Jakarta • Jembatan Selat Sunda (JSS) tetap menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Untuk mendongkrak kegiatan ekonomi Sumatera-Jawa dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah mendukung penuh pembangunan jembatan sepanjang 44 km itu.
Pada pertemuan dengan para pemimpin redaksi di rumah Menteri Perindustrian MS Hidayat, Sabtu (6/4), Presiden menegaskan pembangunan JSS sudah menjadi agenda nasional.
"Sebelum 2014, pembangunan JSS sudah bisa ground breaking," ujar Presiden pada pertemuan yang juga dihadiri sejumlah menteri.
Pembangunan JSS, kata Presiden, tidak boleh menggunakan dana APBN. Pihak swasta dipercayakan membangun jembatan yang menghubungkan Jawa dan Sumatera ini. "Tidak semua infrastruktur dibangun dengan dana pemerintah. Swasta dilibatkan. Saya yakin, infrastruktur yang bernilai komersial tinggi akan diminati swasta."
Selama ini, sebuah konsorsium yang tergabung dalam PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS) menjadi pemrakarsa dan sudah melakukan pra-studi kelayakan. Tapi nasib perusahaan itu -- yang sahamnya dimiliki Pemprov Banten, Pemprov Lampung, dan Artha Graha -- tidak jelas hingga sekarang karena pemerintah tidak memberikan kejelasan.
Nasib pembangunan JSS tidak jelas setelah pemerintah pada 2 Desember 2011 menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda ( KSISS). Perpres ini merupakan respons pemerintah atas hasil evaluasi dan rekomendasi Tim Nasonal Persiapan Pembangunan Jembatan Selat Sunda terhadap pra-studi kelayakan yang dilakukan PT GBLS.
Tim ini dibentuk dengan Keputusan Presiden No 36 Tahun 2009. Pada Perpres No 86/2011, PT GBLS diberikan kepercayaan sebagai pemrakarsa yang harus menyelesaikan dan membiayai penyiapan proyek, yakni feasibility study dan basic design.
Namun, nasib Perpres No 86/2011 tidak jelas sampai saat ini. Menteri Keuangan Agus Martowardoyo disebut-sebut sebagai pihak yang tidak sepakat dengan Perpres itu. Dalam diskusi dengan para pemred awal bulan ini, Menkeu menjelaskan pihaknya tidak mau proyek yang semula unsolicited atau tidak atas prakarsa pemerintah menjadi solicited atau seakan-akan prakarsa pemerintah dan karena itu dijamin pemerintah.
Biaya pembangunan JSS baru bisa diketahui dengan akurat pada saat studi kelayakan. Sedang yang dilakukan PT GBLS selama ini baru sebatas pra-studi kelayakan. Namun, sebagai ancar-ancar, pihak Kementerian Pekerjaan Umum memperkirakan jembatan sepanjang 29 km dengan tinggi 83 meter mencapai sekitar Rp 100 triliun. Biaya ini akan terus membengkak jika pembangunan JSS ditunda.
Jika memang pemerintah yang harus menjamin, kata Menkeu, lebih baik prakarsa diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah dan studi kelayakan sebaiknya ditangani oleh pemerintah. Menkeu mengatakan sangat khawatir biaya pembangunan JSS akan menjadi sangat besar, sementara project cost tidak jelas. Menkeu mengatakan tidak yakin kalau biaya pembangunan JSS bisa ditutup oleh pendapatan tarif. Pengembangan wilayah di Kawasan Banten dan Lampung sebagai sumber pendapatan perusahaan yang membangun JSS dinilai Menkeu sebagai gagasan yang tidak jelas.
Pembangunan JSS dinilai sangat penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia dan keamanan dalam konteks geostrategi. Malaysia kini tengah mengkaji pembangunan jembatan dari jazirah Malaysia ke Serawak. Negeri jiran ini juga meminta persetujuan Indonesia untuk membangun jembatan dari Sumatera ke jazirah Malaysia. Jika dua atau satu dari dua jembatan ini dibangun terlebih dahulu, produk dan aset Indonesia akan tersedot lebih cepat ke Malaysia dan Singapura.
Pembangunan JSS akan memperlancar mobilitas 186 juta penduduk Jawa dan Sumatera. Pembangunan di dua pulau ini akan lebih cepat. Secara khusus, kawasan Lampung dan Banten akan mengalami akselerasi pembangunan.
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.