Melayani permintaan BBM di seluruh Nusantara tanpa pikir untung rugi.
Pertamina menyambut baik saran Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, terkait dengan pendistribusian BBM bersubsidi. Hatta meminta agar Pertamina menjadi lebih baik dalam melaksanakan Public Service Obligation (PSO).
Pertamina, kata Hatta, sebaiknya mengikuti pola penggunaan Teknologi Informasi (TI) oleh PT AKR Corporindo Tbk yang dianggap sukses menerapkan sistem distribusi minyak.
Menanggapi saran itu, Wakil Presiden Komunikasi Korporat Pertamina, Ali Mundakir mengatakan bahwa Pertamina sebagai BUMN selalu berupaya untuk menjalankan amanat PSO tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada. Melayani permintaan BBM masyarakat di seluruh pelosok Nusantara, tanpa melihat untung rugi demi ketahanan energi nasional.
"Walaupun pada kenyataannya, Pertamina selalu merugi dalam beberapa tahun terakhir dari pendistribusian BBM bersubsidi," kata Ali Mundakir kepada VIVAnews, Jumat 26 Oktober 2012.
Namun, menurutnya, terlalu naif jika membandingkan peran Pertamina yang begitu luas cakupan wilayah distribusinya, begitu rumit jalur distribusinya, bahkan paling rumit di dunia, dengan peran badan usaha swasta yang hanya di segelintir daerah, yang bahkan daerah itupun sesungguhnya telah dapat ditangani Pertamina tanpa ada pendampingan.
Selain itu, Pertamina berkewajiban untuk menjaga stok BBM pada level aman 20 hari, yang total nilainya Rp 26 triliun, membangun infrastruktur dasar bagi upaya pemenuhan kebutuhan BBM, seperti end depot, terminal, dan terminal transit utama. "Hal-hal itulah yang hingga kini tidak bisa dilakukan oleh badan usaha lain, karena karena faktor keuntungan tentunya masih menjadi pertimbangan utama mereka," katanya.
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.