N 250 IPTN

Prototype pesawat pertama angkut penumpang dengan sistem fly by wire produksi IPTN, Bandung - Indonesia Teknologi

CN 235 MPA

Pesawat patroli maritim CN-235 produksi PT DI, Bandung - Indonesia Teknologi

NC 212 MPA

Pesawat patroli maritim NC-212 produksi PT DI, Bandung - Indonesia Teknologi

Star 50

Kapal kargo 190 m dengan bobot 50.000 dwt merupakan kapal angkut terbesar pertama buatan Indonesia, produksi PT PAL, Surabaya - Indonesia Teknologi

LPD KRI Banda Aceh

Kapal perang serba guna produksi PT PAL, Surabaya, merupakan kapal dengan panjang 125 m hasil desain anak bangsa dengan lisensi Korea - Indonesia Teknologi

KCR 60 KRI Tombak 629

Kapal Cepat Rudal-60 produksi PT. PAL, Indonesia. Merupakan kapal pemukul reaksi cepat produksi Indonesia. - Indonesia Teknologi

FPB 57 KRI Layang

Kapal patroli cepat berpeluru kendali atau torpedo 57 m rancangan Lurssen, Jerman produksi PT PAL, Surabaya - Indonesia Teknologi

PC 40 KRI Krait

Kapal patroli 40 m berbahan almunium alloy produksi Fasharkan TNI AL Mentigi Tanjung Uban, Riau - Indonesia Teknologi

KCR 40 KRI Clurit

Kapal Cepat Rudal-40 produksi PT. Palindo Marine, Batam. Senilai kurang lebih 75 Milyar Rupiah, merupakan kapal pemukul reaksi cepat produksi Indonesia. - Indonesia Teknologi

PC 40 KRI Tarihu

Kapal patroli 40 m berbahan plastik fiberglass produksi Fasharkan TNI AL Mentigi Tanjung Uban, Riau - Indonesia Teknologi

KRI Klewang

Merupakan Kapal Pertama Trimaran, produksi PT Lundin - Indonesia Teknologi

Hovercraft Kartika

Hovercraft utility karya anak bangsa hasil kerjasama PT. Kabindo dengan TNI-AD dengan kecepatan maksimum 40 knot dan mampu mengangkut hingga 20 ton - Indonesia Teknologi

Hovercraft Indonesia

Hovercraft Lumba-lumba dengan kecepatan maksimum 33 knot dan mampu mengangkut 20 pasukan tempur produksi PT Hoverindo - Indonesia Teknologi

Panser Canon 90mm

Kendaraan militer dengan kanon 90 mm cockeril produksi PT Pindad, Bandung - Indonesia Teknologi

Panser Anoa APC

Kendaraan angkut militer produksi PT Pindad, Bandung - Indonesia Teknologi

Tank SBS Pindad

Kendaraan militer prototype Pindad - Indonesia Teknologi

APC PAL AFV

Kendaraan angkut pasukan amfibi hasil modifikasi dari BTR-50 PM produksi PT PAL, Surabaya sehingga meninggkatkan keamanan dan daya jelajahnya - Indonesia Teknologi

PT44 Maesa

Kendaraan angkut militer produksi Indonesia - Indonesia Teknologi

PT44 Gudel

Kendaraan taktis militer produksi Indonesia - Indonesia Teknologi

Komodo 4x4

Kendaraan militer taktis produksi Pindad, Bandung - Indonesia Teknologi

GARDA 4x4

Kendaraan militer taktis hasil karya anak bangsa - Indonesia Teknologi

P1 Pakci

Kendaraan taktis angkut pasukan P1 Pakci produksi PT Surya Sentra Ekajaya (SSE), berbodi monokok dengan mesin diesel 3000 cc milik Toyota Land Cruiser - Indonesia Teknologi

P2 APC Cougar

Kendaraan taktis angkut pasukan produksi PT. Surya Sentra Ekajaya (SSE) dengan mesin diesel turbo bertenaga 145 hp - Indonesia Teknologi

P3 APC Ransus Cheetah

Kendaraan khusus produksi PT. Surya Sentra Ekajaya (SSE) - Indonesia Teknologi

DMV30T

Kendaraan taktis Dirgantara Military Vehicle (DMV-30T) menggunakan mesin diesel 3000 cc Ford Ranger produksi PT DI, Bandung - Indonesia Teknologi

Mobil Hybrid LIPI

Prototipe mobil tenaga hybrid produksi LIPI - Indonesia Teknologi

Mobil Listrik MARLIP (Marmut LIPI)

Prototipe mobil Listrik karya LIPI - Indonesia Teknologi

Mobil Nasional Esemka Digdaya

Mobil hasil karya anak SMK Solo dengan rancangan dari China - Indonesia Teknologi

Teknik Sosrobahu

Struktur pondasi jalan layang yang dapat digerakan 90° sehingga tidak memakan banyak tempat dan merupakan desain anak bangsa - Indonesia Teknologi

Selasa, 21 Oktober 2014

Aneka Produk Alutsista Bikinan Pindad di Era SBY

//images.detik.com/content/2014/10/20/1036/cam00332.jpgPT Pindad (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis yang memproduksi berbagai varian senjata hingga amunisi.

Senjata varian terbaru Pindad kini dipakai oleh pasukan elite TNI. Senapan unggulan tersebut seperti SS-2 hingga senjata untuk penembak jitu (sniper) tipe SPR-2 dan SPR-3.

Per tahun, Pindad mampu memproduksi sekitar 40.000 senjata berbagai tipe. Produk senjata hingga amunisi yang dibuat di Bandung dan Malang ini ternyata juga telah dieskpor ke beberapa negara.

Tidak hanya menjual senapan dan amunisi, Pindad berhasil menghasilkan produk kendaraan tempur seperti Panser ANOA hingga si Humvee “KOMODO”. Varian panser ANOA merupakan produk laris Pindad dan telah diproduksi mencapai ratusan unit.

Panser ANOA juga dipakai oleh TNI untuk misi perdamaian di Libanon. Untuk varian Humvee made in Indonesia, kesatuan Brimob dan Kopassus menjadi konsumen pertamanya. Nama KOMODO berasal dari pemberian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Perkembangan terbaru, Pindad berhasil mengembangkan purwarupa (Prototye) tank bernama SBS. Tank ini mengadopsi desain dari Panser ANOA yang telah lebih dahulu diproduksi. Pindad juga bekerjasama dengan Turki mengembangkan medium tank. Selain itu, perseroan memperoleh order Kemenhan untuk merombak total dan meningkatkan teknologi tank lawas, AMX13.(feb/ang)


  detik  

Senin, 20 Oktober 2014

Di Bawah Dahlan, BUMN Kapal Ini 'Disulap' dari Mati hingga Sehat

//images.detik.com/content/2014/10/20/1036/dahan2.jpgSelama menjabat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan memperoleh tanggapan positif dari bawahannya. Salah satunya dari Harry Sampurno, Direktur Utama PT Industri Kapal Indonesia (IKI).

Menurut Harry, Dahlan mampu membantu membantu menyelamatkan BUMN yang sempat mati suri atau setop beroperasi ini. IKI merupakan BUMN yang bermarkas di Makassar, Sulawesi Selatan.

"IKI itu merupakan perusahaan yang awalnya mati, karyawan nggak bisa gajian. Perusahaan setiap hari Jumat didemo karyawan, tapi sekarang menjadi perusahaan galangan kapal terbesar di Indonesia Timur," kata Harry di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (20/10/2014).

Harry menyebut, Dahlan memberi kewenangan penuh kepada direksi untuk mengambil kebijakan atau menerapkan ide-ide cemerlang untuk menyelamatkan dan memajukan perusahaan. Tidak hanya itu, Dahlan secara rutin meninjau IKI tanpa mengenal waktu.

"Beliau mengunjungi IKI selama 4 kali. Kunjungan bisa malam hari bahkan Subuh. Sekarang perusahaan itu sudah hidup. Pak Dahlan kalau punya keinginan, pasti diikuti sampai itu terwujud," sebutnya.

Berhasil 'menyulap' kinerja PT IKI, Harry kemudian dipercaya memperbaiki kinerja BUMN produsen bahan peledak, PT Dahana (Persero). Harry secara bertahap meningkatkan kinerja Dahana. Di antaranya meningkatkan produk yang dihasilkan hingga kinerja keuangan.

Jika ada masalah atau perseroan ingin mengeksekusi rencana, Dahlan dengan mudah bisa dihubungi melalui pesan singkat, sambungan telepon, atau sekedar BlackBerry Messenger (BBM).

"Nggak meski rapat langsung. Cukup telepon atau SMS. Pernah lewat BBM. Saya pernah rapat di dalam mobil dari Bandara Halim sampai Bundaran HI," ujarnya. (feb/dnl)


  detik  

Kebangkitan PTDI, Ekspor Pesawat Made in Bandung ke ASEAN

//images.detik.com/content/2014/10/20/1036/121154_sesfinishingdihanggar.jpgCN235 sedang dalam penyelesaian di hanggar PTDI (Foto: Feby/detikFinance)

PT Dirgantara Indonesia (PTDI) pernah mengalami keterpurukan pasca reformasi atau krisis ekonomi 1998. Saat periode sulit, ribuan karyawan BUMN produsen pesawat ini harus diberhentikan.

Selain itu, PTDI terlilit berbagai macam utang. Namun mulai tahun 2010 ke atas atau pasca program restrukturisasi, PTDI mulai beranjak dari lobang keterpurukannya.

Produk pesawat karya anak bangsa ini mulai dilirik oleh negara Asia Tengga (ASEAN). Pada penghujung tahun 2013, perseroan berhasil menjual 2 unit pesawat baling-baling tipe NC212i kepada militer Filipina. Nilai kotrak 2 unit NC212i sebesar US$ 18 juta.

"Kita menang 2 unit NC212i di proyek Light Lift Aircraft nilai budget US$ 18 juta," kata Direktur Niaga dan Restrukturisasi PTDI Budiman Saleh.

Kabar gembira kembali hadir pada bulan September 2014, PTDI berhasil menjadi pemenang pengadaan pesawat untuk Thailand. PTDI menjual burung besi buatan Bandung tipe CN235-200 M senilai US$ 31,2 juta.

Tidak hanya menjual pesawat, PTDI juga menjadi pemasok komponen-komponen untuk produsen pesawat dunia, Airbus dan Boeing. Tipe pesawat yang komponennya dibikin oleh PTDI, antara lain: A380, A320, A330, A350, hingga Boeing 747.

Selain ke luar negeri, PTDI mulai kebanjiran order pesawat dan helikopter dari TNI. Pada tahun 2013, PTDi berhasil mencatat laba bersih Rp 10,27 miliar sedangkan target perolehan laba hingga akhir tahun 2014 senilai Rp 66,54 miliar.

PTDI sendiri pada tahun 2015 berencana meluncurkan pesawat penumpang varian terbaru yakni N219. Selain itu, PTDI bersama Kementerian Pertahanan tengah mengembangkan pesawat tempur generasi 4.5. Pesawat ini diberi nama jet tempur KFX/IFX.
"Pak Jokowi, Kalau Bisa Mampir ke PTDI" //images.detik.com/content/2014/10/20/1036/152338_helikopterbellpesanantniad.jpgBadan Usaha Milik Negara (BUMN) produsen pesawat terbang, PT Dirgantara Indonesia (Persero) memiliki harapan besar kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

PTDI yang punya program pengembangan pesawat komersial dan militer ini berharap presiden baru RI tersebut bisa mampir untuk menengok fasilitas pengembangan dan pembuatan pesawat di Bandung, Jawa Barat.

"Belum pernah ketemu Pak Jokowi. Pak Jokowi kalau bisa mampir melihat PTDI," kata Direktur Teknologi dan Pengembangan PTDI Andi Alisjahbana di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (20/10/2014).

Proyek terdekat yang dikembangkan PTDI adalah pesawat penumpang berbadan kecil, N219. Pesawat ini rencananya diluncurkan ke publik (roll out) mulai tahun depan.

"Kita akan aplikasi sertifikasi. Dilakukan di Kemenhub mulai awal tahun hingga tahun 2017. Sertifikasi perlu 3 tahun setelah itu langsung produksi," jelasnya.

Proses penjualan pesawat tentunya membutuhkan dukungan pemerintah seperti skema pembiayaan dari perbankan lokal layaknya diterima oleh produsen pesawat dunia.

"Kita belum mampu beri financing tapi kalau Lion beli pesawat dari Boeing, dia ada financing dari pemerintah AS," paparnya.

Andi mengaku pesawat N219 saat ini telah dilirik oleh beberapa maskapai dan pemerintah daerah. PTDI mengantongi niat pembelian (letter of intent) sebanyak 150 unit.

Burung besi N219 dipatok US$ 4 juta sampai US$ 5 juta per unit. Saat ini komponen lokal baru sekitar 40%.

"Yang letter of intent ada 150. Kemarin dapat order dari Pemda, Lion Group dan PT NBA (Nusantara Buana Air)," jelasnya.(feb/ang)


  detik  

Presiden Jokowi tekankan persatuan

Presiden Joko Widodo, dalam pidato awal masa jabatannya, mengatakan persatuan dan gotong royong merupakan syarat penting untuk menjadi bangsa yang besar. Presiden Jokowi saat diambil sumpahnya sebagai Presiden Indonesia yang ketujuh.

"Saya yakin tugas sejarah yang maha berat ini dapat kita pikul bersama-sama, dengan persatuan, dengan gotong royong dan dengan kerja keras," kata Presiden Jokowi, yang kemudian disambut tepuk tangan peserta sidang.

Pidato ini disampaikan Jokowi setelah dia dilantik dan diambil sumpah sebagai Presiden Indonesia ketujuh di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Senin (20/10) siang.

Suara tepuk tangan terdengar makin keras ketika Jokowi secara khusus menyebut pesaingnya dalam pemilu presiden lalu, Prabowo Subianto.

"Yang saya hormati rekan dan sahabat baik saya, bapak Prabowo Subianto," katanya.

Dalam siaran televisi yang disiarkan langsung, kamera kemudian menyorot dari jarak dekat sosok Prabowo yang terlihat berdiri dan memberi hormat ala militer.

Jokowi juga secara khusus menyebut sosok Hatta Radjasa, pasangan Prabowo Subianto dalam pemilu presiden lalu.
Jangan terjebak keterpecahan Presiden Jokowi mengajak rakyat Indonesia untuk bersatu dan menghindari perpecahan.

Jokowi kemudian menekankan bahwa persatuan merupakan syarat penting untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.

"Kini saatnya menyatukan hati dan tangan, kini saatnya kita bersama melanjutkan ujian sejarah berikutnya yang maha berat," katanya.

Selain bersatu, dia menekankan pentingnya bergotong royong dan bekerja keras.

"Persatuan dan gotong royong adalah syarat bagi kita untuk menjadi bangsa besar," kata Jokowi, menekankan berulang kali.

Usai dilantik dan diambil sumpahnya, Presiden Jokowi menjawab sapaan peserta rapat dengan melambaikan tangannya.

"Kita," lanjutnya, "tidak akan pernah menjadi besar jika terjebak dalam keterbelahan dan keterpecahan."

"Dan kita tidak pernah betul-betul merdeka tanpa kerja keras."

Di hadapan anggota DPR, MPR, DPD dan tamu undangan, Joko Widodo kemudian mengajak semua lembaga negara untuk bekerja dengan semangat yang sama.

Kepada semua elemen rakyat Indonesia, mulai nelayan, buruh, pedagang bakso hingga kaum profesional, Jokowi menyerukan untuk bekerja keras dan bahu-membahu serta gotong royong.
Negara maritim Usai dilantik dan diambil sumpahnya, Presiden Jokowi menjawab sapaan peserta rapat dengan melambaikan tangannya.

Dalam bagian akhir pidatonya, Jokowi menekankan tekadnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim.

"Samudra, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita," kata Jokowi.

Menurutnya, Indonesia telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, serta memunggungi selat dan teluk.

"Kini saatnya mengembalikan semuanya sehingga Jalesveva Jayamahe, di laut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu, bisa kembali membahana," ujarnya.

Jokowi kemudian mengutip pernyataan Presiden Indonesia pertama, Sukarno, tentang konsep negara maritim.

"Bahwa untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, kuat, makmur, damai, kita harus memiliki jiwa Cakra Warti Samudra, jiwa pelaut yang berani, mengarungi gelombang dan hempasan ombak yang menggulung," ungkapnya.

"Sebagai nahkoda yang dipercaya oleh rakyat, saya mengajak semua warga bangsa untuk naik ke atas kapal Republik Indonesia, dan berlayar bersama menuju Indonesia Raya," tambahnya yang disambut tepuk tangan hadirin.

"Kita akan kembangkan layar yang kuat, kita akan hadapi semua badai dan gelombang samudra dengan kekuatan kita sendiri," tambahnya.

  ★ BBC  

#PresidenJokowi trending topic nomor satu di dunia

#PresidenJokowi trending topic nomor satu di duniaPresiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Widodo (ANTARA/Widodo S. Jusuf)

Menjelang pelantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Gedung MPR RI, Senin pagi, topik dengan tanda pagar (hastag) #PresidenJokowi menjadi yang paling populer (trending topic) nomor satu di Twitter internasional.

"Hari yg sangat membanggakan bagi perjalanan sejarah moderen Indonesia. Selamat #PresidenJokowi, kami percaya anda dapat majukan negeri ini" tulis akun @RiefqiMuna.

Penulis Ayu Utami di akun @BilanganFu berkicau "My book is SimpleMiracles, but what is happening today is not a simple miracle. It is a big miracle! #PresidenJokowi"

Bos Greenpeace Indonesia, Longgena Ginting di akun @gintingski menitip pesan "Selamat dilantik hari ini #PresidenJokowi! Jangan lupa mengerjakan PR Lingkungan yang menumpuk, Pak! #PRke7"

Hingga pukul 10.40 WIB, tercatat sekitar 13.600 kicauan dengan hastag #PresidenJokowi meramaikan media sosial Twitter.

Angka ini menjadi trending topic nomor satu dunia dan nomor satu di Indonesia.(*)


  Antara  

32.600-an netizen kicaukan #MakasihSBY

"Trima kasih Pak @SBYudhoyono tlah menjalankan Amanah dan Jabatan yg dititipkan Tuhan. Memimpin kami pasti bknlah hal yg mudah :) #MakasihSBY"SBY: Foto ini diberi judul "Pergi tampak punggung" di akun resmi Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, Minggu (19/10). (www.Twitter.com)

Jelang akhir periode pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), masyarakat (netizen) lewat akun Twitter mengirim sekitar 32.600 pesan terima kasih kepada Sang Presiden dengan hastag #MakasihSBY.

Berdasarkan pantauan ANTARA News, Minggu, hastag #MakasihSBY ini menjadi trending topic ketiga di Indonesia pada pukul 15.27WIB.

"Terima kasih utk 10thn pengabdian, pembangunan, stabilitas ekonomi, ketahanan pangan dll.. #MakasihSBY," ‏ungkap @abykecil.

"Trima kasih Pak @SBYudhoyono tlah menjalankan Amanah dan Jabatan yg dititipkan Tuhan. Memimpin kami pasti bknlah hal yg mudah :) #MakasihSBY," tulis ‏@ikrafajrin_

"@SBYudhoyono Presiden pertama dipilih langsung. Presiden pertama 2x terpilih langsung. Presiden pertama menyiapan transisi. #MakasihSBY," kicau @haripuas.

Dan sebagai ucapan terima kasih kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas pengabdiannya sebagai Presiden RI, elite Partai Demokrat beserta ribuan warga Jakarta menggelar aksi jalan sehat bertajuk #terimakasihSBY di kawasan Monas sampai ke Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu pagi tadi.


  Antara  

SBY: "Datang tampak muka, pergi tampak punggung"

"Sesungguhnya, dengan segala kekurangan yang kami miliki, kami ingin berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara" SBY: Foto ini diberi judul "Pergi tampak punggung" di akun resmi Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, Minggu (19/10). (www.Twitter.com)

Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam akun Twitter-nya menyampaikan salam perpisahan setelah memimpin Indonesia selama 10 tahun terakhir.

Presiden Yudhoyono menuliskan sendiri kicauan di @SBYudhoyono, "Mohon maaf jika 10 th pimpin negeri tercinta, ada tutur kata/perilaku yg tdk berkenan di hati bapak, ibu & saudara, rakyat Indonesia. Sesungguhnya, dengan segala kekurangan yang kami miliki, kami ingin berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Salam sayang kami."

Tulisan itu diunggah didahului dengan foto ketika Presiden Yudhoyono dan istri baru saja menjabat sebagai kepala negara dan ibu negara. Tertulis sebagai judul foto, "Datang tampak muka (foto: 20 Oktober 2004)".

Sedangkan foto kedua memperlihatkan SBY dan Ani sedang bergandengan tangan membelakangi kamera, tertulis "Pergi tampak punggung."

  ★ Antara  

Minggu, 19 Oktober 2014

Warisan SBY [III]


★ Optimisme Baru Ketahanan Energi Pengumuman bertuliskan 'Premium Habis' dipasang di SPBU di Jakarta

 Subsidi BBM capai ratusan triliun. Kuota pun dikhawatirkan jebol. 

Ruangan itu berukuran 10x15 meter persegi. Terletak di lantai 3 sebuah gedung BUMN di sektor energi. Tak ada yang istimewa.

Layaknya sebuah ruang pertemuan, perabotan standar tertata rapi. Puluhan meja bundar tersusun dalam beberapa kelompok.

Namun, pada Selasa 14 Oktober 2014, ruangan itu penuh sesak. Sebagian besar orang yang memenuhi ruangan berbusana rapi.

Hari itu, rencana besar digulirkan. Bertajuk “Skenario Bandung”, puluhan pakar dan pelaku di sektor energi berkumpul, arahnya satu, memperkuat ketahanan energi nasional melalui optimisme baru.

Poin penting dari “Skenario Bandung” itu adalah adanya prakarsa yang menumbuhkan optimisme baru, penguatan, dan pemberdayaan sektor energi nasional.

"Memahami skenario-skenario untuk mengetahui berbagai tantangan yang bisa jadi muncul kelak sangat penting, khususnya bagi perencanaan pembangunan," kata Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UK4), Kuntoro Mangkusubroto, Selasa 14 Oktober 2014.

Kuntoro mengatakan, skenario-skenario yang dirumuskan bisa digunakan untuk menghasilkan perencanaan yang tepat guna memperkuat ketahanan energi nasional. Sebab, kepastian keamanan dan ketersediaan energi bagi masa depan adalah isu krusial bagi pemerintah sekaligus pembangunan ekonomi.

Sebaliknya, kata dia, ketidakmampuan dalam beradaptasi terhadap perubahan energi yang mungkin timbul, bisa berakibat fatal bagi masa depan energi Indonesia. Ujung-ujungnya, pertumbuhan industri strategis tak berjalan. Harganya pun bisa berubah.

Ya, isu energi telah menjadi sangat penting. Selama puluhan tahun, permasalahan energi selalu menjadi tema sentral. Maklum, produk yang dihasilkan langsung menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat. Dari kebutuhan listrik, gas, hingga bahan bakar minyak (BBM).

Senin, 20 Oktober 2014, Indonesia mempunyai pemimpin baru. Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, resmi dilantik di hadapan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Era baru pemerintahan pun dimulai, banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Tak terkecuali di sektor energi.

Selama satu dasawarsa terakhir, di masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sektor energi mengalami pasang surut. Banyak prestasi dicapai, meski tak sedikit perlu pembenahan.

Dewan Energi Nasional bahkan mengingatkan, ketahanan energi di dalam negeri cukup mengkhawatirkan. Pasokan energi hanya cukup untuk 20 hari. Itu pun dikategorikan cadangan operasional, bukan cadangan penampungan.

Terlepas dari kondisi itu, selama dua periode kepemimpinan SBY, banyak warisan energi yang ditinggalkan.

 Pengendalian BBM Bersubsidi 

Dua bulan jelang berakhirnya masa Pemerintahan SBY, kebijakan pengendalian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi digulirkan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat itu, Jero Wacik, mengeluarkan kebijakan untuk menjaga kuota BBM bersubsidi selama 2014 tidak melebihi kuota yang sudah ditetapkan Pemerintah bersama DPR.

Kebijakan itu beralasan, mengingat hingga semester pertama 2014, realisasi penyaluran BBM bersubsidi sudah mencapai 22,91 juta kilo liter (KL). Jumlah ini lebih tinggi dari kuota yang direncanakan sebanyak 22,81 juta KL. Sementara itu, pada periode sama 2013 mencapai 22,74 juta KL.

Kenaikan volume BBM bersubsidi ini antara lain disebabkan oleh pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) dan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), dalam 3 tahun terakhir, rata-rata angka penjualan mobil mencapai 1,1 juta unit per tahun, sedangkan motor 7,6 unit per tahun. Sementara itu, untuk 2014, target penjualan mobil adalah 1,25 juta unit dan motor 8 juta unit.

Meskipun telah dilakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi pada Juni 2013, tingginya disparitas harga BBM bersubsidi dengan BBM non subsidi telah mengakibatkan migrasi pengguna BBM non subsidi ke BBM subsidi. Kondisi itu diperparah dengan masih terdapat penyalahgunaan BBM bersubsidi, khususnya jenis solar.

Menyikapi kondisi itu, pemerintah kemudian bertindak cepat. Kebijakan pengendalian tertentu diterapkan, dengan mengimplementasikan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan BBM yang antara lain melarang penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan dinas, pertambangan, kehutanan, perkebunan, dan transportasi laut non pelayanan rakyat serta non perintis.

Perkiraan penghematan dari implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2013 ini adalah 0,46 juta KL. Perinciannya, bensin 0,15 juta KL, sedangkan solar 0,31 juta KL.

BPH Migas pun melakukan pengawasan dengan target penghematan penggunaan BBM bersubsidi jenis minyak solar sebanyak 0,50 juta KL.

Selanjutnya, program konversi BBM ke bahan bakar gas juga diperkirakan memberikan penghematan terhadap penggunaan premium sebesar 0,09 juta KL. Saat ini, terdapat 27 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) dan 2 mobile refueling unit (MRU) di Jabodetabek, Jawa Timur, dan Palembang.

Selain itu, pengurangan Nozzle BBM public service obligation (PSO) yang dilaksanakan di 59 kota/kabupaten siap BBM PSO diharapkan dapat memberikan penghematan 0,95 juta KL dengan rincian bensin 0,67 juta KL dan solar 0,28 juta KL.

 Harga BBM Bersubsidi 

Presiden SBY bukannya tidak berupaya untuk menekan subsidi BBM. Pada 2005, ketatnya ruang fiskal yang diwariskan Megawati membuat SBY harus menaikkan premium dari Rp 2.400 per liter menjadi Rp 4.500 per liter.

Kemudian, ketika mini krisis di Indonesia pada 2008, pada Mei, premium kembali dinaikkan menjadi Rp 6.000 per liter.

Namun, harga premium sebesar Rp 6.000 tersebut hanya bertahan beberapa bulan. Pada November 2008, SBY menurunkan harga premium menjadi Rp 5.500 per liter. Selanjutnya, pada Desember tahun yang sama, premium diturunkan kembali menjadi Rp 5.000 per liter.

Tidak berhenti di situ, pada awal 2009, yang diketahui menjelang masa jabatan SBY berakhir dan masuk masa kampanye pemilihan presiden baru periode 2009-2014, SBY kembali menurunkan harga BBM menjadi Rp 4.500 per liter.

Harga tersebut bertengger hingga 2013, dengan perjuangan yang keras meminta izin ke DPR, harga premium dinaikkan kembali menjadi Rp 6.500 per liter.

Subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang semakin besar, mengakibatkan kemampuan pemerintah untuk membiayai berbagai program percepatan dan perluasan program perlindungan sosial terkendala. Khususnya yang berorientasi pada perbaikan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan infrastruktur.

Sementara itu, subsidi BBM pada kenyataannya justru dinikmati oleh sebagian besar masyarakat menengah atas. Untuk itu, pemerintah telah berusaha agar tekanan yang berasal dari kenaikan konsumsi BBM bersubsidi dapat dikelola dan diminimalkan dampaknya bagi masyarakat.

Langkah-Iangkah seperti penghematan dan pengendalian belanja pemerintah, optimalisasi penerimaan negara serta pengendalian BBM bersubsidi dan konversi BBM bersubsidi ke gas telah dan akan terus dilakukan.

Meski demikian, langkah-Iangkah tersebut belum mencukupi untuk membiayai kenaikan konsumsi BBM bersubsidi yang merupakan dampak dari pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah terpaksa melakukan opsi kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi.

Harga BBM bersubsidi di Indonesia saat ini sebenarnya sudah termasuk salah satu yang terendah di negara tetangga, sehingga berpotensi adanya penyelundupan.

 Penghapusan Subsidi Listrik 

Pada sektor kelistrikan, guna mempertahankan kelangsungan pengusahaan penyediaan tenaga listrik, Pemerintahan SBY menghapus subsidi listrik melalui penyesuaian tarif tenaga listrik untuk golongan pelanggan tertentu.

Upaya itu dilakukan untuk peningkatan mutu pelayanan kepada konsumen, peningkatan rasio elektrifikasi, serta mendorong subsidi listrik yang lebih tepat sasaran. Sesuai Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, pemerintah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Penghapusan subsidi listrik melalui penyesuaian tarif tenaga listrik itu dilakukan secara bertahap untuk golongan pelanggan tertentu, yaitu golongan pelanggan industri menengah (I-3) yang non go public, golongan pelanggan rumah tangga (R-1 1.300 VA, R-1 2.200 VA, dan R-2 3.500 VA s.d 5.500 VA), golongan pelanggan pemerintah (P-2 di atas 200 kVA), dan penerangan jalan umum (P-3) setiap dua bulan yang diberlakukan mulai 1 Juli 2014.

Saat ini, tantangan yang dihadapi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah bagaimana cara untuk mempercepat rasio elektrifikasi, dengan tiap tahun terdapat minimal 3 juta sambungan baru. Pada 2013, konsumsi listrik telah mencapai 876 kWh/kapita dan akan terus meningkat hingga 1.300 kWh/kapita pada 2020.

Kondisi itu perlu segera diantisipasi, sehingga dibutuhkan kesiapan penyediaan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan konsumsi listrik sebesar 7-8 persen, dan permintaan tenaga listrik sekitar 9 persen per tahun atau penambahan daya sekitar 5.000 MW.

Hingga Desember 2013, rasio elektrifikasi di Indonesia mencapai 80,51 persen dan meningkat 13 persen dalam tiga tahun terakhir.

Sebuah pekerjaan besar bagi BUMN di sektor kelistrikan itu. Dengan belanja modal Rp 50 triliun per tahun, PLN dan semua stakeholder harus bekerja keras untuk membangun infrastruktur ketenagalistrikan.

Beberapa di antaranya adalah pembangunan proyek transmisi listrik 500 kilovolt (kV) Sumatera dan transmisi interkoneksi listrik Sumatera-Jawa.

Kedua proyek yang dicanangkan pembangunannya oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung itu dinilai strategis untuk memperkuat pasokan listrik ke Sumatera dan menghubungkan listrik antara Sumatera dan Jawa.

“Proyek transmisi 500 kV trans Sumatera ini seperti interkoneksi Jawa-Bali,” ujar Chairul.

Proyek transmisi 500 kV Sumatera itu membentang sepanjang sisi timur Pulau Sumatera. Jaringan transmisi tegangan ekstra tinggi ini akan berfungsi sebagai “jalan tol listrik” Sumatera yang menyalurkan tenaga listrik dari pusat-pusat pembangkit ke pusat-pusat beban di Pulau Sumatera.

Total beban puncak di Sumatera saat ini sekitar 4.483 MW dan beban listrik di Sumatera tumbuh rata-rata 10 persen per tahun. Pembangunan jaringan transmisi ini akan memperkuatan sistem kelistrikan Sumatera dan juga secara signifikan akan mengurangi pemakaian BBM sebagai bahan bakar pembangkit listrik.

Proyek transmisi 500 kV Sumatera ini merupakan proyek pembangunan transmisi pertama yang menggunakan skema pembiayaan serta pembangunan penuh dilakukan oleh developer, dan selanjutnya dalam jangka panjang akan dimiliki PLN.

Bila semua tahap pembangunan ini selesai, ditargetkan pada 2020 telah tersedia “jalan tol listrik” Sumatera yang menghubungkan Muara Enim di Sumatera Selatan hingga Medan di Sumatera Utara.

 Pemurnian Mineral di Dalam Negeri 

Kebijakan yang ikut memukul perusahaan tambang besar ini, menjadi salah satu aturan yang banyak disorot.

Pemerintahan era SBY menyatakan, guna menindaklanjuti amanat UU No. 4 Tahun 2009, khususnya terkait dengan kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Inti dari peraturan pemerintah itu adalah pemegang kontrak karya dan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi yang melakukan kegiatan penambangan mineral logam, hanya diperbolehkan melakukan penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu, jika telah melakukan kegiatan permurnian.

Artinya, sejak 12 Januari 2014, pemegang IUP operasi produksi dan pemegang kontrak karya dilarang melakukan penjualan bijih (raw material/ore) ke luar negeri.

Hasil pengolahan dalam bentuk konsentrat tembaga, pasir besi, bijih besi, seng, timbal, dan mangan diperbolehkan dijual ke luar negeri hingga fasilitas pemurnian selesai paling lambat tiga tahun sejak Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2014 diundangkan.

Otoritas terkait, khususnya Direktorat Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, pun siap mengawal aturan itu. "Pokoknya, per tanggal 12 Januari jam 00.00 WIB, semua mineral mentah tidak boleh diekspor," ungkap Wakil Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro.

Beberapa perusahaan tambang besar, seperti PT Newmont Nusa Tenggara, pun ikut cemas. Mereka terhambat dalam mengekspor mineral mentahnya.

Newmont beralasan, larangan ekspor mineral mentah memicu kerugian bagi perusahaan.

Bahkan, Newmont dan pemegang saham mayoritasnya, Nusa Tenggara Partnership B.V. (NTPBV), suatu badan usaha yang berbadan hukum Belanda, pada Selasa 1 Juli 2014, sempat mengajukan gugatan ke arbitrase internasional terhadap Pemerintah Indonesia terkait dengan larangan ekspor itu.

Mereka menyebut adanya regulasi pemerintah itu, mengakibatkan dihentikannya kegiatan produksi di tambang Batu Hijau dan menimbulkan kesulitan serta kerugian ekonomi terhadap para karyawan Newmont, kontraktor, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Meskipun, Newmont akhirnya mencabut gugatan arbitrase mereka di International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) setelah pemerintah membuka negosiasi formal dan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Newmont.

 Renegosiasi Harga Gas Tangguh 


Momentum “keberhasilan” di era Pemerintahan SBY juga terlihat dalam renegosiasi harga jual gas LNG Tangguh, Papua. Tim renegosiasi pemerintah Indonesia dan pembeli dari Fujian, Tiongkok, sepakat untuk besaran harga jual gas itu.

Terhitung mulai 1 Juli 2014, harga jual gas LNG Tangguh ke Fujian berubah menjadi US$ 8 per mmbtu (juta british thermal unit) dari sebelumnya US$ 2,7 per mmbtu. Batasan maksimum harga JCC (Japan Crude Cocktail /harga acuan minyak mentah Jepang) yang sebelumnya sebesar US$ 38/bbl, kini ditiadakan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, saat itu, Jero Wacik, menjelaskan, pada 2006, sempat dilakukan renegosiasi. Pihak penjual dan pembeli sepakat untuk menaikkan harga batas atas JCC menjadi US$ 38/bbl. Dengan kenaikan harga JCC, maka harga gas Tangguh meningkat menjadi US$ 3,3 per mmbtu.

Pada 2010, kembali terjadi renegosiasi, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan harga. Selanjutnya, pada 2012, usai bertemu dengan Presiden China Hu Jintao, Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, saat itu, Jero Wacik, untuk melakukan renegosiasi harga gas Tangguh yang dijual ke Fujian, karena menurut Presiden masih belum fair, di tengah harga minyak dunia yang terus berubah harganya.

Amendment agreement kontrak baru ditandatangani pada 20 Juni 2014. Kita sepakati harga gas yang baru, ini merupakan kesepakatan yang luar biasa," ujar Jero.

Kontrak LNG Tangguh merupakan kontrak ekspor LNG ke Provinsi Fujian, Tiongkok yang disahkan pada 2002 dan masih berlangsung hingga saat ini.

Perjanjian penjualan gas Tangguh itu ditandatangani Presiden Megawati pada 2002 dengan mematok harga flat yang sangat murah, yaitu US$ 3,3 per juta british thermal unit (MMBTU) selama 20 tahun.

Nilai kontrak ini sangat jauh di bawah harga pasaran internasional LNG saat ini, yaitu sekitar US$ 20 per MMBTU. Bahkan, lebih rendah dari harga di ladang gas lain, seperti LNG Bontang yang diekspor ke Jepang.

Direktur Eksekutif Reforminer Institut, Pri Agung Rakhmanto, menilai, salah satu pencapaian yang dinilai berhasil di era Pemerintahan SBY adalah renegosiasi harga gas Tangguh. Meskipun, kesepakatan itu dinilai biasa, karena selama empat tahun boleh dikaji ulang.

“Pencapaian di sektor energi pasti ada. Tapi, jika dilihat, tantangan di sektor energi lebih cepat pertumbuhannya dibanding pencapaian itu sendiri,” ujar dia kepada VIVAnews.

Namun, dia mengingatkan masih besarnya subsidi BBM yang dikhawatirkan tembus di atas Rp300 triliun. Bahkan, kuota BBM bersubsidi juga diperkirakan jebol tahun ini.
★ Jalan Siput Internet di Era SBY
Ilustrasi penggunaan internet.

 Penapisan ikut dituding sebagai penyebab koneksi lemot. 

Sebut saja namanya Wati. Lulusan sekolah menengah atas ini ingin berbakti pada kampung halamannya di Pulau Buru dengan melamar menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Ada beberapa posisi CPNS yang dibuka. Pendaftaran CPNS dilakukan secara online.

Namun, kampungnya di pelosok pulau di Provinsi Maluku itu tak memiliki koneksi Internet yang memadai. Wati lalu meminta tolong pada sepupunya yang bermukim di Kota Ambon untuk mendaftarkannya melalui Internet di Ibu Kota Provinsi Maluku itu.

Tapi, “Di Ambon, juga susah Internet, harus cari warung Internet,” kata Donny BU, peneliti senior di Information and Communication Technology (ICT) Watch, ditemui VIVAnews pada awal Oktober 2014 ini. Sepupu Wati pun pergi ke warung Internet. Ternyata, warnet sudah penuh dengan orang yang sibuk mendaftarkan diri atau kenalan menjadi CPNS.

Wati akhirnya berhasil mendaftarkan diri. Namun, dia menemukan kenyataan pahit, kebanyakan yang mendaftarkan diri untuk posisi CPNS di Pulau Buru berasal dari luar kampungnya.

Jadi, kata Donny, alih-alih efisiensi dan menghindarkan korupsi dengan pendaftaran secara online, yang muncul justru kesenjangan dan inefisiensi baru. “Pemerintah bicara e-government, tapi infrastruktur tidak ada, yang ada ya kesenjangan,” kata pengajar di Universitas Bina Nusantara itu.

 Kesenjangan Digital 


Hingga akhir 2013, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat pengguna Internet Indonesia menembus angka 71,19 juta, meningkat 19 persen dari tahun sebelumnya. Jumlah itu, menurut Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Samuel Abrijani Pangerapan, baru 28 persen dari populasi Indonesia, masih jauh dari target 50 persen populasi seperti tercantum dalam Millennium Development Goals pada 2014.

Penetrasi Internet tertinggi di Jakarta, 42,8 persen. Terendah, Papua Barat dengan hanya 15 persen. Secara umum, kata Samuel, penetrasi Internet di kawasan timur Indonesia sangat kecil, jauh di bawah rata-rata nasional.

Dan sebagian besar koneksi Internet itu mengandalkan jaringan telepon seluler atau nirkabel 2G atau 3G. Masyarakat Telematika (Mastel) menyatakan, hanya 3 persen penduduk Indonesia yang memiliki akses pita lebar atau generasi keempat. Dan jelas, akses ini terbatas di kota-kota besar di Pulau Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

Tak mengherankan, kecepatan Internet di Indonesia tergolong parah di skala global. Tahun 2014, kecepatan rata-rata adalah sekitar 2,5 megabite per detik (Mbps) alias urutan ke-101 dari seluruh negara. Posisinya jauh di bawah Singapura yang menduduki peringkat 21, Malaysia di urutan ke-69, dan Vietnam di posisi 90. Sementara itu, urutan pertamanya diduduki oleh Korea Selatan dengan kecepatan rata-rata 24,6 Mbps.

Padahal, kata Ketua Umum Mastel Setyanto P Santosa, koneksi pita lebar berkorelasi positif dengan produk domestik bruto sebuah negara. "Dalam studi yang dilakukan Bank Dunia pada 2009, sudah dinyatakan bahwa setiap kenaikan 10 persen penetrasi TIK (Broadband atau pita lebar) akan meningkatkan Produk Domestik Bruto sebesar 1,38 persen," katanya, Selasa 26 Agustus 2014.

Indonesia, kata Setyanto, sebenarnya bisa menjadi salah satu negara yang mengambil manfaat ekonomi dari keberadaan kemajuan teknologi. Indonesia bisa meraih keuntungan, seperti pada sektor pembangunan, bisnis, transportasi, perdagangan, kesehatan, dan pendidikan yang saat ini membutuhkan telekomunikasi di dalamnya.

"Pengguna internet Indonesia sudah mencapai angka 75 juta, 80 persennya berusia antara 15-55 tahun dan pada umumnya, kita masih menggunakan jaringan nirkabel (wireless) jadi sinyalnya ndut-ndutan," ucapnya.

Pengguna Internet Indonesia menembus angka 71,19 juta, meningkat 19 persen dari tahun sebelumnya (VIVAnews/Amal Nur Ngazis)

 Perpres Pita Lebar 

Di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, tahun 2010, Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar program Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK). Berbekal dana Universal Service Obligation (USO) yang berasal dari para penyelenggara jasa Internet sebesar Rp2,4 triliun, pemerintah mencoba memperluas akses Internet ke pelosok-pelosok dengan menghadirkan koneksi Internet yang mengandalkan satelit.

Sepanjang 2010-2012, diadakan 5.748 unit PLIK dan 1.907 MPLIK. Hasilnya, sebagian bekerja dengan baik, namun sebagian besar justru menyisakan masalah. Ada yang tak efektif karena tak ada sumber daya listrik, kondisi lokal yang sulit dijangkau, korupsi, penyalahgunaan, dan sebagainya.

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat sampai kemudian membentuk Panitia Kerja untuk mengusut proyek ini. “Ditemukan banyak penyimpangan dalam pelaksanaannya,” kata anggota Komisi I DPR, Tantowi Yahya, April 2013. DPR juga merekomendasikan Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit proyek ini.

Anggota Komisi I dari Fraksi PDIP Helmy Fauzi mengungkapkan temuan panja di sejumlah daerah mengindikasikan program itu salah sasaran. Menurut dia, banyak yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya bahkan menimbulkan kekisruhan dengan pemerintah daerah setempat.

“Misalnya, dalam satu peresmian ditandatangani oleh bupati dengan seremoni, tetapi berikutnya bupati tidak tahu ke mana barang itu. Itu salah satu contoh,” ujarnya kepada VIVAnews.

Temuan lain, program layanan internet kecamatan ini diperjualbelikan, sehingga bergeser fungsinya dari upaya menciptakan komunikasi Internet yang murah untuk masyarakat menjadi semacam warnet biasa. “Yang kadang-kadang perangkat komputernya digunakan untuk main game, dan tempatnya justru di pusat-pusat perkotaan dekat dengan warnet-warnet biasa. Itu misalnya di Bangka Tengah, Bangka Belitung,” kata dia.

Kementerian Kominfo tidak memungkiri ada persoalan di lapangan dalam pelaksanaan proyek itu. Tifatul Sembiring, Menteri Kominfo, juga telah menjelaskan soal program ini di depan DPR. Dan sampai akhir masa jabatan Tifatul yang mundur dua pekan sebelum masa jabatan habis karena terpilih sebagai anggota DPR, kasus PLIK/MPLIK ini menggantung.

Selain PLIK/MPLIK, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono menyadari perlunya koneksi pita lebar ini. Di awal pemerintahan, pada 2009, SBY telah mencanangkan “Indonesia Tersambung” dari Sabang sampai Merauke. Mei 2013, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring meresmikan groundbreaking pembangunan jaringan fiber optic broadband atau pita lebar Palapa Ring Sulawesi-Maluku-Papua di kantor PT Telkom Ternate.

Palapa Ring ini adalah pembangunan jaringan serat optik dan telah menyambungkan pulau-pulau besar lainnya di Indonesia yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Untuk tahap Sulawesi Papua Cable System ini akan memakan biaya lebih kurang Rp 2 triliun yang sepenuhnya dikerjakan PT Telkom Indonesia Tbk.

Menjelang akhir masa kepresidenan, SBY mengeluarkan Peraturan Presiden No 96 Tahun 2014 tentang panduan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan pitalebar (Broadband) di wilayah Indonesia periode 2014-2019. Perpres ini kemudian ditindaklanjuti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan meluncurkan Rencana Pitalebar Indonesia (RPI) 2014-2019.

RPI mengatur lima sektor prioritas pembangunan pita lebar yang ditetapkan, yaitu e-pemerintah, e-kesehatan, e-pendidikan, e-logistik, dan e-pengadaan. Investasi yang diperkirakan hingga 2019 mencapai Rp 278 triliun atau sebesar 0,46 persen dari pendapatan domestik bruto. Kontribusi APBN dalam investasi tersebut diperkirakan sebesar 10 persen, sedangkan sisanya diharapkan dari sektor swasta.

Targetnya, pada 2019, prasarana pita lebar dalam bentuk akses tetap diharapkan sudah menjangkau wilayah perkotaan, 71 persen rumah tangga. Sementara itu, di daerah pedesaan diharapkan dapat menjangkau 49 persen rumah tangga yang ada.

"Infrastruktur broadband ini khususnya untuk meningkatkan produktivitas dari sisi ekonomi,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas, Armida Alisjahbana, di acara peluncuran RPI, Rabu 15 Oktober 2014.

Wakil Menteri PPN/Bappenas, Lukita Dinarsyah Tuwo, menyatakan, setiap 10 persen penetrasi Internet di negara berkembang akan meningkatkan 1,5 persen produktivitas pekerja di negara tersebut. Setiap 10 persen peningkatan penetrasi Internet, mendorong 1,38 persen pertumbuhan ekonomi di negara berkembang, sedangkan di negara maju sebesar 1,2 persen.

"Apabila desa-desa kita dan saudara-saudara kita di daerah terpencil mempunyai akses Internet, kreativitas yang baik, daya saing meningkat dan kesenjangan akan menurun," kata Lukita.

Namun, pakar teknologi informasi, Onno W Purbo, berpendapat lain soal konektivitas yang lemot ini. Onno W. Purbo mengatakan, secara logika internet mempunyai kecepatan yang tinggi, karena fiber optiknya ada di "depan hidung", jadi tinggal "menarik" saja.

Menurut Onno, meskipun koneksi pita lebar sudah menjangkau seluruh wilayah Indonesia, jika server masih berpusat di Amerika, maka koneksi tetap bisa lamban. Belum lagi, koneksi ke server di Amerika itu pun masih pula harus melewati Singapura sebagai hub untuk Asia Tenggara.

 Blokir dan Penapisan 

Penapisan juga dituding sebagai penyebab koneksi lemot. Undang-undang Informatika dan Transaksi Elektronik mengatur, penyedia jasa Internet bertanggung jawab atas konten yang melalui infrastrukturnya. Para penyedia jasa Internet harus menggunakan filter untuk menyaring laman atau konten yang dianggap menyebarkan pornografi, perjudian, atau yang dianggap membahayakan atau melanggar hukum.

Sebagian besar penyedia jasa Internet menggunakan filter DNS Nawala yang dikelola Yayasan Nawala Nusantara.

Kementerian Komunikasi dan Informatika juga membangun daftar hitam situs negatif sendiri yang diberi nama Trust Positif. ICT Watch melaporkan, per Maret 2014, untuk kategori “pornografi internasional”, terdapat 744.032 domain dan 54.795 situs yang masuk dalam daftar hitam. Jika Nawala memiliki prosedur keluhan, Trust Positif ini hanya menyediakan alamat e-mail aduan. Jika sebuah situs masuk daftar hitam, penyedia jasa Internet wajib menindaklanjutinya.

Alhasil, sejumlah situs baik-baik turut menjadi korban blokir penyedia karena masuk dalam daftar yang disusun Kominfo ini. Situs www.malesbanget.com misalnya, ikut kena blokir karena mengandung kata “male” dan “bang”, dua kata yang terasosiasi dengan pornografi dalam Bahasa Inggris.

Namun, sejumlah konten atau situs yang banyak dikeluhkan masyarakat juga masih tetap eksis. ICW Watch misalnya, pernah melaporkan sebuah video yang berisi ceramah seorang pemuka Front Pembela Islam (FPI) yang menyatakan “halal membunuh anggota Jemaat Ahmadiyah”. Namun, video ini tetap beredar di situs YouTube.

ICT Watch sudah berusaha mencari tahu siapa penyusun daftar hitam di Trust Positif ini. Dan investigasi itu gelap, berujung di birokrasi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Sudah dia yang kasih izin, dia yang awasi, dia yang blokir, powerful sekali,” kata Donny BU, peneliti senior ICT Watch. “Apa bedanya dengan Deppen 2.0,” kata Donny menyebut singkatan nama Departemen Penerangan yang di masa Orde Baru bisa menentukan nyawa penerbitan.

Penerapan berlebihan UU ITE ini bukan saja menimpa situs atau domain. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENET) mencatat, sejak UU No 11 Tahun 2008 itu berlaku, sudah lebih dari 60 kasus kriminalisasi atas apa yang dilakukan orang di ranah online atau Internet. Rata-rata, mereka dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 (1) yang mengatur soal pencemaran nama baik.

Seseorang bisa dijerat karena informasi atau komentar di Facebook, Twitter, status BlackBerry Messenger, pesan singkat, dan komentar di berita di media online.

Ancaman pidananya tak main-main. Penjara maksimum 6 tahun dan/atau denda maksimum Rp 1 miliar. Untuk dibandingkan, pasal 310 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ancaman hukumannya maksimal 1 tahun 4 bulan penjara atau denda maksimal Rp 4.500.

Dua kali sudah pasal-pasal di UU ITE ini digugat ke Mahkamah Konstitusi. Tahun 2008, Mahkamah Konstitusi menolak menghapuskan aturan itu, karena menilai nama baik, martabat atau kehormatan seseorang adalah kepentingan hukum yang dilindungi hukum pidana dan konstitusi.

Tahun 2009, MK juga menyatakan sanksi yang lebih besar di UU ITE itu wajar, karena mengingat distribusi dan penyebaran informasi lewat Internet lebih cepat, berjangkauan luas dan memiliki dampak masif. Langkah terakhir, setelah dilobi, Kominfo bersedia mengajukan revisi atas UU ITE tersebut, namun DPR menolak melakukannya.

Awal Oktober 2014 ini, sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan organisasi yang prihatin dengan UU ITE ini, kemudian bersepakat untuk kembali mengajukan revisi. ICT Watch, SAFENET, Elsam, Aliansi Jurnalis Independen, Lembaga Bantuan Hukum Pers, dan beberapa lembaga lainnya berhimpun membentuk Koalisi Internet Tanpa Ancaman (KITA).

“Pilihannya, apakah merevisi sejumlah pasal dalam Undang-undang ITE atau mengajukan draf rancangan undang-undang baru,” kata Wahyudi Djafar, juru bicara KITA. Mereka berharap banyak pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla nanti lebih serius memperhatikan isu Internet ini.(art)


  ★ Vivanews  

Warisan SBY [II]

★ Jejak SBY dalam Penegakan Hukum Dari kiri ke kanan, Menkumham Amir Syamsuddin, Presiden SBY, dan Ketua KPK Abraham Samad

 Penangkapan koruptor lebih intensif, termasuk para pejabatnya sendiri. 

“Penegakan hukum jadi kunci. Korupsi telah kita perlakukan sebagai kejahatan luar biasa.”

Itulah petikan Pidato Kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memperingati Hari Ulang Tahun ke-69 Kemerdekaan Republik Indonesia di gedung DPR/MPR, Jumat, 15 Agustus 2014. Pemberantasan korupsi memang fokus utama SBY di bidang hukum.

Seolah menjawab keraguan sebagian kalangan atas komitmennya dalam mendukung memberantas korupsi, SBY lantas menjabarkan, bahwa ia telah menerbitkan 176 izin pemeriksaan terhadap kepala daerah oleh aparat penegak hukum sejak menjabat tahun 2004.

Tak ada pilah-pilih bagi pejabat penyelenggara negara yang tersangkut korupsi. Itu pesan yang ditekankan SBY dalam dua periode pemerintahannya.

Untuk membuktikannya, SBY juga menjamin dukungan terhadap penguatan instansi peegak hukum, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi. “Saya akan menambah dana bantuan hukum ini secara signifikan,” kata SBY.

Namun, pesan yang ditangkap publik berbeda. Setidaknya dalam catatan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia dan Indonesia Corruption Watch (ICW).

Peneliti PSHK Bivitri Susanti mengakui, SBY cukup menjanjikan di periode pertama. Di awal memerintah tahun 2004, misalnya, SBY membuat gebrakan dengan mengeluarkan instruksi presiden soal percepatan pemberantasan korupsi.

“Ada harapan yang begitu luar biasa. Dia sangat menjanjikan,” kata Bivitri dalam perbincangan dengan VIVAnews, Kamis malam 16 Oktober 2014.

Namun, ketidaktegasan SBY mulai terlihat tahun 2006-2007. SBY mulai tidak konsisten.

Hal ini terlihat dari berbagai tim yang dia bentuk, salah satunya Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor). Tanpa hasil signifikan, tim ini bubar jalan di usia dua tahun saja.

Selain Timtas Tipikor, ada juga tim pemburu koruptor yang kabur luar negeri dengan kinerja yang menurut Bivitri pun tak terlalu bisa dibanggakan. “Tim ini tak signifikan karena memang masalahnya bukan di situ, melainkan pada SBY. Dia seolah-olah melakukan sesuatu, tapi sebetulnya tidak.”

PSHK juga mencatat ketidaktegasan SBY saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat gempuran pada kasus “cicak vs buaya” tahun 2009 yang berujung pada penahanan dua pimpinan antikorupsi itu di Mabes Polri.

“Dia baru mau turun tangan setelah ada desakan yang begitu kuat dari publik,” kata dia.

Sementara itu, juru bicara KPK Johan Budi SP pun memiliki catatan tersendiri untuk 10 tahun kepemimpinan SBY. “Salah satu yang perlu dicontoh (presiden selanjutnya) adalah semangat pemberantasan korupsi,” kata Johan.

Mau tak mau, kata dia, harus diakui bahwa pemberantasan korupsi memang menggeliat di era SBY. Hal ini ditandai dengan elite-elite negeri ini yang korup bisa dijerat hukum. “Hingga level menteri pun bisa. Setahu saya, SBY tak pernah mengintervensi penanganan kasus di KPK," kata Johan.

Meski demikian, kata dia, kadang-kadang semangat ini tidak diikuti oleh kepala daerah di bawah. Belum lagi munculnya wacana yang justru mengancam pemberantasan korupsi. Salah satunya revisi KUHAP dan KUHPidana.

“Sempat ada wacana yang ujungnya adalah pelemahan KPK. Misalnya, pembentukan hakim komisaris, penghapusan kewenangan penyelidikan di KPK, dan sebagainya,” kata dia.

Johan yakin, DPR secara institusi pasti ingin memperkuat instansi-instansi penegak hukum, termasuk KPK. Namun, eksekutif dan legislatif ke depan harus mewaspadai penumpang gelap yang ingin bermain di situ. Penumpang gelap ini ingin mengubah arah revisi yang semula untuk penguatan, malah ke pelemahan.

“Kan sekarang sudah kelihatan. Biasanya, dia dendam karena koleganya kena jerat KPK. Lalu mau balas dendam lewat pelemahan KPK," jelas Johan.

Untuk presiden mendatang, Johan berharap pemberantasan korupsi menjadi fokus utama di samping penguatan lembaga hukum, termasuk KPK.

Pegiat ICW, Emerson Yuntho, ikut menambah catatan di luar isu yang sudah dilontarkan PHSK dan KPK. Secara umum, ICW menilai komitmen antikorupsi SBY selama hampir 10 tahun terakhir masih seperempat hati. Indonesia masih saja tergolong negara terkorup di dunia.

Data Corruption Perception Index (CPI) Indonesia tahun 2004 berada di angka 20 untuk 100 (terbersih) hingga 0 (terkorup). Nilai CPI Indonesia pada 2013 sama dengan 2012, yaitu 32. Artinya, hanya ada kenaikan 12 poin selama pemerintahan SBY.

“Pada 2012 Indonesia berada di peringkat 118 dari 176 negara, sedangkan di tahun 2013, peringkat Indonesia turun menjadi 114 dari 177 negara,” kata anggota ICW, Emerson Yuntho.

Berikut catatan ICW lainnya untuk SBY:

 1. Kaya instruksi, miskin implementasi 

Selama hampir 10 tahun terakhir, telah lahir sedikitnya 6 kebijakan antikorupsi di era pemerintahan SBY. Kebijakan antikorupsi dalam bentuk instruksi presiden dan peraturan presiden merupakan kebijakan terbanyak yang dikeluarkan oleh seorang presiden dalam sejarah negeri ini. Namun sayangnya miskin implementasi.

Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi baru lahir menjelang periode jabatannya berakhir. Kebijakan antikorupsi yang dikeluarkan oleh SBY terkesan sebagai imbauan karena tidak ada monitoring dan evaluasi serta pemberian sanksi jika kebijakan ini tidak dilaksanakan oleh anak buahnya.

 2. Fasilitas khusus bagi koruptor 

Pemerintahan SBY juga dikenal kompromi dan bahkan memberikan keistimewaan terhadap koruptor. Hal ini ditandai dengan kebijakannya meyediakan sel khusus untuk koruptor dan penjara khusus koruptor di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin.

Meskipun sudah ada PP 99/2012 tentang Pembatasan Remisi bagi Narapidana Korupsi, Terorisme, dan Narkoba, namun faktanya sejumlah koruptor kakap masih bisa mendapatkan remisi dan kemungkinan keluar lebih cepat dari ditentukan oleh hakim.

Hal ini terjadi karena Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin telah mengeluarkan surat edaran tanggal 13 Juli 2013 yang menyatakan bahwa PP No 99/2012 berlaku untuk napi yang putusannya berkekuatan hukum tetap (inkracht) sejak 12 November 2012. Surat edaran ini dapat dinilai sebagai upaya kompromi dan belas kasihan kepada koruptor dan jauh dari semangat pemberantasan korupsi.

Pemberian remisi dan pembebasan bersayarat terhadap koruptor masih saja diberikan meskipun diprotes banyak pihak. Tercatat sedikitnya 48 terpidana korupsi yang medapatkan pembebasan bersayarat di era SBY. Terakhir, menjelang SBY lengser melalui Menteri Hukum dan HAM, pemerintah memberikan pembebasan bersyarat yang kontroversial untuk Hartati Murdaya.

 3. Melantik kepala daerah yang tersandung korupsi 

Kompromi yang ditunjukkan di era SBY adalah tetap memaksakan melantik 5 kepala daerah yang menjadi tersangka atau terdakwa kasus korupsi di penjara. Terakhir sikap kompromi terhadap koruptor dan sangat memalukan ditunjukkan ketika mendagri melantik Hambit Bintih, calon Kepala Derah dari Gunung Mas Kalbar meskipun dalam status tersangka dan ditahan oleh KPK.

 4. Gagal melahirkan regulasi antikorupsi 


Pada aspek regulasi, meskipun Indonesia sudah meratifikasi Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi melalui UU No 7 Tahun 2006, namun tindak lanjut dalam membuat Revisi UU Tipikor yang baru tidak juga diselesaikan hingga akhir pemerintahan SBY. Padahal revisi UU Tipikor ini diperlukan untuk mendukung perlawanan korupsi secara lebih optimal.

 5. Kasus korupsi kakap 

Hingga menjelang akhir era Presiden tahun 2014, sejumlah kasus korupsi kelas kakap seperti dana Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) dan rekening gendut jenderal polisi bahkan tidak tersentuh.

Sama seperti kasus pidana, upaya menjerat mantan Presiden Soeharto juga belum membuahkan hasil. Pada 2010 MA telah memutuskan bahwa Soeharto sebagai tergugat I dan Yayasan Beasiswa Supersemar sebagai tergugat II bersalah karena telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Oleh karena itu, Yayasan Supersemar harus membayar denda senilai Rp 3,17 triliun. Meski diputus MA pada tahun 2010, namun Kejaksaan Agung baru menerimanya tahun 2013.

Sayangnya proses eksekusi terhadap putusan tersebut juga belum dilaksanakan. Bahkan Kejaksaan berniat mengajukan Peninjauan Kembali karena alasan salah ketik dalam putusan MA.

Selain Yayasan Supersemar, Kejaksaan Agung juga belum melakukan proses hukum perdata terhadap 6 (enam) yayasan milik Soeharto lainnya lain yaitu, Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Dharmais, Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti, Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, dan Yayasan Trikora yang juga merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah.

 6. Eksekusi terhadap koruptor dan uang pengganti bermasalah 

Per 15 Oktober 2014, dalam catatan ICW masih ada sedikitnya 61 koruptor yang buron di dalam dan di luar negeri atau belum ditangkap oleh Kejaksaan meskipun sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Auditorat Utama Keuangan Negara I Di Jakarta Tentang Piutang Kejaksaan RI Posisi Per 30 Juni 2012 Pada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Dan Kejaksaan Negeri Di DKI Jakarta Dan Jawa Barat--pada intinya--menyebutkan Kejaksaan masih punya piutang atau belum melakukan eksekusi uang pengganti dalam perkara korupsi sebesar Rp 12.761.269.954.983,50 dan US$ 290.408.669,77.

 7. Koruptor dapat dana pensiun seumur hidup 

Meskipun telah diputuskan bersalah dalam kasus korupsi dan menjalani pidana sebagai koruptor, sejumlah mantan anggota DPR tetap dapat menerima dana pensiun seumur hidup. Beberapa anggota DPR terpidana korupsi misalnya, Panda Nababan dari Fraksi PDIP yang menjadi terpidana kasus cek pelawat, Arsyad Syam dari Fraksi Demokrat yang menjadi terpidana kasus proyek pengadaan PLTD Sungai Bahar Jambi tahun 2004, Wa Ode Nurhayati dari Fraksi PAN yang menjadi terpidana kasus dana penyesuaian infrastruktur daerah, dan Muhammad Nazarudin dari Fraksi Demokrat yang menjadi terpidana kasus Wima Atlet.

Dana pensiun bagi anggota Dewan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara.

Uang pensiun bagi anggota DPR berjumlah 6-75 persen dari gaji pokok yang diterimanya selama aktif menjadi anggota DPR. Besaran uang pensiun juga didasarkan pada lamanya masa jabatan seorang anggota DPR.

Selain anggota dewan, mantan kepala daerah yang tersandung kasus korupsi juga tetap menerima dana pensiun selama akhir hayatnya. Sesungguhnya presiden bisa mencegah ini terjadi dengan mencabut atau merevisi UU itu.

 Soal HAM 

Ketidaktegasan SBY juga tampak di penegakan HAM. Indonesia pernah punya harapan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat di masa lalu melalui Undang-Undang Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Namun, setelah UU disahkan, SBY tak kunjung meneken panitia seleksi anggota KKR.

“Berkas itu ada di meja dia selama berbulan-bulan,” kata Bivitri. Hingga kemudian, UU ini digugat ke Mahkamah Konstitusi dan dibatalkan seluruhnya, tahun 2006. “Apakah ada kaitan antara SBY tak kunjung meneken pansel dan putusan MK ini, saya tidak tahu.”

Di periode kedua, kata Bivitri, ketidaktegasan SBY kian kentara. “Ditambah dengan masalah oligarki. Ketidaktegasan itu diperumit dengan kaki gurita oligarki maupun koalisi partainya (Demokrat),” kata dia.

Indikasinya, kata dia, dari jumlah kementerian yang membengkak hingga muncul jabatan wakil menteri. Semua itu, kata dia, untuk memuluskan “bagi-bagi kue” di koalisi Demokrat.

Masalah lain yang menjadi perhatian PSHK adalah pengadilan HAM ad hoc. Tahun 2009, kata dia, Pansus DPR sudah merekomendasikan pemerintah membentuk pengadilan ad hoc untuk kasus penghilangan paksa sejumlah aktivis tahun 1997/1998. DPR juga merekomendasikan adanya rehabilitasi dan kompensasi bagi keluarga korban penghilangan paksa.

Namun, entah alasannya apa, SBY sebagai kepala negara tidak pernah melaksanakan rekomendasi DPR itu. “Sampai saat ini, proses ini terbengkalai,” kata Bivitri.

Satu masalah lain yang menjadi perhatian PSHK adalah absennya SBY saat sebagian umat minoritas tak bisa mendapatkan kebebasan dalam menjalankan keyakinan mereka.

Salah satu contoh: kasus penyegelan bangunan Gereja Kristen Indonesia Yasmin di Bogor. “Mahkamah Agung sudah jelas-jelas memerintahkan agar segel itu dibuka. Tapi, SBY tak ambil tindakan ketika anak buahnya di Bogor melawan putusan MA itu,” kata dia.

Belum lagi jika bicara masalah jemaah Ahmadiyah dan Syiah. “Kekerasan demi kekerasan menimpa kaum minoritas karena dia sebagai kepala negara tidak mau ikut campur,” jelasnya.

Meski demikian, PSHK mencatat juga hal positif yang diraih SBY dan perlu dilanjutkan presiden selanjutnya, Joko Widodo. Salah satunya, kata dia, reformasi birokrasi sebagai sebuah gagasan besar sudah dimulai. “Jokowi tinggal melanjutkan dan memperbaiki yang bolong-bolongnya,” kata dia.

Dia juga mendesak agar Jokowi kembali membuka kasus-kasus pelanggaran HAM berat. “Kami sudah memberi masukan masalah ini ke dalam 42 item politik-legislasi Jokowi.”(ren)
★ Belitan Korupsi di Tengah Redupnya Prestasi
Pesepakbola tim nasional Indonesia meluapkan kegembiraan usai mengalahkan Korea Selatan di kualifikasi AFC Cup U-19, Jakarta

 Sempat terjadi euforia saat Timnas U-19 memukau di ajang Piala AFF. 

Kegagalan Timnas Indonesia U-19 pada Piala Asia 2014 di Myanmar bak jadi hidangan penutup dari serangkaian “kegagalan demi kegagalan” pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk memajukan olahraga di tanah air.

Kurun 10 tahun memegang kendali kekuasaan, SBY yang kini tengah di akhir masa jabatannya ternyata tak cukup ampuh mendongkrak prestasi olahraga tanah air. Bahkan euforia masyarakat Indonesia akan "dongeng" kehebatan Timnas Indonesia U-19 kini mulai meredup menyusul hasil kurang bagus yang dituai tim besutan Indra Sjafri itu.

Tentu masih sangat segar dalam ingatan saat SBY larut dalam euforia saat Timnas U-19 berhasil memukau di ajang Piala AFF 2013 lalu. Bahkan, saat itu SBY secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Evan Dimas dkk.

“Saya bersyukur dan bangga. Terima kasih para pahlawan sepakbola U-19. Anda semua telah mengharumkan nama Indonesia,” tulis SBY dalam akun twitternya, @SBYudhoyono setelah Timnas Indonesia U-19 menjadi kampiun AFF di kandang.

Namun kegagalan di Myanmar ini dan sebelumnya di turnamen Hassanal Bolkiah di Brunei Darussalam seakan menjadi sinyal nyata bahwa sepakbola tanah air di masa SBY belum mampu berbuat banyak. Indonesia harus lebih bekerja keras untuk dapat menjadikan sepakbola sebagai sebuah “kebanggaan”.

Alih-alih fokus memajukan sepakbola tanah air, pemerintahan SBY justru dibuat sibuk dengan kisruh sepakbola tanah air. Tentu masih segar dalam ingatan saat Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) terpecah menjadi 2 kubu.

Masalah PSSI ini sukses menguras tenaga dan pikiran yang seharusnya dapat digunakan untuk memajukan sepakbola tanah air. Dua kelompok yang bersitegang, PSSI versi Djohar Arifin dengan PSSI La Nyalla Matalitti, saling klaim menjadi yang paling benar.

Ironisnya, kisruh PSSI yang sempat melahirkan dua kompetisi berbeda ini memakan waktu lama sebelum akhirnya pemerintah lewat Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memutuskan ikut campur tangan untuk mendamaikan kedua kubu yang berseberangan.

Selain sepakbola, bulutangkis juga menjadi olaharaga paling populer di Indonesia. Hal itu sangat wajar mengingat nama-nama besar macam Rudi Hartono, Liem Swie King, Susi Susanti dan Taufik Hidayat pernah mengharumkan nama Indonesia di pentas dunia.

Bulutangkis sebagai salah satu simbol bahkan identitas bangsa Indonesia sebenarnya disadari SBY. Hal itu tersurat dari pernyataan SBY yang menempatkan bulutangkis sebagai olahraga andalan Indonesia di level internasional. “Marilah kita tingkatkan prestasi olahraga kita. Sepakbola, bulutangkis, dan semuanya. Kuncinya: berlatih dengan baik dan pengurusnya kompak," kata SBY di twitternya.

Begitu populernya bulutangkis di Indonesia maka tak heran jika prestasi di cabang olahraga ini juga kerap dijadikan barometer kesuksesan sebuah pemerintahan termasuk dalam 10 tahun pemerintahan SBY. Namun, prestasi bulutangkis di masa SBY terbilang juga tak terlalu membanggakan.

Meski sempat kembali menunjukkan jati diri sebagai raksasa bulutangkis lewat dua gelar All England 2014 yang diraih Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan di ganda putra dan Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir di ganda campuran, namun prestasi bulutangkis tanah air secara keselurunan di 10 tahun pemerintahan SBY dipandang telah merosot.

Indonesia sebagai raksasa bulutangkis kini mulai tertinggal dari China, Denmark, Korea Selatan dan Malaysia. Bahkan Indonesia kini mulai terkejar negara-negara yang terbilang baru dalam olahraga bulutangksi seperti Jepang dan India.

Selain tak kunjung membaiknya prestasi Indonesia di dua olahraga paling populer itu, prestasi atlet-atlet Indonesia di cabang olahraga lain juga tak terlalu menggembirakan.

Hal itu dapat dilihat dari prestasi atlet-atlet Indonesia di berbagai ajang internasional yang terbilang jauh dari target yang diharapkan.

Tengok saja perolehan medali emas Indonesia di level internasional macam SEA Games, Asian Games dan Olimpiade. Di pentas Asian Games, setelah sempat menorehkan 6 emas di Bangkok pada 1996, perolehan medali Indonesia justru merosot di masa pemerintahan SBY.

Bahkan di Asian Games 2006 di Doha, Indonesia hanya mampu menyabet 2 emas.

Meski di Asian Games 2014 lalu di Incheon, Korea Selatan, Indonesia berhasil kembali menyabet 4 emas, namun pencapaian itu masih jauh dari harapan.

Bagaimana tidak, di Asian Games XVII itu, kontingen Indonesia sebenarnya menargetkan 9 emas dari beberapa cabang olahraga unggulan.

Menurunnya prestasi olahraga Indonesia juga terlihat jelas dari pencapaian di SEA Games 2013 di Myanmar. Di SEA Games Myanmar itu kontingen Indonesia telah kehilangan gelar juara umum yang diraih dua tahun lalu pada SEA Games XXVI saat Indonesia menjadi tuan rumah.

Di SEA Games Myanmar, Indonesia hanya mampu menduduki peringkat ke-4 dalam daftar perolehan medali. Kontingen Merah Putih hanya mampu meraih 64 medali emas, 83 perak dan 109 perunggu serta harus rela menerima kenyataan berada di bawah Thailand, Myanmar dan Vietnam.

Ini menjadi hasil terburuk kontingen SEA Games Indonesia setelah SEA Games di Filipina pada 2005 silam. Menariknya, dua hasil buruk di pentas negara-negara Asia Tenggara itu dituai saat SBY memegang jabatan sebagai presiden.

Tak heran jika pemerintahan SBY dianggap gagal mendongkrak prestasi Indonesia di kancah internasional. Hasil buruk yang dituai dunia olahraga tanah air ini juga mengundang munculnya keprihatinan dari berbagai kalangan. Termasuk dari Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI yang langsung mendesak pemerintah yang diwakili Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Rita Subowo, dan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Tono Suratman segera melakukan evaluasi.

 Mengapa Merosot 

Lalu apa yang membuat prestasi olahraga Indonesia merosot? Menurut beberapa pihak, merosotnya prestasi olahraga tanah air ini disebabkan karena sebagian besar induk olahraga melakukan cara-cara yang instan untuk menciptakan prestasi. Padahal, olahraga tidak dapat dikarbit sehingga menciptakan prestasi luar biasa dalam waktu cepat.

Selain itu, SBY dianggap tak sepenuh hati menghidupkan lagi semangat olahraga tanah air. Meski sempat menetapkan Undang-undang No 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, namun dalam praktiknya SBY masih dianggap tak sepenuhnya mendukung olahraga sebagai sebuah bagian dari keberhasilan pembangunan.

Padahal dengan payung hukum UU No.3 tahun 2005 ini diharapkan Indonesia mampu memperbaiki prestasi olahraga di kancah regional maupun Internasional. Waktu hampir 10 tahun ini rupanya tak cukup membuat SBY sukses menghidupkan prestasi olahraga tanah air.

Tudingan bahwa pemerintahan SBY belum sepenuhnya menjadikan olahraga sebagai sebuah kebanggaan bangsa sebenarnya sangat beralasan. Tak jelasnya masalah pendanaan olahraga di Indonesia terutama dalam persiapan menghadapi kegiatan multievent seperti SEA Games, Asian Games dan bahkan Olimpiade sebagai contohnya.

Pemerintah dianggap belum bisa memberikan pendanaan yang memadai dan jelas. Pemerintah masih menganggap olahraga sebagai prioritas yang ke sekian dalam pembangunan bangsa.

Hal itu diperparah dengan kondisi iklim keolahragaan nasional yang tidak mendukung pembinaan prestasi.

Seakan membenarkan “kegagalan” yang dituai pemerintahan SBY, korupsi yang menerpa Kementrian Pemuda dan Olahraga juga dapat menjadi bukti sahih bahwa olahraga di tanah air tak sepenuhnya dikelola dengan serius dan benar oleh pemerintah.

Dimulai dengan terungkapnya kasus korupsi Wisma Atlet di Palembang yang akhirnya menjerat Muhammad Nazaruddin, borok di Kementrian Pemuda dan Olahraga satu per satu terungkap. Yang paling menghebohkan tentu kasus korupsi pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang, Jawa Barat, yang ironisnya justru melibatkan beberapa orang terdekat SBY.

Menteri Pemuda dan Olahraga saat itu yang juga menjadi orang kepercayaan SBY, Andi Mallarangeng justru menjadi tersangka dan harus meninggalkan jabatannya. Dan dapat ditebak, carut marutnya pengelolaan di kementerian pemuda dan olahraga ini dituding sebagai salah satu penyebab keterpurukan olahraga di tanah air.

Tak hanya itu, selain kisruh yang terjadi pada PSSI, beberapa organisasi induk cabang olahraga (Pengurus Besar) juga justru asik menikmati konflik termasuk persaingan antara Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Ya, dari catatan-catatan di atas tentu dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa usaha pemerintah untuk menjadikan olahraga sebagai nation and character building bangsa ini masih jauh dari kata berhasil. Dan tentu saja harapan SBY untuk menjadikan olahraga sebagai alat pemersatu bangsa masih pantas menyisakan keraguan di dalamnya.

Kemerosotan prestasi ini juga tak dipungkiri dapat menjadi pertanda nyata bahwa berbagai program yang diterapkan pemerintahan SBY belum terbukti efektif mendongkrak prestasi atlet-atlet Indonesia. Semua program dan terobosan masih terbilang sukses dalam konsep belaka dan harus dievaluasi secara serius.

Perhatian pemerintah kepada olahraga hanya bersifat seremonial belaka, misalnya hanya dengan menonton pertandingan, melepas dan menyambut atlet, memberikan hadiah dan bonus, peresmian-peresmian, dan lain-lain.

Padahal bukan hal seperti itu yang dapat mengangkat prestasi olahraga suatu bangsa. Perhatian dalam bentuk pembinaan dari dini serta keseriusan dan pengawasan yang menyeluruh menjadi lebih penting dibanding sebuah acara seremonial.(adi)
★ Membentang Jalan dari Sumatera ke Jawa
http://4.bp.blogspot.com/-XshjQbiJDwI/UzQeAhvwpCI/AAAAAAAADnk/6vIZWHnLl5E/s1600/Jalan+tol+Bali+mandara.JPGTol Bali Mandara di Denpasar, Bali

 Tol Mandara jadi jalan tol terindah di dunia.

Siapa tak kenal Bali. Negerinya para dewa, yang menjadi tujuan utama wisatawan di dunia. Tak heran, ratusan hingga ribuan wisatawan domestik dan mancanegara tiap hari menjelajahi sudut-sudut Pulau Bali.

Situasi itu ikut memicu kepadatan lalu lintas. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah pun segera mencari solusi. Upaya itu untuk menjaga agar wisatawan tetap bisa menikmati keelokan alam, dan kentalnya tradisi budaya Bali, tanpa terganggu kepadatan lalu lintas.

Adalah Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian BUMN, dan Pemerintah Provinsi Bali serta Kabupaten Badung yang melakukan terobosan luar biasa. Mereka berkolaborasi membangun underpass (terowongan) dan jalan tol di atas laut. Proyek infrastruktur itu diberinama Underpass Dewa Ruci dan Tol Mandara.

Jalan Tol Bali Mandara adalah jalan tol pertama di Provinsi Bali. Jalan Tol Bali Mandara menghubungkan Nusa Dua, Ngurah Rai, dan Benoa. Jalan tol ini memiliki panjang total 12,7 kilometer dan sebagian besar berada di atas laut.

Jalan tol ini diresmikan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono pada 23 September 2013. Jalan Tol Bali Mandara juga dinobatkan sebagai jalan tol terindah di dunia. Pada KTT APEC di Bali, jalan tol ini juga dilalui oleh beberapa pemimpin negara.

Kini, Presiden SBY resmi melepaskan tampuk kekuasaan pada 20 Oktober 2014. SBY telah menjabat sebagai presiden selama dua periode, yakni pada 2004-2009 dan 2009-2014.

Sepuluh tahun bukan waktu yang pendek untuk menilai hasil pekerjaan seseorang, termasuk Presiden SBY. Selama menjadi presiden, SBY telah menelurkan sejumlah kebijakan dan program yang manfaatnya dirasakan oleh rakyat. Namun, SBY juga meninggalkan sejumlah pekerjaan rumah dan menyisakan persoalan.

Di antara warisan itu, adalah sejumlah proyek di bidang infrastruktur. Seperti diketahui, guna mendongkrak perekonomian dan “membuka sumbatan” ekonomi, SBY gencar melakukan pembangunan infrastruktur, baik berupa jalan bebas hambatan, jembatan hingga bandar udara.

Berikut, sejumlah proyek yang sudah berdiri dan sedang dibangun di era kepemimpinan Presiden SBY selama dua periode terakhir.

 Tol Bali Mandara 

Jalan tol ini adalah salah satu kebanggaan di era Presiden SBY. SBY selalu saja memuji jalan tol ini, baik dalam penyelesaian maupun posisinya yang tidak biasa. Nama Bali Mandara pun diberikan karena memiliki arti "Bali yang agung, maju, aman, damai, dan sejahtera". Maklum saja, jalan tol ini merupakan satu-satunya jalan tol di Indonesia yang 80 persen jalannya berada di atas laut.

Jalan tol sepanjang 12,7 kilometer ini sebenarnya dibangun untuk mengakomodasi KTT APEC yang akan diadakan di Bali. Dalam KTT ini, Indonesia akan kedatangan pemimpin-pemimpin negara dunia yang akan menghadiri pertemuan tingkat tinggi ini.

Jalan tol ini diusulkan. karena kondisi lalu lintas dari dan ke Nusa Dua dan Bandara Ngurah Rai terlampau padat, sehingga dikhawatirkan bisa mengganggu akomodasi para pemimpin dunia ini.

Untuk itulah pemerintah menugaskan perusahaan pelat merah PT Jasa Marga Tbk untuk membangun jalan tol ini.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Achmad Gani Ghazali, kepada VIVAnews mengungkapkan, sebetulnya tidak ada yang luar biasa dalam proses konstruksi jalan tol yang menghabiskan investasi hingga Rp 2,5 triliun itu. "Waktu pengerjaan konstruksinya sebenarnya sama dengan jalan tol-jalan tol lainnya," katanya.

Yang membuat pembangunan jalan tol ini menjadi cepat, menurut Gani, adalah minimnya pembebasan tanah yang dibutuhkan. Tanah yang diperlukan untuk on dan off ramp jalan tol ini bisa dikelola dengan baik, karena merupakan tanah milik PT Pelindo dan juga PT Angkasa Pura.

Pura-pura yang dibebaskan pun, menurut dia, bisa diajak bekerja sama, sehingga bisa membuat konstruksi jalan tol ini bisa dilakukan.

Situasi ini, tentu amat berbeda dengan jalan tol-jalan tol yang lainnya. Gani mengatakan, pembebasan tanah untuk jalan tol biasanya memakan waktu dari mulai satu hingga lima tahun.

"Kalau konstruksi, semuanya rata-rata setahun dua tahun bisa selesai, yang bertahun-tahun itu pembebasan lahannya," katanya.

 Jembatan Suramadu 

Selain Tol Mandara, proyek infrastruktur yang dibangun di atas laut yakni Jembatan Suramadu. Jembatan ini merupakan proyek jembatan terpanjang di Indonesia. Tercatat panjang jembatan ini mencapai 5,438 kilometer.

Jembatan ini memotong Selat Madura dan menghubungkan Pulau Madura dengan Pulau Jawa. Sebelum jembatan ini berdiri, masyarakat yang ingin bepergian harus menggunakan kapal feri.

Suramadu dicanangkan Presiden Megawati Soekarnoputri pada masa pemerintahannya pada 2003 dan baru bisa diresmikan oleh Presiden SBY pada 10 Juni 2014. Kini, jembatan tersebut dijadikan jalan tol dan dikelola oleh PT Jasa Marga Tbk.

Jembatan utama atau main bridge terdiri atas tiga bagian yaitu dua bentang samping sepanjang 192 meter dan satu bentang utama sepanjang 434 meter. Jembatan utama menggunakan konstruksi cable stayed yang ditopang oleh menara kembar setinggi 140 meter. Lantai jembatan menggunakan konstruksi komposit setebal 2,4 meter.

Untuk mengakomodasi pelayaran kapal laut yang melintasi Selat Madura, jembatan ini memberikan ruang bebas setinggi 35 meter dari permukaan laut. Pada bagian inilah yang menyebabkan pembangunannya menjadi sulit dan terhambat. Tak hanya itu, menyebabkan biaya pembangunan membengkak hingga Rp 4,5 triliun.

Proyek ini sempat berhenti selama tujuh bulan, karena tidak adanya dukungan fiskal untuk pembangunan. Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, dikutip dari situs PU.go.id mengungkapkan, pada 2005, pemerintah kekurangan dana untuk pembangunannya.

Djoko mengungkapkan, hasil dari pembangunan jembatan ini kurang menggembirakan. Padahal diharapkan dengan dibangunnya jembatan ini kegiatan ekonomi di Pulau Madura bisa meningkat pesat. Namun, setelah beberapa tahun terhubung dengan Pulau Jawa, ternyata perkembangannya tidak signifikan seperti pada perencanaan dibangunnya jembatan ini.

 Jembatan Kelok Sembilan 

Jembatan Kelok Sembilan. Walau namanya tidak santer seperti Bali Mandara, namun jalan layang yang terletak di Kabupaten 50 Kota ini juga menjadi salah satu infrastruktur peninggalan SBY yang paling indah.

SBY juga berkali-kali mengungkapkan kekagumannya atas keindahan jembatan ini. Menurut dia, Kelok Sembilan merupakan mahakarya anak bangsa yang monumental.

Jembatan yang menghubungkan Bukittinggi dengan Pekanbaru ini sebenarnya sangat ditunggu-tunggu realisasinya oleh masyarakat Sumatera Barat. Sebab, jalan biasa yang ada sangat berkelok-kelok dan turunan serta tanjakannya terlalu curam sehingga membahayakan bagi pengendara.

Jembatan yang terdiri atas enam bagian dengan panjang 943 meter ini membuat jalan yang dilalui kendaraan menjadi lebih normal. Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, mengungkapkan, jembatan ini memang sudah berkali-kali mengalami penundaan pengoperasian.

Tadinya, jembatan yang dibangun semenjak 2003 ini ditargetkan rampung pada 2010. Namun, akibat kesalahan perkiraan konstruksi, proyek ini harus mengalami perubahan Detail Engineering Design.

Sebelum resmi dibuka, jembatan ini sudah digunakan sebagian pada Lebaran 2012. Pada Lebaran 2013 pun jalan ini sudah digunakan walaupun tidak maksimal.

Panorama di sekitar jembatan yang bernilai Rp 602 miliar ini sangat indah. Maklum saja, jalan ini memotong kawasan hutan lindung yang ada di Sumatera Barat.

Keindahan ini otomatis membuat jembatan ini menjadi objek wisata baru di Sumatera Barat. Pemerintah pusat pun menangkap hal ini dan membuat sayembara pengelolaan kawasan Kelok Sembilan untuk menjadi objek pariwisata.

 Jalan Tol Trans Jawa 

Jalan Tol Trans Jawa merupakan proyek infrastruktur jangka panjang yang akan menghubungkan Merak hingga Surabaya menggunakan jalan tol. Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto kepada VIVAnews beberapa waktu lalu mengungkapkan, mulai Merak hingga Cikampek sudah bisa tersambung jalan tol.

Saat ini, jalan tol Cikampek-Palimanan sedang dikerjakan dan diperkirakan rampung pada 2015. Jalan tol sepanjang 116 kilometer ini, menurut dia, sedang dikerjakan di segala lini.

Progres jalan tol ini, menurut Djoko, mencapai 40 persen. Pengelola jalan tol ini, PT Marga Lintas Sedaya, kata Djoko, menjanjikan pada saat arus mudik Lebaran 2015, jalan ini bisa dilalui kendaraan walaupun belum dibuka secara resmi.

"Menurut perhitungan saya, akhir 2015 itu akan selesai. Kalau dilihat dari atas itu land clearing-nya sudah kelihatan semua,' katanya.

Ia melanjutkan, untuk ruas-ruas selanjutnya seperti Palimanan-Kanci dan Kanci-Pejagan juga sudah rampung. Saat ini, ruas Pejagan-Pemalang pembebasan tanahnya sudah hampir selesai dari Pejagan menuju Brebes. Djoko sebelumnya optimistis, jika pada 2015 Tol Trans Jawa bisa tersambung hingga Brebes.

Dia melanjutkan, yang pembangunannya agak sulit kemungkinan adalah ruas Pemalang-Batang dan Batang-Semarang. Saat ini, kedua ruas tol ini sedang melakukan pembebasan lahan.

Untuk ruas Semarang-Solo, pemerintah sudah meresmikannya hingga Bawen. Sementara itu, untuk seksi Bawen hingga Solo masih dalam pembebasan tanah. Ia mengungkapkan, tidak melihat ada kesulitan dalam penyelesaian jalan tol yang dikelola oleh PT Jasa Marga Tbk ini.

"Negosiasi dan pembebasan lahan berjalan terus, tidak ada yang aneh-aneh," katanya.

Untuk ruas Solo-Ngawi, menurut Djoko, progres tanahnya sudah mencapai 90 persen dan diperkirakan tak lama lagi selesai. Lalu, Ngawi-Kertosono dan Kertosono-Mojokerto juga sedang dalam tahap pembebasan tanah.

 Bandara Internasional Kualanamu 

Bandara ini merupakan salah satu bandara termegah di Indonesia. Bandara ini dibangun untuk menggantikan bandara Polonia yang sudah tidak mampu menampung penerbangan dari dan ke Medan.

Bandara Kualanamu ini diresmikan Presiden SBY pada 23 Maret 2014. Bandara internasional ini mempunyai daya tampung mencapai sepuluh kali lipat bandara Polonia.

Bandara yang mulai dibangun pada 2009 ini juga sempat mengalami penundaan, karena berbagai alasan seperti pembebasan tanah. Saat ini, Kualanamu digadangkan bisa menampung pergerakan penumpang sebanyak 8,1 juta penumpang setiap tahunnya.

Bahkan, pada perkembangannya, bandara ini disiapkan untuk mampu menampung 22,1 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara ini juga mampu menampung pesawat berbadan besar seperti Boeing 747 dan juga Airbus A-380.

Pembiayaan pembangunan Bandar Udara Kualanamu diperoleh dari pinjaman luar negeri sebesar US$ 225 juta untuk pembangunan fasilitas sisi udara dan dari PT Angkasa Pura II Rp 1,2 triliun guna pembangunan fasilitas sisi darat tahap awal.

Selain Kualanamu, Bandara Sepinggan juga merupakan salah satu bandara besar yang dibangun di masa pemerintahan SBY. Bandara dengan nama lengkap Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan ini dibangun dengan total investasi Rp 2,1 triliun.

Selanjutny, bandara yang juga patut dibanggakan oleh pemerintahan SBY adalah Bandara Makassar. Bandara yang sebelumnya bernama Lapangan Terbang Kadieng ini terletak 30 kilometer dari Kota Makassar.

Presiden SBY mengungkapkan, walaupun menggunakan tenaga kerja dari dalam negeri, bandara ini tetap bisa dibangun dengan megah dan paling modern, serta mempunyai alat navigasi yang canggih.

SBY kala itu berharap, pembangunan bandara ini akan meningkatkan ekonomi di Sulawesi dan kawasan Indonesia bagian timur. Makassar adalah simpul strategis untuk perkembangan ekonomi di kawasan itu.

 Jalur Ganda Kereta Api Jakarta-Surabaya 

Walaupun jarang terdengar suaranya, peninggalan pemerintahan SBY yang satu ini tidak bisa dianggap remeh. Sebab, jalur ganda untuk kereta dari mulai Jakarta-Surabaya ini sangat berpengaruh terhadap grafik perjalanan kereta dan juga jalan.

Proyek dengan total investasi mencapai Rp 9,8 triliun ini berhasil dirampungkan pada tahun ini. Direktur Jenderal Perkeretaapian, Hermanto Widyatmoko, mengungkapkan, dengan beroperasinya jalur ganda ini trafik perjalanan dan juga kapasitas kereta api bisa bertambah 200 hingga 300 persen.

Meningkatnya frekuensi dan kapasitas ini, tambah Hermanto, berarti pengurangan terhadap angkutan barang di darat. Pada akhirnya, ini juga akan menghemat alokasi pemerintah untuk subsidi bahan bakar yang digunakan logistik darat.

Dia mengatakan, saat ini, frekuensi kereta barang Jakarta-Surabaya adalah lima trip per harinya. Dengan lima trip tersebut, kapasitas angkutnya mencapai 160 TEU (twenty foot equivalent units) per hari.

Dengan beroperasinya jalur ganda ini otomatis akan menambah jumlah perjalanan kereta barang menjadi 15 kali dengan kapasitas angkut mencapai 500 TEU.

Dari penghitungan tersebut, menurut Hermanto, ada beban sebesar 340 TEU yang dialihkan dari jalan raya ke kereta api. Dalam hitungan kementerian, BBM yang bisa dihemat dari pemindahan moda ini mencapai 115 kiloliter per hari.

Dalam satu tahun, kata dia, ada penghematan Rp 3,4 triliun dari subsidi. Padahal, pembangunan jalur kereta sepanjang 700 kilometer ini mencapai Rp 9,8 triliun.

"Dalam beberapa tahun saja penghematan yang dibuat sudah seimbang dengan biaya investasinya," katanya.

Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono, mengatakan, pembangunan jalur ganda lintas utara Jawa Jakarta-Surabaya sepanjang 727 kilometer telah menjadi sejarah baru dalam pembangunan infrastruktur transportasi Indonesia. Menurut dia, hal ini dilakukan Belanda pada 150 tahun yang lalu dan berhasil diulangi pada saat ini.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan, JA Barata, kepada VIVAnews mengungkapkan, Double Track ini merupakan salah satu proyek yang sangat mengena untuk masyarakat kelas bawah. Apalagi, proyek ini bisa dilakukan oleh sumber daya dalam negeri tanpa adanya bantuan pihak asing. "Menurut saya proyek ini fenomenal," katanya.

 Mass Rappit Transit (MRT) 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga meninggalkan proyek yang hingga kini belum selesai. Salah satunya adalah proyek Mass Rappit Transit (MRT).

Angkutan yang dapat mengangkut penumpang dalam jumlah besar secara cepat ini dimulai sejak 10 Oktober 2013. Peletakan batu pertama proyek MRT dilakukan oleh Joko Widodo, selaku Gubernur DKI Jakarta pada masa itu. Impian penduduk Jakarta untuk memiliki transportasi massal modern tampaknya menemui titk cerah.

Pembangunan pertama dilakukan di Dukuh Atas, Jakarta Pusat yang posisinya tepat di pinggir Jalan Tanjung Karang depan Gedung UOB. Direktur Utama PT MRT Jakarta, Dono Boestami pun menjamin, proyek di titik pertama tersebut tidak akan menyebabkan kemacetan. Sebab, pengerjaan proyek tidak memakan badan jalan.

Berdasarkan data pada Oktober 2013, pengerjaan proyek MRT dibagi menjadi delapan paket konstruksi sipil. Rinciannya, tiga konstruksi sipil bawah tanah (underground), yaitu Jalan Sisimangaraja hingga Bundaran Hotel Indonesia, tiga konstruksi sipil jalan layang yaitu Lebak Bulus hingga Al Azhar, serta dua paket pengadaan sistem dan rolling stock.

Dari delapan paket tersebut, enam paket sudah lelang tender terlebih dahulu, yakni tiga paket bawah tanah dan tiga paket jalur layang.

Konstruksi sipil MRT bawah tanah dikerjakan terlebih dahulu pada Oktober tahun lalu, karena waktu pembangunan lebih lama dibandingkan konstruksi layang. Megaproyek ini diperkirakan akan menghabiskan dana sebesar 125 miliar yen, atau sekitar Rp 12,5 triliun.

Mass Rapid Transit Jakarta (MRT Jakarta) yang berbasis rel rencananya akan membentang kurang lebih ±110.8 km , yang terdiri dari Koridor Selatan – Utara (Koridor Lebak Bulus - Kampung Bandan) sepanjang kurang lebih ±23.8 km dan Koridor Timur – Barat sepanjang kurang lebih ±87 km. Penetapan jalur ini sebagai prioritas didasarkan pada pertimbangan, jalur Selatan- Utara Jakarta bersama dengan jalur Timur-Barat adalah jalur perekonomian yang cukup pesat untuk masa kini dan masa depan.

Lahirnya MRT ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan kendaraan ibu kota. Kapasitas angkut MRT yang mencapai sekitar 412 ribu penumpang per hari diharapkan dapat mengalihkan masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi ke transportasi massal. Pengoperasian MRT Jakarta diproyeksikan dari pukul 05.00 sampai 24.00 malam dengan waktu tunggu setiap lima menit dengan tariff antara Rp8 ribu sampai Rp 12 ribu. Namun, masih dalam pembahasan yang lebih lanjut.

Proyek pembangunan MRT dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta didukung Pemerintah Jepang melalui JICA. Dukungan JICA diberikan dalam bentuk penyediaan dana pembangunan dalam bentuk pinjaman.

Komitmen yang diberikan JICA terhadap bantuan pembangunan MRT ini adalah sebesar ¥ 125,23 miliar. Sementara itu, loan agreement yang diberikan sebesar ¥ 50,019 miliar terdiri atas Loan Agreement No. IP-536 sebesar ¥ 1,86 miliar dan Loan Agreement No. IP-554 sebesar ¥ 48,15 miliar.

Menurut Dono, Proyek MRT hingga detik ini sedang dalam pengerjaan. "Seperti yang terlihat di lapangan kan itu ada semua ya. Sudah dijalankan semuanya. Semuanya berjalan dan seperti yang sering saya katakan di media-media lain juga targetnya 2018 akan selesai," ujarnya kepada VIVAnews, Sabtu 11 Oktober 2014.

 Kanal Banjir Timur (KBT) 

Guna mengatasi banjir akibat hujan lokal dan aliran dari hulu di wilayah Jakarta bagian timur, maka dibangun Kanal Banjir Timur (KBT).

KBT mengacu pada rencana induk yang kemudian dilengkapi "The Study on Urban Drainage and Wastewater Disposal Project in the City of Jakarta" tahun 1991, serta "The Study on Comprehensive River Water Management Plan in Jabotabek" pada Maret 1997. Keduanya dibuat oleh Japan International Cooperation Agency.

KBT dibangun untuk mengurangi ancaman banjir di 13 kawasan, melindungi permukiman, kawasan industri, dan pergudangan di Jakarta bagian timur, KBT juga dimaksudkan sebagai prasarana konservasi air untuk pengisian kembali air tanah dan sumber air baku serta prasarana transportasi air. Serta untuk menampung aliran Kali Ciliwung, Kali Cililitan, Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Buaran, Kali Jati Kramat, dan Kali Cakung.

Meskipun penggalian pertama dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri pada 22 Juni 2002 yang bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Jakarta yang ke-475, namun proyek ini baru mulai dibangun pada Juli 2003 yang menghabiskan biaya sekitar hamper Rp5 triliun. Dana tersebut berasal dari hasil patungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi DKI Jakarta.

KBT akan melintasi 13 kelurahan (2 kelurahan di Jakarta Utara dan 11 kelurahan di Jakarta Timur) dengan panjang 23,5 kilometer. Total biaya pembangunannya Rp 4,9 triliun, terdiri atas biaya pembebasan tanah Rp 2,4 triliun (diambil dari APBD DKI Jakarta) dan biaya konstruksi Rp 2,5 triliun dari dana APBN Departemen Pekerjaan Umum.

Ketika banjir besar terjadi pada tahun 2007 yang menenggelamkan lebih dari separuh wilayah ibu kota, membuat pemerintahan yang pada saat itu dipimpin oleh SBY-Jusuf Kalla mempercepat pembangunan KBT.(art)

  ★ Vivanews  

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More