Brasil Tolak Dubes RI

Pemerintah Indonesia Tarik Pulang Duta Besarnya di Brasil Pemerintah Indonesia protes keras atas tindakan pemerintah Brasil yang tiba-tiba menunda pemberian mandat kepada Duta Besar Indonesia untuk Brasil. Tak terima dengan tindakan pemerintah Brasil, pemerintah menarik pulang Dubes Indonesia untuk Brasil.

"Kemlu sangat menyesalkan tindakan yang dilakukan Pemerintah Brasil, terkait dengan penundaan secara mendadak penyerahan credentials Duta Besar designate RI untuk Brasillia, Bapak Toto Riyanto, setelah diundang secara resmi untuk menyampaikan credentials pada upacara di Istana Presiden Brasil pada pukul 9.00 pagi (waktu Brasillia) tanggal 20 Februari 2015," kata pihak Kemenlu melalui rilis yang diterima, Sabtu (21/2/2015).

Dubes Toto Riyanto sebenarnya saat itu sudah berada di Istana Presiden Brasil untuk menerima mandat seperti undangan yang telah dilayangkan pihak pemerintah Brasil. Namun, tanpa diduga, pemerintah Brasil secara sepihak membatalkan tanpa alasan yang jelas.

"Cara penundaan penyerahan credentials yang dilakukan oleh Menlu Brasil secara tiba-tiba pada saat Dubes designate RI untuk Brasillia telah berada di Istana Presiden Brasil merupakan suatu tindakan yang tidak dapat diterima oleh Indonesia," jelas pihak Kemenlu.

Tak terima dengan sikap sepihak pemerintah Brasil, Indonesia menarik pulang Dubesnya. Selain itu, Indonesia juga mengirimkan nota protes atas tindakan pemerintah Brasil yang melanggar etika berhubungan antar pemerintahan.

"Kemlu telah memanggil Duta Besar Brasil untuk Indonesia pada 20 Februari 2015, pukul 22.00 WIB untuk menyampaikan protes keras terhadap tindakan tidak bersahabat tersebut sekaligus menyampaikan nota protes," ungkap Kemenlu.

"Pemerintah Indonesia juga telah memanggil pulang ke Jakarta Dubes RI designate untuk Brasil sampai jadwal baru penyerahan credentials dipastikan oleh Pemerintah Brasil," tegasnya.

Pemerintah menduga, tindakan sepihak pemerintah Brasil masih ada hubungannya dengan eksekusi mati seorang warga Brasil terpidana kasus Narkotika beberapa waktu lalu. Seperti diketahui, saat Indonesia memutuskan untuk mengeksekusi mati warga negara Brasil terpidana kasus narkotika, Marco Archer Cardoso Moreira (53) pemerintah Brasil memprotes keras bahkan langsung memanggil pulang Dubesnya.

"Sebagai negara demokratis yang berdaulat dan memiliki sistem hukum yang mandiri serta tidak memihak, maka tidak ada negara asing atau pihak manapun dapat mencampuri penegakan hukum di Indonesia, termasuk terkait dengan penegakan hukum untuk pemberantasan peredaran narkoba," ujar pihak Kemenlu.(kha/kha)Perlakuan Brasil Tak Terpuji, Penarikan Dubes Indonesia Dinilai Tepat Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri memutuskan untuk memanggil pulang Dubes Indonesia untuk Brasil Toto Riyanto terkait dengan sikap tak terpuji pemerintah Brasil yang tiba-tiba membatalkan proses penerimaan surat kepercayaan (credential). Menurut Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana keputusan yang diambil Kemenlu sangat tepat.

"Presiden Brasil ketika akan menerima surat kepercayaan (credential) dari sejumlah Dubes negara sahabatnya, termasuk Indonesia, tiba-tiba meminta Dubes Toto Riyanto untuk tidak turut dalam rombongan tersebut. Padahal Dubes Toto secara resmi jauh-jauh hari telah mendapat undangan dan telah berada di Istana. Pemberitahuan dari pihak Kemlu Brasil dilakukan tanpa memberi alasan," urai Hikmahanto memulai penjelasannya, Sabtu (21/2/2015).

Hikmahanto menjelaskan, tindakan pemerintah Brasil itu sangat berisiko memperburuk hubungan kedua negara yang selama ini sudah terjalin dengan sangat baik. Sehingga, keputusan Menlu untuk langsung memanggil pulang Dubes dari Brasil dinilai sebagai satu keputusan yang sangat tepat.

"Atas perlakuan pemerintah Brasil terhadap Dubes Toto, Menlu telah memanggil pulang ke Indonesia untuk berkonsultasi. Pada saat yang bersamaan Kemlu telah melayangkan nota protes diplomatik. Tindakan Kemlu telah benar. Indonesia tentu tidak bisa menerima perlakuan dari pemerintah Brasil," jelasnya.

Hikmahanto menduga, alasan yang mendasari sikap tak terpuji pemerintah Brasil salah satunya adalah terkait salah satu warga negara Brasil yang telah dieksekusi mati terkait kasus narkotika di Indonesia. Brasil sejak awal memang tak terima warga negaranya yang berstatus sebagai terpidana kasus narkotika dieksekusi mati.

"Meski tidak disampaikan alasan, dugaan kuat karena protes pemerintah Brazil atas satu warganya yang telah dihukum mati dan satu lagi yang akan menjalani hukuman mati," urainya.

"Pemerintah Brasil telah memulai tindakan untuk memperburuk hubungan dengan Indonesia semata karena melakukan perlindungan yang berlebihan atas warganya yang melakukan kejahatan yang serius," imbuh Hikmahanto.

Sebenarnya, Indonesia bisa saja melakukan upaya balasan dengan tindakan persona non grata atau pengusiran terhadap satu atau beberapa diplomat Brasil yang tengah bertugas di Indonesia. Namun dalam pandangan Hikmahanto, tindakan itu belum diperlukan.

"Tentu Brasil yang harus berpikir dua kali bila hendak meneruskan protes dan kemarahannya. Mereka harus berpikir apakah sebanding 'merusak' hubungan baik kedua negara dengan melindungi warganya yang melakukan kejahatan yang sangat serius di Indonesia. Di samping, tindakan Brasil berpotensi mengintervensi kedaulatan hukum Indonesia," tuturnya.(kha/kha)Ulah Brasil Tolak Dubes RI akan Perburuk Hubungan Diplomatik Antarnegara Sikap Kemlu yang menarik pulang Dubes Indonesia untuk Brasil diapresiasi oleh Wakil Ketua Komisi 1 Tantowi Yahya. Menurutnya, keputusan Brasil membatalkan proses penerimaan surat kepercayaan (credential) merupakan sikap emosional yang tidak strategis.

“Tindakan emosional yang diambil Pemerintah Brasil akan memperburuk hubungan bilateral kedua negara dalam berbagai bidang,” ujar Tantowi dalam rilis yang diterima detikcom, Sabtu (21/2/2015).

Tantowi menyatakan dukungannya atas keputusan Kemlu. Menurutnya, pembatalan penyerahan kepada dubes dari Indonesia di istana kepresidenan bersama dengan dubes-dubes lain adalah pelecehan diplomatik.

“Pemberian credential adalah hak negara akreditasi,” katanya.

Tidak ada negara yang bisa mendikte hukum negara lain. Brasil sebagai negara berdaulat seharusnya memahami dan memaklumi itu.

“Komisi I DPR mendukung sikap tegas pemerintah memanggil pulang Dubes RI di Brasil dan memanggil Dubes Brasil di Jakarta ke Kemlu untuk menyampaikan protes keras,” tegasnya.(gah/mok)DPR akan Panggil Menhan untuk Kaji Pembelian Peluncur Roket MLRS Astros TNI

Tindakan tak terpuji Pemerintah Brasil terhadap Duta Besar Indonesia untuk Brasil Toto Riyanto akan berdampak pada terganggunya hubungan bilateral kedua negara di berbagai bidang. Seperti di bidang pertahanan dan perdagangan.

Wakil Ketua Komisi 1 Tantowi Yahya mengatakan bahwa di bidang pertahanan, Indonesia telah memesan pesawat Super Tucano untuk mengawasi garis pantai. "Kita juga memesan Multi Launcher Rocket System (MLRS)," ujar Tantowi dalam rilisnya yang diterima detikcom, Sabtu (21/2/2015).

Menurut Tantowi, jika Brasil tidak mengubah sikapnya terhadap Indonesia, Komisi 1 akan mengevaluasi kerjasama tersebut bersama Kementerian Pertahanan. Selain itu, Tantowi mengatakan bahwa sebenarnya Brasil lebih membutuhkan Indonesia sebagai tujuan pasar ekspor dagingnya.

"Brasil saat ini sedang berusaha memasukkan dagingnya ke Indonesia. Mereka tahu besarnya kebutuhan kita akan daging. Dari dua bidang itu saja, saya menilai Brasil dalam posisi yang lebih membutuhkan kita," lanjutnya.

Tantowi juga menambahkan bahwa Pemerintah Indonesia jangan gentar terhadap perilaku Brasil, karena saat ini Indonesia sedang mengalami darurat narkoba. "Pemerintah tidak boleh takut apalagi tunduk oleh tekanan-tekanan seperti yang sedang ditunjukkan oleh Brasil dan Australia saat ini," sambungnya.(gah/gah)Tinjau Ulang Hubungan Dagang dengan Brazil Pemerintah Brazil melakukan tindakan tak terpuji terhadap Duta Besar RI untuk Brazil Toto Riyanto. Anggota Komisi I DPR Charles Honoris menyatakan Indonesia harus meninjau ulang hubungan perdagangan dengan Brazil sebagai reaksi atas tindakan negara Samba itu.

"Kami sangat menyayangkan langkah Brazil yang menunda penerimaan duta besar kita untuk Brasil. Kami juga mendukung penuh sikap tegas pemerintah dalam menarik kembali Dubes Toto Riyanto dari Brasil," kata Charles dalam pesan singkat, Sabtu (21/2/2015).

Charles menambahkan, langkah pemerintah Brazil berarti tidak menghormati kedaulatan Indonesia dan hukum yang berlaku di Nusantara. Sehingga ia menyarankan Presiden Joko Widodo mengkaji ulang perjanjian dagang dengan Brazil yang kurang menguntungkan.

"Langkah pemerintah Brazil menunjukkan bahwa mereka tidak menghormati kedaulatan negara kita dan hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk itu pemerintahan Jokowi harus meninjau ulang hubungan perdagangan kita dengan Brazil yang selama ini lebih menguntungkan untuk Brazil," ‎ujar Charles.

Selain perdagangan, Charles juga berharap pemerintah Indonesia meninjau ulang kerjasama di bidang pertahanan dengan pemerintah Brazil. Ditambah dengan impor daging yang menurut Charles harus ditutup sebagai reaksi pemerintah Indonesia terhadap tindakan kurang menghormati itu.

"Pemerintah Indonesia harus meninjau ulang kebijakan pembelian alutsista dari Brasil dan tutup keran impor daging ayam dan sapi dari Brasil," ucap Charles.

Presiden Brasil Dilma Rousseff sendiri memiliki alasan sendiri menunda penerimaan surat mandat Duta Besar Indonesia. Dilma menginginkan adanya 'evolusi' terhadap hubungan diplomatik Brasil dengan Indonesia.

Dalam pernyataan seperti dilansir Wall Street Journal dan AFP, Sabtu (21/2/2015), kantor presiden membantah hal ini merupakan balasan atas eksekusi mati terpidana narkoba asal Brasil, Marco Archer Cardoso Moreira beberapa waktu lalu.

"Kami pikir penting akan adanya sebuah evolusi dalam situasi ini, demi memperjelas hubungan Brasil dengan Indonesia," ujar Dilma.(vid/mok)

  ★ detik  

Posted in: Hankam