Satu Nelayan Terluka Menurut kemlu China 
Melalui pernyataannya, Beijing meluncurkan protes resmi atas insiden tersebut dan mendesak Indonesia untuk tidak mengambil tindakan yang dapat memperumit situasi. (Dok. Chappy Hakim/Red & White Publishing) ★
Kementerian Luar Negeri China mengklaim bahwa satu nelayan China terluka dalam sebuah insiden ketika kapal milik Angkatan Laut Indonesia menembaki sebuah kapal nelayan China yang diduga melakukan penangkapan ikan ilegal di Kepulauan Natuna.
Angkatan Laut Indonesia menyatakan sudah melepaskan tembakan peringatan ke sejumlah kapal berbendera China. Juru bicara AL menyatakan kepada Reuters bahwa tidak ada korban luka akibat insiden ini.
Indonesia tidak terlibat sengketa maritim dengan China yang mengklaim sebagian besar wilayah di Laut China Selatan. Namun, pemerintah Indonesia menyatakan keberatan atas masuknya Kepulauan Natuna dalam "sembilan garis putus-putus" yang diklaim China.
China menegaskan bahwa pihaknya tidak membantah kedaulatan Indonesia atas Kepulauan Natuna. Namun, pernyataan Kemlu China atas insiden itu menyatakan bahwa insiden itu terjadi di daerah yang memiliki klaim tumpang tindih.
Dalam pernyataan yang dirilis di situs Kemlu China, Minggu (19/6), juru bicara Hua Chunying memaparkan bahwa kapal perang Indonesia merusak salah satu kapal nelayan China dan menahan satu kapal lainnya dengan tujuh orang awak kapal itu.
Hua menyebutkan bahwa polisi air China menyelamatkan nelayan yang terluka, yang kemudian dibawa ke provinsi Pulau Hainan di wilayah selatan untuk menjalani pengobatan.
Melalui pernyataannya, Beijing meluncurkan protes resmi atas insiden tersebut dan mendesak Indonesia untuk tidak mengambil tindakan yang dapat memperumit situasi.
Konfrontasi semacam ini bukan hanya sekali terjadi antara Indonesia dan China. Maret lalu, kapal KM Kway Fey 10078 yang berbendera China tersebut diduga melakukan tindak pencurian ikan di wilayah perairan Natuna pada Sabtu (19/3). Awak kapal Patroli Hiu 11 TNI AL pun mencoba menangkap KM Kway Fey 10078 itu.
Namun, setelah Patroli Hiu 11 TNI AL berhasil mengamankan sedikitnya delapan ABK KM Kway Fey 10078 dan menggiring kapal tersebut ke wilayah Indonesia, muncul kapal penjaga perbatasan atau coast guard China yang melakukan intervensi dan menabrak kapal tangkapan. Kemlu RI segera menyampaikan nota protes akibat insiden ini.
Kedua negara kemudian memutuskan menempuh penyelesaian damai untuk mengakhiri sengkarut konflik, melalui pertemuan dengan delegasi China di Istana Kepresidenan pada pertengahan April. Kedua negara sepakat untuk saling menghormati satu sama lain dan tidak melibatkan pihak di luar kawasan dalam penyelesaian konflik itu. (ama/stu)
Hasyim Djalal Tegaskan Natuna Hak RI
Kapal China yang ditangkap TNI Angkatan Laut di Natuna. (Dok. Dinas Penerangan Angkatan Laut)
Pakar hukum laut internasional Hasyim Djalal menyatakan langkah terakhir Indonesia di perairan Natuna, Kepulauan Riau, yang masuk wilayah laut China Selatan, bisa dibenarkan. Jumat pekan lalu, TNI Angkatan Laut menembaki kapal China yang mencuri ikan di Natuna.
“Indonesia mempertahankan zona ekonomi eksklusifnya sesuai hukum internasional. Hukum laut membenarkan Indonesia membuat zona ekonomi eksklusif. Indonesia punya kedaulatan atas kekayaan alamnya,” kata Hasyim kepada CNNIndonesia.com, Senin (20/3).
Di sisi lain, ujar Hasyim, China berusaha melindungi nelayannya meski telah masuk ke wilayah negara lain. Sebelumnya, China melayangkan protes resmi kepada Indonesia atas insiden penembakan terhadap kapal mereka yang disebut melukai satu nelayan.
Walau mengakui kedaulatan Indonesia atas Natuna, Negeri Tirai Bambu menganggap insiden terjadi di wilayah perairan yang memiliki klaim tumpang-tindih.
“Menurut Indonesia, China salah. Menurut China, perairan itu traditional fishing ground mereka. Tapi tidak pernah ada kesepakatan soal itu dengan Indonesia,” ujar Hasyim usai bertandang ke kantor Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta.
Ayah mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI Dino Patti Djalal itu berkata, Indonesia tidak pernah tahu klaim China yang sesungguhnya apa. “China tidak terlalu menjelaskan soal itu, jadi Indonesia tidak mengerti.”
Terkait permintaan China yang meminta Indonesia tidak mengambil tindakan yang dapat memperumit situasi, Hasyim berpendapat justru China yang membuat sulit.
“Seolah Indonesia disudutkan padahal selama ini tak ada permusuhan. Ini membuat situasi tak enak. (Natuna) itu wilayah kedaulatan Indonesia, dan karenanya menurut hukum Indonesia berhak berbuat sesuatu di situ,” tegas Hasyim.
Mantan diplomat kelahiran Bukittinggi, Sumatra Barat itu berkata, hukum laut internasional menetapkan zona ekonomi eksklusif ialah 200 mil laut dari garis pangkal suatu negara, dan hal ini sudah diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Perairan Indonesia dibagi menjadi tiga bagian, yakni zona laut teritorial, zona landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Zona laut teritorial berjarak 12 mil laut dari garis pangkal ke laut lepas. Di sini, negara berdaulat penuh.
Zona landas kontinen yang merupakan lanjutan dari benua, berjarak paling jauh 200 mil laut dari garis pangkal dan memiliki kedalaman kurang dari 150 meter. Pada zona ini, negara berwenang memanfaatkan sumber daya alam di dalamnya.
Sementara zona ekonomi ekslusif (ZEE) berjarak 200 mil laut dari garis pangkal. Di sini, Indonesia berhak melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam.
Soal kedatangannya ke kantor Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Hasyim berkata ia sekadar menjelaskan soal Natuna dari segi hukum dan hubungan internasional.
“Selebihnya saya serahkan kepada pemerintah (hendak mengambil tindakan apa),” kata Hasyim.
Insiden terbaru antara Indonesia dan China di perairan Natuna pada 17 Juni bermula ketika Kapal Perang TNI AL (KRI) Imam Bonjol-383 yang sedang berpatroli menerima laporan intai udara maritim bahwa ada 12 kapal ikan asing sedang mencuri ikan di Natuna.
KRI Imam Bonjol yang berada di bawah Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) lantas bergerak mendekati kedua belas kapal tersebut. Namun saat didekati, kapal-kapal itu kabur.
KRI Imam Bonjol pun memburu kapal-kapal tersebut dan memberikan peringatan melalui tembakan. Dari beberapa kali tembakan peringatan, satu tembakan mengenai satu kapal berbendera China.
Jokowi Sebut Kedaulatan Harga Mati
Kapal China yang ditangkap TNI Angkatan Laut di Natuna. (Dok. Dinas Penerangan Angkatan Laut)
Juru Bicara Presiden Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan, Presiden Joko Widodo menginstruksikan seluruh jajarannya untuk terus mempertahankan kedaulatan wilayah Indonesia. Arahan ini dikeluarkan Jokowi menyikapi insiden penembakan kapal nelayan China oleh kapal perang TNI Angkatan Laut di perairan Natuna, Jumat pekan lalu.
"Kedaulatan itu nomor satu, harga mati, dan harus dipertahankan," kata Johan menirukan ucapan Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/6).
Jokowi, kata Johan, menegaskan kedaulatan Indonesia harus dijaga tanpa mengurangi hubungan baik dengan seluruh negara, tak hanya China.
Instruksi disampaikan Jokowi kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan yang menyambangi Istana siang tadi.
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I Bidang Pertahanan di Gedung DPR RI sore ini, Menteri Retno pun menyampaikan insiden penembakan kapal China itu.
Luhut berkata, jajarannya saat ini mencari solusi untuk menyelesaikan insiden tersebut. Pencarian solusinya melibatkan ahli hukum laut internasional.
"Kami enggak mau ada ribut dengan China," kata jenderal purnawirawan TNI itu.
Luhut menyatakan, penembakan kapal China oleh TNI AL sesuai prosedur dan pemerintah Indonesia tidak pernah mengakui traditional fishing zone China di kawasan Natuna.
Zona ekonomi ekslusif (ZEE) ialah wilayah perairan yang berjarak 200 mil laut dari garis pangkal. Di sini, Indonesia berhak melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam.
"Tidak ada alasan untuk Indonesia ada persoalan dengan Tiongkok, karena Indonesia pada posisinya sudah jelas semua aturan-aturannya, dari ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif)-nya sudah jelas semua," ucap Luhut.
Secara terpisah, pakar hukum internasional dan mantan diplomat Hasyim Djalal yang pagi tadi menyambangi kantor Kemenkopolhukam berkata serupa. “Menurut Indonesia, China salah. Menurut China, perairan itu traditional fishing ground mereka. Tapi tidak pernah ada kesepakatan soal itu dengan Indonesia.”
Hasyim juga menyatakan TNI AL berhak mengambil tindakan di Natuna. “Indonesia mempertahankan zona ekonomi eksklusifnya sesuai hukum internasional. Di situ (ZEE), Indonesia punya kedaulatan atas kekayaan alamnya. Natuna itu wilayah kedaulatan Indonesia, dan karenanya menurut hukum, Indonesia berhak atasnya.”
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pun membela TNI. “TNI AL sudah betul menjaga kedaulatan laut kita beserta isinya. Penembakan itu pasti sudah sesuai prosedur. Jalesveva Jayamahe,” kata Susi menyerukan slogan TNI AL dalam Bahasa Sanskerta yang memiliki arti ‘Di lautan kita jaya.’
Pemerintah China hari ini melayangkan protes ke Indonesia. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying mengatakan, kapal perang Indonesia merusak salah satu kapal nelayan China dan menahan satu kapal lainnya berisi tujuh orang awak.
Menlu Bantah Ada Korban
Menlu RI Retno Marsudi menyatakan tembakan kapal perang TNI AL ke kapal China sudah sesuai prosedur. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membantah ada nelayan atau anak buah kapal penangkap ikan asal China yang terluka dalam insiden di Natuna, Laut China Selatan. Jumat pekan lalu, kapal perang TNI Angkatan Laut melepaskan tembakan peringatan kepada 12 kapal asing pencuri ikan. Salah satu tembakan itu lantas mengenai kapal berbendara China.
“Mengenai tuduhan ada ABK yang terluka, saya sudah komunikasi dengan Pangab (Panglima TNI) dan Kepala Staf AL. Tidak ada yang terluka," kata Retno dalam rapat kerja dengan Komisi I Bidang Pertahanan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/6).
“Total tujuh ABK dalam keadaan baik dan tidak ada yang terluka,” tegas Retno.
Saat kapal China bernomor lambung 19039 itu berhasil diberhentikan dan ditangkap TNI Angkatan Laut, ujar Retno, diketahui bahwa kapal itu diawaki oleh enam kru laki-laki dan satu perempuan.
Sementara komunikasi kapal ditemukan dalam keadaan rusak, diduga dirusak oleh para ABK kapal itu sendiri.
Seperti disampaikan TNI AL sebelumnya, Retno mengatakan Jumat pekan lalu kapal TNI memergoki ada 10-12 kapal asing di perairan Natuna, dalam wilayah zona ekonomi ekslusif (ZEE) Indonesia. Kapal-kapal itu terlihat sedang melempar jaring, diduga sedang mencuri ikan.
Kapal China yang terkena tembakan kapal perang TNI Angkatan Laut. (Dok. Dinas Penerangan Angkatan Laut)
Melihat kapal TNI AL, kapal-kapal asing itu kemudian kabur. Empat kapal perang Indonesia memburu mereka, memencar. Kapal-kapal TNI Al, melalui radio komunikasi dan pengeras suara, memerintahkan kepada seluruh kapal ikan asing itu untuk berhenti dan mematikan mesin.
"Namun permintaan tersebut diabaikan dan kapal ikan asing menambah kecepatan," ujar Retno.
Akhirnya setelah beberapa jam memburu kapal-kapal asing itu, kapal perang RI melepas tembakan peringatan ke udara dan laut. Tembakan itu, ujar Retno, sesuai prosedur.
"Apa yang dilakukan TNI AL adalah bagian pelaksanaan law enforcement dalam melaksanakan hak berdaulat di ZEE kita," ujar dia.
ZEE ialah wilayah perairan yang berjarak 200 mil laut dari garis pangkal. Di sini, Indonesia berhak melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam.
Kementerian Luar Negeri China mengklaim satu nelayan mereka terluka dalam insiden di Natuna itu, dan karenanya mereka melayangkan protes ke pemerintah Indonesia. Nelayan itu, menurut Juru Bicara Kemlu China Hua Chunying, dibawa ke Pulau Hainan untuk dirawat.
Sementara Presiden Jokowi melalui juru bicaranya, Johan Budi Sapto Prabowo, sore ini di Istana Kepresidenan menyatakan kedaulatan negara harus dijaga tanpa mengurangi hubungan baik dengan semua negara.
"Kedaulatan itu nomor satu, harga mati, dan harus dipertahankan," kata Johan, menyampaikan pesan Jokowi kepada Retno dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan.
Luhut berkata pemerintah Indonesia saat ini tengah mencari solusi dengan melibatkan ahli hukum laut internasional. (agk)
Melalui pernyataannya, Beijing meluncurkan protes resmi atas insiden tersebut dan mendesak Indonesia untuk tidak mengambil tindakan yang dapat memperumit situasi. (Dok. Chappy Hakim/Red & White Publishing) ★Kementerian Luar Negeri China mengklaim bahwa satu nelayan China terluka dalam sebuah insiden ketika kapal milik Angkatan Laut Indonesia menembaki sebuah kapal nelayan China yang diduga melakukan penangkapan ikan ilegal di Kepulauan Natuna.
Angkatan Laut Indonesia menyatakan sudah melepaskan tembakan peringatan ke sejumlah kapal berbendera China. Juru bicara AL menyatakan kepada Reuters bahwa tidak ada korban luka akibat insiden ini.
Indonesia tidak terlibat sengketa maritim dengan China yang mengklaim sebagian besar wilayah di Laut China Selatan. Namun, pemerintah Indonesia menyatakan keberatan atas masuknya Kepulauan Natuna dalam "sembilan garis putus-putus" yang diklaim China.
China menegaskan bahwa pihaknya tidak membantah kedaulatan Indonesia atas Kepulauan Natuna. Namun, pernyataan Kemlu China atas insiden itu menyatakan bahwa insiden itu terjadi di daerah yang memiliki klaim tumpang tindih.
Dalam pernyataan yang dirilis di situs Kemlu China, Minggu (19/6), juru bicara Hua Chunying memaparkan bahwa kapal perang Indonesia merusak salah satu kapal nelayan China dan menahan satu kapal lainnya dengan tujuh orang awak kapal itu.
Hua menyebutkan bahwa polisi air China menyelamatkan nelayan yang terluka, yang kemudian dibawa ke provinsi Pulau Hainan di wilayah selatan untuk menjalani pengobatan.
Melalui pernyataannya, Beijing meluncurkan protes resmi atas insiden tersebut dan mendesak Indonesia untuk tidak mengambil tindakan yang dapat memperumit situasi.
Konfrontasi semacam ini bukan hanya sekali terjadi antara Indonesia dan China. Maret lalu, kapal KM Kway Fey 10078 yang berbendera China tersebut diduga melakukan tindak pencurian ikan di wilayah perairan Natuna pada Sabtu (19/3). Awak kapal Patroli Hiu 11 TNI AL pun mencoba menangkap KM Kway Fey 10078 itu.
Namun, setelah Patroli Hiu 11 TNI AL berhasil mengamankan sedikitnya delapan ABK KM Kway Fey 10078 dan menggiring kapal tersebut ke wilayah Indonesia, muncul kapal penjaga perbatasan atau coast guard China yang melakukan intervensi dan menabrak kapal tangkapan. Kemlu RI segera menyampaikan nota protes akibat insiden ini.
Kedua negara kemudian memutuskan menempuh penyelesaian damai untuk mengakhiri sengkarut konflik, melalui pertemuan dengan delegasi China di Istana Kepresidenan pada pertengahan April. Kedua negara sepakat untuk saling menghormati satu sama lain dan tidak melibatkan pihak di luar kawasan dalam penyelesaian konflik itu. (ama/stu)
Hasyim Djalal Tegaskan Natuna Hak RI
Kapal China yang ditangkap TNI Angkatan Laut di Natuna. (Dok. Dinas Penerangan Angkatan Laut)Pakar hukum laut internasional Hasyim Djalal menyatakan langkah terakhir Indonesia di perairan Natuna, Kepulauan Riau, yang masuk wilayah laut China Selatan, bisa dibenarkan. Jumat pekan lalu, TNI Angkatan Laut menembaki kapal China yang mencuri ikan di Natuna.
“Indonesia mempertahankan zona ekonomi eksklusifnya sesuai hukum internasional. Hukum laut membenarkan Indonesia membuat zona ekonomi eksklusif. Indonesia punya kedaulatan atas kekayaan alamnya,” kata Hasyim kepada CNNIndonesia.com, Senin (20/3).
Di sisi lain, ujar Hasyim, China berusaha melindungi nelayannya meski telah masuk ke wilayah negara lain. Sebelumnya, China melayangkan protes resmi kepada Indonesia atas insiden penembakan terhadap kapal mereka yang disebut melukai satu nelayan.
Walau mengakui kedaulatan Indonesia atas Natuna, Negeri Tirai Bambu menganggap insiden terjadi di wilayah perairan yang memiliki klaim tumpang-tindih.
“Menurut Indonesia, China salah. Menurut China, perairan itu traditional fishing ground mereka. Tapi tidak pernah ada kesepakatan soal itu dengan Indonesia,” ujar Hasyim usai bertandang ke kantor Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta.
Ayah mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI Dino Patti Djalal itu berkata, Indonesia tidak pernah tahu klaim China yang sesungguhnya apa. “China tidak terlalu menjelaskan soal itu, jadi Indonesia tidak mengerti.”
Terkait permintaan China yang meminta Indonesia tidak mengambil tindakan yang dapat memperumit situasi, Hasyim berpendapat justru China yang membuat sulit.
“Seolah Indonesia disudutkan padahal selama ini tak ada permusuhan. Ini membuat situasi tak enak. (Natuna) itu wilayah kedaulatan Indonesia, dan karenanya menurut hukum Indonesia berhak berbuat sesuatu di situ,” tegas Hasyim.
Mantan diplomat kelahiran Bukittinggi, Sumatra Barat itu berkata, hukum laut internasional menetapkan zona ekonomi eksklusif ialah 200 mil laut dari garis pangkal suatu negara, dan hal ini sudah diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Perairan Indonesia dibagi menjadi tiga bagian, yakni zona laut teritorial, zona landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Zona laut teritorial berjarak 12 mil laut dari garis pangkal ke laut lepas. Di sini, negara berdaulat penuh.
Zona landas kontinen yang merupakan lanjutan dari benua, berjarak paling jauh 200 mil laut dari garis pangkal dan memiliki kedalaman kurang dari 150 meter. Pada zona ini, negara berwenang memanfaatkan sumber daya alam di dalamnya.
Sementara zona ekonomi ekslusif (ZEE) berjarak 200 mil laut dari garis pangkal. Di sini, Indonesia berhak melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam.
Soal kedatangannya ke kantor Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Hasyim berkata ia sekadar menjelaskan soal Natuna dari segi hukum dan hubungan internasional.
“Selebihnya saya serahkan kepada pemerintah (hendak mengambil tindakan apa),” kata Hasyim.
Insiden terbaru antara Indonesia dan China di perairan Natuna pada 17 Juni bermula ketika Kapal Perang TNI AL (KRI) Imam Bonjol-383 yang sedang berpatroli menerima laporan intai udara maritim bahwa ada 12 kapal ikan asing sedang mencuri ikan di Natuna.
KRI Imam Bonjol yang berada di bawah Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) lantas bergerak mendekati kedua belas kapal tersebut. Namun saat didekati, kapal-kapal itu kabur.
KRI Imam Bonjol pun memburu kapal-kapal tersebut dan memberikan peringatan melalui tembakan. Dari beberapa kali tembakan peringatan, satu tembakan mengenai satu kapal berbendera China.
Jokowi Sebut Kedaulatan Harga Mati
Kapal China yang ditangkap TNI Angkatan Laut di Natuna. (Dok. Dinas Penerangan Angkatan Laut)Juru Bicara Presiden Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan, Presiden Joko Widodo menginstruksikan seluruh jajarannya untuk terus mempertahankan kedaulatan wilayah Indonesia. Arahan ini dikeluarkan Jokowi menyikapi insiden penembakan kapal nelayan China oleh kapal perang TNI Angkatan Laut di perairan Natuna, Jumat pekan lalu.
"Kedaulatan itu nomor satu, harga mati, dan harus dipertahankan," kata Johan menirukan ucapan Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/6).
Jokowi, kata Johan, menegaskan kedaulatan Indonesia harus dijaga tanpa mengurangi hubungan baik dengan seluruh negara, tak hanya China.
Instruksi disampaikan Jokowi kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan yang menyambangi Istana siang tadi.
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I Bidang Pertahanan di Gedung DPR RI sore ini, Menteri Retno pun menyampaikan insiden penembakan kapal China itu.
Luhut berkata, jajarannya saat ini mencari solusi untuk menyelesaikan insiden tersebut. Pencarian solusinya melibatkan ahli hukum laut internasional.
"Kami enggak mau ada ribut dengan China," kata jenderal purnawirawan TNI itu.
Luhut menyatakan, penembakan kapal China oleh TNI AL sesuai prosedur dan pemerintah Indonesia tidak pernah mengakui traditional fishing zone China di kawasan Natuna.
Zona ekonomi ekslusif (ZEE) ialah wilayah perairan yang berjarak 200 mil laut dari garis pangkal. Di sini, Indonesia berhak melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam.
"Tidak ada alasan untuk Indonesia ada persoalan dengan Tiongkok, karena Indonesia pada posisinya sudah jelas semua aturan-aturannya, dari ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif)-nya sudah jelas semua," ucap Luhut.
Secara terpisah, pakar hukum internasional dan mantan diplomat Hasyim Djalal yang pagi tadi menyambangi kantor Kemenkopolhukam berkata serupa. “Menurut Indonesia, China salah. Menurut China, perairan itu traditional fishing ground mereka. Tapi tidak pernah ada kesepakatan soal itu dengan Indonesia.”
Hasyim juga menyatakan TNI AL berhak mengambil tindakan di Natuna. “Indonesia mempertahankan zona ekonomi eksklusifnya sesuai hukum internasional. Di situ (ZEE), Indonesia punya kedaulatan atas kekayaan alamnya. Natuna itu wilayah kedaulatan Indonesia, dan karenanya menurut hukum, Indonesia berhak atasnya.”
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pun membela TNI. “TNI AL sudah betul menjaga kedaulatan laut kita beserta isinya. Penembakan itu pasti sudah sesuai prosedur. Jalesveva Jayamahe,” kata Susi menyerukan slogan TNI AL dalam Bahasa Sanskerta yang memiliki arti ‘Di lautan kita jaya.’
Pemerintah China hari ini melayangkan protes ke Indonesia. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying mengatakan, kapal perang Indonesia merusak salah satu kapal nelayan China dan menahan satu kapal lainnya berisi tujuh orang awak.
Menlu Bantah Ada Korban
Menlu RI Retno Marsudi menyatakan tembakan kapal perang TNI AL ke kapal China sudah sesuai prosedur. (CNN Indonesia/Andry Novelino)Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membantah ada nelayan atau anak buah kapal penangkap ikan asal China yang terluka dalam insiden di Natuna, Laut China Selatan. Jumat pekan lalu, kapal perang TNI Angkatan Laut melepaskan tembakan peringatan kepada 12 kapal asing pencuri ikan. Salah satu tembakan itu lantas mengenai kapal berbendara China.
“Mengenai tuduhan ada ABK yang terluka, saya sudah komunikasi dengan Pangab (Panglima TNI) dan Kepala Staf AL. Tidak ada yang terluka," kata Retno dalam rapat kerja dengan Komisi I Bidang Pertahanan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/6).
“Total tujuh ABK dalam keadaan baik dan tidak ada yang terluka,” tegas Retno.
Saat kapal China bernomor lambung 19039 itu berhasil diberhentikan dan ditangkap TNI Angkatan Laut, ujar Retno, diketahui bahwa kapal itu diawaki oleh enam kru laki-laki dan satu perempuan.
Sementara komunikasi kapal ditemukan dalam keadaan rusak, diduga dirusak oleh para ABK kapal itu sendiri.
Seperti disampaikan TNI AL sebelumnya, Retno mengatakan Jumat pekan lalu kapal TNI memergoki ada 10-12 kapal asing di perairan Natuna, dalam wilayah zona ekonomi ekslusif (ZEE) Indonesia. Kapal-kapal itu terlihat sedang melempar jaring, diduga sedang mencuri ikan.
Kapal China yang terkena tembakan kapal perang TNI Angkatan Laut. (Dok. Dinas Penerangan Angkatan Laut)Melihat kapal TNI AL, kapal-kapal asing itu kemudian kabur. Empat kapal perang Indonesia memburu mereka, memencar. Kapal-kapal TNI Al, melalui radio komunikasi dan pengeras suara, memerintahkan kepada seluruh kapal ikan asing itu untuk berhenti dan mematikan mesin.
"Namun permintaan tersebut diabaikan dan kapal ikan asing menambah kecepatan," ujar Retno.
Akhirnya setelah beberapa jam memburu kapal-kapal asing itu, kapal perang RI melepas tembakan peringatan ke udara dan laut. Tembakan itu, ujar Retno, sesuai prosedur.
"Apa yang dilakukan TNI AL adalah bagian pelaksanaan law enforcement dalam melaksanakan hak berdaulat di ZEE kita," ujar dia.
ZEE ialah wilayah perairan yang berjarak 200 mil laut dari garis pangkal. Di sini, Indonesia berhak melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam.
Kementerian Luar Negeri China mengklaim satu nelayan mereka terluka dalam insiden di Natuna itu, dan karenanya mereka melayangkan protes ke pemerintah Indonesia. Nelayan itu, menurut Juru Bicara Kemlu China Hua Chunying, dibawa ke Pulau Hainan untuk dirawat.
Sementara Presiden Jokowi melalui juru bicaranya, Johan Budi Sapto Prabowo, sore ini di Istana Kepresidenan menyatakan kedaulatan negara harus dijaga tanpa mengurangi hubungan baik dengan semua negara.
"Kedaulatan itu nomor satu, harga mati, dan harus dipertahankan," kata Johan, menyampaikan pesan Jokowi kepada Retno dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan.
Luhut berkata pemerintah Indonesia saat ini tengah mencari solusi dengan melibatkan ahli hukum laut internasional. (agk)
♞ CNN
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.