N 250 IPTN

Prototype pesawat pertama angkut penumpang dengan sistem fly by wire produksi IPTN, Bandung - Indonesia Teknologi

CN 235 MPA

Pesawat patroli maritim CN-235 produksi PT DI, Bandung - Indonesia Teknologi

NC 212 MPA

Pesawat patroli maritim NC-212 produksi PT DI, Bandung - Indonesia Teknologi

Star 50

Kapal kargo 190 m dengan bobot 50.000 dwt merupakan kapal angkut terbesar pertama buatan Indonesia, produksi PT PAL, Surabaya - Indonesia Teknologi

LPD KRI Banda Aceh

Kapal perang serba guna produksi PT PAL, Surabaya, merupakan kapal dengan panjang 125 m hasil desain anak bangsa dengan lisensi Korea - Indonesia Teknologi

KCR 60 KRI Tombak 629

Kapal Cepat Rudal-60 produksi PT. PAL, Indonesia. Merupakan kapal pemukul reaksi cepat produksi Indonesia. - Indonesia Teknologi

FPB 57 KRI Layang

Kapal patroli cepat berpeluru kendali atau torpedo 57 m rancangan Lurssen, Jerman produksi PT PAL, Surabaya - Indonesia Teknologi

PC 40 KRI Krait

Kapal patroli 40 m berbahan almunium alloy produksi Fasharkan TNI AL Mentigi Tanjung Uban, Riau - Indonesia Teknologi

KCR 40 KRI Clurit

Kapal Cepat Rudal-40 produksi PT. Palindo Marine, Batam. Senilai kurang lebih 75 Milyar Rupiah, merupakan kapal pemukul reaksi cepat produksi Indonesia. - Indonesia Teknologi

PC 40 KRI Tarihu

Kapal patroli 40 m berbahan plastik fiberglass produksi Fasharkan TNI AL Mentigi Tanjung Uban, Riau - Indonesia Teknologi

KRI Klewang

Merupakan Kapal Pertama Trimaran, produksi PT Lundin - Indonesia Teknologi

Hovercraft Kartika

Hovercraft utility karya anak bangsa hasil kerjasama PT. Kabindo dengan TNI-AD dengan kecepatan maksimum 40 knot dan mampu mengangkut hingga 20 ton - Indonesia Teknologi

Hovercraft Indonesia

Hovercraft Lumba-lumba dengan kecepatan maksimum 33 knot dan mampu mengangkut 20 pasukan tempur produksi PT Hoverindo - Indonesia Teknologi

Panser Canon 90mm

Kendaraan militer dengan kanon 90 mm cockeril produksi PT Pindad, Bandung - Indonesia Teknologi

Panser Anoa APC

Kendaraan angkut militer produksi PT Pindad, Bandung - Indonesia Teknologi

Tank SBS Pindad

Kendaraan militer prototype Pindad - Indonesia Teknologi

APC PAL AFV

Kendaraan angkut pasukan amfibi hasil modifikasi dari BTR-50 PM produksi PT PAL, Surabaya sehingga meninggkatkan keamanan dan daya jelajahnya - Indonesia Teknologi

PT44 Maesa

Kendaraan angkut militer produksi Indonesia - Indonesia Teknologi

PT44 Gudel

Kendaraan taktis militer produksi Indonesia - Indonesia Teknologi

Komodo 4x4

Kendaraan militer taktis produksi Pindad, Bandung - Indonesia Teknologi

GARDA 4x4

Kendaraan militer taktis hasil karya anak bangsa - Indonesia Teknologi

P1 Pakci

Kendaraan taktis angkut pasukan P1 Pakci produksi PT Surya Sentra Ekajaya (SSE), berbodi monokok dengan mesin diesel 3000 cc milik Toyota Land Cruiser - Indonesia Teknologi

P2 APC Cougar

Kendaraan taktis angkut pasukan produksi PT. Surya Sentra Ekajaya (SSE) dengan mesin diesel turbo bertenaga 145 hp - Indonesia Teknologi

P3 APC Ransus Cheetah

Kendaraan khusus produksi PT. Surya Sentra Ekajaya (SSE) - Indonesia Teknologi

DMV30T

Kendaraan taktis Dirgantara Military Vehicle (DMV-30T) menggunakan mesin diesel 3000 cc Ford Ranger produksi PT DI, Bandung - Indonesia Teknologi

Mobil Hybrid LIPI

Prototipe mobil tenaga hybrid produksi LIPI - Indonesia Teknologi

Mobil Listrik MARLIP (Marmut LIPI)

Prototipe mobil Listrik karya LIPI - Indonesia Teknologi

Mobil Nasional Esemka Digdaya

Mobil hasil karya anak SMK Solo dengan rancangan dari China - Indonesia Teknologi

Teknik Sosrobahu

Struktur pondasi jalan layang yang dapat digerakan 90° sehingga tidak memakan banyak tempat dan merupakan desain anak bangsa - Indonesia Teknologi

Sabtu, 25 Oktober 2014

Lion Akan Rombak Total Bandara Halim Perdanakusuma

Setelah memenangkan gugatan kasasi pengelolaan Bandara Halim PK pada bulan lalu, Maskapai Lion Air Grup bergerak cepat. Mereka akan merombak total bandara milik TNI Angkatan Udara tersebut. Tidak hanya terminal bandara yang akan dikembangkan, juga akan dibangun taxiway dan parallel taxiway serta akses menuju bandara tersebut. demikian diungkapkan Kepala Humas Lion Air, Edward Sirait hari ini, Selasa (14/10/2014).

Menurut pria yang akrab dipanggil Edo tersebut, Lion Grup sudah menganggarkan investasi sekitar Rp 5 triliun dan membentuk badan usaha Bandar udara bernama PT. Angkasa Transportindo Selaras (ATS).

“Terminal akan kami kembangkan sehingga mampu menampung 11,5 juta pergerakan penumpang per tahun. Akan kami bangun 17 gate keberangkatan pesawat yang semuanya dilengkapi garbarata,” ujarnya.

Untuk sisi udara, rencananya akan dibangun satu lagi taxiway dan paralel taxiway untuk lebih mengoptimalkan kapasitas landas pacu. Sedangkan untuk akses jalan, akan dibangun underpass dari sekitar jalan tol Jagorawi simpang Halim (Jalan Halim PK). Dari ujung simpang Halim tersebut akan dibangun kantong parkir untuk mengantisipasi membludaknya tempat parkir di bandara. Selain itu juga akan dibangun monorail dari bandara menuju Dukuh Atas. “Dengan demikian akses ke bandara akan terkoneksi dengan moda transportasi lain seperti MRT, Trans Jakarta dan lainnya,” ujarnya lagi.

Nantinya bandara Halim Perdanakusuma akan menjadi bandara yang hanya melayani penerbangan maskapai full service.

Untuk semua pembangunan tersebut, Lion mengadakan beauty contest untuk kontraktor pengerjaannya. Salah satu perusahaan yang mengikuti beauty contest adalah PT Adhi Karya.

Menurut Direktur Utama PT Adhi Karya, Kiswodarmawan, jika dipercaya membangun, pihaknya akan menggunakan konsep design and build sehingga pembangunannya akan cepat. “Hanya sekitar 8-9 bulan saja sudah bisa dioperasikan,” ujarnya. Kiswodarmawan juga memberi garansi pada waktu pengerjaan, operasional bandara tidak akan terganggu.

Menurut Edo, pihaknya menginginkan perombakan tersebut bisa dilakukan secepatnya. “Bila proses administrasi dan dokumentasi selesai, bulan November seharusnya sudah bisa mulai membangun,” ujarnya lagi.

Saat ini Bandara Halim PK masih dioperasikan oleh PT Angkasa Pura II. Di bandara ini beroperasi maskapai Citilink yang berkonsep LCC, maskapai carter dan sekolah penerbangan.(gatot r)

  ★ Angkasa  

Mimpi Visi Maritim Jokowi

Indonesia telah lama memunggungi laut. Memunggungi samudraJokowi harus mendorong nelayan pantai menjadi nelayan lepas pantai. sehingga dapat mencegah pencurian ikan oleh kapal asing.

Hari beranjak siang. Udara di pesisir pantai Bintaro, Ampenan, Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai memanas. Namun, Muhamad Saleh (40) tetap bertahan, duduk di bibir pantai beralaskan pasir.

Ia hanya mengenakan kaus butut, celana yang tak lagi utuh dan berselempang sarung yang sudah tampak kusam.

Muhamad Saleh merupakan salah satu nelayan di Kampung Bugis, Ampenan. Siang itu, ia sedang melepas penat, setelah semalaman mengolah lautan mencari ikan. Ia sendirian, hanya ditemani secangkir kopi dan rokok di tangan, serta perahu tempel miliknya yang sudah tampak tua dimakan usia.

"Nelayan di sini yang kaya semakin kaya, yang miskin tetap miskin," ujar Saleh membuka percakapan saat VIVAnews menemuinya Selasa, 21 Oktober 2014.

Ia mengeluh, karena hasil tangkapan ikan terus menurun. Nelayan tradisional macam dia hanya mengandalkan kebaikan alam dan keberuntungan.

Keluhan senada disampaikan Muslim (42), kolega Saleh sesama nelayan di Ampenan. Ia menilai, pemerintah tak serius memperhatikan nelayan. Para nelayan menjadi terkotak-kotak dan mengarah pada persaingan yang tak sehat dan rebutan lahan tangkapan.

Akibatnya, nelayan yang hanya bermodal jala dan perahu kecil macam dia akan tersingkir. Tak jarang, nelayan pulang dengan hasil tangkapan yang tak sebanding dengan pengeluaran.

"Tidak seperti dulu bisa tiap hari dapat ikan, sekarang dapat sehari libur 2 sampai 5 hari, begitu seterusnya," ujarnya saat ditemui VIVAnews di tempat yang sama.

Kondisi itu diamini Idep (39). Nelayan asal Padang, Sumatera Barat ini mengatakan, pendapatannya sebagai nelayan seringkali tak mampu memenuhi biaya hidup sehari-hari. Padahal, ayah dua anak ini sudah menjadi nelayan sejak 20 tahun silam. Ia menghabiskan waktu 15 sampai 18 hari sekali melaut.

Namun, maksimal ia hanya bisa mendapatkan satu ton ikan. Kadang, hanya separuhnya. Sementara itu, biaya untuk sekali melaut mencapai Rp 9 juta. “Sering kami pulang hanya balik modal,” katanya kepada VIVAnews, Kamis, 23 Oktober 2014.

Idep melaut menggunakan kapal orang lain. Karenanya, hasil tangkapan dibagi dengan pemilik kapal.

“Kami menjalankan kapal saja. Dapat tidak dapat ikan, itu tanggung jawab kami. Kalau dapat banyak, kami dapat uang. Kalau dapat sedikit, kami juga dapat sedikit, bahkan kadang tidak dapat apa-apa,” ujarnya.

Kondisi itu diperparah dengan sulitnya nelayan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) untuk melaut. Soal sulitnya mendapatkan BBM juga dirasakan Bachril (40), nelayan asal Makassar, Sulawei Selatan.

Menurut dia, kebanyakan nelayan mengeluh terkait kebijakan pemerintah yang melarang membeli solar menggunakan jeriken di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN). BBM untuk nelayan jadi sangat terbatas dengan adanya larangan membeli solar menggunakan jeriken.

Lain lagi yang dikeluhkan Hendri, nelayan asal Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Ia menyesalkan banyaknya kapal di atas 15 groos ton (GT) yang beroperasi sekitar tiga mil dari bibir pantai. Menurut dia, hal itu sangat merugikan nelayan yang melaut dengan kapal jukung. Sebab, yang panen ikan adalah kapal besar yang memiliki peralatan lebih memadai.

"Kondisi itu sering kami temui ketika musim ikan tiba. Mereka beroperasi saat malam hari dan aparat tak berbuat banyak," ujarnya saat ditemui VIVAnews, Rabu 22 Oktober 2014.
Nelayan Tradisional Tetap Bertahan di JakartaNelayan yang hanya bermodal jala dan perahu kecil akan tersingkir. Tak jarang, nelayan pulang dengan hasil tangkapan yang tak sebanding dengan pengeluaran. (Foto: VIVAnews/Frenando Randy)

 Kemiskinan Nelayan 

Sebagai negara maritim terbesar di dunia dengan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, nelayan Indonesia seharusnya bisa hidup sejahtera.

Namun, fakta berbicara lain. Jika memasuki kampung-kampung pesisir yang tercium adalah bau amis dengan pemandangan permukiman padat penduduk yang kumuh dan jorok. Kampung nelayan sangat identik dengan kemiskinan.

Serikat Nelayan Indonesia (SNI) menyatakan, sebagian besar nelayan Indonesia adalah nelayan tradisional dengan bobot perahu tak lebih dari 10 GT. Mereka adalah nelayan pantai dengan jangkauan tak lebih dari 12 mil dan hanya mengandalkan alam.

Sekretaris Jenderal SNI, Budi Laksana, mengatakan, sejumlah masalah seringkali dihadapi nelayan mulai dari cuaca, teknologi, ketersediaan bahan bakar, penjualan ikan hingga keamanan di laut. Tengkulak juga masih menjadi momok bagi nelayan. Hampir semua nelayan tradisional secara permodalan sangat tergantung pada tengkulak.

Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim mengatakan, nelayan miskin karena negara absen. Sejumlah program yang diniatkan guna mengatasi kemiskinan nelayan mentok pada oknum Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta elite nelayan.

Ia mencontohkan kasus pengadaan seribu kapal untuk nelayan. Dana untuk program ini cukup besar yakni mencapai Rp 1,5 triliun. Namun, program ini tak banyak membantu nelayan karena penerima kapal bukan nelayan.

Selain itu, speknya tak sesuai dengan kebutuhan. Akibatnya, kapal bantuan pemerintah tersebut mangkrak karena tak digunakan. Tak hanya itu, investasi di sektor perikanan 95 persen dikuasai oleh asing. Maka tak heran jika nelayan nusantara masih berkubang kemiskinan.

Pakar kelautan Rohmin Dahuri mengatakan, kemiskinan nelayan terjadi karena tata niaga perikanan yang memojokkan nelayan. Hal ini membuat nelayan dan masyarakat pesisir semakin termarjinalkan. Bekal nelayan melaut tak seimbang dengan pendapatan.

“Mereka butuh BBM dan kebutuhan lain untuk melaut. Selama ini nelayan maju kena, mundur kena. Kalau minim ikan harganya mahal, kalau lagi panen melimpah harga tangkapan ikan nelayan murah karena daya serap warga setempat,” ujar mantan menteri kelautan dan perikanan ini kepada VIVAnews, Kamis, 23 Oktober 2014.

KKP membantah dianggap abai terhadap nelayan. Sekjen KKP Syarief Widjaja mengatakan, pihaknya telah membantu nelayan. Misalnya, pemerintah membantu proses kepemilikan tanah nelayan. KKP juga mengklaim telah membantu permodalan, peralatan tangkap, serta pendidikan dan kesehatan.

KKP juga mengatakan telah membangun seribu kapal nelayan guna membantu kelompok nelayan. Kredit usaha rakyat juga dikucurkan.

 Potensi Kelautan 

KKP menyatakan, Indonesia memiliki potensi maritim yang sangat besar. Potensi maritim Indonesia berupa 17.504 pulau, garis pantai 95.181 kilometer, dan luas laut 5,8 juta km2. Lalu, 80 persen industri dan 75 persen kota besar terletak di wilayah pesisir.

"Ada 60 cekungan migas yang 70 persennya ada di laut," ujar Sekjen KKP, Syarief Widjaja kepada VIVAnews di Jakarta, Kamis 23 Oktober 2014.

Tak hanya itu, cadangan migas Indonesia sebanyak 9,1 miliar barel juga ada di laut. Objek wisata laut dan wilayah pesisir juga ada. Indonesia juga dikenal sebagai marine mega biodiversity karena memiliki 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies terumbu karang.

Sementara itu, potensi perikanan laut tangkap sebanyak 6,5 juta ton per tahun, budidaya perikanan payau seluas 2,96 juta hektare, dan budi daya laut seluas 12,55 juta hektare per tahun.

Sayangnya, potensi itu belum tergarap optimal. Swasta maupun pemerintah belum banyak yang memaksimalkan potensi tersebut. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan, ada sejumlah kendala yang dihadapi pengusaha saat akan mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan di Indonesia.

Misalnya, tumpang tindihnya peraturan dan zonasi perikanan serta sulitnya mendapat suntikan modal dari perbankan.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto mengatakan, pengusaha yang berkecimpung di sektor ini sangat kecil. Sebab, sektor ini berisiko tinggi meski perikanan membuahkan keuntungan yang tinggi.

"Industri ini penuh risiko. Perbankan takut investasi besar-besaran,” ujarnya kepada VIVAnews, Selasa 21 Oktober 2014.

Hal itu diamini Rohmin Dahuri. Ia mengatakan, pemanfaatan potensi kelautan terkendala anggaran dan pendanaan. Menurut dia, perbankan hanya memberikan pinjaman untuk sektor kelautan 0,2 persen. Dana di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga kecil. Selain itu, karena keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia (SDM).

“Jadi, itu penyebabnya. Kalau kami hitung baru 20 persen tingkat pemanfaatannya,” ujarnya.

 Visi Maritim Jokowi 

Dalam pidato perdananya usai dilantik menjadi presiden, Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai Negara Maritim.

“Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk. Kini saatnya kita mengembalikan semuanya.” Demikian, sebagian kutipan pidato Jokowi.

Sejumlah kalangan menyambut baik tekad dan janji Jokowi tersebut. Rohmin Dahuri misalnya. Menurut dia, komitmen Jokowi tersebut merupakan sesuatu yang dahsyat. Sebab, selama ini pembangunan Indonesia lebih fokus ke darat. Padahal 3/4 wilayah Indonesia adalah laut.

Rohmin mengatakan, Jokowi berusaha menghidupkan kembali Tri Sakti-nya Soekarno. Menurut dia, Soekarno pernah memperkuat maritim.

Namun, pada masa Orde Baru tak ada kementerian kelautan. Visi kelautan kembali bangkit era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan berdirinya kementerian kelautan dan berlanjut hingga era Presiden Megawati Soekarnoputri.

Sayangnya, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kementerian kelautan direduksi lagi. Menurut dia, hal itu berimplikasi pada kebijakan publik.

SNI berharap semangat Jokowi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia bukan hanya semangat atas petunjuk pengusaha. Poros maritim hanya dijadikan pencitraan dan menguntungkan pengusaha semata.

Sebab, sepanjang garis pantai dari Sabang sampai Merauke ada keluarga nelayan yang menggantungkan hidupnya pada usaha pesisir dan lautan.

Untuk itu, Jokowi harus mendorong nelayan pantai menjadi nelayan lepas pantai. sehingga dapat mencegah pencurian ikan oleh kapal asing. Selain itu, harus ada alih teknologi kepada para nelayan guna meningkatkan sumber daya manusia.

Dari sisi permodalan, nelayan juga harus dikuatkan. Perbaikan infrastruktur atau penambahan pelelangan ikan, SPBN, dan kuota BBM untuk nelayan juga harus ditambah. Selain itu, harus ada perlindungan di wilayah laut Indonesia termasuk mengakui zonasi wilayah tangkap nelayan.

Pakar hukum laut internasional, Hashim Djalal, menambahkan, luas laut di Tanah Air saat ini belum sebanding dengan pengamanannya. Hashim pernah menghitung kebutuhan untuk pengamanan wilayah laut itu.

“Butuh sekian ratus kapal dan sekian ratus prajurit, misalnya. Tapi, kan kita tidak punya sebanyak itu. Menurut saya, ini yang penting diperhatikan,” ujarnya.

Dari dulu sampai sekarang, dia selalu mengingatkan tentang kemampuan untuk memanfaatkan, mempertahankan, dan mengembangkan potensi kelautan yang ada. Tujuan akhirnya adalah pengembangan ekonomi kawasan maritim dapat mendorong perekonomian nasional.

Matahari semakin menyengat. Muhamad Saleh beranjak pulang ke rumahnya yang berjarak sekitar 7 meter dari bibir pantai. Rumah yang tak seberapa besar dengan dinding yang sudah mulai retak serta sisa cat yang tak jelas lagi warnanya. Sementara itu, di depan rumah tampak tumpukan keranjang dan seperangkat alat untuk menjemur ikan.

Bagi Saleh, siapa pun presidennya, ia tetap harus bekerja seperti biasa. Presiden datang dan pergi. Namun, mereka tetap menggantungkan hidupnya di laut. Ia tak berharap uang dari pemerintah, namun alat untuk bekerja.

"Jangan berikan kami sumbangan berupa uang, tapi lebih baik barang atau fasilitas pelayaran berupa perahu, mesin, jala, dan BBM bersubsidi," ujarnya.(art)
Jaga Laut RI Pakai Apa?Pesawat Terbang Tanpa AwakMeski teknologi pemantauan menggunakan Pesawat Udara Nir Awak (PUNA) ini cukup bagus namun jarak terbangnya masih terbatas. (Foto: VIVAnews/Muhamad Solihin)

 Teknologi maritim masih minim, sumber daya pun pas-pasan. 

"Jalesveva Jayamahe...di laut justru kita jaya." Semua hadirin di ruang sidang paripurna MPR bertepuk tangan ketika Presiden Joko Widodo bertekad mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai kekuatan maritim.

Saat itu Jokowi menyampaikan pidato pertama beberapa saat setelah dilantik menjadi presiden baru Republik Indonesia, 20 Oktober 2014. Sebagai negara pemilik belasan ribu pulau, ironis sekali melihat pemerintah sekian puluh tahun tidak sungguh-sungguh menggarap potensi negeri ini sebagai kekuatan maritim.

Tidak mudah mewujudkan ambisi Jokowi. Teknologi di negeri ini masih sangat minim dan riset kelautan masih bisa dihitung dengan jari akibat kurang seriusnya perhatian pemerintah.

Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yang juga baru saja dilantik, Iskandar Zulkarnain, menyatakan seharusnya porsi perhatian negara terhadap kelautan sudah ada sejak dulu. Komitmen Jokowi sulit untuk dilakukan jika riset dan teknologi dianggap tidak penting. Dalam beberapa tahun kemarin saja, dana yang digelontorkan untuk penelitian kelautan tergolong sangat terbatas.

"Penelitian di darat itu lebih mudah daripada di laut, kita berhadapan bukan hanya persoalan dengan perilaku alam, tapi juga kondisi tak berdaya seperti badai," ungkap Iskandar.

Oleh karena itu, lanjut dia, dibutuhkan kapal riset di setiap wilayah. Saat ini kapal riset yang dimiliki Indonesia tak sebanding dengan luas lautan yang ada.

Idealnya, kata Iskandar, dibutuhkan tiga hingga empat kapal riset per wilayah, baik Barat, Tengah, maupun Timur karena karakteristik kelautan yang berbeda-beda. Meski sekarang beberapa lembaga memiliki kapal sendiri, tidak semua diperuntukkan bagi riset.

Selain itu, kebanyakan kapal riset yang dimiliki berusia 16 tahun, tergolong tua. Idealnya, usia kapal riset maksimal 10-12 tahun.

"BPPT punya Baruna Jaya 1,2,3, LIPI punya Baruna Jaya 7,8. (Kementerian) ESDM punya Geomarin 2 buah, KKP ada beberapa, saya kurang tahu pasti. Sayangnya, tidak semua merupakan kapal riset murni, mereka punya tugas dan fungsi masing-masing," ungkap Iskandar.

Hal ini diamini oleh Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam, Ridwan Djamaluddin. BPPT pada tahun 2010 juga memiliki Kapal Riset Baruna II yang sudah dipasangi perangkat seismik, yang kemudian menjadi kapal survei seismik pertama nasional yang memiliki kemampuan eksplorasi migas.

Walaupun bukan sebagai kapal yang paling canggih, tapi sudah bisa eksplorasi migas. Sayangnya, secara nasional kapal ini tidak dijadikan sebagai sebuah aset yang harus dimaksimalkan.

“Jadi ada tiga yang harus diperbaiki, yaitu pemanfaatan teknologi, menghilangkan kesenjangan antara litbang dan pemanfaatan, serta sumber daya manusia yang harus diperbaiki,” kata Ridwan.

Teknologi yang dimiliki oleh armada kapal riset Baruna Jaya tidaklah ketinggalan. Dengan upgrading Multi-beam EM 122 D di Baruna Jaya III, serta instalasi Multi-beam baru Elac SEABEAM 1050 D di Baruna Jaya IV mampu melakukan penjejakan atau pemetaan 3-D (3 Dimensi) secara terinci terhadap dasar laut dan obyek-obyek di laut dari kedalaman 4.5 m sampai ribuan meter.

Menurut dia, selain kapal riset, Indonesia juga membutuhkan kapal pengawas, baik di laut maupun di udara. Tidak heran jika dia menyarankan untuk memperkuat angkatan laut Indonesia, baik dengan memodernisasi kapal, menambah jumlahnya, sampai meningkatkan kemampuan personil dalam memanfaatkan teknologi kelautan.

“Dalam konteks yuridiksi, saya kira Indonesia harus memperkuat angkatan laut. Karena, wilayah laut Indonesia yang sangat luas dan tidak mudah dijangkau, memerlukan teknologi pemantauan dan pengamanan yang handal. Saat ini, saya kira Indonesia belum sampai tahap maksimal sehingga perlu banyak dukungan pengamanan dan keselamatan laut yang kuat,” kata Ridwan.

 Teknologi Pemantau 

Untuk urusan perlengkapan teknologi kelautan yang dimiliki, BPPT, LIPI dan LAPAN telah memiliki banyak fasilitas yang bisa dimanfaatkan. Misalnya drone, satelit, radar, kapal selam, sampai aplikasi pelacak posisi ikan atau sumber alam kelautan lain. Sayangnya, ada beberapa fasilitas yang memiliki fungsi terbatas.

Misalnya, kata Ridwan, adalah drone atau Pesawat Udara Nir Awak (PUNA). Meski teknologi pemantauan menggunakan PUNA ini cukup bagus namun jarak terbangnya masih terbatas, bahkan untuk menerbangkannya membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Oleh karena itu, lanjut Ridwan, penggunaan PUNA atau pesawat patroli bisa dibarengi dengan pemanfaatan satelit.

“Satelit akan menjadi pelengkap untuk melakukan pemantauan laut Indonesia yang sedemikian luas. Satelit ini secara berkala yang memantau wilayah perairan dan memberikan informasi yang dibutuhkan.

Jika suatu ketika ada kegiatan mencurigakan di atas laut kita, kapal patroli atau PUNA bisa dikirim untuk memeriksa. Satelit juga bisa memantau ilegal fishing. Dan untuk urusan ilegal fishing ini, harus diperkuat implementasi penegakan hukumnya,” ujar Ridwan.

Untuk PUNA, Lapan telah mengembangkan 5 jenis LSU 01,02,03,04, dan 05 dengan jarak terbang bervariasi, mulai dari 100 sampai 500 kilometer dan beberapa jam durasi terbang. Sedangkan BPPT mengembangkan juga PUNA Wulung bekerja sama dengan TNI AU.

Sedangkan perangkat pemantau lain, Indonesia juga memiliki radar, namun dengan jumlah yang masih minim. Menurut Ridwan, wahana yang digunakan untuk pemantauan bukan hanya yang berada di permukaan laut, tapi dalam konteks pengamanan wilayah dari penyusup asing, kita juga harus melihatnya dari dalam permukaan laut.

“BPPT mengembangkan Akustiktomografi, teknologi radar yang bisa dipasang di selat-selat Indonesia untuk melakukan pemantauan di bawah permukaan air.

Teknologi ini tidak hanya memantau kapal-kapal yang ada di atas permukaan laut, tapi juga kapal-kapal selam. Cara kerjanya mengirim sinyal dari suatu sumber dan diterima oleh sumber lain.

Ada peralatan yang bertugas mengirim sinyal dan ada peralatan yang menerima sinyal. Sinyal-sinyal ini yang kemudian akan terdeteksi dan menampilkan obyek-obyek yang ada di bawah air,” papar Ridwan.

Sistem peringatan dini tsunami (InaTEWS) juga telah menjadi perhatian penting BPPT dalam beberapa tahun terakhir. Dengan dukungan empat kapal riset Baruna Jaya milik BPPT, selama ini sudah terlaksana pemasangan buoy Tsunami di 9 lokasi perairan laut Indonesia yang berpotensi terjadi gelombang tsunami.

Sayangnya, tidak ada fasilitas pemantau untuk melindungi perangkat ini dari vandalisme yang mengakibatkan tidak berfungsinya early warning system. Tantangan ke depan untuk buoy tsunami Indonesia adalah optimalisasi efektivitas deteksi dan konfirmasi tsunami lokal/jarak dekat (near field tsunami)
Bantu Nelayan 

Selain pemantauan kedaulatan laut di Indonesia, penting juga mengeksplorasi keindahan dalam laut Indonesia. Dalam hal ini, Ridwan menjelaskan, jika BPPT telah melakukan penelitian sejak 2006 untuk membuat terowongan layang bawah air (submerge floating tunnel/SFT) untuk memberikan sensasi wisata maritim.

Dari sekian banyak tempat di Indonesia yang memenuhi prasyarat, Pulau Panggang dan Pulau Karya yang terletak di wilayah Kepulauan Seribu yang paling cocok untuk dijadikan tempat perdana pemasangan SFT. Sayangnya, belum ada keseriusan dari pemerintah untuk merealisasikan proyek ini, termasuk keseriusan pemerintah daerah.

BPPT dan Lapan, keduanya menunjukkan pentingnya pemanfaatan sumber daya alam dengan membantu nelayan mendapat lebih banyak hasil tangkapan, termasuk menghentikan aksi ilegal fishing.

BPPT memiliki Sistem Informasi Knowledge-Based Fishing Ground (SIKBES-FG) merupakan aplikasi database estimasi hasil tangkapan ikan. Aplikasi ini disusun dengan menggunakan pendekatan Knowledge-Based Expert Systems (KB-ES) yang diintegrasikan dengan sistem berbasis spasial (Sistem Informasi Geografis/GIS) untuk menentukan dan mengestimasi lokasi penangkapan ikan (fishing ground), khususnya ikan pelagis ekonomis.

BPPT sudah mengembangkan sebuah teknologi yang dapat membantu nelayan untuk mengetahui posisi ikan. Upaya itu BPPT lakukan untuk meningkatkan efisiensi sumber daya yang dikerahkan oleh para nelayan.

Jadi, teknologi ini bisa menyediakan informasi berdasarkan karakteristik laut. Misalkan, potensi lokasi sumber makanan ikan berupa klorofil di wilayah tertentu.

Dengan teknologi ini kita bisa menginformasikan kepada nelayan bahwa hari ini dan beberapa hari kemudian di daerah ini berpotensi banyak ikannya. Jadi, para nelayan bisa langsung menuju ke posisi yang ikannya banyak tanpa harus mencari-cari tanpa hasil.

Sedangkan di LAPAN, teknologi yang dimiliki masuk ke dalam keantariksaan yang terbagi menjadi 3, yaitu komunikasi, pemantauan dan navigasi. Kemudian, pemantauan satelit, aspek fisika dan biologi laut, suhu, kandungan klorofil dari ikan, bisa juga mengambil informasi terkait potensi tangkapan ikan dengan satelit, jadi tidak hanya sekedar mengarahkan.

Lapan menyebutnya zona potensi penangkapan ikan (ZPPI). Lapan memberikan ke nelayan terakit laporan pencarian ikan di wilayah itu, jadi produktifitasnya bisa ditingkatkan lagi.

Sekarang yang dikembangkan adalah teknologi antariksa dan aeronautika, untuk pengamanan laut. Selama ini kasus pencurian ikan dan kekayaan laut RI oleh pihak asing sulit terkontrol.

"Kapal laut tidak bisa menjelajahi wilayah indonesia dan itu bisa dibantu teknologi antariksa dan teknologi aeronotika, bisa dengan satelit tapi bisa dibantu dengan teknologi aeronautika pesawat yang mahal sekali tapi kalau pesawat kecil tanpa awak itu bisa, yang bisa diinformasikan kepada angkatan laut mengenai penangkapan ikan ilegal,” ungkap Kepala LAPAN, Thomas Djamaluddin.

Ditambahkan Iskandar, fenomena yang terjadi sekarang, adalah peningkatan asam yang memicu kerusakan pada terumbu karang. Selama ini terumbu karang menjadi ekosistem bagi ikan.

Jika rusak maka ikan pergi ke lokasi lain yang terumbunya masih bagus. “Nelayan yang biasa mendapat ikan hanya dengan lokasi berapa mil, sekarang semakin jauh,” kata Iskandar.

 Pengetahuan Minim 

Indonesia, lanjut Iskandar, dipandang terlambat untuk menyadari rencana menjadikan negara ini sebagai poros maritim. Seharusnya sejak dulu sudah berkumandang karena nenek moyang Indonesia adalah seorang pelaut.

“Kita sangat sedikit pengetahuan akan laut, jadi agak lalai. Makanya orang mencuri begitu saja karena kita tidak terlalu memperhatikannya,” ujar dia.

Thomas dan Ridwan sepakat jika yang dibutuhkan Indonesia adalah modernisasi atau peningkatan alutsista serta teknologi pendukungnya. Namun LAPAN lebih mengutamakan teknologi alutsista khusus keantariksaan.

“Untuk tahap pertama, potensi sumber daya alam, pemantauan dan lainnya, kalau menggunakan teknologi konvesional dari kapal-kapal itu, memerlukan jumlah yang sangat banyak.

Menurut saya, pemantauan antariksa menjadi alternatif awal untuk bisa diperkuat dulu. Dengan teknologi antariksa ini pemantauannya bisa dilakukan secara sistematik, integratif, dan relatif murah.

Dari sana bisa menentukan skala prioritas, mana yang mau dikembangkan, atau wilayah mana yang berpotensi dikembangkan,” kata Thomas.(ren)

   VIVAnews  

★ Kapal Cepat Rudal TNI AL Diproduksi di Banyuwangi

//images.detik.com/content/2014/10/24/4/kapalsiluman.jpgIlustrasi KRI Klewang

TNI Angkatan Laut terus melengkapi Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista). Terbaru adalah pembuatan Kapal Cepat Rudal (KCR) berlambung tiga (Trimaran) 63 meter. Kapal tersebut diproduksi oleh PT Lundin Industry Invest yang berbasis di Banyuwangi.

Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Dr Marsetio meninjau proses pembuatan kapal tersebut di Pantai Cacalan, Banyuwangi. Turut mendampingi Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Komandan Pangkalan TNI AL Banyuwangi Letkol Laut (P) Edi Eka Susanto, Komandan Kodim 0825 Banyuwangi Letkol Inf Mangapul Hutajulu, dan Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi I Made Parma.

"Ini merupakan salah satu kunjungan ke galangan kapal kebanggaan nasional karena di sinilah Kapal Trimaran dibuat. Ini juga menjadi kebanggaan bagi warga Banyuwangi, karena ternyata daerah di ujung timur Pulau Jawa ini menjadi salah satu produsen alat pertahanan negara,” kata Marsetio, Jumat (24/10/2014).

Marsetio mengatakan, Kapal Trimaran yang terbaru ini merupakan yang pertama di Asia. Selain bekerja sama dengan Swedia, dalam pembuatan desain Trimaran, TNI Angkatan laut juga melibatkan BUMN yang bergerak di bidang industri pertahanan nasional seperti PT PAL (Persero) dan PT Pindad (Persero).

"Untuk tahap pertama, TNI AL memesan empat kapal. Sekarang di sini sedang dibuat yang pertama," ujar Marsetio.

Desain KCR Trimaran yang terbaru ini sedikit berbeda dengan Kapal Trimaran yang sebelumnya. Kapal terbaru ini akan terbuat dari bahan tahan api dan anti-radar.

"Kapal ini tidak hanya akan dipakai di dalam negeri, tapi akan menjadi salah satu produk pertahanan unggulan yang akan dijual ke luar negeri. Seperti kapal LPD yang diproduksi PT PAL sudah dipesan oleh Angkatan Laut Filipina. Nanti kapal ini juga akan kita jual ke luar negeri," imbuh Marsetio.

Bupati Anas mengaku bangga karena kapal canggih itu diproduksi di Banyuwangi dengan sinergi swasta dan BUMN di bidang industri pertahanan. "Industri pertahanan adalah industri strategis bagi bangsa. Banyuwangi ikut bangga," katanya.


  detik  

Jumat, 24 Oktober 2014

★ Panser Amphibi Made in Bandung

Akan 'Unjuk Gigi' Awal Novhttp://arc.web.id/images/anoaamfibi%202%20copy.jpgPanser Amfibi [ARC]

BUMN alutsista, PT Pindad (Persero) berhasil melahirkan purwarupa atau prototype panser generasi terbaru dari hasil pengembangan ANOA 6X6. Pindad berencana meluncurkan panser amphibi untuk pasukan kavaleri dan infanteri pada awal November 2014 di Indo Defence 2014 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Kelebihan panser ini, selain bisa beroperasi di darat juga bisa berjalan di atas air. Produk ini sebagai panser apmhibi pertama buatan dalam negeri, khususnya di pabrik PT Pindad, di Bandung, Jawa Barat.

"Amphibi jelas kemampuan masih speed 1-2 gelombang laut. Artinya baru cocok untuk kavaleri dan infanteri di daerah perbatasan yang ada sungainya," kata Direktur Produk Manufaktur PT Pindad Tri Hardjono kepada detikFinance Jumat (24/10/2014).

Tri menjelaskan panser Anoa versi amphibi dikembangkan melalui kerjasama dengan pihak Italia. Panser varian baru ini mampu membawa 10 personel dan 2 pengemudi.

Selain versi amphibi, Pindad juga akan meluncurkan panser Anoa versi canon, yaitu panser Anoa dilengkapi oleh senjata canon 90 mm. Teknologi Anoa canon ini mengadopsi teknologi panser Tarantula buatan Korea Selatan (Korsel) sedangkan teknologi persenjataan atau canon menggandeng Belgia.

"Ini kita dengan punya kemampuan teknologi Anoa. kita sudah bisa buat kerjasama dengan pemilik teknologi canon-nya (Belgia). Ini juga kelanjutan program Tarantula kerjasama dengan Korea Selatan," jelasnya.

Anoa versi canon mampu membawa 3 orang personil. Kemampuan manuver atau gerakan Anoa versi terbaru lebih gesit daripada versi lama.

Rencananya Anoa versi canon dan amphibi dipamerkan ke publik pada tanggal 5-9 November 2014 saat pagelaran Indo Defence 2014 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

"Mau diluncurkan Indo Defence," ujarnya.(feb/hen)


  detik  

★ Penampakan Panser Canon Made in Bandung

Produksi Pindad
Panser Canon Pindad

PT Pindad (Persero) akan meluncurkan 2 panser Anoa varian terbaru pada awal November 2014 di acara Indo Defence 2014 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Rencananya panser varian terbaru tersebut akan diberi nama oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Nanti rencananya yang kasih namanya Pak Jokowi," kata Kepala Humas PT Pindad, Sena Maulana kepada detikFinance Jumat (24/10/2014).

Varian panser generasi terbaru yang diluncurkan adalah tipe canon 90mm dan amphibi. Untuk panser canon memakai persenjataan buatan Belgia sedangkan untuk paser amphibi menggandeng perusahaan asal Italia.

Harga per unit panser tipe canon rencananya dipatok Rp 25 miliar hingga Rp 30 miliar per unit, sedangkan varian amphibi dijual lebih murah.

Dari gambar yang diperoleh detikFinance, panser varian canon yang dirancang dan dibuat oleh Pindad di Bandung Jawa Barat secara desain mirip dengan panser Tarantula buatan Korea Selatan (Korsel).

  detik  

Mewujudkan Mimpi RI Jadi Poros Maritim Dunia

“Kita telah mengabaikan potensi maritim kita yang luar biasa jumlahnya tanpa bisa mengambil manfaatnya”
---Connie Rahakundini Bakrie
Mewujudkan Mimpi RI Jadi Poros Maritim DuniaSalah satu prioritas pemerintahan Presiden Indonesia Joko Widodo dan wakil Presiden Yusuf Kalla adalah meningkatkan sektor kelautan Indonesia, untuk kepentingan ekonomi dan pertahanan Indonesia.

Sumber daya alam yang berlimpah di laut Indonesia harus bisa dikelola dengan maksimal untuk kesejahteraan rakyat, sembari memperkuat Angkatan Laut agar tidak ada lagi kekuatan asing yang melintas batas seenaknya atau mencoleng ikan semaunya.

Pengamat Pertahanan Universitas Indonesia sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Defense and Security Studies, Connie Rahakundini Bakrie, kepada CNN Indonesia (22/10) mengatakan Jokowi punya tugas berat dalam mengoptimalkan potensi kelautan Indonesia.

Wanita yang disebut-sebut sebagai salah satu calon Menteri Pertahanan Indonesia 2014-2019 ini mengatakan sudah saatnya Indonesia berhenti menjadi penonton dan mulai bergerak dalam mempertahankan wilayah lautnya yang kaya.

Berikut wawancara lengkap CNN Indonesia dengan Connie Rahakundini Bakrie:

Jokowi akan mewujudkan maritim sebagai prioritas utama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dan sumber daya maritim, menurut anda apakah visi ini cukup rasional?

Justru sangat rasional. Seperti penasihat beliau Pak Andi Wijayanto dan juga kami yang beraliran realis sejati, maka jelas pendekatan akan pencapaian national interest dari Jokowi sangat berbeda dengan Presiden ke-6 yang menganggap negeri dengan 12 lautan dan 39 selat seperti Indonesia adalah negeri yang mampu melakukan visi politik "thousand friend, zero enemy".

Jokowi sangat paham bahwa posisi geostrategi, geopolitik dan geoekonomi Indonesia harus dijaga untuk dikelola dan dimanfaatkan nilai ekonominya. Jadi beliau rupanya paham betul akan defense for prosperity dan bukan lagi berpijak pada pakem lama defense from prosperity yang sejak periode Soeharto kita jalankan.

Saya kira, sejauh ini, hanya Soekarno dan Jokowi yang sangat rasional tentang posisi strategis Indonesia dan peran penting yang bisa dimainkan Indonesia di abad ini.

Perhatikan saja pidato perdana Jokowi tentang "memunggungi lautan" dan kutipan lain dari Pidato Soekarno dimana saat kepemimpinannya, Indonesia kemudian terbukti menjadi kekuatan terbesar di bumi bagian Selatan.

Apa yang perlu digarisbawahi oleh Jokowi dalam memajukan bidang maritim untuk kemajuan ekonomi Indonesia?

Hal ini sudah beliau garis bawahi sejak masih dalam konsep Nawa Cita-nya bersama JK saat beliau kampanye. Realisasinya adalah beliau sadar betul akan perlunya konektivitas antar pulau untuk saling bertukar hasil bumi andalannya masing-masing.

Saat bertemu dengan saya, beliau paparkan tentang rencana pembangunan 26 port tambahan Indonesia dan akan dibiayai secara mandiri melalui efektifitas penanganan keuangan Pelindo 1 dan 2.

Selain itu terkait data kemiskinan nelayan. Pada saat ini armada perikanan tangkap di dominasi armada tradisional, mencakup perahu tanpa motor 50%, motor tempel 26% dan kapal motor kurang dari lima GT (gross tonage) sebanyak 16% jadi total sekitar 90%.

Jumlah armada tersebut tidak otomatis menggambarkan jumlah nelayan, karena setiap kategori armada terdiri dari jumlah nelayan yang berbeda.

Diperkirakan jumlah nelayan dengan armada di bawah lima GT sebanyak 1,3 juta jiwa atau 66%. Sulit untuk mengatakan bahwa nelayan dengan armada ini pasti miskin, atau di atas lima GT pasti tidak miskin.

Nelayan perahu tempel yang menangkap ikan kerapu tentu hasilnya relatif lebih baik dari seorang ABK biasa yang ikut di kapal 50 – 100 GT selama 40 Hari.

Jadi Jokowi harus mendorong menteri dan kementerian terkait bahwa alat tangkap belum bisa menjadi indikator kemiskinan. Jelaslah, tidak adanya data kemiskinan nelayan ini mempersulit pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik.
Tidak adanya data kemiskinan nelayan mempersulit pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik. (REUTERS/Darren Whiteside)

Sebenarnya seberapa besar potensi laut Indonesia, sampai harus diperhatikan betul?

Kita telah mengabaikan potensi maritim kita yang luar biasa jumlahnya tanpa bisa mengambil manfaatnya, antara lain:

★ Pertama, potensi bioteknologi maritim Indonesia selama ini belum dikembangkan secara optimal.

Padahal dari nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya diperkirakan mencapai US$ 40 miliar, di antaranya pemanfaatan untuk obat anti kanker, makanan laut, pembuatan kertas, hingga bioetanol.

★ Kedua, pembangunan sektor perikanan merupakan harapan bangsa Indonesia di masa depan. Potensi perikanan adalah harta karun yang belum termanfaatkan secara optimal.

Kita selalu membanggakan dan menggembar-gemborkan bahwa, potensi sumber daya yang terkandung di dalamnya cukup potensial untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat pesisir dan mampu menghasilkan devisa Negara untuk membayar hutang pemerintah yang belum terbayar.

★ Ketiga, terumbu karang merupakan salah satu komponen utama sumber daya pesisir dan laut utama, di samping hutan mangrove dan padang lamun.

Terumbu karang dan segala kehidupan yang ada didalamnya merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia yang tak ternilai harganya.

Diperkirakan luas terumbu karang di perairan Indonesia adalah lebih dari 60 ribu km2, yang tersebar luas dari perairan kawasan barat sampai timur Indonesia.

Bidang pertahanan maritim juga jadi salah satu prioritas Jokowi, menurut Anda apakah yang perlu dibenahi dari pertahanan laut Indonesia?

Terkait pertahanan, mari bicara soal SLOC (Sea Lanes of Communications) atau Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

Tanpa disadari, sudah lima puluh tahun lebih, sejak Deklarasi Juanda 1957, bangsa ini seakan membiarkan potensi tiga ALKI yang dimiliki untuk dilalui begitu saja oleh kapal-kapal asing yang lalu lalang.

Padahal, melalui tiga ALKI yang masing-masing; ALKI I melintasi Laut Cina Selatan-Selat Karimata-Laut Jakarta-Selat Sunda, ALKI II melintasi Laut Sulawesi-Selat Makassar-Luat Flores-Selat Lombok, dan ALKI III melintas Sumadera Pasifik-Selat Maluku, Laut Seram-Laut Banda, Indonesia bisa meraup devisa miliaran rupiah setiap tahunnya.

Bandingkan dengan Singapura yang hanya senggolan jalur perdagangan dunia mampu memanfaatkan kondisinya dengan meraup devisa yang besar buat negaranya.

Permasalahannya, nampaknya ada yang kurang ketika Deklarasi Juanda tahun 1957, yang tidak memperhatikan kepentingan ekonomi Indonesia.

Deklarasi Juanda hanya fokus dalam memperjuangkan pengakuan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan di tingkat PBB. Sementara sisi ekonomi terutama yang terdapat di jalur-jalur ALKI tidak mendapat perhatian serius para pemuka bangsa Indonesia waktu itu.
Untuk meningkatkan pertahanan laut, Indonesia harus menambah armada untuk mengantisipasi ancaman kekuatan asing. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Sekarang Jokowi sudah datang sebagai pemimpin yang melanjutkan perjuangan Ir. Juanda untuk memperjuangkan sisi ekonomi dari pemanfaatan ALKI dan kekayaan SDA laut dan maritim kita.

Maka dari sisi defense sudah jelas rencana pembelian tiga drone sekelas Global Hawk meskipun mahal tapi menjadi murah jika kita bandingkan dengan kerugian ratusan ribu kali lipat jika kita tidak membelinya.

Angkatan Laut sudah jelas harus didukung faktor kapabilitasnya yang menurut saya untuk sementara harus konsentrasi untuk diperkuat dengan ratusan armada kapal cepat berbobot sekitar 186 ton, kru kecil sekitar 17 hingga 20 orang anggota TNI AL tetapi kapal ini bisa berkecepatan sekitar 12 knots dan cruising radiusnya 500 mil juga harus bisa dipersenjatai minimum dua misilles dan 20mm automatic gun serta radar navigasi dan warning receiver.

Indonesia ini kan besar, kalau kapal-kapal cepat, canggih dan lincah ini diadakan untuk melindungi nelayan dan resources kita yang sangat banyak dicuri, percaya deh, soon our economic wil be rocketing!

Soal pelanggaran batas wilayah oleh negara tetangga, Australia contohnya, apa yang harus ditingkatkan Jokowi dalam mempertahankan garis batas Indonesia dari kekuatan asing?

Australia AMIZ harus di counter dengan IMIZ atau Indonesia Maritime Identification Zone.

Itu mutlak menurut saya dilakukan oleh Jokowi dan JK. Ini menunjukan kita juga punya sikap dan harga diri bukan saja sebagai penonton yang melihat pertunjukan film di perairan kita tapi menjadi pemain di situ dan mengatur jalannya skenario keamanan dan ketertiban kawasan.

Bukan saja AMIZ tapi saya kira radius dan cakupan ADIZ (air defense identification zone) Indonesia harus disampaikan segera oleh Jokowi secara tegas, mumpung ADIZ masih bisa ditetapkan secara unilateral.

Karenanya, jelas visi misi Jokowi yang berwawasan Ocean Leadership ini juga harus didukung oleh Menhan dan Menlu yang memliliki visi misi serupa dan berani bersuara serta menunjukan sikap lebih sebagai pemain dari pada penonton.

Apa tantangan Jokowi dalam meningkatkan kekuatan maritim Indonesia?

Tantangan pertama, adalah untuk segera mewujudkan National Security Council. Kedua, dalam lakukan efektifitas dan efisiensi anggaran di 13 departemen yang bermain di laut kita. Jangan sampai 13 departemen ini berebut anggaran, mementingkan ego masing-masing.

Banyak pengamat mengatakan, Jokowi akan lebih inward-looking artinya lebih berpandangan ke dalam negeri, berbeda dengan SBY yang outward-looking. Bagaimana menurut Anda?


Saya melihatnya malah terbalik. Jokowi sangat outward-looking makanya beliau bermimpi menjadikan kembali Indonesia sebagai Negara Poros Maritim Dunia. Catat: Dunia, bukan kawasan.

SBY menurut saya sangat inward looking dengan paradigma "thousand friend, zero enemy" dan tetap berkutat di MEF (minimum essential force) untuk anggaran pertahanan misalnya.

Jadi, jikapun dinilai outward looking menurut saya lebih untuk self branding image-nya sebagai seorang SBY sendiri - bukan buat Indonesia - sebagai suatu bangsa yang membawa urgensi kepentingan-kepentingan nasional.

  CNN  

Jokowi Perlu Perkuat Industri Militer Dalam Negeri

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), Gede Pasek Suardika berpendapat pemerintahan Jokowi perlu memperkuat industri militer dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada alutsista buatan asing.

Hal itu diutarakan oleh Pasek saat memberikan pernyataan sikap PPH di Pulau Dua, Jakarta, Kamis (23/10/2014).

"Selama ini kita bertahan pada doktrin pertahanan yang memperkecil potensi musuh di luar negeri dan memperbanyak negara sahabat," kata Pasek.

Menurut Pasek, doktrin itu baik dan menunjukkan Indonesia adalah bangsa yang cinta damai. Namun di sisi lain, doktrin itu menimbulkan efek lalai memperkuat alat pertahanan.

Diutarakan Pasek, selama ini kuantitas dan kualitas alutsista yang dimiliki Indonesia masih sangat jauh dari cukup, sangat tertinggal bahkan dari negara sekecil Singapura.

"Untuk menjamin perdamaian, kita harus siap perang. Apalagi fakta membuktikan ada dua hal yang melekat pada diri negara maju yaitu ekonomi yang kuat dan militer yang kuat," tegas Pasek.

Dengan ekonomi yang kuat dan militer yang kuat, bukan saja berdampak ke dalam negeri, tapi juga meningkatkan kehadiran Indonesia di kancah dunia.

"Militer yang kuat bukan tercermin dari pembelian besar-besaran alutsista dari luar negeri. Militer yang kuat itu saat negara berhasil memadukan kebijakan industri dalam negeri dengan kebutuhan militer," katanya.


  tribunnews  

Kamis, 23 Oktober 2014

Rusia Ingin Tingkatkan Kerja Sama

Hadiri Pelantikan Jokowi-JK, Menteri Perdagangan dan Industri Rusia Ingin Tingkatkan Kerja SamaMenteri Perdagangan dan Industri Rusia Denis Manturov. Foto: Galuh Yudistiranto

Menteri Perdagangan dan Industri Rusia Denis Manturov selaku utusan khusus Federasi Rusia menghadiri pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Senin (20/10). Manturov dijadwalkan berada di Jakarta selama dua hari dan akan menghadiri beberapa pertemuan penting termasuk berbincang langsung dengan Presiden RI Joko Widodo.

Dalam wawancara bersama RBTH Indonesia seusai acara pelantikan Presiden Jokowi, Manturov menyampaikan Rusia akan terus berupaya memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia dan melakukan berbagai dialog konstruktif terkait bidang ekonomi. Rusia pun hendak meningkatkan kerja sama antarnegara, baik dalam bidang yang sudah ada maupun pengembangan bidang kerja sama baru.

“Presiden baru Indonesia Joko Widodo telah mengumumkan strateginya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim,” kata Manturov. “Oleh karena itu, Rusia dan Indonesia memiliki sejumlah peluang baru untuk bekerja sama.”

Selain itu Manturov, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Kerja Sama Bidang Ekonomi dan Perdagangan Khusus Indonesia-Rusia, mengungkapkan Rusia menargetkan peningkatan volume perdagangan antara kedua negara. Pada 2013, volume perdagangan antara Rusia dan Indonesia mencapai 3 miliar dolar AS. “Kami menargetkan pada akhir tahun ini omset perdagangan Rusia-Indonesia dapat meningkat hingga lima miliar dolar AS," tutur Manturov.

Manturov menambahkan, saat ini Indonesia tengah berupaya meningkatkan jumlah impor perdagangan. "Kami berharap Indonesia akan meningkatkan pasokan mesin dan produk teknis, serta pengembangan kerja sama militer-teknis dengan Rusia,” kata Manturov.

Selain dihadiri oleh Manturov, pelantikan Joko Widodo dan Jusuf Kalla juga dihadiri oleh beberapa kepala negara atau pemerintahan serta utusan khusus, seperti Sultan Haji Hassanal Bolkiah dari Brunei Darussalam, Perdana Menteri Papua Nugin Peter O'Nieill, Perdana Menteri Australia Tony Abbott, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Haji Mohammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri Haiti Laurent Salvador Lamonthe, Utusan khusus Jepang mantan Perdana Menteri Yasuo Fukuda, Menteri Luar Negeri Selandia Baru Murray McCully, Utusan khusus Belanda Dr. Tjeek Willink, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry, dan Menteri Luar Negeri Inggris Philip Hammond. Selain kepala negara/pemerintahan dan utusan khusus, para duta besar dan berbagai perwakilan organisasi internasional yang ada di Jakarta pun turut hadir dalam peristiwa bersejarah tersebut.
Tingkatkan Kerja Sama, Rusia Ingin Mengimpor Produk Pangan dari IndonesiaTingkatkan Kerja Sama, Rusia Ingin Mengimpor Produk Pangan dari IndonesiaMenteri Perdagangan dan Industri Rusia Denis Manturov (kiri) bertemu dengan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Irman Gusman dalam lawatannya ke Indonesia di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Senin (20/10). Foto: Galuh Yudistiranto

Pada Senin (20/10), Menteri Perdagangan dan Industri Rusia Denis Manturov bertemu dengan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Irman Gusman dalam lawatannya ke Indonesia selaku utusan khusus Federasi Rusia.


Dalam pertemuan yang berlangsung selama satu jam tersebut, Manturov yang sebelumnya telah menghadiri acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI menyampaikan bahwa Rusia ingin terus meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia. Ia menjelaskan, volume perdagangan antara Rusia dan Indonesia tahun lalu telah mencapai 3,5 miliar dolar AS. Untuk tahun ini, Rusia menargetkan volume perdagangan bilateral tersebut dapat meningkat hingga lima miliar dolar AS. “Kita harus bekerja keras agar target ini tercapai, sehingga hubungan ekonomi dan perdagangan antara negara kita bisa naik ke level yang lebih tinggi,” kata Manturov.

Dalam kesempatan tersebut, Manturov juga menyampaikan salah satu instrumen yang sangat penting untuk meningkatkan kerja sama bilateral adalah pembentukan komisi bersama Rusia dan Indonesia. Sang menteri menyampaikan, dua minggu lalu ia baru saja ditunjuk menjadi Ketua Komisi Kerja Sama Bidang Ekonomi dan Perdagangan Khusus Indonesia-Rusia dari pihak Rusia. “Saya berharap anggota kabinet pemerintah Indonesia yang baru segera diumumkan, dan Indonesia segera menunjuk perwakilan untuk komisi bersama ini agar kita bisa lekas bekerja,” jelas Manturov.

Menanggapi hal ini, Ketua DPD RI Irman Gusman sangat mengapresiasi dukungan pemerintah Rusia terhadap Indonesia. Menurut Irman, masa pergantian pemerintahan saat ini menuntut kedua belah pihak untuk bergerak cepat. “Tahun lalu saya diundang ke Moskow sebagai tamu kehormatan untuk menghadiri peringatan Hari Federasi Rusia, dan saat itu saya menyampaikan bahwa kita tak pernah melupakan hubungan Rusia dan Indonesia sejak dulu. Indonesia tahu bahwa Rusia akan selalu mendukung Indonesia, kami tak akan melupakan hubungan harmonis yang terjalin antara negara kita,” tutur Irman.

Irman yang didampingi oleh Wakil Ketua DPD RI G.K.R. Hemas beserta Pimpinan Badan Kerja Sama Parlemen DPD RI Mohammad Saleh, Emilia Contesa, dan Maya Rumantir, mengapresiasi kebijakan luar negeri Rusia saat ini yang lebih condong ke Asia. Menurut Irman, sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Asia, khususnya di Asia Tenggara, Indonesia ingin meningkatkan kerja sama dengan Rusia di berbagai bidang, terutama pada sektor perdagangan dan industri.

 Harapkan Bantuan Indonesia 

Manturov yang hadir selaku utusan khusus Federasi Rusia dalam pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan bahwa Rusia memiliki banyak proyek yang bisa diusulkan pada pemerintah Indonesia. Menurut Manturov, ada banyak kerja sama di berbagai bidang yang berprospek sangat baik dan potensial.

“Dalam pidato pelantikan, Presiden Indonesia banyak berbicara mengenai upaya menjadikan Indonesia sebagai poros kekuatan maritim. Kami harap usulan-usulan dari pihak Rusia dapat membantu perkembangan Indonesia dalam bidang maritim,” kata Manturov.

Selain itu, Manturov juga menyampaikan keinginan Rusia untuk dapat mengimpor berbagai produk pangan dan hasil pertanian dari Indonesia. Sebagai reaksi atas sanksi yang dijatuhkan Barat pada Rusia awal Agustus lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengeluarkan dekrit yang melarang atau membatasi impor produk peternakan, pertanian, bahan mentah, dan makanan dari negara pemberi sanksi ke Rusia. Embargo tersebut berlaku untuk jangka waktu satu tahun. “Kami melihat ini sebagai peluang baru untuk mengembangkan kerja sama di bidang pangan mengingat semua produk makanan dari Barat sudah dihentikan ke Rusia,” papar Manturov.
Bulan Depan, Ketua Dewan Majelis Federal Rusia Akan Temui DPD RIBulan Depan, Ketua Dewan Majelis Federal Rusia Akan Temui DPD RIKetua Dewan Majelis Federal Federasi Rusia Valentina Matviyenko akan bertemu dengan DPD RI pada November mendatang. Foto: TASS

DPD RI akan bertemu Dewan Majelis Federal Federasi Rusia di Gedung DPD RI pada 11-12 November mendatang.


Dalam lawatannya ke Indonesia pada Senin (20/10), Denis Manturov‎ selaku Menteri Perdagangan dan Industri Rusia hadir dalam pengucapan sumpah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta.

Setelah menghadiri acara pelantikan, Manturov didampingi Duta Besar Federasi Rusia untuk Republik Indonesia Mikhail Galuzin bersama rombongan delegasi Rusia lain bertemu dengan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Irman Gusman di Gedung MPR/DPR/DPD.

Dalam pertemuan tersebut, Manturov mengumumkan bahwa Dewan Majelis Federal Federasi Rusia akan bertemu dengan DPD RI di Gedung DPD RI pada 11-12 November mendatang. Menurut Manturov, pertemuan tersebut sangat penting untuk mendorong peningkatan hubungan kedua negara.

“Kehadiran Valentina Matviyenko selaku Ketua Dewan Majelis Federal Federasi Rusia merupakan bukti bahwa hubungan Rusia dan Indonesia semakin berkembang,” kata Manturov. “Kami berharap kunjungan itu akan mendorong peningkatan hubungan kerja sama antarnegara, khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan.”

Terkait proses pelantikan yang dihadiri oleh sejumlah kepala negara dan utusan khusus, Manturov menilai bahwa saat ini Indonesia merupakan pelopor demokrasi di negara-negara Asia Tenggara. Partisipasi sejumlah kepala negara dan utusan khusus mancenegara dalam pelantikan presiden dan wakil presiden Indonesia membuktikan bahwa kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia dalam membina hubungan dengan negara-nagara lain terbilang berhasil dan layak menjadi contoh untuk seluruh dunia.

 Putin dan Jokowi Diharapkan Segera Bertemu 

Di sela-sela perbincangan, Manturov menyampaikan bahwa pertemuan antara kedua kepala negara sangatlah penting. “Dalam waktu dekat, saya harap Presiden Putin dapat segera bertemu dengan Presiden Jokowi untuk membahas berbagai isu dan masalah kunci terkait kerja sama bilateral Rusia dan Indonesia,” kata Manturov.

Ketua DPD RI Irman Gusman menyambut hangat harapan tersebut. Menurut Irman, dalam masa pergantian pemerintahan seperti sekarang ini, kedua belah pihak harus bergerak cepat. “Saya sudah pernah bertemu dengan Presiden Putin dan Matviyenko. Saya melihat di bawah kepemimpinan Presiden Putin, Rusia tumbuh begitu cepat,” kata Irman.
Rusia Selalu Menjadi Sahabat IndonesiaKetua DPD RI: Rusia Selalu Menjadi Sahabat IndonesiaKetua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Irman Gusman: Kami siap menjembatani kerja sama bilateral Pemerintah Indonesia dengan Rusia dalam berbagai sektor agar semua program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik. Foto: Galuh Yudistiranto

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Irman Gusman menyatakan DPD siap mendukung program kerja sama Rusia dan Indonesia di masa mendatang. Hal tersebut disampaikan Irman pada Menteri Perdagangan dan Industri Rusia Denis Manturov dalam pertemuan pascapelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Senin (20/10).


Dalam kesempatan tersebut, Irman menegaskan, sebagai bentuk komitmen DPD RI terhadap kerja sama Rusia dan Indonesia, DPD akan secara rutin berkoordinasi dengan Presiden Joko Widodo. “Kami siap menjembatani kerja sama bilateral Pemerintah Indonesia dengan Rusia dalam berbagai sektor agar semua program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik,” kata Irman. “Ini merupakan bentuk komitmen kami sebagai sahabat Rusia, supaya semua agenda yang dirancang dapat terlaksana dalam lima tahun ke depan.”

Menanggapi hal tersebut, Manturov sangat mengapresiasi dukungan positif dari DPD RI terhadap pemerintah Rusia. Manturov berharap kerja sama bilateral yang ditingkatkan tidak hanya di bidang industri dan perdagangan saja, tetapi juga di bidang militer, penerbangan, serta pengadaan suku cadang aviasi.

“Indonesia memiliki sejumlah pesawat tempur dan helikopter buatan Rusia. Kami berharap Rusia dan Indonesia bisa meneruskan kerja sama di bidang ini,” papar Manturov. Menurut sang menteri, Rusia telah memasok pesawat Sukhoi Superjet 100 untuk penerbangan sipil di Indonesia. “Namun, sayang sekali perusahaan Sky Aviation yang menjadi mitra kami saat membeli pesawat ini kini berada dalam kondisi finansial yang kurang baik. Oleh karena itu, kami berharap bisa mencari mitra-mitra baru untuk melaksanakan proyek pesawat Sukhoi Superjet 100 di Indonesia. Dengan demikian volume perdagangan antara negara kita akan meningkat,” terang Manturov.

Irman menilai ada beberapa hal penting yang harus menjadi prioritas kerja sama Rusia dan Indonesia dalam waktu dekat. Kerja sama perdagangan dengan Rusia dapat dilakukan dengan cara menambah kuota pembelian bahan bakar minyak dari Rusia.

“Sekarang jumlah impor minyak Indonesia mencapai tidak kurang dari 100 juta dolar AS per hari. Impor minyak sangat penting bagi Indonesia. Selama ini salah satu sumber pasokan minyak Indonesia berasal dari Azerbaijan, tapi kami hanya mendapatkan 50 ribu barel per hari,” kata Irman menjelaskan. Ia juga menyampaikan tahun lalu Indonesia hendak membeli sekitar 100 ribu barel minyak dari Rusia, namun hal tersebut belum dapat terwujud. “Mudah-mudahan jika kerja sama di bidang minyak ini bisa segera dilakukan, volume perdagangan tidak hanya mencapai lima miliar dolar AS, tapi bisa sampai delapan miliar dolar AS.”

Selanjutnya, Irman menyatakan sektor kerja sama lain yang harus ditingkatkan adalah di bidang industri militer. Ia menjelaskan, dalam satu tahun Indonesia meningkatkan anggaran untuk bidang pertahanan hampir delapan miliar dolar AS. Angka tersebut dapat terus meningkat, oleh karena itu kerja sama di bidang militer patut menjadi proyek prioritas.

Selain itu, Irman menyatakan bahwa Indonesia ingin meningkatkan ekspor dalam bidang minyak kelapa sawit. Irman mengatakan, DPD RI akan berbicara langsung dengan Presiden Joko Widodo agar segala hal yang telah dibicarakan dalam pertemuan tersebut dapat menjadi agenda nyata. “Setidaknya sekali dalam enam bulan bisa kita melakukan evaluasi. DPD akan mengawasi bagaimana agenda tersebut berjalan sehingga kita bisa melihat kemajuan nyata di bidang perdagangan dan industri ini,” tutur Irman.

 Puji Duta Besar Rusia 

Dalam kesempatan tersebut, Irman Gusman yang didampingi oleh Wakil Ketua DPD RI G.K.R. Hemas beserta Pimpinan Badan Kerja Sama Parlemen DPD RI Mohammad Saleh, Emilia Contesa, dan Maya Rumantir juga menyampaikan apresiasinya pada Duta Besar Federasi Rusia untuk Republik Indonesia Mikhail Galuzin. Menurut Irman, Galuzin telah bekerja sangat giat demi perkembangan hubungan kedua negara. “Kami bangga memiliki Dubes Rusia yang sangat aktif dan rajin,” kata Irman di hadapan sang menteri.

Menanggapi hal tersebut, Manturov menyatakan akan menyampaikan apresiasi ini kepada Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov. “Beliau pasti akan sangat senang mendengar hal ini. Kami dari Rusia, dan khususnya saya, berjanji akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kerja sama antara negara kita. Saya akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengembangkan kerja sama di berbagai bidang,” kata Manturov.

Manturov dijadwalkan berada di Jakarta selama dua hari. Selasa (21/10) Manturov juga menghadiri pertemuan dengan Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara.

  ★ RBTH  

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More