N 250 IPTN

Prototype pesawat pertama angkut penumpang dengan sistem fly by wire produksi IPTN, Bandung - Indonesia Teknologi

CN 235 MPA

Pesawat patroli maritim CN-235 produksi PT DI, Bandung - Indonesia Teknologi

NC 212 MPA

Pesawat patroli maritim NC-212 produksi PT DI, Bandung - Indonesia Teknologi

Star 50

Kapal kargo 190 m dengan bobot 50.000 dwt merupakan kapal angkut terbesar pertama buatan Indonesia, produksi PT PAL, Surabaya - Indonesia Teknologi

LPD KRI Banda Aceh

Kapal perang serba guna produksi PT PAL, Surabaya, merupakan kapal dengan panjang 125 m hasil desain anak bangsa dengan lisensi Korea - Indonesia Teknologi

KCR 60 KRI Tombak 629

Kapal Cepat Rudal-60 produksi PT. PAL, Indonesia. Merupakan kapal pemukul reaksi cepat produksi Indonesia. - Indonesia Teknologi

FPB 57 KRI Layang

Kapal patroli cepat berpeluru kendali atau torpedo 57 m rancangan Lurssen, Jerman produksi PT PAL, Surabaya - Indonesia Teknologi

PC 40 KRI Krait

Kapal patroli 40 m berbahan almunium alloy produksi Fasharkan TNI AL Mentigi Tanjung Uban, Riau - Indonesia Teknologi

KCR 40 KRI Clurit

Kapal Cepat Rudal-40 produksi PT. Palindo Marine, Batam. Senilai kurang lebih 75 Milyar Rupiah, merupakan kapal pemukul reaksi cepat produksi Indonesia. - Indonesia Teknologi

PC 40 KRI Tarihu

Kapal patroli 40 m berbahan plastik fiberglass produksi Fasharkan TNI AL Mentigi Tanjung Uban, Riau - Indonesia Teknologi

KRI Klewang

Merupakan Kapal Pertama Trimaran, produksi PT Lundin - Indonesia Teknologi

Hovercraft Kartika

Hovercraft utility karya anak bangsa hasil kerjasama PT. Kabindo dengan TNI-AD dengan kecepatan maksimum 40 knot dan mampu mengangkut hingga 20 ton - Indonesia Teknologi

Hovercraft Indonesia

Hovercraft Lumba-lumba dengan kecepatan maksimum 33 knot dan mampu mengangkut 20 pasukan tempur produksi PT Hoverindo - Indonesia Teknologi

Panser Canon 90mm

Kendaraan militer dengan kanon 90 mm cockeril produksi PT Pindad, Bandung - Indonesia Teknologi

Panser Anoa APC

Kendaraan angkut militer produksi PT Pindad, Bandung - Indonesia Teknologi

Tank SBS Pindad

Kendaraan militer prototype Pindad - Indonesia Teknologi

APC PAL AFV

Kendaraan angkut pasukan amfibi hasil modifikasi dari BTR-50 PM produksi PT PAL, Surabaya sehingga meninggkatkan keamanan dan daya jelajahnya - Indonesia Teknologi

PT44 Maesa

Kendaraan angkut militer produksi Indonesia - Indonesia Teknologi

PT44 Gudel

Kendaraan taktis militer produksi Indonesia - Indonesia Teknologi

Komodo 4x4

Kendaraan militer taktis produksi Pindad, Bandung - Indonesia Teknologi

GARDA 4x4

Kendaraan militer taktis hasil karya anak bangsa - Indonesia Teknologi

P1 Pakci

Kendaraan taktis angkut pasukan P1 Pakci produksi PT Surya Sentra Ekajaya (SSE), berbodi monokok dengan mesin diesel 3000 cc milik Toyota Land Cruiser - Indonesia Teknologi

P2 APC Cougar

Kendaraan taktis angkut pasukan produksi PT. Surya Sentra Ekajaya (SSE) dengan mesin diesel turbo bertenaga 145 hp - Indonesia Teknologi

P3 APC Ransus Cheetah

Kendaraan khusus produksi PT. Surya Sentra Ekajaya (SSE) - Indonesia Teknologi

DMV30T

Kendaraan taktis Dirgantara Military Vehicle (DMV-30T) menggunakan mesin diesel 3000 cc Ford Ranger produksi PT DI, Bandung - Indonesia Teknologi

Mobil Hybrid LIPI

Prototipe mobil tenaga hybrid produksi LIPI - Indonesia Teknologi

Mobil Listrik MARLIP (Marmut LIPI)

Prototipe mobil Listrik karya LIPI - Indonesia Teknologi

Mobil Nasional Esemka Digdaya

Mobil hasil karya anak SMK Solo dengan rancangan dari China - Indonesia Teknologi

Teknik Sosrobahu

Struktur pondasi jalan layang yang dapat digerakan 90° sehingga tidak memakan banyak tempat dan merupakan desain anak bangsa - Indonesia Teknologi

Jumat, 27 Maret 2015

Pesawat N-219 Siap Diproduksi Massal

Prototype N219

Pemerintah pusat, melalui PT Dirgantara Indonesia (DI), tengah menyiapkan produksi massal pesawat kecil jenis N-219. Pesawat tersebut dikhususkan untuk melayani penerbangan jarak dekat antarwilayah di Indonesia.

“N-219 akan digunakan untuk menjangkau antarkota berjarak sekitar 200 kilometer. Kapasitasnya kurang lebih 19 penumpang,” ungkap Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek dan Dikti), M Nasir, saat mengunjungi Solo Techno Park (STP), Selasa (24/3).

Ia mengklaim, saat ini prototipe pesawat tersebut telah selesai dibuat. “Satu unit pesawat riset itu bernilai sekitar Rp 120 miliar sampai Rp 125 miliar. Kami sedang mengupayakan agar N-219 bisa lulus uji sertifikasi pada tahun ini.” Dengan demikian, lanjut Nasir, PT DI diharapkan bisa mulai memproduksi pesawat tersebut secara massal pada 2016.

“Jika produksi pesawat itu bisa direalisasikan pada 2016, maka tahun depan akan menjadi tahun kebangkitan dirgantara Indonesia,” tegas Mantan Rektor Universitas Diponegoro (Undip) ini.

Nasir mengatakan, kendati biaya yang dibutuhkan untuk membuat prototipe N-219 relatif tinggi, harga pasaran yang dipatok untuk pesawat tersebut bisa di bawahnya.

“Harga keekonomiannya bisa berkisar US 6 juta dollar. Atau kira-kira Rp 70 juta per unit. Dibanding dengan produksi luar negeri, harga segitu jauh lebih murah.” jelasnya.

Thailand dan Filipina, oleh Nasir diklaim sebagai contoh negara yang sudah menyatakan ketertarikannya terhadap N-219.

“Tapi kami akan fokus kepada pemenuhan kebutuhan dalam negeri dulu. Lagipula untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri saja, kami masih kesulitan,” tandasnya.(Agustinus Ariawan/CN34/SM Network)

  ⚓️ suaramerdeka  

Nama Lain Bakamla

Setiap negara memiliki sebutan bagi badan atau lembaga yang memiliki tugas sebagai penjaga laut dan pantainya. Sebut saja Amerika, yang menamai badan tersebut dengan United State Coast Guard (USCG), Jepang dengan Japan Coast Guard (JPG), Malaysia dengan nama Malaysia Maritime Enforcement Agency (MMEA).

Indonesia memiliki Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) atau dalam istilah asing menjadi Indonesian Sea and Coast Guard (ISCG). Terbitnya UU No 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang menyatakan tentang pembentukan Badan Kemanan Laut (Bakamla), maka sebutannya adalah Indonesia Coast Guard.

“Untuk pergaulan internasionalnya, sebutan untuk Bakamla adalah Indonesia Coast Guard,” kata Laksmana Pertama Eko Susilo Hadi, Plt. Deputi Informasi, Hukum, dan Kerjasama Bakamla, kepada Jurnal Maritim, Kamis (26/3).

Ia menjelaskan, bahwa pengukuhan nama Bakamla untuk pergaulan internasional Bakamla, sudah melalui pebicaraan dengan Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, sebagai lembaga yang membawahi Bakamla.

“Keputusan penamaan Indonesia Coast Guard sudah menjadikan keputusan serta kebijakan dengan pemerintah, yakni Kemenkopolhukam, saat rapat koordinasi beberapa waktu lalu,” kata Eko Susilo Hadi.[BENNY]
Tupoksi Bakamla Perlu Didukung Desain Kapal Khusus Dibanding armada Kapal Patroli Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP), yang bakal ditambah 50 unit, sejauh ini Badan Keamanan Laut (Bakamla) hanya memiliki 3 unit kapal, yakni KN Bintang Laut, KN Singa Laut, KN Kuda Laut. Sebagai penjaga keamanan dan keselamatan wilayah laut dan yurisdiksi Indonesia, selayaknya Bakamla memiliki banyak kapal dan layak.

Jurnal Maritim memantau, sejauh ini baru 10 unit kapal dihibahkan oleh TNI AL untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Bakamla, sedangkan 3 unit kapal sedang dalam pembangunan. Karena itu, Bakamla harus memiliki kapal dengan desain khusus. “Harus kapal cepat dengan panjang antara 60-80 meter,” kata pakar indsutri kapal Universitas Indonesia, Mukti Wibowo, kepada Jurnal Maritim, di Jakarta, Kamis (12/3).

Ia menjelaskan, desain kapal Bakamla haruslah dirancang dengan kecepatan dinas di atas 25 knots. Selain itu, harus dilengkapi dengan persenjataan rahasia. Senjata rahasia ini bisa berupa senjata khusus berikut rudal khusus Bakamla. “Jadi, kalau ada kapal yang nakal masuk perairan Indonesia, kemudian dikejar Bakamla, tidak mau berhenti ya dihajar saja,” tegas Mukti Wibowo.

Desain kapal rancangan khusus untuk tupoksi Bakamla, menurut dia harus dirancang dengan material lambungnya. “Materialnya berupa high tensile strength steel, atau baja antipeluru berkekuatan tinggi.”[ANDRI]
Dibentuknya Bakamla Menambah Satu Lagi ‘Predator’ Laut Kapal KPLP yang dikunjungi Presiden Sukarno di tahun 1961 (KPLP Tanjung Uban)

Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang dibentuk oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Bakamla dan diumumkan oleh Presiden Joko Widodo saat menghadiri peringatan Hari Nusantara 2014 di Kota Baru, 15/12 lalu, menimbulkan kritikan yang besar tehadap pemerintah dan sistem di negara ini. Salah satunya pengamat maritim Laksda (Purn) Soleman B Ponto yang ditemui beberapa waktu lalu.

“Sebenarnya dengan dibentuknya Bakamla berdasarkan amanat Undang-Undang Kelautan akan menambah satu lagi ‘predator’ di laut,” ujar Ponto dengan lantang.

Kekhawatirannya itu didasarkan dari bunyi dalam klausul pasal yang menyebut pembentukan Bakamla di Undang-Undang Kelautan masih membuka ruang adanya tumpang tindih wewenang. Selama ini terdapat 13 instansi dan semuanya merupakan ‘predator’ di laut.

“Pada pasal 59 ayat 1 dan 2 dari Undang-Undang kelautan ada kalimat ‘Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional’, ini menegaskan bahwa penegakan kedaulatan dan hukum atas pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat dilakukan oleh satuan lain sepanjang diberi kewenangan oleh undang-undang, misalnya TNI AL berdasarkan Undang-Undang TNI dan Sea and Coast Guard berdasarkan Undang-Undang Pelayaran,” tegasnya.

Menurut mantan Kepala BAIS tahun 2012 ini keberadaan Bakamala itu sudah tidak ada manfaat lagi, karena tugasnya atau penegakan hukum atas pelanggaran Undang-Undang Kelautan ini dapat dilakukan oleh TNI AL dan KPLP.

“Dalam undang-undang ini (Kelautan-red) masih membuka ruang semua instansi untuk menjalankan fungsinya, sedangakan dalam Undang-Undang No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran menyebutkan dengan jelas mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran hanya ada satu lembaga yaitu Coast Guard,” tandasnya.

 Antara KPLP dan Bakamla 

Dari undang-undang tersebut akhirnya tebangun Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) sebagai Coast Guard Indonesia pada tahun 2011. Namun, seiring berjalannya waktu KPLP itu juga tidak berjalan pada semestinya.

“Masalah yang terjadi di kita bukan karena tumpang tindih peraturan tetapi konsistensinya dalam menjalankan peraturan. Kita bisa lihat di Undang-Undang Pelayaran ini bahwa dalam pasal 276 menyebutkan ‘Penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan bertanggung jawab pada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri’, jadi ini yang belum berjalan sampai sekarang,” terangnya.

Sampai dengan saat ini KPLP masih tetap berada dibawah Dirjen Perhubungan Laut dan juga dibawah koordinasi dari Bakorkamla. Di mana seharusnya berdasarkan perintah Undang-Undang Pelayaran, KPLP bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

“Dunia juga sudah mengakui keberadaan KPLP kita sejak tahun 1942 dan kemudian ketika kita merdeka, pemerintah mengambil alih badan ini. Eh, tiba-tiba sekarang pemerintah membentuk lagi Bakamla dibawah Kementerian, tapi itu saya kembalikan lagi kepada seluruh stakeholder untuk memilih antara Bakamla dengan KPLP,” tukasnya.

Lebih jauh, pria asal Sangir ini memamdang karena ruang lingkup yang terbatas dalam Undang-Undang Kelautan ini, maka kewenangan Bakamla tidak dapat melebihi ruang lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukum pembentukannya.

“Mengingat ruang lingkup dari Undang-Undang No. 32 tahun 2014 tentang kelautan hanya terbatas pada hal-hal yang berhubungan dengan laut dan/atau kegiatan di wilayah laut yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air, dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau, maka secara otomatis kewenanagan Bakamla tidak dapat melebihi ruang lingkup dasar hukumnya,” tuturnya.

  ⚓️ JMOL  

Kamis, 26 Maret 2015

France ready to give RI technology transfer

France asserted on Wednesday that it was willing to provide an industrial cooperation with Indonesia should the Dassault Rafale jet fighter be selected to modernize the Indonesian Air Force.

French Ambassador to Indonesia Corinne Breuzé said that France was open to all cooperation possibilities involving French aircraft maker Dassault Aviation and state-owned aircraft maker PT Dirgantara Indonesia (PT DI).

“With the support of the French government, Dassault is open to any possibility of partnerships and transfer technology,” she said in a prepared statement.

Other than technology transfer, she said that being 100 percent French, the Rafale would allow its users independence. “It is designed with Safran/Snecma for the engine, Thales for the avionics and MBDA for the armament,” she said.

Breuzé was speaking at an event to introduce the French jet fighter to the Indonesian public, at the Halim Perdanakusuma Air Force Base in East Jakarta.

She said that the decision to bring the Rafale to Jakarta, despite a high level of operational engagement especially in Iraq, was made by the French defense minister and air force following a courtesy call from Indonesian Defense Minister Ryamizard Ryacudu, who met his French counterpart Jean-Yves Le Drian on March 10.

Ryamizard also visited the Rafale’s assembly line in Bordeaux-Merignac during the March visit.

Two Rafale jet fighters, a Rafale B double-seater and a Rafale C single-seater, arrived on Monday from the just-concluded 2015 Langkawi International Maritime and Aerospace (LIMA) exhibition in Malaysia.

On Tuesday, the jet fighters performed three flights for Indonesian Air Force pilots who flew on the Rafale B, taking the back seat.

There was also a solo aerobatic display performed by Capt. Benoit Blanche of the French Air Force.

The Rafale is a latecomer in the competition to replace the aging American-made F-5 E/F Tiger II operated by the Indonesian Air Force.

The French jet fighter is facing tough competition, locking horns with a stable of other contenders including the Russian-made Sukhoi Su-35, American-made F-16 Block 60, Swedish-made Saab JAS-39 Gripen and the Eurofighter Typhoon, a collaboration between Germany, Italy, Spain and the UK.

The Indonesian Air Force has repeatedly said it prefers the Su-35, the latest iteration of the Flanker family of jet fighters, although the final decision will be made by the Defense Ministry.

Meanwhile, Dassault Aviation executive vice president for America, Africa and Asia military sales JPHP Chabriol told The Jakarta Post that the best example of French will to transfer technology was India, which selected the Rafale.

He said that from an order of 126 units, 18 were supposed to be produced in France and the rest to be produced locally by Indian industries through progressive transfer of technology.

“From French authorities’ point of view as well as from French industry, there is no limitation to transfer technologies of the Rafale to friendly foreign countries,” he said.

“The only constraints we have are linked to the budgetary aspect, good sense and cost efficiency.”

He said Dassault and all associated French companies were quite open to discussions with Indonesian actors to set up a program that suited Indonesian requirements.

“We are not imposing anything; we are ready for discussion to define what is the optimized scheme of transfer of technology in the framework of the Rafale bid,” Chabriol said.

Other than technology transfer, Chabriol emphasized that Indonesia would get total independence if it selected the Rafale because, as it is a 100-percent French product, Indonesia would not have to deal with a third party.

Another advantage of buying the Rafale, he added, was that it could be deployed with very minimal logistical support.

  thejakartapost  

Pecah Rekor, Ini Kapal Terbesar Pencuri Ikan yang Ditangkap di Maluku

http://images.detik.com/content/2015/03/25/4/080658_kmnunukan.jpegKM Nunukan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menangkap kapal 'super jumbo' yang diduga mengangkut ikan secara ilegal. Namanya KM Nunukan, berbobot 6.388 Gross Ton (GT).

Dilihat dari ukuran, kapal ini jauh lebih besar dibandingkan kapal MV Hai Fa yang saat ini sedang menunggu putusan Pengadilan Perikanan Ambon sebesar 4.306 GT.

"Namanya KM Pulau Nunukan," ungkap Ketua Tim Satgas Anti Mafia Illegal Fishing Mas Achmad Sentosa beberapa hari lalu.

Data sementara yang didapat detikFinance, Rabu (25/03/2015), KM Nunukan berjenis kapal kargo berbobot mati 6.388 GT. KM Pulau Nunukan diduga mengangkut ikan secara ilegal di kawasan Benjina, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku.

Kapal ini diketahui mengangkut 24 kontainer berisi 660 ton ikan beku. Sayangnya, kapal ini tidak memiliki Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan (SIKPI). Dari data yang ada, kapal ini dimiliki oleh PT Salam Pasific Indonesia Lines (SPIL) Surabaya. Menurut rencana, kapal yang memuat ikan dari Benjina itu akan membawa ikan-ikan tersebut ke Surabaya, Jawa Timur.

Dari laporan masuk, kapal tertangkap pada hari Jumat pekan lalu (20/03/2015). Saat ini kapal telah digiring oleh TNI Angkatan Laut ke Perairan Tual untuk diamankan. Kapal tersebut melanggar Undang-Undang Karantina Ikan dan Undang-Undang Pelayaran.(wij/dnl)
Kapal Maling Ikan Terbesar Sepanjang Sejarah Dituntut Rp 200 Juta, Ini Kata Kejaksaanhttp://images.detik.com/content/2015/03/24/4/kejatimaluku.jpgAkhir pekan lalu, awak kapal MV Hai Fa (di dokumen tertulis MV Hai Va) yang diduga melakukan pencurian ikan alias illegal fishing menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Ambon, Maluku. Jaksa pun menetapkan tuntutan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Kejadian ini menuai perdebatan. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti serta Satgas Anti Illegal Fishing meminta agar kapal terbesar yang diduga melakukan pencurian ikan ini dituntut hukuman yang lebih berat, misalnya ditenggelamkan.

Pihak Kejaksaan Tinggi Maluku melalui siaran tertulis yang diterima detikFinance, Selasa (24/3/215), mencoba memberikan klarifikasi. Kepala Seksi Penkum dan Humas Kejati Maluku Bobby Palapia menyampaikan, masyarakat perlu mengetahui bahwa tim Jaksa Penuntut Umum telah melakukan penuntutan kasus kapal MV Hai Fa sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku.

"Penuntutan didasarkan pada fakta persidangan dan pasal 100 jo pasal 7 ayat 2 huruf M Undang Undang No 31/2004 jo Undang Undang No 45/2009 tentang Perikanan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda maksimal Rp 250 juta," sebut Bobby.

Lebih lanjut Bobby menjelaskan bahwa terkait Surat Layak Operasi yang tidak diterbitkan oleh Pengawas Perikanan sedangkan Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar justru sudah dikantongi. Padahal Surat Layak Operasi merupakan bagian tak terpisahkan dari SPB atau Surat Persetujuan Berlayar.

Pihak penyidik Lantamal sudah berulang kali meminta saksi ahli dari pihak Kementrian Kelautan dan Perikanan untuk memberikan keterangan sekaligus masukan bagi Jaksa Penuntut Umum. Namun hingga perkara ini sampai pada proses penuntutan, tim ahli dari Kementrian Kelautan dan Perikanan tak kunjung hadir.

"Berbagai fakta persidangan juga telah disampaikan oleh tim Jaksa Penuntut Umum pada Satgas yang dipimpin oleh Yunus Husein saat hadir di Ambon beberapa hari yang lalu. Jadi agak membingungkan jika Menteri Susi berang dengan tuntutan pihak kejaksaan," kata Bobby.

Akhir Desember 2014 lalu, Patroli Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama TNI-AL berhasil mengamankan kapal raksasa berbendera Panama, MV Hai Fa ketika merapat di pelabuhan Wanam, Merauke.

Bobby pun menyampaikan pesan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Chuck Suryosumpeno yang meminta agar seluruh pihak mampu menahan diri seraya menghormati hukum dan proses peradilan yang sedang berlangsung.

"Penegakan hukum harus bebas dari intervensi dan tekanan dari pihak mana pun," katanya.(hds/ang)



  ★ detik  

Rabu, 25 Maret 2015

Jembatan Soekarno di Manado

Mangkrak 12 Tahun, Jembatan Soekarno Akhirnya Tersambunghttp://images.detik.com/content/2015/03/25/4/075842_jembatan7.jpgJembatan Soekarno (Suhendra-detikFinance)

Jembatan Ir Soekarno di Manado, Sulawesi Utara, akhirnya kini sudah tersambung utuh, setelah sempat mangkrak hampir 12 tahun semenjak groundbreaking Oktober 2003, di era Presiden Megawati Soekarnoputri.

Kontraktor proyek ini adalah BUMN konstruksi PT Hutama Karya (HK)‎. HK harus bertahun-tahun menyelesaikan proyek yang didanai secara multiyears oleh APBN ini, hingga akhirnya berhasil menyambungkan kedua sisi jembatan yang lokasinya di Teluk Manado, Jalan Piere Tendean (Boulevard).

Kepala Divisi Jalan dan Jembatan HK, Suroto mengatakan pihaknya sudah menyelesaikan penyambungan jembatan pada Desember 2014. Namun untuk menyelesaikan sempurna hingga 100%, proyek ini hingga dinyatakan layak operasi masih butuh waktu.

"Jembatan sudah menyambung Desember (2014), ini sudah sesuai target," kata Suroto kepada detikFinance, Selasa (24/3/2015).

Menurut Suroto, proses pengerjaan fisik proyek ini hanya menyisakan bagian pinggir batas jembatan (barrier), pengaspalan lantai jembatan, pemasangan lampu jembatan termasuk pada kabel-kabel jembatan. Semua proses ini harus ditender lagi, sehingga masih butuh waktu hingga sampai selesai dan beroperasi.

Suroto mengatakan, selama proses percepatan pembangunan proyek yang sudah bertahun-tahun bergulir ini memang banyak hambatan. Misalnya saat proses penyambungan bentang tengah ada hambatan cuaca curah hujan yang tinggi, aktivitas gempa yang kerap terjadi di Manado, dan lainnya termasuk bencana banjir yang sempat terjadi di Manado beberapa waktu lalu.

"Dampak gempa terhadap kegiatan konstruksi, nggak apa-apa," katanya.

Seperti diketahui, mantan Presiden Megawati Soekarnoputri telah memulai peresmian pembangunan Jembatan Ir Soekarno di Kota Manado, Sulawesi Utara pada 12 Oktober 2003.

Pembangunan Jembatan Soekarno memiliki panjang sekitar 625 meter, lebar 7 meter, serta tinggi 18 meter menelan dana sekitar Rp 225 miliar dari APBN. Jembatan tersebut akan melewati Sungai Tondano, dan merupakan bagian dari Manado Ring Road yang menjadi pendorong percepatan pembangunan di Sulawesi Utara.(hen/dnl)

Penampakan Terbaru Jembatan Soekarno di Manadohttp://images.detik.com/content/2015/03/25/4/065054_jembatan8.jpgBila Anda berkesempatan datang ke Kota Manado di Sulawesi Utara (Sulut), khususnya di Jalan Piere Tendean (Boulevard), Anda berkesempatan melihat sebuah proyek monumental di Indonesia Timur, yaitu Jembatan Ir Soekarno yang sempat mangkrak kurang dari 12 tahun. Jembatan sepanjang 625 m dengan teknologi cable stayed ini, memotong sisi paling menjorok ke daratan Teluk Manado.

Pantauan detikFinance, Selasa (2‎4/3/2015), sudah tak terlihat kegiatan konstruksi di kawasan proyek ini. Kondisi bangunan jembatan sudah terlihat sempurna dan tersambung utuh. Berbeda dengan kondisi Oktober tahun lalu, yang masih dalam proses penyambungan antara bentang tengah dengan dua sisi jalan penghubung yang membujur utara-selatan.

Di Lokasi proyek, khususnya di sisi teratas jembatan, hanya terlihat mesin-mesin konstruksi seperti diesel, alat-alat konstruksi lainnya yang masih terlihat bergeletakan di atas lantai jembatan tak beraturan.‎ Juga terlihat beberapa pekerja yang sedang merapikan peralatan kerja mereka.

"Iya ini sudah tersambung bulan kemarin, sekarang masih sisa pekerjaan batas pinggir jembatan," kata seorang pekerja saat ditemui detikFinance di lokasi.

Selain fisik jembatan, juga terlihat tower crane (TC) berwarna merah menjulang tinggi, melampaui tinggi jembatan‎. Tower crane ini menjadi penunjang proses penyelesaian proyek termasuk dalam proses penyambungan sisi tengah jembatan.

Suasana langit petang yang dominan oranye, menghiasi bangunan jembatan yang dihiasi warna kuning kabel-kabel baja yang terlihat gagah menahan bentang jembatan. Di sisi paling atas tiang jembatan, terlihat logo HK atau Hutama Karya selaku kontraktor proyek‎ ini, juga logo Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menghiasi sisi tiang bentang tengah jembatan.

Keberadaan jembatan ini bak bangunan raksasa bagi perahu-perahu penumpang dan nelayan yang bersandar di Teluk Manado. Beberapa bangunan rumah warga dan ruko-ruko tampak berjejer di sekitar teluk yang juga berdekatan dengan lokasi jembatan.

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pembangunan jembatan ini menemui beberapa kendala teknis dalam pengerjaannya yang mengakibatkan keterlambatan. Kendala-kendala itu yakni perubahan desain pada pondasi, perubahan spesifikasi beton K-500 dari beton konvensional menjadi beton bervolume besar pada pile cap dan pylon.

Selain itu, ada pergantian form traveller dari model cantilever menjadi underslang, pelaksanaan uji pembebanan traveller, juga peninjauan kembali desain main span oleh independet proven checker (IPC).

Seperti diketahui, Megawati Soekarnoputri telah memulai peresmian pembangunan Jembatan Ir Soekarno di Kota Manado, Sulawesi Utara pada 12 Oktober 2003 saat menjabat presiden.

Pada masa awal pengerjaannya, Jembatan Soekarno sempat ditargetkan selesai 2005, kemudian mundur lagi menjadi 2009, dan 2012. Bahkan pada masa Menteri Pekerjaan Umum dijabat Djoko Kirmanto, konstruksi proyek ini ditargetkan selesai akhir 2014.
Jembatan Soekarno Diresmikan Mei 2015
http://images.detik.com/content/2015/03/25/4/jembsoekarnogong4.jpgMasyarakat Manado (Sulawesi Utara) dan sekitarnya bakal bisa menikmati fasilitas Jembatan Ir Soekarno di Teluk Manado dalam waktu dekat. Targetnya 1-2 bulan lagi, jembatan dengan bentang mencapai 625 meter dan tinggi 18 meter ini bisa diresmikan dan segera beroperasi.

Kepala Divisi Jalan dan Jembatan PT Hutama Karya (Persero)‎ selaku kontraktor proyek ini mengatakan, bila tak ada aral melintang maka Mei 2015 jembatan sudah bisa diresmikan. Jembatan ini sempat mangkrak hampir 12 tahun.

"Peresmian rencananya Mei 2015, yang meresmikan pastinya Menteri PU. Mudah-mudahan Pak Jokowi bisa hadir," kata Suroto kepada detikFinance, Selasa (24/3/2015).

Suroto mengatakan, saat ini sisa kegiatan fisik jembatan hanya di sisi pinggir-pinggir pembatas jembatan. Lalu pemasangan lampu, dan pengaspalan lantai jembatan.‎ Semuanya masih dalam proses tender.

Jembatan ini akan mempersingkat dan mempermudah masyarakat yang melewati bibir Teluk Manado. Saat ini kendaraan yang akan menuju utara-selatan atau sebaliknya di sisi Kota Manado harus melipir di Teluk Manado, yang menjorok ke daratan. Posisi jembatan memotong sisi cerukan teluk, sehingga pengguna jalan bisa langsung menyeberangi teluk dengan jembatan ini.

"Dengan adanya jembatan ini maka masyarakat tak perlu memutari teluk," katanya.

Pembangunan Jembatan Soekarno di Manado dimulai sejak era mantan presiden Megawati Soekarnoputri yaitu 12 Oktober 2003. Jembatan ini sempat ditargetkan tuntas 2009, namun terus molor‎. Jembatan ini menggunakan dana APBN kurang lebih Rp 225 miliar.(hen/hds)



  ★ detik  

Jepang Anggap Kemitraan dengan Indonesia Sangat Penting

Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama dalam bidang pertahanan yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Jend. Nakatani dari Jepang di Tokyo, 23 Maret 2015 (sumber: AFP Photo/Franck Robichon)

Mengawali kunjungan resminya di Jepang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan ibu negara melakukan pertemuan dengan Kaisar Akihito dan Permaisuri Michiko di Imperial Palace, Istana Akasaka. Kedua pemimpin menyambut baik hubungan bilateral yang dekat selama ini dan berharap hubungan tersebut dapat terus ditingkatkan.

Selepas pertemuan dengan Kaisar Akihito, Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe di Kantor PM Jepang. Dalam pertemuan, Jokowi dan PM Jepang bertekad untuk memperkuat kerja sama bilateral di berbagai bidang.

Di bidang ekonomi, disepakati general review terhadap Indonesia–Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA) untuk segera diselesaikan dan mengedepankan pendekatan win-win sehingga dapat lebih menyeimbangkan neraca perdagangan bilateral kedua negara. Selain itu juga disepakati dimulainya pembahasan mengenai renegosiasi Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Dalam konteks investasi, Jokowi menyampaikan rencana pembangunan di Indonesia khususnya terkait dengan infrastruktur. Jokowi menekankan adanya banyak peluang bagi investor Jepang untuk berinvestasi di berbagai sektor seperti pembuatan pembangkit tenaga listrik, pembangunan 24 pelabuhan, pembuatan 1.000 kilometer dan perbaikan jalan tol, pembangunan 15 bandara baru dan merenovasi yang lama, pembangunan MRT di kota-kota metropolitan dan kota besar di Indonesia, serta pembangunan kawasan ekonomi khusus di luar Jawa.

Terkait hal ini, kedua pemimpin menyambut baik rencana kerja sama infrastruktur dalam pembangunan Mass Rapid Transport (MRT) di Jakarta dan proyek jalur kereta Jawa-Sumatra interconnection transmission line. Selanjutnya kedua pemimpin juga meluncurkan Promosi (Japan-Indonesia Investment and Export Promotion Initiative) dalam upaya meningkatkan kerja sama perdagangan dan promosi.

Dalam hal kerja sama maritim, Indonesia dan Jepang sepakat membentuk forum kerja sama maritim, khususnya membahas keamanan maritim, infrastruktur maritim (program tol laut), peningkatan kapasitas untuk bidang kerja dan industri perikanan. Hal ini sejalan dengan upaya Indonesia untuk mengembangkan poros maritim.

Di bidang people-to-people contact, kedua pemimpin menyambut baik penerapan bebas visa baik oleh Jepang bagi WNI, maupun rencana Pemerintah Indonesia untuk memberikan bebas visa bagi warga Jepang yang berkunjung.

Jokowi juga menyambut baik Jenesys Project (Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths) yang bertujuan memberikan pengertian mengenai masing-masing budaya melalui pertukaran pelajar.

Selain itu Jokowi dan Abe juga menyepakati kerja sama dalam persiapan dan pelaksanaan Asian Games yang akan dilaksanakan di Jakarta tahun 2018.

Terkait dengan kerja sama politik dan keamanan, kedua pemimpin menyambut baik dimulainya forum 2+2 antar Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan kedua negara dalam waktu dekat.

Pertemuan juga menyepakati beberapa MoU antara Kementerian Perdagangan dan BPKM dengan Japan External Trade Organization (Jetro) on Cooperation in Trade and Industry, dan antara Kementerian Pertahanan RI dan the Ministry of Defence of Japan on Cooperation and Exchanges in the Field of Defense.

Dalam kesempatan pertemuan bilateral, Jokowi mengundang Abe untuk menghadiri KTT Asia Afrika (KAA) dan peringatan 60 KAA yang akan dilaksanakan tanggal 22-24 April 2015 di Jakarta dan Bandung.

Jepang juga merupakan mitra dagang nomor tiga terbesar Indonesia dengan nilai US$ 40,2 miliar di tahun 2014. Dari segi investasi, nilai investasi Jepang adalah nomor dua terbesar bagi Indonesia dengan nilai US$ 2,7 miliar di tahun 2014, dan ada sekitar 486.000 wisatawan Jepang yang berkunjung ke Indonesia di tahun 2014.

  ★ Beritasatu  

Selasa, 24 Maret 2015

Indonesia-Rusia Canangkan Kerjasama Keamanan Cyber

http://cdn.sindonews.net/dyn/620/content/2015/03/23/40/980399/indonesia-rusia-canangkan-kerjasama-keamanan-cyber-pKR.jpgiliustrasi

Indonesia dan Rusia dilaporkan tengah membangun sebuah kerjasama dalam bidang keamanan informasi. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Telekomunikasi dan Media Massa Rusia Alexey Volin.

Pria yang pernah bekerja di Indonesia itu mengatakan, Rusia dan Indonesia dalam kurun waktu dua tahun terakhir sudah mulai membahas mengenai kerjasama keamanan informasi.

"Dalam dua tahun terakhir kami sudah mengirimkan proposal kepada mitra kami di dunia mengenai keamanan internet. Banyak negara, termasuk Indonesia mendukung ide yang kami ajukan," ucapnya saat ditemui awak media di Jakarta pada Senin (23/3/2015).

Menurutnya, alasan utama negara-negara tersebut menyetujui ide yang disampaikan Rusia adalah karena semuanya sepaham, bahwa internet harus menjadi media yang aman dan stabil.

"Sebagai pengguna, apa yang kita inginkan? Kita pasti mengingkan sebuah koneksi yang aman, yang membut kita terbebas dari aksi kriminal dan tentu saja kita menginginkan sebuah jaringan yang stabil," imbuhnya.(esn)




  ★ sindonews  

PTDI Kembangkan Pesawat N-245

http://jakartagreater.com/wp-content/uploads/2015/03/n-245.jpgN-245, varian CN-235 untuk 30-50 penumpang (Jakartans)

PT Dirgantara Indonesia sedang mempertimbangkan pengembangan pesawat angkut taktis CN235 menjadi varian komersial angkut penumpang.

Perusahaan telah mengeksplorasi konsep varian pesawat yang diberinama N245, dan percaya bisa dibangun dua prototipe-nya pada tahun 2017-2018, ujar direktur perusahaan produksi Arie Wibowo.

Produsen menjelaskan varian ini bisa membawa 35-50 penumpang, untuk penerbangan singkat segmen daerah.

Wibowo mengatakan kepada Flightglobal di Langkawi International Maritime dan Aerospace Exhibition 2015, PTDI dipercaya bisa mengembangkan varian baru dan menghasilkan dua prototipe dengan kucuran dana $ 200-250 juta yang berasal dari pemerintah Indonesia.

Dirgantara Indonesia telah memiliki lini produksi yang aktif di dunia untuk CN235. Membuat varian komersial akan melibatkan kembali perancangan ekor pesawat menggantikan ramp CN 235 yang ada. Membangun N245 akan memerlukan serangkaian stasiun produksi alternatif, selain lini produksi utama yang ada saat ini.

Mesin juga akan berubah ke Pratt & Whitney PW127, dari General Electric CT7 yang digunakan CN235 ini.

Dirgantara Indonesia mendesain N245 beroperasi pada 25.000 kaki, lebih tinggi dari ketinggian operasi CN235.

PTDI berkeyakinan N245 akan mengisi ceruk antara N219 -yang sedang dibangun, yang menargetkan segmen yang sekarang dilayani oleh Twin Otter dan Cessna Caravan- dan seri ATR.(FlightGlobal)

   JKGR  

Senin, 23 Maret 2015

Menteri Susi Nangis Gara-gara Kapal 'Jumbo' Maling Ikan Dituntut Ringan

http://images.detik.com/content/2015/03/23/4/susinangis.jpgMenteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meneteskan air mata terkait tuntutan jaksa di Pengadilan Negeri Ambon, Maluku, pekan lalu soal kasus kapal MV Hai Fa. Nakhoda dan awak kapal pengangkut ikan yang diduga mencuri ikan ini hanya dituntut ringan.

Peristiwa ini terjadi setelah Susi bertemu dengan perwakilan Kepala Staf Angkatan Laut AS di lantai 7 Gedung Mina Bahari I, Senin (23/3/2015). Susi yang semula akan menyampaikan hasil pertemuannya dengan Angkatan Laut AS, justru langsung membahas persoalan hasil tuntutan sidang soal Kapal MV Hai Fa.

Di depan para awak media, dan dampingi oleh Ketua Satgas Anti Ilegal Fishing Mas Achmad Sentosa dan Sekjen KKP Syarif Widjaja, sempat menyampaikan keberatannya terhadap hasil tuntutan persidangan Pengadilan Negeri Ambon.

"Secara hasil setelah kita teliti dari hasil itu sangat mengecewakan," kata Susi yang memakai kebaya hijau muda.

Setelah menyampaikan pernyataan itu, tiba-tiba wajah Menteri Susi langsung berubah dan terlihat sedih.

"Saya very very sad, saya marah, mau menangis, kerja capek-capek tengah malam hasilnya begini," katanya dengan nada terisak, sambil menundukkan kepala, dan mengusap air matanya.

"Pada saat kita seperti ini memberantas illegal fishing kok ada hal begini?" tanyanya dengan wajah sedih.


Sidang tuntutan umum kepada kapal MV Hai Fa yang diduga melakukan praktik illegal fishing atau pencurian ikan, dilakukan di Pengadilan Negeri Ambon pekan lalu. Hasilnya, sang nakhoda kapal asal China Zhu Nian Lee hanya dituntut denda Rp 200 juta atau subsider hukuman penjara selama 6 bulan.

Zhu diduga melanggar tindak pidana pasal 100, Undang-Undang No 31/2004 tentang Perikanan. Hal itu terjadi, karena ditemukan jenis ikan hiu martil yang dilarang diekspor. Penjatuhan tuntutan kepada Zhu juga jauh lebih ringan dari tuntutan awal, yaitu denda maksimal Rp 250 juta.

"Nakhoda melakukan tindak pidana, pasal 100, Undang-undang No 31/2004 tentang perikanan. Menjatuhkan pidana denda Rp 200 juta, subsider 6 bulan kurungan kepada nakhoda kapal MV Hai Va Zhu Nian Lee dan membayar perkara sidang Rp 10.000," begitu bunyi petikan hukuman di Pengadilan Negeri Ambon, Maluku, Jumat (20/03/2015).

  detik  

Dolar AS Naik, Ini Kelanjutan Kapal Filipina di PT PAL

http://us.images.detik.com/content/2015/01/26/1036/080958_ssvfilipina.jpgSSV PT PAL untuk Filipina

Pengerjaan dua unit kapal perang Strategic Sealift Vessel (SSV-123 meter) pesanan Filipina senilai US$ 90 juta dipastikan jalan terus dan tidak terpengaruh oleh anjloknya kurs rupiah terhadap dolar AS.

Direktur Utama (Dirut) PT PAL Indonesia (Persero), M. Firmansyah Arifin, mengatakan produksi dua kapal tersebut diprediksikan akan selesai sesuai jadwal, yakni selesai pada awal 2017 mendatang.

“Karena saat dilakukan kontrak sudah menyesuaikan dengan kurs dolar AS, utamanya untuk kebutuhan bahan baku baja dari supplier. Sehingga kendati dolar AS naik, namun tidak ada masalah dengan kelanjutan proses produksi,” kata Firmansyah seusai penyerahan beasiswa kepada 15 mahasiswa di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Hikam Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu (21/3/2015).

Proses produksi untuk dua kapal SSV-123 meter tersebut saat ini sudah memasuki tahap pembuatan rangka. Dari dua kapal tersebut masing-masing pengerjaannya sudah mencapai sekitar 40% dan 20%.

Selain Filipina, negara di Asia Tengah juga menyatakan ketertarikannya akan produksi kapal perang dari PT PAL. Hanya saja sejauh ini Firmansyah belum berani menyebut negara yang dimaksud karena sedang dalam proses negoisasi. “Tidak hanya Filipina saja yang tertarik untuk memesan kapal dari kami, namun juga ada negara di Asia Tengah,” jelas dia.

Kapal perang itu memiliki ukuran panjang 123 meter dan lebar 21,8 meter serta mampu menempuh jarak 9.630 mil laut dan melaju selama 30 hari dengan kecepatan maksimal mencapai 16 knot ditopang mesin berkapasitas 2x 2.920 kW. Kapal tipe pengangkut tersebut memiliki kapasitas 10.300 ton dengan draft 6 meter. Kapal ini mampu mengangkut sebanyak empat tank, empat truk, satu mobile hospital, dua jeep, dan dua heli.

Selain memproduksi kapal perang untuk Filipina, PT PAL saat ini juga menggandeng Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) Belanda untuk membuat dua kapal jenis Perusak Kawal Rudal 105 meter (PKR-10514). Kapal senilai US$220 juta tersebut untuk memenuhi kebutuhan Alutsista TNI Angkatan Laut (AL) RI. Keberadaan kapal tersebut diproyeksi untuk memperkuat patroli dan perang dalam menjaga perairan RI.

“Kerjasama dengan Damen ini sudah on the track karena Damen merupakan industri ternama pembuatan kapal di Eropa yang berpusat di Belanda,” ujarnya.

PKR merupakan kapal canggih yang memiliki kemampuan di bawah air, di permukaan dan di atas air. Diharapkan pengerjaan dua kapal tersebut juga selesai pada 2017 mendatang. Sejak 1980 lanjut dia PT PAL Indonesia telah menyelesaikan lebih dari 240 unit kapal berbagai jenis dan ukuran, baik kapal perang maupun niaga. Untuk kapal niaga, PT PAL telah membangun kapal hingga ukuran 50.000 DWT.

“Sedangkan untuk kapal jenis frigate yakni PKR-105 PAL bekerjasama dengan Damen yang telah berpengalaman dalam membangun Kapal Patroli Cepat [FBP mulai 14 meter hingga 60 meter]. Jenis lain yang telah dibangun adalah Kapal Landing Platform Dock [LPD-125 meter],” tambah dia.

  solopos  

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More