gafur)

VIVAnews - Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring memastikan tidak ada lagi gangguan komunikasi di Aceh pasca bencana gempa bumi yang terjadi beberapa waktu lalu.

Tak hanya itu, dalam waktu dekat pihak Kementerian Kominfo juga akan memutar film tentang evakuasi korban bencana alam Tsunami di Aceh.

"Saya pekan depan akan ke Simeuleu untuk kembali putarkan film yang kami buat tentang tata cara penyelamatan diri dari tsunami," ujar Tifatul di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 17 April 2012.

Menurut Tifatul, berdasarkan evaluasi, ada perbedaan tipe gempa yang terjadi di Aceh pada 2004 dengan yang baru saja terjadi.

"Modelnya beda, pada 2004 kan seperti per. Kalau kemarin itu goyang. Agak beda juga kata ahlinya, sehingga tidak banyak bangunan yang rubuh seperti 2004," ujarnya.

Pekan lalu gempa bumi dengan kekuatan 8,4 Skala Richter mengguncang Sumatera dan Aceh. Gempa ini mengakibatkan 10 orang meninggal dunia.

Dengan adanya kejadian ini, Kementerian Kominfo berpendapat pentingnya pemerintah melakukan sosialisasi kembali mengenai cara evakuasi menghadapi tsunami. Ini bertujuan agar masyarakat setempat mengetahui apa yang harus dilakukan saat bencana tersebut terjadi. (sj)


• VIVAnews

Baca Selanjutnya

Daftar 'Hutang' Kominfo untuk Indonesia Connected 2012

Jakarta - Banyak tugas yang masih disisakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di 2011 lalu. Sederet 'hutang' pekerjaan tersebut harus segera dituntaskan guna mengejar mimpi Indonesia Connected di tahun 2012 ini.

Berikut 9 di antaranya, seperti yang dijelaskan Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Gatot S. Dewa Broto:

1. RUU Konvergensi
Diharapkan pada tahun 2012, RUU konvergensi sudah mulai dibahas di DPR. Pun demikian, hingga saat ini, update RUU tersebut masih sebatas harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Setelah itu baru dikirim ke Setneg lalu ke DPR.

2. Revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
Cukup banyak perdebatan yang muncul seputar UU ITE. Hingga pada akhirnya pemerintah memutuskan untuk melakukan revisi terhadap UU ini. Belum dijelaskan bagian apa yang akan diubah. Yang pasti, status revisi UU ITE masih molor, sebab belum dilakukan harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

3. RPP Penyelenggaraan ITE
Ini dia aturan yang juga cukup banyak dinanti kelahirannya. Sebab, di salah satu pasal RPP Penyelenggaraan ITE disebutkan bahwa penyelenggara transaksi elektronik yang beroperasi di Indonesia wajib memiliki data center di Tanah Air.

Nah, aturan inilah yang akan dijadikan senjata pemerintah untuk mewajibkan sejumlah perusahaan asing seperti produsen BlackBerry Research In Motion (RIM) untuk membangun data center di Indonesia.

4. ICT Fund
Status ICT Fund saat ini sudah keluar Peraturan Menterinya, yaitu Permen No. 21 Tahun 2011 tentang Pemanfaatan dan Pembiayaan Teknologi Komunikasi yang ditandatangani pada bulan Oktober 2011.

Setelah aturan tersebut diteken, maka pada 2012 diharapkan pemanfaatan dari ICT fund dapat diimplementasikan. "Lingkupnya luas tidak hanya fisik saja, bisa untuk program Palapa Ring serta industri kreatif dan lainnya. Permen ini sudah dapat approval dari Kementerian Keuangan dan Bappenas," jelas Gatot, kepada detikINET, Senin (2/1/2012).

5. USO (Universal Service Obligation) yang masih terus digeber realisasinya.

6. Frekuensi 3G
Tak kalah pentingnya adalah penataan frekuensi 3G. Dimana paling lambat pada bulan April 2012 harus sudah menggelar tender untuk third carrier (kanal ketiga) di kanal tersisa di blok 11 dan 12.

"Dilelangnya paling lambat akhir Q1 2012 atau akhir April. Setelah lelang, kita lakukan penataan lagi. Masing-masing akan mendapat kanal contigious (berdampingan). Pokoknya semuanya berdampingan" tegas Gatot.

7. Implementasi Interkoneksi SMS
Implementasi skema interkoneksi SMS berbasis biaya (costbased) yang menggantikan skema Sender Keep All (SKA) akan berlaku mulai 31 Mei 2012 Pukul 23:59:59 WIB. Dimana biaya interkoneksi SMS mengikuti hasil perhitungan biaya interkoneksi tahun 2010, yaitu sebesar Rp 23 per SMS.

Untuk itu, para penyelenggara telekomunikasi diharapkan untuk mempersiapkan segala hal yang diperlukan. Baik teknis maupun non teknis seperti persiapan modifikasi storage, server, sistem billing, pengalokasikan dana untuk belanja modal (capital expenditure/capex) dan sistem interkoneksinya masing-masing.

8. BWA
Program Broadband Wireless Access (BWA) juga digadang-gadang tak kalah penting mendapat sorotan di tahun 2012 ini oleh Kominfo. "Dimana posisi terakhir, saya cek akhir tahun kemarin, tetap running tidak ada masalah. Mereka baru saja menyelesaikan ULO (uji laik operasi), sebelum mengajukan izin penyelenggaraan," kata Gatot.

9. TV Digital
Terakhir adalah terkait TV digital. Dimana pemerintah dalam hal ini yang diwakili Kominfo ingin memberi kesempatan kepada penyelenggara TV swasta untuk bisa menjadi penyelenggara multiplexing.

"Itu sejumlah target yang dicanangkan Kominfo untuk 2012. Sehingga target pak Menteri (Kominfo Tifatul Sembiring) untuk mewujudkan Indonesia Connected di 2012, Indonesia Broadband di 2014, dan Indonesia Digital di 2018 bisa tercapai," pungkasnya.( ash / rou )



• detik

Baca Selanjutnya

Tahun 2012 Jaringan Telko Asing Wajib Miliki Data Center di Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengatakan, pada 2012 seluruh jaringan telekomunikasi internasional yang beroperasi di Indonesia wajib membangun pusat data, tidak terkecuali produsen BlackBerry, Research in Motion (RIM).

"Jadi ini (berdasarkan) ketentuan dari UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang harus diturunkan dalam bentuk peraturan pemerintah," kata Menkominfo di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, sebelum mengikuti sidang kabinet paripurna dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut Menkominfo, peraturan pemerintah terkait hal itu telah disusun dan diharapkan dapat disahkan pada awal 2012. "PP ini sudah dibuat bahwa seluruh jaringan telekomunikasi internasional yang beroperasi di Indonesia dan seluruh perusahaan internasional yang beroperasi di Indonesia, hukumnya wajib membangun data center, server," katanya.

Terkait dengan RIM, ia mengatakan bahwa pemberitahuan dari pemerintah bersifat peringatan mengingat membangun pusat data bukan hal yang mudah sehingga RIM bersiap diri.

"Jadi pemberitahuan kami sifatnya sekedar peringatan karena membangun data center itu tidak gampang, tidak bisa sehari-dua hari dan mahal," ujarnya.

Sebelumnya, Badan Regulasi Telekomunikasi (BRTI) memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk menghentikan layanan BlackBerry Internet Service (BIS). RIM dianggap tidak memenuhi aturan penyediaan layanan internet di Indonesia.


• Republika

Baca Selanjutnya

Kominfo Antisipasi Serbuan Informasi dari Malaysia

Asahan - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengkhawatirkan warga Indonesia yang tinggal di daerah perbatasan dekat Malaysia. Akses siaran televisi dan radio yang mudah didapat dari Negeri Jiran, membuat warga lokal mudah diserbu informasi asing.

Kekhawatiran ini menjadi salah satu tujuan dibangunnya Desa Informasi di perbatasan. Tujuannya jelas untuk mengantisipasi pengaruh informasi dari negara tetangga.

Sebagian Desa Informasi pun dibentuk di daerah perbatasan. Desa ini punya akses internet, radio komunitas sampai televisi berlangganan untuk warga.

"Kabupaten Asahan dipilih menjadi lokasi Desa Informasi karena terutama berbatasan dengan negara Malaysia," ucap Syukri Batubara, Dirjen PPI Kominfo dalam peresmian Desa Informasi di Kabupaten Asahan, Sumut, Rabu (14/12/2011).

Syukri menyatakan banyak penduduk di wilayah perbatasan justru lebih akrab dengan seluk beluk Malaysia dibanding Indonesia. Dalam kunjungannya di sebuah daerah perbatasan, murid di sana bahkan mengira pemimpin negara adalah Perdana Menteri Malaysia.

"Ini karena saking akrabnya mereka dengan siaran dari Malaysia. Ini salah siapa? Ya salah kita semua sebenarnya," imbuh Syukri.

Desa Seisilau Timur di Kabupaten Asahan yang baru dijadikan sebagai Desa Informasi memang hanya dipisahkan dengan laut dari Malaysia. Penduduknya juga banyak yang bekerja di negeri tersebut.

Di sisi lain, Kominfo berupaya pula memperkuat jangkauan siaran televisi TVRI, terutama di daerah perbatasan. Tahun ini, sebanyak 30 menara pemancar TVRI diperbaiki dengan bantuan dana hibah dari Spanyol.

"Sebelumnya dari sekitar 20% dari 700 menara pemancar TVRI yang masih baik fungsinya," kata Syukri.

Dengan perbaikan insfrastruktur tersebut, diharapkan siaran TVRI bisa dinikmati sampai wilayah perbatasan. Kualitas siaran diharapkan pula lebih baik.( fyk / rou )


• detik

Baca Selanjutnya

2019, Indonesia Bisa Laksanakan E-Election

Untuk itu, Kementerian Komunikasi dan Informasi tengah menempuh sejumlah tahapan.

Menkominfo, Tifatul Sembiring (VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis)

VIVAnews - Menteri Komunikasi dan Informasi, Tifatul Sembiring optimistis Indonesia Digital bisa dicapai di 2018. Selanjutnya, pada pemilu 2019 bisa dilakukan dengan teknologi E-Election atau menggunakan sistem pemilihan secara digital.

Untuk itu, pihaknya tengah menempuh sejumlah tahapan untuk mewujudkannya. Di antaranya, Gerakan Nasional Indonesia Tersambung (Indonesia Connected) 2012, Indonesia Informatif 2014, dan Indonesia Broadband 2016.

"Saat Indonesia Digital tercapai, semua sudah tersambung dan program E-KTP juga berjalan. Artinya, masyarakat yang punya hak suara otomatis akan keluar daftar namanya di TPS yang ada," kata Tifatul di Penganugerahan Information Communication Technology (ICT) Pura di Surabaya, Senin 5 Desember 2011.

Menurutnya, itu bisa diawali di daerah-daerah yang ICT-nya maju seperti Surabaya dan sejumlah kota lainnya di Indonesia. "Itu bisa diterapkan di pelaksanaan pilkada dulu," tegas Tifatul.

Keyakinan itu, menurut Tifatul, berdasarkan investasi dan perkembangan bidang ICT di Indonesia yang sangat pesat. Dia mengungkapkan, dari hasil riset 2009, investasi satu persen ICT di suatu negara akan membantu pertumbuhan ekonomi antara tiga sampai lima persen.

Sementara itu, kata dia, di Indonesia itu telah menjadi kenyataan. Termasuk, meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan penggunaan IT. "Data Agustus tahun ini, share bidang telekomunikasi pada economic growth kita sudah sebesar 12 persen," lanjutnya.

Pihaknya, menurut Tifatul, juga tengah gencar mengupayakan program Indonesia Connected 2012. Salah satunya, program Palapa Ring, untuk menyatukan Indonesia dalam satu jaringan backbone fiberoptic, yang saat ini sudah 27 provinsi yang tersambung dalam jaringan tersebut. Dan, diharapkan tuntas di akhir 2012.

Termasuk, dengan penyebaran Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) dan program Desa Berdering (sambungan telepon) 2012. Saat ini, sudah terdistribusi sebanyak 1.900 MPLIK di seluruh Indonesia. Kecuali Maluku dan Papua yang masih mengalami hambatan akibat faktor cuaca dan jarak. "Nantinya, setiap provinsi mendapat 100 mobil dengan fasilitas server dan enam unit komputer," tutur Tifatul. (Laporan: Tudji Martudji | Surabaya, umi)

• VIVAnews

Baca Selanjutnya