Capai 91,2% dari Target
Pemerintah mencatat, realisasi belanja negara (sementara) mencapai Rp 1.810 triliun atau 91,2% dari pagu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 sebesar Rp 1.984,1 triliun, utamanya dialokasikan pada sektor produktif, khususnya infrastruktur dan program kesejahteraan sosial.
"Kondisi fiskal 2015 dalam situasi yang aman sehingga stabilitas perekonomian terjaga dengan baik secara berkesinambungan," ungkap Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam siaran persnya yang diterima detikFinance, Minggu (3/1/2016).
Bambang menjelaskan, realisasi anggaran transfer ke Daerah dan Dana Desa (sementara) tahun 2015 mencapai Rp 623 triliun atau sebesar 93,7% dari pagu dalam APBNP 2015 sebesar Rp 664,6 triliun, di mana anggaran dana desa yang mulai dialokasikan mulai 2015 sebesar Rp 20,8 triliun telah disalurkan seluruhnya.
Program dana desa ini sangat penting untuk mendorong aktivitas ekonomi di daerah dan mendukung pemerataan pembangunan.
Sementara itu, realisasi pendapatan negara (sementara) mencapai Rp 1.491,5 triliun (total penerimaan pajak, bea dan cukai, penerimaan negara bukan pajak/PNBP) atau 84,7% dari sasaran dalam APBNP 2015 sebesar Rp 1.761,6 triliun.
Dari realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.235,8 triliun, atau 83% dari target APBNP 2015 sebesar Rp 1.489,3 triliun. Tantangan utama pada aspek penerimaan ini adalah pada perlambatan ekonomi dan perlunya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang akan terus diupayakan dengan reformasi perpajakan.
Hal yang menarik, di tengah melambatnya perekonomian, secara nominal pendapatan dari PPh Non Migas mencatatkan peningkatan sehingga mencapai Rp 547,5 triliun atau tumbuh sekitar 19% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2014.
Secara keseluruhan Pajak Non Migas tumbuh sekitar 12% sebesar Rp 1.005,7 triliun, dengan demikian total penerimaan pajak gross adalah sebesar Rp 1.150 triliun (termasuk alokasi kas untuk restitusi pajak) dan total penerimaan pajak netto adalah sebesar Rp 1.055 triliun.
Berdasarkan realisasi (sementara) pendapatan negara sebesar Rp 1.491,5 triliun dan belanja negara sebesar Rp 1.810,0 triliun, maka realisasi defisit anggaran dalam APBNP 2015 mencapai Rp 318,5 triliun atau 2,8% dari PDB, di bawah ketentuan maksimal 3% mengacu pada UU no 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Realisasi ini lebih tinggi dari target defisit anggaran dalam APBNP 2015 Rp 222,5 triliun (1,9% dari PDB).
Dengan defisit tersebut, berimplikasi pada peningkatan realisasi pembiayaan anggaran yang mencapai Rp 329,4 triliun atau 147,3% dari target dalam APBNP 2015 sebesar Rp 222,5 triliun, realisasi pembiayaan anggaran tersebut berasal dari pembiayaan dalam negeri (neto) sebesar Rp 309,3 triliun dan pembiayaan luar negeri (neto) sebesar Rp 20,0 triliun.
Berdasarkan realisasi defisit anggaran sebesar Rp 318,5 triliun dan realisasi pembiayaan anggaran sebesar Rp 329,3 triliun, maka pelaksanaan APBNP 2015 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 10,8 triliun.
"Tentu ada rasa tidak puas dari pencapaian tersebut di atas, namun saya juga bersyukur bahwa hasil yang dicapai tersebut adalah hasil yang terbaik di tengah perlambatan ekonomi global yang berimbas kepada ekonomi domestik khususnya disebabkan oleh menurunnya harga dan permintaan komoditi dari negara mitra dagang Indonesia seperti Tiongkok dan Eropa," kata Bambang. (mkl/drk)
Pemerintah mencatat, realisasi belanja negara (sementara) mencapai Rp 1.810 triliun atau 91,2% dari pagu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 sebesar Rp 1.984,1 triliun, utamanya dialokasikan pada sektor produktif, khususnya infrastruktur dan program kesejahteraan sosial."Kondisi fiskal 2015 dalam situasi yang aman sehingga stabilitas perekonomian terjaga dengan baik secara berkesinambungan," ungkap Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam siaran persnya yang diterima detikFinance, Minggu (3/1/2016).
Bambang menjelaskan, realisasi anggaran transfer ke Daerah dan Dana Desa (sementara) tahun 2015 mencapai Rp 623 triliun atau sebesar 93,7% dari pagu dalam APBNP 2015 sebesar Rp 664,6 triliun, di mana anggaran dana desa yang mulai dialokasikan mulai 2015 sebesar Rp 20,8 triliun telah disalurkan seluruhnya.
Program dana desa ini sangat penting untuk mendorong aktivitas ekonomi di daerah dan mendukung pemerataan pembangunan.
Sementara itu, realisasi pendapatan negara (sementara) mencapai Rp 1.491,5 triliun (total penerimaan pajak, bea dan cukai, penerimaan negara bukan pajak/PNBP) atau 84,7% dari sasaran dalam APBNP 2015 sebesar Rp 1.761,6 triliun.
Dari realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.235,8 triliun, atau 83% dari target APBNP 2015 sebesar Rp 1.489,3 triliun. Tantangan utama pada aspek penerimaan ini adalah pada perlambatan ekonomi dan perlunya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang akan terus diupayakan dengan reformasi perpajakan.
Hal yang menarik, di tengah melambatnya perekonomian, secara nominal pendapatan dari PPh Non Migas mencatatkan peningkatan sehingga mencapai Rp 547,5 triliun atau tumbuh sekitar 19% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2014.
Secara keseluruhan Pajak Non Migas tumbuh sekitar 12% sebesar Rp 1.005,7 triliun, dengan demikian total penerimaan pajak gross adalah sebesar Rp 1.150 triliun (termasuk alokasi kas untuk restitusi pajak) dan total penerimaan pajak netto adalah sebesar Rp 1.055 triliun.
Berdasarkan realisasi (sementara) pendapatan negara sebesar Rp 1.491,5 triliun dan belanja negara sebesar Rp 1.810,0 triliun, maka realisasi defisit anggaran dalam APBNP 2015 mencapai Rp 318,5 triliun atau 2,8% dari PDB, di bawah ketentuan maksimal 3% mengacu pada UU no 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Realisasi ini lebih tinggi dari target defisit anggaran dalam APBNP 2015 Rp 222,5 triliun (1,9% dari PDB).
Dengan defisit tersebut, berimplikasi pada peningkatan realisasi pembiayaan anggaran yang mencapai Rp 329,4 triliun atau 147,3% dari target dalam APBNP 2015 sebesar Rp 222,5 triliun, realisasi pembiayaan anggaran tersebut berasal dari pembiayaan dalam negeri (neto) sebesar Rp 309,3 triliun dan pembiayaan luar negeri (neto) sebesar Rp 20,0 triliun.
Berdasarkan realisasi defisit anggaran sebesar Rp 318,5 triliun dan realisasi pembiayaan anggaran sebesar Rp 329,3 triliun, maka pelaksanaan APBNP 2015 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 10,8 triliun.
"Tentu ada rasa tidak puas dari pencapaian tersebut di atas, namun saya juga bersyukur bahwa hasil yang dicapai tersebut adalah hasil yang terbaik di tengah perlambatan ekonomi global yang berimbas kepada ekonomi domestik khususnya disebabkan oleh menurunnya harga dan permintaan komoditi dari negara mitra dagang Indonesia seperti Tiongkok dan Eropa," kata Bambang. (mkl/drk)
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.