Jokowi Serukan Perketat Penjagaan Laut Natuna

Pesan Jokowi pada buku tamu KRI Imam Bonjol 383 (def.pk)

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menginstruksikan kepada Tentara Nasional Indonesia dan Badan Keamanan Laut untuk memperketat penjagaan laut. Instruksi itu diberikan dalam rapat kabinet terbatas yang berlangsung di kapal perang TNI Angkatan Laut, KRI Imam Bonjol, di perairan Natuna kemarin.

“Patroli dan penjagaan keamanan laut harus ditingkatkan. Agar saudara-saudara kita di perbatasan, kawasan terluar, dan pulau terdepan Indonesia, bisa maju bersama saudara-saudaranya yang lain di tanah air,” kata Jokowi dalam pesan tertulis kepada publik via akun resminya di media sosial, beberapa saat usai memimpin rapat di KRI Imam Bonjol.

Rapat kabinet terbatas di KRI Imam Bonjol itu membahas rencana pengembangan Natuna. Rapat digelar di tengah mencuatnya kembali ketegangan antara Indonesia dan China, usai kapal perang RI melepas tembakan ke kapal nelayan China yang memasuki perairan Natuna dan menebar jala di sana.

Tembakan peringatan itu dilepas oleh KRI Imam Bonjol yang kemarin disambangi Jokowi, menunjukkan pesan kuat Indonesia kepada China tentang sikapnya atas Laut Natuna yang merupakan zona ekonomi eksklusif Indonesia.

“Pengamanan di wilayah perairan perbatasan tidak boleh kita lupakan,” kata Jokowi, yang juga mengingatkan agar kelengkapan teknologi radar RI pun diperhatikan.

Sebagai salah satu pulau terdepan Indonesia yang menjadi gerbang negeri, ujar Jokowi, Natuna harus dibangun. Untuk itu pemerintah akan fokus pada industri perikanan dan minyak-gas. Terlebih di sekitar Kepulauan Natuna terdapat 16 blok migas, dengan 5 blok sudah berproduksi, sedangkan 11 blok lainnya pada tahap eksplorasi.

Sementara kekayaan ikan Natuna yang melimpah membuat pemerintah hendak membangun sentra kelautan dan perikanan di wilayah itu secara terpadu.

Soal rapat kabinet yang digelar Jokowi di atas kapal perang yang menembak kapal China, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan hal tersebut merupakan “sinyal.”

Presiden Jokowi menggelar rapat kabinet di KRI Imam Bonjol, kapal perang TNI Angkatan Laut yang melepas tembakan ke kapal China yang memasuki perairan Natuna. (ANTARA/Setpres-Krishadiyanto)

Luhut menegaskan, Natuna ialah wilayah Indonesia, dan Indonesia tidak ingin ada yang mengganggu stabilitas di kawasan itu.

Natuna yang berada di barat daya Kalimantan dan secara administratif masuk Provinsi Kepulauan Riau, memiliki posisi rawan karena berhadapan dengan wilayah sengketa Laut China Selatan.

Meski demikian, menurut Luhut, Indonesia bukannya sedang unjuk kekuatan dari KRI Imam Bonjol yang berlayar di Natuna.

“Kami tetap bersahabat dengan Tiongkok,” ujar Luhut seperti dilansir Antara usai mengikuti rapat terbatas dengan Jokowi di KRI Imam Bonjol.

 Destinasi wisata baru 

Natuna tak hanya akan dijaga ketat, namun juga dikembangkan menjadi destinasi wisata baru oleh pemerintah Indonesia.

Menteri Pariwisata Arief Yahya menyatakan telah meminta kepada Dinas Pariwisata Kepulauan Riau untuk melaporkan hasil kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Natuna kemarin kepada kementeriannya untuk bersinergi.

Natuna yang memiliki potensi wisata bahari ke depannya akan ditunjang oleh infrastruktur yang lebih memadai. Untuk itu Jokowi telah menginstruksikan percepatan pembangunan di Natuna.

Pembangunan infrastruktur di Natuna bertujuan untuk meningkatkan konektivitas wilayah dan mendorong perekonomian setempat seperti industri perikanan, gas, termasuk wisata bahari.

 Komando Armada RI Waspadai Peningkatan Kapal Asing Ilegal 
Satgas Natuna (antara)

Komando Armada RI Kawasan Barat TNI Angkatan Laut bersiap menghadapi peningkatan pelanggaran hukum oleh kapal ikan asing di perairan Indonesia. Berdasarkan pola selama ini, pelanggaran meningkat ketika ada kapal yang ditangkap.

“Mungkin mereka ingin menaikkan tingkat persentase kehadiran kapal-kapalnya di tempat kita (Indonesia). Kemungkinan juga setelah kejadian kemarin (kapal China ditangkap), sekarang akan masuk lagi lebih banyak kapal,” ujar Kolonel Laut I Gusti Kompiang Aribawa, Asisten Operasi Panglima Koarmabar, kepada CNNIndonesia.com, Kamis (23/6).

Koarmabar yang mengawasi wilayah barat Indonesia sepanjang 2016 ini telah menangkap 16 kapal ikan asing. Kapal-kapal itu ditangkap karena melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia.

Berdasarkan data Kormabar, kapal asal Vietnam tercatat paling banyak melakukan pelanggaran, yakni 10 kapal. Sementara China berada di posisi berikutnya sebanyak dua kapal. Empat kapal lain yang ditangkap berbendera Malaysia, Nigeria, Seychelles, dan Equatorial Guinea.

Jumlah tersebut hanya untuk kapal yang ditangkap oleh Koarmabar, tidak untuk total kapal yang ditangkap di seluruh wilayah Indonesia. Selain Koarmabar, ada pula Komando Armada RI Kawasan Timur yang mengawasi wilayah timur Indonesia.

Pengawasan juga dilakukan oleh Polisi Perairan, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki armada kapal pengawas, serta Badan Keamanan Laut RI.

Data Koarmabar menunjukkan penangkapan kapal ikan asing meningkat pada bulan Maret. Dalam sebulan ada enam kapal ditangkap. Seluruhnya berbendera Vietnam dengan muatan ikan campuran. Mereka ditangkap dua hari berturut-turut.

Pencurian ikan oleh kapal asing kembali meningkat bulan Juni ini. Tercatat ada lima kapal asing yang ditangkap. Empat kapal asal Vietnam ditangkap pada hari yang sama. Sementara yang terakhir, KM Han Tan Cou asal China, ditangkap belakangan di Laut Natuna pada 17 Juni.

KRI Imam Bonjol-383 yang melepas tembakan ke kapal China, Han Tan Cou, di Natuna. Kapal perang itu kemarin disambangi Presiden Jokowi. Ia menggelar rapat kabinet di dalamnya. (Biro Pers Sekretariat Presiden)

Masuknya kapal-kapal China ke perairan Natuna diyakini Koarmabar terkait pengadilan arbitrase (penyelesaian sengketa) soal Laut China Selatan yang segera diputus di Den Haag, Belanda. Laut China Selatan yang dipersengketakan sejumlah negara, memiliki posisi berhadapan dengan Laut Natuna.

Laut Natuna belakangan makin sering disebut China sebagai zona perikanan tradisional mereka –klaim yang tak diterima sama sekali oleh pemerintah Republik Indonesia.

Proses hukum atas Laut China Selatan di Den Haag, ujar Kompiang, ikut memengaruhi intensitas pelanggaran hukum oleh China di perairan Natuna.

“Dia (China) ingin menunjukkan bahwa dia eksis. Caranya dengan memperbanyak kehadiran kapal mereka di sana,” kata Kompiang.

Panglima Koarmabar Laksamana Muda A Taufiq R sebelumnya juga menyampaikan pandangan serupa. “Kalau mengklaim, maka harus hadir di sana (perairan yang diklaim). Cara hadirnya dia (China) dengan kapal ikan,” kata Taufiq.

Pencurian ikan, ujar Taufiq, hanya dijadikan alasan oleh China untuk mengklaim wilayah kedaulatan negara lain. Menurutnya, China hendak membangun persepsi bahwa Laut China Selatan, termasuk perairan Natuna, merupakan wilayah tradisional perikanan mereka. (agk)

 Bangun Infrastruktur di Natuna 
Pemerintah diminta untuk segera membangun infrastruktur minyak dan gas bumi maupun sektor perikanan di Kabupaten Natuna untuk menegaskan kedaulatan Indonesia atas wilayah tersebut.

Wakil Ketua Komisi I DPR Ahmad Hanafi Rais mengatakan diperlukan kegiatan ekonomi oleh pemerintah di kabupaten tersebut agar Indonesia memiliki kedaulatan terhadap wilayah tersebut. Selama ini, paparnya, kekayaan alam di Natuna tak pernah menjadi prioritas pembangunan dan diabaikan pemerintah.

"Pembangunan infrastruktur menjadi pintu masuk untuk Indonesia menunjukkan hak berdaulatnya," kata Hanafi di Jakarta, Kamis (24/6). "Kegiatan ekonomi itu terpublikasi ke masyarakat internasional bahwa Indonesia memiliki hak eksploitasi."

Dia menegaskan tak hanya soal minyak dan gas bumi, Natuna juga kaya dengan sektor perikanan. Hanafi juga meminta pemerintah dapat mengembangkan sektor pariwisata di salah satu pulau terluar tersebut.

Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Natuna menyatakan produksi perikanan pada 2011 mencapai 172,44 ton, sedangkan rumput laut mencapai 2.592 ton. Sementara itu, potensi sumber daya perikanan tangkap yang tersedia mencapai 1.504.348 ekor, yang hanya dimanfaatkan sekitar 4 persen.

Tak hanya itu, Pemerintah Kabupaten Natuna menyebutkan jumlah cadangan migas di ladang gas Blok D-Alpha merupakan kekayaan paling fenomenal dengan mencapai 222 triliun kaki kubik dan gas hidrokarbon 56 triliun kaki kubik. Dengan sumber daya itu, Natuna menjadi salah satu sumber migas terbesar di Asia.

Hanafi memaparkan negara selama ini abai terhadap prioritas pembangunan di wilayah tersebut. Oleh karena itu, sambungnya, pemerintah diminta segera untuk membangun kegiatan ekonomi di Natuna.

Terpisah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat sedikitnya enam permasalah dengan pembangunan kelautan di Tanah Air. Hal itu terdiri dari ekonomi kelautan; tata kelola laut; batas laut dengan negara lain; konektivitas antar pulau; bencana dan pencemaran; dan sumber daya manusia.

Sedangkan soal ekonomi kelautan, lembaga itu mencatat terdapat tujuh sektor yang dapat dikembangkan pada masyarakat pesisir. Industri itu adalah perhubungan laut; industri maritim; perikanan; wisata bahari; energi dan sumber daya mineral; bangunan laut; serta jasa kelautan.

"Potensi belum terdata dan terkonsolidasikan dengan baik," demikian Bappenas dalam Pembangunan Kelautan dalam RPJMN 2015-2019. "Posisi yang perlu diambil untuk dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat."

Dalam rencana pembangunan itu, pemerintah akan menerapkan ekonomi kelautan sebagai sumber pendapatan baru. Tak hanya itu, namun juga persoalan tata ruang laut dan zonasi akan dilaksanakan. (asa)

 ♖ CNN  

Posted in: Artikel,Ekonomi,Hankam