 |
| Lokasi Kejadian Longsor Freeport |
JAKARTA - Presiden Direktur Freeport Indonesia Rozik B Soetjipto mengatakan, Freeport menghentikan produksi tambang untuk sementara. Sebab Freeport sedang fokus dalam menyelesaikan masalah runtuhnya tambang bawah tanah Big Gossan.
Para pekerja, ujar Rozik, untuk sementara diliburkan. Namun mereka tetap mendapatkan gaji. “Bahkan ada pekerja yang sudah ingin berangkat kerja, namun tidak diperbolehkan,” katanya di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (22/5).
Hanya para teknisi Freeport, kata Rozik, yang masuk. Mereka sibuk melakukan perbaikan dan pengamanan terhadap Freeport. Mereka berupaya mendeteksi adanya kemungkinan tempat yang bahaya.
“Kami hanya ingin memastikan seluruh daerah tambang Freeport aman sebelum produksi tambang dilakukan kembali,” katanya.
Saat ini, terang Rozik, pihaknya juga masih sibuk mengurus berbagai macam asuransi dan jaminan yang harus diberikan kepada para korban,baik korban yang meninggal maupun korban yang masih dirawat. “Kami berkomitmen bertanggung jawab atas musibah ini,” terangnya.
Keluarga korban yang meninggal, ujar Rozik, akan diberi uang santunan. Selain itu anak-anak korban meninggal semuanya akan disekolahkan hingga lulus universitas. Saudara dari korban yang meninggal juga memiliki hak untuk bekerja di Freeport menggantikan saudaranya yang meninggal.
“Jika ada adik maupun kakak dari korban yang meninggal ingin bekerja di Freeport tentu akan diperhatikan dan diutamakan. Sebab mereka mungkin yang menggantikan tulang punggung keluarga, kami ingin menjamin keluarga korban tidak terlantar,” kata Rozik.
DPR: Freeport Abaikan Keselamatan Pekerja
WAKIL Ketua Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfiz menyatakan PT Freeport Indonesia mengabaikan keselamatan kerja sehingga menyebabkan 38 pekerjanya menjadi korban longsor terowongan di perusahaan tambang itu.
Irgan di Jakarta, Rabu, mengatakan pihak perusahaan membiarkan para karyawan mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas K3 (Kesehatan dan Kesehatan Kerja) di ruang kelas bawah tanah area terowongan Big Gossan, Mimika, Papua, yang runtuh pada Selasa (14/5).
"Ruang kelas bawah tanah di terowongan itu runtuh sehingga 38 pekerjanya menjadi korban, sebagian ada yang meninggal, dievakuasi ke rumah sakit, dan ada yang masih tertimbun reruntuhan," katanya dikutip ANTARA.
Ia menegaskan banyaknya korban tersebut membuktikan perusahaan tidak mempertimbangkan kewajiban faktor K3 yang seharusnya menjadi prioritas.
Kondisi ruang bawah tanah tidak layak digunakan, ujar pimpinan Komisi DPR yang antara lain membidangi pengawasan ketenagakerjaan itu.
Irgan yang berasal dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengatakan ruang bawah tanah seperti itu tidak seharusnya difungsikan untuk kegiatan apapun termasuk sebagai sarana pelatihan, karena sewaktu-waktu dapat longsor dan runtuh, menimbulkan kerugian besar keselamatan kerja.
"Kenapa tidak ditutup sejak lama sekaligus dinyatakan bahwa ruangan itu terlarang untuk aktivitas pekerja," katanya menyesalkan.
Ia menilai perusahaan tambang internasional asal AS itu tidak berhati-hati mengantisipasi aspek K3 terhadap karyawannya.
Komisi IX DPR, kata Irgan, berharap pemerintah secepatnya tanggap membentuk tim investigasi untuk menyelidiki kasus itu.
"Jika ada fakta-fakta untuk dilanjutkan secara hukum maka Freeport harus bertanggung jawab menghadapi konsekuensi hukum, di samping menetapkan ganti rugi dan santunan bagi para korban dan keluarganya," katanya.
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.