Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 48 triliun pada 2015 untuk mendorong badan usaha milik negara (BUMN) bidang infrastruktur dan transportasi guna pengembangan usaha sehingga menjadi motor penggerak pembangunan."Misalnya PT KAI, Pelindo, untuk BUMN Rp 48 triliun. Artinya diberikan PMN (penyertaan modal negara), misalkan Pelindo berapa misal Rp 5 triliun untuk equity yang ada bisa tujuh kali, nanti bisa bergulir, yang karya-karya seperti Hutama Karya. Jadi, motornya ada di BUMN," kata Presiden Joko Widodo di sela peninjauan terminal penumpang Gerbang Surya Nusantara di Pelabuhan Tanjung Perak, Sabtu (10/1) petang.
Presiden mengatakan bila dana tersebut diberikan kepada BUMN, maka putaran ekonominya akan lebih besar dibandingkan proyek tersebut dikerjakan oleh kementerian.
Sementara BUMN yang infrastruktur akan didorong dengan PNM, maka BUMN lainnya, pemerintah telah memutuskan untuk tidak menarik deviden sehingga dananya bisa digunakan untuk pengembangan bisnis.
Kepala Negara mengatakan BUMN lainnya, akan dilihat bagaimana pola manajemennya. Bila kualitasnya terus meningkat maka pemerintah juga akan memberikan bantuan serupa.
Selain meninjau PT PAL, dalam kunjungannya ke Surabaya, Presiden juga meninjau PT Dok Surabaya. Di lokasi itu, kepala negara meninjau kegiatan perusahaan tersebut, termasuk naik ke KRI Fatahillah yang tengah dalam perbaikan.
Kepala Negara juga menyempatkan singgah dan melihat kelengkapan Terminal Penumpang Pelabuhan Tanjung Perak.
Nilai suntikan PMN ke BUMN yang dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo tersebut lebih besar dari rencana nilai yang diusulkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pekan lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil menyatakan pihaknya mengusulkan rencana penyuntikan PNM sebesar Rp 30 triliun untuk BUMN yang bergerak di sektor produktif.
Rencana tersebut juga dielaborasi dengan rencana pengurangan setoran dividen BUMN tahun buku 2015 sebesar Rp 9 triliun, yang tengah menunggu persetujuan parlemen pada Februari mendatang. "Telah kami ajukan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) perubahan 2015. PMN ini akan dikombinasikan dengan mengurangi dividen," kata Sofyan.
PMN sebesar Rp 30 triliun tersebut, jelas Sofyan, akan digunakan untuk pembiayaan BUMN-BUMN tertentu, utamanya disektor produktif seperti infrastruktur. Jumlah ini Rp 25 triliun lebih besar dari PNM tahun lalu, menyusul fiskal yang masih menyisakan ruang sekitar Rp 230 triliun akibat pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan penghematan lain di beberapa pos pembelajaan pemerintah.
Sofyan mengatakan, pemerintah akan menyuntikkan modal kepada perusahaan BUMN yang belum tercatat di pasar modal (non listed) melalui mekanisme PMN. Sementara untuk perusahaan BUMN yang sudah terbuka (listed) penguatan modal akan ditempuh melalui penerbitan saham baru (rights issue).
"Jadi, nanti kami suntikan modal lewat PNM untuk menunjang kinerja BUMN, tidak hanya sektor infrastruktur, PT KAI juga. Sementara untuk perusahaan terbuka, pemerintah akan membeli saham yang menjadi haknya di perusahaan publik. Ada sekitar dua sampai tiga perusahaan (BUMN) yang akan rights issue tahun ini," papar dia.
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.