Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Galaila Karen Agustiawan
akhirnya angkat bicara mengenai gagalnya rencana perseroan mengakuisisi
blok migas di Venezuela. Selama ini Karen memilih tidak bicara terlebih
dahulu soal kegagalan itu untuk menjaga kepercayaan dunia
Internasional.
"Tidak benar Pertamina itu bungkam. Kita sudah tanda tangan 5 SPA dan
kita harus hormati karena ada legal implikasinya. Nantinya Pertamina
bisa tidak dipercaya untuk mengakuisisi perusahaan lain. Jadi nanti
mereka bilang Pertamina ember, padahal Pertamina bukan ember," ucap
Karen dalam konfrensi pers di kantornya, Jakarta (27/2).
Karen menegaskan sudah menandatangani 5 SPA. Namun dia masih
merahasiakan negara mana saja yang sudah ditandatanganinya. "Kami
menunggu persetujuan negara setempat, sabar dulu," ucap Dahlan.
Karen sedikit menjelaskan, dalam akuisisi blok migas di negara lain,
setelah menandatangani SPA belum bisa dipastikan Pertamina bisa masuk.
Sebab harus menunggu persetujuan pemegang saham dan persetujuan negara
tersebut. Oleh karena itu Pertamina tidak mau mengumbar terlebih dahulu
sebelum ada kepastian.
"Setelah ada SPA, ada dua hal lagi yaitu persetujuan pemegang saham
dan negara yang ingin kita masuk. Walaupun kita sudah SPA belum tentu
kita bisa masuk. SPA yang lain 4 kami masih menunggu negara dan
pemerintah setempat," tutupnya.
Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan
akhirnya buka suara mengenai kegagalan Pertamina untuk membeli saham
salah satu anak perusahaan asal Amerika Serikat di Venezuela. Dahlan
mengaku biaya yang dibutuhkan untuk mengakuisisi aset tersebut tidak
layak.
"Pemerintah dalam pengertian pemegang saham, dalam pengertian BUMN,
akhirnya tidak menyetujui itu (akuisisi aset di Venezuela), ternyata ada
permintaan capex tambahan," ujar Dahlan kepada wartawan di Jakarta,
Jumat (13/31).
Dahlan mengaku, setelah menunggu lama, Pertamina akhirnya mendapatkan
kepastian dari Venezuela perihal pembelian aset tersebut setelah
menunggu lebih dari setengah tahun. Namun, pembelian aset tersebut
membutuhkan anggaran tambahan sehingga menjadi tidak layak lagi bagi
kondisi keuangan Pertamina.
"Semula biayanya katakanlah 400, dengan adanya permintaan tambahan
itu menjadi dua kali lipat. Itu menjadi tidak feasible. Sehingga RUPS
tidak menyetujui dan saya juga. Tapi kalau harganya sama dengan awal,
ini akan jalan terus," jelas dia.(mdk/noe)
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.