 |
| Ilustrasi |
KEMENTERIAN Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) RI
optimistis Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, lepas dari ketertinggalan
pada 2014, kata Sekretaris Kementerian PDT RI,Dr M Nurdin di Nunukan,
Jumat.
Ia menyatakan dengan terpenuhinya enam indikator tersebut maka Kabupaten Nunukan diyakini tidak termasuk daerah tertinggal lagi.
Keenam indikator tersebut, yakni indeks pembangunan manusia (IPM), ketersediaan infrastruktur, kemampuan keuangan atau fiskal, income per kapita, konekvitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Dari enam indikator ini juga terdiri dari 27 sub indikator yang menjadi pengamatan selama ini dimana Kabupaten Nunukan telah memenuhi syarat untuk tidak dikategorikan lagi sebagai daerah tertinggal, jelas M Nurdin.
Ia menerangkan bahwa tingkat kemajuan dari enam indikator yang menjadi penilaian selama ini, Kabupaten Nunukan telah melampaui target maksimal yang telah ditentukan dibandingkan 183 kabupaten lainnya yang termasuk daerah tertinggal.
"Pada rancangan pembangunan jangka menengah (RPJM) Kementerian PDT RI pada 2014, terdapat 50 kabupaten yang akan dimasukkan sebagai daerah yang telah terlepas dari daerah tertinggal," ujar dia.
M Nurdin menambahkan bahwa semua wilayah perbatasan dan daerah tertinggal menjadi tugas dan kewenangan Kementerian PDT bekerja sama dengan lembaga teknis lain seperti BNPP untuk membangun sumber daya manusia dan infrastruktur.
"Salah satu perjuangan Kementerian PDT dengan Komisi V DPR RI untuk mengembangkan pembangunan infrastruktur dengan dianggarkannya Rp500 miliar sampai Rp600 miliar di wilayah perbatasan pada APBN 2013 untuk pembangunan jalan dari Kalimantan Barat menuju Kalimantan Timur," terang dia.
Ia juga mengungkapkan pada RAPBN 2014, Kementerian PDT juga mengusulkan dana untuk pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan yang selama ini. Antara
Ia menyatakan dengan terpenuhinya enam indikator tersebut maka Kabupaten Nunukan diyakini tidak termasuk daerah tertinggal lagi.
Keenam indikator tersebut, yakni indeks pembangunan manusia (IPM), ketersediaan infrastruktur, kemampuan keuangan atau fiskal, income per kapita, konekvitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Dari enam indikator ini juga terdiri dari 27 sub indikator yang menjadi pengamatan selama ini dimana Kabupaten Nunukan telah memenuhi syarat untuk tidak dikategorikan lagi sebagai daerah tertinggal, jelas M Nurdin.
Ia menerangkan bahwa tingkat kemajuan dari enam indikator yang menjadi penilaian selama ini, Kabupaten Nunukan telah melampaui target maksimal yang telah ditentukan dibandingkan 183 kabupaten lainnya yang termasuk daerah tertinggal.
"Pada rancangan pembangunan jangka menengah (RPJM) Kementerian PDT RI pada 2014, terdapat 50 kabupaten yang akan dimasukkan sebagai daerah yang telah terlepas dari daerah tertinggal," ujar dia.
M Nurdin menambahkan bahwa semua wilayah perbatasan dan daerah tertinggal menjadi tugas dan kewenangan Kementerian PDT bekerja sama dengan lembaga teknis lain seperti BNPP untuk membangun sumber daya manusia dan infrastruktur.
"Salah satu perjuangan Kementerian PDT dengan Komisi V DPR RI untuk mengembangkan pembangunan infrastruktur dengan dianggarkannya Rp500 miliar sampai Rp600 miliar di wilayah perbatasan pada APBN 2013 untuk pembangunan jalan dari Kalimantan Barat menuju Kalimantan Timur," terang dia.
Ia juga mengungkapkan pada RAPBN 2014, Kementerian PDT juga mengusulkan dana untuk pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan yang selama ini. Antara
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.