Di 2 Negara Timur Tengah
[Rachman Haryanto] ○
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) produsen persenjataan, PT Pindad (Persero), tengah menjajaki membangun fasilitas produksi di 2 negara Timur Tengah. Pabrik tersebut direncanakan untuk memproduksi kendaraan tempur dan senapan.
Direktur Utama Pindad, Silmy Karim, mengungkapkan rencana tersebut mengemuka setelah BUMN tersebut ditawari untuk menjadi 'operator' produksi peralatan militer di 2 negara yang masih dirahasiakan tersebut.
"Ada 2 negara Timur Tengah yang ingin kita buat pabrik senjata Pindad di sana. Jadi kita ditawari manfaatkan fasilitas produksi di sana," katanya ditemui di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (9/6/2016).
Silmy berujar, fasilitas pabrik nantinya akan ditanggung oleh 2 negara bersangkutan. Pihaknya hanya memberikan lisensi dan bantuan tekhnis dalam proses pembuatan senjata seperti senapan dan kendaraan lapis baja.
"Mereka yang investasi, kita hanya kasih license, sistem kerja, prosedur, maupun sumber daya manusianya. Ini baru pertama kalinya, negosiasi pertama juga dibantu Kementerian Pertahanan karena ada kerjasama G to G," jelasnya.
Dia mengungkapkan, lebih untuk kontrak tahap pertama, dua negara Timur Tengah tersebut akan menginvestasikan modal sebesar US$ 300 juta.
"Dua negara itu nilai potensi investasi US$ 300 juta. Itu tahap pertama saja dari pembuatan komponen sampai perakitan yang besar, dari amunisi sampai kendaraan," kata Silmy. (ang/ang)
[Rachman Haryanto] ○Badan Usaha Milik Negara (BUMN) produsen persenjataan, PT Pindad (Persero), tengah menjajaki membangun fasilitas produksi di 2 negara Timur Tengah. Pabrik tersebut direncanakan untuk memproduksi kendaraan tempur dan senapan.
Direktur Utama Pindad, Silmy Karim, mengungkapkan rencana tersebut mengemuka setelah BUMN tersebut ditawari untuk menjadi 'operator' produksi peralatan militer di 2 negara yang masih dirahasiakan tersebut.
"Ada 2 negara Timur Tengah yang ingin kita buat pabrik senjata Pindad di sana. Jadi kita ditawari manfaatkan fasilitas produksi di sana," katanya ditemui di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (9/6/2016).
Silmy berujar, fasilitas pabrik nantinya akan ditanggung oleh 2 negara bersangkutan. Pihaknya hanya memberikan lisensi dan bantuan tekhnis dalam proses pembuatan senjata seperti senapan dan kendaraan lapis baja.
"Mereka yang investasi, kita hanya kasih license, sistem kerja, prosedur, maupun sumber daya manusianya. Ini baru pertama kalinya, negosiasi pertama juga dibantu Kementerian Pertahanan karena ada kerjasama G to G," jelasnya.
Dia mengungkapkan, lebih untuk kontrak tahap pertama, dua negara Timur Tengah tersebut akan menginvestasikan modal sebesar US$ 300 juta.
"Dua negara itu nilai potensi investasi US$ 300 juta. Itu tahap pertama saja dari pembuatan komponen sampai perakitan yang besar, dari amunisi sampai kendaraan," kata Silmy. (ang/ang)
★ detik
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.