| Menko Perekonomian Hatta Rajasa |
Bandung - Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyerukan untuk menyetop ekspor bahan mentah.
"Stop menjual bahan mentah sumber daya alam. Bangsa kita memiliki banyak tenaga 'engineering' agar produk kita lebih kompetitif di luar," katanya saat menjadi pembicara kunci pada Sarasehan Kebangsaan "Menuju Era Baru Nasionalisme Ekonomi Indonesia" di Bandung, Sabtu.
Sarasehan diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) dan berlangsung di Aula Timur ITB serta dihadiri sekitar 400 peserta dari berbagai kalangan profesi termasuk sejumlah kepala daerah.
Hatta membawakan pemikiran dan pendapat bertajuk "Nasionalisme Ekonomi Indonesia Menuju Bangsa yang Unggul di Abad 21".
Ia menyatakan untuk menjadi bangsa yang unggul, Indonesia harus mengelola perekonomian nasional secara inovatif dan kreatif dengan menitikberatkan pada keunggulan sumber daya manusia dan teknologi.
Hatta, alumni Teknik Perminyakan ITB tahun 1973, menegaskan dalam tatanan perekonomian yang mengglobal saat ini tetap diperlukan "visible hand", tangan-tangan negara untuk melakukan intervensi dalam pasar terbuka dengan menciptakan sebuah pasar sosial yang berkeadilan.
"Negara memberikan akses yang sama tanpa diskriminasi sambil tetap kita melindungi yang lemah," katanya.
Untuk itu, katanya, nasionalisme harus tetap digelorakan dan mendorong bangsa ini tumbuh menjadi bangsa inovatif dan kreatif.
"Ada orang berpendapat nasionalisme tak relevan lagi pada era globalisasi. Saya katakan itu 'nonsense'. Nasionalisme tetap perlu di era globalisasi," katanya disambut tepuk tangan hadirin.
Hatta menegaskan tidak mungkin bangsa Indonesia menjadi mandiri tanpa intervensi pemerintah dalam menegakkan kedaulatan ekonomi nasional.
"Nasionalisme merupakan keniscayaan. Nasionalisme adalah persoalan fundamental bangsa," katanya.
Hatta menyebutkan pada 2004-2011, Indonesia telah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi 5 - 6,5 persen, peningkatan peringkat investasi sampai tingkat "BBB-" dan pendapatan per kapita saat ini sebesar 3.500 dolar AS tetapi pertumbuhan itu tidak diiringi dengan peningkatan kemampuan berproduksi anak bangsa.
Meskipun demikian, katanya, Indonesia harus tetap waspada pada ancaman "middle income trap", situasi yang terjadi pada negara berpenghasilan menengah yang ditandai dengan rasio investasi rendah, pertumbuhan infrastruktur lamban, diversifikasi industri terbatas, dan pasar tenaga kerja yang buruk.
"Di negara kecil mudah mengatasi 'middle income trap' itu tetapi bagi Indonesia dengan penduduk lebih dari 241 juta jiwa dalam kapal membutuhkan kehati-hatian nakhoda dalam membawa semua penumpangnya," kata Hatta yang juga Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional itu.
Menurut Bank Dunia, hanya ada 13 negara yang lolos dari "middle income trap" atau ancaman di negara berpenghasilan menengah, melalui pembangunan infrastruktur, pertanian, dan perlindungan sosial.
Hatta menegaskan pemerintah saat ini menjalankan agenda Marsterplan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan agenda Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) demi tercapainya kemandirian, pemerataan pembangunan, konektivitas nasional dan kesejahteraan rakyat.
"Sudah ada pengakuan dari dunia internasional atas percepatan pembangunan itu," katanya. [ito]
© Inilah
"Stop menjual bahan mentah sumber daya alam. Bangsa kita memiliki banyak tenaga 'engineering' agar produk kita lebih kompetitif di luar," katanya saat menjadi pembicara kunci pada Sarasehan Kebangsaan "Menuju Era Baru Nasionalisme Ekonomi Indonesia" di Bandung, Sabtu.
Sarasehan diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) dan berlangsung di Aula Timur ITB serta dihadiri sekitar 400 peserta dari berbagai kalangan profesi termasuk sejumlah kepala daerah.
Hatta membawakan pemikiran dan pendapat bertajuk "Nasionalisme Ekonomi Indonesia Menuju Bangsa yang Unggul di Abad 21".
Ia menyatakan untuk menjadi bangsa yang unggul, Indonesia harus mengelola perekonomian nasional secara inovatif dan kreatif dengan menitikberatkan pada keunggulan sumber daya manusia dan teknologi.
Hatta, alumni Teknik Perminyakan ITB tahun 1973, menegaskan dalam tatanan perekonomian yang mengglobal saat ini tetap diperlukan "visible hand", tangan-tangan negara untuk melakukan intervensi dalam pasar terbuka dengan menciptakan sebuah pasar sosial yang berkeadilan.
"Negara memberikan akses yang sama tanpa diskriminasi sambil tetap kita melindungi yang lemah," katanya.
Untuk itu, katanya, nasionalisme harus tetap digelorakan dan mendorong bangsa ini tumbuh menjadi bangsa inovatif dan kreatif.
"Ada orang berpendapat nasionalisme tak relevan lagi pada era globalisasi. Saya katakan itu 'nonsense'. Nasionalisme tetap perlu di era globalisasi," katanya disambut tepuk tangan hadirin.
Hatta menegaskan tidak mungkin bangsa Indonesia menjadi mandiri tanpa intervensi pemerintah dalam menegakkan kedaulatan ekonomi nasional.
"Nasionalisme merupakan keniscayaan. Nasionalisme adalah persoalan fundamental bangsa," katanya.
Hatta menyebutkan pada 2004-2011, Indonesia telah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi 5 - 6,5 persen, peningkatan peringkat investasi sampai tingkat "BBB-" dan pendapatan per kapita saat ini sebesar 3.500 dolar AS tetapi pertumbuhan itu tidak diiringi dengan peningkatan kemampuan berproduksi anak bangsa.
Meskipun demikian, katanya, Indonesia harus tetap waspada pada ancaman "middle income trap", situasi yang terjadi pada negara berpenghasilan menengah yang ditandai dengan rasio investasi rendah, pertumbuhan infrastruktur lamban, diversifikasi industri terbatas, dan pasar tenaga kerja yang buruk.
"Di negara kecil mudah mengatasi 'middle income trap' itu tetapi bagi Indonesia dengan penduduk lebih dari 241 juta jiwa dalam kapal membutuhkan kehati-hatian nakhoda dalam membawa semua penumpangnya," kata Hatta yang juga Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional itu.
Menurut Bank Dunia, hanya ada 13 negara yang lolos dari "middle income trap" atau ancaman di negara berpenghasilan menengah, melalui pembangunan infrastruktur, pertanian, dan perlindungan sosial.
Hatta menegaskan pemerintah saat ini menjalankan agenda Marsterplan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan agenda Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) demi tercapainya kemandirian, pemerataan pembangunan, konektivitas nasional dan kesejahteraan rakyat.
"Sudah ada pengakuan dari dunia internasional atas percepatan pembangunan itu," katanya. [ito]
© Inilah
... harusnya dari dulu atuh pak ...
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.