Jakarta � Pemerintah akan memfokuskan diri membuka daerah terisolasi di Papua dan Papua Barat. Pembukaan daerah terisolasi itu merupakan langkah awal untuk menyejahterakan masyarakat di dua provinsi paling timur tersebut.
"Tahun ini, kami ingin meletakkan landasan baru yang lebih memperhatikan masalah dan kebutuhan spesifi k masyarakat di kampung-kampung terisolasi," kata Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Lukita Dinasyah Tuwo, saat membuka Rapat Koordinasi Khusus Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (17/4).
Bappenas mencatat di Papua dan Papua Barat, masih ada 18 kabupaten yang terisolasi. Dua pertiga distrik di 18 kabupaten itu tak dapat dicapai langsung melalui jalur darat, sepertiganya tak dapat dicapai melalui laut atau sungai, dan sepertiga lainnya tak bisa dicapai melalui angkutan udara.
"Akibatnya, harga kebutuhan di Papua sangat tinggi," ujar Lukita. Di samping itu, hingga 2014, Bappenas akan fokus pada tujuh kebijakan pokok, antara lain ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, pengembangan ekonomi rakyat, peningkatan pelayanan pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, pengembangan infrastruktur dasar.[nsf/P-3]
"Tahun ini, kami ingin meletakkan landasan baru yang lebih memperhatikan masalah dan kebutuhan spesifi k masyarakat di kampung-kampung terisolasi," kata Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Lukita Dinasyah Tuwo, saat membuka Rapat Koordinasi Khusus Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (17/4).
Bappenas mencatat di Papua dan Papua Barat, masih ada 18 kabupaten yang terisolasi. Dua pertiga distrik di 18 kabupaten itu tak dapat dicapai langsung melalui jalur darat, sepertiganya tak dapat dicapai melalui laut atau sungai, dan sepertiga lainnya tak bisa dicapai melalui angkutan udara.
"Akibatnya, harga kebutuhan di Papua sangat tinggi," ujar Lukita. Di samping itu, hingga 2014, Bappenas akan fokus pada tujuh kebijakan pokok, antara lain ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, pengembangan ekonomi rakyat, peningkatan pelayanan pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, pengembangan infrastruktur dasar.[nsf/P-3]
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.