Selasa, 21 Juni 2016

Sekilas Berita Peluncuran BRISat

Mendapat Jatah Slot Satelit Susah, Jadi Harus DijagaRoket peluncur Satelit BRISat

Bisnis satelit tak cuma terkait perlunya sokongan dana super besar. Untuk mendapatkan jatah slot orbit sebagai tempat satelit tersebut mengangkasa pun bukan perkara gampang.

Pengamat telekomunikasi Heru Sutadi menegaskan, slot orbit itu sangat sulit didapatkan karena harus antri di International Telecommunication Union (ITU).

"Jadi kalau sudah dialokasikan harus dijaga slotnya dengan cara terus menempatkan satelit di orbitnya," ujar mantan anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) itu saat berbincang dengan detikINET.

Sebab jika umur satelit habis, harus segera diisi lagi. Atau kalau sudah meminta dan dialokasikan dikasih waktu dua tahun untuk meluncurkan satelit karena slot orbit terbatas.

Hal ini juga berlaku untuk satelit milik Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang baru saja meluncur. Satelit BRIsat — nama satelit tersebut -- mengisi filing orbit satelit 150.5 BT dan akan menjangkau wilayah Indonesia, ASEAN, Asia Timur termasuk sebagian China, Laut Pasifik termasuk Hawaii dan Australia Barat.

Hak penggunaan slot orbit yang diisi BRIsat sendiri sebelumnya dipegang oleh indosat. Namun setelah Indosat lama tidak ada kejelasan soal pengisian satelit ini, pemerintah khawatir jika tidak segera diputuskan slot orbit tersebut bisa hilang dan akan dinilai merugikan kepentingan negara.

Di saat yang sama, BRI butuh transponder dan punya modal cukup untuk meluncurkan satelit. Sehingga akhirnya BRI yang ditunjuk mengelola slot orbit yang berada di atas langit Papua tersebut.

"Nah dalam kasus Indosat kan agak mengulur-ulur waktu dan terakhir mereka hanya bisa sistem kondosat, sehingga ketika BRI berminat dan ada uang langsung ditunjuk BRI," kata Heru.

Terlebih, pengelolaan satelit membutuhkan dana yang cukup menguras kantong. Sehingga jika kondisi keuangan perusahaan tidak mumpuni, sulit rasanya untuk mempertahankan slot orbit tersebut.

"Indosat sendiri kan memang lagi didera masalah keuangan (saat itu), dan tampaknya memang tidak berniat meluncurkan satelit. Satelit kan mahal dan dalam kondisi keuangan yang tidak baik akan membuat perusahaan juga terhuyung-huyung," pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur utama BRI Asmawi Syam mengungkapkan pihaknya mengalokasikan dana USD 250 juta atau setara Rp 3,375 triliun untuk membeli satelit dari Space Systems/Loral, LLC (SSL) Palo Alto, California.

Angka tersebut terlihat besar namun tak seberapa bila dihitung dengan manfaat dan efisiensi biaya operasional BRI yang akan diperoleh setiap tahun.

Sepanjang tahun, BRI mengeluarkan sekitar Rp 500 miliar untuk menyewa 23 transponder. Kehadiran BRIsat, justru bisa menaikkan jumlah transponder yakni mencapai 45 unit. Tak hanya itu, BRI bisa memangkas biaya operasional jaringan telekomunikasi yang selama ini memakai pihak ketiga.

"Sampai sekarang masih sewa transponder Rp 500 miliar untuk 23 transponder. Punya satelit, kita bisa hemat 40% atau sekitar Rp 200 miliar," kata Asmawi.

BRIsat dikembangkan dengan menggelontorkan investasi USD 250 juta atau setara Rp 3,375 triliun. Satelit ini akan menggunakan dua frekuensi yaitu C band dan KU band.

Frekuensi C band yang akan digunakan untuk transaksi keuangan dan KU Band untuk komunikasi non keuangan. C band menggunakan frekuensi gelombang rendah sehingga tahan cuaca, sedangkan untuk KU band menggunakan gelombang tinggi sehingga mempunyai power yang kuat.

 Buktikan Diri Bank Piawai Kelola Satelit
Peluncuran Satelit BRISat hari Minggu kemaren.

Status BRI yang berasal dari sektor perbankan harus diakui membuat orang bertanya-tanya, apakah bank pelat merah itu mampu mengelola satelit sendiri?

Nah, di sinilah BRI harus membuktikan diri sekaligus menegaskan bahwa pengelolaan satelit tak cuma menjadi menopoli industri telekomunikasi.

Pengamat telekomunikasi Heru Sutadai menilai, sekarang ini sudah tidak ada batasan yang jelas tentang arena bermain industri telekomunikasi dan perbankan.

"Industri telekomunikasi masuk ke sektor keuangan, perbankan juga bisa masuk ke telekomunikasi. Jadi sekarang ini memang tidak ada batasan yang jelas yang tidak boleh dilanggar masing-masing sektor bisnis karena semua cair," ungkapnya saat berbincang dengan detikINET.

"Hanya memang perlu upaya ekstra bagi BRI ketika harus mengoperasionalkan satelit sendiri. Menambah alokasi biaya operasional, sumber daya manusia, tempat dan lainnya," lanjut mantan anggota Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) itu.

Terlebih, satelit bukanlah 'arena bermain' utama BRI ataupun industri perbankan. Jadi banyak pihak pun menanti usaha ekstra serta pembuktian diri BRI terkait pengelolaan satelit ini.

"Makanya mereka (BRI-red.) kan kemudian merekrut tim baru untuk mengurus satelit," lanjut Heru.

"Kalau saya melihat di awal ya mereka murni menggunakan satelit untuk keperluan mereka sendiri, dan mungkin ada transponder yang dialokasikan untuk kepentingan negara, tapi tidak tahu ya ke depan. Ini kan seperti PGN yang awalnya punya serat optik untuk Scada tapi kemudian disewakan dan bikin anak usaha Pegaskom," paparnya kemudian.

Satelit BRIsat mengisi filing orbit satelit 150.5 BT dan akan menjangkau wilayah Indonesia, ASEAN, Asia Timur termasuk sebagian China, Laut Pasifik termasuk Hawaii dan Australia Barat.

Hak penggunaan slot orbit tersebut sebelumnya dipegang oleh Indosat. Namun setelah Indosat lama tidak ada kejelasan soal pengisian satelit ini, pemerintah khawatir jika tidak segera diputuskan slot orbit tersebut bisa hilang dan akan dinilai merugikan kepentingan negara.

Di saat yang sama, BRI butuh transponder dan punya modal cukup untuk meluncurkan satelit. Sehingga akhirnya BRI yang ditunjuk mengelola slot orbit yang berada di atas langit Papua tersebut.

Kini, setelah perencanaan selama tiga tahun, satelit BRI akhirnya mengangkasa dibawa roket Ariane 5 buatan Arianespace pada Sabtu, 18 Juni 2016 pukul 18.38 waktu Kourou, Guyana, Amerika Selatan.

Perlu waktu 56 menit bagi roket sampai di angkasa sejak diluncurkan. Selanjutnya, butuh 10 hari lagi agar satelit itu mencapai orbit di 150,5 bujur timur.

Setelah itu, BRIsat akan menjalani uji coba pengoperasian. Proses ini membutuhkan waktu paling lama 60 hari setelah peluncuran. Umur pemakaian satelit ini mencapai 15 tahun lebih.

 Pemerintah Seharusnya Punya Satelit Sendiri
[​IMG]Peluncuran Satelit BRISat

Setelah beberapa kali tertunda, akhirnya satelit milik BRI diluncurkan Sabtu (18/6/2016) sore waktu Guyana Prancis, Amerika Selatan.

Satelit yang dinamai BRIsat ini menghabiskan dana lebih dari Rp 3 triliun. BRI sendiri mengklaim bisa berhemat Rp 200 miliar per tahun. Penggunaannya pun akan disisihkan sebagian untuk kepentingan pemerintah.

Pakar keamanan cyber Pratama Persadha menilai ini adalah langkah maju, karena sudah lama Indonesia praktis tidak memiliki satelit sendiri, walau kali ini dimiliki oleh BUMN.

"Kita apresiasi langkah strategis BRI. Dalam jangka panjang, satelit BRIsat ini pastinya tidak hanya untuk bisnis, tapi juga mendukung program pemerintah, utamanya dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara," jelasnya dalam keterangannya yang diterima detikINET, Senin (20/6/2016).

"Tentu publik berharap besar pada BRIsat, apalagi BRI menjadi satu-satunya bank di dunia yang mempunyai satelit sendiri," terang Chairman lembaga riset keamanan cyber CISSReC (Communication and Information System Security Research Center) ini.

Namun di sisi lain, Pratama menyatakan, sebenarnya ini juga menjadi pukulan bagi pemerintah. Sebab menurutnya, negara harus punya sendiri satelit, karena fungsinya yang sangat strategis, baik untuk ekonomi, politik dan terutama untuk pertahanan.

"BRI ini kan BUMN, bisa saja nanti dijual dan dibeli asing seperti kasus Indosat. Padahal kementerian strategis juga memakai satelit tersebut. Otomatis informasi yang penting bahkan rahasia bisa jatuh ke negara lain", jelas mantan pejabat Lembaga Sandi Negara ini.

Pemerintah harusnya lebih berani membangun satelit sendiri. Manfaatnya jauh lebih besar, dibanding dengan biaya yang dikeluarkan. Banyak pekerjaan yang memerlukan satelit khusus milik pemerintah, tanpa campur tangan kepemilikan swasta apalagi asing.

"Bisa dibayangkan, jadi selama ini pemerintah harus menyewa satelit yang jelas dimiliki asing. Tak ada jaminan informasi yang diperlukan kementerian, juga malah dimiliki asing. Ini jelas menganggu kedaulatan informasi kita," terangnya, mewanti-wanti.

Terlebih saat ini sudah berlangsung perang informasi. Negara-negara tanpa perangkat dan senjata informasi yang mumpuni jelas menjadi santapan negara lain. Jadi diharapkan Indonesia tidak hanya bisa memiliki satelit sendiri, namun juga bisa mempunyai stasiun operator satelit sendiri seperti negara-negara besar lainnya.

BRIsat sendiri akan mengangkasa di atas wilayah Papua. Rencananya akan dioperasikan oleh 53 operator. BRI berharap bisa memperbaiki gangguan di 11 ribu cabang mereka yang tersebar di pelosok Tanah Air, terutama yang berada di daerah terpencil.

Sebelumnya, Menkominfo Rudiantara mengungkapkan bahwa pemerintah masih harus membahas jatah slot transponder yang bisa dipakai negara dengan manajemen BRI.

"Walaupun satelit ini mayoritas untuk BRI sendiri, tapi ada slot yang bisa digunakan pemerintah. Ini yang harus kita upayakan ke depannya bagaimana kita cari tambahan slot untuk pemerintah Indonesia," kata Rudiantara.

Secara pasti, sambungnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informasi, belum memutuskan jumlah slot yang bisa dipakai serta penggunaannya nanti.

"Tapi intinya adalah pemerintah mintanya lebih banyak 10 transponder, yang tersedia cuma 4 transponder. Nanti kita bahas mana yang nilai tambahnya paling besar untuk pemerintah," imbuhnya. (ash/fyk)
 

  detik  

0 komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More