N 250 IPTN

Prototype pesawat pertama angkut penumpang dengan sistem fly by wire produksi IPTN, Bandung - Indonesia Teknologi

CN 235 MPA

Pesawat patroli maritim CN-235 produksi PT DI, Bandung - Indonesia Teknologi

NC 212 MPA

Pesawat patroli maritim NC-212 produksi PT DI, Bandung - Indonesia Teknologi

Star 50

Kapal kargo 190 m dengan bobot 50.000 dwt merupakan kapal angkut terbesar pertama buatan Indonesia, produksi PT PAL, Surabaya - Indonesia Teknologi

LPD KRI Banda Aceh

Kapal perang serba guna produksi PT PAL, Surabaya, merupakan kapal dengan panjang 125 m hasil desain anak bangsa dengan lisensi Korea - Indonesia Teknologi

KCR 60 KRI Tombak 629

Kapal Cepat Rudal-60 produksi PT. PAL, Indonesia. Merupakan kapal pemukul reaksi cepat produksi Indonesia. - Indonesia Teknologi

FPB 57 KRI Layang

Kapal patroli cepat berpeluru kendali atau torpedo 57 m rancangan Lurssen, Jerman produksi PT PAL, Surabaya - Indonesia Teknologi

PC 40 KRI Krait

Kapal patroli 40 m berbahan almunium alloy produksi Fasharkan TNI AL Mentigi Tanjung Uban, Riau - Indonesia Teknologi

KCR 40 KRI Clurit

Kapal Cepat Rudal-40 produksi PT. Palindo Marine, Batam. Senilai kurang lebih 75 Milyar Rupiah, merupakan kapal pemukul reaksi cepat produksi Indonesia. - Indonesia Teknologi

PC 40 KRI Tarihu

Kapal patroli 40 m berbahan plastik fiberglass produksi Fasharkan TNI AL Mentigi Tanjung Uban, Riau - Indonesia Teknologi

KRI Klewang

Merupakan Kapal Pertama Trimaran, produksi PT Lundin - Indonesia Teknologi

Hovercraft Kartika

Hovercraft utility karya anak bangsa hasil kerjasama PT. Kabindo dengan TNI-AD dengan kecepatan maksimum 40 knot dan mampu mengangkut hingga 20 ton - Indonesia Teknologi

Hovercraft Indonesia

Hovercraft Lumba-lumba dengan kecepatan maksimum 33 knot dan mampu mengangkut 20 pasukan tempur produksi PT Hoverindo - Indonesia Teknologi

Panser Canon 90mm

Kendaraan militer dengan kanon 90 mm cockeril produksi PT Pindad, Bandung - Indonesia Teknologi

Panser Anoa APC

Kendaraan angkut militer produksi PT Pindad, Bandung - Indonesia Teknologi

Tank SBS Pindad

Kendaraan militer prototype Pindad - Indonesia Teknologi

APC PAL AFV

Kendaraan angkut pasukan amfibi hasil modifikasi dari BTR-50 PM produksi PT PAL, Surabaya sehingga meninggkatkan keamanan dan daya jelajahnya - Indonesia Teknologi

PT44 Maesa

Kendaraan angkut militer produksi Indonesia - Indonesia Teknologi

PT44 Gudel

Kendaraan taktis militer produksi Indonesia - Indonesia Teknologi

Komodo 4x4

Kendaraan militer taktis produksi Pindad, Bandung - Indonesia Teknologi

GARDA 4x4

Kendaraan militer taktis hasil karya anak bangsa - Indonesia Teknologi

P1 Pakci

Kendaraan taktis angkut pasukan P1 Pakci produksi PT Surya Sentra Ekajaya (SSE), berbodi monokok dengan mesin diesel 3000 cc milik Toyota Land Cruiser - Indonesia Teknologi

P2 APC Cougar

Kendaraan taktis angkut pasukan produksi PT. Surya Sentra Ekajaya (SSE) dengan mesin diesel turbo bertenaga 145 hp - Indonesia Teknologi

P3 APC Ransus Cheetah

Kendaraan khusus produksi PT. Surya Sentra Ekajaya (SSE) - Indonesia Teknologi

DMV30T

Kendaraan taktis Dirgantara Military Vehicle (DMV-30T) menggunakan mesin diesel 3000 cc Ford Ranger produksi PT DI, Bandung - Indonesia Teknologi

Mobil Hybrid LIPI

Prototipe mobil tenaga hybrid produksi LIPI - Indonesia Teknologi

Mobil Listrik MARLIP (Marmut LIPI)

Prototipe mobil Listrik karya LIPI - Indonesia Teknologi

Mobil Nasional Esemka Digdaya

Mobil hasil karya anak SMK Solo dengan rancangan dari China - Indonesia Teknologi

Teknik Sosrobahu

Struktur pondasi jalan layang yang dapat digerakan 90° sehingga tidak memakan banyak tempat dan merupakan desain anak bangsa - Indonesia Teknologi

Kamis, 18 Desember 2014

Jokowi Tinjau Alutsista Di Monas

Tinjau Pameran Alutsista di Monas, Jokowi Naik 'Komodo' Presiden Jokowi meninjau pamerat alat utama sistem pertahanan (alutsista) TNI AD dalam rangka Hari Juang di Monas, Jakarta Pusat. Jokowi menyempatkan diri menaiki 'Komodo'.

Jokowi meninjau pameran pada Rabu (17/12/2014) pukul 17.30 WIB. Jokowi yang mengenakan kemeja putih itu ditemani oleh KSAD Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Gatot memberikan keterangan pada Jokowi. Kemudian Jokowi tampak naik ke kendaraan tempur Komodo buatan PT Pindad dan duduk di atasnya. Komodo yang dinaiki Jokowi kemudian berjalan sepanjang 50 meter diiikuti 3 kendaraan tempur serupa di belakangnya.

Selama di atas Komodo, Jokowi banyak disapa oleh ratusan warga, pengunjung pameran yang berkerumun. "Pak Jokowi, Pak Jokowi!" teriak warga yang direspons oleh lambaian tangan Jokowi.

Setelah Komodo berjalan 50 meter, Jokowi lantas turun dan berjalan berkeliling, termasuk menengok helikopter.
Tank Leopard Curi Perhatian Jokowi di Pameran Alutsista TNI AD Tank Leopard turut 'diparkir' di silang Monas dalam rangka pameran Alutsista TNI AD. Ketika rombongan Presiden Joko Widodo melintas, tank buatan Jerman ini berhasil mencuri perhatian presiden RI ketujuh itu.

Pria yang akrab disapa Jokowi itu sedianya hendak menuju stand Kopassus di silang Monas, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2014), menggunakan mobil golf. Ia ditemani Komandan Pasukan Pengamanan Presiden Mayjen Andika Perkasa yang menyetir mobil golf itu.

Jokowi juga ditemani Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Gatot Numantyo. Mobil putih kecil itu melaju menuju stand Kopassus. Namun di tengah perjalanan 'kecil' itu, moncong kaliber 120 mm menarik perhatian Jokowi.

Ia tiba-tiba meminta mobil golf itu berhenti, ia turun dan mendekati kendaraan yang memiliki kanon besar itu. Ternyata kanon itu adalah milik Tank Leopard II, tank kelas berat milik TNI AD.

Tanpa sambutan dan 'permisi', Jokowi langsung naik ke atas tank dengan bobot 62 ton itu. Ia melihat ke dalam palka yang terbuka, dan mengintip jeroan tank tersebut.

Kemudian KSAD Jenderal Gatot menyusul Jokowi ke atas tank. Ia pun tampak menjelaskan berbagai hal terkait tank tersebut, dan Jokowi tampak menyimak dengan seksama.

Selama 10 menit berada di atas Leopard, Jokowi turun dan kembali ke mobil golf. Lalu ia melanjutkan perjalanan menuju stand Kopassus untuk memberikan pandangannya terkait alutsista TNI.

Dalam debat capres Pilpres lalu, Jokowi sempat mempertanyakan soal pembelian tank Leopard yang dikabarkan terlalu berat bobotnya untuk jalanan Indonesia. Namun setelah diuji coba di beberapa kota, tank itu mampu leluasa berlalu lalang di jalanan.
Ada yang Modern, Ada yang Ketinggalan Presiden Joko Widodo turut serta melihat-lihat pameran alutsista TNI AD. Mulai dari helikopter Super Puma hingga Tank Leopard dipamerkan, walau diakui Jokowi beberapa di antaranya sudah ketinggalan.

"Kita melihat pameran alutsista yang kita miliki dan saya kira menjadi kebanggaan kita semuanya. TNI memiliki alutsista yang sudah modern, ada juga yang masih ketinggalan," pidato Jokowi dalam penutupan pameran dalam rangka Hari Juang Kartika ke-69 di Taman Monas, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2014).

Walau menemukan beberapa alutsista sudah tak sesuai zamannya, Jokowi menyatakan pemerintah dan negara akan memperbaiki semuanya. Tentu dengan pengadaan sejumlah alutsista modern seperti drone dan tank Leopard Evolution.

"Komitmen pemerintah dan negara, saya kira, memperbaiki semuanya dan kita ingin negara ini punya wibawa dan alutsista. Alutsista yang kita punya sekarang memperlihatkan arah ke sana, bahwa Indonesia adalah negara besar dan kita harus punya wibawa," ucap Jokowi.

"Pameran yang bisa dilihat oleh masyarakat menumbuhkan rasa kebanggaan terhadap TNI karena TNI AD telah memperlihatkan tank, helikopter serbu, helikopter angkut hingga meriamnya, hampir semuanya," tambah Jokowi.

Presiden RI ketujuh itu menambahkan, keberadaan alutsista canggih seperti drone juga menyumbangkan rasa bangga ke masyarakat. Sehingga Jokowi melihat semangat bela negara tumbuh dari masyarakat yang hadir di acara itu.

"Kita punya juga yang berkaitan dengan drone di Kopassus tadi, senjata-senjata juga komplet dan modern. Saya melihat masyarakat sangat bangga, sangat bangga sekali memiliki TNI. Jadi itulah yang ingin kita hadirkan dalam pameran ini, sehingga menimbulkan semangat bela negara," tutup Jokowi.

Dalam pameran ini, Jokowi sempat naik kendaraan taktis buatan PT Pindad, Anoa, dan juga mengintip 'daleman' tank Leopard. Cukup lama ia hilir mudik bersama Komandan Paspampres Mayjen Andika Perkasa dan KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo. Pameran ini dibuka sejak Jumat lalu dan berakhir hari ini.
Presiden Jokowi Akan Tambah Anggaran TNI di APBN-Perubahan Presiden Joko Widodo mengaku akan menambahkan anggaran TNI melalui APBN-Perubahan. Penambahan anggaran ini digunakan untuk modernisasi alutsista TNI.

"Kita akan tambahkan lagi dalam APBN-P," kata Jokowi di acara Pameran Alutsista TNI AD, Taman Monas, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2014).

Jumlah penambahan anggaran ini masih belum diketahui. Jokowi sendiri mengaku tidak hapal karena angkanya diurus oleh sejumlah kementerian.

"Saya nggak hapal secara rinci, angkanya (dipegang) Pak Menhan, Menko Polhukam dan KSAD yang lebih hapal," ucap Presiden RI ketujuh itu.

Penambahan anggaran ini diharapkan Jokowi bisa digunakan untuk menutupi kekurangan alutsista modern yang digunakan TNI. "Karena semuanya masih kurang, baik darat, laut dan udara. Akan terus kita tambah," tutup Jokowi.

  detik  

Rabu, 17 Desember 2014

Indonesia Ikut Tender Alutsista Militer Filipina

Filipina akan membeli dua fregat, dua helikopter dan tiga kapal perang untuk ditempatkan di Laut China Selatan yang menjadi sengketa dengan Tiongkok.

Indonesia dan Italia mengajukan tender untuk dua helikopter anti-kapal selam, sementara Korea Selatan, Spanyol dan Perancis telah mengajukan penawaran untuk dua pesawat siluman dan fregat, kata Laksamana Caesar Taccad, kepala sistem senjata Angkatan Laut Filipina kepada wartawan, seperti dikutip dari Reuters.

Indonesia telah memenangkan kontrak untuk dua kapal angkut militer dan akan memberikan kapal pertama pada awal 2016. Taiwan dan lima galangan kapal lainnya bersaing untuk tiga kapal penyerang multi-fungsi yang dilengkapi rudal.

Sementara itu, Amerika Serikat akan memasok radar pesisir.

Filipina telah memulai program modernisasi untuk meningkatkan kemampuan mempertahankan perbatasan maritimnya dalam waktu 15 tahun dan dengan anggaran sebesar US$ 2 miliar.

Daftar pengadaan yang diumumkan pada Rabu (17/12) akan dibeli dengan dana dari anggaran itu.

Tiongkok mengklaim sekitar 90 persen dari seluruh Laut China Selatan termasuk wilayah yang berada dalam kedaulatan Filipina, Brunei, Malaysia, Vietnam dan Taiwan.

Konfrontasi antara Filipina dan Tiongkok terus meningkat sejak Juni 2012 ketika Tiongkok merebut wilayah yang dikenal dengan Scarborough Shoal yang diyakini kaya akan minyak dan gas bumi serta sumber daya perikanan.

"Peristiwa di barat Laut Filipina memunculkan beberapa urgensi akuisisi," kata Taccad.

Tiongkok telah melakukan reklamasi lahan di berbagai bagian dari pulau-pulau Spratly dan tampaknya sedang membangun lapangan terbang dan pelabuhan di lima titik mengontrol Spratly.

Filipina, yang merupakan sekutu dekat AS, telah membawa kasus arbitrase internasional terhadap Tiongkok, mencari klarifikasi mengenai hak mereka di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut.

Namun Tiongkok menolak untuk ambil bagian dalam arbitrase tersebut. Putusan terkait arbitrase tersebut diharapkan akan keluar tahun depan.

Vietnam baru-baru ini mengajukan posisinya ke pengadilan arbitrase, memancing kemarahan Tiongkok.

  ★ CNN  

TNI AL Menganggarkan Dua Kapal Selam

http://img.okeinfo.net/content/2014/12/16/337/1079904/tni-al-tambah-tujuh-armada-kapal-selam-0b9vrTTLDz.jpgKepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Marsetio, mengaku masih kekurangan armada kapal selam untuk mengamankan wilayah laut Indonesia. Mengingat saat ini, Indonesia hanya memiliki hanya memiliki dua kapal selam.

Dalam rancangan anggaran alutsista, dianggarkan untuk membeli tiga kapal selam yang dibangun penuh di Korea Selatan, kerjasama antara PT Pal dan PT Daewoo Korea Selatan.

"Diharapkan dengan pengadaan selanjutnya, PT PAL sudah bisa membangun penuh kapal selam, dalam rencana strategi sampai tahun 2024. Untuk mengamankan laut kita butuh 12 kapal selam, saat ini kita punya dua kapal selam dan lagi dibangun tiga kapal selam," katanya dalam seminar Nasional TNI AL, di Balai Samudra, Jakarta Utara Senin (16/12/2014).

Marsetio mengatakan pada 2015 sampai 2019, pihaknya juga telah menganggarkan dua kapal selam, Sehingga pada tahun 2020, Indonesia sudah mempunyai tujuh kapal selam.

"Yang jelas kapal selam punya kemampuan strategis untuk membangun kekuatan di bawah air, apalagi nanti akan dilengkapi dengan peluru kendali langsung yang bisa menembak rudal. Sehingga kita punya keunggulan dan melahirkan 'pride' bagi angkatan laut," jelasnya.

Sementara itu, sambung Marsetio, terkait dengan kesiapan personel, TNI AL memiliki 61 ribu perajurit, dan akan ditambah 10 ribu, sehingga nantinya akan berjumlah 71 ribu personel.

"Kita sesuaikan juga dengan alokasi anggaran kita tentunya, kita tingkatkan sesuai dengan pengadaan alutsista kita. Kekuatan angkatan laut intinya ada pada armada, berbicara armada itu sendiri ada empat komponen dasar, yaitu, kapal perang, pesawat udara, marinir dan pangkalan," tukasnya.(rif)

  Okezone  

Aneh, BUMN Jual Gas ke Trader dan Dibeli BUMN Lain

imagePekan lalu, Menteri ESDM Sudirman Said menegaskan, BUMN tidak boleh lagi membeli gas dari pihak ketiga. Aneh memang di Indonesia, sesama BUMN harusnya saling kerjasama agar bisnis efisien.‎

Pihak ketiga yang dimaksud ini adalah para trader gas bumi. Bila trader ini menguasai distribusi gas, maka harga pasti lebih mahal. Harusnya sesama BUMN bisa melakukan transaksi langsung tanpa trader.

"Ke depan tidak boleh lagi BUMN membeli gas ke pihak ketiga. Sementara ada BUMN penghasil gas malah menjual ke pihak ketiga," tegas Sudirman.

Mengapa trader bisa mudah dapat jatah gas bumi?

Menurut Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Someng, trader memang pada dasarnya diakui dalam undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang minyak dan gas bumi (migas).

"Trader gas itu oleh undang-undang dikenal," ujar Andy kepada detikFinance, Senin (15/12/2014).

Ia mengatakan, fungsi ideal perusahaan trader adalah menjadi jembatan antara produsen gas ke konsumen gas, sehingga memudahkan pemanfaatan gas bumi lebih cepat. Artinya produsen gas cepat dapat mencari pembeli gas, dan konsumen dimudahkan mendapatkan pasokan gas.

"Trader ini fungsi sebenarnya menjembatani antara konsumen, shipper, transporter, dan offtaker," ucapnya.

Namun, yang jadi permasalahan, banyak trader gas ini tidak punya modal, hanya dekat dengan kekuasaan, sehingga mudah mendapatkan alokasi gas. Alokasi gas ini yang jadi bahan dagangannya ke konsumen yang sedang membutuhkan gas.

"Di mana-mana trader ini harus punya modal, minimal dia punya infrastruktur gas seperti pipa gas, bukan yang terjadi sepert saat ini, banyak trader hanya modal dengkul dan dekat dengan kekuasaan, ujungnya konsumen yang dirugikan karena harus bayar gas dengan harga tinggi," ungkapnya.

"Sehingga konsumen termasuk BUMN sekalipun terpaksa beli gas dengan harga mahal, karena butuh pasokan gas, salah satu yang punya gas selain produsen gas ya para trader gas," tutupnya.

  detik  

Selasa, 16 Desember 2014

Tak Ada Niatan Sekecil pun RI Gunakan Nuklir Untuk Senjata

http://4.bp.blogspot.com/-vx-KqxPlenE/UDojr4ijouI/AAAAAAAAGqA/TIrM-90ybiQ/s1600/LOGO+BATAN.pngBATAN

Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) menegaskan, pemanfaatan nuklir oleh Indonesia hanya untuk tujuan damai. Tak ada niatan Indonesia membuat persenjataan nuklir.

"Tidak ada niatan sedikit pun kita gunakan nuklir untuk senjata, kita pakai nuklir hanya untuk tujuan damai," ucap Kepala BATAN Djarot Sulistio Wisnubroto di kantornya, Kuningan Barat, Jaksel, Selasa (16/12/2014).

Djarot mengungkapkan, sampai saat ini, penggunaan nuklir oleh Indonesia hanya digunakan untuk pertanian dan kesehatan.

"Nuklir kita manfaatkan untuk membuat varietas padi unggulan yang tahan hama dan penyakit, kita gunakan untuk alat kesehatan, mendeteksi kanker dan penyakit lainnya, sampai untuk makanan dan minuman agar bisa tahan lebih lama, tidak ada untuk buat senjata sama sekali," ungkap Djarot.

Menurutnya, jangankan untuk buat senjata, untuk memanfaatkan nuklir untuk tenaga listrik alias Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sudah puluhan tahun dirancang, sampai saat ini tak pernah teralisasi.

"Kita susun program bangun PLTN dari puluhan tahun lalu, sampai sekarang tak terbangun-bangun, ada saja hambatannya mulai dari penolakan masyarakat dan niatan pemerintah. Sekarang 72% rakyat Indonesia mendukung bahkan di Bangka Belitung lokasi rencana pembanguan PLTN sebanyak 57% warganya sudah mendukung, itu besar sekali, jadi tunggu apa lagi," tutupnya.

  detik  

TNI AL hibahkan kapal patroli ke Bakamla

http://3.bp.blogspot.com/-R15dm_EiY_A/VJBIPP08MZI/AAAAAAAAGLw/1aqRONQ8dGY/s1600/1551209_20141216073150.pngLogo Bakamla Baru

TNI Angkatan Laut akan menghibahkan 10 kapal patroli untuk memperkuat keamanan di laut seiring terbentuknya Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Senin.

"Kita sudah siapkan 10 kapal patroli kita yang nanti akan bergabung dengan Bakamla," kata Kepala Staf TNI AL, Laksamana Marsetio, di sela-sela Seminar Nasional TNI Angkatan Laut bertema Sinergitas dan Peran Komponen Bangsa dalam Mewujudkan Pembangunan Nasional Berwawasan Maritim, di Balai Samudera, Jakarta Utara, Selasa.

KSAL mengatakan, penenggelaman kapal asing yang melakukan illegal fishing memberikan efek jera bagi kapal-kapal asing yang akan melakukan aksi serupa.

"Begitu kita lihat radar di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Laut Aru, Natuna sudah mulai sepi. Ini sesuai arahan Presiden Jokowi untuk memberikan efek jera sesuai hukum yang berlaku," ucapnya.

Di tempat yang sama, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan dalam waktu dekat ini sejumlah instansi keamanan laut akan menghibahkan kapalnya ke Bakamla, termasuk Polri dan Kementerian Perhubungan.

Tedjo yakin keberadaan Bakamla yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di Pulau Laut Kalsel akan mengintegrasikan keamanan laut.

"Kehadiran Bakamla (revitalisasi Bakorkamla) diharapkan mempermudah jaringan birokrasi dan koordinasi para penyelenggara penegakan hukum di laut yang selama ini dirasakan sebagai hambatan bagi paea pelaku ekonomi di bidang maritim," katanya.

Ia mengatakan penyederhanaan tata kelola pemerintahan ini akan dapat memberikan angin segar dalam mempercepat terwujudnya konsep poros maritim, tentunya akan dapat mendorong proses pembangunan nasional berwawasan maritim guna kesejahteraan rakyat.

Pembentukan Bakamla, kata dia, sesuai amanat UU No 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang merupakan pengintegrasian komponen maritim yang memiliki kewenangan dalam keamanan maritim, meliputi berbagai instansi sipil dan militer yang diformulasikan dalam wadah yang solid, seperti TNI AL, kepolisian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Imigrasi dan Bea Cukai, dan lainnya.

  Antara  

Terima Info 30 Kapal Ilegal Ditangkap Hari ini, Jokowi Sebut Masih Sangat Kurang

http://assets.kompas.com/data/photo/2014/12/15/152239420141215-104110780x390.JPGPresiden Joko Widodo di Hari Nusantara 2014 di Pulau Laut, kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, Senin (15/12/2014)

Presiden Joko Widodo mengaku geram dengan informasi yang diterimanya soal maraknya praktik pencurian ikan di perairan laut Indonesia. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat perhelatan Hari Nusantara 2014 di Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, Senin (15/12/2014).

"Saya panas karena ada yang beri tahu saya, tiap malam ada pesta tangkap ikan. Ribuan ikan, ratusan kapal hilir mudik di tempat kita," ujar Jokowi.

Jokowi pun bertanya kepada Menteri Kelautan dan Perairan Susi Pudjiastuti yang juga hadir di lokasi. "Berapa (kapal) bu yang hari ini sudah ditangkap?" tanyanya.

"30 kapal, Pak," jawab Susi yang terlihat santai dengan menggunakan kaus berwarna putih, berkacamata hitam, sambil memegang kipas.

"Oh, 30-an, yang beredar itu ada 5.000-7.000 kapal, masih sangat kurang," celetuk Jokowi.

Mendengar sindiran Presiden, Susi langsung tertawa lepas dan menunjuk ke arah Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman. Seisi ruangan pun tertawa mendengar sindiran halus Jokowi itu.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap agar ke depannya penenggelaman kapal bisa terus dilakukan.

"Semoga tidak ada yang ditangkap karena sekarang sudah tidak ada lagi yang berani masuk ilegal," imbuh dia.

Jokowi mengaku telah memerintahkan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro agar mengalokasikan anggaran untuk pembelian kapal patroli sebanyak-banyaknya. Selama ini, sebut Jokowi, Indonesia telah rugi Rp 300 triliun karena tak mengawasi kekayaan laut yang dimiliki.

"Lihatlah laut ini, laut adalah masa depan kita," ucap Jokowi.

  Kompas  

Jokowi Resmi Bentuk Badan Keamanan Laut

imagelogo Bakorkamla

Bertepatan dengan peringatan Hari Nusantara 2014 yang diselenggarakan di Kotabaru, Kalimantan Selatan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi secara resmi mengumumkan pembentukan Badan Keamanan Laut atau Bakamla. Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Wijayanto yang sedang mendampingi Jokowi menghadiri peringatan Hari Nusantara 2014 di Kotabaru mengatakan, Bakamla dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Bakamla.

Ia menyebutkan, lembaga ini memiliki tugas pokok melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia.

"Pembentukan Bakamla menandakan era baru sinergitas operasi keamanan laut yang didukung oleh Sistem Peringatan Dini dan Unit Penindakan Hukum yang terpadu," kata Andi melalui pesan singkatnya seperti dikutip laman setkab.go.id, Senin (15/12/2014).

 Berawal Dari Bakorkamla 

Tugas menjaga keamanan dan kegiatan operasi keamanan di laut semula dikerjakan oleh Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan, Menteri keuangan, Menteri Kehakiman, dan Jaksa Agung.

Guna meningkatkan koordinasi antar-instansi pemerintah di bidang keamanan laut, pada 2003 melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Nomor Kep.05/Menko/Polkam/2/2003 maka dibentuk kelompok Kerja Perencanaan Pembangunan Keamanan dan Penegakan Hukum di Laut.

Selanjutnya melalui serangkaian seminar dan rapat koordinasi lintas sektoral, maka pada 29 Desember 2005, ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang menjadi dasar hukum dari Badan Koordinasi Keamanan Laut.

Kini, dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014, maka Bakorkamla telah berubah nama menjadi Bakamla dengan kekuasaan yang lebih besar dalam mengamankan laut di seluruh Tanah Air.(Ado/Mut)
Jokowi perintahkan beli kapal patroli sebanyak-banyaknya imageBakamla

Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk membeli kapal patroli sebanyak-banyaknya guna mendukung pengawasan lautan. Armada yang kuat diperlukan untuk pemberantasan pencurian ikan di kawasan perairan Indonesia.

"Saya telah mengatakan kepada Menteri Keuangan agar tahun depan dapat membeli kapal patroli sebanyak-banyaknya," kata Presiden Jokowi dalam peringatan Hari Nusantara 2014 di Kotabaru, Kalimantan Selatan, Senin (15/12). Demikian dikutip antara.

Menurut Jokowi, pembelian armada kapal pengawas dalam jumlah besar sangat diperlukan guna menghentikan aksi pencuri ikan yang kerap berpesta pora menangkap ikan secara ilegal di kawasan perairan Indonesia.

Untuk itu, Presiden menegaskan bahwa aparat harus memiliki peralatan lengkap agar dapat menangkap seluruh kapal pencuri ikan.

"Kita harus menghentikannya. Begitu masuk perairan kita, langsung kejar. Tenggelamkan," katanya.

Jokowi juga mengingatkan agar praktik penenggelaman kapal pencuri ikan juga harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Presiden juga mengingatkan bahwa saat ini hampir setiap hari ada kapal pencuri ikan yang ditangkap yang seharusnya setiap hari bisa semakin bertambah.

"Saat ditenggelamkan (kapal pencuri ikan) dua minggu lalu, ini baru peringatan pertama, ada peringatan kedua, tunggu saja," katanya.

Dia mengingatkan, pemerintah benar-benar serius dalam menjaga laut serta budaya maritim di Indonesia harus tetap dijaga dan dibangun.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Pencurian Ikan yang bertujuan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran aturan penangkapan perikanan.[ian]

  Liputan 6 | Merdeka  

Proyek Tol dan Kereta Sumatera Hingga Papua Harus Dimulai 2015!

Presiden Jokowi memerintahkan pembangunan infrastruktur jalan tol dan jalur kereta api (KA) trans Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan Papua dimulai tahun depan.

"Ini menteri rapat tiap malam. Saya minta trans kereta api dan tol di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua, semuanya harus mulai tahun depan (2015)," tegas Jokowi saat memberi sambutan pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) regional Kalimantan (RPJMN 2014-2019) di Kantor Wali Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Senin (15/12/2014).

Hadir juga Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Menteri LH dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo.

"Tanya ke saya, Pak anggaran dari mana? Kalau saya perintah itu, saya sudah berhitung. Itu urusan presiden. Jalan saja. Yang bisa APBD, ya APBD. Yang APBN, ya APBN. Pokoknya harus dimulai," ujarnya.

Jokowi menargetkan proyek KA dan jalan tol trans Sumatera dapat selesai dalam 3 tahun bila dimulai tahun depan. Ia meminta menteri yang terkait dengan program itu harus bekerja keras.

"Kalau kerja dengan saya itu harus pakai target. Kalau tidak mampu, ya masih banyak yang mengantre jadi menteri," tegas mantan gubernur DKI ini.

Jokowi mengaku kaget saat menanyakan perihal proyek-proyek tersebut ke Kepala Bappenas/Menteri PPN, namun dijawab belum memiliki perencanaan tersebut. Padahal soal anggaran, Jokowi telah menyiapkannya.

"Saya juga kaget menanyakan ke Bappenas perencanaannya yang trans-trans tadi sudah ada belum, ternyata belum. Padahal duitnya ada. Duitnya mana Pak, urusan saya. Masalah anggaran itu ada. Nanti saya buka, kalau saya buka sekarang, nanti semua orang ajukan proposal," ucap Jokowi disambut tawa peserta.

Recananya masing-masing pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua akan dibangun jaringan rel kereta 1.000 Km. Sehingga totalnya akan ada 4.000 Km dibangun selama 5 tahun, dengan kebutuhan anggaran Rp 120 triliun.(rmd/hen)

  ★ detik  

Jokowi Ingin Tiru Rusia dan Tiongkok, Bangun Jalan Lebar-lebar

Presiden Joko Widodo

Soal infrastruktur, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ingin tanggung-tanggung. Infrastruktur harus dibangun untuk kebutuhan 100 tahun yang akan datang.

Pada sambutan pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) regional Kalimantan (RPJMN 2014-2019) di Kantor Wali Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Senin (15/12/2014), Jokowi mengatakan, dirinya kagum dengan langkah pemerintah Tiongkok yang memiliki visi dalam membangun infrastruktur.

"Dekat Beijing ada kota Tianjin. Saya lihat pelabuhannya, ini dibangun untuk 100 tahun yang akan datang. Saya hanya ingin bandingkan dengan kita. Kita bangun sesuai kebutuhan. Tidak bisa ekspansi lagi," jelas Jokowi.

Dia menyinggung soal pembangunan jalan di Indonesia yang kecil-kecil. Waktu mengunjungi Tiongkok, Jokowi mengaku kagum terhadap pembangunan jalan yang lebar.

"Saya tanya Presiden Tiongkok di Beijing, kenapa jalan di sini lebar-lebar. Infrastruktur itu semakin diundur semakin mahal. Akan kesulitan dan mahal. Lihatlah jalan di Rusia, jalannya lebar-lebar, sejak 50 tahun lalu. Kita ini kecil-kecil. Jadi mumpung murah, ini harus dipegang pemda, jadi pemda yang buat," papar Jokowi.

Pada kesmepatan itu, Jokowi mencontohkan proyek pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta yang sulit diperluas karena lahan sudah ditempati masyarakat. Akhirnya terpaksa dilakukan reklamasi di tengah laut dengan biaya mahal.

"Inilah yang saya sampaikan tadi. Jangan berpikir (bangun) jalan itu 12 meter. Bikin sekalian 60 meter. Begitu saudara bikin 12 meter, langsung diduduki (masyarakat)," ungkap Jokowi kepada Gubernur dan Bupati se-Kalimantan yang hadir.

Dalam acara ini, hadir juga Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Menteri LH dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo.(dnl/hen)

  ★ detik  

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More