Pembuat Alat Penghemat Listrik Ini Curhat Susah Cari Modal

Jakarta - Mendapatkan akses pinjaman modal dari perbankan memang cukup sulit. Ditambah aturan yang berbelit-belit menjadi batu sandungan pengusaha untuk berkembang.

Penemu sekaligus pengembang Home Electric Saver Bambang Sugiyanto menceritakan hal itu kepada detikFinance. Penemuan hebatnya pun diawali oleh keberanian mengeluarkan kocek pribadinya sebesar Rp 5 juta.

"Sampai saat ini belum ada bantuan dari pemerintah. Dulu pernah dirujuk ke salah satu bank tetapi tidak jadi karena aturan yang berbelit. Akhirnya tetap saya menggunakan dana pribadi untuk mengembangkan alat Home Electric Saver," ungkap Bambang saat berbincang dengan detikFinance di Pekan Produk Kreatif Indonesia (PPKI) Epiwalk, Kuningan Jakarta Selatan, Jumat (30/11/2013).

Home Electric Saver sebuah alat mini yang dapat memaksimalkan daya listrik sekaligus menghemat listrik hingga 30%.

Hebatnya lagi, alat ini tidak melanggar ketentuan oleh PT PLN (persero). Legalitas produk ini sudah sesuai dengan SK Menteri PU No. 23/PRT/78 tentang alat sejenis kapasitor bank. Alat. Ini juga merujuk pada instruksi Presiden RI No 10/2005 tentang penghematan energi.

Alat ini sudah dikembangkan sejak tahun 2005. Dalam kurum waktu itu, sudah ada sekitar 500 ribu unit alat yang terjual. Bambang kini menjual 3 tipe alat penghemat listrik yaitu untuk daya 450-1300 watt seharga Rp 300 ribu/unit, daya 2.200-4.400 watt seharga Rp 400 ribu/unit dan daya 5.500-8.800 watt seharga Rp 500 ribu/unit.

Produk Bambang sudah diamini oleh PT Telkom. Bahkan Telkom telah menandatangani kontrak kerjasama dengan Bambang untuk menyediakan alat penghemat listrik di 57 gedung kantor cabang Telkom. Bahkan produk ini sudah dilirik oleh negara jiran Malaysia.

Bambang mengatakan, rencana meminjam dana dari perbankan adalah keinginannya untuk mengembangkan bisnisnya ke depan. Selain itu, ia juga ingin agar produk Home Electric Saver buatannya terus berkembang dengan inovasi dan teknologi baru.

"Saya mau bikin satu pengembangan usaha tidak hanya dari pameran ke pameran, awal tahun depan penjualan langsung. Saya juga sudah mempunyai keinginan untuk mengembangkan terus produk ini," tambahnya.

Dengan keterbatasan yang ada, ia mengaku terbatas dengan usahanya yang berskala UKM. Ia hanya mengandalkan pendapatan penjualan untuk menghidupi bisnis yang ia tekuni selama 8 tahun terakhir dengan keterlibatan 7 orang pekerja.

"Terbatas dengan pendapatannya yang Rp 10-12 juta saja per bulan," cetusnya.

Untuk itu, ia sempat menulis sedikit kata di secarik kertas meminta perhatian pemerintah khususnya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pengestu.

"Kepada produk kami harapan saya usaha kreatif kami dapat dibantu permodalan agar berkembang besar, salam B Sugiyanto," begitu tulisan Bambang Sugiyanto yang dititipkan kepada detikFinance.

Listrik Anda Mau Hemat Hingga 30%? Ini Alatnya

Tagihan listrik anda membengkak atau merasa berat dengan kenaikan tarif dasar listrik (TDL)? Kini kedua masalah itu sudah ada solusinya. Adalah Home Electric Saver sebuah alat mini yang dapat memaksimalkan daya listrik sekaligus menghemat listrik hingga 30%.

Home Electric Saver dikembangkan oleh anak bangsa asal Malang dan dibuat di Indonesia. Sosok Bambang Sugiyanto 49 tahun adalah suksesor di balik kecerdasan dirinya melihat pasar dan mengembangkan alat yang berguna ini.

"Produk ini gampang dijual dan saya berpikir ketika pertama kali mau membuat, saya prediksi TDL ke depan akan naik terus. Jadi saya sudah prediksi itu sebelum saya buat alat ini," kata Pemilik Home Electric Saver Bambang saat berbincang dengan detikFinance di Pekan Produk Kreatif Indonesia (PPKI) Epiwalk, Kuningan Jakarta Selatan, Sabtu (30/11/2013).

Bambang menjelaskan konsep kinerja alat mini hemat listrik ini. Mesin utama alat ini adalah sebuah kapasitor bank mini. Kapasitor ini berfungsi menghilangkan proses induksi listrik yang menyebabkan energi listrik terbuang dan boros pemakaian. Dengan pemakaian alat ini, induksi listrik dihilangkan dan daya listrik dapat dimaksimalkan untuk digunakan.

"Jadi ini alat isinya kapasitor bank mini, tetapi ukurannya mikro, kalau di pabrik wajib digunakan, tetapi ukurannya tabung. Tetapi ini untuk rumah. Karena dengan kapasitor bank ini, induksinya dihilangkan pada peralatan yang kita gunakan. Penggunaan listrik kita lebih efisien, putarannya agak berkurang dan tagihan listrik berkurang 30%," terangnya.

Hebatnya lagi, alat ini tidak melanggar ketentuan oleh PT PLN (persero). Legalitas produk ini sudah sesuai dengan SK Menteri PU No. 23/PRT/78 tentang alat sejenis kapasitor bank. Ia juga merujuk pada instruksi Presiden RI No 10/2005 tentang penghematan energi.

Bambang mengaku hanya mengembangkan ide yang sudah ada. Alat serupa pernah dibuat negara Jerman dengan sistem yang sama dan cara yang sama. Namun harga produk buatan Jerman yang sejenis jauh lebih mahal.

"Jadi fungsinya energi listrik bisa dimaksimalkan. Ide ini sebenarnya kalau dari sisi teknis sudah ada yaitu dari Jerman tetapi mahal harganya. Kita modifikasi dengan pengembangan teknologi yang kita ambil dengan menggunakan komponen lokal 90%, 10% komponen kapasitor kita masih impor. Buatan Jerman sejenis harganya Rp 100 juta/unit, kalau kita ini hanya Rp 300 ribu/unit," tambahnya.

Alat ini sudah dikembangkan sejak tahun 2005. Dalam kurum waktu itu, sudah ada sekitar 500 ribu unit alat yang terjual dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Papua. Bambang kini menjual 3 tipe alat penghemat listrik yaitu untuk daya 450-1300 watt seharga Rp 300 ribu/unit, daya 2.200-4.400 watt seharga Rp 400 ribu/unit dan daya 5.500-8.800 watt seharga Rp 500 ribu/unit.

Produk Bambang sudah diamini oleh PT Telkom Tbk. Bahkan Telkom telah menandatangani kontrak kerjasama dengan Bambang untuk menyediakan alat penghemat listrik di semua kantor cabang Telkom. Bahkan produk ini sudah dilirik oleh negara jiran Malaysia. Namun Bambang sudah lebih dulu mendaftarkan hak mereknya agar tidak dibajak oleh orang tak bertanggung jawab.

"Tujuh unit alat ini sudah dipasang di Telkom Gatot Subroto Jakarta dan akan dipasang di 57 Gedung Telkom nantinya. Estimasi di satu gedung Telkom itu adalah penghematan listrik sebesar 12%. Produk ini belum diekspor, tetapi ada beberapa customer di Malaysia yang tertarik dan sudah dibawa ke sana. Sudah didaftarkan hak merek produknya," jelasnya.

  ● detik 

Baca Selanjutnya

Indosat luncurkan satelit Palapa-E 2016

Jakarta ♼ Perusahaan telekomunikasi Indosat siap meluncurkan Satelit Palapa-E pada 2016, setelah memenuhi tenggat waktu dari Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemanfaatan slot orbit satelit.

"Indosat menyampaikan surat kepada Menteri Komunikasi dan Informatika berisi laporan penandatanganan kerja sama Palapa-E in Orbit Delivery Contract dengan Orbital Science pada tanggal 27 November 2013," demikian siaran pers President Director & CEO Indosat, Alexander Rusli, yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, kontrak kerja sama itu merupakan wujud komitmen Indosat untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan yang diminta pemerintah sesuai tenggat waktu yang diberikan dan merupakan tindak lanjut rencana Indosat dalam mempersiapkan peluncuran satelit Palapa-E pada tahun 2016.

Satelit Palapa-E akan menggantikan satelit Palapa-C2 yang mengorbit di slot 150.5 derajat Bujur Timur (BT). Satelit Palapa-E yang akan dikendalikan dari Stasiun Bumi Jatiluhur ini menggunakan platform Satelit GEOStar-2 dari Orbital Sciences Corporation.

Satelit tersebut juga akan menjadi bagian dari jaringan tulang punggung (backbone) pendukung seluruh layanan Indosat, baik layanan seluler, telekomunikasi tetap maupuan data tetap.

"Orbital Sciences siap mendukung Indosat sebagai pelanggan kami dalam rencana desain, produksi serta peluncuran satelit yang merupakan proyek yang penting bagi Indonesia," demikian penjelasan EVP & GM Orbital Sciences, Michael E. Larkin, dalam keterangan pers yang sama.

Selain itu, ia mengemukakan, "Dengan seluruh kapasitas yang dimilikinya, satelit GEOStar-2 dari Orbital Sciences adalah solusi optimal guna memenuhi kebutuhan satelit Indosat."

Layanan Satelit yang disediakan Indosat antara lain adalah "Transponder Lease" sebagai layanan dasar untuk memenuhi kebutuhan konektivitas korporasi dan pemerintahan, serta "DigiBouquet" dan "Telecast Service" untuk memenuhi kebutuhan pelanggan akan layanan penyiaran.

Saat ini satelit Palapa-D di lokasi orbit 113 derajat BT telah menyiarkan 55 saluran TV dan 5 saluran radio tidak berbayar dari dalam maupun luar negeri termasuk di dalamnya sebagian besar TV-TV nasional dan dinikmati oleh sekitar 15 juta pesawat penerima (TVRO) di wilayah Indonesia.

Satelit Palapa-D juga menjadi andalan sarana penyiaran bagi 3 operator TV berbayar nasional dengan jumlah total saluran berbayar sebanyak 200 saluran.

Adapun layanan "Telecast Service" digunakan untuk melayani berbagai macam kebutuhan siaran acara-acara tertentu seperti siaran langsung Liga Super Indonesia, Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN dan PBB, SEA Games, dan lain-lain.

Selain itu, Indosat Grup memanfaatkan Satelit Palapa-D dan Palapa-C2 sebagai bagian dari jaringan "backbone" untuk mendukung seluruh layanan Indosat Grup, baik layanan seluler, telekomunikasi tetap, maupun data tetap dan juga anak perusahaan.(*)

  ● Antara 

Baca Selanjutnya

Pertamina Beli Ladang Exxon di Irak

Hak partisipasi Pertamina di West Qurna I Irak telah disepakati. 

PT Pertamina Irak Eksplorasi Produksi, anak perusahaan PT Pertamina, telah menuntaskan penyelesaian kesepakatan penjualan aset (asset sales agreement/ASA) dengan ExxonMobil Iraq Limited untuk 10 persen hak partisipasi di West Qurna I, Irak.

Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan, Sabtu 30 November 2013, menjelaskan aksi korporasi ini adalah tonggak strategis bagi Pertamina. Sayap bisnis perusahaan itu akan meluas ke mancanegara, khususnya di negara dengan minyak dan gas melimpah seperti Irak.

"Ekspansi Pertamina ke luar negeri adalah untuk mendukung pemerintah dalam menjaga serta memperkuat ketahanan energi Indonesia yang berkelanjutan," ujar Karen dalam keterangan tertulisnya.

ExxonMobil, ia melanjutkan, tetap sebagai kontraktor utama dengan menguasai 25 persen hak partisipasi di West Qurna I.

Pemindahan hak partisipasi tersebut pun telah disetujui oleh konsorsium kontraktor West Qurna I yang terdiri dari South Oil Company, Oil Exploration Company Iraq, dan Shell West Qurna B.V.

Akuisisi ini, menurut Karen, memberikan kesempatan menarik bagi Pertamina untuk memperkuat kompetensi dan pengalamannya dari usaha di luar negeri.

"Partisipasi Pertamina di konsorsium kontraktor West Qurna I merupakan batu loncatan untuk mencapai visi perusahaan menjadi perusahaan energi kelas dunia," kata Karen.

  ● Vivanews 

Baca Selanjutnya

Ada Warga Indonesia Terlibat Sindikat Penipuan Online

Jakarta : Kasubdit III Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Kombes Pol Agung Yudha Wibowo mengatakan sindikat penipuan online yang melibatkan 90 warga negara China dan Taiwan diduga juga melibatkan orang Indonesia.

"Ada sponsor yang pegang kendali sindikat besar ini, ada asingnya, orang Indonesia-nya juga ada," kata Agung di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (29/11).

Agung menjelaskan, berdasarkan hasil interogasi terhadap 27 WNA asal China dan 63 WNA asal Taiwan itu, diketahui bahwa mereka hanya mengenal satu nama yang menawarkan pekerjaan.

Namun, karena sindikat ini kerap tertangkap, kemungkinan besar para sponsor itu melarikan diri terlebih dahulu.

"Dari barang bukti hanya ada 20 paspor dari 90 WNA, ada kemungkinan sisanya masih dipegang si 'sponsor' ini," katanya.

Selain itu, sindikat tersebut juga berhasil mengelabui bagian imigrasi karena mereka masuk ke Indonesia dengan dokumen resmi dan tidak bergerombol. Barulah setelah sampai di Indonesia mereka dikumpulkan oleh sponsor untuk memulai aksi kejahatan.

Sponsor yang ada di Indonesia itu, katanya, akan mengatur penempatan para WNA yang baru datang untuk selanjutnya ditempatkan di wilayah-wilayah yang aman dan sudah dipersiapkan dengan jaringan IT.

"Kebanyakan hanya sekitar dua bulan, kalau masa (kunjungan) mereka akan habis, mereka akan di-'rolling' dengan orang lain," katanya.

Dijelaskan Agung, modus operandi yang digunakan salah satunya dengan melakukan pemerasan terhadap pejabat publik karena kesalahan si pejabat publik termonitor oleh masyarakat sehingga ia diperas untuk dapatkan uang.

Tidak hanya itu, modus lain yang juga dilakukan adalah dengan menyebarkan pesan singkat (SMS) ke suatu wilayah dalam jumlah besar. Mereka yang membalas itulah yang kelak menjadi calon korban.

Jaringannya pun tidak hanya di Jakarta. Informasi dari kepolisian China menyebutkan ada 20 titik yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia yang digunakan sebagai basis lokasi menjalankan aksi kejahatan tersebut.

"Ini pelakunya bisa ribuan, bayangkan 90 orang pelaku ini hanya dari dua lokasi. Makanya ini sindikat sangat besar sekali. Bahkan mereka punya 'database' siapa yang akan jadi korban," katanya.

Sebelumnya, sebanyak 90 warga negara asing asal China dan Taiwan ditangkap penyidik Sub Direktorat III Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Kamis (28/11) malam di dua lokasi berbeda terkait penipuan "online".

Sebanyak 48 orang ditangkap di Jalan Puspita Loka F2 no 12 B BSD City, Tangerang Selatan, dan 42 sisanya diamankan di Apartemen Mediterania di Jalan Rajawali Selatan 4 nomor 1 Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (28/11) malam sekitar pukul 19.30 WIB.

Dari penangkapan di dua lokasi itu, kepolisian menyita sejumlah barang bukti seperti 20 paspor negara China dan Taiwan, 3 boks telepon, 31 decoder berwarna hitam dan putih, 30 telepon nirkabel, beberapa laptop, serta telepon seluler.

Adapun terhadap para pelaku akan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menjalani proses hukum selanjutnya.(Antara)

  ● Metrotv 

Baca Selanjutnya

Chevron Kecewa Kontrak Blok Siak Dialihkan

Pekanbaru ♼ PT Chevron Pasific Indonesia menghormati keputusan pemerintah yang tidak memperpanjang kontrak Blok Siak dan menyerahkan pengelolaannya ke PT Pertamina.

"Terus terang perusahaan kecewa, namun Chevron tetap menghormati keputusan pemerintah," kata Manager Komunikasi Chevron Tiva Permata lewat surat elektronik di Pekanbaru, Jumat (29/11).

Ia mengatakan Chevron berkomitmen memastikan proses transisi yang aman dan efisien sebagai operator sementara Blok Siak.

Yang jelas, ujarnya, Chevron sangat bangga karena telah menerapkan teknologi, praktik-praktik dan sumber daya manusia kelas dunia dalam mengelola lapangan-lapangan tua di Blok Siak secara aman, handal dan efisien untuk kepentingan bangsa Indonesia.

Menurutnya, pengelolaan Blok Siak oleh Chevron dimulai sejak ditandatanganinya Kontrak Karya pada September 1963. "Saat itu Chevron masih bernama PT California Texas Indonesia. Kontrak di blok ini pun berlanjut pada 1991 sampai 27 Nvomber 2013," ujarnya.

Produksi minyak Blok Siak pada akhir 2012, ujar Tiva, mencapai 1.600 hingga 2.000 barel per hari.

Pemerintah di Jakarta sebelumnya megumumkan penghentian kontrak blok minyak di Siak oleh PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) serta Blok Kampar yang dikelola PT Medco EP Indonesia dan menyerahkan pengelolaan kedua blok tersebut kepada PT Pertamina.

"Pengelolaan kedua blok tersebut mulai tanggal 28 November pukul 00.00 diserahkan kepada Pertamina sebagai perusahaan milik negara," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik.(Ant)

  ● Metrotv 

Baca Selanjutnya

UI Kembangkan Kapal Tanpa Awak

Makara 02

DEPOK ♼ Universitas Indonesia (UI) menjajaki kerja sama pembuatan prototipe kapal tanpa awak (USV) untuk untuk menolong korban manusia sebagai upaya mendukung operasi SAR dengan Basarnas.

"Kapal yang diberi nama dengan Makara-03 adalah sebuah USV yang dikembangkan dari Makara-01 dan Makara-02, yaitu USV sebelumnya," kata Humas Fakultas Tehmik UI, Tika Anggraeni, di kampus UI Depok, Jumat (29/11).

Ia mengatakan, Makara-03 didesain khusus untuk dapat bermanuver dan berotasi dengan cepat selain itu, desain "planning-hull" yang mengadopsi teknologi "axe bow" diaplikasikan pada makara-03 guna mendukung kemampuannya untuk melaksanakan operasi SAR.

Kapal tanpa awak ini didesain oleh Mahasiswa UI yang terdiri dari mahasiswa Teknik Perkapalan (M Hary Mukti/2009, Aditya Meisar/2009), Teknik Mesin(Riki/2012), Teknik Elektro (Novika Ginanto/2008, Uli/2010, Irvan JP Elliika/2008) yang dibimbing oleh Dosen Departemen Teknik Mesin UI Dr Ir Sunaryo MSc.

Konsep kapal tanpa awak untuk operasi SAR ini adalah ketika Tim Basarnas tidak dapat menjangkau wilayah-wilayah yang berbahaya yang dapat mengancam keselamatan Tim Basarnas itu sendiri di laut maka, kapal tanpa awak akan digunakan untuk melakukan operasi pencarian.

Misalnya, cuaca yang sangat buruk atau kondisi perairan yang dangkal dengan bebatuan yang curam yang dapat merobek kapal BASARNAS, maka kapal tanpa awak ini akan mencari lokasi aktual korban sebelum tim turun ke lokasi. "Kapal tanpa awak ini akan dikendalikan melalui komunikasi satelit dan digunakan untuk melakukan penyerangan terhadap kapal penyusup," katanya.

Ia menjelaskan untuk dapat melakukan tugasnya itu Prototipe kapal tanpa awak yang dikerjakan oleh para mahasiswa UI ini memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh kapal tanpa awak pada umumnya, seperti mampu kembali ke posisi semula jika kapal tersebut terbalik (self-righting boat), dan dilengkapi dengan baterai Litium Polymer yang disusun sistematis dengan Microcontroller sehingga kapal dapat beroperasi dalam waktu yang cukup lama.

  ♼ Republika 

Baca Selanjutnya

Indonesia Butuh Satelit Buatan Sendiri

 Indonesia Gampang Disadap Karena Pakai Satelit Sewaan  

Jakarta ♼ Terungkapnya skandal Penyadapan yang dilakukan Australia, membuat pemerintah harus berbenah diri untuk memperkuat pertahanan di dunia maya atau cyber defense. Apalagi, satelit yang dipakai Indonesia saat ini adalah satelit sewaan yang dapat dengan mudah dibobol oleh pihak lain.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengakui satelit milik Indonesia rawan penyadapan. Sebab, Indonesia hingga kini belum memiliki satelit sendiri.

"Selama ini, kita kebobolan karena satelit yang ada adalah satelit sewaan yang bukan milik kita. Sehingga begitu mudah terjadi penyadapan," kata Purnomo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2013).

Karena itu, Purnomo mengatakan pemerintah kini membutuhkan dibangunnya pertahanan dunia maya. Dimana ada 2 infrastruktur terpenting yakni sistem informatika dan komunikasi.

"Untuk bangun cyber defense regulasi harus diperbaiki, karena sekarang bukan lagi hukum sektor ril tapi juga hukum dunia maya," jelasnya.

Selain itu, Purnomo menegaskan pemerintah juga akan memperkokoh lembaga pertahanan dunia maya. "Selama ini cyber crime baru ada di kepolisian. Infrastruktur mana saja yang harus betul kita pertahankan, sebetulnya ini ranah kominfo," ujarnya.

Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Marciano Norman juga mengungkapkan keprihatinan serupa. Menurutnya pemerintah masih tergantung dengan peralatan luar negeri. Karena itu, penyadapan yang dilakukan negara lain terhadap Indonesia sangat mudah dilakukan.

"Selama kita masih tergantung peralatan dari luar negeri, kemungkinan itu (penyadapan) akan besar," ungkap Marciano.

Karena itu, menurutnya Indonesia harus memiliki kemandirian dalam menata komunikasi dengan alat-alat dalam negeri, lantaran dapat memberikan keamanan yang lebih bagi kedaulatan Indonesia.

"Punya satelit sendiri untuk bidang keamanan, pertahanan, intelijen, dan bidang kementrian akan mempunyai nilai yang lebih," jelasnya.

Sebelumnya hasil rekomendasi rapat gabungan Komisi I DPR dengan pemerintah menghasilkan kesimpulan diperlukannya Pemerintah RI untuk segera mengembangkan sistem pertahanan dunia maya (cyber defence) dan memiliki satelit khusus untukkepentingan sektor pertahanan, keamanan, inteligen dan luar negeri.

"Merekomendasikan kepada Menkominfo untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam merealisasikan pengadaan satelit khusus tersebut diatas," tutur Ketua Komisi I Mahfud Siddiq.

 Indonesia Akan Beli Satelit Khusus Kontra-Intelijen Tahun Depan  

Indonesia bakal memiliki fasilitas canggih dan satelit khusus untuk pertahanan siber. Hal itu, untuk menangkal segala bentuk penyadapan intelijen negara- negara asing.

Komisi I DPR RI menyetujui rencana tersebut dan memasukkannya dalam enam poin yang harus dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta kabinetnya dalam merespons penyadapan intelijen Australia.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menuturkan, keenam poin yang disepakati bersama pada Kamis (28/11/2013) itu salah satunya menyebutkan, legislator mengapresiasi pihak eksekutif yang tegas merespons skandal intelijen tersebut.

"Poin pertama kesepakatan itu menyebutkan, memberikan apresiasi kepada Presiden SBY yang merespons secara keras Australia. Respons keras itu, ditunjukkan dengan pemberhentian sementara sejumlah kerja sama," tutur Mahfudz Siddiq, Kamis.

Poin kedua, kata dia, Komisi I meminta Presiden SBY menjaga konsistensi menjalankan enam roadmap atau langkah pemulihan hubungan dengan negeri kangguru tersebut.

Ketiga, sambung politikus Partai Keadilan Sejahtera ini, pihaknya mendesak pemerintah untuk mempercepat penggunaan sandi di kantor-kantor kedutaan maupun saat berada di luar negeri sebagai bentuk pengamanan komunikasi.

"Selanjutnya, poin keempat, kami menegaskan perlu penataan infrastuktur informasi dan komunikasi yang benar-benar aman, karena muncul dugaan operator Indonesia digunakan untuk menyadap, perihal penguasaan operator melibatkan perusahaan asing," terangnya.

Sementara poin kelima, terusnya, Komisi I dan pemerintah sepakat Indonesia bakal mengembangkan cyber defence atau pertahanan siber dan juga segera miliki satelit khusus untuk keamanan intel luar negeri.

"Keenam, Komisi I akan ambil langkah lanjutan untuk memastikan APBN 2014 bisa membiayai program satelit dan langsung dijalankan," tandasnya.

  ♞ Liputan 6 | Tribunnews  

Baca Selanjutnya

Australian espionage and the history of foreign intervention in Indonesia

Indonesia’s response to the spying imbroglio last week – when president Susilo Bambang Yudhoyono recalled his ambassador and suspended security co-operation with Australia – reflects a political history of constant foreign intervention in Indonesian affairs that few Australians are aware of.

Battle for independence

Indonesia emerged as a modern nation in the wake of World War Two, when Japanese troops ousted the Dutch, who had subjugated and exploited the country for centuries. After the Japanese surrender in August 1945, Indonesia’s founding president Soekarno (also known as Sukarno) declared independence.

The new republic lay within the American-dominated South West Pacific Area and was soon handed to the British-dominated South East Asian Command. Allied soldiers arrived in Jakarta in September 1945 and began to occupy major Indonesian cities with the aim of returning Indonesia to its pre-war status as a Dutch colony.

Soekarno led Indonesia’s struggle for independence. Government of Indonesia

Thousands died in the bombing of Surabaya. Dutch soldiers and administrators returned, led by Hubertus Johannes van Mook, who had run the Dutch East Indies government-in-exile from Brisbane during the war. Dutch POWs, released by Indonesia, were armed and sent back on rampages against Indonesian civilians and police. Australian troops participated in the occupation of the outer islands, including Bali, and were involved in massacres.

The British have since apologised for this cruel attempt to stifle the young nation’s struggle for freedom and sovereignty. Australia has not.

The Soekarno government also clashed with the British when the latter shaped its own former colonies in the region into another modern state. The north of the vast island of Borneo was annexed into the new state of Malaysia despite its cultural and historical ties to Indonesia and contested political status, and amidst protests by the local population.

An undeclared war (the “Confrontation”) began, and Australian troops participated. Covert operations into Indonesian Kalimantan began in 1964 under the code name Operation Claret. Attempts to assassinate Soekarno failed.

The Suharto regime

In 1965, Indonesia witnessed one of the greatest genocides of the 20th century, as army general Suharto led a military coup against the left-leaning but essentially nationalist and non-aligned Soekarno government.

Up to one million innocent Indonesian civilians were butchered over the following year at a rate of 1,500 people per day, to the applause of western powers including Australia.

Suharto became Indonesia’s second president in 1967. Republic of Indonesia

The pretext was a fake coup attempt, falsely attributed to the Indonesian Communist Party (PKI). The deep involvement of British and American intelligence in staging this bloody military coup, similar to the Pinochet takeover of Chile, is beyond reasonable doubt.

The victors were soon able to convene in Switzerland to divide the spoils – Indonesia’s enormous wealth in natural resources – thanks to foreign investment legislation introduced by the military dictatorship. Countless blogs in Indonesia ensure this history is more widely known there than it is in Australia.

The relevance to today

The lack of an apology for such consistent unneighbourly behaviour may seem astonishing in the context of the “Asian Century” and needs to be understood as a direct consequence of the ongoing nature of these operations.

In West Papua, for example, the Indonesian military continues to provide the means of violent coercion required to facilitate vast foreign-owned mining and other ventures not set up primarily to benefit Indonesia, but for which Indonesia’s military will one day be asked to take the political blame.

Continuity, as well as profound ambivalence, is evident in the personal histories of members of today’s Indonesian elite. Looking back to the military coup, for example, we discover that on 19 November 1965:

…the Australian Embassy in Jakarta proudly reported on an “action”; a massacre, led by an Australian-trained officer. Colonel Sarwo Edhie was a 1964 graduate from an 18-month course at the Australian Army Staff College at Queenscliff, near Melbourne.

Indonesian president Susilo Bambang Yudhoyono is married to his daughter.

What then is the meaning of the current spying scandal? Why would Australian agencies spy on Sarwo Edhi’s daughter?

Why, for that matter, should Australia spy on Yudhoyono, who has earned himself a bad name in Indonesia precisely for selling out to the interests of western investors and governments? Yudhoyono’s Democratic Party and coalition partner the Prosperous Justice Party (Partai Keadilan Sejahtera or PKS) have been devastated recently by the discovery of corruption involving Australian cattle imports.

Yudhoyono may be hoping that the political theatrics might help to restore his nationalist credentials sufficiently to enable him to serve as kingmaker in the next year’s presidential election. But given that Edward Snowden was the source of the leak, it seems more likely to have been an afterthought.

Rather, the ambiguities in the relationships are such that Australian distrust is easy enough to understand. It is not that Indonesia is actually a threat to us. In more than 20 years of research, I have never seen the slightest indication of hostile Indonesian ambitions toward Australia. Instead, the potential threat is that this local elite might turn around, become genuinely nationalistic, and bring the feeding frenzy to an end.

Indonesians increasingly see Australia as a small and recalcitrant neighbour. AAP/Eka Nickmatulhuda

Feelings among the Indonesian elite – even those who have collaborated with Australia in the past – are deeply ambivalent. On his deathbed, Yudhoyono’s father-in-law is said to have repented of his role as a key engineer of the killings. Some of Yudhoyono’s own relatives in the East Javanese city of Blitar suffered in the violence Sarwo Edhi had helped to orchestrate.

Similar patterns emerge when we look at other dynasties, such as the very prominent family of current presidential candidate Prabowo Subianto. Again, we see repeated reversals in Indonesian powerbrokers' relationships with the Dutch and subsequent foreign powers, oscillating between collaboration and strong opposition.

These ambiguities are now becoming explosive for two reasons. First, Indonesia is a rising power and this is slowly dawning on the national psyche. A new assertiveness can be seen occasionally in political posturing, and there is a new sense in Indonesia of Australia as a small and recalcitrant neighbour that does not want to see the writing on the wall.

Some members of the Indonesian elite also realise Australia is itself a victim of colonial history, and is disadvantaged in the Asian Century by a set of traditional alliances that are difficult to re-negotiate.

Second, after the fall of the Suharto dictatorship in 1998, Indonesians are increasing becoming aware of their nation’s sad post-colonial history. Even the truth about 1965 – long buried by the Suharto regime – is now being openly discussed and acknowledged.

Considering Australia’s position as a white settler nation in southeast Asia and being newcomers to the neighbourhood, we need to consider urgently whether we should loudly and formally distance ourselves from this imperial legacy.

How long until it is too late to apologise to a country whose economy is now larger than Australia’s? Indonesia’s leaders, whether Australia deserves it or not, are still receptive to a genuine offer of friendship. I cannot think of any action that would give a greater boost to Australian sovereignty, regional security and prosperity.

It is Australia’s great fortune to be part of Asia, and there is nothing to fear in this neighbourhood but our fear itself. It’s time to say “sorry”, and “never again”.

  ● The Conversation 

Baca Selanjutnya

Mahasiswa ITB Bikin Game Kucing Edan

Bandung--Sekelompok mahasiswa ITB membuat game unik bagi para penggemar kucing. Memakai tokoh utama kucing jantan bernama Niew, pemain diajak berpetualang sekaligus menjaga rumah pemiliknya dari berbagai hama. Game karya Wonderworks Studio itu berjudul Niew's Tale.

Menurut anggota tim Rido Ramadan, game garapan 9 orang itu dirintis setahun lalu. Baru  di acara pameran karya inovasi Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB di Aula Barat, Kamis, 28 November 2013, mereka mengenalkan game itu ke publik. "Sekarang baru 11 level. Akhir tahun ini ditargetkan sudah bisa dijual sampai 25 level," katanya kepada Tempo di sela acara.

Game itu awalnya mereka buat untuk ikut lomba. Gagasan memakai tokoh kucing berawal dari seekor kucing yang melompat naik ke meja saat mereka makan di sebuah warung. "Kebetulan kami juga penggemar kucing, jadi sepakat bikin game kucing yang rusuh tapi keren," ujar dia. Tugas kucing di rumah itu seperti menangkap tikus, kecoak, dan ada tantangan seperti adu cepat mengejar sinar laser, serta menjadi 5 kucing terbaik di rumah pemiliknya.

Tempo sempat menjajal game itu di telepon seluler pintar. Pemain cukup menggerakkan ujung jari agar kucing bergerak mengerjakan tugasnya. Untuk berburu hama dengan cepat, ada 5 jenis gerak yang bisa dipilih semua atau beberapa saja, seperti maju, mundur, lompat, dan berputar. Kucing pun tampil sangat lincah dan atraktif seperti keedanan.

Menurut anggota tim lainnya, Al-Ghazali, mereka sudah menemukan game play yang diinginkan. "Hanya cara bermain di beberapa level yang masih perlu dikembangkan sekarang," katanya. Selain untuk di layar ponsel, game itu juga sedang dikembangkan untuk bisa dimainkan di layar dengan stick game. Sejauh ini mereka belum pasang harga untuk game tersebut. Nantinya permainan itu akan mereka jual di Windows Store.

  ● Tempo 

Baca Selanjutnya

Data Pengguna Google dan Yahoo Disadap?

 Tanpa izin, NSA berhasil menyusup ke jaringan Google-Yahoo. Etiskah? 

Masih merasa aman menaruh informasi penting atau data-data perusahaan di Google dan Yahoo? Coba pikir lagi.

Dua perusahaan raksasa teknologi asal Amerika Serikat itu mengaku telah menjadi korban penyadapan oleh badan keamanan nasional di negara mereka sendiri. Ironis.

Tepatnya empat bulan silam, National Security Agency (NSA) dilaporkan telah menyadap komunikasi pengguna Google dan Yahoo. Kabar itu terkuak dari bocoran mantan kontraktor NSA, Edward Snowden.

Sontak dunia dibuat gempar. Bukan apa-apa. Itu artinya semua data milik ratusan juta pengguna Google dan Yahoo di berbagai penjuru dunia bisa diakses kapan saja. Masih merasa data-data Anda aman? Tentu saja tidak.

Google dan Yahoo pun dituding bersekongkol dengan NSA, bahkan disebut-sebut sengaja menjual data penggunanya. Merespons tudingan itu, raksasa perusahaan teknologi ramai-ramai secara tegas membantah telah memfasilitasi badan intelijen mendapatkan akses data pelanggan.

Google cs justru balik bertanya, dari mana NSA bisa menyadap data mereka. Hingga saat ini, pertanyaan itu menjadi teka-teki. Belum semua isi dokumen Snowden dibeberkan ke publik.

Namun, New York Times melansir, Rabu 27 November 2013, santer beredar desas-desus yang mengatakan NSA telah menyadap informasi milik Google dan Yahoo sejak lama. Caranya dengan memanfaatkan celah lemah perusahaan teknologi, yakni kabel serat optik yang menghubungkan pusat data di seluruh dunia.

 Tiga sumber anonim 

Pernyataan penyadapan ini diungkap oleh tiga sumber New York Times. Ketiganya mengaku tahu persis tentang sistem Google dan Yahoo. Mereka mengatakan, kedua perusahaan teknologi itu telah membentengi pusat data mereka dengan luar biasa ketat.

Tapi, di antara pusat data yang mereka miliki, informasi yang lalu-lalang tak dienkripsi. Itu memudahkan NSA mengintersepsi data. Tinggal dicegat, semua data dengan mudah dibaca.

Sayang, ketiga sumber itu tak bersedia diungkapkan identitasnya. Mereka hanya mau membeberkan modus NSA dengan syarat anonim.

"Semua orang terfokus pada NSA yang diam-diam mendapatkan akses lewat pintu depan (front door). Asumsi orang banyak, tak mungkin NSA melakukan intersepsi lewat pintu belakang (back door) perusahaan dan menyadap datanya," ujar Kevin Werbach, guru besar di Wharton School.

Guna menghubungkan beberapa pusat data, perusahaan teknologi raksasa umumnya menyewa kabel serat optik berkapasitas besar dari perusahaan penyedia serat optik dunia, seperti Verizon, BT Group, Vodafone Group, dan Level 3 Communications.

Nah, Google dan Yahoo diketahui menggunakan kabel serat optik besutan Level 3 Communications.

Dan, menurut sumber, NSA dapat menyadap informasi milik perusahaan teknologi dengan menyusup ke dalam pipa serat optik Level 3 Communications.

Peretasan man-in-the-middle (MITM), serangan yang memanfaatkan kelemahan Internet Protocol, bukanlah hal yang baru bagi NSA. Sebab, pola serangan ini sudah diterapkan pada berbagai jalur transmisi data, seperti telegraf hingga Internet. Cara ini digunakan selama beberapa dekade, sejak 1960-an hingga sekarang.

 Patuh atau pasrah?  

Jika sudah meladeni Google dan Yahoo, bisa dibayangkan betapa besarnya trafik data yang berseliweran di jaringan fiber optik milik Level 3 Communications. Konon, trafik data yang dilewatinya melampaui Verizon maupun AT&T di Amerika Serikat. Jika kedua operator raksasa itu digabung pun tetap belum mampu mengalahkan trafik data Level 3 Communications.

Kini, infrastruktur Level 3 Communications telah mendukung 200 pusat data di AS, lebih dari 100 pusat data di Eropa, dan 14 pusat data di Amerika Latin.

Namun, dalam pernyataannya, Level 3 Communications seolah tak berdaya. Perusahaan tak secara langsung mengakui telah memfasilitasi NSA dalam akses data pengguna. Perusahaan yang berkantor di pinggir kota Denver itu mengatakan kepatuhannya pada undang-undang yang berlaku.

"Kami taat hukum. Dan, untuk menyediakan akses badan pemerintah menuju data pelanggan, itu dilakukan hanya karena berdasarkan hukum yang berlaku," tulis Level 3 dalam keterangannya.

Para ahli keamanan mengatakan, terlepas dari ada atau tidaknya keterlibatan Level 3, belum lama ini, NSA mengatakan secara gamblang, apabila perusahaan Internet enggan menyerahkan data, NSA bisa mengumpulkan data penggunanya melalui hilir jaringan.

Bagaimana pun, pada akhirnya perusahaan teknologi maupun penyedia jaringan hingga operator harus tunduk pada peraturan negara. Misalnya, setelah 20 tahun, Verizon mengaku kerap dipaksa memenuhi permintaan pemerintah untuk mengakses data pelanggan dengan alasan mengikuti aturan yang berlaku.

"Jika aparat Departemen Kehakiman muncul di depan pintu, Anda harus mematuhinya," kata Lowell C. McAdam, Kepala Eksekutif Verizon.

"Kami telah dibelenggu dan tak bisa membela diri. Kami hanya diberitahu bahwa mereka melakukan ini ke tiap-tiap operator," ujarnya.

 Enkripsi data 

Mengetahui hal ini, Yahoo mengumumkan akan segera mengenskripsi pusat data yang dimilikinya. Upaya ini diperkirakan rampung sekitar awal 2014.

Chief Executive Officer Yahoo, Marissa Mayer, menegaskan, proses enkripsi pusat data itu akan dimulai dari pusat data internal dahulu, kemudian menyusul enkripsi seluruh pusat data Yahoo.

"Kami akan memasang enkripsi 2048-bit SSl di Yahoo Mail sampai 8 Januari 2014," ujar Mayer dalam keterangan resminya, dilansir TechCrunch, 24 November silam.

Perusahaan juga akan menggandeng mitra internasional untuk memastikan aktivasi protokol HTTPS dasar. "Saya ingin menegaskan kembali, Yahoo tak pernah memberikan kepada NSA akses ke pusat data kami atau agen pemerintah mana pun," ucapnya.

Sementara itu, Google telah melakukan upaya serupa lebih dulu. Mesin pencari terbesar di dunia maya itu telah memulai proses enkripsi pada tahun lalu.

Namun, sejak kabar bocoran dari mantan kontraktor NSA, Edward Snowden, muncul pada pertengahan tahun lalu, enkripsi itu kemudian dipercepat.

Di tengah kunjungannya ke Hong Kong awal bulan ini, Ketua Eksekutif Google, Eric Schmidt, menyebutkan tindakan pemerintah AS itu sangat keterlaluan dan berpotensi melanggar aturan jika terbukti benar-benar terdapat penyadapan.

Schmidt mengaku prihatin dengan aksi penyadapan elektronik badan keamanan itu terhadap data ratusan juta pengguna Internet. "NSA diduga mengumpulkan catatan 320 juta orang guna mengidentifikasi sekitar 300 orang yang mungkin jadi target operasi. Ini kebijakan yang buruk dan ilegal," tuturnya.

Dia menegaskan, akan melakukan semua upaya untuk menghentikan sensor maupun pengawasan oleh pemerintah di setiap negara. "Solusinya adalah dengan mengenkripsi semuanya (data-data pengguna). Saya yakin ini tantangan kami yang sebenarnya," tegas pendiri Google itu.(art)

  ● Vivanews 

Baca Selanjutnya

NSA Sadap Aktivitas Porno 'Teroris' di Dunia maya

 Tujuannya untuk membuat integritas mereka terdegradasi 

Dokumen Badan Keamanan Nasional AS (NSA) belum berhenti bocor. Kali ini mantan kontraktor NSA, Edward Snowden, membeberkan bagaimana badan intilijen AS itu memata-matai aktivitas para ektremis di dunia maya. NSA diketahui mengawasi akses situs porno para ekstremis.

Mengutip laporan HuffingtonPost, laman BBC mengabarkan, Kamis 28 November 2013, pengawasan ini dilakukan untuk menyudutkan para ektremis. Dengan demikian pemerintah AS nantinya dapat dengan mudah melumpuhkan mereka.

Dokumen tertanggal Oktober 2012 itu menyebutkan pengawasan dilakukan pada 6 muslim yang dikategorikan gencar mempropagandakan radikalisme dari luar.

Informasi yang dikumpulkan NSA menyebutkan sebagian besar didasarkan pada komunitas ekstremis Sunni. Pasokan informasi juga berasal dari FBI.

Salah satu senjata untuk menyudutkan para ekstremis itu yakni mereka diketahui mengakses konten porno secara online. Bukan itu saja, para ekstremis, kata NSA, bahkan disudutkan dengan menggunakan bahasa seksual persuasif yang jelas saat berkomunikasi dengan gadis muda yang belum berpengalaman.

"Jika beberapa borok itu terkuak, kemungkinan gerakan jihad mereka akan dipertanyakan. Dan itu akan menyebabkan mereka terdegradasi dan kehilangan otoritasnya," ujar NSA.

Namun nyatanya, tak satupun keenam ekstremis yang muncul dalam laporan itu terlibat langsung dalam terorisme.

Hanya saja dokumen itu menyebutkan salah satu dari mereka terlibat dalam 'pergaulan online', yang telah mengakibatkan yang bersangkutan dijebloskan ke bui akibat menghasut kebencian terhadap nonmuslim. Satu ekstremis lainnya disebutkan dalam laporan terlibat dalam promosi propaganda Al Qaeda.

"Tanpa membahas individu tertentu, tak mengejutkan bahwa pemerintah AS menggunakan semua alat yang sah dimiliki untuk menghalangi sasaran teroris," kata Shawn Turner, Direktur Urusan Publik National Intelligence kepada HuffingtonPost.

Sontak saja, langkah badan pemerintah AS itu menuai kontroversi meski bertujuan membangun keamanan nasional. "Apa yang menakutkan dari NSA yakni mereka mengumpulkan sejumlah besar informasi pada tiap orang, termasuk aliran politik, kontak, status hubungan dan sejarah penggunaan internet Anda," ujar Mike Rispoli, jubir Privacy International.

Juru bicara mitra intelijen NSA asal Inggris, GCHQ, menolak berkomentar lebih dalam terkait upaya pengawasan ini. Sang jubir ini malah merujuk pada program Inggris, Counter-Terrorism Strategy, yang mengawasi terhadap individu dalam rangka mencegah propaganda teroris.

"Semua pekerjaan GCHQ dilakukan sesuai dengan kerangka hukum dan kebijakan ketat, yang menjamin pengawasan terotorisasi, diperlukan dan sebanding. Pekerjaan ini terdapat pengawasan yang ketat," kata jubir GCHQ.(adi)

  ● Vivanews 

Baca Selanjutnya