Kamis, 04 Desember 2014

Dicari, KSAL yang Satu Visi dengan Menteri Susi

Jokowi [therakyatpost]

P
residen Joko Widodo diminta mengangkat Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) yang mendukung kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Pengamat militer dari Lembaga Studi Pertahanan Indonesia, Rizal Darma Putra, mengatakan KSAL TNI yang baru harus mampu menindak anggota TNI AL yang terlibat dalam pencurian ikan (illegal fishing).

"Jangan sampai pemerintah sudah gembar-gembor akan menembak kapal laut milik asing, tapi masih ada anggota TNI AL yang terlibat illegal fishing," kata Rizal kepada Tempo, Rabu, 3 Desember 2014.

Dalam beberapa kesempatan, Presiden Jokowi dan Menteri Susi memang menyampaikan ancaman akan bertindak tegas terhadap pelaku pencurian ikan. Salah satunya, menenggelamkan kapal asing yang masuk perairan Indonesia tanpa izin.

Menurut Rizal, ada sinyalemen TNI AL menjadi beking kapal asing atau kapal Indonesia milik pengusaha tertentu yang digunakan untuk mencuri ikan. "Seperti yang terjadi di Laut Arafura," ujarnya.

Karena itu, dia berharap KSAL yang baru dapat menindak tegas kapal pukat harimau yang beroperasi di luar batas wilayah. "Mereka jadi adu kepentingan dengan nelayan tradisional dan merugikan para nelayan kecil," katanya.

KSAL Laksamana Marsetio memasuki masa pensiun pada 3 Desember 2014. Presiden Joko Widodo masih mencari calon penggantinya.
Tedjo: Ini Tugas Utama KSAL dan KSAU Baru Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Tedjo Edy Purdjianto

M
enteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan Kepala Staf Angkatan Udara dan Kepala Staf Angkatan Laut baru bakal memiliki sejumlah tugas utama.

Antara lain, menurut Tedjo, melanjutkan program pengadaan alat utama sistem persenjataan dan kegiatan rutin seperti latihan bersama militer negara lain.

Selain itu, Tedjo melanjutkan, dua kepala staf yang baru juga mesti memperbaiki etika dan moral prajurit dengan melakukan pembinaan di kesatuan masing-masing. "Rekrutmen dan pendidikan personel harus selektif."

Adapun Presiden Joko Widodo telah berencana mengganti sejumlah petinggi TNI. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan pergantian ini dilakukan karena petinggi yang bersangkutan segera memasuki masa pensiun.

"Secara waktu, sudah saatnya bagi Presiden untuk menggeser pemegang jabatan-jabatan bintang tiga dan empat karena pejabat lamanya akan pensiun," kata Andi di gedung Bina Graha, kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Jumat, 21 November 2014.

Andi mencontohkan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Marsetio yang akan pensiun pada Desember 2014. Begitu juga Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Ida Bagus Putu Dunia yang pensiun Februari 2015. "Jadi, memang ada pejabat yang harus segera diganti karena akan pensiun."
Mata-matai Pencuri Ikan, Susi Diprotes Dirjennya Kapal penangkap ikan yang terekam lensa saat Operasi Senyap di perairan Natuna. TEMPO/Ijar Karim

L
angkah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memata-matai kapal pencuri ikan dengan melibatkan karyawan Susi Air diprotes anak buahnya. Dalam rekaman rapat yang salinannya diperoleh Tempo, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Asep Burhanudin memprotes kebijakan Susi itu karena melibatkan pilot asing. Rekaman berdurasi 53 detik ini berisi tentang patroli laut di udara yang dilakukan pilot asing dari Susi Air. "Mohon izin, Bu. Yang terakhir, walaupun bagaimana, kami sebagai Dirjen Pengawasan tetap menyarankan. Mohon ini saran dari kami dari kacamata pertahanan, kacamata intelligence, Bu. Kami sarankan yang pesawat Ibu menggunakan pilot asing notabene apa pun melaksanakan pemotretan dalam melaksanakan patroli di laut mungkin untuk distop," kata Asep dalam rapat tersebut.

Penghentian patroli oleh pilot asing itu dikhawatirkan akan membuat sejumlah pihak tersinggung. "Nanti orang lain banyak yang tersinggung, Bu," ujar Asep.

Susi pun menanggapi hal itu. "Memang sudah berhenti dari Manado, Pak," tutur Susi dalam rekaman tersebut.

Asep melanjutkan, "Apa pun ceritanya itu, meskipun kekhawatiran Ibu dan sebagainya, tapi itu orang asing, Bu. Jadi, istilahnya, kita juga kan punya aparat untuk air supply dan sebagainya dan sebagainya, jadi mohon."

Menurut Susi, hal itu sebenarnya tidak melanggar aturan. "Mereka punya security clearance, Pak. Jangan salah," kata Susi.

Asep berujar, "Kami tetap menyarankan. Walaupun demikian, itu tetap orang asing, Bu, orang asing melaksanakan patroli." Setelah itu, suasana di ruang rapat hening.

Saat dikonfirmasi, Asep membenarkan bahwa rekaman tersebut adalah suaranya. Dia menyarankan operasi pengawasan kelautan di udara dilakukan pemerintah, bukan oleh pilot asing. "Saya sarankan kepada Bu Susi untuk stop operasi oleh pihak asing," tutur Asep saat dihubungi Tempo, 2 Desember 2014.

Patroli oleh karyawan Susi Air ini sudah dilakukan sejak 20 November 2014. Menurut Asep, kebijakan tersebut dilakukan atas inisiatif Menteri Susi sendiri. "Bu Menteri langsung menjalankannya, tanpa koordinasi dengan saya," kata Asep.

Asep menyatakan patroli tersebut seharusnya dilakukan oleh Polri dan TNI Angkatan Udara. "Mereka sebagai pihak yang berwenang. Saya bukannya menolak. Tapi, sebagai Dirjen Pengawasan, saya memberikan saran kepada Bu Susi," ujarnya.

Adapun Susi enggan menanggapi ihwal rekaman rapat itu. Saat dikonfirmasi pada Selasa, 2 Desember 2014, dia hanya tertawa.
Pencurian Ikan Dilindungi Broker Dalam Negeri Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, memeluk warga di pelabuhan pendaratan ikan Babakan Cikidang, Pangandaran, Jawa Barat, 1 November 2014. TEMPO/Prima Mulia

M
enteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan pencurian ikan (illegal fishing) akan terus berlangsung karena prakteknya dilindungi pihak yang berkepentingan. Susi menilai para pelaku illegal fishing ini mendapat perlindungan dari broker dalam negeri.

"Tidak akan berhenti kalau masih ada tangan-tangan dari mereka," ujar Susi dalam acara Chief Editors Meeting di Kementerian Kelautan, Senin, 1 November 2014.

Susi menuturkan pihak ketiga atau broker menjadi arena bermain bagi pihak yang mengambil keuntungan dari praktek illegal fishing. "Harus dihentikan," kata Susi.

Untuk menghentikan praktek tersebut, ujar Susi, salah satunya dengan menenggelamkan kapal ilegal. Dia menilai hukuman penenggelaman kapal merupakan efek psikoligis terbaik, agar kapal ilegal berhenti mencuri ikan dari perairan Indonesia. "Ini akan memberikan efek psikolgis terbaik," tutur Susi.

Sebelumnya, Menteri Susi telah melalukan kerja sama dengan TNI Angkatan Laut dalam pengawasan dan penindakan kapal ilegal. Kepala Staf Angkatan Laut Admiral Marsetio mengatakan siap membantu dan mengawasi praktek illegal fishing. "Jika ada kegiatan kapal ilegal, akan kita sapu," ujar Marsetio.

  Tempo  

0 komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More