Jokowi Pilih Pantai Samas, Sebagai Pembuka Proyek Listrik 35.000 MW 
Siang ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meresmikan dimulainya pembangunan proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW). Uniknya, peresmian proyek tersebut dilakukan di pinggir pantai, yakni Pantai Samas di Bantul, Yogyakarta. Jokowi meresmikan adalah Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (Angin) di Yogyakarta berkapasitas 55 MW.
Nantinya di beberapa lokasi, akan dilakukan secara bersama-sama groundbreaking atau pemancangan tiang pertama, beberapa proyek pembangkit listrik dengan kapasitas 10.000 MW, dari total target pembangunan 35.000 MW dalam lima tahun ke depan.
Pembangkit listrik lain yang juga mulai dibangun adalah, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede di Sumedang, Jawa Barat berkapasitas 2 x 55 MW.
Tidak hanya peresmiaan groundbreaking pembangkit listrik, di Pantai Samas Jokowi akan menyaksikan ratusan penandatangan kerjasama, antara PLN dengan Pertamina, Perusahaan Gas Negara (PGN), dan perusahaan swasta lainnya. Kerjasama ini khususnya soal pasokan energi untuk pembangkit, mulai dari batu bara sampai gas bumi.
Peresmian proyek ini direncanakan pada Pukul 12.00 WIB, Senin (4/5/2015).
Seperti diketahui, Jokowi menargetkan dalam lima tahun ke depan, harus terbangun pembangkit listrik baru dengan kapasitas total 35.000 MW. Ini ditambah 7.000 MW yang sudah dalam tahap pembangunan, sehingga totalnya 42.000 MW.
"Target 35.000 MW bukanlah target yang ringan, tapi harus dicapai dengan kerja keras. Listrik yang cukup adalah kunci bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat," kata Jokowi usai mengunjungi kantor PLN Pusat beberapa waktu lalu.
Saat ini kapasitas listrik nasional hanya sekitar 52.000 MW. Jumlah tersebut masih kurang, mengingat masih banyak warga di Indonesia belum menikmati listrik, dan banyak daerah yang mengalami pemadaman listrik, akibat defisit alias kekurangan listrik.
Menteri ESDM Sudirman Said mengungkapkan, untuk membangun listrik sebanyak 35.000 MW bukan merupakan keharusan tetapi kebutuhan. Dibutuhkan dana kurang lebih Rp 1.189 triliun untuk membangun pembangki sebanyak itu. Di mana sekitar Rp 609 triliun dari PT PLN (Persero), sisanya Rp 580 triliun dari pihak swasta atau IPP.
"Dana tersebut untuk membangun pembangkit kapasitas total 35.000 MW, 46.597 kms jaringan transmisi, 109 giga volt amper (GVA) gardu induk, bukan pekerjaan yang mudah, tapi harus dilakukan," tutup Sudirman. (rrd/dnl)Ekspor Batu Bara dan Gas Berkurang
Indonesia sampai saat ini masih tercatat sebagai produsen, sekaligus eksportir terbesar batu bara dan gas bumi di dunia. Jumlah ekspor kedua komoditas ini akan berkurang. Kenapa?
Karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun sejumlah pembangkit listrik dengan total kapasitas 35.000 megawatt (MW) dalam 5 tahun ke depan. Pembangkit listrik ini memerlukan bahan bakar batu bara dan gas.
"Akan ada keseimbangan yang baru terkait ekspor batu bara dan gas bumi, ketika pembangkit 35.000 MW ini selesai," ujar Menteri ESDM Sudirman Said, di Kantor PLN Yogyakarta, Senin (4/5/2015).
Sudirman menjelaskan, dari total 35.000 MW, sebagian besar atau sekitar 20.000 MW merupakan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang bahan bakarnya menggunakan batu bara.
"PLTU 20.000 MW membutuhkan 80-90 juta ton batu bara. Itu masih cukup karena produksi batu bara kita setahun sekitar 400 juta ton. Selama ini, sebagian besar diekspor, namun setelah selesai proyek pembangkit ini, jumlah yang diekspor akan berkurang, karena lebih banyak terserap ke domestik untuk PLTU," ungkap Sudirman.
Selain itu, sekitar 15.000 MW dari 35.000 MW merupakan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG). Bila ini terbangun, akan dibutuhkan bahan bakar gas 1.100 british thermal unit per hari (BBTUD).
Kebutuhan besar ini akan mendorong pembangunan infrastruktur gas bumi, mulai dari produksi hingga pengangkutan ke pembangkit listrik.
"Ini belum termasuk konsumsi gas untuk pembangkit yang sudah beroperasi saat ini 1.250 BBTUD. Nantinya dengan selesainya proyek 35.000 MW yang dimulai hari ini dan diluncurkan Pak Presiden, dan selesai secara bertahap dalam lima tahun ke depan, akan ada keseimbangan baru terkait produksi batu bara dan gas bumi kita, dan dengan sesuai desain besar kita, makin hari alokasi energi primer kita makin untuk domestik," tutup Sudirman.(rrd/dnl)Bakal Serap 3 Juta Tenaga Kerja
Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini akan meluncurkan program pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW). Proyek ini akan banyak menggunakan produk industri dalam negeri, dan membuka lapangan kerja hingga 3 juta orang.
Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, secara alamiah proyek 35.000 MW akan menjadi penggerak pertumbuhan sosial ekonomi. Proyek ini bukan hanya mendorong industri dan investasi, namun juga lapangan kerja, hingga serapan komponen dalam negeri.
"Industri pasti tumbuh, karena melalui program 35.000 MW ini, akan membutuhan 75.000 set tower transmisi dan 1.382 unit gardu induk yang harus dibangun," kata Sudirman ditemui, di PLN Yogyakarta, Senin (4/5/2015).
Ia menambahkan, program 35.000 WM ini juga membutuhkan 391.500 km konduktor alumunium, 2.600 set trafo, serta menyerap 3,5 juta ton baja profil dan pipa luar pembangkit.
"Apabila investor luar negeri lebih diakomodasi, maka akan makin besar efek dorongnya bagi industri dalam negeri," ujarnya.
Selain mendorong industri dalam negeri, kata Sudirman, proyek ini juga akan lebih banyak membuka lapangan kerja. Diperkirakan sekitar 650.000 tenaga kerja langsung akan terlibat diproyek ini, dan 3 juta orang tenaga kerja tidak langsung akan menerima manfaat keberadaan proyek-proyek pembangkit listrik 35.000 MW.
"Bila 1 tenaga kerja membawa manfaat bagi palin tidak 4 orang lainnya, maka sekitar 20 juta orang akan mendapatkan manfaat ekonomi. Belum lagi bagi listrik yang dihasilkan, sudah pasti akan menggairahkan aktivitas sosial-ekonomi rakyat Indonesia," tegasnya.
Mantan Direktur Utama Pindad ini memperkirakan, proyek ini akan mampu menyerap komponen dalam negeri hingga 40% dari total kebutuhan investasi untuk membangun pembangkit 35.000 MW.
"Dibutuhkan dana investasi sekitar Rp 1.100 triliun untuk membangun pembangkit sebesar 35.000 MW, 40% kita yakin terserap dari komponen dalam negeri atau sekitar Rp 440 triliun," tutupnya.(rrd/dnl)Mantan Bos PLN dan 'Wanita Listrik' Jadi Pengawal Proyek 35.000 MW
Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya program membangun pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW) dalam lima tahun ke depan. Agar program ini sukses, Menteri ESDM Sudirman Said meminta dua orang menjadi pengawal proyek ini.
Pertama adalah mantan Direktur Utama PT PLN (Persero) Nur Pamudji. Nur mendapat mandat untuk mencarikan solusi atau jalan keluar apabila pihak swasta yang membangun listrik dari program 35.000 MW. Nur juga menjadi Kepala Unit Pelaksanaan Program Pembangunan Ketenagalistrikan (UP3K).
"Bila PLN mengalami hambatan dalam pembangunan listrik, dia memiliki akses langsung kepada pemerintah untuk dibantu menyelesaikan hambatan. Sementara selama ini bila hambatan pengembangan listrik dialami pihak swasta (IPP) tidak ada sarana mereka untuk akses langsung ke pemerintah," ucap Nur ditemui di Kantor PLN Yogyakarta, Senin (4/5/2015).
Nur mengatakan, sementara seperti diketahui proyek 35.000 MW porsi swasta jauh lebih besar yakni mencapai 25.000 MW, sementara PLN hanya 15.000 MW.
"Tim ini akan melayani, mencarikan jalan keluar atau solusi bagi pihak swasta yang mengalami hambatan dalam proyek listriknya. Tim ini harus seaktif mungkin," ucap Nur.
Tim ini lebih melayani proyek pembangkit swasta yang skalanya besar. Sementara untuk pembangkit listrik kapasitasnya kecil dan dilakukan oleh koperasi atau swadaya masyarakat, akan dikawal oleh 'Wanita Listrik' Tri Mumpuni.
"Bagaimana proyek sebesar ini tidak hanya dinikmati pengusaha besar, tapi juga koperasi atau masyarakat kecil yang tinggal di pelosok daerah, di mana infrastruktur PLN tidak mampu menjangkau. Asas keadilan dalam pembangunan ekonomi harus dirasakan masyarakat kita dipelosok. Hal tersebut terbukti di beberapa daerah pelosok yang dibangun dengan mengandalkan potensi dan kemandirian masyarakat di daerah terpencil," kata Tri Mumpuni.
Menteri ESDM Sudirman Said memang sengaja merekrut Tri Mumpuni, karena terbukti selama ini sudah membangun 80 titik pembangkit listrik skala koperasi. (rrd/ang) Ini Bukan Proyek Ambisius
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meresmikan dimulainya berbagai proyek pembangkit listrik, dalam program 35.000 megawatt (MW) untuk lima tahun ke depan. Peresmian proyek ini dilakukan di Pantai Samas, Bantul, Yogyakarta siang ini.
Dalam sambutan, Jokowi menegaskan bahwa proyek ini bukan lah proyek infrastruktur yang ambisius. Kebutuhan listrik di Indonesia sangat diperlukan karena masih banyak daerah yang defisit listrik.
"Ini bukan proyek yang ambisius. Dan bukan sebuah target yang sangat tinggi," kata Jokowi saat membuka peresmian proyek 35.000 MW, Senin (4/5/2015).
Jokowi mengatakan pemerintah punya utang kepada rakyat yang harus dipenuhi karena banyak rakyat Indonesia yang belum menikmati listrik.
"Setiap ke kabupaten selalu kelihatan defisit listrik. Mau bangun hotel dan industri harus listrik harus ada. Kapan kita mau kembangkan industrialisasi kalau listriknya belum ada," kata Jokowi.
Berikut daftar proyek yang diresmikan:
a. Penandatangan PPA
PLTB (angin) Samas di Yogyakarta, kapasitasnya 50 MW
PLTU (batu bara) Kendari 3, Sulawesi Tenggara, kapasitas 2 x 50 MW
PLTA (air) Malea, Sulawesi Selatan, kapasitas 2 x 125 MW
PLTU (baru bara) Jeneponto ekspansi, Sulawesi Selatan, kapasitasnya 2 x 125 MW
b. Penandatangan Lol untuk engineering, procurement, construction (EPC) PLTU Grati, Pasuruan, Jawa Timur, kapasitasnya 450 MW.
c. Groundbreaking
PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, kapasitasnya 2 x 55 MW
PLTU Pangkalan Susu unit III dan IV, Sumatera Utara, kapasitas 2 x 220 MW
PLTU Takalar, Sulawesi Selatan, kapasitas 2 x 100 MW
d. Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) sebesar 50 british thermal unit per hari (BBTUD), sampai komitmen pemerintah dalam mendukung pasokan energi primer yang krusial bagi kesuksesan program 35.000 MW.(hen/ang)Jokowi Tak Bangun Pembangkit 35.000 MW, RI Bisa Krisis Listrik
Mulai hari ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan proyek pembangkit listrik dengan total kapasitas 35.000 megawatt (MW). Proyek ini penting untuk mencegah krisis listrik.
"Kalau tidak dibangun. Maka ancaman krisis listrik pasti terjadi. Maka setelah menjadi Menteri ESDM, fokus utama kita adalah mempercepat pembangunan tenaga listrik. Agar tidak terjadi krisis listrik," jelas Menteri ESDM Sudirman Said, saat peresmian sejumlah proyek listrik oleh Presiden Jokowi di Pantai Samas, Bantul, Yogyakarta, Senin (4/5/2015).
Proyek pembangkit listrik yang dibangun Jokowi ini total investasinya mencapai Rp 1.100 triliun.
Listrik menjadi faktor penting penggerak ekonomi masyarakat. Target pertumbuhan ekonomi hingga 6%/tahun dalam lima tahun ke depan, membutuhkan pasokan listrik baru sebanyak 7.000 MW tiap tahunnya.
Sudirman mengatakan, dirinya bersama Kementerian ESDM sudah melakukan banyak terobosan dengan mengeluarkan aturan percepatan pembangunan proyek pembangkit listrik.
Beberapa yang dilakukan antara lain adalah membuat perizinan terpadu satu pintu untuk percepat izin, dan mengeluarkan peraturan Menteri ESDM No.1/2015, serta No.3/2015 soal pemberian insentif bagi swasta untuk menjual listriknya ke PLN. Tujuannya, tanpa negosiasi panjang, sudah ada tarif listriknya.
"Belajar dari masa lalu kita harus mengawal ketat agar program ini tidak seperti di masa lalu. Kita buat unit khusus untuk mengurai sumbatan yang menghambat pengembangan proyek listrik di Indonesia," tegas Sudirman.(dnl/hen)
Siang ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meresmikan dimulainya pembangunan proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW). Uniknya, peresmian proyek tersebut dilakukan di pinggir pantai, yakni Pantai Samas di Bantul, Yogyakarta. Jokowi meresmikan adalah Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (Angin) di Yogyakarta berkapasitas 55 MW.Nantinya di beberapa lokasi, akan dilakukan secara bersama-sama groundbreaking atau pemancangan tiang pertama, beberapa proyek pembangkit listrik dengan kapasitas 10.000 MW, dari total target pembangunan 35.000 MW dalam lima tahun ke depan.
Pembangkit listrik lain yang juga mulai dibangun adalah, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede di Sumedang, Jawa Barat berkapasitas 2 x 55 MW.
Tidak hanya peresmiaan groundbreaking pembangkit listrik, di Pantai Samas Jokowi akan menyaksikan ratusan penandatangan kerjasama, antara PLN dengan Pertamina, Perusahaan Gas Negara (PGN), dan perusahaan swasta lainnya. Kerjasama ini khususnya soal pasokan energi untuk pembangkit, mulai dari batu bara sampai gas bumi.
Peresmian proyek ini direncanakan pada Pukul 12.00 WIB, Senin (4/5/2015).
Seperti diketahui, Jokowi menargetkan dalam lima tahun ke depan, harus terbangun pembangkit listrik baru dengan kapasitas total 35.000 MW. Ini ditambah 7.000 MW yang sudah dalam tahap pembangunan, sehingga totalnya 42.000 MW.
"Target 35.000 MW bukanlah target yang ringan, tapi harus dicapai dengan kerja keras. Listrik yang cukup adalah kunci bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat," kata Jokowi usai mengunjungi kantor PLN Pusat beberapa waktu lalu.
Saat ini kapasitas listrik nasional hanya sekitar 52.000 MW. Jumlah tersebut masih kurang, mengingat masih banyak warga di Indonesia belum menikmati listrik, dan banyak daerah yang mengalami pemadaman listrik, akibat defisit alias kekurangan listrik.
Menteri ESDM Sudirman Said mengungkapkan, untuk membangun listrik sebanyak 35.000 MW bukan merupakan keharusan tetapi kebutuhan. Dibutuhkan dana kurang lebih Rp 1.189 triliun untuk membangun pembangki sebanyak itu. Di mana sekitar Rp 609 triliun dari PT PLN (Persero), sisanya Rp 580 triliun dari pihak swasta atau IPP.
"Dana tersebut untuk membangun pembangkit kapasitas total 35.000 MW, 46.597 kms jaringan transmisi, 109 giga volt amper (GVA) gardu induk, bukan pekerjaan yang mudah, tapi harus dilakukan," tutup Sudirman. (rrd/dnl)Ekspor Batu Bara dan Gas Berkurang
Indonesia sampai saat ini masih tercatat sebagai produsen, sekaligus eksportir terbesar batu bara dan gas bumi di dunia. Jumlah ekspor kedua komoditas ini akan berkurang. Kenapa?Karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun sejumlah pembangkit listrik dengan total kapasitas 35.000 megawatt (MW) dalam 5 tahun ke depan. Pembangkit listrik ini memerlukan bahan bakar batu bara dan gas.
"Akan ada keseimbangan yang baru terkait ekspor batu bara dan gas bumi, ketika pembangkit 35.000 MW ini selesai," ujar Menteri ESDM Sudirman Said, di Kantor PLN Yogyakarta, Senin (4/5/2015).
Sudirman menjelaskan, dari total 35.000 MW, sebagian besar atau sekitar 20.000 MW merupakan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang bahan bakarnya menggunakan batu bara.
"PLTU 20.000 MW membutuhkan 80-90 juta ton batu bara. Itu masih cukup karena produksi batu bara kita setahun sekitar 400 juta ton. Selama ini, sebagian besar diekspor, namun setelah selesai proyek pembangkit ini, jumlah yang diekspor akan berkurang, karena lebih banyak terserap ke domestik untuk PLTU," ungkap Sudirman.
Selain itu, sekitar 15.000 MW dari 35.000 MW merupakan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG). Bila ini terbangun, akan dibutuhkan bahan bakar gas 1.100 british thermal unit per hari (BBTUD).
Kebutuhan besar ini akan mendorong pembangunan infrastruktur gas bumi, mulai dari produksi hingga pengangkutan ke pembangkit listrik.
"Ini belum termasuk konsumsi gas untuk pembangkit yang sudah beroperasi saat ini 1.250 BBTUD. Nantinya dengan selesainya proyek 35.000 MW yang dimulai hari ini dan diluncurkan Pak Presiden, dan selesai secara bertahap dalam lima tahun ke depan, akan ada keseimbangan baru terkait produksi batu bara dan gas bumi kita, dan dengan sesuai desain besar kita, makin hari alokasi energi primer kita makin untuk domestik," tutup Sudirman.(rrd/dnl)Bakal Serap 3 Juta Tenaga Kerja
Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini akan meluncurkan program pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW). Proyek ini akan banyak menggunakan produk industri dalam negeri, dan membuka lapangan kerja hingga 3 juta orang.Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, secara alamiah proyek 35.000 MW akan menjadi penggerak pertumbuhan sosial ekonomi. Proyek ini bukan hanya mendorong industri dan investasi, namun juga lapangan kerja, hingga serapan komponen dalam negeri.
"Industri pasti tumbuh, karena melalui program 35.000 MW ini, akan membutuhan 75.000 set tower transmisi dan 1.382 unit gardu induk yang harus dibangun," kata Sudirman ditemui, di PLN Yogyakarta, Senin (4/5/2015).
Ia menambahkan, program 35.000 WM ini juga membutuhkan 391.500 km konduktor alumunium, 2.600 set trafo, serta menyerap 3,5 juta ton baja profil dan pipa luar pembangkit.
"Apabila investor luar negeri lebih diakomodasi, maka akan makin besar efek dorongnya bagi industri dalam negeri," ujarnya.
Selain mendorong industri dalam negeri, kata Sudirman, proyek ini juga akan lebih banyak membuka lapangan kerja. Diperkirakan sekitar 650.000 tenaga kerja langsung akan terlibat diproyek ini, dan 3 juta orang tenaga kerja tidak langsung akan menerima manfaat keberadaan proyek-proyek pembangkit listrik 35.000 MW.
"Bila 1 tenaga kerja membawa manfaat bagi palin tidak 4 orang lainnya, maka sekitar 20 juta orang akan mendapatkan manfaat ekonomi. Belum lagi bagi listrik yang dihasilkan, sudah pasti akan menggairahkan aktivitas sosial-ekonomi rakyat Indonesia," tegasnya.
Mantan Direktur Utama Pindad ini memperkirakan, proyek ini akan mampu menyerap komponen dalam negeri hingga 40% dari total kebutuhan investasi untuk membangun pembangkit 35.000 MW.
"Dibutuhkan dana investasi sekitar Rp 1.100 triliun untuk membangun pembangkit sebesar 35.000 MW, 40% kita yakin terserap dari komponen dalam negeri atau sekitar Rp 440 triliun," tutupnya.(rrd/dnl)Mantan Bos PLN dan 'Wanita Listrik' Jadi Pengawal Proyek 35.000 MW
Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya program membangun pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW) dalam lima tahun ke depan. Agar program ini sukses, Menteri ESDM Sudirman Said meminta dua orang menjadi pengawal proyek ini.Pertama adalah mantan Direktur Utama PT PLN (Persero) Nur Pamudji. Nur mendapat mandat untuk mencarikan solusi atau jalan keluar apabila pihak swasta yang membangun listrik dari program 35.000 MW. Nur juga menjadi Kepala Unit Pelaksanaan Program Pembangunan Ketenagalistrikan (UP3K).
"Bila PLN mengalami hambatan dalam pembangunan listrik, dia memiliki akses langsung kepada pemerintah untuk dibantu menyelesaikan hambatan. Sementara selama ini bila hambatan pengembangan listrik dialami pihak swasta (IPP) tidak ada sarana mereka untuk akses langsung ke pemerintah," ucap Nur ditemui di Kantor PLN Yogyakarta, Senin (4/5/2015).
Nur mengatakan, sementara seperti diketahui proyek 35.000 MW porsi swasta jauh lebih besar yakni mencapai 25.000 MW, sementara PLN hanya 15.000 MW.
"Tim ini akan melayani, mencarikan jalan keluar atau solusi bagi pihak swasta yang mengalami hambatan dalam proyek listriknya. Tim ini harus seaktif mungkin," ucap Nur.
Tim ini lebih melayani proyek pembangkit swasta yang skalanya besar. Sementara untuk pembangkit listrik kapasitasnya kecil dan dilakukan oleh koperasi atau swadaya masyarakat, akan dikawal oleh 'Wanita Listrik' Tri Mumpuni.
"Bagaimana proyek sebesar ini tidak hanya dinikmati pengusaha besar, tapi juga koperasi atau masyarakat kecil yang tinggal di pelosok daerah, di mana infrastruktur PLN tidak mampu menjangkau. Asas keadilan dalam pembangunan ekonomi harus dirasakan masyarakat kita dipelosok. Hal tersebut terbukti di beberapa daerah pelosok yang dibangun dengan mengandalkan potensi dan kemandirian masyarakat di daerah terpencil," kata Tri Mumpuni.
Menteri ESDM Sudirman Said memang sengaja merekrut Tri Mumpuni, karena terbukti selama ini sudah membangun 80 titik pembangkit listrik skala koperasi. (rrd/ang) Ini Bukan Proyek Ambisius
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meresmikan dimulainya berbagai proyek pembangkit listrik, dalam program 35.000 megawatt (MW) untuk lima tahun ke depan. Peresmian proyek ini dilakukan di Pantai Samas, Bantul, Yogyakarta siang ini.Dalam sambutan, Jokowi menegaskan bahwa proyek ini bukan lah proyek infrastruktur yang ambisius. Kebutuhan listrik di Indonesia sangat diperlukan karena masih banyak daerah yang defisit listrik.
"Ini bukan proyek yang ambisius. Dan bukan sebuah target yang sangat tinggi," kata Jokowi saat membuka peresmian proyek 35.000 MW, Senin (4/5/2015).
Jokowi mengatakan pemerintah punya utang kepada rakyat yang harus dipenuhi karena banyak rakyat Indonesia yang belum menikmati listrik.
"Setiap ke kabupaten selalu kelihatan defisit listrik. Mau bangun hotel dan industri harus listrik harus ada. Kapan kita mau kembangkan industrialisasi kalau listriknya belum ada," kata Jokowi.
Berikut daftar proyek yang diresmikan:
a. Penandatangan PPA
PLTB (angin) Samas di Yogyakarta, kapasitasnya 50 MW
PLTU (batu bara) Kendari 3, Sulawesi Tenggara, kapasitas 2 x 50 MW
PLTA (air) Malea, Sulawesi Selatan, kapasitas 2 x 125 MW
PLTU (baru bara) Jeneponto ekspansi, Sulawesi Selatan, kapasitasnya 2 x 125 MW
b. Penandatangan Lol untuk engineering, procurement, construction (EPC) PLTU Grati, Pasuruan, Jawa Timur, kapasitasnya 450 MW.
c. Groundbreaking
PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, kapasitasnya 2 x 55 MW
PLTU Pangkalan Susu unit III dan IV, Sumatera Utara, kapasitas 2 x 220 MW
PLTU Takalar, Sulawesi Selatan, kapasitas 2 x 100 MW
d. Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) sebesar 50 british thermal unit per hari (BBTUD), sampai komitmen pemerintah dalam mendukung pasokan energi primer yang krusial bagi kesuksesan program 35.000 MW.(hen/ang)Jokowi Tak Bangun Pembangkit 35.000 MW, RI Bisa Krisis Listrik
Mulai hari ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan proyek pembangkit listrik dengan total kapasitas 35.000 megawatt (MW). Proyek ini penting untuk mencegah krisis listrik."Kalau tidak dibangun. Maka ancaman krisis listrik pasti terjadi. Maka setelah menjadi Menteri ESDM, fokus utama kita adalah mempercepat pembangunan tenaga listrik. Agar tidak terjadi krisis listrik," jelas Menteri ESDM Sudirman Said, saat peresmian sejumlah proyek listrik oleh Presiden Jokowi di Pantai Samas, Bantul, Yogyakarta, Senin (4/5/2015).
Proyek pembangkit listrik yang dibangun Jokowi ini total investasinya mencapai Rp 1.100 triliun.
Listrik menjadi faktor penting penggerak ekonomi masyarakat. Target pertumbuhan ekonomi hingga 6%/tahun dalam lima tahun ke depan, membutuhkan pasokan listrik baru sebanyak 7.000 MW tiap tahunnya.
Sudirman mengatakan, dirinya bersama Kementerian ESDM sudah melakukan banyak terobosan dengan mengeluarkan aturan percepatan pembangunan proyek pembangkit listrik.
Beberapa yang dilakukan antara lain adalah membuat perizinan terpadu satu pintu untuk percepat izin, dan mengeluarkan peraturan Menteri ESDM No.1/2015, serta No.3/2015 soal pemberian insentif bagi swasta untuk menjual listriknya ke PLN. Tujuannya, tanpa negosiasi panjang, sudah ada tarif listriknya.
"Belajar dari masa lalu kita harus mengawal ketat agar program ini tidak seperti di masa lalu. Kita buat unit khusus untuk mengurai sumbatan yang menghambat pengembangan proyek listrik di Indonesia," tegas Sudirman.(dnl/hen)
★ detik
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.