Jakarta - Pemerintah berencana membangun kilang minyak baru senilai Rp 90 triliun yang direncanakan selesai 2019. Namun lokasi kilang ini masih dirahasiakan."Kilangnya sendiri memakan biaya Rp 90 triliun yang berasal dari APBN. Lokasinya di mana? Ya rahasia dong, belum boleh diungkapkan," kata Dirjen Migas Edy Hermantoro saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (12/8/2013).
Untuk melancarkan rencana tersebut, saat ini pemerintah meminta PT Pertamina (Persero) untuk membuat studi kelayakan atau feasibility study (FS) proyek kilang ini.
"Pertamina kami beri tugas untuk melakukan FS pembangunan kilang milik Pemerintah," ucap Edy.
Dikatakan Edy, atas penugasan tersebut Pertamina akan mengeluarkan dana mencapai Rp 17-18 miliar. "FS-nya nanti diperkirakan akan memakan biaya Rp 17-18 miliar," ujarnya.(rrd/dnl)
RI Sulit Bangun Kilang Minyak Baru, Karena Ditentang Mafia Minyak
Kilang minyak Indonesia rata-rata berusia tua, paling muda adalah Kilang Balongan yang dibangun pada 1994. Saat ini sedang direncanakan pembangunan 3 kilang minyak, namun itu sulit karena mafia minyak internasional menentang.Direktur Bahan Bakar Minyak (BBM) Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Djoko Siswanto mengatakan, Indonesia saat ini sangat perlu tambahan kilang baru.
"Hampir 80% kebutuhan BBM dipasok dari impor, kilang kita usianya tua-tua. Jadi kebutuhan kilang minyak sangat mendesak, apalagi dengan terus meningkatnya kebutuhan BBM seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia," ungkap Djoko kepada detikFinance ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (13/8/2013).
Namun, rencana pembangunan kilang tidak mudah, karena banyak yang menentang, terutama para mafia minyak internasional. "Kilang di mana pun dibangun, termasuk di Indonesia, pasti akan ditentang para mafia minyak internasional," ujarnya.
Mengapa? karena ini akan menggangu pasar-pasar mereka selama ini.
"Kalau ada kilang dibangun di mana pun itu harga minyak bergejolak, ditentang banyak mafia, karena bisa menggangu pasar mereka, terutama yang di Singapura, di Arab. Apalagi Indonesia salah satu pasar mereka karena konsumsinya besar, kalau Indonesia punya kilang tambahan tentu impornya pasti berkurang," tambah Djoko.
Contohnya seperti saat ini saja, Indonesia punya rencana membangun tiga kilang, namun ada berbagai macam kendalanya.
"Kilang kerjasama dengan investor dari Saudi Aramco, Kuwait banyak sekali permintaan insentif ini, keringan ini dan banyak lagi, kilang pemerintah sekarang mengantung karena Kementerian Keuangan belum menyetujui proyek kilang ini masuk dalam proyek multiyears," ungkapnya.
"Kilang ini tergantung pemerintah, pembangunan kilang jangan dilihat dari nilai ekonomis atau untung bagi investor, tetapi untuk ketahanan energi Indonesia," tandas Djoko.(rrd/dnl)
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.