Diminta Susi 
LPD rancangan PT PAL 140 m ★
PT PAL Indonesia merancang kapal markas atau kapal induk perikanan pertama di Indonesia. Kapal ini dirancang atas ide dan permintaan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.
Kapal ini bisa dipakai untuk misi pengawasan, pengintaian dan pemantauan maritim. Selain itu, kapal ini bisa mendukung aktivitas pencurian ikan atau illegal fishing karena bisa membawa kapal patroli di dalamnya.
"Saya bilang, markas apa yang dimaksud oleh Bu Susi. Setelah beberapa pertemuan dengan Bu Susi. Inilah yang dimaksud kapal markas," Kata Direktur Utama PAL, Firmansyah saat Forum Bisnis Perikanan di KKP, Jakarta, Kamis (11/2/2016).
Lanjut Firmansyah, Susi telah setuju dengan desain awal kapal markas yang ditawarkan oleh PAL. Kapal tersebut sebetulnya penyempurnaan dari desain kapal perang jenis Strategis Sealift Vessel (SSV) yang dirancang untuk memenuhi pesanan militer Filipina.
"Ini dikembangkan dari SSV Filipina," ujarnya.
Selain sebagai markas, kapal yang dirancang memiliki panjang 140 meter ini bisa dipakai sebagai rumah sakit terapung hingga sarana karantina dan penelitian. Kapal ini juga dilengkapi teknologi canggih pemantau ikan.
"Kapal juga bisa dipakai penyedia sarana bahan bakar dan sarana koordinasi dan posko bagi instansi," ujarnya.
Firmansyah mengaku pihaknya terus berkoordinasi dengan Susi terkait produksi kapal induk ini, termasuk soal harga.
"Ini masih desain. Kita nanti mau ngobrol soal kapal markas sama Bu Menteri," tambahnya.
Susi Gandeng BUMN Kembangkan Industri Ikan di 15 Lokasi
Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti pagi ini membuka acara Forum Bisnis Perikanan di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta. Acara ini dihadiri para pelaku industri maritim dan perikanan yang datang dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Susi, pada pembukaan, mengatakan Forum Bisnis bertujuan untuk mengajak BUMN dalam mendukung pembangunan sentra bisnis kelautan dan perikanan berbasis wilayah pesisir di Pulau Terluar dan Pulau Kecil.
"Sehingga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pinggiran yang bertumpu pada komoditas kelautan dan perikanan dengan pasar internasional", ungkap Susi dalam sambutannya pada acara The Marine and Fisheries Business and Investment Forum di Balroom Gedung Mina Bahari lll, KKP, Jakarta Pusat, Kamis (11/2/2016).
Susi juga mengungkapkan, KKP menyediakan anggaran sekitar Rp 305 miliar melalui APBN dan Dana Alokasi Khusus (DAK), untuk pengelolaan dan pengembangan pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan untuk 15 lokasi seperti Pulau Simeleue, Natuna, Mentawai, Nunukan, Tahuna, Morotai, Biak Numfor, Sangihe, Rote Ndao, Kisar, Saumlaki, Tual, Sarmi, Timika dan Merauke.
"Dana tersebut akan dialokasikan untuk kegiatan pengadaan sarana pengolahan dan penunjang untuk gudang beku terintegrasi, pengadaan kapal penangkap ikan ukuran 3-10 GT, speedboat patroli Pokmaswas, peralatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pembangunan sarana prasarana Unit Pembudidaya Rakyat, sarana prasarana dalam rangka konservasi sumberdaya ikan, tambatan perahu, air bersih, instalasi BBM dan listrik, pabrik es kecil, dermaga, dan single cold storage," ujarnya.
Peta peluang bisnis dan potensi keunggulan daerah dari 15 lokasi tersebut, kata Susi, dapat menjadi acuan bagi para stakeholder dalam memanfaatkan sarana prasarana yang telah tersedia atau melengkapi sarana prasarana yang belum tersedia untuk mendukung pembangunan sentra bisnis kelautan dan perikanan terpadu.
Oleh karenanya, Susi menilai diperlukan dukungan dan kerjasama BUMN yang konsen pada sektor kelautan dan perikanan yaitu BUMN Marine and Fisheries Incorporated.
"Harus ada kerja sama dengan BUMN khusus di sektor kelautan dan perikanan serta perbankan nasional. Ini menjadi kesempatan bagi BUMN yang konsen pada sektor kelautan dan perikanan menyampaikan rencana bisnis untuk pengembangan 15 lokasi, serta pihak perbankan nasional dapat memberikan program kerja yang mendukung pembangunan sentra bisnis kelautan dan perikanan terpadu di 15 lokasi tersebut," terangnya.
BUMN yang diundang dalam Forum Bisnis Perikanan seperti PT Perikanan Nusantara, Perum Perikanan Indonesia, PT Garam, PT Pelno, PT Djakarta Lloyd, PT PAL Indonesia, PT DOK dan Perkapalan Kodja Bahari. (feb/ang)
LPD rancangan PT PAL 140 m ★PT PAL Indonesia merancang kapal markas atau kapal induk perikanan pertama di Indonesia. Kapal ini dirancang atas ide dan permintaan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.
Kapal ini bisa dipakai untuk misi pengawasan, pengintaian dan pemantauan maritim. Selain itu, kapal ini bisa mendukung aktivitas pencurian ikan atau illegal fishing karena bisa membawa kapal patroli di dalamnya.
"Saya bilang, markas apa yang dimaksud oleh Bu Susi. Setelah beberapa pertemuan dengan Bu Susi. Inilah yang dimaksud kapal markas," Kata Direktur Utama PAL, Firmansyah saat Forum Bisnis Perikanan di KKP, Jakarta, Kamis (11/2/2016).
Lanjut Firmansyah, Susi telah setuju dengan desain awal kapal markas yang ditawarkan oleh PAL. Kapal tersebut sebetulnya penyempurnaan dari desain kapal perang jenis Strategis Sealift Vessel (SSV) yang dirancang untuk memenuhi pesanan militer Filipina.
"Ini dikembangkan dari SSV Filipina," ujarnya.
Selain sebagai markas, kapal yang dirancang memiliki panjang 140 meter ini bisa dipakai sebagai rumah sakit terapung hingga sarana karantina dan penelitian. Kapal ini juga dilengkapi teknologi canggih pemantau ikan.
"Kapal juga bisa dipakai penyedia sarana bahan bakar dan sarana koordinasi dan posko bagi instansi," ujarnya.
Firmansyah mengaku pihaknya terus berkoordinasi dengan Susi terkait produksi kapal induk ini, termasuk soal harga.
"Ini masih desain. Kita nanti mau ngobrol soal kapal markas sama Bu Menteri," tambahnya.
Susi Gandeng BUMN Kembangkan Industri Ikan di 15 Lokasi
Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti pagi ini membuka acara Forum Bisnis Perikanan di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta. Acara ini dihadiri para pelaku industri maritim dan perikanan yang datang dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Susi, pada pembukaan, mengatakan Forum Bisnis bertujuan untuk mengajak BUMN dalam mendukung pembangunan sentra bisnis kelautan dan perikanan berbasis wilayah pesisir di Pulau Terluar dan Pulau Kecil.
"Sehingga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pinggiran yang bertumpu pada komoditas kelautan dan perikanan dengan pasar internasional", ungkap Susi dalam sambutannya pada acara The Marine and Fisheries Business and Investment Forum di Balroom Gedung Mina Bahari lll, KKP, Jakarta Pusat, Kamis (11/2/2016).
Susi juga mengungkapkan, KKP menyediakan anggaran sekitar Rp 305 miliar melalui APBN dan Dana Alokasi Khusus (DAK), untuk pengelolaan dan pengembangan pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan untuk 15 lokasi seperti Pulau Simeleue, Natuna, Mentawai, Nunukan, Tahuna, Morotai, Biak Numfor, Sangihe, Rote Ndao, Kisar, Saumlaki, Tual, Sarmi, Timika dan Merauke.
"Dana tersebut akan dialokasikan untuk kegiatan pengadaan sarana pengolahan dan penunjang untuk gudang beku terintegrasi, pengadaan kapal penangkap ikan ukuran 3-10 GT, speedboat patroli Pokmaswas, peralatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pembangunan sarana prasarana Unit Pembudidaya Rakyat, sarana prasarana dalam rangka konservasi sumberdaya ikan, tambatan perahu, air bersih, instalasi BBM dan listrik, pabrik es kecil, dermaga, dan single cold storage," ujarnya.
Peta peluang bisnis dan potensi keunggulan daerah dari 15 lokasi tersebut, kata Susi, dapat menjadi acuan bagi para stakeholder dalam memanfaatkan sarana prasarana yang telah tersedia atau melengkapi sarana prasarana yang belum tersedia untuk mendukung pembangunan sentra bisnis kelautan dan perikanan terpadu.
Oleh karenanya, Susi menilai diperlukan dukungan dan kerjasama BUMN yang konsen pada sektor kelautan dan perikanan yaitu BUMN Marine and Fisheries Incorporated.
"Harus ada kerja sama dengan BUMN khusus di sektor kelautan dan perikanan serta perbankan nasional. Ini menjadi kesempatan bagi BUMN yang konsen pada sektor kelautan dan perikanan menyampaikan rencana bisnis untuk pengembangan 15 lokasi, serta pihak perbankan nasional dapat memberikan program kerja yang mendukung pembangunan sentra bisnis kelautan dan perikanan terpadu di 15 lokasi tersebut," terangnya.
BUMN yang diundang dalam Forum Bisnis Perikanan seperti PT Perikanan Nusantara, Perum Perikanan Indonesia, PT Garam, PT Pelno, PT Djakarta Lloyd, PT PAL Indonesia, PT DOK dan Perkapalan Kodja Bahari. (feb/ang)
★ detik
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.