"Dari 8,2 juta ton minyak sawit ramah lingkungan itu, 48 persen diproduksi Indonesia. Jadi, Indonesia adalah produsen minyak sawit bersertifikat berkelanjutan terbesar di dunia," ungkap Bayu, Jumat (21/3/2014).
Ini menjadi kabar baik di tengah kampanye hitam dari Uni Eropa soal CPO. Bayu menyatakan, beberapa waktu lalu, tim dari Indonesia mengikuti debat di Eropa soal CPO. Hasilnya, di tingkat parlemen Uni Eropa, mereka tidak mempertanyakan lagi apakah CPO tergolong komoditas ramah lingkungan.
"Sekarang pertanyaannya, bagaimana memproduksi sawit yang sustainable dan ramah lingkungan," katanya.
Namun, Bayu menambahkan, meski Indonesia menjadi produsen CPO ramah lingkungan terbesar dunia, pertanyaan dari parlemen Uni Eropa sulit dijawab. Jika asumsinya semua CPO yang dihasilkan Indonesia harus ramah lingkungan, ada kendala ketika produsen sawit adalah small holder (petani kecil).
"40 persen (sawit) diproduksi small holder. Proses sertifikasinya enggak murah," kata dia.
Adapun kendala kedua dalam menjawab pertanyaan perihal sustainability adalah umur sawit di Indonesia masih mencapai 30 tahun. Bayu menyebut, ini memerlukan peremajaan.
Kendala ketiga adalah ragam sertifikasi. Indonesia mengenal Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) yang bersifat sukarela (voluntary), sementara di dunia menggunakan Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) yang sifatnya wajib (mandatory). Standar sertifikasi ini berkaitan dengan pembiayaan.
"Siapa yang membiayai, ini harus pelaku bisnis. (Namun) harus ada insentif, agar produksi CPO yang sustainable lebih diminati," jelasnya.
Kendati masih menemui banyak kendala, Indonesia masih optimistis pasar CPO di Uni Eropa tetap menjanjikan. Rata-rata konsumsi CPO Uni Eropa per tahun, sebesar 6,3 juta ton, dan lebih dari setengahnya atau sekitar 3,5 juta ton dipasok Indonesia.
Bayu mengatakan, Indonesia mampu memproduksi CPO ramah lingkungan sebesar 4 juta ton. Menurut Bayu, CPO Indonesia akan tetap dibutuhkan Uni Eropa karena lebih ekonomis. Produktivitas CPO sekitar 9 kali lipat dibanding minyak kedelai.
Jika Uni Eropa terus melakukan kampanye hitam atas produk CPO Indonesia, hal itu akan menyusahkan Uni Eropa sendiri, dan bisa jadi muncul inflasi. "Kita sepakat CPO ini harus diproduksi sustainable, tapi juga harus fair. Mereka juga harus memberlakukan aturan sustainability juga terhadap soyben, rapeseed, dan sebagainya," katanya.
14 jam yang lalu
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.