N 250 IPTN

Prototype pesawat pertama angkut penumpang dengan sistem fly by wire produksi IPTN, Bandung - Indonesia Teknologi

CN 235 MPA

Pesawat patroli maritim CN-235 produksi PT DI, Bandung - Indonesia Teknologi

NC 212 MPA

Pesawat patroli maritim NC-212 produksi PT DI, Bandung - Indonesia Teknologi

Star 50

Kapal kargo 190 m dengan bobot 50.000 dwt merupakan kapal angkut terbesar pertama buatan Indonesia, produksi PT PAL, Surabaya - Indonesia Teknologi

LPD KRI Banda Aceh

Kapal perang serba guna produksi PT PAL, Surabaya, merupakan kapal dengan panjang 125 m hasil desain anak bangsa dengan lisensi Korea - Indonesia Teknologi

KRI Teluk Bitung 520

Kapal Landing Ship Tank (LST) produksi PT DRU, Lampung, merupakan kapal angkut tank pertama terbesar buatan Indonesia - Indonesia Teknologi

KCR 60 KRI Tombak 629

Kapal Cepat Rudal-60 produksi PT. PAL, Indonesia. Merupakan kapal pemukul reaksi cepat produksi Indonesia. - Indonesia Teknologi

FPB 57 KRI Layang

Kapal patroli cepat berpeluru kendali atau torpedo 57 m rancangan Lurssen, Jerman produksi PT PAL, Surabaya - Indonesia Teknologi

PC 40 KRI Krait

Kapal patroli 40 m berbahan almunium alloy produksi Fasharkan TNI AL Mentigi Tanjung Uban, Riau - Indonesia Teknologi

KCR 40 KRI Clurit

Kapal Cepat Rudal-40 produksi PT. Palindo Marine, Batam. Senilai kurang lebih 75 Milyar Rupiah, merupakan kapal pemukul reaksi cepat produksi Indonesia. - Indonesia Teknologi

PC 40 KRI Tarihu

Kapal patroli 40 m berbahan plastik fiberglass produksi Fasharkan TNI AL Mentigi Tanjung Uban, Riau - Indonesia Teknologi

KRI Klewang

Merupakan Kapal Pertama Trimaran, produksi PT Lundin - Indonesia Teknologi

Hovercraft Kartika

Hovercraft utility karya anak bangsa hasil kerjasama PT. Kabindo dengan TNI-AD dengan kecepatan maksimum 40 knot dan mampu mengangkut hingga 20 ton - Indonesia Teknologi

Hovercraft Indonesia

Hovercraft Lumba-lumba dengan kecepatan maksimum 33 knot dan mampu mengangkut 20 pasukan tempur produksi PT Hoverindo - Indonesia Teknologi

Panser Canon 90mm

Kendaraan militer dengan kanon 90 mm cockeril produksi PT Pindad, Bandung - Indonesia Teknologi

Panser Anoa APC

Kendaraan angkut militer produksi PT Pindad, Bandung - Indonesia Teknologi

Tank SBS Pindad

Kendaraan militer prototype Pindad - Indonesia Teknologi

APC PAL AFV

Kendaraan angkut pasukan amfibi hasil modifikasi dari BTR-50 PM produksi PT PAL, Surabaya sehingga meninggkatkan keamanan dan daya jelajahnya - Indonesia Teknologi

PT44 Maesa

Kendaraan angkut militer produksi Indonesia - Indonesia Teknologi

PT44 Gudel

Kendaraan taktis militer produksi Indonesia - Indonesia Teknologi

Komodo 4x4

Kendaraan militer taktis produksi Pindad, Bandung - Indonesia Teknologi

GARDA 4x4

Kendaraan militer taktis hasil karya anak bangsa - Indonesia Teknologi

P1 Pakci

Kendaraan taktis angkut pasukan P1 Pakci produksi PT Surya Sentra Ekajaya (SSE), berbodi monokok dengan mesin diesel 3000 cc milik Toyota Land Cruiser - Indonesia Teknologi

P2 APC Cougar

Kendaraan taktis angkut pasukan produksi PT. Surya Sentra Ekajaya (SSE) dengan mesin diesel turbo bertenaga 145 hp - Indonesia Teknologi

P3 APC Ransus Cheetah

Kendaraan khusus produksi PT. Surya Sentra Ekajaya (SSE) - Indonesia Teknologi

DMV30T

Kendaraan taktis Dirgantara Military Vehicle (DMV-30T) menggunakan mesin diesel 3000 cc Ford Ranger produksi PT DI, Bandung - Indonesia Teknologi

Mobil Hybrid LIPI

Prototipe mobil tenaga hybrid produksi LIPI - Indonesia Teknologi

Mobil Listrik MARLIP (Marmut LIPI)

Prototipe mobil Listrik karya LIPI - Indonesia Teknologi

Mobil Nasional Esemka Digdaya

Mobil hasil karya anak SMK Solo dengan rancangan dari China - Indonesia Teknologi

Teknik Sosrobahu

Struktur pondasi jalan layang yang dapat digerakan 90° sehingga tidak memakan banyak tempat dan merupakan desain anak bangsa - Indonesia Teknologi

Minggu, 26 Juni 2016

Sampai Kapanpun Kapal Illegal Fishing Tidak Akan Diberikan Izin

Penangkapan Kapal Maling Ikan China oleh TNI AL [dok TNI AL]

Demi menjaga hasil laut Indonesi dari tangan penjarah, Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Pudjiastuti, tidak akan pernah memberikan izin kepada kapal yang pernah melakukan pencurian ikan alias illegal fishing.

"Kapal eks illegal fishing sampai kapan pun tidak akan saya izinkan. Karena kan, kapal mereka pakai trawl (pukat) di belakang. Dan kalau mereka sudah tarik trawl, kan tidak pilih-pilih ikan mana yang akan mereka tangkap," kata Susi, saat berbincang dangan sejumlah pimpinan media nasional di kantornya, Jakarta, Jumat (24/6/2016).

Trawl adalah jenis jaring berbentuk kantung raksasa yang ditarik menggunakan kapal berukuran besar. Trawl akan 'melahap' setiap ikan yang berada di depannya dalam jumlah besar.

Kondisi ini mengancam ketersediaan ikan untuk nelayan, yang umumnya hanya menggunakan kapal tradisional dan hanya bisa menjangkau jarak yang tidak terlalu jauh dari bibir pantai saat melaut dan mencari ikan.

Susi pun menanggapi pertanyaan, bagaimana bila pemilik kapal dengan trawl berkomitmen berberoperasi di tengah laut, sehingga tidak akan mengganggu ketersediaan ikan di laut dangkal atau laut pinggiran.

"Sekarang begini, kalau mereka kapalnya trawl, tidak mungkin dia akan tangkap ke high sea (laut dalam). Kapal trawl pasti akan cari ke pinggir. Kalau itu terjadi, ikan untuk nelayan akan habis lagi. Tidak mungkin itu bisa tersisa," tutur dia.

"Kan ikan yang di tengah akan bergerak ke pinggir. Ikan secara ekosistem dia dewasa dia besar dia akan bergerak ke pinggir untuk kawin, untuk berkembang biak, dan seterusnya. Kalau ditengah diambil, sebelum ke pinggir diambil. Ya yang di pinggir (nelayan tradisional) tidak akan dapat apa-apa," pungkas dia. (dna/wdl)

  detik  

Sabtu, 25 Juni 2016

Sabun Made in RI Digemari di Senegal

[dok KBRI Dakar]

Sabun buatan Indonesia ternyata menjadi produk impor yang digemari di Republik Senegal. Para pengusaha negara ini akan ke ajang tahunan Trade Expo Indonesia (TEI) 2016 di Jakarta untuk mencari peluang.

"Produk sabun ini sangat digemari di Senegal. Setiap bulannya diimpor sekitar 6-7 kontainer ukuran 40 kaki. Selain sabun juga deterjen," ujar Duta Besar RI di Dakar Mansyur Pangeran kepada detikcom, Sabtu (25/6/2016).

Dubes baru saja melakukan pertemuan dengan ketua Chambres de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture au Senegal (Kamar Dagang, Industri dan Pertanian Senegal, red) Serign Mboup dalam upaya menjajaki peluang untuk produk Indonesia, sebagaimana kebijakan Presiden.

"Ketua Kadin Senegal merupakan salah satu pengusaha yang telah melakukan kerja sama dengan perusahaan Indonesia dan mengimpor produk sabun dan deterjen," imbuh Dubes, seraya menyebutkan merek-merek yang cukup familar di tanah air.

Pada kesempatan tersebut Dubes mengenalkan postur ekonomi Indonesia, komoditi dan produk-produk manufaktur Indonesia yang bisa diimpor Senegal, termasuk produk industri strategis PT. Dirgantara Indonesia, PT PAL, PT. INKA dan PT Pindad.

Dubes juga memanfaatkan pertemuan untuk mempromosikan TEI 2016 pada Oktober mendatang, dan apa manfaatnya bagi pengusaha Senegal.

Ketua Kadin Senegal yang membawahi 14 Kadin Provinsi di negara itu dalam tanggapannya menjanjikan akan menggalang anggotanya untuk mengunjungi TEI 2016 dan mencari peluang kerjasama bisnis dengan pengusaha Indonesia.

"Sebagian besar pengusaha Senegal telah memantau dan mengetahui potensi ekonomi Indonesia yang besar," cetus Serign Mboup.

 Tawarkan Pertambangan 

Selain dengan Ketua Kadin nasional Senegal, Dubes juga melakukan pertemuan dengan Ketua Kadin provinsi Thies, provinsi terbesar kedua di negara itu, Modou Diop.

Diop, yang juga seorang importir kendaraan dan peralatan elektronik, menyampaikan harapannya kepada Dubes agar para pengusaha Indonesia dapat melakukan investasi ke Senegal untuk mengembangkan kota Thies dan wilayah sekitarnya.

"Khususnya di bidang pertambangan, terutama tambang mineral fosfat," harap Diop.

Dubes memilih Thies sebagai titik awal roadshow karena provinsi ini merupakan pintu masuk jalur darat ke ibukota Dakar yang memiliki potensi besar di bidang pertanian, kehutanan, perikanan, industri dan pertambangan. Wilayah Thies juga merupakan salah satu zona industri yang sedang tumbuh pesat.

"Kita terus berupaya mencari peluang untuk menggenjot perdagangan Indonesia-Senegal yang baru mencapai USD 80 juta pada tahun 2015," pungkas Dubes. (hns/hns)

  detik  

Susi Minati 'Jatah' Transponder Satelit BRI

Peluncuran Satelit BRISat di Perancis

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menyatakan minat untuk memakai jatah 1 slot transponder pada satelit milik PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Tbk), BRIsat.

Satelit ini akan memiliki 45 buah transponder. Dari jumlah itu, sebanyak 4 transponder akan diserahkan kepada negara lewat Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Kami sudah melayangkan surat ke BRI (Bank BRI sebagai pemilik BRIsat) yang menyatakan bahwa kami berminat untuk mengisi salah satu slot yang ada," Kata Susi kepada detikFinance di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Jumat (24/6/2016).

KKP akan memanfaatkan jaringan satelit tersebut untuk mendukung pengawasan wilayah perairan di Indonesia.

"Untuk memberikan citra (foto satelit) perairan di Indonesia. Sehingga kita bisa mengetahui posisi kapal berkumpul. Dan bila ada kegiatan yang mencurigakan kita bisa langsung bergerak," ujar Sekretaris Jenderal KKP, Sjarif Widjaja dalam kesempatan yang sama.

Selain untuk pengawasan, pemanfaatan satelit juga akan diarahkan untuk mendukung kegiatan telekomunikasi.

"Terutama untuk menginformasikan kondisi cuaca kepada nelayan yang sedang melaut. Kalau komunikasi pakai telpon biasa itu sulit. Tapi kalau pakai telpon satelit, itu akan lebih andal," tegas dia.

 Kesiapan Infrastruktur 


Surat yang dilayangkan pihak KKP tersebut rupanya sudah didukung dengan kesiapan sisi infrastruktur untuk menunjang operasi di darat ketika persetujuan penggunaan slot satelit tersebut sudah dikantongi.

"Kami sudah punya stasiun bumi yang lokasinya di Jembrana, Bali. Jadi kalau slot satelitnya sudah disetujui, kita tinggal operasikan saja," ujar Sjarif.

KKP sendiri, aku Sjarif, bukan pertama kalinya menggunakan teknologi satelit. Lewat proyek bernama Infrastructure Development for Space Oceanography (INDESO), KKP bekerja sama dengan Pemerintah Prancis telah mengembangkan teknologi pengawasan laut atau oseanografi berbasis satelit.

"Kami sudah menggunakan satelit tersebut. Tapi menurut kami satu satelit tidak cukup," tutur dia.

Selain satelit BRI, KKP juga akan mengajukan izin pemanfaatan fasilitas satelit milik Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) yang baru diluncurkan beberapa waktu lalu.

"Nanti kita akan minta slot juga di sana (satelit milik Lapan) agar sistem pengawasan kita lebih andal lagi," pungkas dia. (dna/feb)

  detik  

★ Pesawat NC212i PT Dirgantara Indonesia

✈ Sejumlah teknisi menyelesaikan produksi pesawat NC212i di hanggar PT Dirgantara Indonesia (DI), Bandung, Jawa Barat, Jumat (24/6).


Pesawat NC212i merupakan pesawat multiguna generasi terbaru dengan daya angkut 28 penumpang, yang sepenuhnya dikerjakan oleh PT DI.

Dan diproduksi untuk memenuhi pesanan dari Negara Filipina sebanyak dua unit dan 3 unit pesanan dari Negara Vietnam untuk kebutuhan militer seperti patroli maritim dan penjaga pantai.
  Antara  

Jokowi Serukan Perketat Penjagaan Laut Natuna

https://scontent-sit4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13529089_1130889733600136_6574472290963329669_n.jpg?oh=4183d4b84ca34dbabbdb1159417378e0&oe=57FFC6C0Pesan Jokowi pada buku tamu KRI Imam Bonjol 383 (def.pk)

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menginstruksikan kepada Tentara Nasional Indonesia dan Badan Keamanan Laut untuk memperketat penjagaan laut. Instruksi itu diberikan dalam rapat kabinet terbatas yang berlangsung di kapal perang TNI Angkatan Laut, KRI Imam Bonjol, di perairan Natuna kemarin.

Patroli dan penjagaan keamanan laut harus ditingkatkan. Agar saudara-saudara kita di perbatasan, kawasan terluar, dan pulau terdepan Indonesia, bisa maju bersama saudara-saudaranya yang lain di tanah air,” kata Jokowi dalam pesan tertulis kepada publik via akun resminya di media sosial, beberapa saat usai memimpin rapat di KRI Imam Bonjol.

Rapat kabinet terbatas di KRI Imam Bonjol itu membahas rencana pengembangan Natuna. Rapat digelar di tengah mencuatnya kembali ketegangan antara Indonesia dan China, usai kapal perang RI melepas tembakan ke kapal nelayan China yang memasuki perairan Natuna dan menebar jala di sana.

Tembakan peringatan itu dilepas oleh KRI Imam Bonjol yang kemarin disambangi Jokowi, menunjukkan pesan kuat Indonesia kepada China tentang sikapnya atas Laut Natuna yang merupakan zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Pengamanan di wilayah perairan perbatasan tidak boleh kita lupakan,” kata Jokowi, yang juga mengingatkan agar kelengkapan teknologi radar RI pun diperhatikan.

Sebagai salah satu pulau terdepan Indonesia yang menjadi gerbang negeri, ujar Jokowi, Natuna harus dibangun. Untuk itu pemerintah akan fokus pada industri perikanan dan minyak-gas. Terlebih di sekitar Kepulauan Natuna terdapat 16 blok migas, dengan 5 blok sudah berproduksi, sedangkan 11 blok lainnya pada tahap eksplorasi.

Sementara kekayaan ikan Natuna yang melimpah membuat pemerintah hendak membangun sentra kelautan dan perikanan di wilayah itu secara terpadu.

Soal rapat kabinet yang digelar Jokowi di atas kapal perang yang menembak kapal China, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan hal tersebut merupakan “sinyal.

Presiden Jokowi menggelar rapat kabinet di KRI Imam Bonjol, kapal perang TNI Angkatan Laut yang melepas tembakan ke kapal China yang memasuki perairan Natuna. (ANTARA/Setpres-Krishadiyanto)

Luhut menegaskan, Natuna ialah wilayah Indonesia, dan Indonesia tidak ingin ada yang mengganggu stabilitas di kawasan itu.

Natuna yang berada di barat daya Kalimantan dan secara administratif masuk Provinsi Kepulauan Riau, memiliki posisi rawan karena berhadapan dengan wilayah sengketa Laut China Selatan.

Meski demikian, menurut Luhut, Indonesia bukannya sedang unjuk kekuatan dari KRI Imam Bonjol yang berlayar di Natuna.

Kami tetap bersahabat dengan Tiongkok,” ujar Luhut seperti dilansir Antara usai mengikuti rapat terbatas dengan Jokowi di KRI Imam Bonjol.

 Destinasi wisata baru 

Natuna tak hanya akan dijaga ketat, namun juga dikembangkan menjadi destinasi wisata baru oleh pemerintah Indonesia.

Menteri Pariwisata Arief Yahya menyatakan telah meminta kepada Dinas Pariwisata Kepulauan Riau untuk melaporkan hasil kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Natuna kemarin kepada kementeriannya untuk bersinergi.

Natuna yang memiliki potensi wisata bahari ke depannya akan ditunjang oleh infrastruktur yang lebih memadai. Untuk itu Jokowi telah menginstruksikan percepatan pembangunan di Natuna.

Pembangunan infrastruktur di Natuna bertujuan untuk meningkatkan konektivitas wilayah dan mendorong perekonomian setempat seperti industri perikanan, gas, termasuk wisata bahari.

 Komando Armada RI Waspadai Peningkatan Kapal Asing Ilegal 
https://4.bp.blogspot.com/-jn52DBBQS0I/V21hk3k-mqI/AAAAAAAAIms/eWjXiEb13PA-s8X384TMdvlcVFpAjQAHQCLcB/s1600/685b5c52-1943-42c9-a56c-a9996e26b0b4_169.jpgSatgas Natuna (antara)

Komando Armada RI Kawasan Barat TNI Angkatan Laut bersiap menghadapi peningkatan pelanggaran hukum oleh kapal ikan asing di perairan Indonesia. Berdasarkan pola selama ini, pelanggaran meningkat ketika ada kapal yang ditangkap.

Mungkin mereka ingin menaikkan tingkat persentase kehadiran kapal-kapalnya di tempat kita (Indonesia). Kemungkinan juga setelah kejadian kemarin (kapal China ditangkap), sekarang akan masuk lagi lebih banyak kapal,” ujar Kolonel Laut I Gusti Kompiang Aribawa, Asisten Operasi Panglima Koarmabar, kepada CNNIndonesia.com, Kamis (23/6).

Koarmabar yang mengawasi wilayah barat Indonesia sepanjang 2016 ini telah menangkap 16 kapal ikan asing. Kapal-kapal itu ditangkap karena melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia.

Berdasarkan data Kormabar, kapal asal Vietnam tercatat paling banyak melakukan pelanggaran, yakni 10 kapal. Sementara China berada di posisi berikutnya sebanyak dua kapal. Empat kapal lain yang ditangkap berbendera Malaysia, Nigeria, Seychelles, dan Equatorial Guinea.

Jumlah tersebut hanya untuk kapal yang ditangkap oleh Koarmabar, tidak untuk total kapal yang ditangkap di seluruh wilayah Indonesia. Selain Koarmabar, ada pula Komando Armada RI Kawasan Timur yang mengawasi wilayah timur Indonesia.

Pengawasan juga dilakukan oleh Polisi Perairan, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki armada kapal pengawas, serta Badan Keamanan Laut RI.

Data Koarmabar menunjukkan penangkapan kapal ikan asing meningkat pada bulan Maret. Dalam sebulan ada enam kapal ditangkap. Seluruhnya berbendera Vietnam dengan muatan ikan campuran. Mereka ditangkap dua hari berturut-turut.

Pencurian ikan oleh kapal asing kembali meningkat bulan Juni ini. Tercatat ada lima kapal asing yang ditangkap. Empat kapal asal Vietnam ditangkap pada hari yang sama. Sementara yang terakhir, KM Han Tan Cou asal China, ditangkap belakangan di Laut Natuna pada 17 Juni.

KRI Imam Bonjol-383 yang melepas tembakan ke kapal China, Han Tan Cou, di Natuna. Kapal perang itu kemarin disambangi Presiden Jokowi. Ia menggelar rapat kabinet di dalamnya. (Biro Pers Sekretariat Presiden)

Masuknya kapal-kapal China ke perairan Natuna diyakini Koarmabar terkait pengadilan arbitrase (penyelesaian sengketa) soal Laut China Selatan yang segera diputus di Den Haag, Belanda. Laut China Selatan yang dipersengketakan sejumlah negara, memiliki posisi berhadapan dengan Laut Natuna.

Laut Natuna belakangan makin sering disebut China sebagai zona perikanan tradisional mereka –klaim yang tak diterima sama sekali oleh pemerintah Republik Indonesia.

Proses hukum atas Laut China Selatan di Den Haag, ujar Kompiang, ikut memengaruhi intensitas pelanggaran hukum oleh China di perairan Natuna.

Dia (China) ingin menunjukkan bahwa dia eksis. Caranya dengan memperbanyak kehadiran kapal mereka di sana,” kata Kompiang.

Panglima Koarmabar Laksamana Muda A Taufiq R sebelumnya juga menyampaikan pandangan serupa. “Kalau mengklaim, maka harus hadir di sana (perairan yang diklaim). Cara hadirnya dia (China) dengan kapal ikan,” kata Taufiq.

Pencurian ikan, ujar Taufiq, hanya dijadikan alasan oleh China untuk mengklaim wilayah kedaulatan negara lain. Menurutnya, China hendak membangun persepsi bahwa Laut China Selatan, termasuk perairan Natuna, merupakan wilayah tradisional perikanan mereka. (agk)

 Bangun Infrastruktur di Natuna 
Pemerintah diminta untuk segera membangun infrastruktur minyak dan gas bumi maupun sektor perikanan di Kabupaten Natuna untuk menegaskan kedaulatan Indonesia atas wilayah tersebut.

Wakil Ketua Komisi I DPR Ahmad Hanafi Rais mengatakan diperlukan kegiatan ekonomi oleh pemerintah di kabupaten tersebut agar Indonesia memiliki kedaulatan terhadap wilayah tersebut. Selama ini, paparnya, kekayaan alam di Natuna tak pernah menjadi prioritas pembangunan dan diabaikan pemerintah.

"Pembangunan infrastruktur menjadi pintu masuk untuk Indonesia menunjukkan hak berdaulatnya," kata Hanafi di Jakarta, Kamis (24/6). "Kegiatan ekonomi itu terpublikasi ke masyarakat internasional bahwa Indonesia memiliki hak eksploitasi."

Dia menegaskan tak hanya soal minyak dan gas bumi, Natuna juga kaya dengan sektor perikanan. Hanafi juga meminta pemerintah dapat mengembangkan sektor pariwisata di salah satu pulau terluar tersebut.

Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Natuna menyatakan produksi perikanan pada 2011 mencapai 172,44 ton, sedangkan rumput laut mencapai 2.592 ton. Sementara itu, potensi sumber daya perikanan tangkap yang tersedia mencapai 1.504.348 ekor, yang hanya dimanfaatkan sekitar 4 persen.

Tak hanya itu, Pemerintah Kabupaten Natuna menyebutkan jumlah cadangan migas di ladang gas Blok D-Alpha merupakan kekayaan paling fenomenal dengan mencapai 222 triliun kaki kubik dan gas hidrokarbon 56 triliun kaki kubik. Dengan sumber daya itu, Natuna menjadi salah satu sumber migas terbesar di Asia.

Hanafi memaparkan negara selama ini abai terhadap prioritas pembangunan di wilayah tersebut. Oleh karena itu, sambungnya, pemerintah diminta segera untuk membangun kegiatan ekonomi di Natuna.

Terpisah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat sedikitnya enam permasalah dengan pembangunan kelautan di Tanah Air. Hal itu terdiri dari ekonomi kelautan; tata kelola laut; batas laut dengan negara lain; konektivitas antar pulau; bencana dan pencemaran; dan sumber daya manusia.

Sedangkan soal ekonomi kelautan, lembaga itu mencatat terdapat tujuh sektor yang dapat dikembangkan pada masyarakat pesisir. Industri itu adalah perhubungan laut; industri maritim; perikanan; wisata bahari; energi dan sumber daya mineral; bangunan laut; serta jasa kelautan.

"Potensi belum terdata dan terkonsolidasikan dengan baik," demikian Bappenas dalam Pembangunan Kelautan dalam RPJMN 2015-2019. "Posisi yang perlu diambil untuk dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat."

Dalam rencana pembangunan itu, pemerintah akan menerapkan ekonomi kelautan sebagai sumber pendapatan baru. Tak hanya itu, namun juga persoalan tata ruang laut dan zonasi akan dilaksanakan. (asa)

 ♖ CNN  

Jumat, 24 Juni 2016

Aksi Jokowi di Kapal Perang Atas Perairan Natuna dalam Sorotan Dunia

https://lancercell.files.wordpress.com/2016/06/jokowi-dan-rombongan-di-kri-imam-bonjol-2.jpg?w=863Presiden Jokowi di atas Kapal Perang KRI Imam Bonjol (Biro Pers Setpres)

Presiden Joko Widodo langsung memimpin rapat terbatas di atas Kapal Perang KRI Imam Bonjol, Kamis (23/6/2016). Kunjungan Presiden di perairan Natuna terjadi setelah sempat memanasnya situasi perairan dengan beberapa insiden kapal penjaga pantai dan nelayan Tiongkok.

Adapun Kapal Perang KRI Imam Bonjol 383 adalah kapal yang sebelumnya menyergap kapal nelayan Tiongkok di perairan Natuna, Jumat (17/6/2016). Dalam insiden ini Beijing justru menuduh aparat Indonesia melakukan penembakan sehingga seorang nelayan Tiongkok terluka. TNI Al membantah keras melakukan penembakan justru kapal nelayan Tiongkok nekat menabrakan diri dan kapal penjaga pantai Tiongkok melakukan provokasi.

Jokowi dalam rapat terbatas di atas kapal perang itu, bahkan memikirkan akan mengalihkan nelayan-nelayan Indonesia yang melaut di perairan Jawa karena dinilai melebihi kapasitas. Presiden memikirkan rencana tersebut daripada sumber daya kekayaan laut Indonesia dimanfaatkan oleh nelayan asing.

Aksi Jokowi ternyata menjadi sorotan berbagai media internasional di dunia. Majalah “Time” melalui versi online menulis dengan judul “Indonesian President Jokowi Visits the Natuna Islands to Send a Strong Signal to China.” Time menulis tentang rapat Presiden Jokowi di tengah suasana insiden perairan Natuna. Sedangkan International Bussines Times UK menulis dengan judul “Indonesian leader visits South China Sea islands on warship.

Laporan serupa ditulis oleh Japan Times dengan judul “Indonesia leader, top execs visit Natuna isles in warship” Japan Times juga menulis tentang insiden dengan Tiongkok yang mengklaim memiliki peta perairan Natuna yang tak diakui pemerintah Indonesia. Tulisan yang ditulis Washington Post melaporkan “Indonesian president visits Natuna in South China Sea” dengan foto Jokowi berada dalam kemudi KRI Imam Bonjol.

Sementara The Sydney Morning Herald menulis dengan judul “Indonesian president’s visit to Natuna Islands sends waters warning to China.” Media Australia ini juga menulis tentang protes keras Tiongkok tentang tuduhan adanya ABK nelayan Tiongkok yang ditembak. Media Australia lainnya menulis, ABC Online melaporkan dengan judul South China Sea: Indonesian leader visits Natuna Islands amid growing tensions.

Media negara tetangga Filipina juga menurunkan laporannya tentang kunjungan Presiden Jokowi di perairan Natuna. Inquirer menurunkan laporan dengan judul Indonesian leader stands up to China, visits isles off clash site. Hal serupa juga ditulis oleh The Manila Times dengan judul Indonesian leader visits South China Sea islands on warship.

Insiden di perairan Natuna, tak hanya kali ini. Sebelumnya KRI Oswald Siahaan-354 juga berhasil menangkap kapal nelayan Tiongkok yang juga melakukan aksi pencurian ikan di wilayah perairan yang sama.

Bahkan kapal pencuri ikan asal Tiongkok KM Kway Fey 10078 berbobot 300 GT sejatinya dikejar oleh Kapal Pengawas (KP) Hiu 11 di perairan Natuna, namun melarikan diri dengan cara zig zag, Sabtu (19/3/2016). Upaya Hiu II tak berjalan mulus karena arogansi kapal penjaga pantai atau coast guard Tiongkok hingga sempat terjadi tembakan dan ancaman.

Pada 2013 lalu, KP Hiu Macan 001 menghentikan KIA RRC 58081 sedang menangkap ikan dengan trawl. Namun demikian, dihalangi kapal patroli RRC 310. Kapal patroli Tiongkok ini meminta kapal pencuri ikan itu dilepaskan hingga akhirnya dilepaskan oleh KP Hiu Macan 001. (asr)

 ♖ erabaru  

Kemenhub Larang Kapal Berbendera RI Berlayar ke Filipina

7 WNI Disandera http://4.bp.blogspot.com/-Kh7CXToYLrw/VXbNPfW6oFI/AAAAAAAAGy8/tgBrjWx1qI8/s1600/2058574_20150608125913Credit%2Bto%2BEko%2BJasindo.jpgIlustrasi oleh Mindra Purnomo

Kemenhub mengambil langkah antisipatif untuk merespons peristiwa penyanderaan tujuh WNI oleh kelompok Abu Sayyaf. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melarang pemberian izin kepada semua kapal berbendera Indonesia ke Filipina.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut,Tonny Budiono mengeluarkan Maklumat Pelayaran No. 130/VI/DN-16 tanggal 24 Juni 2016 kepada seluruh kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Indonesia yang berisi larangan keras penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) bagi kapal-kapal berbendera Indonesia yang akan berlayar menuju Filipina.

"Dalam maklumat pelayaran tersebut ditegaskan bahwa Syahbandar dilarang keras untuk menerbitkan SPB bagi semua kapal berbendera Indonesia yang akan berangkat menuju Filipina tanpa terkecuali," ujar Tonny dalam pernyataannya, Jumat (24/6/2016).

Selain itu Tonny juga memerintahkan kepada Kepala Distrik Navigasi untuk ikut mengantisipasi terulangnya kembali kejadian pembajakan/penyanderaan terhadap kapal-kapal Indonesia yang berlayar menuju atau melintasi perairan Filipina. Hal itu dilakukan dengan memberdayakan peralatan navigasi yang dimiliki oleh Ditjen Hubla untuk melakukan pemantauan secara intensif.

"Masalah pembajakan ini merupakan hal yang serius dan tidak dapat ditoleransi lagi. Untuk itu saya minta kepada seluruh Kepala Distrik Navigasi agar menginstruksikan setiap Stasiun Radio Operasi Pantai (SROP) untuk memonitor dan me-relay indikasi atau berita marabahaya sedini mungkin" kata Tonny.

Tonny menambahkan bahwa masing-masing unsur Perhubungan Laut harus ikut berkontribusi dalam menyikapi masalah ini, termasuk dengan mengerahkan armada kapal yang dimiliki oleh seluruh Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) untuk meningkatkan kewaspadaannya.

"Saya menginstruksikan kepada seluruh Kepala Pangkalan PLP untuk meningkatkan kegiatan patroli pengawasan dan pengamanan di perairan," tegas Tonny.

Saat ini kapal patroli dan Petugas KPLP telah disiapsiagakan untuk melakukan patroli pengawasan keamanan keselamatan maritim khususnya di wilayah-wilayah perairan di wilayah Indonesia yang rawan dan dapat mengancam keselamatan dan keamanan pelayaran sekaligus untuk melindungi awak kapal (pelaut Indonesia). (faj/ndr)

 Penyanderaan 7 WNI di Filipina Bermotif Ekonomi, Bukan Politik 

Sebanyak 7 ABK WNI Kapal Charles 001 disandera kelompok bersenjata di Filipina. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyebut motif para penyadera adalah murni karena ekonomi, bukan politik.

"Motivasinya sudah dipastikan masalah uang tadi, nggak ada motivasi politik," ucap Gatot usai buka puasa di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (24/6/2016).

Gatot mengatakan pemerintah Indonesia memang tidak menghendaki adanya tebusan-tebusan, tapi pihak penyandera selalu berusaha untuk mendapatkan uang tersebut.

"Mereka kan motivasinya banyak. Ya siapa tahu kan dengan berusaha seperti ada tebusan-tebusan," ujarnya.

Soal simpang siur informasi penyanderaan di awal, Gatot menjelaskan memang saat ada info tersebut, pemerintah Indoensia langsung mengecek ke Filipina. Namun kepolisian maupun angkatan laut Filipina membantah ada penyanderaan.

"Karena memang begitu disandera semua dimatikan dan kapal tetap berjalan. Diperkirakan dalam waktu dekat sampai ke Samarinda. Nah, baru begitu ada telepon benar, baru kita lacak," tutur Gatot.

Setelah pelacakan itulah baru diketahui benar ada penyanderaan. "Kan takutnya begini. Takutnya ini hanya penipuan saja kan,' imbuhnya.

Saat ini upaya pembebasan kembali diupayakan oleh pemerintah Indonesia. "Komunikasi kita intens, dan Filipina berjanji akan segera menindaklanjuti," ucap Gatot. (miq/faj)

 ♖ detik  

20 K/L Dapat Tambahan Anggaran Rp18 Triliun

Kemhan Terbanyak http://defence.pk/attachments/snap-2016-06-24-at-12-30-28-jpg.313111/Ilustrasi LST AT-4 PT DRU (def.pk)

Pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati tambahan anggaran untuk 20 kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 18,02 triliun. Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mendapatkan anggaran paling besar, masing-masing sebesar Rp 6,59 triliun dan Rp 5,65 triliun.

Sebelumnya, dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016, pemerintah pusat mendapatkan tambahan pendapatan bersih senilai Rp 49,9 triliun pasca penyesuaian asumsi makro dan anggaran. Sebesar Rp 18,04 triliun diantaranya dialokasikan untuk tambahan belanja pemerintah pusat.

Askolani, Direktur Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan, anggaran senilai Rp 18,02 triliun itu dialokasikan untuk 20 K/L. Sementara, sisanya sebesar Rp 15,4 miliar belum teralokasikan.

"Ada penghematan sebesar Rp 15,4 miliar dari Rapat Kerja sebelumnya," kata Askolani saat menghadiri Raker dengan Banggar DPR di Gedung DPR, Kamis(23/6).

Menurutnya, ada sejumlah kriteria pemanfaatan tambahan anggaran belanja K/L, antara lain program kerja harus sejalan dengan prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun ini. Selain itu, anggaran tersebut dialokasikan secara efisien dan efektif dengan output yang terukur.Kemudian, pemanfaatan tambahan anggaran harus memenuhi akuntabilitas dan governance yang berlaku.

"Kemenhan mendapatkan tambahan anggaran (paling besar) untuk pengadaan alutsista," ujar Askolani.

Berikut rincian tambahan anggaran bagi 20 K/L:

1. Kementerian Pertahanan Rp6,59 triliun
2. Polri Rp5,65 triliun
3. Badan Nasional Narkotika Rp400 miliar
4. Lembaga Sandi Negara Rp950 miliar
5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Rp600 miliar
6. Badan SAR NAsional Rp100 miliar
7. Kementerian Pertanian Rp50 miliar
8. Kementerian Hukum dan HAM Rp700 miliar
9. Dewan Ketahanan Nasional Rp112 miliar
10. Kementerian Perindustrian Rp100 miliar
11. Badan Keamanan Laut Rp1,55 triliun
12. Kejaksaan Agung Rp300 miliar
13. Kementerian Perdagangan Rp200 miliar
14. Kementerian Desa Rp500 miliar
15. Kementerian Lingkungan Hidup Rp50 miliar
16. Sekretariat Kabinet Rp13 miliar
17. Badan Kepegawaian Negara Rp17 miliar
18. Ombudsman RI Rp59 miliar
19. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Rp25 miliar
20. Kementerian Dalam Negeri Rp50 miliar (ags)

 ♖ CNN  

Kamis, 23 Juni 2016

Laut Natuna Jadi Sumber Migas Asia

KRI Todak berada di sebelah kapal patroli China. KRI Todak juga mencoba menangkap kapal nelayan berbendera China, Han Tan Cou, yang sempat kabur begitu melihat armada perang RI mendekat. (Antara/HO/Dispen Kormabar)

Pemerintah Kabupaten Natuna menyebutkan jumlah cadangan migas di ladang gas Blok D-Alpha merupakan kekayaan paling fenomenal dengan mencapai 222 triliun kaki kubik.

Hal itu dipaparkan dalam Rencana Strategis Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Natuna 2012-2016, yang menjelaskan bahwa wilayah tersebut kaya dengan sumber daya alam, terutama bahan galian, macam minyak dan gas bumi. Luas kabupaten itu adalah 264.198 kilometer persegi dengan 154 pulau.

"Potensi kekayaan Natuna yang paling fenomenal adalah cadangan migas di ladang gas Blok D-Alpha," demikian keterangan dokumen tersebut yang dikutip Kamis, (23/6). "Dengan taksiran total cadangan 222 triliun kaki kubik, dan gas hidrokarbon 56 triliun kaki kubik, merupakan salah satu sumber terbesar Asia."

Dinas itu menyatakan potensi migas di Kabupaten Natuna terletak di lepas pantai Laut Natuna dengan 11 kontraktor, sementara jumlah wilayah kerja perminyakan berjumlah 13 lokasi. Sumur minyak yang ada di wilayah Natuna adalah 227 sumur dengan 153 sumur eksplorasi, 34 sumur dalam tahap kajian, dan 40 sumur dalam tahap pembangunan.

Cadangan minyak bumi di Kabupaten Natuna mencapai 298,81 juta barel minyak, sedangkan cadangan gas bumi mencapai 55,3 triliun kaki kubik. Laporan itu menyatakan dengan estimasi produksi maksimum 1 triliun kaki kubik per tahun, diperkirakan umur cadangan mencapai 50-100 tahun.

Terdapat 13 perusahaan minyak yang beroperasi di kabupaten tersebut. Mereka adalah Conoco Philips Indonesia; Genting Oil Natuna; Indoreach Exploration; Lunding Oil & Gas BV; Peal Oil; Premier Oil Natua Sea BV; Sayen Oil and Gas PTE LTD; Star Energy LTD; Titian Resources Indonesia LTD; West Natuna Exploration LTD; dan Pertamina EP. Wilayah kerjanya pun pelbagai macam di antaranya adalah South Natuna Sea Block B; Cakalang Blok; Kerapu Block dan Natuna Sea Block A.

Laporan itu juga menyebutkan Blok D Alpha merupakan salah satu isu strategis yang harus diselesaikan di sektor energi dan sumber daya alam. "Belum optimalnya pengembangan Blok D Alpha untuk eksploitasi migas," demikian Dinas Pertambangan dan Energi. (asa)
Alam Natuna Berlimpah, Jokowi Prioritaskan Ikan dan MigasJokowi dan para menteri bicarakan pengembangan ekonomi, terutama sektor perikanan, dan migas di Kapal Perang Imam Bonjol-383 saat mengarungi perairan Natuna. (ANTARA FOTO/Setpres-Krishadiyanto)

Pasca penangkapan Kapal China, Han Tan Cou oleh TNI Angkatan Laut, Presiden Indonesia Joko Widodo bersama menteri-menterinya melakukan rapat terbatas di Kapal Perang Indonesia Imam Bonjol-383 saat berlayar mengarungi perairan Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.

Secara kebetulan atau disengaja, di atas kapal yang menembak kapal nelayan China tersebut, Jokowi dan para pembantunya membicarakan pengembangan ekonomi Kepulauan Natuna, dan sekitarnya, terutama sektor perikanan, minyak dan gas.

"Perkembangan wilayah terluar harus diperhatikan dan menjadikan prioritas," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di KRI Imam Bonjol saat berlayar di Laut China Selatan, seperti dilansir Antara, Kamis (23/6).

Menurut Retno, Indonesia merupakan negara yang besar dan luas, baik wilayah darat maupun laut. Untuk itu, Retno menegaskan, Indonesia harus memelihara kedaulatan dan hak berdaulat, khususnya di wilayah terluar. Indonesia juga akan mengembangkan perekonomian wilayah terluar.

"Sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi fokus pada perkembangan wilayah terluar, dan kali ini perhatian presiden ada di pulau Natuna sebagai salah satu wilayah atau pulau terluar di Indonesia," kata Retno.

Menlu mengungkapkan, dalam ratas yang diadakan di tengah laut, Presiden sudah mendengarkan paparan dari semua menteri dan menyampaikan beberapa pesan atau arahan, yakni pengembangan perikanan dan migas di Natuna.

"Dari Pak Menteri ESDM (Sudirman Said) diperoleh informasi bahwa di perairan sekitar Natuna terdapat sekitar 16 blok untuk migas, 5 blok sudah berproduksi dan 11 sedang bereksploitasi," katanya.

Sementara Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiati, ungkap Retno, menyampaikan mengenai pengembangan sektor perikanan terutama pembangunan sentra kelautan dan perikanan secara terpadu.

Sedangkan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, lanjut Retno, menyampaikan mengenai rencana pengembangan pertahanan di wilayah Natuna dan sekitarnya.

"Jadi itulah yang dibahas dalam ratas tadi dan arahan-arahan presiden mengenai pengembangan ekonomi di wilayah Natuna dan sekitarnya," katanya.

Rapat terbatas ini diikuti oleh Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

 Natuna Butuh Pengalengan Ikan

Di tempat berbeda, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berharap kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Kabupaten Natuna akan berdampak positif dalam pengembangan sektor kemaritiman di daerah itu.

Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengatakan, kehadiran Presiden Joko Widodo menunjukkan komitmen pemerintah pusat membangun kawasan perbatasan, terutama di daerah Natuna.

"Saya bangga, senang dapat bertemu dan berdialog dengan Presiden Jokowi di Natuna. Kami merasa optimistis Natuna akan berkembang pesat, dan semakin diperhatikan pusat," katanya.

Nurdin mengatakan, Natuna memiliki potensi kemaritiman yang besar, yang berpotensi menguntungkan negara jika dikelola secara maksimal. Perairan Natuna memiliki banyak ikan, yang selama ini belum dikelola secara maksimal.

Keinginan Pemerintah Kepri yang sampai hari ini belum terealisasi yakni investasi di bidang pengalengan ikan di Natuna. Usaha ini diharapkan dilakukan oleh perusahaan dalam negeri, baik milik negara atau pun swasta.

"Ikan sangat dibutuhkan masyarakat Kepri, Indonesia dan negara lain. Ini pasar yang besar," ujarnya.

Hal senada dikatakan Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Kepri Heri Mokhrizal. Dia menambahkan Natuna merupakan salah satu wajah Indonesia, yang berbatasan dengan beberapa negara.

Natuna memiliki banyak pulau yang indah, dengan pasir pasir putih dan pantai yang bersih, yang selama ini sektor pariwisatanya belum dikelola secara maksimal.

"Untuk meningkatkan berbagai sektor kehidupan di Natuna dibutuhkan sarana transportasi laut dan udara yang memadai," ujarnya.

Dia mengatakan Pemerintah Kepri selama ini cukup memperhatikan Natuna dan daerah pesisir lainnya. Bahkan Pemerintah Kepri telah merencanakan pembangunan Natuna, Anambas dan Lingga, yang dikenal dengan nama NAL. Namun Pemerintah Kepri memiliki keterbatasan dan kendala dalam membangun NAL, karena terkait kewenangan dan anggaran.

"Kami berharap pemerintah pusat dan Kepri dapat bersinergi dalam memajukan daerah tersebut," katanya. (rel)
Tak Ada Tawar Menawar Soal Laut China SelatanKapal patroli China melintas di dekat KRI Imam Bonjol milik TNI Angkatan Laut yang hendak menangkap kapal nelayan berbendera China, Han Tan Cou, yang memasuki perairan Natuna dan terdeteksi menebar jaring. (Antara/HO/Dispen Koarmabar)

Ketua Majelis Permusyawatan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menyatakan, kedaulatan negara adalah harga mati. Hal tersebut terkait dengan isu Laut China Selatan yang kini menjadi sengketa sejumlah negara di Asia.

"Soal kedaulatan harga mati. Jadi soal Laut China Selatan jangan coba-coba mengggangu kedaulatan," ujar Zulkifli saat hadir dalam acara buka puasa bersama di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (23/6).

Menurut Zulkifli, agenda rapat Presiden Joko Widodo di KRI Imam Bonjon di kawasan Natuna juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam hal kedaulatan negara. Presiden Joko Widodo disebut telah mengisyaratkan tak ada tawar menawar soal keadulatan.

"Bapak Presiden berangkat ke sana (Natuna) itu menunjukkan kedaulatan tidak ada tawar menawar," ujanya.

Oleh karena itu, Zulkifli meminta masyarakat untuk mendukung penuh langkah pemerintah dalam mempertahankan wilayah Indonesia.

Sebelumnya, China mengklaim hampir 90 persen wilayah Laut China Selatan dengan sembilan garis putus-putus, atau 'nine-dashed line', meluputi ratusan pulau, terumbu karang, dan wilayah perairan yang tumpang tindih dengan sejumlah klaim negara lainnya, termasuk dengan Indonesia di Natuna.

Sengketa Laut China Selatan juga mengemuka usai insiden Natuna yang melibatkan kapal nelayan China Han Tan Cou dengan kapal perang RI Imam Bonjol. (rdk)

  CNN  

Peluang Inhan di Polandia

Promosi Industri Pertahanan Indonesia [dok. BUMN]

Produk Indonesia yang dipamerkan di Balt Military Expo 2016, Gdansk Polandia, mendapatkan perhatian sejumlah pengunjung.

Siaran pers Kementerian BUMN menyebutkan, pengunjung expo tidak menyangka pesatnya kemajuan teknologi dan industri pertahanan di Indonesia, seperti disampaikan oleh media yang berkunjung ke booth Indonesia.

Kunjungan dari UAE Navy mendiskusikan proyek strategic sea lift vessel 140 M dan 180 M. Disamping itu Brasillian Navy juga tertarik dengan strategic sea lift vessel -123M.

Kedutaan Philippines pada saat berkunjung juga menyampaikan daftar kebutuhan kementerian pertahanan Philippines diantaranya equipment komunikasi, combat management system, research vessel, fast attack craft, assault rifle, long range patrol aircraft yang akan menjadi tindak lanjut BUMN terkait.

Khusus untuk pesawat, produk UAV mendapatkan perhatian. PT Dirgantara Indonesia juga mendapatkan penjelasan dari salah satu pengunjung, adanya kebutuhan pesawat kelas 19 penumpang dimana diharapkan Indonesia dapat memberikan alternative produk yang lebih kompetitif dari yang beroperasi sekarang di Polandia dan Eropa secara umum. Lockheed Martin UK juga menawarkan potensi kolaborasi upgrade mission system pesawat MPA produksi PT DI.

Menyambut undangan Kedutaan Besar Republik Indonesai untuk Polandia, sejumlah atase berbagai Negara untuk Polandia juga mengunjungi booth Indonesia. Col. Juan Carlos Martin Torrijos - Spanish Defence, Military, Naval dan Air Attache, menjelaskan tentang pesawat NC212 yang secara operasional sangat fungsional bagi tentara Spanyol dan juga merekomendasikan kepada Attache Mexico.

Kepala Divisi Restrukturisasi PT Dirgantara Indonesia, Ibu I G A N Satyawati menjelaskan bahwa pesawat NC212 yang sudah diupgrade menjadi versi NC212i hanya diproduksi di PT Dirgantara Indonesia, Bandung Indonesia, dan bersama-sama tim komersial akan menindaklanjuti kebutuhan pesawat ini.

Media Navy Recognition yang berbasis di Prancis khusus meliput PT PAL, dimana Gonot Hendrasowono, General Manager of Design dari PT PAL, dalam interview menjelaskan kemampuan dan karakteristik kapal Strategic Sea Lift Vessel dan Kapal Cepat Rudal 60 Meter, serta menegaskan bahwa kedua kapal hasil design dan produksi anak Bangsa Indonesia, serta menjelaskan customer Indonesia untuk produk PT PAL ini.

PT Pindad menjajaki peluang kerjasama dengan perusahaan penyedia alutsista dunia dari Polandia yaitu Metal Export-S.

Hal ini dibicarakan oleh Direktur PT Pindad, Ade Bagdja dengan Direktur Metal Exports Mrs. Karina Kopec dan disaksikan oleh Asisten Deputi Bidang Industri Strategis Kementerian BUMN, Bagya Mulyanto di sela-sela acara Balt Military Expo 2016 yang diselenggarakan di Amber Expo, Gdanks, Polandia.

Rencana ini kemudian akan ditindaklanjuti secara khusus oleh PT Pindad dengan mengunjungi fasilitas milik Metal Export – S di Warsawa Polandia.
 

  Antara  

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More