TEMPO Interaktif, Jakarta - Indonesia belum memiliki fasilitas pertahanan udara yang baik. Beberapa wilayah udara Indonesia belum bisa dijangkau teknologi radar.
"Sebagian daerah belum ter-cover radar," kata Staf Khusus Kementerian Pertahanan, Timbul Siahaan, pada acara seminar radar nasional di Gedung Bidakara, Jakarta, Kamis (21/4).
Menurut Timbul, Indonesia masih memerlukan setidaknya 15 satuan radar untuk menutup kebolongan pada pertahanan udara. Selain itu beberapa radar lama juga mengalami kerusakan teknis, sehingga harus diperbaiki dan diperbarui. Dalam rencana jangka panjang militer, pada 2024 Indonesia sudah bisa mengoperasikan 32 radar udara.
Masalah utama masih bolong-bolongnya radar di beberapa daerah, menurut Timbul, lantaran belum ada perguruan tinggi yang memberikan konsentrasi khusus tentang penelitian teknologi radar. Ini berbeda dengan negara lain yang membuka jurusan khusus mempelajari teknologi penjejakan tersebut. "Di Indonesia hanya ada skripsi, tesis, atau disertasi yang mengarah pada teknologi radar, tapi tak ada jurusannya," kata dia.
Menurut L.P. Ligthart, peneliti radar dari Universitas Teknik Delft, Belanda, dibutuhkan sekitar 3.000 insinyur khusus untuk mengembangkan teknologi radar di negaranya. Setiap tahun, diperlukan 300 tenaga ahli baru untuk memenuhi kebutuhan industri. Dengan tingkat kecanggihan yang dibutuhkan pada pengembangan radar, ia yakin banyak mahasiswa Indonesia yang ingin mengembangkan teknologi ini. "Di Indonesia banyak yang tertarik belajar teknologi tinggi," katanya.
Kementerian Negara Riset dan Teknologi (Kemenristek) mengungkapkan kebolongan lainnya. Menurut Staf Ahli Menteri Negara Riset dan Teknologi Bidang Pertahanan dan Keamanan, Hari Purwanto, kebutuhan radar pantai Indonesia sebanyak 800 unit. Radar laut selain mampu memantau pergerakan keluar-masuk kapal di pelabuhan juga bisa digunakan untuk menjaga perbatasan laut.
Hari berharap pemenuhan kebutuhan teknologi radar bisa dipenuhi peneliti Indonesia. Prototipe yang telah dikembangkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) seharusnya bisa dimanfaatkan oleh militer ataupun Kementerian Perhubungan. Radar buatan peneliti Indonesia ini telah teruji kemampuannya setelah diujicobakan di sekitar Selat Sunda beberapa waktu terakhir.
Karena itu, seharusnya ada dukungan terhadap teknologi radar buatan nasional, sehingga kemandirian pembangunan pertahanan nasional bisa dilakukan. "Bisa saja pengadaan radar atas penunjukan langsung Panglima TNI atau Kepala Polri," ujar Hari lagi.[ANTON WILLIAM]
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.