Indonesia bersama Meksiko, Nigeria, dan Turki mendapat julukan baru sebagai calon raksasa ekonomi dunia.
Empat negara ini - disingkat MINT - diperkirakan akan menggeser pesona Brasil, Rusia, India dan Cina (BRIC) yang pertumbuhan ekonominya mengesankan dalam beberapa tahun terakhir.
Dilihat dari sejumlah faktor, Indonesia memang punya potensi untuk berkembang pesat. Ekonom Indef Enny Sri Hartati menyebut potensi Indonesia sebetulnya jauh lebih besar dari India dan Cina, yang sudah lebih dulu jadi primadona investor dunia.
"Pertumbuhan ekonomi utamanya ditunjang oleh dua faktor, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya alam. Indonesia unggul di dua faktor ini. Tapi potensi, lagi-lagi hanya sebatas potensi. Kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, potensi bisa hilang dan pihak lain yang menikmati."
Lalu, pertanyaannya mampukah Indonesia berbenah untuk mencapai ekonomi lepas landas? Dan mungkinkah tahun ini menjadi titik balik menuju pertumbuhan ekonomi dua digit?
Siapa MINT?
Empat negara ini - disingkat MINT - diperkirakan akan menggeser pesona Brasil, Rusia, India dan Cina (BRIC) yang pertumbuhan ekonominya mengesankan dalam beberapa tahun terakhir.
Dilihat dari sejumlah faktor, Indonesia memang punya potensi untuk berkembang pesat. Ekonom Indef Enny Sri Hartati menyebut potensi Indonesia sebetulnya jauh lebih besar dari India dan Cina, yang sudah lebih dulu jadi primadona investor dunia.
"Pertumbuhan ekonomi utamanya ditunjang oleh dua faktor, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya alam. Indonesia unggul di dua faktor ini. Tapi potensi, lagi-lagi hanya sebatas potensi. Kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, potensi bisa hilang dan pihak lain yang menikmati."
Lalu, pertanyaannya mampukah Indonesia berbenah untuk mencapai ekonomi lepas landas? Dan mungkinkah tahun ini menjadi titik balik menuju pertumbuhan ekonomi dua digit?
Siapa MINT?
- Meksiko, Indonesia, Nigeria, dan Turki. Empat negara yang dianggap lebih 'segar' dibandingkan BRIC.
- Dalam 20 tahun ke depan MINT merasakan peningkatan jumlah angkatan kerja.
- Jika MINT menerapkan kebijakan ekonomi yang tepat, beberapa dari mereka mungkin bisa menyamai pertumbuhan ekonomi dua digit ala China yang diperoleh pada periode 2003 dan 2008 lalu.
Latihan udara TNI AU dan penerbangan VVIP kepala negara harus berbagi dengan pesawat komersil.
Momok Infrastruktur
Sebagian Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jumat (10/01) pagi itu sudah disulap menjadi bandara komersial. Di luar terminal, kios makanan buka sendari pagi, begitupun taksi berbagai rupa siap sudah berderet menanti penumpang.
Di dalam, sejumlah petugas sebuah maskapai sibuk di balik bilik-bilik check-in, pemindai barang disiapkan di depan ruang tunggu berkarpet, dan sesekali suara pengumuman jadwal penerbangan terbaru dikumandangkan dari mikrofon.
Pagi itu, pesawat maskapai bertarif rendah Citilink terbang perdana dari Halim menuju Malang. Ini adalah penerbangan komersial terjadwal pertama yang beroperasi pada 10 Januari lalu di bandara militer itu.
Transformasi Halim ini terbilang mendesak untuk mengurangi padatnya lalu lintas Bandara Soekarno Hatta.
Kapasitas Soekarno Hatta hanya bisa menampung 22 juta penumpang per tahunnya, pada 2013 lalu sudah kelebihan kapasitas dua kali lipat dan terpaksa menerbangkan 55 juta orang.
Kementerian Perhubungan mengambil jalan cepat. Halim yang cukup padat dengan aktivitas militer dan penerbangan VVIP harus berbagi dengan pesawat komersil, bahkan sebelum analisa dampak lingkungan rampung dilakukan.
Pemindahan sebagian penerbangan ke Halim dinilai tidak berdampak signifikan.
Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono berkilah ini hanya solusi sementara. "Jangka menengah, Soekarno Hatta akan diperluas dan jangka panjang akan dibangun bandara baru di Karawang."
Namun menurut Pakar Transportasi Universitas Indonesia, Ellen Tangkudung, ini adalah contoh nyata bagaimana desain infrastruktur di Indonesia lamban dan tidak pernah bisa mengantisipasi tingginya permintaan.
Pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dengan rerata 6% per tahun dan munculnya tren penerbangan murah telah membuka akses bagi siapapun untuk terbang.
"[Pemerintah] seperti pemadam kebakaran saja ini, di Soekarno Hatta sudah sangat overload kemudian diredam sedikit dengan pindah ke Halim," katanya.
Menurut ekonom Enny Sri Hartati letak permasalahan justru lebih dalam. "Ini soal kesalahan desain kebijakan pembangunan," katanya.
"Pembangunan berlangsung terus menerus, karena itu harus ada peta jalannya, pendek, menengah, dan panjang. Kita saat ini punya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), tetapi sifatnya dijalankan berdasarkan tafsir dan keinginan dari yang berkuasa. Kalau rezim berubah, peta jalan berubah, bagaimana bisa berkesinambungan?"
Selain itu, pembangunan terpusat di sekitaran Jawa juga menjadi penghambat, padahal potensi di luar Jawa sangat besar.
Pentingnya pertumbuhan ekonomi
- Pertumbuhan ekonomi diukur dari Produk Domestik Bruto (PDB), yakni nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh sebuah negara.
- Meningkatnya PDB berarti produksi barang dan jasa di sebuah negara juga meningkat sehingga otomatis membuka lapangan pekerjaan.
- Penambahan lapangan pekerjaan sangat dibutuhkan untuk menekan angka pengangguran, yang menurut data BPS per Agustus jumlahnya mencapai 7,39 juta jiwa.
- Lapangan pekerjaan juga bisa menekan angka kemiskinan yang per September 2013 mencapai 28 juta orang.
Kebijakan yang membatasi dan birokrasi
Selain masalah infrastruktur yang terus membayangi pertumbuhan, berbagai masalah birokrasi dan kebijakan yang membatasi gerak pengusaha juga dinilai akan menjadi penghambat.
Awal tahun ini misalnya pelaku ekonomi dihadapkan aturan pelarangan ekspor mineral mentah.
"Dalam 15-20 tahun, kita tidak bisa mengandalkan sumber daya alam. Karena produksi shale gas di Amerika Serikat akan membuat ketergantungan AS terhadap Timur Tengah berkurang.
"Begitu ketergantungan berkurang, harga minyak dan komoditas akan menurun, padahal 65% ekspor Indonesia [saat ini] masih terkait dengan komoditas dan energi," katanya dalam Indonesia Summit, Rabu (15/10) di Jakarta.
Pengusaha tambang nasional mengklaim larangan ekspor mineral mentah untungkan tambang asing.
Konsultan bisnis dan CEO CastleAsia, James Castle, mengatakan aturan ini mungkin bagus dalam jangka panjang, tetapi dalam jangka pendek kebijakan ini tidak hanya menyakiti investor asing yang ingin memanam modal di sektor minerba, tetapi juga bagi investor dalam negeri.
Pasalnya, pemerintah hanya menentukan target, tanpa dibarengi rencana matang untuk menuju ke sana sehingga banyak pengusaha tambang yang kebingungan dan tidak siap.
"Ini adalah contoh gaya ekonomi perintah-dan-kontrol warisan era Soeharto. Saya beri tahu apa yang Anda lakukan. Caranya bagaimana? Anda cari tahu sendiri jalannya. Ini bukanlah perencanaan tapi perintah," kata James yang berpengalaman 20 tahun berbisnis di Indonesia.
Birokrasi dan manajemen pemerintahan yang buruk adalah pekerjaan rumah penting yang harus dibenahi, karena peran negara dalam beberapa tahun ke depan akan semakin dominan dibandingkan dengan sektor swasta untuk menggenjot perekonomian, lanjutnya.
Masih punya peluang
Meskipun ruang gerak investor semakin terbatas, nyatanya masih ada peluang yang terbuka lebar untuk mengembangkan bisnis di Indonesia.
Chatib Basri mengatakan berbagai insentif dan kelonggaran pajak ditawarkan dalam sektor tertentu untuk menggenjot inovasi dan teknologi.
Ini dilakukan untuk "mengakhiri era tenaga kerja murah" agar ekonomi dapat tumbuh berkelanjutan di masa depan.
Industri garmen Indonesia merupakan salah satu sektor yang paling bisa bersaing di dunia.
"Kita harus bergerak ke inovasi dan teknologi. Kita tidak bicara soal membuat roket atau pesawat tetapi dalam sektor garmen, misal, kita bisa menumbuhkan pasar khusus, batik, fesyen."
"Victoria Secret misalnya diproduksi di sini karena kualitasnya bagus," katanya.
Untuk menunjang inovasi tersebut, Kementerian Keuangan menawarkan sejumlah keringanan bagi perusahaan yang akan membangun pusat riset dan teknologi di Indonesia. Sektor swasta diharapkan mampu memperbanyak lembaga pelatihan agar kualitas sumber daya manusia meningkat.
Selain itu, industri di sektor tengah akan mendapat insentif karena kebanyakan industri manufaktur Indonesia hanya terpusat di sekor hulu dan hilir saja.
PDB Indonesia
2011 6,5%
2012 6,2%
2013 5,6%*
2014 5,3%*
*) proyeksi Bank Dunia
"Kalau ekonomi tumbuh pesat tetapi porsinya timpang, kesenjangan akan semakin tinggi dan yang menikmati kekayaan hanya sekian persen saja."(Enny Sri Hartati)
Titik balik
Dengan berbagai hambatan dan peluang, tahun 2014 bisa dikatakan menjadi titik balik yang akan menentukan ke mana arah ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun mendatang.
Kepemimpinan menurut Ekonom Indef Enny Sri Hartati menjadi kunci untuk membenahi semua persoalan infrastruktur dan birokrasi.
Pemimpin baru, lanjutnya, harus bisa memetakan dan mengarahkan perekonomian sesuai dengan amanat undang-undang, bukan sekedar mengejar ambisi untuk tumbuh dua digit.
"Apakah harus dua digit? Apakah kita harus meniru pertumbuhan Cina? Menurut saya tidak. Karena amanat undang-undang dasar sangat jelas sekali bahwa tugasnya adalah menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Apakah pertumbuhan dua digit perlu? Itu adalah instrumen saja yang dipilih untuk mencapai tujuan."
"Kalau ekonomi tumbuh pesat tetapi porsinya timpang, kesenjangan akan semakin tinggi dan yang menikmati kekayaan hanya sekian persen saja," tambahnya.
"Yang terpenting adalah membangun pertumbuhan yang berkualitas dengan pilar ekonomi negara, swasta, dan rakyat sama-sama kokoh dan mandiri. Ini yang harus kita cermati dari visi para calon presiden nanti."
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.