Senin, 09 Februari 2015

Mobnas, Proyek Hendro, dan Soal Mulut Bau Busuk

Presiden Joko Widodo bersama dengan mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad saat mengunjungi pabrik mobil nasional Malaysia Proton di Shah Alam, 6 Februari 2015. REUTERS/Olivia Harris

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Mahmud Hendropriyono meradang kepada orang yang menyebut dia mendapatkan keuntungan lantaran dekat dengan Presiden Joko Widodo. Ia menuding orang-orang tersebut iri. Hendropriyono merupakan tim sukses Jokowi saat pemilihan presiden 2014.

"Yang mengatakan saya dimanjakan Jokowi menunjukkan mulutnya busuk," kata Hendropriyono melalui pesan singkat, Ahad, 8 Februari 2015. Dia mencontohkan adanya pernyataan sumir yang menyebut Mayor Jenderal Andika Perkasa menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden karena menantu Hendropriyono.

Pernyataan tersebut muncul lantaran perusahaan milik Hendropriyono, PT Adiperkasa Citra Lestari, menjalin kerja sama dengan Proton, perusahaan mobil asal Malaysia. Keduanya sepakat membangun pabrik mobil di Indonesia. Jokowi hadir dalam penandatanganan kerja sama tersebut.

Menurut Hendro, rencana membangun industri mobil dalam negeri sudah lama dia impikan. Dia mengakui sempat mengincar KIA, perusahaan otomotif asal korea Selatan, sebelum akhirnya diambil alih Hyundai. "Bangsa ini bisa jadi pecundang kalau banyak yang suka menjelekkan tanpa melakukan apa pun."

Hendropriyono mengatakan proyek dengan Proton murni kerja sama antara pihak swasta. Sebab, jika Indonesia ingin membangun pabrik otomotif secara mandiri akan membutuhkan modal besar. Menurut Hendro, bisnis dengan Proton akan menguntungkan karena menyerap ribuan tenaga kerja.

Kerja sama PT Adiperkasa dengan Proton disaksikan langsung Jokowi dan Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak, serta Komisaris Utama Proton yang juga bekas Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad. Perjanjian itu ditandatangani langsung oleh Hendropriyono dan Chief Executive Officer Proton Daruk Abdul Harith Abdullah.

Kerja sama ini mengundang reaksi masyarakat karena menilai pemerintah tidak perlu menggandeng perusahaan Malaysia untuk pengembangan mobil nasional. Menurut Hendropriyono, penggunaan istilah mobil nasional dalam kerja sama ini tidak tepat. "Sebaiknya belajar dulu istilah akademik dengan benar."

Proyek Hendropriyono memang berbeda dengan proyek mobil nasional. Kementerian Perindustrian pun tidak berniat menghidupkan kembali program mobil nasional yang identik dengan segudang fasilitas dan insentif. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian, Panggah Susanto, mengatakan program yang pernah dijalankan oleh PT Timor Putra Nasional itu melanggar perjanjian dagang internasional.

“Tidak mungkin. Program itu sudah diprotes WTO (Organisasi Perdagangan Dunia),” kata dia kepada Tempo, 8 Februari. Dalam konsep Kementerian Perindustrian, ia mengimbuhkan, juga tidak pernah ada istilah mobil nasional. “Mobnas merupakan peristiwa yang sudah lama berlalu, saat Presiden Soeharto menunjuk Timor sebagai pionir mobil nasional.”
Begini Beda Proyek Hendro dan Mobil Tommy SuhartoTEMPO/Arif Fadillah

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara perusahaan Otomobil Nasional Sdn. Bhd. (Proton) dan PT Adiperkasa Citra Lestari, meninggalkan kontroversi. “MoU itu tentang apa, saya belum tahu,“ ujar Panggah Susanto, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi di Kementerian Perindustrian.

Menurut Panggah, proyek itu tidak mungkin berupa mobil nasional karena program yang pernah dijalankan oleh PT Timor Putra Nasional itu melanggar perjanjian dagang internasional. “Tidak mungkin. Program itu sudah diprotes WTO (Organisasi Perdagangan Dunia),” kata Panggah, 8 Februari 2015.

Jumat pekan lalu, Proton meneken MoU dengan Adiperkasa, perusahaan yang dipimpin oleh mantan Kepala Badan Intelijen Negara, Abdullah Mahmud Hendropriyono. Chairman Proton Mahathir Mohamad mengatakan pada tahap awal Malaysia akan mengekspor kendaraan utuh ke Indonesia. Berikutnya, kedua perusahaan akan merakit mobil dan membuat pabrik komponen di Indonesia.

Menurut Hendro, penggunaan istilah mobil nasional dalam kerja sama ini tidak tepat. Melalui pesan pendek kemarin, ia menjelaskan, proyek ini adalah murni kerja sama antara pihak swasta dan swasta. Ia menyebutkan, kebutuhan dana untuk membangun pabrik mobil asli Indonesia sangat besar. “Proton juga akan membantu pemasaran dan jaringan,” tutur mantan anggota Dewan Pengarah Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla ini.

Ide pembuatan mobil nasional bisa ditelusuri hingga 1996. Kala itu, Presiden Soeharto menerbitkan Inpres 2 Tahun 1996 yang menunjuk PT Timor Putra Nasional sebagai pionir mobil nasional. Timor Putra adalah perusahaan milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, anak bungsu Soeharto.

Sebagai pengembang mobil nasional, Timor mendapat fasilitas yang luar biasa dari pemerintah. Perusahaan itu dibebaskan dari bea masuk dan pajak dengan syarat harus menggunakan komponen lokal sebesar 20 persen pada tahun I, 40 persen pada tahun II, dan 60 persen pada tahun berikutnya.

Dengan alasan melancarkan proyek mobil nasional, Soeharto menerbitkan Keppres 42 Tahun 1996. Intinya, Timor tak perlu melalui tahapan pemenuhan komponen lokal dan boleh mengimpor mobil secara utuh, tanpa bea masuk. Untuk itu, dipilihlah produk Kia Sephia 1995 yang diberi nama Timor S15.

Perlakuan istimewa terhadap Timor ini digugat oleh Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa ke WTO. Pada 22 April 1998, Indonesia dinyatakan bersalah dan program Timor harus dihentikan. Setelah krisis moneter, lewat Keppres 20 Tahun 1998, proyek Timor pun tamat.

Selepas Timor, muncul berbagai calon mobil nasional lainnya. Mobil itu misalnya Bimantara yang diproduksi oeh PT Bimantara Citra, milik Bambang Trihatmodjo. Perusahaan ini sempat bekerja sama dengan Hyundai sebelum akhirya berhenti berproduksi.

  ⚓️ Tempo  

0 komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More