Setneg Batalkan Mobil Mewah

Tolak Mercedes, Menteri Era Jokowi Disarankan Pakai EsemkaPameran yang berlangsung mulai Sabtu (10/11) ini merupakan ajang pameran sekaligus peluncuran mobil Esemka Rajawali, Esemka Bima, dan Bus Panggung Esemka, (SINDOphoto)

Joko Widodo (Jokowi) bisa gunakan mobil Esemka terkait penolakannya terhadap mobil dinas menteri jenis Mercedes Benz.

"Kalau mau, Jokowi pakai Esemka saja secara nasional. Tapi kalau hanya Mercy dan mobil lama, bukan substansi yang dipertimbangkan sebagai penyelamatan uang negara," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Demokrat Max Sopacua saat dihubungi wartawan, Rabu (10/9/2014).

Menurutnya presiden terpilih Jokowi melakukan pencitraan terkait penolakan menggunakan mobil dinas Mercedes Benz untuk menterinya.

"Saya kira ini era pencitraan, kalau pengin pencitraan yang nyata dong, kalau urusan mobil itu hanya berapa menteri, apakah artinya pencitraan," ucapnya.

Terakhir kata Max, sesuai dengan peraturan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyiapkan mobil dinas untuk pemerintahan ke depan.

"Sesuai peraturan, Pak SBY menyiapkan mobil-mobil untuk pemerintah ke depan itu suatu keharusan, sekarang lebih membanggakan," pungkasnya.(maf)Setneg Batalkan Mobil Mewah Menteri JokowiJoko Widodo, (SINDOphoto)

Kantor Sekretariat Negara (Setneg) akhirnya tak melanjutkan pengadaan mobil mewah menteri untuk kabinet Jokowi.

Sekretaris Setneg Taufik Sukasah mengatakan, pembatalan rencana pengadaan kendaraan dinas menteri untuk era presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi), karena memperhatikan aspirasi publik.

"Seiring perkembangan aspirasi publik, Kementerian Sekretariat Negara memutuskan bahwa pengadaan kendaraan dinas menteri atau pejabat setingkat menteri tidak dilanjutkan," kata Taufik Sukasah saat jumpa pers di Gedung Utama Setneg, Jakarta, Rabu (10/9/2014) malam.

Pemilihan kendaraan dinas bagi para menteri atau pejabat setingkat menteri utamanya terkait dengan jenis, harga dan spesifikasinya, lanjut Sukasah, akan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK).

Dia mengatakan, pengadaan kendaraan dinas bagi para menteri dan para pejabat setingkat menteri pada pemerintahan mendatang, sesungguhnya adalah bagian dari pelaksanaan tugas yang harus diselesaikan.

Akan tetapi, kata dia, Setneg memahami dengan seksama dinamika yang berkembang di publik, terkait pengadaan kendaraan dinas bagi para menteri atau pejabat setingkat menteri itu.

Proses lelang yang telah dilaksanakan dan dilakukan secara terbuka, transparan, akuntabel dan sesuai peraturan perundangan. Antara lain memanfaatkan sistem e-procurement itu telah selesai dilaksanakan.

"Namun sampai saat ini belum ada anggaran negara yang dikeluarkan untuk pengadaan kendaraan dinas bagi para menteri atau pejabat setingkat menteri tersebut," tuturnya.

Dia membantah dihentikannya pengadaan kendaraan dinas menteri itu karena adanya saran dari pihak presiden terpilih Jokowi.

"Sesuai dengan perkembangan dinamika di masyarakat, supaya tidak ada kesalahpahaman, maka kebijakannya diserahkan ke pemerintahan mendatang," pungkasnya.(maf)Sudah Tradisi Menteri Pakai Mobil MewahIlustrasi mobil menteri

Para menteri menggunakan mobil mewah dalam kegiatan operasional, dinilai sudah merupakan tradisi dan sulit diubah.

Pengamat politik LIPI Siti Zuhro mengatakan, setiap ganti pemerintahan ganti mobil baru. Menurutnya, jika tradisi ini diubah di era Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), tentu bagus dan perlu diapresiasi.

"Kalau tradisi itu hendak disudahi oleh Jokowi di pemerintahannya akan sangat bagus," kata Siti Zuhro kepada Sindonews, Rabu 10 September 2014.

Dia mengatakan, asalkan Jokowi tulus dan bukan melakukan politik pencitraan terhadap rakyat Indonesia. Menurutnya, pemimpin yang sederhana dan merakyat sudah saatnya dibuktikan di level kepemimpinan nasional agar kepercayaan rakyat segera pulih.

"Asalkan itu dilakukan tulus karena pertimbangan kondisi APBN yang cenderung defisit, bukan karena politik pencitraan," imbuhnya.

Penolakan mobil mewah oleh Jokowi akan berdampak positif ketika diikuti oleh perbuatan yang konsisten para pembantunya dan jajaran birokrasi di bawahnya.

"Konsistensi ini yang akan disoroti publik secara kritis ke depan," tukasnya.(maf)Pemerintahan Baru Diminta Gunakan Mobil Dalam NegeriMenteri Perindustrian MS Hidayat (Dok Okezone)

Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat meminta agar mobil dinas pemerintahan baru produksi dalam negeri.

"Saya sebagai Menperin minta, agar mobil dinas dibuat di dalam negeri, mulai dari Kijang Avanza, sampai Mercedez, itu assembling Indonesia. Mesti diutamakan," ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (12/9/2014).

Menurutnya, pemerintahan saat ini menggunakan mobil impor dan dibiarkan begitu saja. Seharusnya mengutamakan mobil yang dibuat di Indonesia.

"Kemarin itu impor, tapi saya baru masuk kabinet, jadi gunakan mobil impor. Seharusnya diutamakan yang diproduksi dalam negeri. Mulai dari Mercy, BMW, Kijang, Inova, Avanza, silakan pilih," jelasnya.

Sementara, mengenai mobil yang cocok untuk kementerian periode mendatang, bahwa lebih baik menggunakan mobil kecil, mengikuti cara negara luar.

"Dulu saya pernah ikut rombongan presiden ke India, pada waktu ada pertemuan bilateral, saya lihat perdana menterinya pakai mobil kecil/lokal. Mungkin mobil LCGC, boleh juga," ujarnya.(kri)Demokrat Minta Kabinet Jokowi Pakai Mobil EsemkaMobil Esemka yang menjadi mobil dinas Jokowi ketika menjadi Wali Kota Solo (Dok SINDOphoto)

Polemik mobil mewah kabinet pemerintahan Jokowi masih terus berlanjut. Jokowi akhirnya menolak pembelian mobil Mercedes-Benz karena dianggap pemborosan.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua menyarankan, supaya Jokowi dan kabinetnya memakai mobil Esemka. Mobil ini pernah populer saat Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Solo.

"Pak Jokowi tidak mau pakai Mercy kan alasannya pengiritan dan pemborosan. Jadi dicari saja mobil yang tidak boros, saran saya dia dan kabinetnya pakai mobil Esemka," kata Max di kediaman Akbar Tanjung, Jakarta Selasan, Rabu (10/9/2014) malam.

Max menilai, jika Jokowi memakai mobil Esemka tentu akan mengangkat produk dalam negeri. "Jadi kalau mobil itu yang digunakan, itu bisa mengangkat produk nasional juga," tukasnya.

Sementara, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, jika Jokowi konsisten maka akan menggunakan mobil Esemka. Fadli sempat mempertanyakan kelanjutan mobil yang sempat menjadi sorotan publik itu.

"Seharusnya pemerintah yang datang pake mobil Esemka aja, Masih ada enggak tuh mobil Esemka. Kalau mobil Esemka baru itu konsisten," tegas Fadli.(kri)

  ★ Sindonews  

Posted in: Artikel,Mobil