KRI Todak berada di sebelah kapal patroli China. KRI Todak juga mencoba menangkap kapal nelayan berbendera China, Han Tan Cou, yang sempat kabur begitu melihat armada perang RI mendekat. (Antara/HO/Dispen Kormabar) ☆Pemerintah Kabupaten Natuna menyebutkan jumlah cadangan migas di ladang gas Blok D-Alpha merupakan kekayaan paling fenomenal dengan mencapai 222 triliun kaki kubik.
Hal itu dipaparkan dalam Rencana Strategis Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Natuna 2012-2016, yang menjelaskan bahwa wilayah tersebut kaya dengan sumber daya alam, terutama bahan galian, macam minyak dan gas bumi. Luas kabupaten itu adalah 264.198 kilometer persegi dengan 154 pulau.
"Potensi kekayaan Natuna yang paling fenomenal adalah cadangan migas di ladang gas Blok D-Alpha," demikian keterangan dokumen tersebut yang dikutip Kamis, (23/6). "Dengan taksiran total cadangan 222 triliun kaki kubik, dan gas hidrokarbon 56 triliun kaki kubik, merupakan salah satu sumber terbesar Asia."
Dinas itu menyatakan potensi migas di Kabupaten Natuna terletak di lepas pantai Laut Natuna dengan 11 kontraktor, sementara jumlah wilayah kerja perminyakan berjumlah 13 lokasi. Sumur minyak yang ada di wilayah Natuna adalah 227 sumur dengan 153 sumur eksplorasi, 34 sumur dalam tahap kajian, dan 40 sumur dalam tahap pembangunan.
Cadangan minyak bumi di Kabupaten Natuna mencapai 298,81 juta barel minyak, sedangkan cadangan gas bumi mencapai 55,3 triliun kaki kubik. Laporan itu menyatakan dengan estimasi produksi maksimum 1 triliun kaki kubik per tahun, diperkirakan umur cadangan mencapai 50-100 tahun.
Terdapat 13 perusahaan minyak yang beroperasi di kabupaten tersebut. Mereka adalah Conoco Philips Indonesia; Genting Oil Natuna; Indoreach Exploration; Lunding Oil & Gas BV; Peal Oil; Premier Oil Natua Sea BV; Sayen Oil and Gas PTE LTD; Star Energy LTD; Titian Resources Indonesia LTD; West Natuna Exploration LTD; dan Pertamina EP. Wilayah kerjanya pun pelbagai macam di antaranya adalah South Natuna Sea Block B; Cakalang Blok; Kerapu Block dan Natuna Sea Block A.
Laporan itu juga menyebutkan Blok D Alpha merupakan salah satu isu strategis yang harus diselesaikan di sektor energi dan sumber daya alam. "Belum optimalnya pengembangan Blok D Alpha untuk eksploitasi migas," demikian Dinas Pertambangan dan Energi. (asa) Alam Natuna Berlimpah, Jokowi Prioritaskan Ikan dan Migas
Jokowi dan para menteri bicarakan pengembangan ekonomi, terutama sektor perikanan, dan migas di Kapal Perang Imam Bonjol-383 saat mengarungi perairan Natuna. (ANTARA FOTO/Setpres-Krishadiyanto) ☆Pasca penangkapan Kapal China, Han Tan Cou oleh TNI Angkatan Laut, Presiden Indonesia Joko Widodo bersama menteri-menterinya melakukan rapat terbatas di Kapal Perang Indonesia Imam Bonjol-383 saat berlayar mengarungi perairan Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.
Secara kebetulan atau disengaja, di atas kapal yang menembak kapal nelayan China tersebut, Jokowi dan para pembantunya membicarakan pengembangan ekonomi Kepulauan Natuna, dan sekitarnya, terutama sektor perikanan, minyak dan gas.
"Perkembangan wilayah terluar harus diperhatikan dan menjadikan prioritas," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di KRI Imam Bonjol saat berlayar di Laut China Selatan, seperti dilansir Antara, Kamis (23/6).
Menurut Retno, Indonesia merupakan negara yang besar dan luas, baik wilayah darat maupun laut. Untuk itu, Retno menegaskan, Indonesia harus memelihara kedaulatan dan hak berdaulat, khususnya di wilayah terluar. Indonesia juga akan mengembangkan perekonomian wilayah terluar.
"Sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi fokus pada perkembangan wilayah terluar, dan kali ini perhatian presiden ada di pulau Natuna sebagai salah satu wilayah atau pulau terluar di Indonesia," kata Retno.
Menlu mengungkapkan, dalam ratas yang diadakan di tengah laut, Presiden sudah mendengarkan paparan dari semua menteri dan menyampaikan beberapa pesan atau arahan, yakni pengembangan perikanan dan migas di Natuna.
"Dari Pak Menteri ESDM (Sudirman Said) diperoleh informasi bahwa di perairan sekitar Natuna terdapat sekitar 16 blok untuk migas, 5 blok sudah berproduksi dan 11 sedang bereksploitasi," katanya.
Sementara Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiati, ungkap Retno, menyampaikan mengenai pengembangan sektor perikanan terutama pembangunan sentra kelautan dan perikanan secara terpadu.
Sedangkan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, lanjut Retno, menyampaikan mengenai rencana pengembangan pertahanan di wilayah Natuna dan sekitarnya.
"Jadi itulah yang dibahas dalam ratas tadi dan arahan-arahan presiden mengenai pengembangan ekonomi di wilayah Natuna dan sekitarnya," katanya.
Rapat terbatas ini diikuti oleh Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.
Natuna Butuh Pengalengan Ikan
Di tempat berbeda, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berharap kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Kabupaten Natuna akan berdampak positif dalam pengembangan sektor kemaritiman di daerah itu.
Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengatakan, kehadiran Presiden Joko Widodo menunjukkan komitmen pemerintah pusat membangun kawasan perbatasan, terutama di daerah Natuna.
"Saya bangga, senang dapat bertemu dan berdialog dengan Presiden Jokowi di Natuna. Kami merasa optimistis Natuna akan berkembang pesat, dan semakin diperhatikan pusat," katanya.
Nurdin mengatakan, Natuna memiliki potensi kemaritiman yang besar, yang berpotensi menguntungkan negara jika dikelola secara maksimal. Perairan Natuna memiliki banyak ikan, yang selama ini belum dikelola secara maksimal.
Keinginan Pemerintah Kepri yang sampai hari ini belum terealisasi yakni investasi di bidang pengalengan ikan di Natuna. Usaha ini diharapkan dilakukan oleh perusahaan dalam negeri, baik milik negara atau pun swasta.
"Ikan sangat dibutuhkan masyarakat Kepri, Indonesia dan negara lain. Ini pasar yang besar," ujarnya.
Hal senada dikatakan Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Kepri Heri Mokhrizal. Dia menambahkan Natuna merupakan salah satu wajah Indonesia, yang berbatasan dengan beberapa negara.
Natuna memiliki banyak pulau yang indah, dengan pasir pasir putih dan pantai yang bersih, yang selama ini sektor pariwisatanya belum dikelola secara maksimal.
"Untuk meningkatkan berbagai sektor kehidupan di Natuna dibutuhkan sarana transportasi laut dan udara yang memadai," ujarnya.
Dia mengatakan Pemerintah Kepri selama ini cukup memperhatikan Natuna dan daerah pesisir lainnya. Bahkan Pemerintah Kepri telah merencanakan pembangunan Natuna, Anambas dan Lingga, yang dikenal dengan nama NAL. Namun Pemerintah Kepri memiliki keterbatasan dan kendala dalam membangun NAL, karena terkait kewenangan dan anggaran.
"Kami berharap pemerintah pusat dan Kepri dapat bersinergi dalam memajukan daerah tersebut," katanya. (rel)Tak Ada Tawar Menawar Soal Laut China Selatan
Kapal patroli China melintas di dekat KRI Imam Bonjol milik TNI Angkatan Laut yang hendak menangkap kapal nelayan berbendera China, Han Tan Cou, yang memasuki perairan Natuna dan terdeteksi menebar jaring. (Antara/HO/Dispen Koarmabar) ☆Ketua Majelis Permusyawatan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menyatakan, kedaulatan negara adalah harga mati. Hal tersebut terkait dengan isu Laut China Selatan yang kini menjadi sengketa sejumlah negara di Asia.
"Soal kedaulatan harga mati. Jadi soal Laut China Selatan jangan coba-coba mengggangu kedaulatan," ujar Zulkifli saat hadir dalam acara buka puasa bersama di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (23/6).
Menurut Zulkifli, agenda rapat Presiden Joko Widodo di KRI Imam Bonjon di kawasan Natuna juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam hal kedaulatan negara. Presiden Joko Widodo disebut telah mengisyaratkan tak ada tawar menawar soal keadulatan.
"Bapak Presiden berangkat ke sana (Natuna) itu menunjukkan kedaulatan tidak ada tawar menawar," ujanya.
Oleh karena itu, Zulkifli meminta masyarakat untuk mendukung penuh langkah pemerintah dalam mempertahankan wilayah Indonesia.
Sebelumnya, China mengklaim hampir 90 persen wilayah Laut China Selatan dengan sembilan garis putus-putus, atau 'nine-dashed line', meluputi ratusan pulau, terumbu karang, dan wilayah perairan yang tumpang tindih dengan sejumlah klaim negara lainnya, termasuk dengan Indonesia di Natuna.
Sengketa Laut China Selatan juga mengemuka usai insiden Natuna yang melibatkan kapal nelayan China Han Tan Cou dengan kapal perang RI Imam Bonjol. (rdk)
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.