Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Mohammad Hidayat menjelaskan ketahanan energi bisa saja terwujud ketika Indonesia membangun dan memiliki kilang (refinery) minyak baru.
Meskipun ada kilang baru, Indonesia masih akan impor minyak mentah sebagai produk hulu untuk diolah di dalam negeri, namun ini jauh lebih baik daripada mengimpor produk hilir seperti BBM.
Hingga kini rencana pembangunan kilang baru belum terealisir. Sempat ada opsi menggunakan anggaran APBN untuk membangun kilang baru, namun lagi-lagi rencana itu gagal.
"Bagaimana kita mempertahankan ketahanan energi kalau kita impor besar. Kalau kita bicara ketahanan tapi belum punya new refinery (kilang baru)," kata Hidayat saat diskusi gas di Hotel Gran Melia, Jakarta, Kamis (27/2/2014).
Ia mengatakan masalah ketahanan energi nasional sempat memperoleh angin segar saat pemerintah berencana membiayai kilang baru senilai US$ 10 miliar-US$ 12 miliar. Namun pembiayaan oleh negara, akhirnya tidak terealisasi.
"Saat pemerintah berencana bangun kilang minyak baru. Dibangun dengan APBN. Namun yang terjadi dengan anggaran US$ 10 miliar sampai 12 miliar dengan kapasitas kilang 300.000 barel per hari, ternyata nggak disetujui," jelasnya.
Akhirnya pembangunan kilang dilakukan dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Pemerintah pun melobi investor di Singapura agar bersedia membangun kilang baru di Bontang, Kalimantan Timur. Namun saat pertemuan itu, banyak permintaan calon investor yang sulit dipenuhi pemerintah.
"Kita ramai-ramai datang ke Singapura. Market consultation di sana. Apa yang mereka inginkan agar mau bangun. Hal-hal yang diminta calon investor nggak mudah dipenuhinya. Pertanyaan, apakah kilang akan terwujud?," terangnya.(feb/hen)
Pihak Dewan Energi Nasional (DEN) mengungkapkan infrastruktur dan pasokan energi listrik Indonesia sangat memprihatinkan dibandingkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara (ASEAN). Bahkan Indonesia masih bergantung impor energi dari negara lain seperti BBM dan minyak.Indonesia, dengan jumlah penduduk sebanyak 237 juta jiwa, proporsi pasokan listrik dipasok oleh pembangkit milik PT PLN dengan kapasitas 35,33 Giga Watt (GW) atau setara 35.333 Mega Watt (MW).
Bandingkan dengan Malaysia, jumlah penduduk di sana hanya 29 juta jiwa tetapi porsi pasokan pembangkit setara dengan 28,40 GW atau setara 28.400 MW.
"Kondisi infrastruktur listrik kita sangat memprihatinkan. Malu saya mengatakannya. Kita tertinggal," kata Anggota DEN, Tumiran pada acara diskusi gas di Hotel Gran Melia, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2014).
Bahkan dibandingkan dengan proporsi pasokan listrik dan penduduk di Singapura, Indonesia lebih jauh tertinggal. Proporsi pasokan listrik di Singapura senilai 10,49 GW atau setara 10.490 MW, sedangkan jumlah penduduk hanya 5,3 juta jiwa.
Selain pasokan listrik yang memprihatinkan, Tumiran menjelaskan pasokan bahan baku listrik juga masih belum mandiri. Untuk mendukung pembangkit, Indonesia harus mendatangkan BBM dan gas secara impor.
"Ketahanan energi kita malu. Kita tergantung energi impor," sebutnya.
Salah satu contoh ketahanan dan pasokan listrik Indonesia yang kurang baik terjadi di Sumatera Utara. Tedapat defisit listrik yang cukup besar, akibatnya sering terjadi pemadaman listrik dan industri tidak bisa tumbuh karena defisit listrik.
"Kasus Sumut, gas nggak ada. Defisit listrik 300 MW di Sumut," sebutnya.(feb/hen)
♞ detik
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.